RAKYAT DICEKIK HARGA

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: ratna nuraini, sri wulandari reporter: Setyo Adhi Nugroho, Lucky Benyamin, Badrul redaktur foto: dahlan rebo pahing REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta Desain & layout: Rizky Pratama

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady marketing: Selvi tan, adeline, Irma Irawati HR & GA: Iriene Mielani

Cover: Erbhayu

Bukankah korupsi sekarang kian merajalela?

Karena itu, pencegahan korupsi juga harus menyertai kebijakan itu. Selama mental bangsa ini masih dipenuhi hasrat merampok hak rakyat, selama itu pula aturan hanya tinggal aturan. Sehingga, pemilikan oleh asing atau lokal menjadi tidak ada bedanya.

4

Indonesia adalah negara kaya. Banyak negara lain yang meliriknya untuk sekadar menanamkan investasi atau menjadikan pangsa pasar produk-produk. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki potensi bisnis yang luar biasa ditunjang pula dengan kekayaan alamnya. Tak berlebihan bila Indonesia didiprediksi akan menjadi raksasa ekonomi pada 2020 mendatang.

Sayangnya, kekayaan Indonesia hanya dinikmati segelintir orang. Kemakmuran dan kesejahteraan sangat tidak merata. Negara yang kaya raya ini justru dipenuhi masyarakat yang miskin. Ironi lain adalah negara yang kaya ini justru dijarah. Korupsi merajalela.

Hampir setiap hari kita mendengar pemberitaan mengenai korupsi.

Para politikus mempertontonkan dagelan politik yang memuakkan, seakan sudah menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi budaya di Indonesia. Indonesia dijarah oleh mereka yang serakah.

Masalah korupsi ini tak bisa disepelekan, karena memiliki dampak yang besar bagi Indonesia. Sejatinya uang negara yang harusnya untuk kesejahteraan masyarakat, justru dinikmati oleh para koruptor untuk kepentingan pribadi. Karena itu, berantas korupsi sampai akarnya. KPK harus bertindak tegas, jangan pandang bulu dan jangan takut.

Dyah Puspita W Jalan Brawijaya IX Jakarta Selatan

alamat Sales & Marketing Communication: Jl. Bendungan Jatiluhur No. 26 Bendungan Hilir - Jakarta Pusat 10210 Telp: 021-570 4479 • Fax: 021-570 4473

SuratMingguini

Indonesia Dijarah

Saya tergugah untuk beropini setelah membaca artikel kebijakan divestasi saham perusahaan tambang asing yang ditulis majalah ini beberapa waktu lalu.

Menarik, apa yang ditulis majalah ini cukup membuka wawasan betapa sumber daya alam negeri ini bisa begitu saja digondol asing.

Papua yang kaya sumber daya alam sangat ironis dengan penduduk pulau itu karena mereka umumnya masih miskin.

Kalimantan yang kaya raya, tidak sebanding dengan penduduknya yang masih kesulitan mencari makan. Itu terjadi karena keuntungan tambang dinikmati oleh asing. Lain ceritanya, bila pemilikan itu dikuasai oleh putra bangsa atau pemerintah.

Namun pertanyaannya, apakah bangsa Indonesia sudah siap dengan kebijakan itu? Maksudnya, jika kebijakan itu tidak diimbangi dengan upaya pencegahan korupsi, maka bukan tidak mungkin kebijakan tersebut tidak membawa maslahat.

Jika hasil alam yang berlimpah kemudian dikorup oleh segelintir orang — seperti yang terjadi di Era Orde Baru — maka yang terjadi adalah perusahaan tambang dikuasai lokal, tetapi orang miskin tetap saja banyak.

alamat redaksi: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063

penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

Sungkawa Hendra Komp. Riung Bandung, Bandung

Pembatasan Asing dan Korupsi

Admin: Eko Endarsono, Yunita Wirawan, Asih (admin Sales)

Kapan Mobil Asli Indonesia?

Setiap tahun, rakyat Indonesia, khususnya Jakarta disuguhi pameran mobil paling akbar di Tanah Air. Pabrikan mobil asing berlomba-lomba menjajakan produk terbarunya, sekaligus siap menjejali jalanan, khususnya jalanan Jakarta, dengan mobilmobil baru.

Pabrikan besar asal Jepang, Eropa, dan AS sudah pasti. Pabrikan negara-negara lain juga mulai unjuk gigi.

Korea Selatan sudah sangat diperhitungkan. Ini menunjukkan Indonesia adalah pasar potensial. Malaysia dengan Proton-nya sudah lama menjadikan Indonesia sebagai bidikan pasarnya. Begitu pula halnya Tata asal India, sudah masuk Indonesia. Beberapa merek mobil China juga masuk Indonesia.

Kapan mobil asli Indonesia meramaikan pasar dalam negeri? Jawabnya, kapan-kapan. Entahlah. Negeri ini gagal membangun industri otomotif berskala besar dan go international. Ini karena tidak ada political will dari pemerintah.

Ini juga karena kebanyakan pengusaha Indonesia lebih banyak bermental pedagang daripada industriawan. Sampai kapan ini berlangsung? Entahlah.

Agus Afandi Cijantung, Jakarta Timur

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Membangun Kemitraan, Memberdayakan Komunitas Para siswa terus belajar dan menyiapkan diri masuk ke dunia kerja, termasuk anak-anak kami. Karenanya, kami berupaya sekuat tenaga untuk dapat menyediakan pelatihan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan kemitraaan yang dibangun bersama Pemerintah, LSM dan masyarakat, kami telah mendirikan dua Politeknik di Riau dan Aceh. Kemitraan tersebut kami lakukan untuk mengembangkan kurikulum dan meningkatkan kemampuan para pengajar.

Setiap tahun, ratusan siswa lulus dan siap menjadi tenaga terampil – membantu memberdayakan komunitas dimana mereka berada. Kemajuan pendidikan adalah kepedulian semua.

Termasuk kami.

Informasi selengkapnya tersedia di www.ChevronIndonesia.com

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Contents

headline LaporanUtama 9 RAKYAT DICEKIK HARGA Sejumlah subsidi yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat dipotong. Harga melambung, rakyat kembali bingung.

Bisnis

Makro

18 Ajakan Memboikot Lion

Gara-gara kelebihan bagasi kargo, bagasi

30 7 Samurai Pemakan Garam

penumpang diturunkan. Kekecewaan melahirkan petisi. YLKI pun menyerukan boikot Lion Air Group.

Menteri Susi kembali menyoroti masalah besarnya impor garam. Pemerintah kurang serius mengurus garam nasional?

33 Kisruh di Kopi

Keuangan 36 Ini Dia Bank Banten 20 Saling Ngotot Peritel dan Mal

Sisipan 24 Uang Palsu Menyambut Lebaran

Lihat, raba, terawang sebagai upaya deteksi awal melihat uang palsu.

Waspada, uang palsu biasanya banyak beredar menjelang Lebaran.

Kendati belum resmi diambil Pemprov Banten, nama Bank Pundi Indonesia telah berubah menjadi Bank Banten. Mengapa buru-buru?

38 Obat Pusing yang Bikin Pening

Pasar Modal 42 Mudah-Mudahan Tetap Di Zona Positif Pasar pekan ini, dihantui oleh isu Brexit yang makin mendekat. Kalau Inggris tak jadi keluar dari Uni Eropa, bursa diperkirakan akan bullish.

44 Si Cantik UNVR

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

editorial

S

Kepercayaan

aeni. Nama ini tiba-tiba saja menjadi perbincangan nasional gara-gara warung nasi miliknya, di Serang-Banten, digaruk Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam gambar yang beredar di dunia maya tampak, wajah Saeni yang tak berdosa dan wajah-wajah anggota Satpol PP yang begitu dingin menanggapi keluh kesah Saeni.

Itulah sebagian potret Indonesia yang terekam dua pekan lalu. Syukurlah, duka Saeni tak berkelanjutan.

Seorang netizen berinisiatif melakukan penggalangan dana untuk Saeni. Dan dalam waktu relatif singkat terkumpulan dana sebesar Rp 265 juta.

Lumayan, dari jumlah itu Saeni kebagian Rp 172 juta, karena sebagian lagi akan diberikan kepada ‘korban’ Satpol PP lainnya. Saeni juga mendapat sumbangan dari presiden sebesar Rp 10 juta.

Pelajaran apa yang kita dapat dari kejadiaan tersebut? Banyak. Pertama, kita bisa memetik pengalaman bahwa razia itu harus dilakukan dengan manusiawi. Ke dua, wajah Saeni yang memelas menimbulkan rasa iba khalayak sehingga mereka mau merogoh kocek untuk ‘korban’. Dan yang terakhir adalah adanya potensi yang besar di masyarakat kita untuk mengumpulkan dana.

Bayangkan, hanya dalam hitungan hari, netizen berhasil mengumpulkan sumbangan sedemikian besar. Dan kalau Saeni digolongkan sebagai penduduk miskin, berarti satu kemiskinan telah dientaskan.

Kemiskinan di negeri ni memang sukar disembuhkan. Bahkan makin hari, luka miskin bertambah parah. Seiring (katanya) makin banyak kelas menengah, semakin bertambah pula orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.

8

Menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang atau 11,22% dari jumlah penduduk Indonesia. Itu karena dalam waktu kurun setahun jumlah si miskin bertambah 860 ribu orang.

Tapi lain lagi dengan perhitungan Kementerian Sosial. Dengan standar pengeluaran US$ 1,5 per kapita per hari, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 40% atau sekitar 100 juta jiwa dari total penduduk 250 juta jiwa.

Selama ini, standar garis kemiskinan di Indonesia adalah mereka dengan pengeluaran di bawah 80 sen dolar AS. Menurut Mensos, saat ini banyak penduduk miskin yang tidak tersentuh program-program pengentasan orang miskin karena data yang kurang akurat. Termasuk mereka yang tidak teregistrasi (unregistered) dan invisible people.

Unregistered itu seperti penghayat kepercayaan yang tidak memiliki KTP. Menurut Mendagri, di Jawa Tengah saja ada satu juta yang masuk kategori unregistered.

Jika 40% penduduk yang menjadi sasaran program pengentasan orang miskin, berarti data kemiskinan yang digunakan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan sebelumnya berbeda sangat jauh. Betapa tidak? BPS saja hanya mencatat 28,28 juta jiwa atau 11,25%. Sementara, Kementerian Sosial menaksir jumlah orang miskin mencapai 100 juta jiwa.

Berat, memang. Terutama dalam pendanaannya.

Tapi kalau mau, ada jalan yang bisa ditempuh yakni dengan mengoptimalkan zakat infak dan sedekah. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memperkirakan potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217 triliun.

Dengan potensi itu, zakat dinilai mampu membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Hitung saja, jika dana sejumlah itu dibagikan begitu saja kepada orang miskin, maka tiap orang akan kebagian Rp 2.170.000. Semua kebagian, termasuk orok yang baru lahir.

Sayang, di lapangan pelaksanaannya tak semudah membalikkan tangan. Kebanyakan orang lebih suka menyalurkan zakatnya langsung kepada penerima, karena (sebagian besar) tidak memercayai lembaga pemungut zakat. “Jangankan zakat, dana haji dan pengadaan Al-Quran saja dikorupsi,” kata seorang penzakat.

Akibatnya, zakat yang berhasil dikumpulan hanya 1,2% atau sekitar Rp 3 triliun saja. Itu gara-gara ketidakpercayaan orang pada lembaga zakat.

Jadi kalau mau aman, sebaiknya pemerintah membangun kembali rasa percaya itu. n bk

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Sejumlah subsidi yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat dipotong.

Harga melambung, rakyat kembali bingung.

TEKS Setyo Adhi Nugroho dan Badrul

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

9

foto: Dahlan RP

P

Pasar tradisional: Harga kebutuhan akan naik.

isau tajam pemerintah kembali diayunkan untuk memotong sejumlah pos anggaran lantaran pemasukan dari pajak diperkirakan bakal seret dan hasil tax amnesty atau pengampunan pajak masih diragukan bakal gol dalam waktu dekat ini.

Awalnya, pemerintah mengusulkan pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 sebesar Rp 50 triliun ke parlemen. Namun belakangan di internal pemerintah muncul wacana agar anggaran K/L dipotong lagi menjadi Rp 70 triliun. “Tapi ini belum secara resmi disampaikan ke DPR,� ujar Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Senin pekan lalu.

Jika anggaran tidak dipotong, hampir pasti defisit anggaran tambah melebar hingga menembus 3%. Dengan skenario pemotongan anggaran Rp 50 triliun saja, defisit anggaran diperkirakan mencapai 2,48%. Nah, dengan tambahan pemangkasan anggaran menjadi Rp 70 triliun, pemerintah berharap bisa tidur lebih nyenyak menjaga defisit.

Langkah pemerintah memotong anggaran besar-besaran lantaran penerimaan negara hingga akhir tahun 2016 ini diperkirakan tidak sesuai harapan. Lihat saja, sampai akhir Mei lalu pemasukan pajak baru mencapai Rp 364,1 triliun atau 26,8% dari target sebesar Rp 1.360,1 triliun dalam APBN 2016.

Banyak kalangan memastikan rendahnya penerimaan pajak sangat dipengaruhi masih lambatnya pertumbuhan ekonomi

10

Perubahan Asumsi dalam RAPBN-P 2016 1. Pertumbuhan Ekonomi APBN 2016 : 5,3% RAPBNP 2016 : 5,1% 2. Inflasi APBN 2016 : 4,7% RAPBNP 2016 : 4% 3. Suku Bunga SPN Tiga Bulan APBN 2016 : 5,5% RAPBNP 2016 : 5,5% 4. Nilai Tukar APBN 2016 : Rp 13.900 per dolar AS RAPBNP 2016 : Rp 13.500 per dolar AS 5. Indonesian Crude Price (ICP) APBN 2016 : US$ 50 per barel RAPBNP 2016 : US$ 40 per barel

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Pos Belanja Negara Dalam RAPBNP 2016 POS LKPP 2015 APBN 2016 RAPBNP 2016

Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat

1.

Belanja K/L

2. Belanja Non K/L a.l Subsidi II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

1. Transfer ke Daerah a.

Dana Perimbangan 1) Dana Transfer Umum 2) Dana Transfer Khusus

b. Dana Insentif Daerah

c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta

2.

Dana Desa

% APBN 2016 VS RAPBNP 2016

1.798 2.096 2.048 13,9% -2,3% 1.175 1.326 1.290 9,8% -2,7% 726 784 744 2,5% -5,2% 449 541 546 21,6% 0,8% 186 183 189 1,5% 3,3% 623 602 583 431 152 0

770 723 700 491 209 5

758 711 688 487 201 5

21,7% 18,1% 17,9% 13,0% 32,0%

-1,5% -1,6% -1,8% -0,9% -4,0%

18 18 19 6,5% 5,9% 21 47 47 126,2% 0,0%

nasional dan ketidakpastian perekonomian global. Pada kuartal I-2016 ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,92%, lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 5,04%.

Di sisi lain, situasi perekonomian dunia terlihat masih kurang nyaman. Di Amerika Serikat (AS), The Federal Reserves (The Fed)—Bank Sentral AS—belum berani menaikkan suku bunga acuan lantaran pasar tenaga kerja masih buruk. April lalu tenaga kerja di AS yang terserap hanya 160 ribu orang, lebih rendah dibandingkan Februari dan Maret yang masing-masing sebesar 233 ribu dan 208 ribu pekerjaan.

China lebih parah. Negeri Panda ini masih belum mampu keluar dari kesulitan ekonominya. Mei lalu ekspor mereka tergerus sampai 4,1% seiring lemahnya permintaan dari luar negeri. Di sisi lain, posisi yuan terus melemah terhadap keranjang mata uang dunia lainnya. Padahal, China menjadi salah satu pasar utama Indonesia.

Situasi bisa bertambah runyam seandainya Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa (UE) pada referendum tanggal 23 Juni ini.

Banyak kalangan memprediksi, jika Inggris hengkang, dunia akan mengalami krisis. Sebab, dampaknya akan merembet ke manamana, tak hanya anggota UE, tapi juga Eropa, Amerika, dan Asia yang punya keterlibatan besar dalam perekonomian.

Maka tak begitu heran, kalau Bank Dunia memangkas pertumbuhan ekonomi dunia dari 2,9% menjadi hanya 2,4% untuk tahun ini. Langkah ini juga diikuti Pemerintah Indonesia dengan merevisi target pertumbuhan ekonomi tahun ini dari 5,3% dalam APBN 2016 menjadi 5,1% pada APBN-P 2016.

Turunnya target pertumbuhan ekonomi, tentu saja membawa konsekuensi bagi Ditjen Pajak untuk menurunkan target penerimaan pajak—terutama sektor nonmigas—dari Rp 1.133,56 triliun (APBN 2016) menjadi Rp 1.112,32 triliun (APBN-P 2016).

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, target peneri-

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

% LKPP VS RAPBNP 2016

Saya harus realistis. Masak harus saya genjot, nanti orang bisa ngamuk. Nanti aku digebuki.

Ken Dwijugiasteadi, Dirjen Pajak maan pajak harus disesuaikan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional. “Saya harus realistis. Masak harus saya genjot, nanti orang bisa ngamuk. Nanti aku digebuki,” kata Ken sambil tertawa.

SERENTETAN KENAIKAN Nah, untuk mengimbangi turunnya target penerimaan pajak itulah, belanja negara mau tidak mau harus ditekan. Pertama, ya itu tadi, anggaran belanja instansi pemerintah harus dipotong. Kedua—ini yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat—total anggaran subsidi solar dan Elpiji isi 3 kilogram akan dipotong Rp 23,05 triliun menjadi Rp 40,64 triliun. Semula, alokasi subsidi solar dan Elpiji senilai Rp 63,69 triliun. Konsekuensi pemotongan ini, harga solar dan Elpiji akan naik.

Harga solar, misalnya, kemungkinan naik Rp 650 per liter. Ini adalah konsekuensi pemotongan subsidi solar dari Rp 1.000 per liter menjadi Rp 350 per liter. Nah, pemerintah berjanji mengalihkan hasil pemangkasan subsidi solar dan Elpiji itu untuk menambah subsidi listrik. Maklum, jatah subsidi listrik akan dinaikkan Rp 18,8 triliun menjadi Rp 57,2 triliun, dari alokasi awal senilai Rp 38,4 triliun. Namun, pemerintah juga bakal menghapus subsidi bagi pelanggan listrik 900 volt ampere (lihat: Rogoh Kocekmu Lebih Dalam).

Darmin Nasution belum bisa memastikan, berapa kenaikan

11

harga solar nantinya. Yang jelas, yang perlu disiapkan adalah dampak lanjutan jika harga BBM naik, lantaran inflasi juga akan ikut terpengaruh. “Bantalan sosial sudah kita siapkan untuk menjaga daya beli masyarakat,� kata Darmin.

Asal tahu saja, akhir bulan ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Minelar (ESDM) juga akan mengkaji kembali besaran harga BBM. Ini merupakan kegiatan rutin tiga bulanan sejak harga BBM mengikuti harga pasar. Artinya, kalau harga minyak dunia naik, maka secara otomatis harga BBM di dalam negeri ikut naik. Begitu sebaliknya.

Pada1 April lalu harga BBM jenis premium dan solar turun seiring penurunan harga minyak dunia. Harga premium turun dari Rp 6.950 per liter menjadi Rp 6.450 per liter, sedangkan solar dari Rp 5.650 menjadi Rp 5.150.

Setelah penurunan di awal April itu, tiga bulan berikutnya harga BBM dikaji kembali. Artinya, harga baru BBM bakal diputuskan pada 1 Juli atau lima atau enam hari menjelang Idul Fitri 1437 H. Melihat perkembangan harga minyak dunia yang cenderung naik, besar kemungkinan harga BBM pada 1 Juli bakal mengikuti, meskipun tidak terlalu besar (lihat: Pil Pahit Harga BBM).

Jadi, dalam waktu dekat ini akan ada serentetan kenaikan harga yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari Elpiji isi 3 kilogram, BBM jenis solar dan premium serta penghapusan subsidi bagi pelanggan listrik 900 volt ampere.

Nah, bisa dibayangkan beban berat yang harus ditanggung masyarakat. Apalagi, biasanya, kenaikan harga BBM selalu diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok, mulai dari beras, daging, bawang merah/putih, cabai, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya.

Warga menggunakan Elpiji isi 3 kilogram: Subsidi dikurangi.

12

foto: dok. review

TATA KELOLA YANG BURUK Sebenarnya, semua ini bisa dicegah kalau saja penyerapan ang-

garan oleh K/L berjalan dengan baik. Artinya, konsumsi pemerintah harus menjadi mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi.

Sebab, mesin pertumbuhan yang lain, seperti ekspor, investasi langsung, dan daya beli masyarakat masih lemah. Dalam beberapa tahun ini kinerja ekspor jeblok akibat anjloknya harga minyak dan komoditas. Investasi langsung juga tertekan karena sebagian besar perusahaan multinasional tiarap dan 80% produk manufaktur dalam negeri dijual ke pasar domestik yang sedang melemah.

Melihat kondisi ini, seharusnya para menteri segera bergerak cepat menyetel mesin pertumbuhan supaya roda ekonomi berjalan dengan baik. Tapi faktanya? Penyerapan anggaran oleh K/L masih memble. Hingga kuartal I-2016 penyerapan anggaran baru mencapai 10,6%. Inilah yang menyebabkan konsumsi pemerintah kuartal lalu cuma tumbuh 2,93%, jauh di bawah kuartal IV-2015 sebesar 7,31%.

Padahal, Presiden Jokowi sudah memajukan tender dan mempercepat pengajuan anggaran. Sejak akhir tahun lalu Presiden Jokowi sudah wanti-wanti kepada menteri dan pimpinan lembaga agar bisa merealisasikan penyerapan anggaran belanja sejak awal 2016. Tapi, hingga kini hanya dua kementerian yang penyerapan anggarannya tinggi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan.

Akhirnya, Jokowi kecewa. Kekecewaan itu disampaikan saat memimpin rapat paripurna Kabinet Kerja di Istana Negara, Selasa (7/6).

Kekecewaan ini bukan yang pertama kali diungkapkan. Saat memimpin rapat paripurna di Istana Kepresidenan pada 10 Mei lalu, Jokowi juga menyampaikan rasa kecewanya karena rendahnya penyerapan anggaran oleh K/L yang membuat pertumbuhan ekonomi kuartal I-2016 hanya 4,92% atau di bawah prediksi.

Jokowi pantas kecewa terhadap kinerja K/L dalam penyerapan anggaran. Seharusnya masalah penyerapan anggaran tidak terjadi lagi, karena tender dan pengajuan anggaran sudah dipercepat, tidak seperti yang terjadi tahun lalu. Tahun lalu salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran karena daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) baru bisa disiapkan setelah selesai penyusunan dan pengesahan APBN-P pada Februari 2015. APBN-P 2015 ini mengubah keseluruhan APBN lama, jadi banyak program dan proyek yang berubah.

Selain itu, setelah ada APBN-P 2015, banyak K/L yang terkait dengan proyek pembangunan pemerintah mengalami perubahan nomenklatur dan programnya belum terakomodasi dalam APBN lama. Beberapa kementerian besar seperti Kementerian PU, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalami perubahan nomenklatur, sehingga penyerapan anggaran baru dimulai pada April, bahkan Mei 2015.

Tapi untuk tahun ini, sejak akhir tahun lalu Presiden Jokowi sudah meminta realisasi penyerapan anggaran dipercepat pada awal 2016. Namun permintaan itu tak terwujud. Padahal, saat itu adalah momentum yang sangat baik, karena kepercayaan terhadap Indonesia semakin tinggi, investor yang akan masuk antre, dan kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS makin stabil.

Rendahnya penyerapan anggaran semakin membuktikan buruknya tata kelola pemerintahan dan belum berjalannya reformasi birokrasi. Padahal, penyerapan anggaran yang berkualitas mutlak diperlukan agar perekonomian nasional tumbuh lebih pesat. n

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Isu Reshuffle di Tengah Kabinet Memble Isu reshuffle kabinet menyeruak lagi. Presiden Jokowi santer dikabarkan bakal kembali merombak kabinetnya. Sejumlah nama disebut-sebut akan masuk Kabinet Kerja, menggantikan pejabat lama yang kinerjanya dianggap tidak optimal. Ada yang berlatar belakang parpol, ada pula dari kalangan praktisi dan akademisi.

Terus terang saja, isu reshuffle kabinet dengan segenap ‘bumbu’ dan ‘pernak-pernik’-nya membuat publik terusik. Sebab, bukan apa-apa, baik buruk kinerja kabinet akan memengaruhi kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Pertanyaan besarnya, apakah sejumlah orang yang saat ini menduduki jabatan menteri sudah selayaknya diganti? Seberapa mendesak reshuffle kabinet harus dilakukan? Apakah reshuffle menjadi jaminan bagi perbaikan kinerja kabinet ke depan? Bagaimana jika menterimenteri baru nanti memiliki performa buruk?

Sejak Maret lalu isu ini sudah ramai dibicarakan. Saat itu, beberapa nama yang sudah dikenal dipanggil Presiden Jokowi ke istana. Salah satunya, Jenderal (Purn) Wiranto.

Dari pertemuan Presiden Jokowi dengan Wiranto, muncul spekulasi bahwa Ketua Umum Partai Hanura itu bakal menjadi salah satu calon kuat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Nama Wiranto masuk bursa untuk mengisi

jatah Hanura di Kabinet Kerja, seandainya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi dan Menteri Perindustrian Saleh Husin terpental.

Ihwal pencopotan Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, sudah sejak lama Wapres Jusuf Kalla meminta kepada Presiden Jokowi.

Maklum, Kalla dan Rizal kerap terlibat konflik terbuka.

Hanya saja, menggusur Rizal dari posnya bukan perkara mudah. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut adalah orang yang meminta kepada Presiden Jokowi agar Rizal tetap dipertahankan, atau setidaknya berpindah posisi.

Tak hanya Rizal yang terancam posisinya.

Nama lain yang masuk dalam radar yang akan dicopot adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan. Saat kunjungan kerja ke Brebes, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi dua kali menegur Ferry tentang masih lambannya mengurus sertifikat.

Keduanya disampaikan saat Jokowi memberikan sambutan peluncuran Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat. Pertama, Jokowi menegur Ferry di sela-sela menyampaikan pentingnya sertifikat lahan bagi petani.

“Saya beri peringatan kepada Kepala BPN. Saya tidak mau lagi terlalu lama (mengurus ser-

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

tifikat), terlalu ruwet. Dari saya lahir sampai sekarang kok mengurus sertifikat lama banget?

Apa-apaan ini. Enggak bisa. Jangan diterus-teruskan,” ujar presiden.

Kedua, dalam sesi sambutan yang sama.

Namun, kali ini pada bagian akhir, Jokowi memanggil salah satu petani bernama Darkam. Ia bertanya berapa uang yang dikeluarkan Darkam untuk membuat selembar sertifikat. Presiden terkejut saat Darkam menyebutkan nominal Rp 1 juta untuk mengurus sertifikat itu.

“Wah, gimana ini Pak Menteri? Kok sampai satu juta?” tanya Jokowi kepada Ferry.

Terus terang saja, kinerja Kabinet Kerja memang belum maksimal. Fakta paling terangbenderang adalah perlambatan ekonomi yang tak kunjung berakhir. Begitu pula halnya dengan penyerapan anggaran yang masih rendah.

Lantaran itulah, banyak kalangan setuju Presiden Jokowi mengganti sejumlah menteri yang tak layak. Namuan mereka mengingatkan, reshuffle kabinet benar-benar mencerminkan kebutuhan, betul-betul merefleksikan keinginan meningkatkan kinerja kabinet, bukan untuk balas budi politik atau mengakomodasi kepentingan parpol.

Presiden memang jabatan politik sehingga ia tidak bisa mengabaikan parpol. Tapi tujuan reshuffle harus tetap menuju satu titik, yakni memperbaiki nasib bangsa. n

13

foto: Riset

Kabinet Kerja: Reshuffle untuk memperbaiki nasib bangsa.

Pil Pahit Harga BBM Awal Juli nanti kemungkinan besar harga bahan bakar minyak (BBM) akan naik seiring prediksi kenaikan harga minyak dunia dan pemangkasan anggaran negara.

TEKS Badrul

H

arga minyak mentah dunia boleh saja turun berturut-turut dalam beberapa hari ini. Sampai hari keenam, Kamis pekan lalu, si emas hitam ini sudah menjauh dari level US$ 50 per barel. Di hari itu minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli 2016 tergerus 0,92% menjadi US$ 47,57 per barel.

Hanya saja, banyak analis minyak mengatakan bahwa penurunan yang terjadi beberapa hari ini hanya bersifat sementara. Sebab dari data yang ada, tak ada alasan harga minyak terus meluncur ke bawah. Bahkan, Ali Majed Al Mansoori, Ketua Departemen Pembangunan Ekonomi Abu Dhabi mengeluarkan ramalan begini: tahun ini harga minyak dunia kemungkinan bisa mencapai US$ 55 per barel, atau bahkan bisa menembus US$ 60 per barel.

Tentu saja, Ali tak sembarangan ngomong. Ali punya alasan. Penyebabnya, menurut dia, lantaran surplus minyak dunia turun dari 1,5 juta barel per hari menjadi 1,2 juta barel per hari. “Penyusutannya lebih cepat dari yang diperkirakan,” ujar Ali dalam wawancara dengan televisi Bloomberg.

Belakangan ini memang beberapa negara anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), seperti Venezuela, Nigeria, dan Iran terganggu perekonomiannya akibat anjloknya harga minyak. Inilah yang membuat tiga negara tersebut mulai mengurangi produksinya. Di sisi lain, negara-negara non-OPEC juga mengurangi produksinya dan hingga akhir tahun ini diperkirakan hanya mencapai 600 ribu barel per hari.

Berbarengan dengan itu, persediaan minyak negara-negara anggota Organisation of Islamic Cooperation (OIC) juga menipis karena sudah banyak digunakan. Padahal persediaan minyak OIC sempat di atas 50 miliar barel. Sementara para produsen minyak serpih Amerika Serikat (AS) menghentikan produksi untuk mengamankan investasinya. Selama beberapa pekan mereka telah memangkas jumlah kilang minyak yang dioperasikan lantaran anjloknya harga minyak.

Faktor pendukung lainnya adalah mulai tumbuhnya optimisme terhadap perbaikan ekonomi dunia. Para pelaku pasar pun menjadi lebih percaya diri menghadapi pasokan yang berkurang, sementara permintaan minyak mulai meningkat.

Kondisi seretnya pasokan minyak tersebut turut memengaruhi sentimen para investor kontrak berjangka terhadap harga mi-

14

nyak di masa depan. Para pedagang minyak juga berhenti bertaruh bahwa harga minyak akan terus melorot. Alhasil, harga minyak perlahan-lahan merangkak naik.

Betul, sejak awal tahun lalu, harga minyak dunia terus merosot tajam lantaran pecahnya ‘perang’ pasar antara negara-negara OPEC dengan AS. OPEC—yang dimotori Arab Saudi—melihat minyak serpih (shale oil) yang diproduksi perusahaan-perusahaan minyak AS telah menjadi ancaman bagi mereka. Booming produksi shale oil AS menyebabkan pasokan minyak dunia melimpah.

Akibatnya, harga komoditas ini di pasar turun sangat tajam, lalu menggerus pendapatan negara-negara yang selama ini mengandalkan pada minyak, termasuk negara anggota OPEC. Nah, anjloknya harga minyak dunia itulah yang kemudian membuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin merevisi asumsi harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN-P 2016 yang sedang dibahas bersama DPR. Bahkan, setelah Sidang Kabinet Paripurna 7 April lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ada beberapa asumsi makro ekonomi yang akan diubah dalam APBN-P 2016. Salah satunya adalah asumsi harga ICP yang sebesar US$ 50 per barel. Dalam draf RAPBN-P 2016, asumsi harga ICP dipangkas menjadi US$ 35 per barel.

Antre mengisi bensin di SPBU: Kenaikan harga BBM merembet ke mana-mana.

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Namun melihat perkembangan harga minyak dunia yang bakal naik lagi, pemerintah kembali mengubah asumsi ICP menjadi US$ 40 per barel.

Foto: dahlan RP

HARGA PREMIUM DAN SOLAR Tentu saja, fluktuasi harga minyak dunia membuat otoritas minyak di sini harus mengutak-atik harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, sejak awal tahun lalu harga BBM sudah dilepas ke pasar. Artinya, kalau harga minyak dunia naik, maka secara otomatis harga BBM di dalam negeri ikut naik. Begitu sebaliknya.

Seperti diketahui, sejak 1 April lalu harga BBM jenis premium dan solar turun. Harga premium turun dari Rp 6.950 per liter menjadi Rp 6.450 per liter, sedangkan solar dari Rp 5.650 menjadi Rp 5.150. Penurunan harga kedua jenis BBM ini seiring turunnya harga minyak dunia. Saat itu, harga minyak dunia sudah berada di bawah US$ 40 per barel.

Setelah penurunan di awal April itu, tiga bulan berikutnya harga BBM dikaji kembali. Artinya, harga baru BBM bakal diputuskan pada 1 Juli atau lima hari menjelang Idul Fitri 2016. Membaca prediksi bahwa kemungkinan besar harga minyak dunia kembali naik, bukan tak mungkin harga BBM pada 1 Juli akan naik.

Tak hanya itu. Saat ini pemerintah dan parlemen juga sedang

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

melakukan pemangkasan terhadap sejumlah pos anggaran dalam RAPBN-P 2016. Nah, akibat pemangkasan ini, “Dampaknya harga BBM naik,” kata Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Senin pekan lalu.

Asal tahu saja, akibat pemangkasan anggaran itu subsidi untuk solar pun bakal dipotong. Pemerintah mengusulkan pemotongan dari Rp 1.000 per liter menjadi Rp 350 per liter. Artinya, sebesar Rp 650 per liter yang dipangkas. Tapi parlemen menghendaki Rp 500 per liter. Berapa pun pemotongan itu, harga jual eceran solar bersubsidi akan naik.

Darmin Nasution belum bisa memastikan, berapa kenaikan harga solar nantinya. Yang jelas, yang perlu disiapkan adalah dampak lanjutan jika harga BBM naik, lantaran inflasi juga akan ikut terpengaruh. “Bantalan sosial sudah kita siapkan untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata Darmin.

Tapi, celakanya, kenaikan itu beberapa hari menjelang Idul Fitri dan pergantian ajaran baru sekolah. Jadi, sudah bisa dibayangkan beban yang harus ditanggung masyarakat. Apalagi, biasanya, kenaikan harga BBM selalu diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok, barang-barang, transportasi, dan tentu saja inflasi. Setiap kenaikan inflasi berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat, terutama rakyat miskin.

Kalau inflasi naik, tentu saja akan menurunkan daya beli masyarakat. Padahal, dalam beberapa tahun ini, konsumsi domestik adalah salah satu penyumbang terbesar dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi.

Tekanan inflasi juga akan mendorong suku bunga kredit melonjak. Sebab, untuk memperoleh pendapatan, bank harus menaikkan biaya dananya atau cost of loanable fund (CoLF). Inilah yang akan mengerek bunga kredit modal kerja dan kredit investasi.

Kalau bunga kredit menjadi tinggi, para kreditur jelas akan meringis. Sebab, banyak kreditur dari para pengusaha yang takut meminjam ke perbankan. Dampaknya bisa memengaruhi roda bisnis yang digeluti pengusaha. Ujung-ujungnya, pertumbuhan ekonomi bakal melambat.

Begitulah, kenaikan harga BBM selalu merembet ke manamana. Mereka yang gajinya pas-pasan, seperti kalangan buruh dan kaum tak mampu, akan menanggung beban berat. Sebab, kenaikan harga BBM akan membuat mereka harus merogoh dompetnya lebih dalam lagi. Bayangkan dengan gaji hanya Rp3,1 juta, mereka harus membayar uang kontrakan, ongkos angkutan umum setiap hari, dan menghidupi istri dan anak-anaknya.

Lebih parah lagi, jika industri kolaps lantaran daya beli masyarakat berkurang. Bila ini terjadi, bayang-bayang PHK bisa jadi kenyataan.

Tak hanya buruh. Pebisnis kelas gurem atau sering disebut Usaha Kecil Menengah (UKM) juga terancam. Ekonom Indef, M Fadhil Hasan sempat menghitung, kenaikan harga BBM bakal meningkatkan biaya produksi sektor UKM sebesar 20% sampai 30%.

“Kalau tidak ada proteksi, berbahaya sekali. Pelan namun pasti, bisa mati kalau tidak tahan,” katanya.

Itulah sebabnya, sejumlah kalangan berpesan kepada pemerintah agar kenaikan harga BBM nanti dihitung secara cermat agar tidak terlalu membebani masyarakat. Namun melihat kecilnya penurunan harga BBM awal April lalu, diperkirakan kenaikan Juli nanti tidak terlalu besar. n

15

Rogoh Kocekmu Lebih Dalam Pengeluaran masyarakat untuk listrik bakal naik sampai tiga kali lipat dibanding saat masih menikmati subsidi.

P

TEKS Badrul

ara pelanggan listrik rumah tangga golongan subsidi 900 volt ampere (VA), bersiap-siaplah menerima tarif dasar listrik (TDL) baru. Sebab, PT PLN pada 1 Juli nanti akan mencabut subsidi listrik 900 VA. “Perubahan dan penyesuaiannya kami targetkan 1

Juli, mudah-mudahan,” ujar Sofyan Basir, Direktur Utama PLN usai menyaksikan penandatanganan financial closing PLTU Batang di Istana Merdeka, 9 Juni 2016. “Ada 18 juta rumah tangga pengguna listrik 900 VA yang akan mengalami penyesuaian.”

Awalnya, subsidi untuk pelanggan listrik 900 VA akan dicabut pada 1 Juni. Namun entah kenapa, keputusan itu kemudian ditunda. Padahal, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, semakin pencabutan subsidi ditunda, semakin besar pula anggaran yang harus ditanggung pemerintah.

Berdasarkan simulasi Kementerian ESDM, jika subsidi molor pada 1 Juli, pembengkakan anggaran mencapai Rp 20,65 triliun.

Jika semakin molor pada Agustus, pembengkakan mencapai Rp 21,91 triliun. Jika berlaku pada tahun depan, pembengkakannya melonjak menjadi Rp 25,35 triliun.

Dalam anggaran subsidi listrik yang sedang dibahas bersama parlemen, memang ada pembengkakan dari APBN 2016 sebesar Rp 38,39 triliun menjadi Rp 57,16 triliun pada RAPBN Perubahan 2016.

Berdasarkan hasil verifikasi PLN, dari 45 juta pelanggan 900 VA, terdapat 18 juta pelanggan yang tidak layak mendapatkan subsidi.

Artinya, ada 27 juta pelanggan listrik 900 VA dan jutaan pelanggan

Pembangunan pembangkit listrik: Sebanyak 18 juta pelanggan listrik 900 VA terkena penyesuaian.

16

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

sidi bagi listrik dengan daya 1.300 VA ke atas.

“Kami sangat menyayangkan sebetulnya program ini dikemas seperti sekarang. Mengapa pemerintah tidak langsung saja memutuskan penghapusan subsidi listrik? Kenapa harus pakai cara akal-akalan seperti ini?” kata Ferdinand.

Menurut dia, pemerintah seharusnya membuat program yang lebih jelas soal penghapusan subsidi agar tidak salah sasaran. “PLN bisa meneliti di setiap rumah, apakah pemohon layak mendapat subsidi atau tidak,” katanya.

PLN sendiri masih memberi kesempatan kepada para pelanggan listrik yang merasa benar-benar layak untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sebab, menurut Benny Marbun, pengeluaran masyarakat untuk listrik memang bakal naik sampai 3 kali lipat jika dibanding saat masih menikmati subsidi.

Foto: Riset

listrik 450 VA lainnya yang masih berhak memperoleh subsidi.

Pasca penertiban, para pelanggan 900 VA dimigrasi ke tarif nonsubsidi 1.300 VA. Artinya, jika sebelumnya pelanggan 900 VA membayar Rp 605/kWh, nanti harus membayar Rp 747/kWh. Nah, PLN pun memberikan layanan gratis bagi para pelanggan 900 VA yang ingin menambah daya listrik di rumahnya menjadi 1.300 VA. Layanan gratis ini berlaku sejak 15 Maret hingga 31 Desember 2016.

Pelaksanaan program tambah daya gratis dilakukan setelah penyesuaian data yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK) untuk rumah tangga miskin berdaya 900 VA selesai. Melalui program ini, PLN mengklaim memberikan kesempatan bagi konsumen untuk dapat menikmati listrik dengan daya lebih besar, sehingga bisa lebih bebas dan nyaman dalam menggunakan listrik untuk berbagai kebutuhan.

Hanya saja, Energy Watch Indonesia (EWI) mengingatkan pelanggan listrik 900 VA agar hati-hati menerima tawaran ini. Sebab, menurut Direktur EWI Ferdinand Hutahean, jika pelanggan 900 VA berpindah ke 1.300 VA, masyarakat tidak akan lagi menikmati subsidi listrik. Sebab PLN sudah menyatakan akan mencabut sub-

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

ORANG MISKIN BARU Terlepas dari nada kritis yang disampaikan EWI, menarik menyimak apa yang disampaikan Kementerian Perindustrian terkait rencana PLN mencabut subsidi listrik. Menurut Euis Saedah, Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian, kebijakan itu bakal memengaruhi IKM yang bergerak di bidang komponen otomotif.

“Listrik itu berkontribusi 10%-15% terhadap ongkos produksi IKM. Jadi, kalau bicara listrik, mereka yang paling akan merasakannya,” kata Euis, beberapa waktu lalu.

Ironisnya, rencana kenaikan semacam ini dilakukan di saat negeri ini sedang tertimpa banyak masalah, terutama di bidang ekonomi. Nilai tukar rupiah, misalnya, hingga kini masih menyedihkan.

Dan yang lebih parah lagi, pelambatan ekonomi telah menyebabkan banyak perusahaan di negeri ini yang terpaksa melakukan efisiensi.

Salah satu caranya adalah dengan mengurangi karyawan alias PHK. Ribuan buruh telah dipecat, dan yang lain menunggu giliran.

Dampak dari sana akhirnya mengalir pada kenaikan jumlah orang miskin. Apalagi, harga bahan bakar minyak (BBM) kemungkinan besar akan naik pada 1 Juli 2016 seiring kenaikan harga minyak mentah dunia.

Sudah bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dalam kondisi seperti itu, yakni lahirnya orang miskin baru di negeri ini. Hasil penelitian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia memperlihatkan, kebijakan menaikkan tarif listrik akan mendorong naiknya angka inflasi dan angka kemiskinan.

“Hitungan kami ada 3 sampai 5 juta yang akan jatuh ke kelompok rentan miskin,” ujar Riyanto dari LPEM UI dalam acara diskusi “Energi Kita” di Jakarta, tahun lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang atau 11,22% dari jumlah penduduk Indonesia.

Itu artinya, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah dibandingkan pada September 2014 ketika penduduk miskin berjumlah 27,73 juta jiwa atau 10,96% dari total jumlah penduduk.

Tak hanya dampak langsung, kenaikan tarif listrik akan menyebabkan dampak tak langsung karena tarif listrik jadi komponen produksi. Akibatnya, harga-harga akan naik dan inflasi akan kian melejit.

Hmm…. n

17

Bisnis Penerbangan

Ajakan Memboikot Lion Gara-gara kelebihan bagasi kargo, bagasi penumpang diturunkan. Kekecewaan melahirkan petisi. YLKI pun menyerukan boikot Lion Air Group.

L

TEKS Sri Wulandari Foto Dahlan RP, Riset

ion Air kesandung masalah lagi. Kali ini menimpa Wings Air, anak usahanya. Wings Air berulah dengan menurunkan penumpang dari pesawat yang telah memiliki tiket dengan alasan kelebihan muatan. Kasus pesawat dengan rute Rote Ndao ke

Kupang, dinilai oleh Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi sebagai pelanggaran berat.

Pernyataan YLKI itu disebabkan oleh kejadian yang menimpa penumpang Wings Air rute Rote Ndao-Kupang. Seorang penumpang bernama Taufiq, membuat petisi online atas kekecewaannya terhadap layanan maskapai anak usaha Lion Air tersebut. Hingga saat ini, petisi tersebut telah ditandatangani sebanyak 33.064 orang dari jumlah yang dibutuhkan 35.000.

Taufiq mengaku membuat petisi ini usai terjadi insiden ditinggalkannya bagasi penumpang.

Ternyata, untuk mengurangi beban pesawat, petugas menurunkan seluruh bawaan penumpang yang ada di bagasi.

Penumpang baru mengetahui hal itu setelah pesawat mendarat di Bandara El Tari Kupang. Yang membuat Taufiq dan penumpang lain tambah kesal, maskapai mempersilakan untuk mengambil barang-barang mereka pada keesokan harinya di

Seruan YLKI 1. Kemenhub harus punya nyali lebih besar untuk memberikan sanksi berat pada managemen Wings Air, tanpa kompromi. Publik sudah muak dengan akumulasi pelanggaran yang dilakukan Lion group; 2. Managemen Lion harus memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh penumpangnya baik kerugian materiil dan immateriil; 3. Agar konsumen untuk berfikir ulang menggunakan maskapai Lion sebagai moda transportasi udara. Jika perlu boikot Lion, gunakan moda transportasi udara lainnya yang lebih kredibel dan memanusiawikan penumpangnya. Dan tidak mengabaikan keselamatan penerbangan.

Pesawat Wings Air: Kelebihan muatan.

18

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Bisnis Penerbangan Bandara El Tari.

Menurutnya, Pilot In Command (PIC) memerintahkan untuk mengurangi beban pesawat tanpa diinformasikan kepada penumpang. Petisi ini nantinya akan ditunjukan kepada Presiden Joko Widodo, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

“Di antara kami ada satu penumpang yang tasnya berisi obat penyakit gula (injeksi) yang ikut tertinggal. Menurut penumpang tersebut saat di Rote dia telah menjelaskan ke petugas check in bahwa tas ini berisi obat gula darah dia dan tidak perlu masuk bagasi, tapi petugas tetap memaksa agar tas masuk bagasi,” tulis Taufiq.

MENGANCAM KELAMATAN PENUMPANG Menanggapi petisi itu, Public Relations Manager Lion Air Group, Andy M Saladin, mengaku maskapai Wings Air dengan tujuan Rote Ndao melalui Bandar Udara Lekunik menuju Kupang melalui Bandar Udara Internasional El Tari dengan nomor penerbangan IW 1936 pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 terpaksa tidak bisa mengangkut seluruh bagasi yang dibawa oleh penumpang pada saat itu.

Hal ini, lanjutnya, demi mengutamakan faktor serta aspek keselamatan dan keamanan penerbangan dan adanya beberapa hal yang menjadi catatan PIC, maka PIC memutuskan un-

tuk mengurangi muatan dari isi beban pesawat tersebut.

Terdapat sebanyak 41 Koli atau 283 kg barang penumpang yang tidak terangkut pada hari yang sama atau diturunkan dari pesawat dan telah diinformasikan ke penumpang. “Penurunan barang tersebut atas perintah dari PIC dan menurut informasi terdapat catatan yang menyebabkan beban berat pesawat harus dikurangi,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Andy, pada hari Kamis 9 Juni 2016, sebagian besar bagasi penumpang telah diantarkan langsung ke rumah penumpang masing-masing dan ada juga yang mengambil barangnya di bandara. “Kami pastikan bahwa seluruh penumpang telah menerima barangnya,” katanya.

Meski Lion sudah mengklarifikasi, YLKI malah menyerukan konsumen untuk memboikot Lion Air Group. Tulus mengatakan konsumen sebaiknya memilih maskapai lain yang lebih kredibel dan memperlakukan penumpang secara manusiawi serta tidak mengabaikan keselamatan penerbangan.

Kejadian yang menimpa penumpang Wings Air merupakan kecerobohan luar biasa yang dilakukan petugas darat maskapai tersebut.

Apa yang dilakukan Wings Air dengan menurunkan penumpang, jelas melanggar hak konsumen dan mengancam keselamatan seluruh penumpang pesawat. Seharusnya beban

Ini menunjukkan petugas ground handling Wings Air selain ceroboh, teledor juga tidak profesional. Tidak ada praktik penerbangan yang seperti itu di dunia manapun! pesawat sudah bisa dihitung sejak awal (flight plan) oleh load master atau bahkan pilot sejak proses check in. Load master inilah yang akan menghitung berapa berat penumpang, berapa berat bagasi, dan pengaturan bagasi.

Ketika load master sebagai unit yang sudah mengetahui beban pesawat harusnya menurunkan bagasi kargo daripada penumpang apabila diketahui kelebihan muatan.

“Karena prosedurnya, penumpang dan bagasi (barang penumpang) harus terbang dalam satu pesawat. Apalagi bagasi dari penumpang kategori connecting flight,” paparnya.

“Ini menunjukkan petugas ground handling Wings Air selain ceroboh, teledor juga tidak profesional. Tidak ada praktik penerbangan yang seperti itu di dunia manapun! Bukan penumpang sudah boarding di pesawat, kemudian penumpang disuruh turun, karena pesawat dinyatakan kelebihan beban.

Ini tindakan ngawur yang jelas mengancam dan membahayakan keselamatan penerbangan,” sambung dia.

Atas kejadian tersebut, YLKI meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersikap tegas terhadap perusahaan penerbangan yang kerap lalai tersebut. Kemenhub harus memberikan sanksi berat kepada manajemen karena kemuakan publik terhadap perusahaan itu sudah menumpuk. n

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

19

Bisnis Tarif sewa

Saling Ngotot Peritel dan Mal Harga sewa yang terus meningkat menyebabkan para penyewa hengkang.

TEKS Sri Wulandari Foto Erbhayu

P

eritel agaknya tengah menghadapi dilema ketika harus menggelar dagangannya di sejumlah pusat belanja (mal).

Betapa tidak, ini karena harga sewa mal semakin hari semakin melambung tinggi. Biaya sewa dan kenaikan biaya pelayanan operasional selalu mengalami kenaikan antara 10%-15% saban tahunnya.

Kenaikan itu memang relatif berbedabeda antara pusat belanja di tengah kota dengan di pinggiran kota, namun tetap saja kenaikan itu membuat sejumlah peritel mengeluh berkepanjangan.

Budiardjo Iduansjah, Chief Executive Officer Marco Group, perusahaan yang mengelola ritel perkakas rumah tangga ini bilang, bahwa kenaikan tarif service charge bisa dobel digit per tahunnya. “Kenaikan service charge untuk mal

bisa 20%-30% per tahun. Bahkan untuk penyewa yang sudah habis kontrak dan ingin memperpanjang kenaikannya bisa dua kali lipat,� katanya.

Lalu apa yang membuat harga sewa makin mahal? Menurut Lembaga konsultan properti, Jones Lang LaSalle (JLL), ini karena permintaan atas ruang sewa di pusat perbelanjaan atau mal semakin hari semakin meningkat, sementara pertambahan ruang sewa baru masih sedikit. Kondisi ini yang mendorong harga sewa di mal semakin mahal. Hasilnya, ada kenaikan harga sewa sebesar 1,3% di triwulan I-2016 bila dibanding triwulan IV-2015. Sementara tingkat okupansi pusat perbelanjaan saat ini sebesar 92%.

JLL membagi harga sewa mal dalam 3 kategori setiap meter persegi per bulan yakni upper dengan harga di kisaran Rp 600.000 - Rp 650.000, middle Rp 300.000 - Rp 350.000, dan middle low Rp 200.000 - Rp 250.000. Existing supply pusat belanja di Jakarta sebesar 2,72 juta meter persegi, dan potensi penambahan di tahun ini sebanyak 210.000 juta meter persegi. Sementara demand tahunan rata-rata sejak 2005 sampai 2015 yaitu

Salah satu mal di Jakarta: Permintaan tinggi, pertumbuhan rendah.

20

132.000 meter persegi.

Rupanya kenaikan sebesar itu tidak berlaku bagi pemilik pusat perbelanjaan kelas atas, PT Metropolitan Kentjana Tbk dan PT Plaza Indonesia Realty Tbk. Keduanya hanya memproyeksi kenaikan tarif sewa mal terbatas di bawah 15%.

Hal itu dilakukan menyusul tingkat konsumsi masyarakat yang belum pulih seiring dengan laju ekonomi yang masih melambat.

Husin Widjajakusuma, Presiden Direktur Metropolitan Kentjana, mengatakan kenaikan tarif sewa pusat perbelanjaan tahun ini hanya diberlakukan untuk penyewa atau tenant yang memperpanjang masa kontrak.

Metro Kencana memiliki tiga pusat perbelanjaan di bilangan Pondok Indah, yakni Pondok Indah Mall 1, Pondok Indah Mall 2, dan Street Gallery. Sejak tahun lalu, mal ini mulai menggunakan denominasi rupiah dalam menentukan tarif sewa untuk mengikuti ketentuan Bank Indonesia. Di luar biaya servis, tarif sewa rata-rata yang dipatok mencapai Rp 450.000 hingga Rp1 juta. Per Maret 2016, pendapatan Metro Kencana dari sewa pusat perbelanjaan mencapai Rp 177,32 miliar, tumbuh 13,62% secara tahunan.

Sementara Plaza Indonesia tidak berani menaikkan harga sewa terlalu tinggi karena perekonomian tahun lalu tidak begitu bagus. Chief Operating Officer Plaza Indonesia, Mia Egron mengatakan sepanjang tahun ini perseroan hanya menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 6,3%, dari realisasi pendapatan pada 2015 sebesar Rp 1,64 triliun. Tahun ini, hanya diproyeksikan tingkat okupansi Plaza Indonesia Shopping Center minimal bisa stabil seperti pencapaian tahun lalu di angka 95,22%.

Tarif sewa yang ditransaksikan Plaza Indonesia dengan para penyewa rata-rata mencapai US$ 64 atau Rp 852.416 (kurs Rp 13.319) per m2 setiap bulannya.

Angka ini tidak termasuk biaya servis.

Tarif sewa di Plaza Indonesia tercatat lebih tinggi dari rata-rata tarif sewa pusat perbelanjaan kelas atas yang mencapai Rp 827.474 per m2. Per Maret 2016, pendapatan Plaza Indonesia dari sewa pusat perbelanjaan mencapai Rp 212 miliar, tumbuh 12,37% secara tahunan. n

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Bisnis BPJS Ketenagakerjaan

B

PJS Ketenagakerjaan ketiban rejeki. Sebanyak 46.846 pegawai PT Djarum menyatakan diri menjadi anggota BPJS. Djarum pun mendaftarkan seluruh pekerjanya atas empat program BPJS Ketenagakerjaan sekaligus. Antara lain: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Kata Agus Susanto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, pegawai Djarum ini mulai terdaftar sejak Mei 2016. “Diharapkan dengan kepesertaan ini akan menciptakan ketenangan dalam bekerja dan meningkatkan produktivitas,� ujar Agus. Hal ini melengkapi kepesertaan PT Djarum yang sebelumnya, telah mendaftarkan karyawan harian dan bulanannya pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus.

Asal tahu saja, Djarum bersama sejumlah perusahaan rokok di Kudus awalnya enggan mengikutkan karyawannya pada program perlindungan. Sejak zaman PT Jamsostek mereka menolak mengikuti program dan memilih membuat program tandingan yang dikelola koperasi karyawan perusahaan rokok Kudus. Program BPJS Ketenagakerjaan yang digadang-gadang sebagai program negara yang harus dipatuhi dan dijalankan dengan baik karena merupakan amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 2, kenyataannya masih banyak perusahaan yang menunda menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Tentu saja ada alasan. Sebab, bagi para pengusaha kehadiran BPJS Ketenagakerjaan ini justru menjadi beban tambahan.

Dari 8% iuran BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar karyawan, 5% di antaranya dibebankan kepada perusahaan.

Padahal, saat ini perusahaan juga harus menanggung iuran program jaminan hari tua, kematian, dan jaminan kecelakaan kerja sebesar 14,24% - 16,74% dari gaji karyawan. Itu belum termasuk kewajiban menanggung iuran BPJS Kesehatan, pajak penghasilan (PPh) karyawan, dan lain sebagainya.

Tak hanya bagi pemberi kerja, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi ancaman serius bagi industri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Ada kekhawatiran, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan akan menggerus pasar DPLK. Kekhawatiran DPLK semakin bertambah jika iuran BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan 8%. Soalnya, tak cuma program Jaminan Hari Tua (JHT) yang bakal terancam, melainkan juga program pensiun

Buruh pabrik rokok Djarum.

Ketiban Rezeki Djarum Djarum mendaftarkan 46,8 ribu karyawannya ikut BPJS Ketenagakerjaan.

TEKS Sri Wulandari Foto Dok. Review

untuk kompensasi pesangon (PPUKP).

Toh, meski demikian langkah BPJS Ketenagakerjaan tetap saja melaju. Sejumah perusahaan tetap dibidik agar ikut program ini. Untuk tahun ini saja, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan keuntungan dari hasil investasi (return of investment/ ROI) mencapai 9,4%, naik dari tahun lalu yang mencapai 8,76%. Saat ini, hingga April 2016, jumlah peserta program BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 19,5 juta peserta atau 89,1% dari target jumlah peserta ta-

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

hun ini yang dipatok 21,9 juta peserta.

Nantinya, dana yang tertampung oleh BPJS Ketenagakerjaan digunakan ke dalam beberapa instrumen investasi untuk mengelola dana investasi. Kata Agus, surat utang menjadi instrumen investasi yang paling besar dimanfaatkan, dengan porsi sekitar 56%. Jika dirinci, dana kelolaan tersebut kini ditampung dalam Surat Berharga Negara (SBN) dengan porsi 48%, deposito 15%, saham 20%, reksadana 8% dan 1% di investasi langsung. n

21

Profil

Di tangannya masa depan bisnis fashion H&M disematkan.

Hasilnya, dia mampu mengembangbiakkan bisnis ini hingga ke mancanegara, termasuk ke Indonesia.

TEKS Sri Wulandari foto Riset

Karl-Johan Persson, CEO H&M

Pengelola Warisan Keluarga

22

reviewweekly reviewweekly 4241Tahun TahunV V| 20-26 | 13-19 Juni Juni 2016 2016

Profil

B

eruntunglah Karl-Johan Persson. Dia lahir dari keluarga yang turun temurun kaya raya. Stefan Persson, ayahnya adalah pengusaha pemilik kerajaan bisnis ritel, H&M di Eropa. Sang ayah mewariskan kekayaannya kepada dirinya dan dua saudaranya yang lain, Karl Charlotte Soderstrom dan Thomas Persson.

Kini Johan mengantongi kekayaaan sebesar USS$ 2,7 miliar dan namanya masuk dalam jajaran 10 anak muda terkaya di dunia versi majalah Forbes. Dalam setahun, dia mengantongi pendapatan sebesar US$ 3 juta atau setara Rp 39 miliar.

Dia didaulat sebagai Chief Executive Officer (CEO) H&M dan tak bisa mengelak takdirnya untuk tetap memikirkan perusahaan warisan keluarga ini.

H&M adalah perusahaan ritel asal Swedia yang merupakan gabungan dua perusahaan Aparel Eropa yaitu Hennes dan Mauritz Widforss. Proses merger ini dilakukan oleh sang kakek pada tahun 1968. Ritel H&M yang bermarkas di Stockholm, Swedia, telah tersebar di mancanegara dan memiliki cabang di 57 negara. H&M terus berusaha memperluas pasar internasional dengan membuka toko pertama di Turki dan Israel pada tahun 2010, dan dilanjutkan dengan memasuki pasar Kroasia dan Rumania di tahun 2011. Jumlah gerainya pun tidak kurang dari 3.500 unit yang mempekerjakan sebanyak 132.000 orang dari seluruh penjuru dunia, termasuk ada di Indonesia sejak 2013.

Johan melihat Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial dengan 250 juta penduduk. “Indonesia salah stau negara terbesar di dunia, ini sangat menarik. Di negara ini, ekonominya tumbuh, fashion tinggi, kami melihat banyak mode yang berbeda di sini dan kami menawarkan fashion untuk semua orang. Saya pikir ini kolaborasi yang baik antara konsumen Indonesia dan apa yang ditawarkan H&M,” ujarnya.

H&M menerima pendapatan yang meningkat dua kali lipat sejak 2006. Pada November tahun lalu saja, pemasukan Hennes & Mauritz mencapai US$ 18,3 miliar atau sekitar Rp 183 triliun. Tak heran, bila hasil dari keuntungan tersebut telah menobatkan perusahaan ini sebagai pengecer fashion terbesar kedua setelah Inditex di Spanyol.

HIDUP SEDERHANA Di tangan Johan yang lahir pada 25 Maret 1975 inilah terletak masa depan H&M. Pria yang kini berusia 40 tahun ini menamatkan pendidikannya pada 2000 lalu di European Business School, London, dengan mengambil jurusan bisnis dan ekonomi. Selepas kuliah, dia tercatat sebagai anggota pengawas H&M di Denmark, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat.

Saat itu, dia dipercaya memegang jabatan CEO H&M untuk jaringan di Eropa.

Di masa itu pula, dia sudah mengantongi sekitar 12,13 juta saham H&M kelas B. Dia sempat memainkan peranan di bagian operasional H&M mulai tahun 2005. Dia pun ditunjuk menjabat kepala Ekspansi, Pengembangan Bisnis, dan Merek H&M global. Johan masuk dalam jajaran direksi H&M pada 2006. Tiga tahun kemudian, dia didaulat menjadi CEO H&M. Meski bekerja di perusahaan keluarga, Johan tidak lantas memegang jabatan strategis H&M begitu saja.

Diakui pria yang hobi bermain tenis ini, dia tak langsung diterima masuk dalam jajaran manajemen perusahaan keluarganya. Dia mempelajari aplikasi seluk beluk bisnis justru saat membeli perusahaan yang bergerak di bidang events ma-

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

nagement pada 2001. Johan tak mau menyebutkan berapa nilai akuisisi yang harus dibayarkan olehnya. Yang pasti, perusahaan itu kemudian tumbuh berkembang menjadi perusahaan events management terbesar di Skandinavia yang kemudian dijual oleh Persson ke MCI tahun 2007 lalu.

Ketika H&M ada di tangannya, Johan benar-benar membuat H&M makin berkibar. Dia mempertahankan merek H&M sebagai produk fashion yang modern dan bercitarasa tinggi.

Dia pun rajin menggandeng sederet pesohor dan disainer dunia. Tujuannya agar merek H&M tetap berada di segmen menengah atas alias premium. Tak hanya itu, dia juga melakukan sederet ekspansi. Dengan ekspansi yang mencapai 10%-15% dan dengan 57 negara yang sudah tercapai, H&M masih terus berambisi mencari negara atau sasaran baru. Menurut Johan, pengembangan H&M secara global akan lebih luas lagi setiap tahunnya.

Meski terlahir kaya raya, Johan mengaku tidak pernah dibesarkan dengan kehidupan mewah. Dia dan saudara-saudaranya diberikan uang jajan per minggu dan dilarang hidup berlebihan. Hidup sederhana terus dijalankan Johan. Bahkan hingga saat ini, Johan membeli pakaian di H&M dengan diskon 25%, sama dengan yang diberikan pada para karyawannya.

Dalam mengelola bisnisnya, Johan selalu menciptakan inovasi produk. Seperti tahun lalu, misalnya H&M meluncurkan sebuah usaha baru untuk mempromosikan produksi daur ulang. Johan mengatakan, H&M Swedia, meluncurkan lini jins yang mengandung kapas daur ulang, dan menawarkan hadiah tahunan sebesar US$1,16 juta (atau sekitar Rp 1,6 triliun) bagi para orang-orang yang bisa menciptakan teknik-teknik terbaru mendaur ulang pakaian. “Hadiah tersebut membantu kami untuk menemukan teknologi baru yang dapat mendaur ulang serat dengan kualitas tidak berubah,” begitu alasan dia.

Johan juga mendukung penuh H&M Conscious Foundation, yayasan nirlaba global yang dibentuk oleh oleh ayahnya.

Belum lama berselang yayasan ini meluncurkan gagasannya berupa Global Change Award untuk memberikan tantangan untuk inovasi di industri mode. Johan menyebutkan ajang ini adalah yang pertama kalinya dilakukan untuk mencari ide terobosan baru yang melindungi sumber daya alam bumi dengan menutup siklus (closing the loop) untuk fashion.

“Kami ingin mengatalisis gagasan hijau, kini pertanyaan yang diajukan bukan lagi seputar warna terbaru dalam berbusana, namun hal inovatif apa yang dapat menutup siklus perusakan alam tersebut,” ujarnya. n

23

Lihat, raba, terawang sebagai upaya deteksi awal melihat uang palsu. Waspada, uang palsu biasanya banyak beredar menjelang Lebaran.

TEKS Dita Pertiwi Foto Riset

24

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Uang palsu dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.

L

ebaran sebentar lagi dan uang palsu harus mulai diwaspadai. Sebab, bukan apa-apa, biasanya menjelang Lebaran dan pemilu, uang palsu banyak bermunculan.

Pengumuman ini bukan untuk menakut-nakuti.

Kalau tak percaya lihat saja data yang dipegang Bank Indonesia (BI). BI mencatat, hingga akhir Mei 2016 ditemukan pada setiap sejuta lembar uang yang beredar, ada lima lembar uang palsu. Tren uang palsu bahkan terus melonjak sejak 2014 ke 2015.

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI, Suhaedi mengatakan di 2014 rasio uang palsu sebanyak sembilan lembar di setiap satu juta lembar. Melonjak di 2015 menjadi 21 lembar dalam satu juta lembar uang kertas. “Dan saat ini, hingga Mei 2016, sudah terdapat lima lembar uang palsu dalam satu juta lembar uang. Temuan tersebut sebanyak 50%-nya berdasarkan laporan masyarakat,� kata Suhaedi dalam acara Media Briefing di Gedung BI Jakarta, dua pekan lalu.

Belakangan, aparat keamanan semakin gencar melakukan penangkapan terhadap pembuat dan pengedar uang palsu. Ada yang tertangkap di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Dan, yang agak bikin heboh ditangkap seorang tentara berpangkat kolonel.

Adalah Kolonel Agus Listiwarno, perwira menengah TNI yang berurusan dengan hukum karena diduga mengedarkan uang palsu. Bersama rekannya warga sipil Mamat Rohimat, Agus ditangkap di lapangan parkir Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Jakarta Timur, Selasa 7 Juni 2016 siang. Uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 3.000 lembar diamankan polisi.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mujiyono, peredaran uang palsu kian mengancam, karena wujudnya yang sangat mirip. Kalaupun ada perbedaan, hanya terletak pada

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Profil Negara Inggris

dolar palsu

25

Mencetak uang palsu

harga yang relatif murah. “Uang palsu biasanya dijual jauh lebih murah dibandingkan uang asli. Bahkan, selisihnya bisa mencapai setengah harga. Maka jangan cepat percaya kalau ada yang menawarkan seperti itu. Seharusnya laporkan saja,� kata Mujiyono.

KIAN CANGGIH Memang, aparat wajib melakukan penindakan atas tindak pidana yang terjadi. Namun kepada masyarakat pun agaknya layak ditekankan perlunya meningkatkan kewaspadaan.

Pasalnya, dengan dugaan pelaku menggunakan ca-

26

ra-cara yang lebih canggih dalam membuat uang palsu, metode 3 D (dilihat, diraba, dan diterawang) yang selama ini gencar disosialisasikan sebagai upaya deteksi awal uang palsu, dilkhawatirkan tidak lagi cukup untuk mengantisipasi aksi busuk pelaku.

Apalagi, bukan hanya pembuatan uang palsu yang kian canggih. Kasubdit Kejahatan Mata uang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri Komisaris Besar Agus Irianto juga menyebutkan, kini modus peredaran rupiah palsu pun kian beragam.

Paling tidak, terdeteksi ada delapan modus peredaran uang palsu yang sering dilakukan oleh komplotan pelaku. Antara lain, berbelanja barang atau melakukan pembayaran dengan memakai uang palsu.

Agus mengungkapkan pula, berdasarkan jenis kejadian ada dua modus peredaran uang palsu. Pertama, berdasarkan locus delicti (tempat kejadian). Didapati, sambung dia, peredaran uang palsu banyak terjadi di Pulau Jawa termasuk di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Pemilihan lokasi tersebut oleh pelaku, menurut Agus, bisa jadi lantaran peredaran uang kartal di daerah-daerah tersebut memang relatif lebih besar. “Lokasi peredarannya terpusat di tempat-tempat yang orangnya tak peduli uang asli atau palsu. Misalnya di pedagang kaki lima,� katanya.

Modus kedua peredaran uang palsu berdasarkan jenis kejadian adalah terkait tempus delicti atau berdasarkan waktu kejadian. Di mana uang palsu biasanya diedarkan pada malam hari. Hal itu diyakini seiring dengan menurunnya konsentrasi sasaran aksi kejahatan dan penglihatan yang juga lebih terbatas.

Walau kabar adanya upaya peredaran uang palsu tengah santer berkembang di sejumlah wilayah di Tanah Air, sejatinya menurut otoritas tren peredaran sendiri

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

sempat mengalami penurunan pada 2014, namun kemudian melonjak lagi di tahun 2015.

Kalau diteliti, rasio peredaran uang palsu di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan juga Inggris. Di ketahui, uang palsu yang beredar di Amerika Serikat memiliki rasio 100 lembar per 1 juta bilyet.

Sementara itu, di negara Uni Eropa, mata uang euro memiliki rasio uang palsu beredar sebanyak 43 lembar per 1 juta bilyet. Sedangkan poundsterling memiliki rasio peredaran uang palsu sebanyak 143 lembar per 1 juta bilyet.

Memang bak telah menjadi rahasia umum, sejak beberapa periode pemerintahan berselang, peredaran uang palsu di Tanah Air kerap memperlihatkan peningkatan menjelang puasa dan lebaran. Boleh jadi, hal itu seiring dengan tingginya perputaran uang, khususnya dalam bentuk tunai, terkait pemenuhan kebutuhan perayaan hari besar keagamanaan.

Tapi itu barulah faktor dugaan sementara. Sebab di era reformasi, peredaran uang palsu juga kerap disebut-sebut meningkat saat anak negeri menggelar rangkaian proses pemilu. Baik pemilu yang bertaraf nasional maupun lokal.

Walau memang, hal itu belum bisa dibuktikan secara transparan di atas kertas. Pasalnya, catatan BI justru tidak menemukan pola khusus terkait peredaran uang palsu saat jelang pelaksanaan pesta demokrasi. Jika pada 2003 BI menemukan ada 24.656 lembar uang palsu dan di 2004 jumlah temuan meningkat menjadi 42.498 lembar, jelang Pemilu 2009 temuan uang palsu malah menurun.

BI membeberkan, pada 2008 ditemukan 86.552 lembar uang palsu. Sedangkan di tahun politik 2009 jumlahnya justru turun menjadi 79.846 lembar. Nah jika begitu, apa kiranya motif sesungguhnya peredaran uang palsu di Tanah Air? Semoga, tidak terkait dengan kebutuhan kelompok yang lebih besar atas ketersediaan uang. n

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Wow, Sampai Rp 16 Triliun Awal 2015 negeri ini dibuat geger. Ini lantaran polisi berhasil menangkap Asep Abdul Fathi alias Ebeh (pencetak uang), Tohir (pemodal) serta Musa Suhi dan Mad Mahdi (pengedar).

Mereka ditangkap karena akan mengedarkan uang palsu dalam 13 jenis mata uang dengan total Rp 16 triliun!

Pengungkapan oleh jajaran aparat berwajib tersebut dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu mulai 25 Februari 2015 hingga akhir Maret 2015. Uang palsu berhasil diungkap dari Jawa Barat. Namun diketahui, selama ini mereka acap menggelar aksinya di wilayah Bogor, Jawa Barat, dan Tangerang Selatan, Banten.

Barang bukti yang disita dari tangan para tersangka itu berupa 800 lembar menyerupai uang kertas pecahan US$ 1.000 (setara Rp 1.030.240.00), 100 lembar mirip uang kertas pecahan 10 ribu dolar Singapura (Rp 9.735.000.000), 91 lembar uang pecahan 1.000 Malaya and British Borneo. Ada juga, 100 lembar menyerupai pecahan 10 ribu Malaya and British Borneo, 96 lembar uang kertas pecahan 20 Kanada atau setara (Rp 19.889.280) Selain itu, penyidik juga menyita 9 lembar menyerupai uang kertas pecahan 1 juta Canada (Rp 93.231.000.000), 2 lembar uang kertas pecahan 100 dolar Brunei Darussalam, 6 lembar uang 1.000 mirip mata uang Dejavasche Bank Duized Gulden, 1.117 pecahan Euro 1.000.000 (Rp 15.967.515.000.000), selembar uang pecahan 1.000.000 mirip dollar Hongkong (Rp 1.710.100.000).

Bersamaan dengan itu ditemukan pula selembar pecahan 1000 Duetsche Bundes Bank palsu (Rp 7.172.270), selembar uang kertas palsu pecahan 500 Duetsche Bundes Bank (Rp 3.586.135) dan 10 lembar uang palsu pecahan USD 1.000.000 (Rp 132.370.000.000). Jadi jika dirupiahkan, total uang palsu itu mencapai 16.205.621.987.685. Wow....

Jumlah peredaran uang palsu di Tanah Air sesungguhnya memang tergolong fantastis. Apalagi, hanya berselang sebulan silam setelah peristiwa di atas, aparat keamanan juga berhasil menggagalkan serangkaian aksi peredaran uang palsu senilai Rp 17,4 miliar. Ketika itu, menurut penjelasan aparat, uang tak bernilai itu sedianya akan ditebar mulai dari kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, hingga mancanegara.

Uang palsu tersebut diketahui dicetak dalam pecahan dolar AS dan euro.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mujiyono mengatakan, selain hendak mengedarkan uang palsu itu di Kemayoran, Jakarta Pusat, pelaku juga berencana mengirimkan sebagian ke Singapura untuk kemudian diedarkan ke negara-negara lainnya, seperti Suriah. n

27

Pasar tradisional

Pasar Tradisional Lokasi Paling Empuk Sejumlah lokasi kerap menjadi sasaran empuk sindikat pengedar uang palsu.

TEKS Dita Pertiwi Foto dahlan RP, Riset

N

urhayati, pedagang pakaian di sebuah pasar tradisional, Depok, Jawa Barat, mengaku sangat kesal dengan aksi pelaku peredaran uang palsu.

Sebab tidak saja merugikan secara material, aksi kriminal itu juga meresahkan.

Perempuan berusia 30-an tahun itu mengaku pernah dua kali menemukan uang palsu di antara rupiah yang dibayarkan pelanggannya. Dan antara kejadian pertama dan kedua terjadi hanya dalam selang waktu dua bulan. “Kedua uang palsu yang saya terima berupa rupiah pecahan Rp 100.000,” tuturnya.

Menurut Nurhayati, kualitas uang palsu yang didapatnya pertama dan kedua sangat berbeda. Uang palsu pertama, sambung dia, sangat mirip dengan uang asli.

Sedangkan yang kedua, memiliki perbedaan warna, yakni agak pudar.

28

“Selain itu, kalau uang itu ditekuk, susah untuk menjadi kusut. Dan lagi, tidak ada garis-garis di dekat angka 100.000-nya,” katanya.

Adanya uang palsu di antara uang-uang hasilnya berjualan, menurut Nurhayati, baru disadari setelah dirinya menghitung semua hasil penjualan. “Saat itu kios saya sedang diserbu pembeli. Nah saking ramainya, saya tidak sempat memeriksa uang pembayaran pakaian yang diberikan oleh para pembeli,” kisahnya tentang temuan uang palsu pada Februari 2014.

Kejadian kedua menimpa Nurhayati awal Maret di tahun yang sama. Dia berkisah, ketika itu kiosnya kedatangan seorang laki-laki yang menawar celana pendek.

Harga celana itu Rp 15.000, tapi lelaki itu membayarnya dengan uang Rp 100.000. “Waktu itu bapak saya yang menerima, duit masuk kantong saja, enggak diperiksa

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

sama dia,” akunya.

Peristiwa serupa juga dialami Upik, pedagang pakaian perempuan di Pasar Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta. Pelaku mengedarkan uang palsu dengan modus membayar dagangan Upik yang saat itu juga tengah sibuk melayani pelanggan.

“Saya tidak sempat mengecek satu per satu uang yang diterima dari pembeli. Tapi saya tahu orangnya (pelaku) ibu-ibu, belanja Rp 700.000 dan di antara uang yang dibayarkan dia menyelipkan tiga lembar Rp 50.000,” beber perempuan berhijab itu.

Upik baru menyadari dirinya menjadi korban sindikat pengedar uang palsu saat menyetorkan hasil jualan ke bank. Oleh pegawai teller ketiga lembar uang Rp 50.000-an itu dikembalikan dengan keterangan uang palsu.

Pada Januari 2014, Upik menuturkan, rekannya sesama pedagang yang berjualan tak jauh dari kiosnya di Pasar Jati Baru, Tanah Abang, juga menerima pembayaran dengan uang palsu pecahan Rp 100.000. “Lagi musim pemilu juga kali, ya,” celotehnya.

LOKET KA Bertolak dari sejumlah contoh itu, agaknya bisa dikatakan bahwa pelaku peredaran uang palsu tergolong gemar menjadikan pedagang di pasar tradisional sebagai sasaran empuk. Namun selain itu, rupanya mereka juga acap beraksi di stasiun kereta api.

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Setidaknya hal itu diungkapkan Obsetter Administration Stasiun Depok yang tak disebut identitasnya.

Menurut dia, dalam dua bulan pihaknya pernah dua kali kebobolan uang palsu.

Uang palsu pecahan Rp 100.000 ditemukan pihaknya pada Februari 2014. Dan sebulan kemudian, petugas loket menjumpai satu lembar uang palsu berbentuk pecahan Rp 20.000.

“Memanfaatkan” keramaian, menurut dia, pelaku pengedar uang palsu berbaur dalam antrean calon penumpang Commuter Line, di pagi hari, di jam berangkat kerja. Walau sesungguhnya setiap loket stasiun telah dilengkapi dengan alat pendeteksi uang, sambung dia, antrean yang mengular acap membuat petugas tidak sempat untuk mendeteksi uang dari setiap pelanggan KA. Selain pasar dan loket kereta api, pengedar uang palsu juga gemar menyasar SPBU. Diketahui, model transaksi di SPBU acap dilakukan dengan cara transaksi tunai. Padahal, perputaran uang di SPBU relatif cepat.

Saking tingginya kuantitas transaksi, nyaris tidak ada operator SPBU yang melakukan pendeteksian dini terhadap keaslian uang.

Jadi boleh dibilang, selain kualitas pemalsuan yang kian baik karena dilakukan dengan cara yang lebih canggih, ada faktor x yang mendorong maraknya peredaran uang palsu di tengah masyarakat di Tanah Air. Yakni, menurunnya tingkat kewaspadaan dalam situasi khusus, misalnya pedagang saat transaksi di areal bisnisnya sedang ramai, atau rendahnya kesadaran untuk mengupgrade teknologi pendeteksi.

Tidak ada kata lain yang patut disampaikan, selain waspadalah demi meminimalisir aksi pemalsu uang. Ya, tak kalau sedia payung sebelum hujan! n

uang palsu di pasar

29

MAKRO Impor garam

7 Samurai Pemakan Garam

garam berbulan-bulan dan harganya Rp 275. Padahal biaya mereka Rp 600,” katanya.

Sementara pemerintah telah menetapkan harga garam lokal kualitas 1 (K-1) sebesar Rp 750 per kg, K-2 seharga Rp 550 per kg, dan K-3 dipatok Rp 400 per kg.

Sejatinya, sejak Desember tahun lalu, Susi telah menyebut mafia importir garam. “Petani garam susah terus karena ada ‘5 dan 7 samurai’. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian harus membuat penjelasan siapa mereka itu,” katanya, di depan anggota Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Mengenaskan, tentu saja. Lebih mengenaskan lagi, lantaran Menteri Perdagangan Thomas Lembong telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Permendag Nomor 125.M-DAG/PER/12/2005 yang diterbitkan 29 Desember 2015 dan mulai berlaku 1 April 2016 ini, sejatinya merupakan revisi dari Permendag Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012.

Ada beberapa poin dari Permendag ini yang merugikan pe-

Menteri Susi kembali menyoroti masalah besarnya impor garam. Pemerintah kurang serius mengurus garam nasional?

S

TEKS Lucky Benyamin Foto Dok. review

usi Pudjiastuti merasa sedih dan malu.

Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga merasa heran mengapa lautan Indonesia yang terpanjang nomor dua di dunia, tapi masih saja mengimpor garam. Bahkan, sampai 80% garam harus didatangkan dari luar negeri.

“Kan sedih, malu,” kata Susi ketika mengunjungi pegaraman Desa Bipolo, Kupang, NTT, Minggu (12/6). Susi lantas mengatakan kepada masyarakat petambak garam di Desa Bipolo untuk bekerja keras meningkatkan produksi garam rakyat.

Dari ucapan Susi terlihat bahwa pemerintah memang kurang serius mengurus garam nasional. Kurang seriusnya pemerintah mengelola produksi garam dalam negeri bisa terlihat dari besarnya impor garam. Setiap tahun, Indonesia membutuhkan 3,3 juta ton garam. Sebanyak 1,8 juta ton garam kebutuhan konsumsi dipasok dari produsen lokal, sedangkan garam industri harus diimpor yang besarnya mencapai 1,5 juta ton. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak bibir pantai yang bisa dimanfaatkan untuk ladang garam.

Susi pernah mengungkapkan bahwa keuntungan para importir garam memang besar, bisa mencapai 200%. “Untungnya 200% kayak jualan narkoba. Jadi ketagihan mereka. Ketagihan akhirnya tidak mau stop impor,” katanya.

Susi menunjukkan hitungannya. “Mereka beli dari luar Rp 500, jualnya Rp 1.500 di sini, masih untung Rp 1.000. Kalau 1 juta ton, sudah berapa untungnya? Makanya petani kita miskin terus, ada 35 ribu petani garam, kalau satu keluarga punya lima orang, yang kena 150 ribu orang,” ungkapnya.

Hal yang menyedihkan, para importir tetap saja impor ketika petani sedang panen. Akibatnya, harga garam petani jatuh karena stok melimpah. “Apa tidak kasihan, mereka jemur

30

Petani garam: Permendag matikan sentra produksi garam.

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

MAKRO Impor garam tani. Sebut saja soal tidak adanya kewajiban bagi importir untuk menyerap garam produksi rakyat. Padahal sebelumnya, importir garam konsumsi wajib menyerap garam rakyat dengan prosentase minimal 50% dari total produksi. Kedua, tidak ada harga pembelian pemerintah (HPP). Dan ketiga, tidak ada periode pembatasan waktu impor.

Menurut Ketua Aliansi Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (AAPGRI) Jakfar Sodikin, beleid itu bakal membuat penyerapan garam rakyat semakin menurun. Sebab pengusaha jelas lebih memilih garam impor. “Bisa turun hingga separuh,” ujarnya.

Padahal, menurut Jakfar, untuk saat ini saja, sudah banyak yang membeli garam rakyat di bawah HPP, yaitu Rp 750 per kg untuk kualitas satu dan Rp 550 per kg untuk kualitas dua.

Penolakan juga dilontarkan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara). “Terbitnya aturan ini menomorduakan garam rakyat dengan mengutamakan importir garam, baik untuk konsumsi maupun industri. Ini jelas aturan yang akan mematikan sentra-sentra produksi garam nasional,” kata Abdul Halim,

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Sekretaris Jenderal Kiara.

Abdul Halim lebih menyorot soal perbedaan kebijakan antara Kementerin Perdagangan (Kemendag) dan Kemeterian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang justru memilih mengedepankan pengembangan produksi garam rakyat dan membatasi impor garam, baik untuk industri maupun konsumsi.

“Lagi-lagi kita dipertontonkan oleh tidak kompaknya kementerian/lembaga negara menjalankan mandat dari Presiden Jokowi, terkait cita-cita kedaulatan garam nasional. Bahkan aturan yang diterbitkan bertentangan,” ungkap Halim.

Wewenang Kemenperin Dihapus Sejatinya selama ini, kewenangan dalam hal pengelolaan garam terbagi ke empat kementerian dan lembaga. KKP bertugas meningkatkan mutu garam rakyat, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertugas mendata jumlah produksi garam nasional dan memberikan rekomendasi impor, dan Kemendag bertugas mengeluarkan izin impor garam.

Sedangkan BUMN PT Garam, diberi tugas memproduksi dan menyerap garam rakyat.

Nah, di dalam Permendag 125/2015, rekomendasi untuk impor garam industri yang menjadi kewenangan Kemenperin dihapus.

Toh, pihak Kemenperin menyatakan bakal tetap melakukan pengawasan terhadap importasi garam yang dilakukan oleh industri. “Potensi penyimpangan pasti ada. Oleh karena itu, kami tetap mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan,” kata Haris Munandar, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kemenperin.

Penyimpangan yang berpotensi terjadi, tak lain pengalihan fungsi garam impor untuk kebutuhan industri dijadikan garam konsumsi. Kualitas yang tinggi dari garam impor jadi penyebab.

Menurut Haris, pihak Kemenperin akan memeriksa dengan seksama laporan penggunaan garam bahan baku industri, agar tetap sesuai dengan impor yang dilakukan. Kemenperin bakal menggandeng kementerian dan instansi lain untuk pengawasan. Yakni Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Nanti kami akan ajukan dan meminta Kemenko Perekonomian mengeluarkan peraturannya,” katanya.

Kalaupun masih ada peluang menyelamatkan garam rakyat, tak lain terbukanya peluang bagi KKP untuk menghentikan impor garam untuk kebutuhan konsumsi. “Di Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan No 125/2015, Menteri Kelautan dan Perikanan bisa menghentikan praktik impor garam meski hanya sebatas garam konsumsi,” kata Abdul Halim.

Hal itu dibenarkan Karyanto Suprih, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, yang menyatakan bahwa impor garam konsumsi memerlukan rekomendasi dari kementerian teknis. Serta hanya bisa dilakukan oleh BUMN yang bergerak di bidang pergaraman.

Lalu bagaimana dengan KKP? Riyanto Basuki, Direktur Jasa Kelautan Direktorat Pengelolaan Ruang Laut KKP mengatakan, dalam Permendag yang baru memang tidak terdapat satupun ketentuan yang melibatkan lintas kementerian, seperti dalam Permendag sebelumnya.

Padahal, lanjutnya, keterlibatan lintas kementerian mutlak diperlukan untuk mengontrol impor garam. Hal itu untuk melindungi petani garam. Apalagi pemerintah sedang fokus mempertahankan swasembada garam yang sudah dicapai sejak 2013. n

31

Bisnis Organisasi

Kisruh di Kopi Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia sedang menghadapi masalah berat. Sejumlah pengurus daerah hengkang dan membentuk organisasi tandingan.

TEKS Lucky Benyamin Foto Dahlan RP

D

iam-diam saat ini sedang terjadi kisruh di tubuh Asosiasi Eksportir Indonesia (AEKI). Bahkan, sudah berujung pada perpecahan.

Soalnya, beberapa daerah yang dimotori AEKI Jawa Timur sudah membentuk Gabungan AEKI (GAEKI).

Puncak perseteruan di AEKI mulai terlihat saat organisasi yang dulu sangat dikenal ini menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (RU) ke-8 lima tahun si-

lam. Saat itu, sejumlah pengurus AEKI daerah ke luar dari ruang rapat. Mereka kecewa terhadap kinerja pengurus pusat.

Kekisruhan tidak berhenti sampai di situ. Kekisruhan berlanjut pada RUA AEKI ke-9 yang digelar di Jakarta 10-11 Maret lalu. Penyebabnya, RUA menerima laporan pertanggungjawaban pengurus pusat masa bakti 2010-2015.

Nah, saat laporan pertanggungjawaban dibacakan pengurus masa bakti 2010-2015, sejumlah peserta langsung

meninggalkan ruang sidang dan kembali ke daerah masing-masing sebelum perhelatan selesai. Bahkan, beberapa anggota dari daerah sudah tidak lagi tampak pasca diterimanya laporan pertanggungjawaban pengurus pusat.

Awal kisruh ini dimulai ketika sejumlah pengurus AEKI di daerah kecewa terhadap pengurus pusat lantaran organisasi ini sudah sekian lama tidak berkembang alias mandeg.

Situasi diperparah dengan murkanya Menteri Perdagangan (waktu itu) Mari Elka Pangestu terhadap AEKI. Semua bermula dari upaya Ketua Umum DPP AEKI Hasan Wijaya yang mengumpulkan sejumlah asosiasi sektor pertanian, lalu menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencabut pengenaan PPh 22 kepada pedagang pengumpul.

Kalau Mari marah, tentu wajar saja.

Pasalnya, dalam struktur organisasi AEKI, Mendag bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian memang didapuk sebagai pembina. Itulah sebabnya, manuver Hasan yang tanpa

Petani panen kopi: Pemerintah bertanggung jawab menyatukan kembali.

32

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Bisnis Organisasi berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan Mari dinilai banyak kalangan sebagai ‘langkah lancang’.

Masalah lain yang cukup krusial, Mari beranggapan RUA ke-8 melanggar AD/ART AEKI. Juga terdapat sejumlah pasal dalam AD AEKI yang ditolak Kementerian Perdagangan karena dianggap menyimpang dari visi dan misi organisasi. Untuk itu, lewat surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Deddy Saleh, Mendag menegur pengurus. Mereka juga diminta menyelenggarakan RUA ulang dengan agenda tunggal, memilih kepengurusan.

Sayangnya, bukannya menuruti permintaan pemerintah, Suyanto Husein selaku ketua umum terpilih justru menyatakan Mendag tidak berwenang dalam menentukan kebijakan AEKI. Tentu saja Mari kian marah. Sejak itulah Kementerian Perdagangan tidak lagi mengakui kepengurusan AEKI. Persoalan tidak berhenti di situ. Puncaknya, Mari mencabut SK yang mewajibkan anggota AEKI menyetor iuran Rp 30 per kg kopi yang diekspor ke organisasi. Padahal, kutipan ekspor itulah yang selama ini menjadi aliran darah bagi AEKI, baik di pusat maupun di daerah.

Akibatnya sangat serius. AEKI yang pada 1990an eksis sebagai organisasi yang berwibawa dan menjadi mitra utama pemerintah dalam berbagai perundingan internasional, langsung limbung. Tanpa sumber pemasukan, praktis organisasi ini berjalan hanya makan dengan tabungan saja. Kini, kabarnya, di pundi-pundi AEKI tinggal Rp 200 juta saja. Padahal, dulu duit belasan bahkan puluhan miliaran rupiah mengendap di kas mereka. Dengan fulus berlimpah inilah AEKI membiayai berbagai program kegiatannya. Termasuk bermacam perundingan kopi di ranah internasional, pameran-pameran kopi nasional dan internasional, pembinaan petani, dan lainnya.

ADA 8 JUTA JIWA Sebagai komoditas ekspor, kopi memang tidak lagi se-moncer masa silam. Di kalangan komoditas pertanian, kopi kini menduduki posisi keempat penghasil devisa terbesar setelah minyak sawit, karet, dan kakao.

Data 2015 menyebutkan luas perkebunan kopi Indonesia sekitar 1,24 juta hektar. Jumlah itu terdiri atas 933.000 hektar perkebunan robusta dan 307.000 hektar perkebunan arabika. Lebih dari 92% dari total perkebunan dibudidaya-

kan para petani skala kecil, dengan luas lahan kurang dari 2 hektar. Jumlah petani yang terlibat mencapai 1,92 juta kepala keluarga (KK). Jika diasumsikan tiap keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan dua anak, maka artinya ada sekitar 8 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada kopi.

Dengan peta seperti ini, pemerintah memang tidak bisa main-main dengan kopi. Bukan saja karena kopi adalah salah satu komoditas penghasil devisa, tapi karena ada sekitar 8 juta jiwa yang terlibat di sana. “Tidak bisa tidak, pemerintah harus kembali cawe-cawe secara aktif dalam urusan perkopian nasional,” kata seorang pengusaha kopi.

Langkah itu bisa dimulai dengan membenahi organisasi para eksportir dan produsen kopi. Membiarkan benang kusut terus membelit AEKI dan GAEKI jelas bukan langkah bijak. Artinya, pemerintah tidak boleh berpangku tangan.

Sebagai penyelenggara negara, Pemerintah tidak boleh duduk manis, menonton ‘pertarungan’ AEKI-GAEKI yang bisa jadi tidak berkesudahan.

Pemerintah harus punya mitra yang jelas dalam mengembangkan dan memanfaatkan kopi bagi kepentingan petani dan perekonomian nasional secara maksimal. “Rekonsiliasi AEKI-GAEKI tentu langkah ideal,” tambah si pengusaha.

Sayangnya, mereka yang hengkang dari AEKI dan mendirikan GAEKI keba-

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

nyakan eksportir handal. Mereka berasal dari Jawa Timur, Lampung, dan Medan.

Sebaliknya, anggota yang tertap bertahan di AEKI banyak yang sudah tidak aktif.

Fakta lain yang tidak kalah pentingnya adalah, memburuknya hubungan AEKI dengan Kementerian Perdagangan sebagai pembina sekaligus regulator. Ini jelas fakta penting yang tidak boleh diabaikan begitu saja.

Runyamnya hubungan asosiasi pengusaha dan penguasa jelas perkara teramat serius. Betul, angin demokrasi yang berhembus memang tidak lagi menempatkan pemerintah sebagai pusat segalanya.

Peran pemerintah kini lebih banyak sebagai fasilitator. Tapi, lagi-lagi, dalam banyak hal pemerintah tetap saja masih vital.

Pada saat yang sama, dalam usianya yang masih seumur jagung, GAEKI justru sudah bergandeng mesra bersama pemerintah menembus barikade ekspor kopi ke Jepang karena dituding mengandung carbaryl, residu kimia pada biji kopi. GAEKI juga yang ditunjuk mendampingi pemerintah pada ICO. Bukan hanya dengan Kementerian Perdagangan, organisasi baru ini juga banyak memberi masukan kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian.

Apa pun alasannya, pemerintah harus bisa menyatukan kembali organisasi yang sudah terpecah ini. Sebab, bukan apa-apa, di sana ada keterlibatan jutaan petani kopi. n

33

Bisnis Tunjangan keagamaan

Buruh pabrik: Tak harus menunggu masa kerja tiga bulan agar dapat THR.

Musim THR Telah Tiba Pemerintah membuat aturan baru soal Tunjangan Hari Raya (THR). Mereka yang baru berkerja sebulan sudah berhak menerimanya.

TEKS Lucky Benyamin Foto Dahlan RP

L

ebaran sebentar lagi. Bagi umat Islam, Lebaran menjadi hari yang ditunggu. Di hari itulah mereka berkesempatan saling meminta maaf atas kesalahan selama ini. Dan, tentu saja yang tak mungkin dilewatkan adalah di hari itu semua menjadi serba baru. Dari makanan, rumah yang dibersihkan dan dihias hingga putra-putri yang minta dibelikan pakaian baru.

Tentu saja, semua itu memerlukan

34

biaya ekstra. Nah, karena sudah menjadi budaya tahunan, hampir semua perkantoran menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada karyawannya. Tidak seperti sebelumnya, tahun ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan keputusan menggembirakan. Mereka yang baru bekerja sebulan berhak mendapatkan THR. “Dalam peraturan baru, pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan, kini

berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya yang besarannya dihitung secara proporsional dengan masa kerja,� kata Muhammad Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja.

Aturan baru yang dimaksud Hanif adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang diundangkan dan mulai berlaku pada 8 Maret 2016.

Di situ ditulis, pekerja dengan masa kerja sebulan berhak mendapatkan THR. Sementara mengenai besarannya, menggunakan perhitungan proporsional, yakni upah sebulan dibagi dua belas bulan, kemudian dikalikan masa kerja.

Permenaker 6/2016 merupakan beleid turunan dari Peraturan Pemerintah No 78/2015 tentang Pengupahan. Permen ini secara resmi menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

Menurut Hanif, berdasarkan per-

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Bisnis Tunjangan keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja Bersama (PKB), di mana ternyata lebih baik dan lebih besar dari ketentuan Permen 6/2016, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja dan buruh harus dilakukan berdasarkan pada PP atau PKB tersebut.

aturan yang baru itu, pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

Dan yang lebih penting lagi, ketentuan berlaku bagi semua pekerja yang memilki hubungan kerja, baik berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Berdasarkan aturan yang lama, besaran THR yang diterima oleh pekerja yang masa kerjanya tiga bulan dihitung secara proporsional. Sedangkan mereka yang bermasa kerja 12 bulan menerima THR satu bulan upah.

THR keagamaan merupaan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja dan buruh atau keluarganya, menjelang Hari Raya Keagamaan. Dibayarkan selambatlambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

Sementara bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR keagamaan

BUKAN RUANG PUBLIK Haiyati Rumondang, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kemenakertrans, mengatakan bahwa pemberian THR dihitung secara proporsional melalui komponen masa kerja, penghitungan masa kerja tahunan, dan besaran upah bulanan. Sama seperti aturan sebelumnya, aturan baru juga mengatur tentang sanksi denda dan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memberikan THR. Seperti apa sanksi yang diberlakukan? Berdasarkan Permen 6/2016, sanksi denda sebesar 5%, ancaman pemberian teguran tertulis, hingga pencabutan izin usaha.

Namun, menurut Timboel Siregar, peneliti jaminan sosial, norma sanksi dalam Permen 6/2016, yang menetapkan sanksi denda sebesar 5%, dan ancaman pemberian teguran tertulis hingga pencabutan ijin usaha, tidaklah cukup membuat para pengusaha ‘nakal’ secara suka rela menjalankan kewajibannya.

“Penegakkan hukum dalam pembayaran THR kepada pekerja membu-

tuhkan tindakan riil terhadap pengusaha yang tidak patuh,” kata Timboel.

Apalagi pada praktiknya, sanksi penutupan hingga pencabutan izin usaha tidak mudah direalisasikan. Sebab pencabutan izin memerlukan koordinasi antara instansi. Dan masing-masing instansi berpotensi memiliki kepentingan masing-masing.

Hal senada disampaikan Muhammad Hafidz, peneliti Constitutional Labor Research and Consulting. Dia meragukan pemerintah bakal bisa secara tegas memberi hukuman ketika terjadi pelanggaran atas pembayaran THR. Oleh sebab itulah, menurutnya, Permen terbaru harusnya mengatur secara khusus penanganan tindak pelanggaran pemberian THR. Tentu dengan pertimbangan utama, tanpa harus menciderai hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Sebab selama ini, aturan yang dibuat pemerintah selalu berpotensi membuka ruang konflik antara buruh dengan pengusaha.

“Buruh selalu dikondisikan untuk menuntut dan menggugat. Begitu mereka lakukan hingga pemogokan, justru yang buruh dapatkan bukan hak yang ia minta, tetapi malah PHK,” tegas Hafidz.

Masukan yang harus menjadi pertimbangan bagi Menteri Hanif dan jajarannya, serta pihak terkait. Agar THR tak lagi jadi persoalan yang muncul setiap tahun. n

Bersalaman dalam suasana Idul Fitri: Memerlukan biaya ekstra.

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

35

Keuangan Akuisisi

Ini Dia Bank Banten

Sandiaga tercatat sebagai pemilik 7.463.500.000 saham Bank Pundi 67,85% Bank Pundi. Artinya, Sandiaga berhak membeli 24.584.769.000 saham baru.

Tapi, seperti dikatakan Lungguk Gultom, Direktur PT Bank Pundi Indonesia, Recapital Securities akan mengalihkan HMETD-nya kepada BGD. Jika penawaran saham barun yang akan berlangsung 12 – 22 Agustus itu berlangsung mulus, maka Pemprov Banten akan menguasai sekitar 51,77% saham Bank Pundi. Sementara kepemilikan Sandiaga di bank swasta tersebut terdelusi menjadi 16,08 %.

Pada dasarnya, langkah akuisisi Bank Pundi oleh Pemprov Banten patut mendapat acungan jempol. Sebab, tanpa harus dipaksa oleh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemilik Bank Pundi mampu meningkatkan permodalannya dari Rp 2 triliun saat ini menjadi hampir Rp 2,66 triliun lebih. “Daripada harus merger dengan lain, itu pasti akan lebih merepotkan,� ujar seorang analis pasar modal.

Kendati belum resmi diambil Pemprov Banten, nama Bank Pundi Indonesia telah berubah menjadi Bank Banten. Mengapa buru-buru?

C

TEKS Bastaman Foto Riset

ita-cita Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memiliki bank, akhirnya tercapai juga. Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Bank Pundi Indonesia Tbk, yang digelar dua pekan lalu, menyetujui bahwa nama bank milik pengusaha Sandiaga Uno ini berubah menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten.

Selintas, memang, terlihat aneh. Soalnya, keputusan akuisisi Bank Pundi oleh PT Banten Global Development (BGD), yang tak lain milik Pemprov Banten, baru akan diputuskan dalam RUPS yang akan berlangsung 11 Juli depan. Lagi pula, kasus dugaan suap terkait pendirian BPD Banten saat ini akan digelar di Pengadilan Tipikor Serang.

Lantas, kenapa bisa begitu? Inilah yang menjadi pertanyaan awam. Tapi ada yang menduga, Sandiaga Uno sedang membutuhkan dana besar untuk ikut dalam Pemilu Gubernur DKI 2017. Oleh sebab itu, penjualan Bank Pundi ditargetkan sudah rampung sebelum Pemilu digelar. Bukan hanya Bank Pundi Indonesia, kabarnya, Sandiaga juga bakal melepas beberapa perusahaan lainnya.

Namun, terlepas dari keanehan tadi, untuk memuluskan masuknya Pemprov Banten, Bank Pundi berencana melepas saham baru (rights issue). Rencananya, saham baru yang akan dilepas mencapai 35.422.343.324 saham dengan harga penawaran Rp 18,35 per saham. Artinya, melalui rights issue ini perusahaan berharap bisa meraup dana segar sekitar Rp 650 miliar dari para pemegang sahamnya.

Dalam pengumuman yang dirilis Rabu pekan lalu disebutkan, setiap 1.000 saham biasa berhak atas 3.294 hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), dan setiap satu HMETD dapat membeli 1 saham baru. Saat ini, lewat PT Recapital Securities,

36

Bank Pundi: Was-was menunggu pemilik baru.

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Keuangan Akuisisi Tidak hanya itu, masuknya Pemprov Banten juga akan membawa dampak positif pada kinerja saham Bank Pundi yang beredar di masyarakat. Kendati, kalau tak mau hartanya terdeluasi, mereka mesti menyiapkan modal tambahan. Sekedar informasi, selain Recapital, saham Bank Pundi dikuasai oleh IF Service Nederlands BV (13,34%), Pershing LLC (10,71%) serta masyarakat (0,08%).

MEMBAWA ANGIN SEGAR Selama ini, saham Bank Pundi memang dikenal sebagai saham ngorok. Pada akhir pekan lalu, bank berkode BEKS itu ditransaksikan pada harga Rp 70 per saham. Nah, dengan masuknya Pemprov Banten, diharapkan saham Bank Pundi akan kembali menggeliat sebagai saham perbankan yang patut diperhitungkan oleh para investor.

Itu sangat mungkin terjadi karena, dengan menerbitkan saham baru, struktur keuangan serta permodalan bank menjadi

lebih kuat. Makanya, tidak mengherankan kalau bank yang memiliki 47 kantor cabang utama dan 115 kantor cabang pembantu ini akan segera bangkit. Tidak seperti sekarang, penampilan Bank Pundi amat memilukan.

Suramnya bisnis Bank Pundi tampak pada laporan keuangan triwulan I – 2016. Bank yang fokus pada pembiayaan usaha kecil ini membukukan kerugian Rp 80 miliar atau tumbuh 33% dibandingkan periode yang sama 2015. Dari neraca itu pula terlihat bahwa kenaikan kerugian tersebut akibat penurunan bunga bersih sebesar 74,45%. Sementara biaya operasional hanya turun sebesar 37,09%.

Kondisi seperti itulah, menurut Lungguk, yang akan dibenahi oleh Pemprov Banten sebagai pemilik baru. Tidak hanya itu, Pemprov Banten juga akan mengubah fokus bisnis Bank Pundi setelah namanya menjadi BPD Banten. “Bank ini akan menjadi bank mikro dan komersial,� ujar Lungguk. Bank Banten, lanjutnya, juga akan membentuk unit usaha syariah dengan menggandeng Bank Jabar.

Namun, untuk menyulap Bank Pundi menjadi BPD bukanlah pekerjaan mudah. Maklum, Bank Pundi bukan bank yang patut dibanggakan. Ini bisa dilihat dari tingginya kredit bermasalah (NPL) yang sudah mencapai 6,32% (gross) atau sudah di atas ambang batas yang ditetapkan BI. Rasio kecukupan modalnya (CAR) juga terus tergerus hingga tinggal 8,01% atau sedikit di atas ketentuan BI. Jadi, memang, bank yang pernah masuk pengawasan BI ini belum cukup sehat. Tapi, jika Bank Pundi jadi diambil Pemprov Banten, ini merupakan angin segar bagi para pemegang saham.

Paling tidak, bank ini akan mengelola dana APBD Pemprov Banten yang tahun ini mencapai Rp 8,9 triliun. Jelas, ini bisa menekan biaya dana karena dana APBD biasanya disimpan dalam giro yang berbunga murah.

Bank Pundi juga tak bakal kesulitan mencari pasar. Maklum, provinsi ini mempekerjakan 51.000 PNS yang bisa menjadi pasar kredit tanpa agunan (KTA). Dus, risikonya juga rendah karena akan langsung dipotong dari gaji. Pendek kata, banyak keuntungan yang akan diperoleh Bank Pundi jika benar-benar diambil Pemprov Banten.

Tapi, memang, Pemprov Banten belum menjadi pemilik yang sah. Sebab, GDB yang menjadi perwakilan Pemprov Banten di bank tersebut masih harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Selain itu ada beberapa hal yang masih mengganjal, termasuk dugaan suap pembentukan Bank Banten yang melibatkan bekas Direktur Utama GDB dan beberapa anggota DPRD Banten. n

Kinerja Bank Pundi Indonesia (Rp triliun)

Aset DPK Kredit Laba bersih NIM NPL (gross) CAR LDR

Des 2013 Des 2014 Des 2015 Maret 2016 9,00 9,04 5,97 5,62 7,63 7,55 5,12 4,50 6,55 6,41 4,13 3,70 96,27 (120,36) (331,16) (80,16) 13,04% 9,65% 6,11% 3,04% 6,75% 6,94% 5,94% 6,32% 11,43% 10,05% 8,02% 8,01% 88,46% 86,11% 80,77% —

Sumber: Riset

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

37

Keuangan Dana pensiun

Obat Pusing yang Bikin Pening OJK akhirnya memangkas kewajiban investasi di SBN jadi separuhnya. Tapi, mengapa pelaku IKNB masih tetap mengeluh?

TEKS Bastaman Foto Erbhayu

K

eluhan pelaku industri keuangan non bank (IKNB) akhirnya mendapat tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah selama lima bulan dibuat pusing oleh Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/ PJOK.05/2016, para pengelola INKB patut lega. Sebab, mereka sekarang terhindar dari kewajiban menanamkan 20% 30% dana kelolaannya di surat berharga

negara (SBN).

Untuk mengurangi rasa pusing para pengelola IKNB, OJK bakal memangkas porsi kewajiban minimum investasi di SBN menjadi hanya 10% - 15%. Tapi, sebagai gantinya, mereka wajib membeli obligasi terbitan badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan daerah (BUMD) yang bergerak di bidang infrastruktur (lihat tabel).

Sebenarnya, bukan semata-mata

pelaku IKNB menolak POJK No. 1/ PJOK.05/2016. Tapi lebih karena mereka kesulitan mendapatkan SBN di pasar perdana. Maklum, dalam setiap lelang yang digelar oleh Kementerian Keuangan, INKB selalu kalah bersaing dari peserta lain, seperti perbankan, manajer investasi, maupun investor asing.

Betul, IKNB masih bisa memburu SBN di pasar sekunder. Masalahnya, harga SBN di pasar sekunder cenderung lebih tinggi ketimbang di pasar perdana. Bagi pelaku IKNB yang berkantung pas-pasan, jelas masalah harga menjadi kendala dalam memenuhi ketentuan investasi di SBN. “Ternyata banyak pelaku IKNB yang kesusahan,� ujar Edi Setiadi, Deputi Komisioner Pengawas IKNB I OJK. Kendati batas minimum telah diturunkan, bukan berarti kepeningan para

Proyek infrastruktur: Peraturannya membuat IKNB kesusahan

38

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Keuangan Dana pensiun

Porsi Investasi IKNB di SBN dan Obligasi BUMN/BUMD IKNB Aturan LAMA Rancangan aturan baru di SBN SBN Obligasi BUMN/BUMD Asuransi jiwa Asuransi umum dan reasuransi Lembaga penjaminan Dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Kesehatan Sumber: OJK

30% 20% 20% 30% 50% *) 30% **) 30%

*) dari total dana sosial

pengelola IKNB berkurang. Sama sekali tidak. Sebab, kewajiban menginvestasikan 10% - 15% dananya di obligasi BUMN atau BUMD ternyata menjadi beban baru bagi pelaku IKNB seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun.

“Pemangkasan memang bagus, tapi kalau pengalihannya ke instrumen yang tidak likuid, ya susah juga,” ujar Debie Wijaya, Direktur PT Asuransi Central Asia.

KURANG ENCER Memang, obligasi BUMN atau BUMD tidak selikuid SBN. Padahal, perusahaan asuransi dan dana pensiun juga memiliki

15% 10% 10% 15% 25% 15% 15%

15% 10% 10% 15% 25% 15% 15%

**) dari total investasi

kewajiban kepada peserta. Jadi, menurut Irfan Humaidi, Kepala Departemen Komunikasi dan Humas BPJS Kesehatan, dalam penempatan dana, segala sesuatunya harus disesuaikan dengan kepentingan nasabah. “Kami setiap hari harus mebayar klaim. Kalau tidak memiliki dana cukup, kami bisa keteteran,” ujar Irfan.

Jangan lupa juga, selama ini banyak proyek infrastruktur menuai masalah, terutama dalam hal pembebasan lahan. Nah, jika proyek sampai macet atau terhenti, maka kemampuan BUMN atau BUMD dalam memenuhi kewajibannya jadi berkurang. Itu sebabnya, sebagai

pengelola dana peserta, perusahaan asuransi maupun dapen tetap harus selektif dalam memilih keranjang investasi.

Kewajiban investasi di SBN dan BUMN/BUMD infrastruktur tak lain agar IKNB bisa urun modal pada proyek infrastruktur yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apalagi dana yang dikelola IKNB saat ini ditaksir mencapai Rp 1000 triliun. Dengan dana sebesar itu, kemampuan IKNB untuk menyerap SBN dan obligasi BUMN/BUMD infrastruktur memang sangat potensial.

Kondisi tersebut sudah terbukti di berbagai belahan dunia. Di beberapa negara, perusahaan asuransi dan dapen kebanyakan menginvestasikan dananya di capital market. Bahkan, kabarnya, di Amerika 100% dana asuransi diputar di pasar modal dalam bentuk saham dan obligasi. “Tidak ada yang dalam bentuk deposito bank,” ungkap Edie.

Cuma, memang, Indonesia tidak bisa disamakan dengan dengan Amerika yang tingkat resiko investasinya relatif rendah. Infrastuktur pasar modal di negeri Abang Sam juga sudah terkenal sangat maju. Itu sebabnya, Kendati kini hasil bunga deposito lebih kecil dari obligasi, IKNB tetap lebih menyaman menempatkan dana kelolaannya di bank. n

Upaya Mengangkat Pamor DPLK Kesadaran masyarakat dan perusahaan untuk ikut dalam program pensiun tampaknya masih rendah. Buktinya, hingga kuartal I - 2016, total kekayaan yang dikelola oleh penyelenggara dana pensiun baru mencapai Rp 220 triliun lebih. Jika dibandingkan dengan aset industri asuransi yang sudah di atas Rp 800 triliun, angka itu memang tak seberapa.

Itu sebabnya, untuk meningatkan daya tarik dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), OJK berencana memperluas manfaat program pensiun. Kelak, selain manfaat dana pensiun, DPLK dimungkinkan memberikan manfaat lainnya kepada para peserta. Mulai dari pinjaman untuk pendidikan, perumahan, hingga manfaat ibadah haji atau umroh.

Selain perluasan manfaat program pensiun, kabarnya, OJK juga akan mengatur besaran komisi pengelolaan dana di DPLK. Nantinya, besaran fee akan disesuaikan aset masing-masing DPLK. Untuk DPLK beraset di bawah Rp 700 miliar, besaran fee-nya sekitar 0,5% per tahun. Lalu, DPLK beraset Rp 700 miliar – Rp 2,5 triliun, hanya boleh memungut komisi 0,7%. Sedangkan DPLK yang memiliki aset di atas Rp 2,5 triliun, besaran fee-nya 0,9%.

Dengan perluasan mafaat dana pensiun dan fee tadi diharapkan masyarakat dan perusahaan akan semakin tertarik ikut program pensiun. Persaingan tidak seimbang antara DPLK kakap dengan DPLK kecil juga bisa diminalisir. Maka-

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

nya, Nur Hasan Kurniawan, Wakil Ketua Perkumpulan DPLK menyambut gembira rencana itu. “Semakin cepat aturan itu diterbitkan, tentu makin baik,” ujarnya. n

39

Keuangan Valas

Tergantung “Yes” Atau “No” Sentimen positif penundaan kenaikan suku bunga The Fed tenggelam oleh isu Brexit. Tapi Gubernur BI optimistis, rupiah bakal mendekati Rp 13.000 di akhir tahun.

TEKS Bastaman Foto Riset

A

pa yang terjadi, memang, tak sepenuhnya seperti yang diharapkan. Semula, pelaku pasar sangat berharap keputusan Federal Open Market Committee (FOMC) untuk menunda kenaikan suku bunga The Fed bisa mengerek nilai tukar rupiah. Tapi yang terjadi ti-

40

dak seperti itu. Sepanjang pekan kemarin, mata uang RI justru melemah 0,49% dari Rp 13.285 menjadi Rp 13.350 per dolar.

Tidak adanya dampak penundaan kenaikan suku bunga The Fed, sebenarnya tak lepas dari pengaruh negatif yang disemburkan British Exit (Brexit). Seperti diketahui, 23 Juni ini Inggris akan

menggelar jejak pendapat (referendum) untuk menentukan apakah negara Ratu Elizabeth II itu akan tetap berada di Uni Eropa atau ke luar dari kawasan tersebut. Peristiwa ini, tentu, bakal menjadi momen penting yang tidak bisa dilewatkan begitu saja.

Maklum, dampak hasil jejak pendapat tersebut akan terasa kemana-mana. Inggris sendiri terancam bakal kehilangan statusnya sebagai pusat keuangan global dunia bila Brexit ke luar sebagai pemenang.

Soalnya, perusahaan berbasis di Inggris akan kehilangan hak-hak passporting. Mereka tidak bebas lagi membuka kantor di 28 negara anggota Uni Eropa. “Dari semua skenario yang ada, kami tidak melihat hal yang positif tentang Brexit,” ujar Christine Lagarde, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF).

Celakanya, jejak pendapat yang dilakukan beberapa lembaga survey memperlihatkan bahwa sebagian besar warga Inggris menginginkan negaranya ke luar dari pasar tunggal Eropa. Sebuah jejak pendapat yang dilakukan ORB Interna-

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Keuangan Valas

sional, Jum’at pekan lalu, menunjukan bahwa sekitar 53% warga Inggris mendukung Brexit. Sementara sisanya memilih untuk tetap bersama Uni Eropa.

Itu sebabnya, seraya menanti hasil referendum, sejak pekan lalu para investor mulai melakukan antisipasi. Salah satunya adalah dengan membeli dolar.

Tapi bukan hanya pemilik uang yang melakukan itu. Isu Brexit, seperti dikatakan Janet Yellen, Gubernur The Fed, pun menjadi salah satu pertimbangan FOMC untuk tetap mempertahankan suku bunga The Fed di level 0,25% - 0,50%.

Jadi, faktor Brexitlah yang memicu penguatan dolar terhadap global currency, yang akhirnya berimbas pada rupiah.

Kebetulan, Kamis pekan lalu, Rapat Dewan Gubernur BI kembali memangkas suku bungan acuannya. BI rate, misalnya, dipangkas 25 basis poin menjadi 6,5%. Sedang 7-days reserve repo rate turun 25 basis poin jadi 5,25%.

Reny Eka Putri, analis pasar uang Bank Mandiri, juga punya pandangan seperti itu. Menurutnya, penundaan ke-

naikan suku bunga The Fed tenggelam oleh isu Brexit. Sukses penjualan euro bond serta surplus neraca perdagangan di bulan Mei, hanya mampu menahan pelemahan rupiah. “Apalagi BI rate kembali dipangkas,” ujarnya.

Bisa mendekati Rp 13.000 Makanya, Reny dan sejumlah analis memperkirakan pekan ini rupiah masih akan bergejolak. Namun, menurut perhitungan Reny, kalau pun rupiah melemah, penurunannya tidak akan terlalu besar.

Sebab, ya itu tadi, dari dalam negeri ada sejumlah sentimen positif yang mampu menopang rupiah. Termasuk rencana penerbitan samurai bond.

Yang dikhawatirkan para analis justru kondisi yang terbentuk setelah jejak pendapat di Inggris. Sebab, di bulan Juli depan petinggi The Fed akan kembali menggelar pertemuan. Sebagian pelaku pasar yakin, dengan data perekonomian Amerika yang membaik, kenaikan suku bunga The Fed akan direalisasikan pada bulan Juli dan September depan ma-

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

sing-masing sebesar 0,25%.

Apalagi, dalam FOMC pekan lalu, Yelen kembali sesumbar akan terus mengerek suku bunganya hingga 3% sampai 2018. Makanya, wajar jika Putu Agus Pransuamitra memperkirakan rupiah masih berpotensi melemah. “Sentimen yang mempengaruhi rupiah masih tetap The Fed,” ujar analis PT Monex Investindo Future ini.

Tapi lain lagi penglihatan Reny. Menurutnya, peluang rupiah untuk menguat masih ada. Paling tidak, tandatanda itu terbayang dari hasil FOMC. Pertumbuhan perekonomian Amerika, misalnya, dipangkas dari 2,2% menjadi 2%. The Fed pun mengindikasikan hanya bakal mengerek suku bunganya 3 kali sampai 2018, bukan empat kali. Target kenaikan suku bunga The Fed pun dipangkas dari semula 3,3% menjadi 3% sampai akhir 2018.

Pendapat nan optimis juga dikumandangkan oleh Agus Martowardojo, Gubernur BI ini. Menurutnya, pelemahan rupiah saat ini masih dalam taraf aman.

Maksudnya, kurs yang menari di kisaran Rp 13.500 masih cukup bagus untuk dipakai berbisnis. Agus pun berjanji, BI akan selalu berada di pasar untuk menjaga rupiah agar tidak bergerak ekstrem.

Dan satu hal perlu dicatat, BI memperkirakan rupiah bisa menguat mendekati Rp 13.000 per dolar sampai akhir tahun. Kurs tersebut jauh lebih tinggi dari perkiraan BI sebelumnya, yakni di kisaran Rp 13.500 – Rp 13.800 per dolar.

“Karena sebelumnya kami tidak memperhitungkan dana yang akan masuk karena program tax amnesty,” ujarnya.

Jadi aman? Entahlah. Yang jelas, Juniman, ekonom Maybank, punya perhitungan yang sama dengan Agus. Ia memperkirakan rupiah akan menguat ke level Rp 13.000 – Rp 13.300 bila program tax amnesty berjalan sukses. Cadangan devisa juga diperkirakan akan meningkat dari US$ 103,6 miliar saat ini menjadi US$ 110 milai di akhir 2016.

David Sumual, ekonom BCA, juga punya pendapat yang sama. Setelah melalui proses naik turun, David yakin akhirnya kurs rupiah akan melaju mendekati Rp 13.000. Hanya saja david mengingatkan, rupiah yang terlalu kuat justru bisa berdampak buruk terhadap ekspor. “Apalagi banyak negara pesaing yang ingin mata uangnya lemah,” ujarnya.

Tapi, mungkinkah optimisme Gubernur BI dan sejumlah ekonom manjadi kenyataan? Ini yang masih harus ditunggu. n

41

Pasar Modal IHSG

Mudah-Mudahan Tetap Di Zona Positif Pasar pekan ini, dihantui oleh isu Brexit yang makin mendekat. Kalau Inggris tak jadi keluar dari Uni Eropa, bursa diperkirakan akan bullish.

S

TEKS Nikita Jagad Foto Riset

etelah tertatih-tatih diterkam ketidakpastian, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup menguat 0,43% pada akhir pekan lalu. Lumayan, karena rebound di penghujung pekan itu telah mempersempit jarak penurunan indeks. Bila dibandingkan dengan posisi seminggu sebelumnya, berarti IHSG hanya melemah 0,69%.

Lantas apa yang akan terjadi setelah indeks menclok di 4.835? Para analis yang dihubungi Review Weekly menjelaskan. “Ketidak pastian masih kental di minggu ini. Terutama tentang Inggris yang akan keluar dari Uni Eropa, jadi tidak?� kata seorang praktisi pasar modal.

Pasar memang mencemaskan Brexit. Hasil poling menunjukkan, Inggris akan merugi jika keluar dari Uni Eropa. Bahkan pada ujung-ujungnya keputusan ini akan mengguncang keuangan global.

Sejumlah ekonom memandang, aksi keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan buruk untuk prospek ekonomi Inggris. Hasil polling menunjukkan, British Exit atau Brexit tidak akan menumbuhkan ekonomi Inggris. Namun walau begitu, bukan berarti kemungkinan terjadinya Brexit menjadi musnah. Pasar tetap melakukan monitor yang ketat terhadap segala kemungkinan yang terjadi.

Itu sebabnya, sebagian analis membuat prediksi dengan penuh rasa khawatir. Mereka memperkirakan indeks akan menguat terbatas dengan rentang 4.775- 4.880. Dengan catatan, pada tanggal 23 nanti, warga Inggris akan tetap memilih bertahan di Uni Eropa sehingga Brexit tidak terjadi.

Tapi ada juga yang memprediksi pergerakan indeks akan lebih lebar lagi yakni di level 4.770 - 4.960. Alasannya sama, kendati ada sedikit keyakinan Brexit tidak akan terjadi, namun tetap perlu diwaspadai.

Wabah Brexit menular kemana-mana. Bank Sentral AS Federal Reserve pun memutuskan untuk menahan suku bunga acuan Fed Fund Rate antara 0,25 dan 0,5 persen. The Fed me-

42

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Pasar Modal IHSG mang mempertimbangkan pasar tenaga kerja AS yang masih dirundung ketidakpastian.

Namun, dalam keputusannya, salah satu hal yang dipertimbangkan The Fed adalah referendum kemungkinan Inggris keluar dari Uni Eropa.

Keputusan referendum, ujar Janet Yellen (Gubernur The Fed), dapat memberi konsekuensi terhadap kondisi ekonomi dan keuangan global. “Jika demikian, maka akan menimbulkan konsekuensi dalam outlook ekonomi AS yang dapat menjadi faktor dalam mempan utuskan langkah kebijakan yang tepat,” jelas Yellen seperti dikutip dari BBC, Kamis (16/6/2016).

Bisa bullish Keputusan The Fed untuk menunda kenaikan suku bunga acuan, jelas merupakan sentimen positif bagi Bursa Efek Indonesia. Itulah kenapa pada penutupan pasar kemarin indeks berbalik rebound.

Kondisi inilah yang membuat pelaku pasar mellihat sedikit harapan pada perdagangan minggu ini. Apalagi, dari dalam negeri ada sejumlah sentimen positif yang bisa mengipas perdagangan saham terus menanjak. Satu di antaranya adalah keputusan Bank Indonesia.

Seperti diketahui, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 6,5%. Deposit facility juga turun 25 basis poin menjadi 4,5% dan lending facility turun 25 basis poin menjadi 7,0% berlaku mulai 17 Juni 2016.

Di samping itu BI kembali memberikan pelonggaran di bidang makroprudensial melalui relaksasi ketentuan Loan to Value Ratio (LTV) dan Financing to Value Ratio (FTV) bagi kredit atau pembiayaan properti.

Pelonggaran ini diberikan untuk rumah tapak, rumah susun, dan ruko melalui mekanisme inden dengan pengaturan pencairan kredit atau pembiayaan bertahap sesuai progress pembangunan.

“Makanya indeks mestinya lebih positif lagi, karena BI Rate dan Relaksasi LTV. Tapi memang ada tekanan ketidakpastian global, sehingga respons kurang bagus. IHSG jadi hanya menguat tipis,” kata seorang analis.

Banyak pihak memprediksi The Fed masih akan menaikkan suku bunga acuan pada pertengahan tahun ini dan akhir tahun. Namun demikian, rendahnya serapan tenaga kerja AS pada bulan Mei 2016 lalu dipandang malah mendorong The Fed untuk memilih opsi memangkas suku bunga. Langkah tersebut bakal membalikkan rencana The Fed untuk melakukan normalisasi kebijakan.

Dengan fakta itu, ada analis yang memprediksi indeks kembali akan menembus 4.900. “Indeks akan bertahan untuk tetap bertahan di zona positif. Namun demikian, masih perlu dukungan kuat dari sentimen yang ada seiring dengan kenaikan yang cukup terbatas sepanjang pekan kemarin,” kata seorang analis.

Jadi, mari kita lihat apa yang akan terjadi tanggal 23 besok. n

IHSG

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

43

Pasar Modal Saham Unilever

Si Cantik UNVR Saham Unilever tetap mendapat rekomendasi dari para analis. Bukan hanya laba bersihnya yang cukup besar, tapi gain yang ditawarkannya pun menarik.

TEKS Nikita Jagad Foto Erbhayu

B

etapa nikmatnya memegang saham PT Unilever Indonesia. Setiap tahun harganya terus menaik, dan setiap tahun pula mengantungi hasil pembagian dividen. Bukan basa-basi, dividen yang dibagikan nyaris sama dengan laba yang diraih. Jadi, jumlahnya cukup besar.

Seperti terjadi di hari-hari ini, para pemegang saham sedang menantikan pembagian keuntungan yang diperoleh

44

tahun lalu. Unilever siap mengucurkan dividen tahun buku 2015 senilai Rp 5,84 triliun atau Rp 766 per saham. Angka itu naik Rp 14 per saham atau hampir 2% dibandingkan dividen 2014.

Rencana pembagian dividen telah mendapatkan restu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada Selasa (14/6).

Meski laba tahun lalu menurun, besaran dividen UNVR tetap naik. Pada 2015, laba bersih UNVR menurun 1,92% men-

jadi Rp 5,85 triliun.

UNVR memang kerap membagikan hampir seluruh labanya menjadi dividen.

Pay out ratio dividen kali ini nyaris 100%.

Sebagian dividen sudah dibagikan sebagai dividen interim pada Desember 2015, yakni Rp 342 per saham atau senilai total Rp 2,61 triliun.

Ini berarti sisa dividen final senilai Rp 424 per saham atau total Rp 3,23 triliun.

Lumayan. Sudah begitu, investor juga diuntungkan oleh capital gain. Hitung saja, jika di awal tahun harga saham Unilever (UNVR) baru Rp 37.000 mka pekan lalu sudah menclok di level Rp 43.575.

Berarti. Hanya dalam waktu kurang dari setengah tahun UNVR sudah memberikan gain 17,7%.

Jadi, bagi para pemburu dividen dan capital gain, UNVR layak dipertimbangkan sebagai keranjang investasi. Apalagi, pendapatannya tiap tahun terus meningkat. Sehingga kemungkinan mencatatkan kenaikan antara 5% - 8% (seperti yang dipatok manajemen), bisa tercapai.

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Pasar Modal Saham Unilever Lihat saja prestasi yang dibukukan pada kuartal I 2016. Pendapatan UNVR tumbuh 6% (yoy) menjadi Rp 10 triliun. Namun, laba bersih masih menyusut 1,3% menjadi Rp 1,35 triliun. Merilis produk baru Direktur Keuangan UNVR Tevilyan Yudhistira Rusli menyebutkan, manajemen terus berupaya menjaga kinerja perusahaan.

Terlepas dari masalah daya beli masyarakat, UNVR akan menyesuaikan harga demi menjaga kualitas margin.

Pada Februari lalu, UNVR telah menaikan harga jual produk 1,8%-1,9%. Tidak menutup kemungkinan akan ada kenaikan lanjutan.

MAKIN ELOK Demi menjaga performa, UNVR juga menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) Rp 2 triliun di tahun ini. Semula, capex tahun ini dialokasikan Rp 1,4 triliun. Tapi ada tambahan Rp 600 miliar untuk kebutuhan pembangunan kantor perusahaan. Dari total

anggaran belanja modal tersebut, sejauh ini sudah terserap sekitar Rp 450 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Direktur UNVR Sancoyo Antarikso bilang, UNVR memiliki 40 produk yang bakal meluncur sepanjang tahun ini. Tapi, tidak semuanya produk baru. Sebanyak 15 produk di antaranya sudah dirilis.

Akan lebih laris maniskah produk UNVR? Kita lihat saja buktinya nanti.

Tapi, biasanya, momen penjualan mulai dari sebelum bulan puasa hingga Lebaran berkontribusi sebesar 27% terhada total penjualan setahun. Kami berharap bisa merealisasikan penjualan dengan kenaikan di atas pasar," ujar Hermant Bakshi, Presiden Direktur Unilever.

Hermant boleh berharap demikian, karena kondisi ekonomi mulai stabil.

Dan daya beli masyarakat mulai meningkat, kendati belum pulih benar.

Banyak analis memperkirakan penjualan PT Unilever Indonesia tahun ini akan mencapai Rp 42,43 triliun, sekitar

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

9,97% di atas target penjualan 2015 sebesar Rp 38,59 triliun. Adapun laba emiten produk konsumen ini diprediksi Rp 7,13 triliun pada 2016, lebih tinggi 10,2% dari target Rp 6,47 triliun tahun 2015.

Itu sebabnya para analis masih merekomendasikan beli untuk UNVR dengan target Rp 46.100 per saham. Tapi ada juga analis, yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lainnnya, merekomendasikan beli dengan target harga Rp 44.900.

Terlepas dari perkiraan siapa yang benar, yang jelas UNVR termasuk saham yang tahan menghadapi segala cuaca.

Efek ini, sudah terbukti ‘sakti’ dan tak pernah menukik di kala indeks turun.

Kalaupun melemah, itu semata-mata karena koreksi sementara.

Makanya, ajar jika ada yangmemprediksi harga UNVR tahun ini akan menggapai Rp 50.000. Sementara target harga wajar lima tahun mendatang di level Rp 76.088,45.

Menarik bukan? n

45

Pasar Modal Saham Ciputra Group

Menunggu Saham Hasil Merger Tiga emiten Ciputra Group akan digabungkan.

Tenang, investor tidak dirugikan.

TEKS Nikita Jagad Foto Riset

P

asar properti yang digadanggadang akan bangkit pada tahun 2016 ini, ternyata, meleset dari perkiraan. Indonesia Property Watch (IPW) menilai pasar perumahan dan properti sampai triwulan II-2016 belum mengalami pergerakan naik. Bahkan terdapat kecen-

46

derungan semakin terpuruk. “Bahkan mungkin tahun ini tahun terburuk yang harus dilalui pasar properti,” kata Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif IPW. Indikator dari kejatuhan itu sudah terlihat sejak penurunan yang terjadi pada semester II-2015. Kemudian triwulan I-2016 pasar kembali terpuruk 23,1%.

Dan kondisi ini diperkirakan masih berlanjut dengan adanya momen puasa, Lebaran, dan tahun ajaran baru.

Nah, dalam keadaan yang memprihatinkan itulah, Ciputra Group berencana akan melebur tiga entitas perusahaannya yakni PT Ciputra Development Tbk (CTRA), PT Ciputra Property Tbk (CTRP) dan PT Ciputra Surya (CTRS). Rencananya, tiga perusahaan itu akan digabung menjadi PT Ciputra Development Tbk. Entah, apa alasan manajemen melakukan ini. Mungkinkah, karena sedang menghadapi pasar yang sedang dingin?

Wallahualam. Yang jelas, menurut Chandra Ciputra (Chief Executive Officer Ciputra Group), ini dilakukan atas permintaan investor. Dan itu merupakan rencana lama. Hanya saja, pihaknya terkendala soal aturan perpajakannya yang tidak kunjung keluar. “Banyak yang mendesak kita karena orang bingung mau investasi yang mana, dengan begitu kemudian ya berarti mesti merger,” katanya.

Candra menjelaskan, dengan dimergernya ketiga perusahaan tersebut hal

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Pasar Modal Saham Ciputra Group

kendati kondisi pasar properti masih belum bangkit, sahamsahamnya masih mendapat rekomendasi dari para analis.

itu tidak akan memengaruhi keberlangsungan proyek yang akan dan sedang berjalan. Pasalnya, ketiga perusahaan itu telah melakukan konsolidasi terlebih dahulu. “Sebenarnya sama saja, proyek jalan terus, jadi satu company saja, siapa pun beli saham di situ dia punya exposure ke tiga company,” ujarnya.

Selama lima bulan pertama tahun 2016, CTRA mencatat marketing sales sebesar Rp 2,6 triliun atau 28.5% dari target tahunan sebesar Rp 9,3 triliun.

Sementara itu, dua anak perusahaannya mencatat marketing sales masing-masing Rp 1,3 triliun untuk CTRS dan Rp 313 miliar untuk CTRP. Pada bulan Mei, melalui CTRS, telah diluncurkan 1 proyek residensial baru di Lampung, yaitu CitraLand Lampung yang merupakan proyek dengan rencana pengembangan seluas 32 hektar dan menyasar masyarakat kelas menengah dan menengah atas sebagai target konsumennya.

Selama peluncuran telah terjual 96 unit rumah dari keseluruhan 200 unit yang ditawarkan dengan harga per unit berkisar

dari Rp 750 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar. Masih pada bulan Mei, CTRP juga telah meluncurkan Office Tower strata-title di kawasan Proyek Ciputra International Jakarta Barat, yang berhasil menjual 75% dari tahap 1 yang ditawarkan.

MASIH ADA PELUANG Selanjutnya di 2016 ini, CTRA berencana meluncurkan 6 proyek residensial baru. Lima proyek baru merupakan proyek-proyek yang berada langsung di bawah CTRA, sedangkan satu proyek di bawah CTRS. Kelima proyek tersebut terdiri dari proyek perumahan CitraGarden Hills seluas 54 hektar dan CitraGarden Angsana seluas 20 hektar yang berlokasi di Samarinda, Citra AeroLink – proyek pergudangan seluas 21 hektar di Batam, CitraLand Cileungsi – proyek perumahan seluas 86 hektar dan Grand Cipete – apartemen seluas 4,8 hektar di daerah Jakarta dan sekitarnya.

Jika melihat banyaknya proyek yang sudah dan akan diluncurkan, Ciputra Group tampaknya berhasil menyiasati kondisi pa-

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

sar properti yang sedang terpuruk ini. Saat ini, kata Tulus Santoso (Direktur CTRA), memang belum pulih benar. “Tapi kondisi makro ekonomi sudah mulai membaik terlihat dengan penurunan tingkat suku bunga pinjaman,” katanya.

Pada kuartal I, kinerja ketiga emiten memang masih buruk. Terutama pencapaian yang diraih PT Ciputra Development dan Ciputra Surya. Pada tiga bulan pertama, laba bersih PT Ciputra Development Tbk (CTRA) turun 37% menjadi Rp144 miliar dari sebelumnya Rp 228 miliar seiring menurunnya pendapatan. Di mana pendapatan perseroan turun 8% menjadi Rp 1,3 triliun dari periode sama tahun lalu sebesar Rp 1,4 triliun.

Begitu pula yang dialami Ciputra Surya. CTRS membukukan laba bersih pada kuartal I 2016 sebesar Rp 93,50 miliar. Angka tersebut turun 28,19% dibandingkan laba bersih periode yang sama di tahun sebelumnya yang Rp130,20 miliar.

Itu semua disebabkan turunnya pendapatan perseroan. Yang agak berbeda adalah kinerja PT Ciputra Properti karena berhasil mencatatkan pendapatan usaha yang meningkat 22,8% menjadi Rp 404,8 miliar.

Cuma sayangnya, beban yang harus ditanggung CTRP juga melonjak ditambah dengan adanya kerugian selisih kurs. Ini membuat perolehan laba bersih perseroan di kuartal I hanya stagnan di Rp 31,3 miliar atau hanya naik 0,9% dari Rp 3 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Akankah kinerja perusahaan itu membaik setelah melakukan merger, yang rencananya akan selesai tahun depan? Kita lihat saja nanti. Pastinya, kendati kondisi pasar properti masih belum bangkit, saham-sahamnya masih mendapat rekomendasi dari para analis.

CTRA misalnya direkomendasikan karena diperkirakan berpotensi menuju Rp 1.475. Sementara CTRP dan CTRS diprediksi akan menguat ke Rp 694 dan Rp 2.570. n

47

Pasar Modal Saham BBTN

Tunggu Harga di Bawah BBTN merupakan saham dari sub sektor perbankan yang paling mencorong. Diperkirakan, kinerjanya akan terus membaik hingga tahun depan. Apalagi setelah kebijakan LTV dilonggarkan.

TEKS Nikita Jagad Foto Dahlan RP

48

T

ak bisa disangkal lagi, di kalangan perbankan, saham Bank Tabungan Negara alias BBTN adalah yang paling mengilap.

Tengok saja pergerakan harganya. Kendati saat ini sedang dalam tren menurun, BBTN tetap merupakan saham terbaik dalam menelurkan gain. Jika dihitung sejak awal tahun, paling tidak, saham ini telah menghasilkan gain sebesar 28,5%.

Ini tentu merupakan pencapaian yang spektakuler. Sebab, prestasi tersebut diraih BTN saat bank lain begitu berat dalam meningkatkan kinerja. Menariknya, peningkatan BTN akan dicapai hingga tahun-tahun berikutnya.

Tim analis dari First Asia, misalnya, pernah menurunkan hasil risetnya yang

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

Pasar Modal Saham BBTN memperkirakan laba BBTN mencapai Rp 2,4 triliun pada tahun 2016. Perkiraan laba emiten bank BUMN yang fokus pada kredit perumahan tersebut sekitar 30% di atas laba pada 2015 yang mencapai Rp 1,85 triliun.

Proyeksi laba ini antara lain didukung oleh pertumbuhan kredit BBTN yang diperkirakan antara 18-19% pada 2016.

Hingga Desember 2015, BBTN telah menyalurkan kredit sebesar Rp 127,732 triliun, naik 20,1% dari Rp 106,271 triliun per Desember 2014.

Pertumbuhan kredit perbankan tahun ini akan lebih besar dibandingkan tahun 2015. Hal tersebut seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini yang diperkirakan antara 5-5,3%, dari tahun

2015 sebesar 4,78%. “Perbaikan ekonomi berkontribusi positif terhadap pertumbuhan kredit dan laba perbankan,” tulis analis First Asia Capital dalam risetnya.

Itulah alasannya, First Asia Capital merekomendasikan “beli” pada saham BTN dengan target harga Rp1.960.

Cuma lain lagi perkiraan Andy Ferdinand, analis dari Samuel Sekuritas. Ia merekomendasikan hold atas BBTN dengan target harga Rp 1.800. Pertimbangannya, kenaikan harga BBTN sepanjang tahun ini yang cukup tajam telah membatasi potensi upside-nya. Tapi, “Secara umum BBTN memiliki prospek yang baik,” kata Andy dalam risetnya.

Analis ini juga memprediksi, laba BTN tahun ini akan mencapai Rp 2,373 triliun. Dan tahun depan akan terus menanjak menjadi Rp 2,7 triliun.

TERUS MENANJAK Perkiraan itu bukan hal yang mustahil menjadi kenyataan. Sebab, beberapa hari lalu, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai pelonggaran aturan pembiayaan perumahan, yakni dengan menyesuaikan kembali rasio pembiayaan perbankan terhadap nilai agunan (loan to value/LTV).

Secara umum, pelonggaran makroprudensial LTV meliputi dua hal yaitu penurunan pembayaran down payment dan juga penurunan tiering untuk rumah pertama, kedua, dan seterusnya.

Untuk down payment pada bank konvensional, Bank Indonesia menurunkan sebesar 5% dari sebelumnya 20% menjadi 15%. Sementara itu untuk bank

syariah, pembayaran down payment ditetapkan sebesar minimal 10%. Selain itu, kredit rumah juga diturunkan sebesar 5% dari sebelumnya pada angka 10%.

Pada November 2015 lalu, BI sudah menaikkan porsi LTV sebagai pelonggaran makroprudensial menjadi 80% dari 70%. Sehingga uang muka yang dibayarkan nasabah menurun menjadi 20% dari 30%.

Tujuan dikeluarkannya peraturan pelonggaran LTV itu, untuk meningkatkan permintaan kredit kepemilikan rumah (KPR). Hingga Maret 2016, kredit perbankan nasional hanya tumbuh 8,7%, jauh di bawah ekspetasi BI dan Otoritas Jasa Keuangan di level dua digit.

Ini tentu merupakan kabar baik bagi Bank BTN. Ditambah lagi , bank ini terlibat dalam penyaluran pembiayaan Program Sejuta Rumah untuk Rakyat.

Asal tahu saja, pada akhir 2015, BBTN berhasil membiayai 286.747 unit atau 86,6% dari target 2015 untuk KPR bersubsidi. Sementara untuk KPR nonsubsidi, perusahaan berhasil mencapai 187.352 unit atau 187,3% dari target 2015.

Secara total, BTN pada tahun 2015 menyalurkan KPR kepada 474.099 unit rumah atau 110% dari target 2015.

Hingga Maret 2016, BBTN telah menyalurkan total KPR (subsidi dan non-subsidi) kepada 326.385 unit rumah atau 57% dari target total 2016 yang sebesar 570.000 unit rumah.

Artinya, kinerja BTN cenderung membaik. Maka dari itu, pantas jika investor selalu mempertimbangkan saham terbitannya. n

BBTN tetap merupakan saham terbaik dalam menelurkan gain. Jika dihitung sejak awal tahun, paling tidak, saham ini telah menghasilkan gain sebesar 28,5%.

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016

49

inforeview

Telkom - Huawei untuk Smart City Nusantara

Minat masyarakat Indonesia untuk mudik menggunakan pesawat terus meningkat. Hal ini dikarenakan proses pemesanan tiket pesawat yang makin mudah, bahkan kini dapat dilakukan lewat smartphone.

Data internal Traveloka menunjukkan antusiasme masyarakat Indonesia dalam menghadapi perayaan satu tahun sekali ini, yaitu dengan merencanakan perjalanan mudik sedini mungkin.

Berdasarkan histori pemesanan tahun sebelumnya, Traveloka mencatat sebanyak 60% tiket pesawat untuk mudik dipesan sejak awal Ramad-

Nusantara Sehat untuk Masyarakat di Daerah Bupati Kabupaten Nias Sokhiatulo Laoli menjamin terlaksananya program Nusantara Sehat (NS) dengan menciptakan suasana yang aman dan kondusif, menyediakan sarana dan prasarana, serta membantu mengeluarkan izin-izin terkait keperluan Tim NS, agar dapat bekerja dengan baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Kehadiran Tim NS Angkatan Pertama 2016 pun disambut hangat.

Tim yang terdiri dari 17 tenaga kesehatan (Nakes) ini akan dtempatkan di tiga Puskemas di Kabupaten Nias, yaitu 6 Nakes di Puskesmas Botombawo, 6 Nakes di Puskesmas Ulugawo dan 5 Nakes di Puskesmas Ma’u. “Harapan kami terhadap Tim NS sangat besar. Untuk itu Tim NS kami sambut dengan baik, dengan harapan yang baik pula yaitu dapat meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan membantu memberi masukan dalam memperbaiki menajemen Puskemas di Kabupaten Nias” ujarnya.

50

terstandarisasi dan saling terintegrasi, sehingga secara variatif dan handal mampu mendeliver solusi smart city sesuai kebutuhan kota yang berbeda-beda. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan konsep smart city secara baik dan benar namun tidak meninggalkan ciri khas daerah atau kearifan lokal dan budaya setempat. n han. Sementara itu, kepastian jadwal mudik juga menjadi hal yang penting bagi masyarakat karena sebanyak 75% memesan penerbangan pergi dan pulang dalam satu nomor pesanan. Karena itulah, Traveloka menyarankan pemudik untuk memesan tiket pesawat sejak dini.

Menurut CEO Traveloka, Ferry Unardi, sebaiknya masyarakat memesan tiket pesawat pada H-30 hingga H-15 Lebaran karena harga tiket pesawat relatif lebih murah dan beragam promo masih banyak tersedia. “Dengan memesan sejak dini, pemudik bisa menghemat tiket pesawat hingga 10%. Berdasarkan data internal Traveloka, harga tiket pesawat pada periode H-7 Lebaran bisa meningkat hingga 2,7 kali lipat dari harga normal,” katanya, pekan lalu. n Di Nias terdapat kesenjangan antara jumlah penduduk dengan tenaga kesehatan yang tersedia. Saat ini tercatat hanya ada 10 dokter umum dengan 1 dokter gigi, ditambah 91 perawat serta 194 bidan, sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Nias yang sebanyak 171 ribu orang. Untuk itu diharapkan program Kementerian Kesehatan melalui pengiriman Tin Nusantara Sehat ini dapat mengisi kekurangan-kekurangan tenaga kesahatan di pelayanan kesehatan. n

FOTO riset

Pesan Tiket Sejak Dini

FOTO Istimewa

D

alam rangka mempercepat pengembangan platform dan solusi untuk Smart City, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dan PT Huawei Tech Investment (Huawei) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Penandatangan itu dilakukan Direktur Utama Telkom Metra Teguh Wahyono dan Account Director Huawei Mr Tony Yangxu disaksikan Direktur Direktur Enterprise & Business Services Telkom Muhammad Awaluddin dan Director of Board Huawei Mr. Steven Shengkai.

Menurut Muhammad Awaluddin, melalui kerjasama ini Telkom dapat meningkatkan layanan segmen enterprise dan pemerintahan khususnya untuk layanan Smart City Nusantara yang tengah dikembangkan Telkom. “Solusi Telkom untuk smart city dikemas dalam Telkom Smart City Nusantara yang terdiri atas paket-paket layanan dan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah,” katanya.

Layanan ini merupakan solusi smart city yang komprehensif,

reviewweekly 42 Tahun V | 20-26 Juni 2016