Mesin Perang Menuju Pangan

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: ratna nuraini, sri wulandari reporter: Setyo Adhi Nugroho, Lucky Benyamin, Badrul redaktur foto: dahlan rebo pahing REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta Desain & layout: Rizky Pratama

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady marketing: Selvi tan, adeline HR & GA: Iriene Mielani

nya ini mengganggu aktivitas warga, baik rumah tangga maupun wirausaha.

Cover: Erbhayu

Admin: Eko Endarsono, Asih (admin Sales) alamat redaksi: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063

Maya Sari Jalan Kirai – Cipete Jakarta Selatan

alamat Sales & Marketing Communication: Jl. Bendungan Jatiluhur No. 26 Bendungan Hilir - Jakarta Pusat 10210 Telp: 021-570 4479 • Fax: 021-570 4473

Proyek Kapal Nelayan Menteri Susi

Mental PLN Jika tidak ada halangan, mulai 1 Juli 2016 PT PLN (Persero) akan menyetop subsidi untuk pelanggan 900 volt ampere (VA).

Jumlah subsidi untuk pelanggan yang disetop tak tanggung- tanggung. Jumlahnya mencapai 18 juta pelanggan.

Mengutip data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dari total pelanggan 900 VA sebanyak 22 juta orang yang menerima subsidi selama ini, hanya 4 juta yang sebenarnya berhak menerima subsidi.

Dengan disetopnya subsidi itu, maka nantinya mereka yang biasa membayar Rp 616 per KwH, bakal membayar Rp 1.400 per kWh. Saya sih setuju saja subsidi listrik dicabut, tapi hendaknya hal itu dibarengi dengan ketersediaan listrik dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Di Nias contohnya. Masak listrik padam sampai seminggu? Kenapa bisa sampai terjadi? Mana revolusi mental? Ah‌.

Apalagi, selama ini banyak warga yang resah dengan membengkaknya biaya tagihan listrik. Bahkan pemadaman yang dilakukan PLN sewaktu-waktu, semakin menambah keresahan masyarakat. Tentu-

4

penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

Pada pertengahan 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengumumkan proyek bagi-bagi kapal kepada para nelayan miskin di seluruh Indonesia. Rencananya, di awal 2016, sebanyak 5.000 kapal dengan bobot antara 10-30 gross tonase akan mulai dibangun. Untuk mengadakan kapal ikan sebanyak itu, para pemilik galangan kapal yang tersebar di Tanah Air akan dilibatkan.

Kabarnya, untuk menyukseskan proyek bagi-bagi kapal ini, Kementerian Kelautan menganggarkan dana hingga ratusan miliar rupiah. PT PAL Indonesia pun telah ditunjuk sebagai pelaksana proyek besar-besaran ini.

BUMN ini yang akan menyeleksi galangangalangan kapal mana yang layak untuk turut serta membangun kapal nelayan.

Sayangnya, hingga hari ini, informasi tentang proyek itu seolah tidak terdengar lagi.

Baik Menteri Susi maupun PT PAL tidak lagi membuat pengumuman lanjutan tentang perkembangan proyek itu. Menilik besarnya dana yang akan dipakai, semestinyalah pihak PT PAL melakukan tender proyek secara terbuka. Namun, tidak ada satupun media yang pernah mengumumkan tentang adanya lelang tender dimaksud.

Sebagai seorang nelayan yang menggeluti usaha di bidang pembuatan kapal ikan, kami tentunya berharap agar proses pendanaan proyek berlangsung secara terbuka dan transparan. Dengan begitu, semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengikutinya.

Saya sedih membaca tulisan bahwa saat ini ribuan hektare lahan di desa sudah dikuasai para pemilik modal. Para petani sudah mulai terpinggirkan. Kekuatan uang telah memaksa para petani menjual lahannya.

Katanya, sebanyak 26,14 juta rumah tangga petani menguasai lahan yang rata-rata luasnya 0,89 hektare per keluarga.

Sekitar 14,25 juta rumah tangga lainnya, hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare per keluarga. Padahal idealnya untuk hidup, satu keluarga petani harusnya menguasai 2 hektare lahan.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah, sebagai otoritas pengendali penguasaan lahan, belum banyak campur tangan. Atau justru belum terlalu memikirkannya.

Banyak pejabat pemerintah daerah yang kini mendorong investasi dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal itu justru membuat lahan para petani semakin menyempit. Ujung-ujungnya, para petani semakin terpinggirkan.

Oleh sebab itulah, saya berharap agar pemerintah menata kembali lahan bagi petani. Jangan mentang-mentang mendorong masuknya investor, namun di sisi lain justru membuat para petani semakin miskin dan terpinggirkan.

Soleh Bekasi Timur

Noorvita H Perum Gaperi BDB, Bogor

SuratMingguini

Petani Harus Segera Dilindungi

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

Membangun Kemitraan, Memberdayakan Komunitas Para siswa terus belajar dan menyiapkan diri masuk ke dunia kerja, termasuk anak-anak kami. Karenanya, kami berupaya sekuat tenaga untuk dapat menyediakan pelatihan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan kemitraaan yang dibangun bersama Pemerintah, LSM dan masyarakat, kami telah mendirikan dua Politeknik di Riau dan Aceh. Kemitraan tersebut kami lakukan untuk mengembangkan kurikulum dan meningkatkan kemampuan para pengajar.

Setiap tahun, ratusan siswa lulus dan siap menjadi tenaga terampil – membantu memberdayakan komunitas dimana mereka berada. Kemajuan pendidikan adalah kepedulian semua.

Termasuk kami.

Informasi selengkapnya tersedia di www.ChevronIndonesia.com

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

Contents

headline LaporanUtama 9 MESIN PERANG MENUJU PANGAN Aksi kelompok asing mencaplok kekayaan alam Indonesia yang berlimpah bukan tak mungkin terjadi. Mesin perang mulai dihidupkan.

Bisnis

Makro

18 Senjakala Toko Buku

Toko Buku Gunung Agung di Bandung Indah

30 Jokowi Ditekan

Plaza dan Tangerang tutup. Inikah akhir kisah toko buku kebanggaan Bung Karno?

Masalah rokok maupun produk tembakau bukan sekadar argumentasi teknis medis yang bebas nilai. Ihwal ini, sudah memasuki ranah persaingan bisnis korporasi yang dilakukan oleh para pemain industri farmasi.

32 Mandi Duit di Danau Toba

20 Ada Sinarmas di Kalijodo

Keuangan

Sisipan

36 Agar Para Profesional Tidak Bangkrut

24 Yes or No Brexit

Perekonomian dunia sedang menanti ancaman serius jika Inggris ke luar dari keanggotaan Uni Eropa. Tanggal 23 Juni menjadi hari penentuan.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak konsumen membuat asuransi tanggung gugat kian digemari.

38 Menikmati Hari Tua dengan Syariah

Pasar Modal 42 Peringkat S&P Tidak Begitu Penting Indeks menuju 4.900. Tapi tetaplah waspada, sebab IHSG masih dalam tahap konsolidasi.

Dan ada ancaman The Fed.

44 Tak Seindah Janjinya

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

SISIPAN

RP 25 TRILIUN PAJAK BATU BARA RAIB

ARAB SAUDI MENGEJAR BISNIS

PRABOWO MENANG

SI MANIS YANG MENGGEROGOTI DUNIA

®

1-7 JULI 2013 MAJALAH EKONOMI & BISNIS

44 » TAHUN II RP 20.000

editorial

M

Daging

amat, hanya tersenyum kecut ketika Presiden Jokowi menyatakan telah memerintahkan para menterinya untuk menurunkan harga daging.

Paling tidak, kata presiden, harga bisa diturunkan ke Rp 80 ribu per kg. Kecutnya senyum Mamat, bukan karena ia tak percaya pada pernyataan kepala negaranya. Tapi, kapan ia bisa makan daging? Baginya, daging adalah makanan mewah, yang bisa ditemui di kala Lebaran Haji atau kalau ia diundang selamatan di tempat tetangganya.

Mamat, bapak lima anak berumur 45 tahun ini, memang hanya seorang pemulung. Penghasilannya sehari paling banter hanya Rp 75 ribu. Sebuah jumlah yang pas-pasan untuk makan keluarga, plus jajan dan sekolah anak-anaknya. Bahkan, kadang uang sebesar itu tak mencukupi kebutuhan hidup. Walhasil, tak jarang Mamat sekeluarga hanya makan dengan kecap saja. “Asal ada nasi,” katanya.

Lantas untuk siapa Jokowi minta harga daging turun? Pasti bukan untuk orang sekelas Mamat. Tapi untuk masyarakat di atasnya, yang ketika datang masa puasa malah sering makan enak. Yang terbiasa makan

Pengalaman tahun lalu menunjukkan, kendati mendatangkan sapi dari NTT yang—katanya harganya cuma Rp 40 ribu sekilo ketika itu—toh harga tetap naik. Apalagi, sekarang.

8

seadanya pun di Bulan Ramadhan berusaha makan bergizi, yang salah satu menunya daging.

Itu sebabnya, daging yang di hari-hari biasa mencukupi permintaan pasar, mendadak menjadi kurang.

Dan sesuai dengan hukum pasar, semakin kurang pasokan maka akan semakin tinggi harga. Sampai-sampai di beberapa pasar daging ditransaksikan di level Rp 120 – Rp 150 ribu per kilogram. Itu sebabnya, Jokowi segera memerintahkan menteri-menterinya untuk berupaya menurunkan harga.

Ada dugaan, selain disebabkan oleh naiknya permintaan, daging juga dimainkan oleh spekulan. Tapi entah siapa spekulannya. Yang jelas, pemerintah tengah berupaya untuk memenuhi permintaan pasar dengan mengimpor. Selain itu, sapi akan didatangkan dari NTT. Tapi, upaya ini diragukan akan berhasil menekan harga. Pengalaman tahun lalu menunjukkan, kendati mendatangkan sapi dari NTT yang—katanya harganya cuma Rp 40 ribu sekilo ketika itu—toh harga tetap naik. Apalagi, sekarang. Di NTT sendiri harga sudah mulai ikut-ikutan naik. Kini harga daging sapi di sana berkisar antara Rp 80.5 ribu – Rp 100 ribu. Jadi, ya percuma mendatangkan daging mahal seperti itu.

Pilihan terakhir adalah impor. Ini memang masuk akal karena di sejumlah negara harga daging sangat murah. Di India, misalnya, daging kerbau (karena di sana sapi masih dilarang disembelih) hanya Rp 23 ribu per kilog. Itu, harga di pengecer.

Namun, impor harus segera dilakukan. Jangan sampai menunggu lebaran datang. Kalau perlu, impor dilakukan oleh BUMN yang bisa bertindak cepat alias tidak terhambat oleh regulasi. Jangan dilempar ke swasta, sebab nanti akan terjadi permainan lagi. Kalau di BUMN ada pejabat yang nakal kan gampang nangkapnya. Begitu logikanya.

Terlepas dari upaya yang dilakukan untuk menstabilkan harga, kita jadi teringat pada sebuah rencana lama yakni swasembada daging. Kenapa pemeritah hanya ngomong dan gembar-gembor tentang swasembeda daging, tanpa ada aksi nyata yang mengarah ke arah itu? Kalau dari dulu dilakukan, mungkin tak akan kedodoran seperti ini. Setiap menjelang Lebaran atau Natal, kita disibukkan oleh melonjaknya harga.

Apakah pemerintah hanya cukup mengatakan bahwa swasembada itu membutuhkan waktu, tanpa ada usanya nyata? Kalau saja, swasembada bisa tercapai, dan harga turun seperti di India misalnya, maka orang-orang sekelas keluarga Mamat akan mampu membeli. Paling tidak, mereka bisa makan daging seminggu sekali. n bk

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

Aksi kelompok asing mencaplok kekayaan alam Indonesia yang berlimpah bukan tak mungkin terjadi. Mesin perang mulai dihidupkan.

TEKS Setyo Adhi Nugroho dan Dita Pertiwi

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

9

foto-Foto: Riset

E

Presiden Jokowi meninjau panen padi di Karawang, Jawa Barat: Kekayaan alam berlimpah ruah.

ntah ini sudah yang ke berapa kali Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan bangsa ini agar mulai waspada dan menjaga kekayaan alam yang dimiliki. Sebab, perang di masa mendatang, katanya, adalah perang pangan, air, dan energi. “Kita harus waspada dengan kekayaan alam yang kita miliki karena menjadi bahan rebutan negara-negara asing,� kata Gatot saat memberi pembekalan kepada peserta Apel Mitra Informasi Garuda Sewasana di Bogor, 29 Mei lalu.

Ia mengatakan, pertumbuhan penduduk akan berbanding lurus dengan kebutuhan pasokan pangan, air, dan energi. Ia memprediksi energi akan habis pada 2043. Kondisi inilah yang dapat memicu perang di masa depan. “Ke depan, energi itu bisa digantikan dengan hayati, dan kekayaan alam hayati ada di negara ekuator, terutama di Indonesia.

Maka, Indonesia akan menjadi lumbung pangan, air sekaligus juga lumbung pengganti energi hayati,� ujarnya.

Saat masih menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Gatot juga sudah mengingatkan soal ini dalam pertemuan dengan para pimpinan daerah se-Sumatera di Medan awal April 2015.

Sebagai orang nomor satu di TNI, tentu saja peringatan berulangulang yang disampaikan oleh Gatot bukan tanpa bukti dan fakta.

Melalui berbagai hasil riset dari para ahli, Gatot memperkirakan penduduk dunia pada tahun 2043 mencapai 12,3 miliar orang.

Dari jumlah ini, sekitar 9,8 miliar hidup di kawasan non-Khatulistiwa. Tahun 2017, para ahli statistik bahkan memprediksi penduduk dunia sudah melampaui kapasitas planet bumi. Dua tahun lagi populasinya sudah mencapai 8 miliar orang.

Perang di kawasan Khatulistiwa makin mengancam ketika ca-

10

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo: Kekayaan alam Indonesia jadi rebutan negara-negara asing.

Sudah saatnya petani kita yang mayoritas lulusan SD dibekali pengetahuan teknis dan teknologi pertanian. Sebab, rendahnya produksi pangan berhubungan dengan kondisi sumber daya manusia yang menggerakkan sektor pertanian. reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

dangan sumber daya alam di dunia mengering. Dari berbagai data terungkap, sisa cadangan minyak dunia tinggal 45 tahun lagi. Padahal, sekitar 70% konflik dunia dipicu oleh perebutan sumber energi itu. Persoalan krisis energi makin runyam karena penggunaan bahan bakar hayati atau biofuel malah memicu krisis pangan dunia. Sementara itu laju deforestasi di Utara dan Selatan bukan saja menyumbang besar terjadinya iklim ekstrim akibat pemanasan global, tapi juga menggerus ketersediaan air di planet bumi akibat rusaknya ruang terbuka hijau sebagai lumbung resapan air.

Dalam konteks inilah Gatot memperingatkan bahwa pangan, air bersih dan energi Indonesia dan negara-negara di kawasan garis Khatulistiwa lainnya akan menjadi rebutan negara-negara kuat.

Perang di kawasan itu makin terbuka ketika pemerintah tidak becus mengelola kekayaan alam yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang dinikmati rakyat tidak merata, lebarnya kesenjangan sosial, korupsi merajalela, dan rasa aman warga terganggu. Semua situasi buruk ini selalu menggoda negara-negara kuat untuk cawe-cawe.

Konflik berdarah di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin yang dikenal kaya mineral kerap melibatkan negara-negara kuat. Celakanya, konflik itu seringkali dipicu perebutan kekayaan alam sehingga semakin memperkuat negara-negara maju untuk melakukan intervensi.

Riset yang dilakukan majalah ini menunjukkan, sejak beberapa tahun lalu militer Amerika Serikat (AS) sudah mengkapling-kapling Afrika sebagai zona militernya melalui kerjasama pertahanan dengan puluhan negara di Afrika. Sampai tahun 2012, Pentagon telah mengikat kerjasama bilateral militer dengan 35 dari 53 negara-negara di benua hitam tersebut. Bahkan, sejak September 2014, Korps Marinir AS membangun pangkalannya di Gabon bersamaan dengan Senegal dan Ghana di Afrika Barat. Tujuannya hanya satu: mencegah China dan Rusia mencaplok kekayaan alam benua Afrika.

Seperti halnya di Afrika, negara-negara kuat juga saling berebut kekayaan alam di Timur Tengah dan Amerika Latin.

Bagaimana dengan Indonesia? Bukan tak mungkin. Asal tahu saja, Indonesia adalah salah satu negara Khatulistiwa paling strategis di dunia. Negara ini berada di antara Samudera Pasifik dan Hindia. Kondisi geografi dan geoekologis inilah yang membuat Indonesia memiliki keunggulan komparatif di dunia.

Kondisi strategis ini diperkuat oleh kekayaan alam yang berlimpah ruah. Di sini berlimpah minyak dan gas serta aneka tumbuhan dan buah. Makanya, tak salah kalau dulu band Koes Plus menciptakan lagu berjudul ‘Kolam Susu’. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Demikian sepenggal syair lagu tersebut yang menggambarkan besarnya kekayaan sumber daya alam Indonesia.

Dengan segala keistimewaan yang dimiliki itu, negeri ini jadi rebutan pengaruh negara-negara kuat, terutama antara AS dan China.

Memang, sampai kini Indonesia tidak bergabung ke dalam Pakta Pertahanan manapun. Sebab, sebagai negara berdaulat, konstitusi RI mengikat politik luar negerinya dilaksanakan secara bebas-aktif; tidak memihak blok Barat dan Timur. Tapi dalam konteks kekinian, Indonesia mau tidak mau harus melayani kepentingan perekonomian raksasa kedua blok tersebut, dalam hal ini AS dan China.

TIGA STRATEGI MENANGKAN PERTARUNGAN Tak hanya AS dan China beserta para sekutu masing-masing yang

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

Impor Pangan Januari – Agustus 2015

l l l l l l l l l

Beras 225.029 ton dengan nilai US$ 97,8 juta Jagung 2,3 juta ton dengan nilai US$ 522,9 juta Kedelai 1,52 juta ton dengan nilai US$ 719,8 juta Biji gandum dan mesin 4,5 juta ton dengan nilai US$ 1,3 miliar Tepung terigu 61.178 ton dengan nilai US$ 22,3 juta Gula Pasir 46.298 ton dengan nilai US$ 19,5 juta Gula tebu (Raw Sugar) 1,98 juta ton dengan nilai US$ 789 juta Garam 1,04 juta ton dengan nilai US$ 46,6 juta Total US$ 3,5 miliar

Sumber: Badan Pusat Statistik

saling berebut. Di kawasan Asia Tenggara pertarungan memperebutkan pangan tidak akan terhindarkan. Sebanyak 10 negara ASEAN, yang sudah menggelar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) hampir pasti akan berkompetisi memenuhi kebutuhan pangan masing-masing.

Bayangkan saja, jumlah penduduk 10 negara ASEAN itu mencapai 570 juta jiwa, yang saban hari membutuhkan pangan. Dari 10 negara ASEAN, Indonesia adalah negara dengan jumlah perut terbanyak (42,43% dari total penduduk di ASEAN). Disusul Filipina (15,41%), Vietnam (14,65%), dan Thailand (11,48%).

Nah, sudah bisa dibayangkan masing-masing negara bakal berupaya mendominasi kebutuhan pangannya. Di sini ada negara yang mengatur dan ada negara yang diatur kondisi dan situasi pangannya.

Keberadaan Charoen Pokphand asal Thailand yang saat ini menguasai lebih 50% pangan hewani (ayam) di Indonesia dan strategi lima negara ASEAN, (Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Laos), yang membangun aliansi pengekspor beras adalah penetrasi penguasaan pangan di mana Indonesia sebagai pasar potensial.

Sebaliknya, belum satu pun inisiatif penetrasi yang sistematis dilakukan Indonesia untuk negara-negara ASEAN. Padahal, negara yang memiliki strategi kebijakan pangan yang jitu dipastikan memenangi pertarungan dan memiliki pengaruh terhadap negara-negara lainnya. Artinya, negara yang menguasai pangan akan

11

menguasai dunia.

Itulah sebabnya, Indonesia harus punya strategi jitu untuk memenangani peperangan ini. Menurut Sofyan Sjaf, Dosen Pascasarjana Sosiologi Pedesaan IPB, ada tiga strategi yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, mempersenjatai petani dengan pengetahuan dan teknologi.

“Sudah saatnya petani kita yang mayoritas lulusan SD dibekali pengetahuan teknis dan teknologi pertanian. Sebab, rendahnya produksi pangan berhubungan dengan kondisi sumber daya manusia yang menggerakkan sektor pertanian,” kata Sofyan dalam tulisannya di Kompas.com.

Kedua, memperkuat benteng komoditas sesuai konteks ekologi. Di sini Sofyan mengingatkan bahwa homogenisasi pajale berdampak negatif bagi masa depan pertanian Indonesia.

Ketiga, menciptakan sekutu kedaulatan pangan. “Tampaknya Indonesia harus menciptakan sekutu untuk mewujudkan kedaulatan pangan berlandaskan kesetaraan dan bermartabat,” ujarnya.

Alhasil, kata Sofyan, MEA tidak dimaknai sebagai kompetisi, tetapi arena menciptakan jejaring poros kedaulatan pangan ASEAN. “Apabila tiga strategi ini dilakukan, tidak tertutup kemungkinan Indonesia bisa memimpin negara-negara ASEAN dalam kedaulatan pangan,” katanya. n

Suka atau tidak, harus diakui Pak Harto jago dalam urusan pangan. Saban pagi, data sembilan kebutuhan pokok (sembako)—terutama beras sebagai konsumsi utama rakyatnya—menjadi ‘sarapan’ Presiden RI ke-2 ini. Konon, ia paling takut bila terjadi gejolak harga sembako. Itulah kenapa, sedikit saja ada kenaikan harga, Soeharto langsung memanggil Kepala Bulog.

Di awal-awal masa pemerintahannya pada 1966, prioritas utama yang digarap Soeharto adalah sektor agrarian. Dia juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah pada revolusi pangan. Sebab, bagi dia, kemiskinan dan kelangkaan pangan menjadi prahara, sekaligus pemantik munculnya konflik dan krisis politik yang melanda Indonesia saat itu.

Sepanjang 1970-an hingga 1980-an Soeharto melakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pertanian. Sejumlah waduk, bendungan, dan irigasi dibangun. Pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), swasembada pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Di dalam Pelita I pertanian dan irigasi dimasukkan sebagai satu bab tersendiri dalam rincian rencana bidang-bidang. Di dalam rincian penjelasan dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk peningkatan produksi pangan, terutama beras.

Soeharto juga mengembangkan institusiinstitusi yang mendukung pertanian, mulai dari koperasi yang melayani kebutuhan pokok petani dalam usaha agribisnisnya, Bulog yang menampung hasil dari petani, institusi penelitian, seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Dari BPTP salah satu produknya yang terkenal Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW).

Penyediaan sarana penunjang, seperti pupuk, diamankan dengan membangun pabrikpabrik pupuk. Para petani diberikan modal

12

foto: Print Kompas

Satu Komando di Tangan Pak Harto

Soeharto panen raya bersama petani: Dari hulu hingga hilir pertanian ditangani langsung secara komando.

dengan kemudahan memperoleh kredit bank.

Pemasaran hasil panen mereka dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan. Diperkenalkan juga manajemen usaha tani, dimulai dari Panca Usaha Tani, Bimas, Operasi Khusus, dan Intensifikasi Khusus yang terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Saat itu, budi daya padi di Indonesia adalah yang terbaik di Asia. Pemerintah memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida melalui subsidi yang terkontrol dengan baik. Pabrik pupuk dibangun. Petro Kimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan Asean Aceh Fertilizer di Aceh.

Selain itu, peran Bulog sangat sentral untuk mengendalikan harga pangan. Soeharto mengendalikan masalah pangan melalui peran Bulog dengan tiga pilar yang saling terkait.

Yaitu ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) dan stabilitas (stability) pangan,

terutama komoditas beras. Dia sangat ketat menjaga ketahanan pilar ini hingga kebutuhan pangan masyarakat selalu terjamin dengan harga terjangkau.

Berbeda dengan presiden sesudahnya, kehebatan Soeharto mengendalikan pangan terletak pada kepemimpinannya. Segala tata laksana hulu-hilir pertanian ia tangani langsung secara komando, bahkan sampai urusan teknis. Tanpa menutup berbagai masukan dari kabinet, ketika kebijakan telah ditetapkan, perintah Soeharto kepada Kepala Bulog, Bustanil Arifin, dan diteruskan kepada menteri terkait mesti segera dilaksanakan. Tidak ada kamus membangkang.

Kisah sukses Bulog masa Soeharto itulah yang memanggil sejumlah kalangan untuk merevitalisasi peran Bulog masa kini. Tentu saja, revitalisasi Bulog bukan copy paste seluruh dari masa silamnya.

Bila revitalisasi Bulog sudah beres, tantangan paling berat adalah pelaksanaan proteksi pangan, terutama pengendalian pengelolaan tata niaganya. Tidak hanya beras, tapi juga gula, kedelai dan jagung yang tak lepas dari praktik kartel, monopoli dan oligopoli.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi pernah menulis, untuk bisa memproteksi pangan sedemikian rupa itu, Bulog yang pada masa awalnya dikenal sebagai ‘Komando Logistik’ memang mesti dioperasikan dalam satu komando di bawah presiden. “Kalau tidak begitu, pengalaman biokrasi pasca 1998 berulang kali selalu membuktikan bahwa ego sektoral menyumbang besar terhadap lemahnya koordinasi antar bidang,” kata Viva.

Bila ditangani dengan satu komando Bulog, konsekuensinya: birokrasi di kementerian, lembaga negara atau BUMN lain dan bank plat merah, harus tunduk kepada Bulog, sang pemegang otoritas pangan. n

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

foto: sp.beritasatu.com

Penduduk Indonesia: Ledakan penduduk harus diimbangi dengan kemampuan produksi pertanian.

Mengerikan Sekali Negeri Ini Sejak era reformasi, negeri ini selalu terlilit masalah pangan yang tak berkesudahan. Harga kebutuhan pokok, seperti beras, daging, cabai, bawang, minyak goreng, kedelai naik sampai tak masuk akal.

Suka atau tidak suka, kondisi seperti ini tidak pernah terjadi di masa Orde Baru. Ekonom senior yang juga mantan menteri di era Orde Baru Emil Salim pernah menceritakan kisah sukses pemerintahan saat itu menerapkan kebijakan tersebut.

Saat itu, kata Emil, Bulog bisa mengintervensi pasar lantaran menguasai stok pangan nasional.

Penguasaan ini membuat harga pangan selalu stabil hampir pada seluruh masa Orde Baru.

Intervensi Bulog, kata Emil, bukanlah perwujudan negara sebagai lembaga otoriter. Intervensi, di negara penganut sistem liberal sekalipun, tetap dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Keberhasilan Bulog menjaga stok pangan juga tak lepas dari sukses pemerintah Orde Baru mengadakan swasembada komoditas, khususnya beras. Program ini sukses, salah satunya ditopang oleh Koperasi Unit Desa (KUD) yang baik.

Kemampuan KUD didukung oleh kredit pemerintah saat itu, sehingga pendanaannya lancar. Akhirnya, dari hulu ke hilir, koperasi menjadi pengawal swasembada pangan.

Kondisi saat ini justru terbalik. Saat krisis, pemerintah malah gencar mewacanakan tax

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

holiday bagi pebisnis kelas atas. Padahal, Emil berucap, insentif ke koperasi dan usaha kecil menengah juga perlu diberikan. “UKM atau petani harusnya dapat,� kata Emil.

Nah, karena peran Bulog yang masih lemah itu, Indonesia akhirnya menjadi pasar pangan yang paling diincar oleh negara-negara produsen pangan dunia. Apalagi, pemerintah hingga kini belum punya greenland sebagai tumpuan upaya membenahi sektor pangan dalam negeri.

Indonesia masih berkutat pada posisi sebagai negara pengimpor pangan terbesar di dunia.

Merosotnya kemampuan finansial pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi makin menambah runyamnya kondisi ketahanan pangan. Bahkan, ketidakmampuan pemerintah telah membuat kondisi risiko produksi saat ini paling buruk untuk kurun waktu 30 tahun terakhir. Wajar bila banyak pengamat memprediksi, ke depan Indonesia selalu terjadi defisit pangan berkepanjangan, terutama beras.

Celakanya lagi, Indonesia sedang menghadapi ledakan penduduk. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia mencapai 252 juta jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun, diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 270 juta jiwa. Jika ledakan penduduk ini tidak diimbangi dengan kemampuan pro-

duksi pertanian dan lahan pertanian yang baik, maka bukan tak mungkin setiap tahun bisa terjadi krisis pangan.

Banyak hal yang menyebabkan krisis pangan terjadi. Selain pertambahan penduduk yang semakin banyak, juga kerusakan lingkungan yang terjadi di mana-mana, konversi lahan dan penurunan kualitas lahan pertanian, perubahan pola konsumsi, serta kebijakan lembaga keuangan internasional dan negara maju.

Masalah konversi lahan masih menjadi persoalan utama di sektor pertanian Indonesia. Adanya konversi lahan beralih ke lahan perumahan dan industri, membuat luas lahan pertanian di Indonesia kian menyusut. Bahkan, luas lahan pertanian Indoensia kini kalah luas dengan negeri Thailand, yang penduduknya lebih sedikit.

Di sisi lain potensi pemanfaatan lahan sebagai bahan baku energi alternatif semakin membuat pangan dalam negeri kian terancam.

Menurut para peniliti di bidang pertanian, ada beberapa indikator yang menunjukkan rawan pangan akut yang mengarah kepada kondisi terancam kiamat pangan lebih cepat dari yang diperkirakan.

Sebelumnya, sejumlah peneliti memprediksi kiamat pangan akan terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Namun dengan indikator baru itu, bukan tak mungkin kiamat pangan terjadi pada era kepemimpinan Presiden Jokowi. n

13

Foto: dok. review

Daging sapi di pasar: Dimonopoli tujuh pengusaha.

Habis Kuota Terbit Izin Impor Harga kebutuhan pangan, terutama daging sapi dan bawang merah, kembali bergejolak.

Gara-gara sistem kuota impor?

TEKS Badrul

14

M

enteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli boleh dibilang salah satu menteri yang punya banyak terobosan. Di saat harga pangan tak juga bisa dibereskan, dia mengusulkan agar sistem kuota impor pangan diganti dengan sistem tarif.

Usulan Rizal itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, sistem kuota menyuburkan kartel dan memunculkan banyak mafia pangan. Mereka inilah yang mengendalikan pasokan sehingga dapat mengontrol harga.

Sebenarnya, sejak beberapa tahun silam Rizal gencar menyuarakan agar sistem kuota impor komoditas pangan diganti dengan sistem tarif. Menurut dia, sistem kuota hanya menguntungkan segelintir pemain. Dengan keuntungan yang sangat besar itu, para mafia kuota memberi gratifikasi kepada para pejabat mengalokasikan kuota tersebut kepada mereka.

Sistem kuota awalnya untuk mengendalikan arus impor komoditas pangan. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi petani dan

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

HARGA TIDAK WAJAR Selama bertahun-tahun harga sejumlah komoditas pangan menunjukkan tren kenaikan yang tidak wajar. Akibatnya, rakyat Indonesia harus membayar jauh lebih mahal dibandingkan yang seharusnya. Bahkan, harga itu lebih mahal dibandingkan komoditas serupa di luar negeri. Daging sapi, misalnya, di Indonesia harganya sempat menyentuh Rp 150.000 per kg. Padahal di Australia dan Malaysia, masing-masing hanya Rp 40.000 dan Rp 60.000 per kg.

Di negara-negara Uni Eropa, harga daging kelas premium hanya 3 euro, atau sekitar Rp 50.000 per kg.

Selain daging, sejumlah komoditas pangan lain yang dikendalikan kelompok kartel adalah ayam, jagung, dan bawang merah/ putih. Di hampir semua komoditas pangan ini, seolah-olah importir yang terdaftar berjumlah puluhan. Namun berdasarkan penelusuruan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sejatinya pemain riilnya paling banyak 6-7 saja. Sayangnya KPPU tidak mau mengungkap jati diri para anggota kartel tersebut.

KPPU sendiri berusaha menjalankan tugasnya dengan baik.

Lembaga ini terus melakukan penelitian dan pemantauan terhadap sejumlah komoditas pangan yang harganya tidak wajar. Hasilnya, antara lain KPPU memutuskan membawa 12 perusahaan ternak ayam ke pengadilan pada Februari lalu. Mereka diduga melakukan kartel dan praktik persaingan usaha tidak sehat lainnya.

Tuduhan dengan sejumlah bukti telah disiapkan guna menjerat persekongkolan perusahaan tersebut.

“Setelah melakukan penyelidikan sejak beberapa bulan lalu, kami sudah mengantongi bukti-bukti. Itulah sebabnya kami putuskan untuk segera membawanya ke pengadilan. Beberapa bukti, berupa sejumlah dokumen, merupakan bocoran dari pihak pelapor.

Di antaranya, dokumen-dokumen perjanjian antar pelaku usaha, dan keterangan saksi, termasuk keterangan saksi ahli,” kata Ketua KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf.

Data KPPU menyebutkan, 12 perusahaan tersebut saat ini menguasai sekitar 90% pasar daging ayam yang beredar. Mereka juga memiliki bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir seperti pakan ternak, day old chicken (DOC), obat, sampai produk olahannya.

Penyelidikan KPPU juga menemukan sejumlah pelanggaran.

Seperti, menahan pasokan ayam sehingga harga daging ayam melambung tinggi, afkir dini pada ayam betina untuk menaikkan harga, dan persekongkolan guna mematikan petani dengan menggelontorkan suplai secara bersama-sama agar harga ayam anjlok.

Praktik culas yang berhasil diendus di antaranya saat harga ayam sempat menyentuh Rp 40.000 perekor. Hal ini terjadi setelah pengafkiran ayam yang kemudian disusul dengan kenaikan

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

harga karena tiba-tiba stok menghilang. Selain itu, juga terjadi persekongkolan untuk menjatuhkan pemain lain yang kecil-kecil dengan membuat pasar kelebihan pasokan. Para mafia itu tidak segan-segan sengaja jual rugi.

Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebelumnya sudah menyambut baik usulan Rizal, yakni mengganti sistem kuota impor pangan dengan sistem tarif. Langkah ini diyakini bisa menolong rakyat yang tercekik karena terus melambungnya harga pangan.

Lembong menilai, usulan Rizal itu merupakan konsep yang revolusioner. Kalau kebijakan mengganti sistem kuota impor pangan menjadi sistem tarif direalisasikan, maka akan terjadi perombakan total perizinan di sektor pangan.

“Saya sangat setuju dengan usulan Pak Menko Rizal Ramli. Banyak masalah yang timbul akibat penggunaan sistem kuota. Mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik. Harga pangan pun menjadi tinggi dan kurang stabil. Sebaliknya, dengan sistem tarif, pasar akan menjadi lebih bebas dan terbuka, persaingan lebih sehat, dan pasokan menjadi lebih banyak. Pada akhirnya, harga bisa didorong turun,” ujar Lembong.

Tapi lucunya, hingga kini Lembong belum bisa merealisasikan usulan Rizal. n

Sebaliknya, kebijakan impor lewat skema tarif membuat pemerintah bisa mengendalikan harga dengan efektif.

Sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan, siapa pun boleh mengimpor.

Ini akan menumbuhkan banyak pemain sehingga persaingan harga lebih fair.

Pemerintah tetap bisa melindungi produsen lokal dengan menerapkan tarif impor tertentu. Negara pun memperoleh pemasukan dari bea masuk.

Rizal Ramli, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Sumber Daya

Foto: Dahlan RP

peternak dalam negeri. Namun pada praktiknya, para penikmat kuota tersebut justru membentuk kartel yang hanya menguntungkan kelompoknya. Mafia kartel ini umumnya terdiri atas 6-7 pengusaha saja.

“Sebaliknya, kebijakan impor lewat skema tarif membuat pemerintah bisa mengendalikan harga dengan efektif. Sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan, siapa pun boleh mengimpor. Ini akan menumbuhkan banyak pemain sehingga persaingan harga lebih fair. Pemerintah tetap bisa melindungi produsen lokal dengan menerapkan tarif impor tertentu. Negara pun memperoleh pemasukan dari bea masuk,” papar Rizal.

Rizal Ramli

15

Kita Sudah Dikepung Asing Dari bangun tidur sampai berangkat ke kantor masyarakat sudah dikepung berbagai label asing.

TEKS Badrul

J

BANGGA DENGAN LABEL ASING Kita memang bangga, dan takut dibilang tak keren kalau tidak menggunakan label asing. Kalau bicara sebentar-bentar diselipi kata asing (Inggris), supaya dibilang orang modern. Padahal setelah ditengok, harga rumahnya tidak sampai Rp 250 juta.

Foto: Erbhayu

angan kaget kalau suatu saat restoran mewah meminta bayaran dolar AS setelah Anda selesai makan. Semua bukan tak mungkin. Sebab, bukan apa-apa, mata uang dolar AS sudah dipakai di mana-mana dalam bertransaksi di wilayah hukum Indonesia.

Tengok saja label harga barang-barang elektronik, sewa rumah kawasan elit, tarif sewa perkantoran, apartemen, pembayaran fee pengacara, hampir sebagian besar menggunakan dolar AS. Di Bali

hampir 90% pelaku usaha menggunakan label harga dengan mata uang dolar AS. Dengar juga cerita Benny Soetrisno, pengusaha yang sudah lama malang melintang di usaha tekstil. Cerita Benny, saat dia mengurus bongkar muat di pelabuhan dalam negeri, transaksi yang dilakukan harus menggunakan dolar. Ironisnya, yang mengharuskan justru perusahaan pelat merah. “Sekarang semua suka pakai dolar untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu,� kata Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia beberapa waktu lalu.

Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di dalam negeri, kecuali transaksi perdagangan internasional, pembiayaan internasional dan simpanan dalam bentuk valuta asing.

Bagi mereka yang melanggar dikenakan sanksi pidana kurungan 1 tahun dan denda Rp 200 juta.

Tapi aturan tinggal aturan, toh praktik di lapangan dolar tetap saja dipakai dalam banyak transaksi. Bagaimana nasib rupiah?

Berbagai produk Unilever: Dari bangun tidur sampai mau tidur kembali.

16

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

Foto: Erbhayu

Di sekeliling kita sekarang ini memang sudah banyak label asing.

Bangun tidur minum air mineral bermerek Aqua, yang 74% sahamnya punya Danone asal Perancis. Atau minum teh Sariwangi milik Unilever, Inggris, atau minum susu SGM kepunyaan Sari Husada yang 82% sahamnya dikuasai Numico, Belanda. Atau di siang hari minum Coca Cola milik The Coca-Cola Company asal Atlanta, Georgia, Amerika Serikat.

Mau mandi? Pakai sabun Lux dan sikat gigi Pepsodent milik Unilever. Makan nasi pakai beras impor. Makan tahu tempe pakai kedelai impor. Makan buah? Jangan ditanya, hampir semuanya didatangkan dari luar negeri. Lalu, berangkat kerja naik mobil, bus, atau motor, bermerek asing. Pulang ke rumah merokok Sampoerna atau Dji Sam Soe yang 97% sahamnya milik Philips Morris, Amerika Serikat.

Sekarang, coba perhatikan dari berbagai unsur di industri telekomunikasi, adakah yang merupakan produk dalam negeri?

Dari sisi operator, hampir semua yang beroperasi di Indonesia dikuasai asing. Meski ada yang masih milik dalam negeri, tetapi hanya operator kecil di jaringan CDMA. Semua operator GSM dikuasai asing.

Dua operator terbesar yang masih ada unsur BUMN, misalnya.

Porsi saham terbesar PT Indosat Tbk dikuasai perusahaan Qatar Telecom sebanyak 65%, kemudian Norwegia (Skagen AS) sebanyak 5,38%, Pemerintah Indonesia 14,29%, dan sisanya untuk publik sebanyak 15,33%. Bahkan Telkomsel yang mengaku Paling Indonesia dengan pelanggan di atas 200 juta saja, sebanyak 35% sahamnya dimiliki oleh perusahaan Singapura, SingTel Mobile dan 65% dikuasai Telkom.

Perusahaan swasta lebih besar lagi. Sebanyak 66,7% saham XL dikuasai Axiata Group Berhad, Malaysia. Kemudian Etisalat memiliki 13,3% dan sisanya 20% untuk publik. Hal serupa untuk Axis dan Tri yang semuanya milik asing. Praktis, hampir semua frekuensi

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

Ritel bisnis kita supermarket nama asing, perbankan 85% dikuasai asing, migas 90% milik asing. Perkebunan, semen, milik asing.

Arya Hadi Dharmawan, ahli ekologi politik dan sosiologi IPB

telekomunikasi Indonesia dikuasai oleh asing.

Di bisnis ritel, jangan ditanya. Semuanya dikepung nama-nama asing. Bahkan, sudah antre puluhan ritel asing baru yang bakal masuk Indonesia. Mereka adalah Tesco, Jasco, Isetan, dan Central.

Bahkan, ritel terbesar di Amerika Serikat yang dulu pernah masuk di Indonesia bersama Grup Lippo tetapi gagal, WalMart, kabarnya juga tertantang mencoba kembali peruntungannya di Indonesia.

Isetan, peritel papan atas yang cukup dikenal di Asia Tenggara dan mempunyai gerai di Orchard Road, Singapura, juga siap masuk.

Isetan sudah menandatangani kontrak kerja sama dengan salah satu peritel lokal.

Bagaimana di sektor perbankan? Hampir 85% sudah dikuasai oleh asing. Jadi, kalau mau disebut satu per satu, bisa panjang.

Yang jelas, hampir semua sektor perekonomian Indonesia, kini dikuasai asing. “Ritel bisnis kita supermarket nama asing, perbankan 85% dikuasai asing, migas 90% milik asing. Perkebunan, semen, jalan tol, listrik milik asing,� kata ahli ekologi politik dan sosiologi IPB, Arya Hadi Dharmawan.

Kalau dulu sebatas Belanda dan Jepang yang menjajah, sekarang ini beragam bangsa asing mencengkeram Indonesia. Mengerikan sekali, tentu saja. n

17

Bisnis Persaingan

Senjakala Toko Buku Toko Buku Gunung Agung di Bandung Indah Plaza dan Tangerang tutup. Inikah akhir kisah toko buku kebanggaan Bung Karno?

“K

TEKS Sri Wulandari Foto Riset

epada yang terhormat, pelanggan setia Gunung Agung kami informasikan terhitung Senin 23 Mei 2016 Toko Gunung Agung berhenti operasional.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami.�

Begitulah pemberitahuan yang tertempel di kertas putih di gerai-gerai Gunung Agung. Sontak, pengumuman itu cukup menggemparkan. Media sosial pun ribut membicarakannya. Betapa tidak, toko buku itu terbilang legendaris, sudah ada sejak 1953. Toko buku ini telah mewarnai perjalanan bangsa. Keberadaannya membuat Bung Karno, ketika itu bangga, dan memberdayakan Gunung Agung sebagai ujung tombak pendidikan nasional.

Dalam sejarahnya, Gunung Agung sudah ada sejak 13 Mei 1951, didirikan oleh Tjio Wie Tay atau dikenal dengan nama Masagung. Awalnya, toko buku itu bernama Tjio Wie Tay yang berarti Gunung Besar.

Namun, beberapa tahun kemudian, namanya diubah menjadi Gunung Agung.

Hanya dalam beberapa bulan saja, toko itu ber-

Toko Buku Gunung Agung: Bung Karno memberdayakan sebagai ujung tombak pendidikan nasional.

18

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

Bisnis Persaingan kembang pesat. Pesanan datang dari luar Jakarta. Dengan uang sebesar Rp 500 ribu, Masagung menggelar pameran buku, ternyata hasilnya sangat memuaskan.

Pameran pada 8 September 1953 itu, kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran Gunung Agung.

Kepercayaan dari Bung Karno-lah yang membuat Masagung agresif mengembangkan bisnisnya, bahkan membuka jaringan hingga ke luar negeri. Tahun 1965, dia membuka cabang Gunung Agung di Tokyo, Jepang. Lalu mengadakan pameran buku Indonesia di Malaysia awal 1970-an. Belakangan, dia juga mengembangkan bisnis lain di luar toko buku. Namanya tercatat sebagai pengelola bisnis ritel bekerja sama dengan Department Store Sarinah di Jl MH Thamrin.

Dia merambah ke Duty Free Shop, money changer, hingga perhotelan.

Masagung juga mengageni pena Parker, rokok Dunhill, dan Rothmans, majalah Time, sampai komputer Honeywell. Ia juga mendirikan PT Jaya Bali Agung, sebuah perusahaan pariwisata. Dia sempat menjadi Direktur PT Jaya Mandarin Agung, pengelola Hotel Mandarin, Jakarta, sebuah usaha patungan dengan Hong Kong.

Pasang surut dalam berbisnis kerap dirasakannya.

Namun, yang paling heboh, ya saat ini, ketika ritel Gunung Agung terpaksa tutup.

Benarkah Toko Buku Gunung Agung tutup? Ya, benar, tetapi hanya yang di Bandung Indah Plaza (BIP), Bandung dan di daerah Tangerang saja, sementara di tempat lain masih buka seperti biasa. Alasan penutupan itu sendiri disebabkan adanya kenaikan harga yang melonjak 80% dari harga sebelumnya. Dan, itu dirasakan sangat memberatkan.

Melalui akun Twitter @TokoGunungAgung, Toko Buku Gunung Agung menjelaskan jika penutupan hanya di BIP saja. Namun untuk Toko Gunung Agung di Kwitang, Jakarta Pusat maupun cabang lain masih tetap beroperasi, sehingga Anda dan customer lainnya tetap dapat berbelanja seluruh kebutuhan buku maupun peralatan sekolah dan kantor Anda di seluruh Toko Gunung Agung di Indonesia. Terima Kasih.

KALAH LAWAN E-BOOK Sesungguhnya banyak yang sudah mengira, bisnis perdagangan buku bakal memasuki senjakala, seiring dengan munculnya platform digital. Banyak masyarakat yang lebih menyukai membuka internet untuk mencari data, ketimbang membeli buku fisik. Apalagi muncul pula e-book, format buku dalam bentul digital yang mudah di-download dan diakses, bahkan ada yang menawarkan secara gratis.

Ini terbukti, ketika penerbit buku zaman sekarang tidak hanya fokus pada penjualan buku konvensional. Mereka juga memikirkan penjualan lewat internet (baik menjual buku konvensional maupun e-book). Penerbit juga mulai meminta hak edar dalam bentuk e-book kepada penulis. Gramedia dan sejumlah penerbit besar, dalam kontrak dengan penulis sudah mencantumkan klausul tersebut. Bahkan, mereka juga sudah punya toko buku online yang menjual e-book.

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

E-book: Masyarakat beralih membaca melalui internet.

Maraknya penjualan buku digital jelas menjadi salah satu faktor yang juga menyebabkan berkurangnya pembeli ke toko buku, namun jelas tidak ada yang bisa dilakukan dalam hal ini. Penjualan buku digital melalui internet naik 318% pada tahun 2010 dan diperkirakan 50% dari buku yang terjual dalam waktu 10 tahun mendatang adalah buku digital. Toko buku di jalanan juga menghadapi saingan dari toko buku internet, yang juga menyediakan buku cetak.

Masyarakat pun makin menjauh dari buku bacaan. Toko-toko buku makin sepi pembeli. Masyarakat pun semakin malas membaca buku dan memilih mencari informasi yang ada lewat internet yang saat ini semakin terjangkau. Masyarakat cenderung membaca buku lewat smartphone atau lewat laptopnya masing-masing. Para pemilik toko buku juga banyak yang mengaku pesimis akan masa depan buku cetak yang terus menurun pamornya. Jika diprediksi, dalam 20 tahun ke depan bakal semakin banyak toko buku yang akan tutup Bukan itu saja kendala yang dihadapi toko buku, tapi juga tingkat persaingan yang tinggi dan pembajakan yang merajalela. Penyebab lain, penjualan buku-buku pelajaran kini tidak lagi mengandalkan toko buku, tetapi dari penerbit langsung ke sekolahsekolah. Alhasil, profit terus menurun dari waktu ke waktu. Sejumlah toko buku di tingkat kota dan kabupaten di Indonesia banyak yang gulung tikar.

Gabungan Asosiasi Toko Buku Indonesia (GATBI) mencatat pada 1990-an jumlah toko buku di Indonesia masih 4.632, tapi di tahun 2007 tinggal 1.830. Jumlahnya makin merosot, bahkan diperkirakan pada tahun ini jumlahnya tak sampai seribu n

19

Bisnis Properti

Ada Sinarmas di Kalijodo Kalijodo akan dibangun Ruang Publik Terbaru Ramah Anak dan Ruang Terbuka Hijau. Sinarmas Land yang akan membangunnya.

TEKS Sri Wulandari Foto Riset

A

da Ada apa dengan PT Bumi Serpong Damai (BSD)–Sinarmas Land di Kalijodo, Jakarta Utara? Rupanya, BSD-Sinarmas Land akan membangun Ruang Publik Terbaru Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Kalijodo. Pembangunan itu bagian dari kegiatan corporate social responsibility (CSR). Diperkirakan BSD-Sinarmas Land akan mengucurkan dana sebesar menghabiskan anggaran sekitar Rp 10 miliar sampai Rp 20 miliar.

Managing Director Sinar Mas Land, Dhony Rahajoe, menjelaskan, BSD ingin meningkatkan citranya untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat, terlebih saat ini perusahaan sering membangun kawasan hijau, green building, dan green office park. Pembangunan

Kawasan Kalijodo setelah penggusuran: Menjadi taman hijau.

20

RPTRA dan RTH tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

RPTRA dan RTH yang dikerjakan Sinar Mas akan menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI. Saat ini, pembangunan RPTRA dan RTH Kalijodo masih dalam tahap persiapan. Ia pun berupaya merampungkan pembangunan sebelum tahun 2017. “Kami mengejar target yang disampaikan tadi oleh Pak Gubernur. Sebelum tahun baru mudah-mudahan (kawasan Kalijodo) sudah bisa dinikmati oleh warga Jakarta,” kata Dhony seusai menandatangani nota kesepahaman kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan PT BSD Tbk tentang penyediaan RPTRA dan RTH Kalijodo, pekan lalu.

Fasilitasnya RPTRA meliputi arena bermain sarana olahraga, saran pendidikan, jalur refleksi, taman yoga, pos keamanan. Sedangkan fasilitas RTH terdiri dari taman, monumen, lintasan jogging atau lintasan sepeda, skate park, amphitheater musala, lampu taman dan jalan, kios, taman bermain anak, outdoor fitnes, toilet, sound system dan penyediaan utilitas.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pengembang tersebut merupakan pengembang tercepat yang mengajukan pembangunan kawasan Kalijodo. Sebagai kompensasinya, Sinarmas land akan memasang plang namanya di sana. Nantinya akan ada tim yang bekerja untuk pembangunan kawasan Kalijodo. Selain itu, pembangunan Kalijodo juga akan melibatkan beberapa komunitas.

Kata Ahok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mengajak pihak swasta untuk ikut serta dalam pembangunan ibu kota. Dengan program CSR dapat mengirit anggaran Pemprov DKI, sehingga dana anggaran DKI bisa digunakan untuk pelayanan publik, semisal pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Meski begitu, bangunan tersebut akan tetap ditafsir harganya dan asetnya jadi milik Pemprov DKI. “Walaupun CSR, begitu selesai, kita pakai appraiser (penafsir harga). Setelah appraiser akan dicatatkan sebagai aset di DKI. Prosesnya selalu begitu. Selalu pakai appraiser, hitung, masukan, berapa asetnya, itu saja,” kata Ahok. n

Kami mengejar target yang disampaikan tadi oleh Pak Gubernur. Sebelum tahun baru mudah-mudahan (kawasan Kalijodo) sudah bisa dinikmati oleh warga Jakarta. reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

Bisnis Persaingan

S

iapa bilang bisnis alas kaki PT Sepatu Bata Tbk (BATA) meredup tergerus persaingan yang semakin berat? Nyatanya, Bata masih ada dan masih berkibar hingga kini. Bahkan, Bata mulai mengembangkan distribusi pemasarannya melalui pasar online atau e-commerce. Penjualan online ini pun sudah dilakukan sejak tahun 2014 melalui Zalora.

Dan, rupanya pasar online sangat menjanjikan. Di tahun pertama saja, Bata berhasil menggondol omset Rp 2 miliar atau sekitar 1.000 pasang. Melihat hal itu, Bata pun mulai memasuki pasar online lainnya. Tak hanya Zalora, tetapi juga 10 e-commerce lainnya, seperti mataharimall.com, Tokopedia, Elevenia, Lazada, dan Rakuten. Maka sejak 2015, pasar Bata makin meluas.

Imran Malik Presiden Direktur di pabrik sepatu Bata di Purwakarta, mencatat hasil penjualan sepanjang 2015 sekitar Rp 3 miliar dari e-commerce. Sesungguhnya, dibandingkan pencapaian Bata secara keseluruhan yakni Rp 1,02 triliun pada 2015 atau naik tipis 2% dibanding periode sebelumnya Rp 1 triliun, pendapatan dari pasar e-commerce kontribusinya masihlah kecil. Tetapi potensi pasar yang bisa diraupnya sangatlah besar.

Asal tahu saja, potensi bisnis e-commerce mencapai Rp 30 triliun. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), jumlah transaksi e-commerce mencapai US$ 12 miliar pada 2014 atau meningkat hampir 50% dari 2013. Diperkirakan nilai transaksi akan terus mengalami peningkatan hingga 10 kali lipat menjadi US$ 135 miliar pada 2020 mendatang. Tentu saja, potensi ini tak bisa diabaikan begitu saja.

Karena itulah, Bata pun membidik penjualan e-commerce pada 2016 ini sebesar Rp 4,6 miliar. Bahkan kini, Bata juga sedang mengembangkan situs belanja online sendiri dengan akses melalui www.bata.co.id. Nantinya konsumen bisa langsung berbelanja sepatu Bata melalui situs itu, disamping di e-commerce lainnya.

Untuk offline, tiap tahunnya, Bata juga terus menambah gerai-gerainya agar bisa menjangkau konsumennya di seluruh Indonesia. Bata akan membuka sekitar 15-20 gerai baru dengan asumsi dana Rp 500 juta per gerai. Sepanjang awal tahun ini atau di kuartal I, Bata mencatatkan penurunan penjualan sebesar 7% menjadi Rp 198 miliar, dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 213 miliar dengan mayoritas penjualan domestik. Poduksi Bata mencapai sekitar 3,6 juta pasang sepatu.

Adapun produk-produk Bata yang dilempar ke pasaran, di antaranya alas kaki untuk pria, wanita, dan anak berupa cemented open atau sandal, cemented closed atau sepatu, sandal plastik, serta sepatu sekolah. Produk ini diperbanyak produksinya pada saat momentum Hari Raya Lebaran dan ajaran tahun baru sekolah terhadap penjualannya sepanjang tahun. Pasalnya, dua momen itu menyumbang 60% dari total penjualan sepanjang tahun. Untuk memenuhi permintaan pasar Bata menambah kapasitas produksinya sebesar 800.000 pasang sepatu. Targetnya, tahun ini terjual 4,5 juta pasang sepatu. n

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

Bata Rambah E-Commerce Karena potensi pasar online cukup besar, Bata pun melirik e-commerce dan membangun sendiri situs belanja online.

TEKS Sri Wulandari Foto Riset

Toko sepatu Bata: Pasar e-commerce sangat menggiurkan.

Bata pun membidik penjualan e-commerce pada 2016 ini sebesar Rp 4,6 miliar.

Bahkan kini, Bata juga sedang mengembangkan situs belanja online sendiri dengan akses melalui www.bata.co.id.

21

Profil

Alexandra Andresen

Miliarder Termuda Dunia

Hidup bergelimang harta tak membuatnya silau, bahkan Alexandra Andresen menjadi atlet berkuda nomor satu di Norwegia.

TEKS Sri Wulandari foto Riset

22

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

Profil

U

murnya baru 19 tahun, kelahiran 1997 di Oslo, Norwegia, tapi Majalah Forbes telah menempatkan dirinya sebagai miliader termuda. Gadis remaja asal Norwegia ini memiliki kekayaan sebesar US$ 1,2 miliar atau setara Rp 16,33 triliun, sebagaimana diberitakan Daily Mirror, Jumat pekan lalu. Kekayaan yang dimiliki Alexandra memang bukan hasil keringatnya sendiri. Dia terdaftar sebagai salah satu orang terkaya setelah mewarisi 43% dari bisnis keluarganya.

Dilansir elitereaders.com, keluarga Andresen memiliki Ferd, sebuah perusahaan investasi swasta dan bisnis properti yang telah berpengalaman dan memiliki sejarah panjang serta terbesar di Norwegia. Alexandra memang menjadi ahli waris Ferd Holdings. Ayahnya, Johan H. Andresen, putra pengusaha Johan Henrik Andresen dan Marianne Ebba Therese Bielke, telah memberikan lebih dari 80% saham di Ferd untuk dua putrinya Alexandara dan Katharina pada 2007.

Kakaknya, Katharina, yang lebih tua satu tahun darinya, menerima saham dengan jumlah yang persis sama dalam bisnis keluarga. Kini, Katharina yang berusia 20 tahun ditempatkan dalam daftar orang kedua miliader di dunia. Alexandra juga dikukuhkan sebagai miliarder termuda di dunia karena pemerintah Norwegia menerbitkan pengembalian pajak dari orang-orang yang berusia di atas 17.

Alexander dan kakaknya Katharina sendiri mengakui adanya beberapa poin yang positif dan negatif berada dalam jajaran keluarga miliarder seperti ini. Dia bilang, ada banyak tekanan dan pertanyaan yang membingungkan.

“Nama kita sepertinya begitu terikat dengan uang dan itulah pertanyaan yang selalu dilontarkan bagi kami,” ujarnya.

Alexandra mengaku betapa risihnya ketika orang bertanya soal kekayaan keluarganya, Menurut dia, itu bukanlah hal yang penting. Akibat stigma itu pula, dia harus berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan orang lain. “Itu menjadi sangat penting bagi aku saat mengenal orang baru, apakah mereka melihat diriku dan bukan uangku. Aku harus lebih dahulu memperhatikan bagaimana orang itu melihat aku sebelum mereka mendekati aku,” tandasnya.

Dari 1.810 orang di daftar tersebut, Alexandra yang saat ini baru lulus sebagai mahasiswi ilmu sosial di Amsterdam University College itu masuk di urutan ke-1.476 dalam daftar Forbes World's Billionaire.

Meski begitu, bukan berarti Alexandra hanya ongkang-ongkang kaki saja. Dia selama ini cukup terkenal, setidaknya di Norwegia. Alexandra adalah pengendara kuda profesional untuk kompetisi dressage atau tunggang serasi, salah satu cabang olahraga olimpiade untuk ketangkasan berkuda dan keserasian dengan penunggangnya.

Forbes menyebut, dia menjadi salah satu penunggang kuda Norwegia yang paling sukses. “Ini yang ingin saya lakukan sepanjang hidup saya, berkuda!” ujarnya kepada Eurodressage pada 2015. Alexandra memang sangat mencintai kuda-kudanya. Jangan heran, bila di waktu luang, dia menghabiskannya dengan berlatih menunggang kuda, di samping melakukan kegiatan positif lainnya.

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

Berkat hobinya itu pula, Alexandra berhasil memenangkan medali di berbagai kompetisi berkuda di Eropa, seperti European Junior Riders Championship 2013 dan 2014.

Alexandra sudah juara dressage Norwegia junior tiga kali. Di ajang ini ia menerima AEG Galla 2014 Pencapaian Terbaik of the Year Award. Bahkan, saat ini ia tinggal di Jerman, atas sponsor Kingsland, sebuah pusat pelatihan kemahiran untuk penunggang kuda. Dan, saat ini dirinya sedang menjalani pelatihan untuk olimpiade Tokyo yang akan digelar pada 2020.

SELALU BERHEMAT Toh, meski terkenal kaya raya, nyatanya gaya hidup Alexandra tetap sederhana. Dia memang diajarkan untuk hidup hemat. Mobil yang dia gunakan pun hanyalah mobil bekas. Pada usia 11 tahun, Alexandra menuntut ilmu di sekolah asrama Forres Sandle Manor di Kota Hampshire, Fordingbridge, Inggris.

“Saya sebenarnya selalu berhemat. Saya selalu melakukan hal itu,” ucap Alexandra.

Dia menabung uang jajan mingguannya, uang hasil kemenangan kompetisi berkuda, hadiah-hadiah uang tahun, dan lain-lain. Dia selalu membeli barang yang diinginkannya dengan uang sendiri. “Ini berarti saya bisa membeli sendiri hal-hal yang benar-benar saya inginkan tanpa harus meminta kepada ibu dan ayah,” sambung Alexandra.

Asal tahu saja, keluarga Alexandra sudah kaya secara turun temurun. Kakek buyutnya membeli pabrik tembakau JL Tiedemanns pada tahun 1849, yang kemudian menjadi produsen rokok yang memimpin pasar di negara itu dan dikendalikan oleh Fred Holdings. Pada tahun 2005, keluarga menjual perusahaan atas alasan etis dengan nilai sebesar US$ 500 juta atau setara Rp 6,8 triliun. Mereka kemudian menginvestasikan uang tersebut ke bisnis real estate, keamanan, dan asuransi.

Alexandra digadang-gadang bakal menduduki pucuk pimpinan untuk meneruskan tongkat estafet bisnis keluarga. Meski demikian, banyak yang menilai Katharina paling mungkin bekerja di Ferd karena telah menyelesaikan proses magangnya di perusahaan keluarga.

Saat ini Katharina masih menimba ilmu di Amsterdam University College. Dalam sebuah wawancara, Alexandera bilang, “Saya merasa memiliki tanggung jawab yang besar. Sementara saya ingin membantu mengembangkan Ferd dan membuatnya lebih baik,” katanya. n

23

Perekonomian dunia sedang menanti ancaman serius jika Inggris ke luar dari keanggotaan Uni Eropa.

Tanggal 23 Juni menjadi hari penentuan.

TEKS Dita Pertiwi Foto Riset

24

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

Perdana Menteri David Cameron pada konferensi pers referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa.

T

inggal 18 hari lagi rakyat Inggris akan menentukan yes or no Brexit, setuju atau menolak ke luar dari keanggotaan Uni Eropa (Britain Exit/Brexit). Perdana Menteri (PM) David Cameron, sesuai janji kampanye tahun lalu menyatakan bahwa jika Partai Konservatif menang dalam pemilu, ia akan melaksanakan referendum Uni Eropa (UE). Dan referendum itu, kata Cameron, akan dilaksanakan pada 23 Juni ini.

Inilah hari-hari yang sangat menegangkan bagi Cameron, para petinggi UE, dan tentu saja rakyat Inggris.

Sebab, bukan apa-apa, perekonomian negara-negara anggota UE sangat membutuhkan Inggris. Begitu pula sebaliknya. Pertalian kedua pihak memberikan bobot tambahan buat Eropa dalam hal ekonomi, diplomasi dan militer. Tanpa Inggris, Jerman misalnya akan sendirian menghadapi negara-negara anti reformasi yang cuma membidik kucuran dana dari Brussels—markas UE. Dari berbagai jajak pendapat yang dilakukan beberapa lembaga survei di Inggris memperlihatkan, rakyat Inggris yang pro dan kontra Brexit masih berimbang.

Namun hasil jajak pendapat pekan lalu terlihat, kubu yang mendukung Inggris tetap berada di UE unggul sementara. Hanya saja, waktu yang masih tersisa 18 hari bukan tidak mungkin bisa berubah di menit-menit terakhir referendum.

Kenapa Inggris ingin hengkang dari UE? Ada beberapa alasan. Misalnya, Inggris seperti ‘dipaksa’ menetapkan euro sebagai mata uangnya, bukan lagi pondsterling.

Padahal, poundsterling lebih kuat dibandingkan dengan euro. Banyak yang khawatir, penetapan euro akan menyebabkan inflasi yang tinggi di Inggris karena nilainya yang lebih rendah.

Masalah kebijakan imigran yang ditetapkan UE juga menjadi persoalan pelik bagi pemerintah dan rakyat Inggris. UE membolehkan imigran asal UE mencari pekerjaan dan mendapat tunjangan di wilayah negara ang-

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

Profil Negara Inggris n n n n n n n n

Luas wilayah : 244.046 km persegi Ibu kota : London Bentuk pemerintahan : Kerajaan Kepala negara : Ratu Kepala pemerintahan : Perdana Menteri Ratu : Ratu Elizabeth II Perdana Menteri : David Cameron Lagu kebangsaan : God Save the Queen n Jumlah Penduduk : 80,2 juta jiwa. n Bahasa : Inggris n Agama mayoritas penduduk : Protestan, Katolik n Mata uang : Poundsterling

25

tahun 1973 — yang kemudian menjadi UE — Inggris mengalami defisit perdagangan dengan negara-negara anggota MEE, rata-rata 30 juta poundsterling per hari.

Sebaliknya, neraca perdagangan Inggris mengalami surplus dengan setiap benua di dunia.

Selain itu, pada tahun 2010, kontribusi ‘kotor’ Inggris untuk anggaran UE mencapai 14 miliar poundsterling. Padahal, Inggris sendiri hanya bisa menyimpan 7 miliar poundsterling setahun dengan seluruh pengeluaran pemerintah.

Banyak masalah lain yang mengganjal keikutsertaan Inggris dalam UE. Intinya, kelompok anti UE memandang Inggris rugi bergabung ke dalam UE. Sebaliknya, jika mereka ke luar dari UE, perekonomian Inggris akan lebih bebas menentukan mitra dagangnya sendiri. Kelompok ini, yang antara lain didukung pendiri Reebok, Joe Foster itu mengimpikan sebuah perekonomian independen, seperti Singapura.

Penduduk Inggris.

gota UE. Kebijakan inilah yang membuat Pemerintah Inggris jengkel. Mereka menganggap UE terlalu banyak mengurusi kebijakan Inggris.

Sebab, Inggris sudah memperketat kedatangan imigran asal UE. Imigran boleh masuk ke Inggris asal mereka cepat mendapat pekerjaan. Jika tidak mendapat pekerjaan selama enam bulan, mereka harus meninggalkan Inggris. Selain itu, Inggris tidak akan memberikan berbagai tunjangan kepada imigran dan keluarganya sebelum mereka menetap selama empat tahun. Sebab, tunjangan-tunjangan tersebut sering salah sasaran.

Persoalan lain yang membuat dongkol adalah sejak bergabung ke dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)

london

26

TIDAK SEPENUHNYA MANTAP Sebenarnya, debat apakah Inggris tetap di UE atau ke luar sudah berlangsung selama beberapa dekade. Bahkan, dua tahun setelah negara itu bergabung, Inggris sudah menyelenggarakan referendum untuk menentukan apakah tetap bergabung atau ke luar.

Pertanyaan referendum pada 5 Juni 1975 adalah: “Apa menurut Anda Inggris harus tetap di Masyarakat Eropa?” dengan pilihan jawaban ya dan tidak. Saat itu jawaban “ya” mencapai 67,2% sehingga Inggris tetap berada di MEE (sekarang UE).

Namun Inggris tidak sepenuhnya mantap menjadi anggota UE. Lihat saja, sejak bergabung hingga saat ini, mereka menolak memakai mata uang kawasan euro dan tetap menggunakan poundsterling.

Kini, persoalan lama kembali muncul. Namun kali ini masalahnya lebih menegangkan. Sebab, bukan hanya rakyat Inggris yang terbelah dalam dua kubu, tapi juga Partai Konservatif yang saat ini memerintah. Kampanye yang semakin memanas memicu kekhawatiran tentang masa depan partai tersebut, sekaligus Cameron.

Para pemimpin senior partai itu terbelah dan saling serang dengan argumen masing-masing. Berlanjutnya konflik internal itu membuat publik mempertanyakan bagaimana Cameron mampu bertahan setelah hasil referendum 23 Juni itu diumumkan, apa pun perolehannya. “Referendum mungkin memecah Tories (Partai Konservatif ),” tulis pengamat politik dari Financial Times, Philip Stephens, seperti dikutip kantor berita AFP. Stephens menilai hanya khayalan bahwa referendum akan mengakhiri perpecahan di Eropa.

Bahkan, perbedaan pendapat yang ada justru semakin nyata. “Perang sipil ini dapat menghancurkan salah satu partai politik paling sukses dan kuat di dunia yang pernah ada,” papar Philip Johnston, pengamat politik dari Daily Telegraph.

Komentar kedua pengamat itu didukung oleh anggota parlemen Inggris Ken Clarke yang lebih mendukung negara itu tetap di UE. Clarke menjabat di era Cameron dan PM John Major serta PM Margaret Thatcher.

Clarke memperingatkan, Tories di ambang perpecahan seperti yang terjadi di era Thatcher dan Major

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

hingga partai itu terseret menjadi oposisi selama 13 tahun. Cameron ingin Inggris tetap di UE, tapi mengizinkan anggota partainya memiliki pendapat berbeda. Akibatnya, lima menteri senior dan 128 anggota parlemen dari partai itu memilih mendukung Brexit.

INIKAH AKHIR UE? Lantas, bagaimana dengan referendum tanggal 23 Juni nanti? Bagaimana seandainya Inggris ke luar dari UE? Inilah hari-hari paling sibuk bagi para pimpinan UE untuk memprediksi dan membuat sejumlah skenario masa depan UE tanpa keanggotaan Inggris.

Beberapa pemimpin dunia, termasuk Presiden Jokowi berharap agar Inggris tetap berada di UE. “Saya berharap Inggris tetap menjadi bagian Uni Eropa,” kata Jokowi dalam kunjungan di Brussels, Belgia, hari Kamis, 21 April 2016 untuk membahas kemungkinan dicapainya perjanjian kemitraan ekonomi menyeluruh (CEPA) antara Indonesia dan UE. “CEPA akan memperkuat ekonomi Indonesia dan negara-negara yang menjadi anggota Uni Eropa. Uni Eropa yang kuat akan memberi kemanfaatan yang besar bagi Indonesia,” tambah Jokowi.

Dua hari setelah imbauan Jokowi, Presiden AS Barack Obama bahkan mengancam tidak memprioritaskan Inggris dalam penawaran perdagangan dengan AS. “Saya pikir itu adil untuk mengatakan bahwa mungkin di beberapa titik, ada perjanjian perdagangan InggrisAS. Tapi itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat karena fokus kami adalah negosiasi dengan blok besar, Uni Eropa,” kata Obama ketika berbicara pada briefing bersama PM Inggris David Cameron, di London. Pemimpin AS itu melakukan kunjungan tiga hari di Inggris yang bertepatan dengan ulang tahun ke-90 Ratu Elizabeth II. Pertemuan kelompok tujuh negara maju dunia atau G-7—termasuk Inggris di dalamnya—di Jepang yang berakhir pekan lalu juga berharap agar Inggris tetap berada dalam keanggotaan UE. Sebab jika tidak, akan ada ancaman serius bagi pertumbuhan global.

G-7 juga memperingatkan hengkangnya Inggris dari UE Uni akan mengubah tren peningkatan perdagangan global, investasi, dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Banyak analis dari berbagai profesi memprediksi dampak buruk seandainya Inggris ke luar dari UE. Yang paling banyak berasal dari kalangan perbankan.

Analis dari Goldman Sachs, misalnya mengatakan poundsterling akan kehilangan 20% nilainya, ambrol ke 1.15 atau 1.20 terhadap dolar AS jika Inggris ke luar UE. Hal senada diisyaratkan Bank of England, bahwa Brexit akan membebani pounsterling.

Nomura pun memperingatkan Brexit bisa mendorong Inggris masuk resesi. UBS memperkirakan Inggris akan kehilangan 0,6%-2,8% GDP-nya.

Bahkan, Deutsche Bank, HSBC, dan JP Morgan Chase mengatakan akan memindahkan kantor pusatnya ke luar Inggris, sehingga bisa mengakibatkan pengangguran dan kerugian finansial besar. Lebih jauh lagi, Citibank menilai Inggris bisa kehilangan 75.000 lapangan kerja jika keluar dari UE. Seperti diketahui, Inggris adalah salah satu pusat keuangan dunia dan sektor finansial menjadi salah satu

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

penggerak perekonomian negara itu. Sekitar 8% GDP Inggris berasal dari sektor finansial. Selain itu, sektor ini menyerap sekitar 3,4% tenaga kerja di Inggris.

Tak hanya itu. London juga adalah pusat perdagangan forex dunia, dimana 40% transaksi dunia dilakukan di negara ini. Inggris juga pusat perdagangan komoditas dan derivatif.

Karena itu, banyak kalangan memprediksi, jika Inggris ke luar dari UE, dunia akan mengalami resesi. Sebab, dampaknya akan merembet ke mana-mana, tak hanya anggota UE, tapi juga Eropa, Amerika, dan Asia yang punya keterlibatan besar dalam perekonomian.

Nah, lantaran ketakutan itu, Inggris ditawari ‘perlakuan khusus’ dari UE. Misalnya, Inggris diberi kebebasan untuk menetapkan sendiri dana kesejahteraan migran, tetap memakai pounsterling sebagai mata uangnya, dan bisa memblok ketetapan UE yang tidak disetujui.

Belakangan, beberapa negara anggota UE juga mengisyaratkan keinginan untuk perubahan. Kanselir Jerman Angela Merkel, misalnya mendukung tuntutan Inggris mengurangi bantuan sosial untuk warga asing Eropa buat membiayai kehidupan anak-anaknya di negara asal. Denmark juga bersuara serupa.

Namun kekhawatiran terbesar adalah bahwa keluarnya Inggris akan memicu eksodus negara-negara lain yang akan mengakibatkan runtuhnya UE. Perdana Menteri Republik Ceko, Bohuslav Sobotka, misalnya mewanti-wanti negaranya akan mengikuti Inggris jika negeri kepulauan itu memutuskan berpisah dari UE. Sebuah jajak pendapat di Belanda menyebut sebanyak 53% penduduk mendukung digelarnya referendum keanggotaan UE. Presiden Polandia Andrzej Duda sudah mengingatkan dampak negatif jika Inggris ke luar.

“Kami kira hal itu akan memicu krisis besar, bahkan runtuhnya Uni Eropa,” tuturnya.

Akankah Inggris mengubur UE pada referendum 23 Juni nanti? n

Negara-negara Anggota Uni Eropa 1. Austria 2. Belanda 3. Belgia 4. Britania Raya (Inggris) 5. Bulgaria 6. Denmark 7. Estonia 8. Finlandia 9. Hongaria 10. Irlandia 11. Italia 12. Jerman 13. Kroasia 14. Latvia

15. Lituania 16. Luksemburg 17. Malta 18. Perancis 19. Polandia 20. Portugal 21. Republik Ceko 22. Rumania 23. Siprus 24. Slovenia 25. Slowakia 26. Spanyol 27. Swedia 28. Yunani

27

Lima Poin Perdebatan Sudah sejak lama keanggotaan Inggris di Uni Eropa (UE) kontroversial. Disebut kontroversial karena sejak awal bergabung telah memantik pro dan kontra hingga terbawa pada pemilu bulan Mei 2015 lalu. Saat itu, Partai Konservatif yang dipimpin PM David Cameron sempat terdesak akibat naiknya angka survei oposisi yang mendukung Inggris ke luar dari keanggotaan UE (Britain Exit/Brexit).

Gara-gara terdesak itulah, Cameron menjanjikan akan melaksanakan referendum keanggotaan Inggris di UE kepada konstituennya. Hasilnya, Partai Konservatif menang dan Cameron tetap menduduki kursi PM Inggris.

Ada lima poin utama yang menjadi perdebatan mereka yang pro dan kontra Brexit. Berikut uraiannya, seperti dilansir The Economist:

1. Perdagangan Luar Negeri Tolak Brexit: Sebagian besar ekspor Inggris dikirim ke negara UE yang lain. Sebagai anggota UE, Inggris bisa bebas dari tarif ekspor, hambatan non-tarif, dan mendapatkan kemudahan lain dari UE. Pro Brexit: Inggris bisa menegosiasikan

hubungan dagang baru dengan UE tanpa ikatan keanggotaan UE, dan juga bisa membuat kesepakatan dagang baru dengan negara-negara penting lain seperti AS, China, dan India.

2. Iuran Keanggotaan Uni Eropa Tolak Brexit: Rata-rata Inggris hanya membayar 340 poundsterling per rumah tangga per tahunnya ke UE, padahal manfaat yang didapat diestimasikan mencapai 3.000 pounds per tahunnya.

Jadi, Inggris masih untung besar.

Pro Brexit: Inggris bisa berhenti mengirim total 350 juta poundsterling tiap pekan ke UE, dan mengalihkan penggunaannya untuk riset ilmiah dan pengembangan industri-industri baru.

3. Regulasi Terpusat Uni Eropa Tolak Brexit: Banyak regulasi UE mengubah standar nasional Inggris menjadi standar Eropa, sehingga mengurangi hambatan non-tarif dan menguntungkan bisnis Inggris. Jika masih dalam UE, Inggris bisa memperjuangkan regulasi yang lebih baik.

Pro Brexit: Meninggalkan UE berarti Inggris bisa mengambil alih regulasi ten-

tang ketenagakerjaan, kesehatan, dan keamanan, yang cenderung disukai perusahaan-perusahaan Inggris.

4. Imigrasi Tolak Brexit: Meninggalkan UE tidak lantas berarti arus imigrasi akan berkurang.

Pro Brexit: Jika keluar dari UE, Inggris bisa menyingkirkan sistem imigrasi UE yang telah memaksa Inggris untuk membuka pintu bagi imigran dari sesama negara UE (yang kualitas SDM-nya diragukan), dan akhirnya Inggris dapat menyambut imigran non-UE yang bisa berkontribusi lebih besar.

5. Peran Internasional Tolak Brexit: Jika tetap menjadi anggota UE, maka di kancah internasional, Inggris bisa diwakili dua orang: oleh perwakilan dari Inggris sendiri, dan oleh perwakilan UE. Pro Brexit: Inggris punya pengaruh yang sangat kecil dalam UE. Padahal jika keluar dari UE, Inggris bisa mengambil alih sendiri kursi-kursi di lembaga internasional dan memosisikan diri sebagai negara berpengaruh dalam perdagangan bebas dan kerjasama internasional. n

Kampanye pemilu PM David Cameron.

28

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

Mengenal Uni Eropa

Markas Uni Eropa di di Brussels, Belgia.

Uni Eropa (UE) adalah organisasi antar pemerintahan dengan anggota negara-negara Eropa dan dibentuk pada 1 November 1993. Namun UE tidak terbentuk begitu saja, organisasi ini berasal European Coal and Steel Community (ECSC) pada 1951, yang kemudian berubah menjadi European Community pada tahun 1967.

Pembentukan UE tahun 1993 diprakarsai oleh enam negara, yaitu Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luksemburg, dan Belanda. Hingga kini, UE telah berkembang menjadi 28 negara anggota dan bermarkas di Brussels, Belgia.

Tidak semua negara Eropa menjadi

anggota UE. Negara-negara yang berada dalam wilayah Eropa, namun masih menjadi kandidat anggota UE, yaitu Islandia, Republik Macedonia (Bekas Yugoslavia), Montenegro, Serbia, dan Turki.

Negara-negara anggota UE terikat oleh serangkaian traktat yang telah mereka tandatangani. Semua traktat tersebut harus disepakati oleh masing-masing negara anggota, kemudian diratifikasi baik oleh parlemen nasional atau melalui referendum.

UE memiliki tiga lembaga utama yang menghasilkan kebijakan dan undang-undang yang berlaku di seluruh UE. Ketiga lembaga itu adalah yaitu Parlemen

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

Eropa. Parlemen Eropa mewakili warga negara UE dan dipilih langsung oleh mereka.

Kemudian Dewan Uni Eropa (mewakili masing-masing negara Eropa) dan Komisi Eropa, yang menegakkan kepentingan UE secara keseluruhan.

Ketiga lembaga utama tersebut didukung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Eropa yang mengawasi penggunaan anggaran UE dan Mahkamah Eropa yang membantu yang memastikan bahwa negara-negara anggota mematuhi undangundang yang telah mereka sepakati.

Selain itu, terdapat sejumlah badan lain yang memiliki peran penting untuk UE. n

29

MAKRO Tembakau

Jokowi Ditekan Masalah rokok maupun produk tembakau bukan sekadar argumentasi teknis medis yang bebas nilai. Ihwal ini, sudah memasuki ranah persaingan bisnis korporasi yang dilakukan oleh para pemain industri farmasi.

G

TEKS Lucky Benyamin foto Dok. Review, Riset

erakan anti tembakau semakin intensif melakukan kampanye bahaya merokok. Mereka terus menekan Pemerintah Indonesia agar lebih peduli terhadap masalah ini. Bahkan, mereka mulai menekan Presiden Jokowi untuk segera meneken ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau dari WHO. Firman Subagyo, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengaksesi FCTC. Sebab, katanya, masalah rokok maupun produk tembakau bukan sekadar argumentasi teknis medis yang bebas nilai, tentang sehat dan tidak sehat. Ihwal ini, menurut dia, sudah memasuki ranah persaingan bisnis korporasi yang dilakukan oleh para pemain industri farmasi. “Terutama, para produsen obat penghenti rokok, seperti permen karet Nicorette, Koyok Nicoderm dan Nicotrol, obat hisap dan semprot Nicotrol maupun Zyban,� ujar Firman.

Firman menuding, produsen farmasi ini berada di belakang gerakan anti tembakau yang belakangan ini sibuk mengkampanyekan bahaya-bahaya tembakau.

Mereka dengan kucuran dana besar ngotot menekan pemerintah, bahkan masuk melalui organisasi masa (ormas) untuk membuat regulasi pengetatan atas tembakau, salah satunya FCTC. Sebenarnya, kalau mau nengok ke belakang, masalah ratifikasi FCTC sudah diributkan sejak tahun 2013 lalu. Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga belum bersedia menandatangani ratifikasi FCTC. Masalah ini sempat membuat hubungan tak sedap antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

30

Kementerian Kesehatan (Kemkes) menginginkan agar pemerintah segera meratifikasi FCTC. Sebaliknya, empat kementerian keberatan untuk meneken beleid tersebut.

Alasan keempat kementerian ini menolak, karena ratifikasi FCTC bisa mematikan usaha para petani tembakau dan PHK massal di industri rokok nasional.

Selain itu, penerapan FCTC bakal mengurangi pendapatan negara dari cukai rokok.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kemtan), saat ini terdapat 6,1 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung di industri hulu dan hilir tembakau.

Jumlah ini terdiri dari 2 juta orang petani tembakau, 1,5 juta orang petani cengkeh, 600 ribu orang tenaga kerja di pabrik rokok, 1 juta orang pengecer rokok dan 1 juta orang tenaga percetakan dan periklanan rokok.

Nah, melihat data di atas, ratifikasi FCTC bakal berdampak besar pada kesejahteraan pekerja di industri tembakau. “Sebaiknya Indonesia fokus terhadap upaya implementasi PP 109 Tahun 2012,� kata sumber di Kementerian Perindustrian.

Bahaya merokok: Pertumbuhan perokok muda cukup banyak.

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

MAKRO Tembakau Menurut dia, Indonesia sudah memiliki lebih dulu PP No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. “Bagaimana mungkin aturan sendiri yang sudah dibuat tidak diimplementasikan, tapi justru sudah mau memakai aturan internasional. Aturan FCTC rawan paksaan inisiator,” tambah si sumber.

Dia mengatakan, ratifikasi FCTC tidak statis. Belajar dari pengalaman ratifikasi food, awalnya hanya diatur soal beras, namun lama-lama diatur soal yang lain seperti susu. “Sehingga kita harus mencermati dampak peraturan internasional yang lain terhadap aspek ekonomi, budaya, hukum,” katanya.

Bagi Indonesia, industri rokok sangat penting. Selain menyerap jutaan tenaga kerja, industri rokok juga berkontribusi besar bagi pendapatan negara. Tahun 2016 target pendapatan negara dari cukai rokok mencapai Rp 139,12 triliun.

UNTUK CARI UNTUNG Celakanya, ratifikasi FCTC dicurigai disponsori beberapa perusahaan farmasi dunia. Peneliti dari Indonesia for Global Justice Salamuddin Daeng mengatakan, perusahaan Pharmacia & Upjhon, Novartis, Glaxo sangat aktif mendanai WHO untuk kampanye antitembakau.

“Kampanye antitembakau dimanfaatkan untuk mencari keuntungan ekonomi dari sejumlah perusahaan

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

Panen tembakau: Terancam kehilangan pekerjaan.

farmasi dunia,” ujar Daeng.

Ada sejumlah poin krusial dalam ratifikasi FCTC, antara lain produsen rokok wajib mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan serta dicetak menjadi satu dengan kemasan produk tembakau.

Aturan ini juga memperketat iklan produk tembakau di media cetak, televisi, dan media teknologi informasi. Misalnya, setiap iklan rokok wajib mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan dan gambar dengan porsi 10% dari durasi iklan dan 15% dari luas iklan di media cetak. Selain itu, ada ketentuan tentang kawasan bebas rokok.

Pendek kata, ruang gerak petani tembakau dan produsen rokok dipersempit. Dan, yang paling ditakutkan oleh industri rokok kalau nantinya tokotoko dilarang memajang display rokok.

Penolakan dari beberapa kementerian itu, jelas akan membuat Kemkes kecewa. Penolakan ini juga semakin membuat panas antara kementerian di bawah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan beberapa kementerian yang menolak.

Alasan Kemkes agar pemerintah meneken ratifikasi FCTC dan RPP Tembakau, karena setiap tahun pertumbuhan perokok muda dan wanita cukup banyak, yakni 14%.

Saat ini, jumlah perokok di Indonesia diperkirakan mencapai 92 juta orang, terdiri 62 juta pria dan 30 juta wanita. Itulah sebabnya, Indonesia merupakan konsumen rokok terbesar ketiga di dunia setelah China dan India dengan konsumsi mencapai lebih 300 miliar batang per tahun.

Menurut data Kemkes tahun 2010, biaya yang harus ditanggung oleh seluruh perokok akibat penyakit yang ditimbulkan mencapai Rp 245 triliun. Kalau dibandingkan dengan pemasukan ke kas negara melalui cukai rokok, memang angka ini tidak sebanding.

Dalam APBN 2016, perolehan cukai rokok ditargetkan sebesar Rp 139,12 triliun.

Memang, semua jadi serba repot. Sekarang tinggal pilih, menyelamatkan jutaan orang yang hidupnya tergantung pada tembakau dan industri rokok atau dikucilkan dalam pergaulan internasional? n

31

MAKRO Pariwisata

Mandi Duit di Danau Toba Danau Toba akan disulap seperti Monaco of Asia. Berbagai infrastruktur segera dibangun.

T

TEKS Lucky Benyamin foto Riset

ujuh bupati malam itu tampak sumringah. Dengan kemeja bermotif khas Batak, mereka baru saja menandatangani pernyataan bersama. Bukan pernyataan sembarang pernyataan. Tapi, mereka dengan suka rela bersedia ‘melucuti’ secara penuh kekuasaan dan kewenangannya terkait Danau Toba kepada Badan Otorita Pengembangan Pariwisata Danau Toba.

Sejatinya, peristiwa Rabu malam, 25 Mei 2016 silam itu bisa disebut lumayan ‘ganjil’. Bagaimana tidak, ada tujuh bupati kepala daerah yang dengan suka rela, bahkan suka cita, melepaskan sebagian kewenangan dan kekuasaannya. Bukan cuma itu, penandatanganan penyerahan wewenang dan kekuasaan itu bahkan dikemas dalam acara pesta.

Ketujuh bupati itu antara lain Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro, Bupati Simalungun Binsar Situmorang, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, dan Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Bamjarnahor. Yang lainnya, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.

Para bupati akan menyerahkan sepenuhnya penanganan pariwisata Danau Toba kepada Badan Otorita. Mereka kompak mendukung Badan Otorita mengembangkan wisata Danau Toba demi kemaslahatan warga sekitar. Dengan penyerahan kewenangan ini, Badan Otorita bisa bekerja secara profesional serta berbuah manis, Danau Toba bisa dibanjiri wisatawan lokal dan asing.

Maka, acara bertajuk Malam Budaya Danau Toba, Menyosong Badan Otorita Toba, berlangsung dengan meriah. Ratusan orang Batak dengan segala latar belakang hadir, tumplek bleg. Ada pengusaha, pejabat dan mantan pejabat, para profesional, juga rakyat biasa. Sejumlah pejabat di masa Orde Baru yang kondang tampak di antara tamu yang berjubel. Dua di antaranya sebut saja Akbar Tanjung dan Cosmas Batubara.

“Acara malam ini merupakan jawaban dari penantian 40 tahun lamanya. Selama 40 tahun itu pula Danau Toba merana karena tidak adanya leadership yang kuat dalam mengelola dan mengembangkannya. Dengan penandatanganan tersebut, penantian

32

Danau Toba: Akan disulap seperti Monaco of Asia.

itu berakhir. Kita akan jadikan Danau Toba bukan cuma kebanggaan Tapanuli, bukan hanya kebanggaan Sumatera Utara, tapi jadi kebanggaan Indonesia,” ujar Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi kepada wartawan di sela-sela acara.

Adalah Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang menjadi tokoh di balik peristiwa amat penting ini. Sudah bukan rahasia lagi, selama puluhan tahun para kepala daerah di sekitar Danau Toba nyaris tidak pernah sekata. Masing-masing merasa paling berhak mengembangkan, memiliki, dan mengambil manfaat dari Danau Toba.

Akibatnya, selama puluhan tahun pula Danau Toba hanya begitu-begitu saja.

Bahkan kian ke sini, danau yang tercipta dari ledakan teramat dahsyat gunung Toba sekitar 75.000 tahun silam itu kian merana. Airnya kotor, lingkungannya kumuh, dan ini yang sangat penting, akses menuju ke sana amit-amit. Wisatawan harus rela menempuh perjalanan 6-7 jam berkendara menyusuri jalan berkualitas jelek dari Bandara Kuala Namu ke Parapat, bibir terdekat Danau Toba.

Rizal Ramli prihatin, Indonesia punya banyak sekali destinasi wisata yang indah. Tapi, kenapa hanya

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

MAKRO Pariwisata

Malam Budaya Badan Otorita Danau Toba.

Bali? Itulah sebabnya dia menggelar strategi yang sama sekali baru dalam mengembangkan pariwisata nasional. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini menetapkan 10 Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) di luar Bali. Ke 10 destinasi utama itu antara lain Danau Toba (Sumut), Bromo (Jatim), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku), Tanjung Lesung (Banten), Labuhan Bajo (Flores NTT), Kepulauan Seribu (DKI), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Belitung, dan Yogyakarta.

“Khusus Danau Toba, saya ingin menjadikannya sebagai Monaco of Asia. Untuk itu, kami akan bangun infrastruktur dasar. Antara lain peningkatan dan pengembangan bandara Sibisa dan Silangit, ring road di sekitar Danau Toba dan pulau Samosir,” kata Rizal Ramli.

GAET UANG US$ 20 MILIAR Langkah ini menjadi bagian dari strategi mimpi besarnya menggaet 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Jumlah ini dua kali lipat dibandingkan tahun 2016 yang sekitar 10,4 juta wisatawan dengan perolehan devisa berkisar US$ 10 miliar. Pada saat itu diharapkan devisa yang masuk mencapai US$ 20 miliar.

Tenaga kerja yang terlibat langsung juga naik dari 3

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

juta jadi 7 juta. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung yang terlibat diperkirakan 3-4 kali lipat jumlahnya.

Penyerahan kewenangan tujuh bupati tadi memang sudah seharusnya. Paling tidak, ini menjadi wujud keseriusan dan imbal balik pemerintah daerah atas niat baik pemerintah pusat, yang dalam hal ini dikomandani Menko Maritim dan Sumber Daya.

“Dengan hadirnya Badan Otorita Danau Toba, pengembangan wisata Danau Toba bisa dilakukan secara profesional. Sebagai orang Batak, saya sangat mengapresiasi upaya dan inisiasi yang dilakukan Pak Rizal Ramlli. Presiden Jokowi sangat antusias.

Beliau terus memantau perkembangan kawasan Danau Toba yang akan dijadikan wisata kelas dunia. Diharapkan Perpres Badan Otorita bakal terbit paling lambat Juni 2016,” ungkap Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan.

Malam Budaya Danau Toba menjadi penanda Danau Toba bakal menjadi ikon baru pariwisata Indonesia yang mencorong. Ia bersama Bali dan sembilan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional akan mengantarkan Indonesia lebih berbicara di ajang pariwisata internasional.

Danau Toba memang bakal kebanjiran duit. Ini pula yang sudah diendus PT Angkasa Pura II. BUMN pengelola bandara ini menggandeng perusahaan sejenis asal India, GVK Airports untuk meningkatkan kunjungan ke Danau Toba. Dalam kerja sama ini, Bandara Internasional Kualanamu akan dijadikan sebagai regional hub airport yang terkoneksi dengan Bandara Silangit.

Bandara paling besar di Sumatera itu nantinya akan melayani konektivitas bagian barat Indonesia dengan India, Sri Lanka, serta negara lain di kawasan Asia dan Timur Tengah.

“GVK Airport berhasil membuat Bangalore dan Mumbai International Airport masuk ke dalam daftar bandara terbaik di India, dan salah satu pengalaman mereka adalah meningkatkan konektivitas antara India dan Sri Lanka,” ujar Budi Karya, Presiden Direktur PT Angkasa Pura II, Senin pekan lalu. n

33

MAKRO Pungutan CPO

Panen kelapa sawit: Penghasilan mereka menurun drastis.

Kala Petani Sawit Melawan Perpres pungutan CPO sebesar US$ 50 per ton telah menggulung pendapatan petani plasma kelapa sawit.

TEKS Lucky Benyamin foto Dok. Review

P

ara petani plasma kelapa sawit kelimpungan. Mereka yang menguasai lahan sawit di bawah 2 hektar, penghasilannya menurun sejak pemerintah memberlakukan pungutan ekspor sebesar US$ 50 per ton atau sekitar Rp 650 ribu yang dikenal dengan istilah CPO Supporting Fund (CSF). “Penghasilan kami menurun drastis dan bahkan menyulitkan petani plasma sawit atau petani sawit

34

mandiri untuk membayar kredit bank,� kata MA Muhammadiyah, Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI).

Itulah sebabnya, APPKS berencana mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau CPO supporting fund. Beleid inilah yang mengatur soal pungutan US$ 50 per ton tersebut.

Bagi APPKSI, Perpres 61/2015 bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menyebut bahwa pemerintah justru harus menjamin dan melindungi petani rakyat.

Menurut Muhammaddiyah, sejak Perpres 61/2015 diberlakukan pada 25 Mei 2015, para pengusaha menurunkan harga beli tandan buah sawit (TBS) yang dihasilkan dari kebun milik petani. Jika sebelumnya harga TBS Rp 1,2 juta per ton, kini tinggal Rp 500 ribu per ton.

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

MAKRO Pungutan CPO

Meski sejatinya pungutan CSF diberlakukan buat para pengusaha dan eksportir, namun pada praktiknya petani plasma juga terimbas. Padahal, setiap bulan, petani masih harus membayar kredit bank sebesar 30% sebagai dampak program pemerintah yang gencar menawarkan kredit perkebunan kepada petani plasma dan swadaya sejak lima tahun lalu.

Tak hanya itu, petani masih harus mengeluarkan biaya perawatan lahan. Artinya secara bersih, setiap bulan petani yang memiliki 2 hektar lahan hanya bakal menerima sekitar Rp 376.000.

“Tentu saja pendapatan sebesar ini sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga petani plasma.

Kami memandang, pungutan ini sebagai modus baru perampokan uang rakyat kecil atas nama ketahanan energi,” kata Muhammadiyah.

MELANGGAR HAM Pada awal diterbitkan, kebijakan CSF didukung beberapa pihak. Salah satunya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Menurut Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif GAPKI, kebijakan CSF akan meningkatkan konsumsi CPO di dalam negeri.

Sebab sejak 1 April 2015, pemerintah mewajibkan seluruh badan usaha mencampurkan 15% biodiesel

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

hasil olahan CPO untuk BBM jenis solar dan sejenis, atau disebut kebijakan mandatori B-15. Tujuannya, meningkatkan konsumsi CPO di dalam negeri.

Asumsinya, jika permintaan di dalam negeri meningkat, otomatis akan terjadi penurunan pasokan di pasar global, sehingga harga CPO meningkat. Maklum, Indonesia merupakan pemasok CPO terbesar di dunia.

Dukungan juga dilontarkan oleh Asmar Arsyad, Ketua Asosiasi Petani Sawit. “Meski akibat pererapan CSF ini akan mengakibatkan harga sawit di tingkat petani turun Rp 200 per kilo, namun karena adanya hal yang positif dalam penerapan CSF ini, seperti peremajaan kelapa sawit, maka kita sangat mendukungnya,” tegasnya.

Namun belakangan, teori ternyata tak terjadi dalam praktik. Potongan US$ 50 yang dibebankan pada petani ternyata bisa mencapai Rp 650.000.

Persoalan yang sedang dihadapi petani plasma karet menjadi perhatian hingga ke Jakarta. Pada Januari lalu digelar diskusi publik bertema “Pungutan Ekspor CPO”. Kesimpulannya, Perpres 61 Tahun 2015 harus dicabut.

Argumentasi yang diajukan di antaranya; pungutan ekspor CPO berlaku untuk semua pihak, baik pedagang (eksportir) atau pemilik lahan kebun sawit. Baik yang berlahan ratusan ribu hektar, maupun pemilik lahan kebun sawit kurang dari 2 hektar yang diusahakan oleh petani plasma atau petani swadaya.

Persoalannya, petani plasma maupun swadaya paling terkena dampak karena memiliki daya beli rendah. Dan, dalam jangka panjang, bisa menghentikan usaha perkebunan sebagai akibat penetapan Perpres 61/2015. Tentu saja, kebijakan ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Hal lainnya, dana untuk memproduksi biodiesel 15% dan biodiesel 20%, sejatinya sudah disubsidi APBN dalam pos Energi Baru Terbarukan. Oleh sebab itu, jika Perpres 61/2015 tetap diberlakukan, maka perlu ada judicial review.

“Bila Pungutan Pajak CPO digunakan untuk subsidi pengembangan Bio 15% & Bio 20%, maka sama halnya dengan petani plasma atau petani swadaya mensubsidi perusahaan besar kelapa sawit yang memiliki pengolahan biodiesel,” kata M Hatta Taliwang, Direktur Institut Soekarno Hatta, yang menggelar diskusi tersebut.

Upaya judicial review juga didukung Edi Prabowo, Ketua Komisi IV DPR. “Dalam pandangan saya, pungutan itu malah akan membebani petani sawit juga.

Pada akhirnya, biaya itu akan dibebankan ke petani juga. Seharusnya pemerintah berpikir lebih matang dulu kalau mau membuat aturan,” katanya.

Edi menyarankan, “Kalau mau membantu petani sawit, bantulah dengan membuat harga TBS stabil, sehingga ada kepastian harga buat petani. Karena sudah menjadi tugas utama pemerintah untuk menjamin harga sawit. Tapi yang kami lihat, alih-alih menjaga harga, justru menggunakan pungutan. Itu malah akan menghambat dan akan menyulitkan rakyat.” Kita tunggu saja keputusan MA atas gugatan uji materiil Perpres 61/2015. n

35

keuangan Asuransi tanggung gugat

Koin untuk Prita: Berkah bagi bisnis asuransi tanggung gugat.

Agar Para Profesional Tid Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak konsumen membuat asuransi tanggung gugat kian digemari.

Inilah asuransi yang bisa melindungi kaum profesional dari gugatan klien.

P

TEKS bastaman foto Riset

enduduk yang makin pintar dan maju secara ekonomi memang patut disyukuri. Namun, di lain pihak, kemajuan ini membuat para profesional deg-degan. Maklum, aksi menuntut kaum profesional akibat kelalaian yang mereka lakukan semakin marak.

Sekarang, masyarakat tidak segan lagi menggugat dokter, arsitek, akuntan, auditor, advokat, dan profesi lainnya yang dianggap telah merugikan dirinya.

Profesi kedokteran, contohnya. Setiap tahun, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

36

(MDKKI) menerima 40–60 pengaduan dari masyakarat. Selain jumlahnya terus meningkat, beberapa di antaranya bahkan berlanjut ke pengadilan. Selain dokter, gugatan terhadap advokat, notaris, polisi dan wartawan pun ternyata cukup banyak.

Sebenarnya, ada upaya yang bisa dilakukan kaum profesional untuk melindingi dirinya dari aksi gugatan masyarakat. Caranya dengan mengikuti asuransi tanggung gugat (liability insurance). Di negara-negara maju, asurasi jenis ini merupakan sesuatu yang lazim. Bahkan beberapa asosiasi profesi mewajibkan anggotanya menjadi peserta liability insurance. Ini penting agar jika seseorang mendapat hukuman dari pengadilan karena kelalaiannya, ia tidak jatuh bangkrut karena harus membayar ganti rugi yang besar.

Di Indonesia, asuransi tanggung gugat sebetulnya bukan hal baru. Beberapa perusahaan asuransi, seperti PT Asuransi Alliancz Utama Indonesia, PT BCA Insurance, dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), telah menawarkannya sejak beberapa tahun silam. Bahkan Allianz, contohnya, secara khusus menerima permintaaan asuransi tanggung gugat untuk para doker sejak tahun 1997.

Betul, asuransi tanggung gugat masih terdengar asing di telinga kebanyakan orang. Namun, dengan semakin banyaknya gugatan terhadap para profesional–khususnya dokter, perkembangan bisnis asu-

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

keuangan Asuransi tanggung gugat

dak Bangkrut ransi tanggung gugat boleh dibilang cukup prospektif. Tahun lalu, perolehan premi liability insurance mencapai Rp 1,6 triliun atau naik 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Enaknya lagi, klaim yang bayar oleh perusahaan asuransi justru turun 20%.

Itu sebabnya, beberapa perusahan asuransi mencoba mengadu keberuntungan dengan membuka lini usaha asuransi tanggung gugat. Seperti yang dilakukan PT Asuransi Asei Indonesia. Pekan lalu, BUMN ini merilis asuransi sengketa medis dengan target perolehan premi Rp 7 miliar – Rp 10 miliar pada 2016. “Mereka akan mendapatkan perlindungan atas resiko malapraktek atau kelalaian,” ujar Badruz Zaman, Direktur Pengembangan Asuransi Asei.

KERAP RUGI BESAR Sejauh ini, Asei dan sejumlah perusahaan asuransi di Indonesia baru melayani permintaan asuransi tanggung gugat dokter. Mereka belum berani masuk ke profesi lain semisal pengacara, akuntan, perencana keuangan, arsitek, polisi dan wartawan. Alasannya, menurut Julian Noor, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), menentukan premi bukanlah sesuatu yang mudah. “Kami membutuhkan data yang lengkap,” ujar Julian.

Profesi advokat, misalnya. Perusahaan asuransi harus memiliki data pengacara yang ada di Tanah Air serta yang digugat kliennya dalam setahun. Selain

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

itu, mereka pun harus tahu berapa rata-rata ganti rugi yang diminta klien kepada para pengacara yang lalai. Dalama hal besarnya ganti rugi ini, pihak asuransi harus menghitung tuntutan berupa material ataupun imaterial. Maklum, besarnya tuntutan nonmaterial sering dalam jumlah gila-gilaan.

Untuk menentukan premi asuransi yang ditanggung para dokter, perusahaan asuransi memasukan beberapa faktor. Pertama, spesialis para dokter. Dokter umum membayar premi lebih murah ketimbang dokter THT. Dokter yang mesti membayar premi paling mahal adalah para ginekologi dan dokter anestesi. Sebab, kedua spesialis inilah yang paling banyak kasus malapraktiknya untuk saat ini.

Lalu, perusahaan asurasi juga memperhitungkan apakah dokter bekerja sendirian atau dibantu asisten dan perawat. Dokter yang mengerjakan sesuatu sendirian membayar premi lebih rendah dibandingkan dokter yang dibantu asisten. Kondisi tempat praktik juga menentukan. Jika dokter bekerja di rumah sakit dengan peralatan sekadarnya, premi yang ia harus dibayar relatif lebih tinggi.

Hal penting lainnya, jejak rekam peserta asuransi juga ikut menentukan besar premi yang harus dibayar. Jika ia tidak pernah melakukan klaim, preminya bisa rendah. Kalau klaimnya terhitung tinggi, itu berarti dokter tersebut kerap lalai. Sehingga, di tahun berikutnya, preminya akan dinaikan. Pada batas tertentu, pihak asuransi tidak akan bersedia lagi menanggung asuransi dari dokter yang kelalaiannya sudah tergolong sangat tinggi.

Dengan semakin meningkatnya tidak kesadaran masyarakat akan hak konsumen, Julian memperkirakan kepersertaan asuransi tanggung gugat akan marak. Dengan kata lain, gelombang saling gugat di masyarakat membawa berkah tersendiri kepada bisnis asuransi jenis ini.Namun begitu, Julian mengingatkan agar perusahaan-perusahaan asuransi tidak terlalu bersemangat menggarap pasar ini.

Julian memang tidak asal ngomong. Pengalaman di negara lain menunjukan, asuransi tanggung gugat kerap mendatangkan rugi besar. Ini disebabkan besarnya klaim tidak bisa diperkirakan. Hal seperti ini pernah terjadi di Amerika, dimana banyak perusahaan yang merugi lantaran menutup resiko malapraktik. Gara-gara klaim yang sulit diduga, perusahaan asuransi di Amerika kemudian menetapkan premi yang tinggi untuk beberapa wilayah.

Di Indonesia, beberapa perusahaan asuransi memiliki cara tersendiri untuk meminimalkan resiko.

Perusahaan Bumida Bumiputera, misalnya, membatasi masimum limit pertanggungan sebesar Rp 500 juta untuk dokter spesialis A. Sementara untuk doker umum berkisar Rp 250 juta – Rp 500 juta. Agar para dokter tak lalu seenaknya, Bumida juga menerapkan sistem tanggung renteng. Setiap kali muncul gugatan, dokter tetap harus ikut menanggung ganti rugi (besarnya tergantung dari perjanjian).

Tapi, sejauh ini, klaim yang dibayar oleh perusahaan asuransi masih wajar. Bahkan, tahun lalu, jumlahnya turun 20%. n

37

keuangan Dana pensiun syariah

Menikmati Hari Tua dengan Syariah OJK akan menerbitkan panduan penyelenggaraan program pensiun syariah. Manfaat yang dinikmati peserta bisa lebih tingggi ketimbang DPLK konvensional.

P

TEKS Bastaman foto Riset

esona syariah tanpanya belum meredup. Terbukti, setelah sektor perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan (multifinance) terjun di bisnis syariah, kini pelaku di dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang berminat menekuni bisnis berbasis Islam itu. Setidaknya, ada 11 DPLK yang berniat mendirikan dana pensiun syariah.

Sayang, keinginan DPLK untuk bersyariah ria untuk sementara harus disimpan dulu. Sebab, saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih sibuk menggodok aturan main dana pensiun syariah. Misalnya, bentuk kelembagaan dana pensiun syariah, termasuk soal dewan pengawas syariah (DPS). Soal pemasaran produk dan akad pun masih menjadi pembahasan yang alot. Maklum, ini berkaitan dengan sistem iuran dan manfaat yang akan diterima peserta.

Industri keuangan syariah memang beda. Tidak hanya melarang riba, lembaga keuangan bersyariat Islam ini juga memiliki banyak karakter yang unik.

Misalnya, tidak memperkenankan transaksi dalam satu akad, tidak melakukan kegiatan spekulatif, tidak mengenal konsep waktu dari uang, dan uang tidak dianggap sebagai komoditi.

Karena konsepnya yang berbeda itulah proses pembuatan aturan main dana pensiun syariah tidak bisa main-main. Namun Moch. Muchlasim, Direktur Pengawas Industri Keuangan Non Bank Syariah OJK, berjanji akan menuntaskan aturan main dana pensiun syariah tahun ini. “Mudah-mudahan sudah bisa terbit di semester II,” ujarnya.

38

Kegiatan di kantor DPLK BRI: Mudah-mudahan kehadirannya tidak menimbulkan polemik.

Saat ini di Tanah Air beroperasi sekitar 232 DPLK. Nah, jika aturan dapen syariah sudah rampung, mereka bisa mengajukan izin untuk menjadi DPLK syariah. Atau, bila persertanya tidak telalu banyak, mereka cukup membentuk unit usaha syariah (UUS).

“Bisa juga mereka hanya menawarkan paket investasi syariah,” ujar Muchlasim.

INSTRUMEN INVESTASI TERBATAS Keinginan sejumlah lembaga dana pensiun membentuk unit syariah bukan tanpa dasar. Sepanjang kuartal I, perkembangan DPLK memang cukup menggembirakan. Dalam pengelolaan dana, misalnya, terjadi lonjakan yang cukup tinggi. Jika pada awal

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

keuangan Dana pensiun syariah

tahun jumlahnya Rp 47,33 triliun, Maret lalu sudah mencapai Rp 53,1 triliun atau naik 12,2%.

Angka itu diyakini bisa lebih besar bila DPLK memiliki unit usaha syariah. Maklum, dengan mayoritas berpenduduk muslim (85%), potensi DPLK berbasis syariah di Indonesia sangat potensial. Apalagi, dengan sistem bagi hasil, keuntungan yang diperoleh peserta DPLK syariah bisa lebih tingggi ketimbang yang konvensional.

Kendati prospeknya cukup cerah, bukan berarti DPLK syariah tak punya kendala. Salah satunya, seperti dikatakan Mudjiharno M. Sudjono, Ketua Umum ADPI, terbatasnya instrumen investasi syariah. Keterbatasan ini dikhawatirkan Mudjiharno

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

akan membuat pengelolaan dana pensiun syariah tidak optimal. Alhasil, DPLK syariah tidak mampu bersaing dengan dana pensiun konvensional.

Betul, saat ini di pasar sudah tersedia saham syariah, obligasi syariah (sukuk), reksa dana syariah maupun deposito yang dijajakan perbankan syariah.

Namun sayang, jumlahnya masih terbatas. Dari sekitar 525 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, misalnya, hanya 335 saham yang masuk dalam daftar efek syariah (DES).

Produk reksa dana syariah lebih sedikit lagi. OJK mencatat, sampai akhir 2015 tak kurang dari 1.083 produk reksa dana yang beredar di pasar. Dari jumlah tersebut, produk reksa dana syariah baru mencapai 86 buah atau sekitar 8%. Jumlah sukuk yang beredar pun tidak terlalu banyak, hanya sekitar 44 buah.

“Jika kondisinya masih seperti sekarang, dapen konvensional tetap akan lebih menarik dibandingkan dengan dapen syariah,” ujar Mudjiharno.

Dengan terbatasnya instrumen investasi syariah, Mudjiharno khawatir kelak ada DPLK syariah yang memutar dananya di instrumen investasi non Islami.

Karena itu, Direktur Utama Dana Pensiun PT Bank RI ini mengusulkan agar OJK juga memperkuat produk investasi syariah. “Jangan sampai tidak siap menampung aset dapen syariah. Kan tidak mungkin DPLK syariah menginvestasikan dananya ke produk konvensional. Haram,” ujarnya.

Kemungkinan seperti itu memang bisa terjadi.

Namun Muchlasim menjamin produk investasi syariah yang beredar di pasar sudah sesuai aturan. Maksudnya, secara fikih, kebenarannya sudah dijamin Dewan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dan, jangan lupa, di setiap DPLK syariah ada DPS. Keberadaan lembaga ini setidaknya memberi jaminan bahwa aktivitas DPLK syariah akan selalu dipantau dan diawasi, termasuk dalam memutar dananya.

Tak hanya itu, DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah menerbitkan fatwa No. 88/DSNMUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini memuat aturan mengenai iuran, pengelolaan dana, manfaat pensiun, dan akad yang dipakai dalam penyelenggaraan program pensiun syariah. “Kami akan mengacu pada fatwa DSN MUI, bagaimana kelembagaannya, penyelenggaraannya, iuran, manfaat, dan lainnya,” kata Muchlasim.

Soal akad, misalnya. Dalam aturan yang sedang disiapkan OJK, penyelenggaraan program pensiun akan diwajibkan menggunakan akad yang telah ditentukan. Antara lain, akad hibab bi syarth, hibab muqayyadah, wakalah, wakalah bil uljrah, mudharabah dan ijarah. Kewajiban lainnya, yaitu menyertakan setidaknya satu DPS. “Saat ini dana pensiun yang mengklaim syariah itu cuma instrumen investasinya saja, tetapi tidak memakai akad,” ujar Muchlasim.

Dengan aturan yang lebih rinci, mudah-mudahan saja rencana penyelenggaraan program dana pensiun berbasis syariah bisa berjalan mulus. Tak seperti penyelanggaraan BPJS yang sempat menimbulkan polemik haram atau tidak. n

39

keuangan valas

Puasa Sambil Menunggu Pengumuman The Fed Nyaris tak ada sentimen positif yang bisa membuat rupiah berotot.

Malah, kemungkinan besar suku bunga The Fed naik bulan ini.

R

TEKS bastaman foto riset

asa panik yang menyelimuti para investor dari hari ke hari makin menebal. Itu terlihat dari terus berlangsungnya aksi jual di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuannya, apa lagi kalau bukan demi mengamankan kekayaan mereka dari ancaman rugi kurs. Alhasil, selama sepekan kemarin nilai tukar rupiah melemah 0,88% ke level Rp 13.695 per dolar.

Aksi pengamanan oleh para pemilik uang itu tak lepas dari pengaruh negatif yang disemburkan Janet Yellen. Dalam pidatonya di Universitas Havard, akhir Mei lalu, Gubernur The Fed itu sesumbar bahwa perekonomian Amerika Serikat (AS) sudah berjalan ke arah yang baik. Sehingga, kepastian kenaikan suku bunga akan ditentukan pada rapat Federal Open Market Committee (FOMC) bulan Juni atau Juli.

Pernyataan Yellen itu dibaca oleh pelaku pasar sebagai sinyal bahwa rencana kenaikan suku bunga The Fed akan direalisasikan bulan ini atau bulan depan.

Inilah yang mendorong investor mendivestasikan asetnya ke dolar. Saham, obligasi, dan instrumen lainnya dilepas untuk mengejar dolar. Dolar pun langsung menguat terhadap global currency — terutama yen, yang akhirnya berimbas pada rupiah.

Ketergantungan pada otoritas moneter AS ini, memang, membuat banyak orang sebal. Sebab, kenyataan yang tak bisa dihindarkan itu bukan hanya mengombang-ambingkan mata uang dunia. Lebih dari itu, pasar modal pun terkena dampaknya. Itu sebabnya, Eric Rosengren, Presiden The Fed Boston, mendesak Yellen untuk segera memutuskan kenaikan suku bunga The Fed. “Ini agar pelaku pasar ada kepastian dalam mengambil keputusan,” ujarnya.

Kini semua negara, termasuk Indonesia, masih menunggu pertemuan FOMC yang akan digelar 14 – 15 Juni. Kalau benar The Fed hanya menaikkan suku bunganya 25 basis poin menjadi 0,5% - 0,75%, kemungkinan tekanan terhadap rupiah tidak akan terlalu besar. Tapi lain lagi yang akan terjadi bila setelah kenaikan tersebut The Fed mengeluarkan pernyataan kemungkinan naiknya kembali suku bunga.

40

Hal lain yang juga ditunggu-tunggu para pelaku pasar adalah inflasi bulan Mei yang akan diumumkan pekan ini. Apabila mereka mencium kemungkinan naiknya tingkat inflasi, maka hal itu akan merugikan rupiah. Makanya, Reny Eka Putri, analis pasar uang Bank Mandiri, memperkirakan rupiah masih berpotesi melemah. “Investor hold dolar sebagai investment currency,” ujarnya.

Sialnya, sekarang, kemungkinan pelemahan itu benar-benar terbuka. Sebab, pekan lalu, Standards & Poor’s masih belum memberikan peringkat investment grade kepada Indonesia. Lembaga pemeringkat utang dunia tetap mempertahankan rating peringkat utang Indonesia di level BB+ untuk jangka panjang dan B untuk jangka pendek.

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

keuangan valas TAK ADA SENTIMEN POSITIF Sudah begitu, pekan ini seluruh umat Islam di Tanah Air akan menjalankan ibadah puasa. Biasanya, di bulan suci ini para pelaku pasar uang bersikap ogahogahan. Kondisi ini kelihatannya akan berlanjut di minggu-minggu berikutnya hingga menjelang Lebaran tiba. Dan, bila Idul Fitri sudah di depan mata, orang-orang berkantong tebal mulai bersiap-siap mengamankan harta kekayaannya. Salah satunya adalah dengan membeli dolar.

Selain untuk menghindari rugi kurs, sebagian dolar yang dibeli juga akan dipakai untuk membiayai libur panjang mereka di mancanegara. Maklum, seperti yang sudah-sudah, Idul Fitri akan dirayakan dengan masa liburan selama sepekan. Sehingga pasar uang maupun pasar modal di dalam negeri baru on lagi beberapa hari setelah Lebaran.

Tapi bukan hanya perorangan yang bakal melakukan pembelian valas di bulan Juni ini. Perusahaan pun banyak yang melakukanya, untuk membayar utang dan impor. Selain perusahaan-perusahaan partikelir, BUMN seperti Pertamina juga dipastikan akan menyedot dolar untuk mengimpor BBM. Bahkan kebutuhan valas pemerintah akan bertambah banyak dengan adanya rencana impor beras dan daging.

Makanya, kalau melihat kebutuhan yang begitu

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

banyak, wajar bila pelaku pasar memperkirakan pelemahan rupiah kali ini akan berlangsung cukup lama. Namun sejumlah analis sepakat, kalau pun rupiah melemah, penurunannya tidak akan banyak. Sri Wahyuni, Research & Analyst PT Garuda Berjangka, memperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp 13.550 – Rp 13.700. Sedang Reny menduga rupiah akan berada di Rp 13.580 – Rp 13.700.

Karena nyaris tak ada sentimen positif buat rupiah, dalam pandangan seorang analis, maka obat yang bisa membuat rupiah kembali berotot hanyalah pasokan dolar yang memadai dari BI. Sebab, di sinilah penyakit yang membuat letoi-nya mata uang RI. “Menjelang Lebaran dan libur panjang permintaannya cukup tinggi,� ujarnya. Jika tidak ada pasokan, lanjutnya, rupiah akan terperosok lebih dalam.

Yang juga dikhawatirkan pelaku pasar adalah rencana keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), 23 Juni. Hasil polling yang dirilis oleh Guardian menunjukan, 52% warga Inggris setuju negeri Ratu Elizabeth itu ke luar dari Uni Eropa. Kendati tidak ada sangkut pautnya dengan Indonesia, referendum Brexit tetap akan memengaruhi kurs rupiah.

Bulan Juni tampaknya menjadi bulan yang mencemaskan buat rupiah. Dan, kecemasan ini bakal menular ke bursa saham. n

41

Pasar Modal IHSG

Peringkat S&P Tida Indeks menuju 4.900. Tapi tetaplah waspada, sebab IHSG masih dalam tahap konsolidasi.

Dan ada ancaman The Fed.

M

TEKS Nikita Jagad foto riset

anusia berencana, Tuhan yang menentukan. Begitu kata pepatah. Makanya, jangan Anda merasa aneh, jika Indonesia gagal menyandang gelar investment grade. Padahal, beberapa hari sebelumnya, para petinggi negeri ini sangat yakin bahwa gelar itu akan segera diberikan oleh S & P Global Rating, lembaga pemeringkat kelas dunia.

Entah, apa sebabnya gelar itu batal diberikan. Padahal, sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang S Brojonegoro menyebutkan, awal Mei lalu, ketika berkunjung ke Indonesia, pejabat S&P menyatakan terkesan dengan kondisi ekonomi Indonesia.

Sementara itu, indeks JPMorgan & Co menunjukkan, bahwa obligasi Indonesia memberikan imbal hasil yang terbaik di emerging Asia. Tahun ini, obligasi internasional Indonesia memberikan return sebesar 10,1%, sedangkan obligasi domestik meningkat 10%.

Biaya untuk melindungi utang pemerintah terhadap kemungkinan tak terbayar mengalami penurunan terbesar di Asia, setelah Vietnam, sebesar 42 poin menjadi 193 basis poin.

Sejumlah manajer investasi—Schroder Investment Management Ltd, Aberden Asset Management Plc dan Natixis Asset Management—juga memprediksikan kenaikan peringkat kelayakan investasi Indonesia. “Segera setelah menyandang full investment grade, akan memicu (masuknya) klien kategori tertentu yang sebelumnya benar-benar tak mau terlibat,” kata Rajeev De Mello, kepala fixed income Asia di Schroder Investment, Singapura.

Tapi apa yang kemudian terjadi? Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku bingung dan mempertanyakan keputusan lembaga pemeringkat global, Standard and Poor`s (S&P), tidak menaikkan peringkat utang Indonesia ke level layak investasi (invesment grade). “Jujur, kami mempertanyakan keputusan S&P,” katanya.

Tanpa menyebut spesifik, Bambang mengatakan ada beberapa negara mendapatkan peringkat layak investasi dari S&P meski memiliki rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) lebih buruk dan

42

defisit anggaran yang lebih besar dari Indonesia.

Makanya, wajar jika Bambang menilai keputusan S&P sebagai tindakan kurang pantas. Menurut Bambang, kondisi fiskal yang menjadi sasaran utama penilaian survei lembaga pemeringkat S&P dipastikan tidak ada perubahan yang signifikan atau sama saja.

“Jadi ini alasan yang digunakan dari dulu, ini mereka enggak pernah analisa berarti, cuma ngulang-ngulang

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

PASAR MODAL IHSG

ak Begitu Penting Buktinya, bukan hanya investor surat utang yang tak memedulikan peringkat, tapi gelar dari S&P itu juga tidak menjadi pertimbangan utama bagi pemodal di pasar saham. Lihat saja, indeks harga saham gabungan terus menanjak.

Di pengujung pasar pekan lalu, indeks ditutup di level 4.853,92. Itu berarti, dalam seminggu, indeks telah menguat 39,19 poin atau sekitar 0,8%.

Analis Senior HD Capital Yuganur Wijanarko mengatakan, pergerakan IHSG belakangan ini cenderung terkonsolidasi. Namun hal itu lantaran aksi dari kalangan yang pesimistis yang melakukan aksi jual. Sementara level uji support masih sulit untuk ditembus.

Ia melihat IHSG cukup kuat ditopang di atas level psikologis 4.800 walaupun sering didera oleh aksi jual harian para pelaku pasar yang tidak tahan dengan volatilitas regional. “Rekomendasi akumulasi untuk skenario kontinuasi kenaikan ke high enam bulan terakhir di 4.900,” terang Yuganur dalam risetnya. Sebab diyakini pergerakan IHSG dalam jangan pendek akan membentuk tren positif.

Tapi analis lain berpendapat berbeda. Ia tidak berani menaksir indeks yang akan tercetak pekan depan karena belum menembus 4.900. memang, menguatnya bursa saham AS dan membaiknya harga komoditas berimbas pada IHSG. “Namun, kondisi sekarang lebih ke konsolidasi,” kata sang analis.

Makanya, investor disarankan untuk tetap berhati-hati. Apalagi, setelah naik, biasanya indeks menurun karena aksi ambil untung.

Belum lagi faktor kenaikan bunga acuan The Federal Reserved, yang tetap masih menjadi ancaman bagi perdagangan saham di bursa. Jadi, sekali lagi, berhatihatilah n

IHSG

yang dulu-dulu saja,” ujarnya.

Untunglah kreditur Indonesia tidak terlalu mempedulikan status surat utang Indonesia. “Untuk investor surat utang kita, mereka sudah bilang S&P enggak penting,” tambah Bambang.

Tetap hati-hati Mungkin, apa yang dikatakan Menkeu ada benarnya.

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

43

Pasar Modal Saham semen

Tak Seindah Janjinya Pasar semen semakin ketat. Ini akibat banyaknya pemain baru.

Investor disarankan menunggu sampai kuartal III. TEKS Nikita Jagat foto Riset

P

ersaingan di industri semen semakin ketat. Itu karena permintaan semen, yang semula diperkirakan akan meledak, tak menjadi kenyataan. Sementara jumlah pemain di industri semen di Indonesia bertambah signifikan. Jika pada 2012, pemain industri semen baru berjumlah 9, pada 2016 jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 19 pemain atau naik 111%.

Akibatnya, kendati permintaan di awal tahun membaik (naik 5%), tetap saja mengetatkan persaingan. Apalagi kenaikan itu disebabkan carry over (proyek) tahun lalu. Jadi, penjualan tahun ini akan tergantung dari realisasi proyek pemerintah, apakah spending-nya akan lebih cepat atau tidak.

Persaingan, terutama, akan terjadi di Pulau Jawa dan Kalimantan. Berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia (ASI), pasar semen di Pulau Jawa pada 2015 mencapai 33,69 juta ton. Artinya, Jawa berkontribusi 55,74% dari total pasar semen di Indonesia.

Sementara pasar semen di Kalimantan pada 2015 mencapai 4,06 juta ton, atau setara 6,7% dari total pasar semen di Indonesia. Tahun ini sejumlah pemain baru telah merealisasikan pabrik baru dan mulai merambah pasar, terutama di Pulau Jawa dan Kalimantan. Seperti Semen Garuda, Semen Merah Putih, Semen Puger, Semen Bima dan Semen Jawa. Sementara Semen Conch akan memperketat persaingan semen di Pulau Kalimantan.

Nah, pemain-pemain baru inilah yang memanaskan kompetisi. Pasar kemungkinan akan diramaikan oleh perang harga dan diskon, terutama dilakukan oleh pemain baru.

Itulah yang membuat beberapa pemain mulai menengok pasar ekspor. Holcim, misalnya, kini tengah berusaha menggarap pasar Srilanka dan Bangladesh setelah sebelumnya melakukan ekspor ke Australia.

Produk-produk yang akan diekspor berasal dari pabrik Holcim Indonesia di Cilacap, Jawa Tengah.

Alasannya sama, pasar dalam negeri semakin tak menjanjikan, kendati pemerintah tengah menggen-

44

jot pembangunan infrastruktur namun realisasinya belum maksimal. Walhasil, pertumbuhan pasar di dalam negeri tidak seperti yang diharapkan.

PT Semen Indonesia pun melakukan hal yang sama, menggenjot ekspor. Tahun ini, raja semen ini menargetkan akan mengekspor 1,9 juta ton. Dan jumlah akan terus diperbesar hingga 2017.

Salah satu pasar yang dipandang potensial untuk ekspor adalah Bangladesh, yang 85% kebutuhan semennya masih impor. Selain itu, masih ada Australia dan Myanmar yang tak mampu memenuhi kebutuhan semennya.

TUNGGU KUARTAL II Dampak dari over supply semen di dalam negeri, tampak pada pertumbuhan konsumsi sepanjang empat bulan pertama 2016 yakni hanya 4,9%. Bahkan beberapa pemain, mengalami penurunan kinerja penjualan.

Semen Indonesia, contohnya, kuartal I – 2016 volume penjualannya turun 3,3%. Otomatis, laba bersih

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

Pasar Modal Saham semen

yang diraihnya pun menukik 13,1% Sementara INTP meski membukukan kenaikan volume penjualan sebesar 2,9% menjadi 3,99 juta ton, namun pendapatan perseroan justru turun 9,2%.

Laba bersihnya pun di kuartal I, ikut merosot menjadi Rp 0,96 triliun atau Rp 260,24 per saham, angka tersebut menurun 16,52% dibandingkan Rp 1,15 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Akan halnya Holcim Indonesia ini agak lain. Pada kuartal I-2016, Melaporkan kinerja yang sangat bagus dengan pertumbuhan laba bersih sebesar 104,83% menjadi Rp 66,98 miliar atau Rp 9 per saham Namun, pencapaian ini terjadi lantaran Holcim telah mengkonsolidasikan kontribusi dari PT Lafarge Cement Indonesia (LCI/Semen Andalas). Jadi, bukan murni hasil perseroan.

Nah, dengan fakta-fakta tersebut, jelas tampak, bahwa kinerja emiten semen memburuk. Penurunan market share juga semakin nyata terutama untuk SMGR dan INTP yang masing-masing turun 223bps

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

dan 209bps menjadi hanya 41,6% dan 26,9%, sementara SMCB turun tipis 19bps.

Menurut Adrianus Bias Prasuryo, analis Samuel Sekuritas, sebenarnya masih ada harapan perbaikan dengan munculnya beberapa katalis positif yang dapat memperbaiki outlook sektor semen. Misalnya, UU tax amnesty dan pelonggaran LTV untuk kredit KPR. Itu secara signifikan dapat mendorong penjualan properti dan memastikan belanja infrastruktur pemerintah.

Namun katalis ini baru akan terealisasi di 3Q16 dan berdampak penuh di awal 2017. Adrianus dalam risetnya mempertahankan rekomendasi neutral untuk sektor semen hingga katalis ini terealisasi.

Ia memasang target harga untuk saham Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) di level Rp 18.000, Semen indonesia alias SMGR di Rp 10.000) dan saham Holcim (SMCB) di Rp 920 dengan rekomendasi jual.

Namun, ada juga analis yang merekomendasikan beli untuk SMGR dengan target harga Rp 10.975. n

45

Pasar Modal Saham PPRO

PPRO Melesat Seperti Roket Harga PPRO terus menanjak.

Sekarang targetnya Rp 500.

TEKS Nikita Jagad foto Dahlan RP

D

ari sekian banyak saham, ada beberapa saham yang ‘ajaib’. Harganya terus menanjak naik, entah kapan akan berhenti. Salah satunya bernama saham PT PP Properti alias PPRO. Sejak melantai di bursa, setahun lalu, harganya terus menanjak dan hanya beberapa kali saja terkoreksi. Alhasil pada akhir pekan lalu, harganya berhasil menclok di Rp 388. Artinya, dalam waktu lima bulan (sejak awal tahun), PPRO telah menguat 117%.

Pencapaian itu, tentu saja, melewati prediksi yang dilontarkan para analis. Semula, saham emiten konstruksi dan properti BUMN ini hanya direkomendasikan untuk trading opportunity, dengan resistance psikologis Rp 320. Kini, setelah target harga tersebut terlampaui, PPRO tetap mendapat rekomendasi beli dan digadanggadang harganya bakal melojak melampui Rp 500.

Akankah target nan optimistis itu akan tercapai?

Kita lihat saja nanti. Yang jelas, secara bisnis, PPRO memang sangat prospektif. Sampai-sampai manajemennya sudah memasang terget hingga 2019. PT PP Properti Tbk menargetkan pendapatan Rp 4,5 triliun pada 2019 naik dari raihan pada tahun lalu sebesar Rp 1,5 triliun.

PP juga mematok pertumbuhan laba bersih lebih dari dua kali lipat pada tahun 2019, yaitu menjadi Rp 630 miliar dari Rp 300 miliar pada tahun 2015. Kenaikan ini diharapkan ditopang oleh proyek-proyek unggulan perseroan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

“Target tersebut merupakan rencana jangka panjang perusahaan dalam 3 tahun mendatang. Kami optimistis target tersebut tercapai seiring lancarnya pembangunan megaproyek kami. Ini juga didukung oleh manajemen dan karyawan yang handal di bidangnya serta para stakeholders dan pemegang saham yang selalu memberikan dukungan positif,” kata Taufik Hidayat, Direktur Utama PP Properti.

Sejumlah proyek yang dikerjakan PP antara lain, Payon Amartha Semarang, Amartha View Semarang, Pavillion Permata 2 Surabaya, Grand Kamala Lagoon, Grand Sungkono Lagoon, Grand Dharmahusada Lagoon, Gunung Putri Square Bogor, The Ayoma Apartement Serpong, serta proyek joint venture di kawasan Industri Jababeka dan Sentul City.

Seluruh proyek tersebut telah mulai dikerjakan sejak 2015, sementara dua proyek joint venture di Jababeka dan Sentul City akan dimulai pembangunannya pada

46

tahun depan. Dari sejumlah proyek itu, Amartha View Semarang, Grand Kamala Lagoon, Grand Sungkono Lagoon, dan Grand Dharmahusada Lagoon, merupakan proyek jangka panjang yang pengerjaannya ditargetkan rampung sepanjang 2020-2035.

Proyek ini diharapkan akan menjadi penopang kinerja PPRO dalam jangka panjang. Dengan pembangunan sejumlah proyek itu, PPRO menargetkan dapat memiliki aset Rp 12,4 triliun pada 2019, atau meroket lebih dari dua kali lipat dari posisi aset pada tahun lalu sebesar Rp 5,3 triliun.

BANYAK PENDUKUNGNYA PPRO juga akan memacu pendapatan berulang (recurring income) dari sejumlah proyek, antara lain Swissbelhotel Balikpapan, Balcony Mall, Grand Dharmasuda Lagoon Mall, Grand Kamala Lagoon Mall, Grand Sungkono Lagoon Mall, serta Park Hotel Lombok.

Sejalan dengan target itu, PPRO berencana mengope-

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

Pasar Modal Saham PPRO rasikan 3 mal baru dalam tiga tahun ke depan untuk menggenjot pendapatan berulang.

Tiga mal yang akan dioperasikan perseroan berlokasi di Grand Kamala Lagoon di Kalimalang, Bekasi serta Grand Sungkono Lagoon dan Grand Dharmahusada Lagoon di Surabaya. Nilai investasi untuk mal di Grand Kamala Lagoon sekitar Rp 130 miliar, untuk mal di Grand Sungkono Lagoon dan mal di Dharmahusada Lagoon masing-masing sekitar Rp 200 miliar.

Jadi, nilai investasi ke 3 mal tersebut berkisar Rp 530 miliar. Saat ini kontribusi reccuring income dari 2 hotelnya, yaitu Park Hotel Jakarta dan Bandung dan 1 mal di Surabaya, masih sekitar 5%. Diharapkan akan menjadi sekitar 10% dalam 3 tahun ke depan.

Untuk menambah modal, PT PP Properti akan mencari pendanaan di pasar melalui penerbitan surat utang. Rencananya, perseroan akan menerbitkan obligasi senilai Rp 600 miliar. Aksi korporasi ini juga memenuhi kebutuhan belanja modal sebanyak Rp 1,2 triliun.

Tampaknya, rencana ini pun akan berjalan mulus, sebab Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menetapkan kembali peringkat idA- kepada PT PP Properti Tbk dan Medium Term Note (MTN) tahun 2015 PPRO. Informasi tersebut disampaikan Pefindo dalam siaran

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

persnya di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Pefindo juga memberikan peringkat idA- terhadap rencana penerbitan MTN tahun 2016 senilai Rp 300 miliar. Sampai saat ini, perusahaan telah mencatatkan MTN IV seri A tahun 2016 PPRO senilai Rp 50 miliar dan MTN IV seri B tahun 2016 PPRO senilai Rp 50 miliar dari total pengajuan MTN. Alokasi dana MTN akan digunakan untuk mendanai proyekproyek pengembangan perusahaan, investasi dan pemberian modal kerja kepada entitas anak.

Outlook terhadap peringkat perusahaan adalah stabil. Peringkat tersebut mencerminkan posisi PPRO yang strategis kepada induknya PT Pembangunan Perumahan.

Di kuartal I 2016, PPRO membukukan laba sebesar Rp 90,63 miliar, tumbuh sebesar 12,84% dibandingkan periode serupa tahun lalu Rp 80,32. Capaian ini didukung oleh penjualan dan pendapatan usaha yang mencapai Rp 533,703 miliar atau lebih tinggi 37,6%. Sementara total aset perseroan naik tipis menjadi Rp 5,95 triliun dari posisi Desember 2015 yang Rp 5,31 triliun.

Kalau melihat kinclong-nya kinerja perseroan, maka pantas kalau sahamnya selalu mendapat rekomendasi yang positif. n

47

Pasar Modal Saham PGAS

Harga PGAS Setelah Dimerger Saham PGN terus menurun.

Kini saatnya membeli.

bagaimana dimaksud ayat (1) oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara,� tulis Pasal 2 ayat 2 dalam RPP yang masih menunggu tandatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Itu berarti komposisi saham PGN, jika RPP ini diteken Presiden, menjadi Pertamina 56,96% dan publik 43,04%. Saat ini, total seluruh saham PGN baik yang dikuasai pemerintah dan publik kurang lebih sekitar 24,24 miliar lembar saham.

MASIH ADA RUANG PENGUATAN Betul, rencana penyatuan badan usaha milik negara di sub sektor gas, antara PT Pertamina Gas (Pertagas) dan Perusahaan Gas Negara bertujuan untuk kepentingan nasional. Namun, kepentingan pemegang saham minoritas tetap tak boleh diabaikan.

Paling tidak, kepastian dari pemerintah perlu ada agar turunnya harga PGAS bisa dihentikan. Seperti diketahui, harga saham ini semakin tertekan akhir-

TEKS Nikita Jagad foto riset

R

ontoknya harga saham Perusahaan Gas Negara (PGAS), tampaknya, masih belum berhenti. Ini karena tata cara yang akan ditempuh pemerintah, sampai saat ini, masih belum jelas. Apakah Pertamina, sebagai pemegang saham berikutnya, akan membayari seluruh harga 56,96% andil yang dikuasai pemerintah di BUMN tersebut?Atau ada cara lain yang tetap mengesahkan Pertamina (sebagai induk Pertagas) untuk menguasai saham PGAS? Ketidakjelasan itulah yang membuat harga PGAS di pasar modal bergejolak dengan kecenderungan terus menukik. Bursa Efek Indonesia sendiri menyatakan, perpindahan saham merupakan hak pemegang saham mayoritas PGAS, dalam hal ini pemerintah.

Namun sesuai dengan peraturan yang ada, pemerintah memang harus lapor kepada BEI. “Belum ada laporan spesifik, namun tim pencatatan sudah meminta penjelasan atas pemberitaan di media, dan disampaikan bahwa hal itu adalah kewenangan pemegang saham. Dan PGAS tidak memiliki kewenangan untuk ikut serta,� kata Tito Sulstio, Direktur Utama BEI. Tito menerangkan, jika terjadi perpindahan pemegang saham pengendali maka perusahaan tersebut mesti melakukan tender offer. Artinya, mesti ada penawaran pembelian saham kembali saham minoritas. Meski begitu, jika Pertamina dianggap perpanjangan tangan pemerintah maka dianggap pula tidak ada pengalihan saham pengendali.

Langkah akuisisi ini diambil untuk untuk memperkuat struktur pemodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Pertamina. Pengambilalihan tersebut berasal dari pengalihan saham seri B milik Negara di PGN. Dalam pasal 2 ayat 1 RPP itu disebutkan, penambahan penyertaan modal negara tersebut sebanyak 13.809.038.755 saham seri B di PGN yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Negara. “Nilai penambahan penyertaan modal negara se-

48

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

Pasar Modal Saham PGAS akhir ini. Terutama, setelah dipastikan PGN akan diambil alih oleh Pertagas.

Di awal 2015 harga masih bertengger di sekitar Rp 6 ribu per saham. Setahun kemudian turun ke level Rp 2.700. Dan kini harga PGAS sudah menclok di Rp 2.400 per saham. Akankah harga asih menurun atau sudah mencapai dasarnya? Wallahualam. Yang jelas, PGAS pernah ditransaksikan di harga Rp 2.200.

Pemilik Anggun Trader cukup optimistis dengan harga yang terbentuk saat ini (Rp 2.400). ia memperkirakan, sedikit demi sedikit PGAS akan merangkak naik ke Rp 3.025. Kalau dugaan ini benar, berarti PGAS masih punya potensi penguatan 26%. Namun, investor tak boleh terlena, lepas saham ini jika harganya menyentuh Rp 2.385.

Adrianus Bias Prasuryo, analis Samuel Sekutitas, menilai, aksi korporasi ini akan menjadi sentimen negatif bagi PGAS, khususnya bagi pemegang saham minoritas. Dampak negatif bisa lebih terukur jika

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016

memakai skenario joint committee.

Dalam risetnya ia menyebutkan, sentimen tersebut menjadi katalis negatif seiring ketidakpastian yang muncul bagi pemegang saham minoritas. Selain itu, ada conflict of interest ketika bisnis upstream Pertamina selama ini menjadi penyedia pasokan gas untuk PGN menjadi terkonsolidasi dalam satu entitas.

Sebelumnya excess capacity dari jaringan pipa PGAS dapat digunakan untuk bisnis distribusi yang memiliki cash margin mencapai sekitar US$ 3 per mmbtu dan bisnis transmisi dengan toll fee sekitar US$ 0,6 per mmbtu. Kelak, dengan digabungkannya PGN dan Pertagas membuat margin yang diperoleh menjadi tak jelas.

Namun, seperti halnya Anggun Trader, analis ini melihat harga PGAS masih bisa menguat. Target yang dipasang Rp 3.400. Sementara analis lainnya mematok harga di Rp 3.600.

Tertarik? n

49

inforeview

Salam Berkah Ramadhan dari Pegadaian

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) menjalin kerjasama Penyediaan Enterprise Resources Planning (ERP) dan InformationandCommunications Technology (ICT) Solution dengan PT Garam serta Penyediaan Layanan Penjualan Online Kayu Perum Perhutani. Penandatangan kerjasama itu dilakukan oleh Executive General Manager Divisi Enteprise Service Telkom Siti Choiriana serta Direktur Keuangan PT Garam Benny Suhartono

Kerjasama Citilink-Jababeka-Pemda Moratai PT Citilink Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Morotai dan PT Jababeka untuk membangun pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Morotai. Penandatanganan disaksikan Menteri Pariwisata Arief Yahya, pekan lalu.

Menurut Arief, ini merupakan bentuk kerjasama strategis antara airlines dan properti, yang akan bersama-sama menghidupkan pariwisata di Morotai. Jika Jababeka berjuang sendiri, membangun properti sendirian, tidak akan sukses. “Citilink terbang sendirian juga siapa yang mau diangkut? Pemda hidup sendiri mengisolir diri, itu juga tidak masuk akal? Maka gabungan ketiganya akan membawa optimisme tersendiri,” jelasnya.

Lokasi yang strategis menjadikan Morotai banyak diincar investor asing. Di sebelah utara, Morotai bisa ditempuh kurang lebih 3,5 jam dari Jepang, Korea, Taiwan dan Tiongkok. Di bagian

50

ibadah haji. Nasabah yang memiliki emas seberat minimal 15 gram dapat mengajukan pembiayaan ibadah haji di outlet Pegadaian Syariah. Amanah merupakan solusi pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor baik baru maupun bekas pakai kepada karyawan berpendapatan tetap dan pengusaha mikro-kecil dengan prinsip syariah. Arrum Emas adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan jaminan emas. n dan Direktur Utama Perum Perhutani Mustoha Iskandar disaksikan oleh Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga dan Direktur Enteprise & Business Service Telkom Muhammad Awaluddin, di Prapat, Sumatera Utara.

Sinergi BUMN ini dilatarbelakangi oleh visi pemerintah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong untuk menuju Indonesia produktif, efisien dan berdaya saing. Solusi layanan ICT untuk PT Garam meliputi modul ERP (Marketing & Sales, HR, Logistic, Production, Finance serta Dashboard dan Reporting) serta solusi ICT lainnya.

Sedangkan solusi layanan untuk Perum Perhutani meliputi layanan penjualan online kayu dengan modul penjualan ritel, penjualan melalui kontrak, serta penjualan melalui bidding/ lelang, onsiteengineer, pengembangan dalam bidang SDM, hardware & software, contact center serta digital advertising. n barat, Singapura dan sejumlah negara ASEAN juga bisa dijelajahi selama 3,5 jam. Dan di timur, Morotai juga bisa menjangkau Palau dan negara-negara Pasifik. Sejumlah ahli dari pihak Citilink pun sudah datang ke Morotai untuk mengecek kondisi dan kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan. n

FOTO riset

Pengembangan ICT PT Garam & Perum Perhutani

FOTO Riset

P

egadaian Syariah meluncurkan program ‘Salam Berkah Ramadhan’ untuk menyambut bulan suci Ramadhan, sekaligus mendorong sosialisasi produk Arrum Haji, Amanah, dan Arrum Emas.

Program “Salam Berkah Ramadhan” ini berupa pembebasan biaya administrasi (cashback) yang berlangsung sejak 16 Mei hingga 31 Juli 2016. Berlaku di 83 Kantor Cabang ah, 528 kantor Unit Pelayanan dan outlet Pegadaian konvensional yang ditunjuk sebagai agen (office channeling).

Menurut Humas PT Pegadaian (Persero) Basuki Tri Andayani, program diskon (cashback) diberikan untuk nasabah yang menggunakan tiga produk Pegadaian Syariah. “Produk yang pertama adalah pembiayaan ibadah haji atau Arrum Haji, kedua produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor atau Amanah, dan ketiga pembiayaan gadai emas dengan pola angsuran tetap atau Arrum Emas,” katanya.

Arrum Haji adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan

reviewweekly 40 Tahun V | 6-12 Juni 2016