Kabinet Pecah Kongsi by Majalah Review Weekly

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: ratna nuraini, sri wulandari reporter: Setyo Adhi Nugroho, Lucky Benyamin, Badrul redaktur foto: dahlan rebo pahing REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta Desain & layout: Rizky Pratama

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady marketing: Selvi tan, adeline, Irma Irawati HR & GA: Iriene Mielani Admin: Eko Endarsono, Yunita Wirawan, Asih (admin Sales) alamat redaksi: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063

Cover: Erbhayu

Negeri Akrobat Tanggal 1 Juli lalu, harga bahan bakar minyak (BBM) memang tidak naik, meleset dari perkiraan banyak orang. Maklum, tiap tiga bulan sekali harga BBM dievaluasi. Nah, selama tiga bulan sejak awal April lalu, harga minyak dunia naik. Mungkin karena naiknya tidak seberapa, pemerintah belum mau menaikkan. Entah kalau ada pertimbangan lain, misalnya karena menjelang Lebaran atau tahun ajaran baru. Fluktuasi harga BBM tiap tiga bulan sekali rasanya seperti hidup dalam sebuah negara yang sedang berakrobat. Sebab, naik turunnya BBM sesungguh berdampak sangat signifikan di segala sektor. Saat kenaikan harga BBM pertama kali dilakukan pemerintahan Jokowi-JK, hal itu dibarengi pula dengan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, tarif angkutan umum, dan sebagainya. Hidup yang sudah berat jadi semakin berat akibat kenaikan itu. Setelah BBM turun, tetap saja terjadi fluktuasi. Harga-harga di pasar tetap naik. Masyarakat kian terjepit dan bingung. Sejatinya, jika harga BBM turun, komponen harga lainnya yang sudah telanjur naik, termasuk tarif angkutan umum, harusnya juga ikut turun. Tetapi itu tak terjadi. Saat kenaikan BBM terjadi lagi, harga-harga ma-

lah semakin menjulang tinggi. Seharusnya pemerintah mengontrol stabilitas harga dan menetapkan harga yang berlaku. Para menteri juga harus proaktif, jangan sekadar ikut blusukan, tetapi tidak memberikan solusi apapun. Dengan kontrol harga, maka penurunan dan kenaikan BBM tidak akan terasa imbasnya.

alamat Sales & Marketing Communication: Jl. Bendungan Jatiluhur No. 26 Bendungan Hilir - Jakarta Pusat 10210 Telp: 021-570 4479 â&#x20AC;˘ Fax: 021-570 4473 penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

SuratMingguini

Mengembalikan Kejayaan Gula

Kami warga DKI Jakarta sejujurnya merasa kesal menghadapi byar pet alias listrik mati yang digilir secara bergantian. Padahal, pada awal kepemimpinan Jokowi-JK, presiden pernah berkeluh kesah dengan kebijakan listrik mati secara bergiliran. â&#x20AC;&#x153;Zaman gini listrik masih byar pet, enggak masuk akal,â&#x20AC;? kata presiden kala itu. Menjawab masalah byar pet, Jokowi-JK kemudian mencanangkan program pembangunan listrik nasional 35.000 megawatt (MW) hingga akhir 2019. Tapi setelah 1,5 tahun berjalan, PT PLN baru mampu membangun kurang 280 MW. Padahal, presiden sempat mengancam kalau dua tahun tidak terlihat kinerja pembangunan proyek tersebut, ia mengancam memberhentikan direksi yang bertanggung jawab. Dapat dipastikan dua tahun berjalan, PLN bakal tidak mampu memenuhi target pembangunan listrik nasional. Masalahnya, apakah benar presiden akan memenuhi janjinya menghukum para petinggi PLN tersebut, yang tidak mampu memenuhi target?

Saya bangga ketika membaca sebuah artikel bahwa kita pernah jadi eksportir gula terbesar di dunia. Katanya, itu terjadi di era tahun 1930-an. Sayangnya, kondisi seperti itu hanya tinggal kenangan. Kini, Indonesia justru sudah menjadi negara importir gula. Bahkan, produksi gula nasional untuk sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sudah tak mencukupi. Faktor alam seperti kekeringan yang disebabkan oleh El Nino, selalu dituding jadi penyebab kita gagal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kekeringan telah menyebabkan turunnya kualitas tebu yang merupakan bahan baku utama gula. Namun ketika saya coba cari data lain, ternyata masih ada faktor lain yang menyebabkan kita gagal ber-swasembada gula. Yakni semakin menurunnya luas lahan pertanian yang dipergunakan menanam tebu. Rendahnya harga gula di sepanjang tahun 2013 dan 2014, telah menyebabkan banyak petani enggan menanam tebu. Hal yang selanjutnya membuat miris, kebijakan pemerintah mengimpor gula untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, ternyata pernah dijadikan bancakan bagi mafia gula. Ada pihakpihak yang mencari keuntungan pribadi melalui impor tersebut. Kini, Presiden Jokowi harus punya sikap tegas untuk mengembalikan kejayaan Indonesia dalam hal produksi gula. Jika presiden mau dan punya ketetapan hati, rasanya swasembada gula, dan bahkan predikat jadi eksportir gula, bisa kembali kita pegang. Semoga.

Ranu Dipuro Kelapa Gading Jakarta Utara

Yulia Thaher Jalan Manggis, Kodam Bintaro

Ratna Astuty Villa Dago, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

Prihatin Listrik Byar Pet

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Contents

headline LaporanUtama 9 KABINET PECAH KONGSI Kabinet Kerja kerap dibumbui saling sikut antara menteri, bahkan terlihat sang presiden dengan wakilnya.

Bisnis

Makro

18 Selamat Jalan Newmont Newmont beralih kepemilikan

30 Pertarungan di Tax Amnesty

menjadi milik Medco. Apa alasan Newmont hengkang?

UU Tax Amnesty mulai diberlakukan pekan ini. Inilah pertarungan hidup mati pemerintah.

34 Bermain Api di Hutan

Keuangan 20 Rp 2,7 triliun untuk BlackBerry

Sisipan

36 Reksa Dana Mulai Ancam Bank Sepanjang semester I, dana yang mengalir ke reksa dana mencapai Rp 33 triliun. Sementara pertumbuhan DPK perbankan mulai melambat.

24 Horor di Lubang Tambang

38 Untuk Apa Dana Itu?

Pasar Modal

Puluhan anak meninggal di Samarinda karena lubang bekas tambang batu bara. Jika tidak ingin korban bertambah, ribuan lubang itu harus segera ditutup.

42 Bursa Sumringah Pasca Lebaran Bursa saham diperkirakan masih akan diserbu investor asing. Akan ada aksi profit taking, tapi itu merupakan koreksi yang normal.

44 Medco Kinclong Karena Newmont

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Membangun Kemitraan, Memberdayakan Komunitas Para siswa terus belajar dan menyiapkan diri masuk ke dunia kerja, termasuk anak-anak kami. Karenanya, kami berupaya sekuat tenaga untuk dapat menyediakan pelatihan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan kemitraaan yang dibangun bersama Pemerintah, LSM dan masyarakat, kami telah mendirikan dua Politeknik di Riau dan Aceh. Kemitraan tersebut kami lakukan untuk mengembangkan kurikulum dan meningkatkan kemampuan para pengajar. Setiap tahun, ratusan siswa lulus dan siap menjadi tenaga terampil â&#x20AC;&#x201C; membantu memberdayakan komunitas dimana mereka berada. Kemajuan pendidikan adalah kepedulian semua. Termasuk kami.

Informasi selengkapnya tersedia di www.ChevronIndonesia.com

editorial

Cermin Venezuela

ita boleh bernafas lega karena nasib negeri ini tak separah Venezuela. Tapi, jangan terlena terlalu lama, sebab siapa tahu kesialan nasib negara yang terletak di ujung utara Amerika Selatan itu menular ke negeri kita. Soalnya, krisis pangan selalu menghantui negeri ini. Tanda-tandanya sudah cukup banyak. Mulai dari melonjaknya harga (dan tak pernah turun lagi) hingga kemungkinan gagal panen akibat sawah terendam air. Jadi, kemungkinan Indonesia menderita krisis pangan masih terbuka. Apalagi sebagian bahan pangan kita masih mengandalkan impor. Bedanya, negeri kita terjangkit bisa krisis pangan bukan karena turunnya

Gara-gara anjloknya harga minyak, yang terjadi sejak 2014, negeri yang tadinya dikenal makmur kini berubah menjadi salah satu negara dengan ekonomi terburuk di dunia.

harga minyak. Sebab, minyak sudah sejak beberapa tahun terakhir tidak lagi diandalkan sebagai komoditas ekspor. Kita bisa dilanda krisis lantaran negeri kita salah urus. Coba saja tengok keadaan dari atas sampai ke bawah, masih compang-camping. Antar menteri masih tidak kompak, saling menjelekkan. Setiap kelemahan kebijakan selalu ditimpakan ke lain orang. Sudah banyak contohnya. Seperti kemacetan di saat mudik kemarin, Menteri Perhubungan menyalahkan Menteri PUPR yang dianggapnya tidak becus menyediakan jalan yang memadai. Padahal, kemacetan bukan cuma gara-gara fasilitas lalu-lintas yang tak layak, tapi juga karena jumlah kendaraan yang terus bertambah. Bayangkan saja, setiap tahun jumlah mobil baru yang keluar dari pabrik mencapai satu juta unit. Berarti untuk yang baru saja sudah memakan tempat sekitar 3 juta meter persegi. Coba berapa panjang jalan baru yang disediakan pemerintah? Kalaupun dalam rencana pemerintah akan membangun jalan sepanjang 3.000 km, itu baru akan direalisasikan hingga tahun 2025. Dan, di saat itu sudah berapa banyak lagi mobil bertambah. Itu hanya salah satu contoh dari sekian banyak pertentangan antar menteri. Di luar itu masih banyak contoh lainnya yang mengkhawatirkan. Sementara menteri gontok-gontokan, nasib pengadaan pangan terbengkalai. Memang, persediaan beras di gudang Bulog (katanya) ada 2,1 juta ton. Sehingga, kalau kebutuhan masyarakat 300 ribu ton per bulan, jumlah itu cukup untuk tujuh bulan. Tapi kenapa harga beras terus naik, tanpa henti? Ada apa? Kalau gejala seperti itu tidak segera diatasi, ketersediaan pangan di negeri ini bakal terancam. Bukan oleh ketiadaan, tapi oleh daya beli. Dan seperti terjadi di Venezuela sekarang ini, pangan menjadi bahan spekulasi. Di Venezuela, hari-hari ini, terjadi kelangkaan pangan yang parah. Gara-gara anjloknya harga minyak, yang terjadi sejak 2014, negeri yang tadinya dikenal makmur kini berubah menjadi salah satu negara dengan ekonomi terburuk di dunia. Maklum, 80% pendapatan Venezuela bergantung pada sektor minyak. Ketika masih berjaya, tahun 2010, pendapatan per kapita negeri itu berada di level US$ 11.590. Jauh lebih tinggi dibanding dengan Indonesia, yang waktu itu perdapatan per kapitanya hanya US$ 3.004. Nah, jika negeri yang pernah kaya raya saja bisa diterjang krisis, palagi Indonesia yang hidupnya boleh dibilang masih pas-pasan. Makanya, berhati-hatilah dalam mengelola ekonomi negeri ini. n bk

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Kabinet Kerja kerap dibumbui saling sikut antara menteri, bahkan terlihat sang presiden dengan wakilnya. TEKS Setyo Adhi Nugroho dan Badrul

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

foto: beritaberita.web.id

Rapat kabinet di Istana Merdeka: Saling ‘gesek’ antara menteri.

walnya kemacetan panjang hingga puluhan kilometer di pintu ke luar tol Brebes Timur dua hari menjelang Idul Fitri 1437 H lalu. Kemacetan sampai puluhan jam yang memakan belasan korban jiwa itu akhirnya menimbulkan ‘gesekan’ antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Jonan menuding Kementerian PUPR salah dalam mendesain gerbang tol sehingga menimbulkan kemacetan panjang. “Masak gerbang tol dibuka di dekat pasar,” kata Jonan. Seharusnya, lanjut Jonan, saat mendesain jalan tol, Kementerian PUPR mempertimbangkan arus kendaraan yang akan ke luar gerbang tol. Tapi di pintu tol Brebes Timur, ribuan kendaraan tercekik ‘leher botol’ lantaran ruas jalan menyempit. “Menterinya (PUPR) jangan diam saja,” tambah Jonan. Serangan Jonan itu tidak ditanggapi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. “Saya kira dalam rangka arus mudik harus kerja sama semua. Saya tak ingin defend atau menyalahkan siapa-siapa,” katanya seperti dilansir dari Kabar Pagi di tvOne, Minggu 10 Juli 2016. Banyak kalangan menyesalkan pernyataan Jonan yang ‘menyerang’ rekannya sesama menteri. Seharusnya masalah ini dibicarakan di internal dalam rapat kabinet bersama Presiden Jokowi. “Tapi ini juga menandakan kabinet tidak kompak dan lemah koordinasi,” ujar seorang pengusaha. Sejauh ini belum ada komentar dari Presiden Jokowi atas per-

nyataan Jonan. Tapi, seperti yang sudah-sudah, Jokowi biasanya akan menegur sang menteri dalam rapat kabinet. Sebenarnya, bukan kali ini saja Jonan ‘berselisih’ dengan rekannya di Kabinet Kerja. Dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tempo hari, dia sempat tak berteguran dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Maklum, sejak awal Jonan tak banyak dilibatkan dalam proyek ini, termasuk penunjukkan China sebagai penggarap proyek ini. Memang, Jonan adalah salah satu menteri yang menentang pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung senilai Rp 72 triliun, bahkan saat dia masih menjabat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Sudah hampir dua tahun Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini berjalan, namun ‘gesekan’ antara menteri kerap terjadi. Tarik menarik kepentingan antara beberapa menteri dan kebijakan yang saling berseberangan memberi kesan kabinet tidak harmonis. Celakanya, ada menteri yang ‘bergerilya’ menyerang menteri yang lain dengan memakai pihak ketiga. Caranya, si menteri memberi order kepada pihak ketiga untuk menulis atau berkomentar di berbagai media. Belakangan ini yang diserang adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Darmin dianggap gagal memperbaiki perekonomian nasional. Berbagai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah baru-baru ini dinilai tidak berhasil. Harga sembako naik dan banyak buruh yang di-PHK. Sebenarnya, tudingan itu tidak seluruhnya benar. Bahkan, ka-

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

lau mau dilihat dengan data, iklim ekonomi di dalam negeri saat ini lumayan cerah. Lihat saja suku bunga acuan atau BI rate yang terus dipangkas hingga level 6,5%. Ini artinya, membuka peluang bagi bank untuk menurunkan bunga pinjaman. Di saat yang sama, inflasi tahunan (Juni 2015 – Juni 2016) bisa ditekan hingga level 3,45%. Lalu, kurs rupiah pun relatif stabil di kisaran Rp 13.200-an per dolar. Dan, kalau sesuai perkiraan, ada dana besar yang akan masuk pasca disahkannya UU Pengampunan Pajak. Darmin sendiri bersikap masa bodo atas isu negatif yang menyerang dirinya. Menurut dia, energi yang dimilikinya hanya difokuskan untuk memperbaiki perekonomian negara sehingga dapat bersaing di kancah internasional. Dia mengatakan, Presiden Jokowi pasti memiliki penilaian sendiri dan tidak akan terpengaruh oleh isu-isu negatif yang tidak berdasar. “Daripada saling memojokkan, alangkah baiknya jika kita menggunakan energi kita untuk memajukan negara ini. Itu lebih penting daripada tenaga kita digunakan untuk menyebarkan berita negatif,” katanya. Siapa yang dimaksud Darmin? Kabarnya, Presiden Jokowi sudah tahu siapa menteri yang menyerang tersebut. “Semua dalam pantauan Presiden Jokowi,” ujar salah satu anggota tim Jokowi. Padahal, dalam berbagai kesempatan, Jokowi sering mengingatkan para menteri untuk tidak saling sindir dan berpolemik di depan publik. Ia meminta agar segala persoalan diselesaikan dalam ruang rapat kabinet. Di dalam rapat kabinet, Jokowi selalu memberikan kesempatan bagi para menteri untuk menyampaikan pendapat yang berbeda dengan argumentasi yang terukur. “Namun, ketika perdebatan terjadi di luar ruang rapat, hal ini membuat Presiden Jokowi prihatin karena akan menimbulkan presepsi negatif terhadap soliditas kabinet,” kata anggota tim Jokowi ini. Kegaduhan antarmenteri juga menjadi keprihatinan Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin. Menurut politisi dari PDI Perjuangan ini, kegaduhan yang berlarut-larut ini justru akan menimbulkan berbagai kesan negatif di mata publik. “Pertama, muncul kesan, kabinet ini tidak kompak. Masing-masing pembantu Presiden jalan sendiri-sendiri, tidak sesuai dengan visi dan misi Presiden,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini beberapa waktu lalu. Kedua, lanjut dia, kegaduhan ini dapat mengurangi kinerja kabinet dan mendegradasi kewibawaan Presiden sebagai kepala pemerintahan. “Mengapa para pembantu Presiden yang ditunjuk malah tidak mengikuti arahannya? Ada apa? Jangan-jangan keberadaan mereka justru punya agenda untuk mengganggu kelancaran pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

CARI ‘PANGGUNG’ UNTUK NYAPRES Tubagus mungkin saja benar. Tapi bukan tidak mungkin pula ada menteri yang sedang mencari ‘panggung’ dan ‘ mencuri kamera’ agar lebih dikenal publik untuk tujuan yang lebih besar pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 nanti. “Jabatan menteri dimanfaatkan untuk maju sebagai calon presiden 2019 mendatang,” ujar sumber majalah ini. Entahlah, apakah ‘gesekan’ antarmenteri yang terjadi beberapa hari ini punya tujuan ke sana? Tapi yang jelas, bukan kali ini

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Saling ‘Gesek’ Antara Menteri l Proyek pembangkit listrik 35.000 MW Beda pendapat terjadi antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Rizal menganggap proyek tersebut tidak realistis. Rizal juga menyebut perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW. Sebaliknya, Sudirman tetap optimistis, proyek tersebut bisa diwujudkan. l Perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia Perbedaan pendapat terjadi antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Sudirman menyebut pemerintah sudah merestui perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Sebaliknya, Rizal mengatakan, perpanjangan kontrak Freeport belum dibahas. l Blok Masela Perbedaan pendapat terjadi antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Sudirman mendukung kilang gas Masela terapung di laut. Sebaliknya, Rizal menginginkan pembangunan kilang gas di darat karena lebih murah dan memberi dampak ekonomi besar bagi masyarakat Maluku. l Kereta cepat Jakarta-Bandung Perbedaan pendapat terjadi antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mendorong percepatan proyek. Namun, Jonan berusaha menjaga agar tidak ada hal yang dilanggar terkait perizinan yang belum jelas dari proyek ini. l Impor beras Perbedaan pendapat terjadi antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Andi mengatakan, selama setahun kepemimpinannya di bidang pertanian, Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Namun, Thomas mengatakan, pemerintah masih melakukan proses negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand. l Garuda Indonesia Polemik terjadi di antara Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait pernyataan Marwan yang meminta direksi Garuda Indonesia diganti karena dinilai mengecewakan. Pramono kemudian menyindir lewat media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani secara berlebihan.

Kemacetan menuju pintu ke luar tol Brebes Timur: Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyalahkan Kementerian PUPR.

foto: thetanjungpuratimes.com

saja antarmenteri saling ‘gesek’. ‘Gesekan’ antarmenteri sudah terjadi saat kabinet berusia setahun. Yang paling sering adalah antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said. Rizal sering menyindir Sudirman yang tidak pernah datang saat rapat koordinasi. Rizal menilai ketidakhadiran Sudirman pada rapat yang dipimpinnya lantaran dekat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Karena dia merasa bekingnya kuat. Ada menteri yang ‘berkuasa’ dan ada orang nomor dua,” ujarnya. Tapi Sudirman membalas, tak ada kewajiban menteri menghadiri rapat yang dipimpin menko. Rizal dan Sudirman punya banyak perbedaan dalam melihat bidang ESDM. Mulai dari megaproyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt, perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia hingga yang menyita perhatian publik mengenai eksplorasi Blok Masela. Dalam pembangunan proyek gas alam cair Blok Masela di Maluku, Rizal menginginkan di darat (onshore LNG plant) dan mengalirkannya dengan menggunakan pipa sepanjang 600 km ke Pulau Aru. Alasannya, investasi yang dibutuhkan sekitar US$ 16 miliar, sedangkan bila dibangun dengan skema floating LNG plant bisa menelan dana sebesar US$ 22 miliar. Sebaliknya, Sudirman dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu (SKK) Migas lebih menghendaki di laut (floa-

ting LNG plant). Dalam hitungan mereka, investasi kilang LNG di laut sebesar S$ 14,8 miliar, sementara kalau di darat mencapai US$ 19,3 miliar. Tapi, seperti yang sudah diketahui publik, Presiden Jokowi akhirnya memilih pembangunan proyek gas alam cair Blok Masela dilakukan di darat. Bukan hanya dengan Sudirman saja Rizal ‘bergesekan’. Dia juga sempat bersilang pendapat dengan Jusuf Kalla—termasuk dengan Sudirman— tentang proyek pembangunan listrik 35.000 megawatt. Selain itu, Rizal juga berseteru dengan Menteri BUMN Rini Soemarno mengenai pembelian 30 unit pesawat Airbus A350 oleh Garuda Indonesia dan proyek kereta api super cepat Jakarta – Bandung. Perbedaan pendapat juga terjadi antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong tentang impor beras. Andi mengatakan, selama setahun kepemimpinannya di bidang pertanian, Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Namun, Thomas mengatakan, pemerintah masih melakukan proses negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand. Tak berhenti sampai di situ. Polemik juga terjadi antara Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait pernyataan Marwan yang meminta direksi Garuda Indonesia diganti karena dinilai mengecewakan. Pramono kemudian menyindir lewat media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani secara berlebihan. Dan, yang tak kalah serunya pertentangan antara Menteri Keuangan Bambang PS Brojonegoro dan Menteri Perindustrian Saleh Husin tentang penerapan ekstensifikasi cukai pada plastik kemasan berisi minuman. Memang baru sebatas wacana, tapi pertentangan kedua menteri tersebut sampai jadi bahan pembicaraan di kabinet. Awalnya, Kementerian Keuangan ingin menerapkan ekstensifikasi cukai pada plastik kemasan berisi minuman. Bambang mengatakan rencana pengenaan cukai plastik kemasan telah disetujui oleh berbagai kementerian terkait. Selain untuk mengendalikan sampah plastik yang setiap hari menggunung, kebijakan ini juga untuk menambah penerimaan negara. Namun rencana kebijakan ini ditentang Saleh Husin. Dia khawatir kebijakan tersebut malah akan memperlambat industri minuman nasional. Selain itu, Saleh menolak kalau plastik minuman dituding mencemari lingkungan. “Kemasan plastik berbagai ukuran dan bentuk untuk minuman dapat didaur ulang. Sudah ada industri recyle-nya,” kata Saleh. Begitulah, Pertentangan, beda pandangan, polemik, saling ‘gesek’ atau apalah namanya begitu mewarnai perjalanan Kabinet Kerja selama hampir dua tahun ini. Bahkan, tak sedikit ‘senggolan’ antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tentu saja, semua ini harus segera diakhiri. Semua menteri juga harus sadar bahwa mereka harus menjalankan misi dan visi Presiden Jokowi, bukan misi pribadi untuk kepentingan tahun 2019. Presiden juga harus bersikap tegas. Kalau masih ada menteri yang mbalelo, ya, libas saja. n

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

foto: Riset

Percikan Api Proyek Listrik Diam-diam ada perseteruan antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Perseteruan semakin mengemuka saat berlangsung rapat dengar pendapat antara Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR pada 8 Juni lalu. Awalnya, rapat mengagendakan pembahasan rencana anggaran Kementerian ESDM dan RAPBN-P 2016. Namun rapat mendadak berbelok arah. Sejumlah anggota DPR merekomendasikan pencopotan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir lantaran tidak menghadiri rapat. Sudirman pun bercerita, dua hari sebelum rapat ia telah mengundang Sofyan untuk menghadiri rapat dengan DPR. Tapi, komunikasi dengan bekas Direktur Utama Bank Rayat Indonesia (BRI) ini memang sulit. “Saya telepon beberapa kali, tidak diangkat,” ujarnya. Tidak hanya itu, Sudirman juga membeberkan kelakuan Sofyan selama ini. Menurut dia, bos PLN ini kerap tidak menghadiri rapat yang digelar oleh Kementerian ESDM. “Jujur, Dirut PLN juga jarang ikut rapat dengan Kementerian ESDM,” katanya. Dalam rapat itu, Sudirman juga menuding PLN sebagai pelaksana proyek pembangunan listrik 35.000 megawatt sering tidak menaati aturan yang telah dibuatnya. Seperti dalam

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2015 yang mengatur harga listrik mikro hidro. PLN menganggap tarif yang ditetapkan oleh Permen ESDM 19/2015 terlalu mahal. Akhirnya PLN membuat aturan sendiri. Selain itu, rencana Sudirman Said untuk membangun High Voltage Direct Current (HVDC) agar masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 20162025 tidak ditanggapi oleh PLN. Sofyan tentu saja tak mau disalahkan begitu saja. Terkait pelaksanaan Permen ESDM 19/2015, ia meminta penjelasan bagaimana agar PLN dapat menjalankan aturan itu tanpa merugi. “Misalnya kebijakan ini akan menimbulkan kerugian, dibayarnya pakai apa? Dijelaskan. Mau ditutup pakai apa? Pakai subsidi? Ada enggak subsidinya? Begitu,” kata Sofyan. Dia mengatakan, apa yang telah dikatakan oleh Sudirman sebenarnya sudah disampaikan dalam rapat-rapat sebelumnya. “Misalnya ada kebijakan, kebijakan itu kita tambahkan, kita sudah sampaikan. Sudah kita sampaikan di rapat,” kata Sofyan. Sekadar mengingatkan saja, Sofyan Basir ditunjuk Presiden Jokowi untuk menduduki jabatan Direktur Utama PLN pada Desember 2014.

Misinya, memperketat syarat proyek listrik, melakukan tender terbuka, efisiensi anggaran dan tidak boros menggunakan BBM listrik. Sudah menjadi rahasia umum selama ini PLN jadi sasaran mafia. Di berbagai kantor PLN dipenuhi para makelar. Banyak kalangan menyebutkan PLN tak ubahnya sarang calo ketimbang perusahaan listrik negara. Itulah kenapa, Jokowi sengaja menunjuk Sofyan—bankir yang sukses membesarkan BRI—dan membentuk direksi profesional di PLN untuk menghadapi para mafia dan calo. Jokowi berulang-ulang meminta Sofyan agar membangun rezim PLN yang kuat dan lepas dari berbagai kepentingan banyak pihak. Jokowi juga sadar dan tahu bahwa banyak proyek di PLN jadi rebutan orang-orang di sekelilingnya. Sudah jadi rahasia umum bahwa ada sejumlah perusahaan milik Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menggarap proyek listrik PLN. Presiden menjaga jarak dari semua itu dan melemparkan persoalan ini kepada profesional PLN yang dibentuknya. Jokowi hanya berpesan: “Jangan sampai ada lagi proyek mangkrak seperti pembangunan di masa lalu yang banyak menyisakan persoalan”. n

Presiden Jokowi kemungkinan besar akan melakukan reshuffle kabinet jilid II. Siapa menteri yang bakal diganti? TEKS Badrul

abu pagi pekan lalu, Presiden Jokowi mendadak memanggil tiga menteri ke Istana Kepresidenan. Mereka adalah Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan. Selang satu jam kemudian, mereka ke luar dari Istana Kepresidenan. Berikutnya datang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki. Apa yang dibicarakan? Siti, Amran, dan Ferry yang ditanya war-

Ignasius Jonan

Marwan Jafar

Rizal Ramli

Rini Soemarno

Sudirman Said

Yuddy Chrisnandi

Foto-foto: Riset

Menuju Reshuffle Jilid II

tawan hanya tersenyum. Bersama Presiden Jokowi, kata mereka, dibahas progam kerja. â&#x20AC;&#x153;Bukan hal lain,â&#x20AC;? katanya. Sejak pagi hingga siang hari itu, jadwal resmi Presiden Jokowi memang kosong. Presiden baru punya jadwal pukul 14.00 WIB, yakni melantik Komjen (Pol) Tito Karnavian menjadi Kepala Polri menggantikan Jenderal (Pol) Badrodin Haiti. Hanya saja, di tengah semakin derasnya info reshuffle (perombakan) kabinet, banyak kalangan mengaitkan pemanggilan itu dengan isu hangat tersebut. Selama dua minggu ini, isu reshuffle kabinet menyeruak kembali. Presiden Jokowi santer dikabarkan bakal kembali merombak kabinetnya. Sejumlah nama disebut-sebut akan masuk Kabinet Kerja, menggantikan pejabat lama yang kinerjanya dianggap tidak optimal. Ada yang berlatar belakang parpol, ada pula dari kalangan praktisi dan akademisi. Sebenarnya, sejak Maret lalu isu ini sudah ramai dibicarakan. Saat itu, beberapa nama yang sudah dikenal dipanggil Presiden Jokowi ke istana. Salah satunya, Jenderal (Purn) Wiranto. Dari pertemuan Presiden Jokowi dengan Wiranto, muncul spekulasi bahwa Ketua Umum Partai Hanura itu bakal menjadi salah satu calon kuat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli. Nama Wiranto masuk bursa untuk mengisi jatah Hanura di Kabinet Kerja, seandainya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi dan Menteri

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Perindustrian Saleh Husin terpental. Belakangan, beredar informasi bahwa politisi Partai Golkar, Siswono Yudo Husodo. Siswono disebut-sebut sebagai calon kuat dari Golkar untuk menduduki kursi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Menteri Negara Perumahan Rakyat pada masa Presiden Soeharto ini, kabarnya telah bertemu dengan Presiden Jokowi belum lama ini. Memang, pasca Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada Mei lalu yang mengantarkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, partai ini berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi. Sejak saat itu, wacana reshuffle kabinet jilid II memang kembali menghangat. Sebelumnya, pada April lalu, Jokowi dikabarkan sudah berencana merombak kabinetnya. Pos-pos menteri yang terkena reshuffle antara lain Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Menteri Desa dan PDT Marwan Jafar dan Menteri Perindustrian Saleh Husin. Tapi, rencana itu batal ka-

rena Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri belum sepakat mengenai pos baru untuk Rini. Terus terang saja, kinerja Kabinet Kerja memang belum maksimal. Fakta paling terang-benderang adalah perlambatan ekonomi yang tak kunjung berakhir. Begitu pula halnya dengan penyerapan anggaran yang masih rendah. Hanya saja, isu reshuffle kabinet dengan segenap ‘bumbu’ dan ‘pernak-pernik’-nya membuat publik terusik. Sebab, bukan apaapa, baik buruk kinerja kabinet akan memengaruhi kinerja pemerintah secara keseluruhan. Pertanyaan besarnya, apakah sejumlah orang yang saat ini menduduki jabatan menteri sudah selayaknya diganti? Seberapa mendesak reshuffle kabinet harus dilakukan? Apakah reshuffle menjadi jaminan bagi perbaikan kinerja kabinet ke depan? Bagaimana jika menteri-menteri baru nanti memiliki performa buruk? Kalaupun kabinet harus dirombak, dia benar-benar mencerminkan kebutuhan, betul-betul merefleksikan keinginan meningkatkan kinerja kabinet, bukan untuk balas budi politik atau mengakomodasi kepentingan parpol. n

Gara-gara Dwelling Time

Presiden Jokowi sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok: Lahirnya reshuffle kabinet jilid I.

Seorang Presiden murka di depan umum? Tentu saja hal itu terekam jelas di benak banyak orang. Ya, Presiden Jokowi pernah sangat gusar dan tidak bisa menyembunyikannya, saat melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Tanjung Priok pada 17 Juni 2015. “Kalau sudah sulit, ya pergi saja. Bisa saja dirjennya saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya saya copot,” kata Jokowi, setelah ke luar dari Ruang Planning and Controlling di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat itu, Jokowi melihat dengan mata kepala sendiri, dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok masih

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

sekitar 5,59 hari. Kondisi seperti itu menimbulkan inefisiensi hingga Rp 780 triliun per tahun dan Indonesia jauh tertinggal dibanding negara lain. Lembaga dan instansi yang terkait dwelling time saling lempar tanggung jawab. Mulai dari Pelindo II, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan beberapa lainnya, tak ingin disalahkan. Sebagian besar merasa tidak menjadi penyebab lamanya proses bongkar muat barang tersebut. Terkait persoalan dwelling time saat itu, setidaknya ada enam menteri yang terkait dengan kepengurusan izin ekspor dan impor barang. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo,

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin. Dan seperti diketahui, dua menteri, yakni Indroyono Soesilo dan Rachmat Gobel yang harus tersingkir dari jajaran kabinet akibat kegusaran Presiden Jokowi kala itu. Sebenarya wajar jika Jokowi marah besar. Maklum, persoalan dwelling time ternyata sudah dipersoalkan Presiden dan dibahas beberapa bulan sebelum inspeksi mendadak tadi. Pada 23 September 2014, Presiden Jokowi untuk pertama kalinya memerintahkan agar dwelling time dipersingkat. Permintaan dilontarkan saat Presiden mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok. Saat itu, waktu bongkar muat kontainer sekitar 5,5 hari dan diminta menjadi 4,7 hari. Jokowi semakin jengkel karena dari bulan ke bulan tak juga ada perbaikan sampai akhirnya ia melakukan reshuffle kabinet jilid I. Sekarang, menteri mana yang membuat Jokowi jengkel? n

Foto: Dahlan RP

Pembangunan proyek pemerintah: Penyerapan anggaran masih rendah.

Harap Maklum Jokowi Kecewa Tender dan pengajuan anggaran sudah dipercepat, toh, penyerapan anggaran masih saja memble. Pantas, Presiden Jokowi kecewa.

TEKS Badrul

apat paripurna Kabinet Kerja di Istana Negara, Selasa, 7 Juni 2016 hening. Presiden Jokowi agak sedikit marah. Saat menyampaikan arahannya di depan para menteri, ia menyatakan kecewa. Jokowi kecewa lantaran penyerapan anggaran oleh kementerian dan lembaga (K/L) masih saja rendah. Presiden kemudian membuka data yang dipegangnya. Di sana terlihat jelas bahwa pada kuartal I-2016, penyerapan anggaran baru mencapai 10,6%. Inilah yang menyebabkan konsumsi pemerintah kuartal lalu cuma tumbuh 2,93%, jauh di bawah kuartal IV-2015 sebesar 7,31%.

Seharusnya penyerapan anggaran agak lebih tinggi. Sebab, Presiden Jokowi sudah memajukan tender dan mempercepat pengajuan anggaran. Sejak akhir tahun lalu, Presiden Jokowi sudah wanti-wanti kepada menteri dan pimpinan lembaga agar bisa merealisasikan penyerapan anggaran belanja sejak awal 2016. Tapi, hingga kini hanya dua kementerian yang penyerapan anggarannya tinggi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan. Kekecewaan ini bukan yang pertama kali diungkapkan. Saat memimpin rapat paripurna di Istana Kepresidenan pada 10 Mei lalu, Jokowi juga menyampaikan rasa kecewanya karena rendahnya penyerapan anggaran oleh K/L yang membuat pertumbuhan ekonomi kuartal I-2016 hanya 4,92% atau di bawah prediksi. Jokowi pantas kecewa terhadap kinerja K/L dalam penyerapan anggaran. Seharusnya masalah penyerapan anggaran tidak terjadi lagi, karena tender dan pengajuan anggaran sudah dipercepat, tidak seperti yang terjadi tahun lalu. Tahun lalu salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran karena daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) baru bisa disiapkan setelah selesai penyusunan dan pengesahan APBN-P pada Februari 2015. APBN-P 2015 ini mengubah keseluruhan APBN lama, jadi banyak program dan proyek yang berubah. Selain itu, setelah ada APBN-P 2015, banyak K/L yang terkait dengan proyek pembangunan pemerintah mengalami perubahan nomenklatur dan programnya belum terakomodasi dalam APBN lama. Beberapa kementerian besar seperti Kementerian PU, Ke-

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

menterian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalami perubahan nomenklatur, sehingga penyerapan anggaran baru dimulai pada April, bahkan Mei 2015. Tapi untuk tahun ini, sejak akhir tahun lalu Presiden Jokowi sudah meminta realisasi penyerapan anggaran dipercepat pada awal 2016. Namun permintaan itu tak terwujud. Padahal, saat itu adalah momentum yang sangat baik, karena kepercayaan terhadap Indonesia semakin tinggi, investor yang akan masuk antre, dan kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS makin stabil.

Foto: surabaya.proxsisgroup.com

BERUBAH MENJADI MALAPETAKA Rendahnya penyerapan anggaran semakin membuktikan buruknya tata kelola pemerintahan dan belum berjalannya reformasi birokrasi. Padahal, penyerapan anggaran yang berkualitas mutlak diperlukan agar perekonomian nasional tumbuh lebih pesat. Itu berarti, konsumsi pemerintah harus menjadi mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Sebab, mesin pertumbuhan yang lain, seperti ekspor, investasi langsung, dan daya beli masyarakat masih lemah. Dalam beberapa tahun ini kinerja ekspor jeblok akibat anjloknya harga minyak dan komoditas. Investasi langsung juga tertekan karena sebagian besar perusahaan multinasional tiarap dan 80% produk manufaktur dalam negeri dijual ke pasar domestik yang sedang melemah. Di luar sana, situasi perekonomian dunia terlihat masih kurang nyaman. Di Amerika Serikat (AS), The Federal Reserves (The Fed)— Bank Sentral AS—belum berani menaikkan suku bunga acuan lantaran pasar tenaga kerja masih buruk. April lalu tenaga kerja di AS yang terserap hanya 160 ribu orang, lebih rendah dibandingkan Februari dan Maret yang masing-masing sebesar 233 ribu dan 208 ribu pekerjaan. Artinya, perekonomian AS belum berjalan stabil. China lebih parah. Negeri Panda ini masih belum mampu keluar dari kesulitan ekonominya. Mei lalu ekspor mereka tergerus sampai 4,1% seiring lemahnya permintaan dari luar negeri. Di sisi lain,

posisi yuan terus melemah terhadap keranjang mata uang dunia lainnya. Padahal, China menjadi salah satu pasar utama Indonesia. Situasi bertambah runyam setelah referendum di Inggris dimenangkan kelompok pendukung negara itu keluar dari keanggotaan Uni Eropa (UE). Banyak kalangan memprediksi, hengkangnya Inggris dari UE bakal membuat dunia mengalami krisis kembali. Sebab, dampaknya akan merembet ke mana-mana, tak hanya anggota UE, tapi juga Eropa, Amerika, dan Asia yang punya keterlibatan besar dalam perekonomian. Situasinya memang serba runyam. Sedikit saja salah mengelola perekonomian nasional, situasi bisa berubah menjadi malapetaka. Itulah sebabnya, banyak kalangan mengecam aksi saling ‘gesek’ antara menteri di tengah perekonomian yang tidak menentu. “Para menteri harus kompak. Kita sudah tertinggal jauh dari negara-negara tetangga,” kata Irwan Nimara, pebisnis startup. Selain itu, para menteri dan pimpinan lembaga negara juga harus hemat, efisien, dan efektif dalam menggunakan anggaran negara. Di tengah pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah, sikap hemat harus menjadi momentum untuk mengakhiri perilaku boros, yang selama ini menjadi penyakit kronis birokrasi selama ini. Tidak gampang memang mengubah pola pikir hemat. Apalagi, untuk para pegawai yang sudah merasa nikmat dengan segala kemudahan yang ada selama ini, meski fasilitas sudah didapat. Selama ini, perjalanan dinas merupakan modus paling banyak dimanfaatkan oleh para birokrat untuk mendapatkan ‘penghasilan tambahan. Karena itu, pengawasan ketat di tingkat pimpinan harus ditingkatkan. Program pengawasan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) seperti yang diterapkan di DKI Jakarta dan sejumlah K/L, bisa menjadi contoh. Para pegawai tidak dibiarkan bekerja ala kadarnya. Mereka wajib mengisi kartu daftar pekerjaan, termasuk target harian dan hasil dari pekerjaan yang dijalani. Isian ini yang menentukan sanksi dan penghargaan kepada pegawai bersangkutan. n

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Bisnis Akuisisi

Selamat Jalan Newmont Newmont beralih kepemilikan menjadi milik Medco. Apa alasan Newmont hengkang?

TEKS Sri Wulandari Foto Dahlan RP, Riset

khirnya Newmont Mining Corporation dan Sumitomo Corporation secara resmi mengumumkan langkah mereka melepas sahamnya di PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Newmont memilih hengkang. Bisa jadi keputusan Newmont itu dilatarbelakangi kondisi Newmont yang belakangan ini cukup tertekan dengan regulasi

yang mewajibkan perusahaan itu membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Perusahaan asal Amerika Serikat ini memang enggan untuk membangun smelter yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Padahal, poin penting membangun industri pengolahan dan pemurnian bahan mineral di dalam negeri ini untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan agar berdaya saing dan mendapatkan nilai lebih, sehingga pemasukan negara juga bertambah. Berkali-kali pula, Newmont harus menunda kegiatan operasional karena izin pengiriman atau ekspor konsentrat harus diajukan terlebih dahulu setiap enam bulan sekali kepada pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Setiap izin ekspor konsentrat belum dikeluarkan, Newmont menghentikan segala bentuk operasional. Newmont pun lebih memilih bermitra dengan Freeport

Tambang milik Newmont: Kinerja masih bagus.

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Bisnis Akuisisi Indonesia dalam membangun smelter yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi US$ 2,3 miliar. Newmont dan perusahaan mineral lainnya belum memperoleh kepastian terkait ekspor konsentrat tembaga setelah Januari 2017. Alasan lain, karena kontrak karya perusahaan tambang yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat itu akan berakhir pada 2030. Sedangkan eksploitasi Batu Hijau sudah memasuki fase VI yang berakhir pada tahun ini. Kemudian dilanjutkan dengan fase VII (fase akhir) mulai 2017 hingga 2024. Meski Newmont masih memiliki Blok Elang dan Blok Dodo, tetapi beberapa pihak menyatakan cadangan emas dan tembaga di Blok Elang tidak jauh berbeda dengan Batu Hijau. Jadi, Newmont bakal mengeluarkan investasi cukup besar untuk melanjutkan operasi di Indonesia. Kepastian hengkangnya perusahaan asal negeri Paman Sam itu diungkapkan langsung oleh Presiden dan CEO Newmont Mining Corporation, Gary Goldberg. Dia bilang, penjualan asetnya di Indonesia bertujuan untuk mengurangi utang sekaligus mendanai proyek-proyek lainnya yang dianggap lebih menguntungkan. “Menjual saham kami di PT NNT dengan nilai wajar sejalan dengan prioritas strategis kami dalam menurunkan utang, mendanai proyek dengan margin tertinggi, dan menciptakan nilai bagi pemegang saham,” katanya Total saham Newmont yang ada di PT NNT diperkirakan mencapai US$ 1,3 miliar atau sekitar Rp 16,9 triliun. Newmont Mining Corporation dan Sumitomo Corporation secara resmi mengumumkan langkah mereka melepas sahamnya di PT NNT kepada PT Amman Mineral Internasional (AMI) yang merupakan anak perusahaan Medco. Saham yang dimiliki AMI ini kemudian di akuisisi PT Medco Energi Internasional Tbk. Medco Energi Group milik Arifin Panigoro dan AP Investment yang dipimpin Agus Projosasmito ini bekerja sama mengakuisisi saham di AMI dengan dukungan dari tiga bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI dengan struktur transaksi berkelas dunia dan unik bagi perbankan Indonesia.

SUMBER DANA Sejak 26 November 2015, Grup Medco menyatakan berminat mengakuisisi 76% saham PT NNT senilai US$ 2,2 miliar atau sekitar Rp 30,4 triliun (asumsi 1 US$ = Rp 13.800). Dana yang digunakan Medco berasal dari kucuran Bank Mandiri yang berutang ke China Development Bank (CDB). Pinjaman dari CDB senilai US$ 1 miliar oleh Bank Mandiri dikucurkan ke Grup Medco sebanyak US$ 395 juta atau senilai Rp 5,1 triliun. Terdiri dari PT Medco E&P Tomori senilai US$ 50 juta, PT Medco Energy Internasional Tbk (MEDC) sebesar US$ 245 juta, dan PT Medco Energi Internasional US$ 100 juta. “Pendanaan pinjaman konsorsium, dari dalam negeri berupa senior loan 25%, sisanya dari luar negeri,” kata Komisaris Utama Medco Energi Muhammad Lutfi. Medco sendiri tak asal mencaplok Newmont. Setidaknya Medco sudah memiliki perhitungan yang cukup matang dan memiliki kalkulasi tersendiri terkait dengan regulasi pertambangan, seperti kewajiban membangun smelter, ekspor konsentrat yang hanya diperbolehkan hingga Januari 2017, dan perpanjangan kontrak. Medco berencana mengembangkan pertambangan di Batu Hijau NTB, serta membangun fasilitas pemurnian bijih mineral atau smelter. Nilai investasi pembangunan smelter ditaksir mencapai US$ 500 juta hingga US$ 600 juta.

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Tambang milik Newmont

Menurut Arifin Panigoro, sang pemilik Medco, lapangan Batu Hijau telah melewati puncak produksi dan hanya tersisa sekitar lima hingga enam tahun lagi. Namun, di sebelah Lapangan Batu Hijau terdapat lapangan baru yang punya potensi besar untuk dikembangkan. “Maka kami susun rencana, begitu yang satu (produksinya) turun, gunung yang sebelahnya akan dimulai (penambangannya),” katanya. Faktor lain yang mendorong Medco adalah kinerja Newmont sepanjang tahun lalu masih cukup bagus. Kinerja perusahaan Newmont naik signifikan sepanjang 2015. Produksi emas tambang Batu Hijau pada tahun lalu mencapai 676.000 ounce jauh di atas realisasi 2014 sebesar 76.000 ounce. Peningkatan tak berbeda jauh juga terjadi untuk tembaga yang sepanjang tahun lalu mencapai 494 juta pon jauh melebihi realisasi tahun sebelumnya 156 juta pon. Sekadar catatan, Newmont mulai produksi dari tahun 2.000 dan kontraknya berlaku hingga 2030. Sesuai dengan kontrak karya pertambangan 1986, Newmont Mining dan Sumitomo melalui Nusa Tenggara Partnership B.V. (NTPBV) wajib melakukan divestasi sebesar 51% sahamnya kepada Indonesia. Sebanyak 20% saham telah dilepas kepada PT Pukuafu Indah, 24% dijual kepada PT Multi Daerah Bersaing, konsorsium PT Multicapital dan PT Daerah Maju Bersaing, perusahaan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, serta Kabupaten Sumbawa. n

Bisnis Transaksi

Rp 2,7 triliun untuk BlackBerry Emtek mengeluarkan dana Rp 2,7 triliun untuk membeli lisensi software dan hak kekayaan intelektual BlackBerry. TEKS Sri Wulandari Foto Dahlan RP

lang Mahkota Teknologi (Emtek), perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang media dan perusahaan rintisan melakukan ekspansi baru. Kali ini, induk perusahaan SCTV dan Indosiar ini merangkul BlackBerry Limited dengan menggelontorkan dana sebesar US$ 207 juta atau sekitar Rp 2,7 triliun untuk membeli lisensi berdurasi enam tahun dari perusahaan asal Kanada itu. Pembelian itu terbilang alot karena berlangsung selama enam tahun. Kerjasama itu diwujudkan dalam bentuk perjanjian lisensi software dan hak kekayaan intelektual BBM. Emtek akan diizinkan untuk mengembangkan aplikasi

Blackberry

pesan BlackBerry Messenger (BBM) dan memanfaatkan BBM sebagai platform untuk menyiarkan serta memasarkan konten-kontennya kepada jutaan pengguna BBM di pasar Indonesia. Nantinya, para pengguna BBM dapat mengakses sejumlah konten yang dimiliki oleh Emtek, mencakup seluruh konten siaran televisi, situs web, produksi konten, bahkan artisnya sekalipun. Selain itu, Emtek juga mempunyai peluang untuk memanfaatkan semua platform yang ada di BBM, antara lain fitur pengiriman pesan, sosial media, hiburan, konten, dan e-commerce. Pengguna aplikasi BBM nantinya akan bisa mengakses konten yang disalurkan

oleh siaran televisi free-to-air (FTA) milik Emtek, streaming video online, video yang diproduksi oleh rumah produksi, serta sederet konten premium televisi berdurasi lebih dari 100 ribu jam. Kesepakatan antara Emtek dan BlackBerry tersebut, tidak akan dimasukkan dalam bisnis enterprise BlackBerry lainnya. Kelak, salah satu unit bisnis Emtek, KMK Online, bakal membuka kantor perwakilan di wilayah Toronto, Kanada, sebagai bagian dari kesepakatan. BlackBerry dalam siaran pers bersama menyebutkan, Emtek sebagai perusahaan media dan konten terkemuka Indonesia, adalah rekan bisnis yang ideal dalam upaya pengembangan inovasi dan kemampuan aplikasi BBM. Bermitra dengan Emtek, memungkinkan pertumbuhan sektor konsumen dan korporat BBM. Seiring dengan pengembangan Emtek atas platform konsumen, BlackBerry akan meneruskan pertumbuhan platform korporat dengan BBM Protected, layanan pesan antar platform yang paling aman di dunia. “Kami ingin menawarkan konten yang lebih beragam dan kaya, serta layanan baru seperti e-commerce, musik, video, dan game kepada para pengguna kami,” kata John Chen, CEO BlackBerry seperti dikutip Nikkei. “Latar belakang dan rekam jejak Emtek yang mengesankan di bidang hiburan, konten dan teknologi membuat mereka mitra yang sempurna untuk memaksimalkan potensi platform perpesanan BlackBerry sekaligus mencapai tujuan finansial dan operasional kami.” Emtek sendiri, selain memiliki stasiun televisi juga mengembangkan situs berita online dan layanan jual beli online di Indonesia. Menurut CEO Emtek, Alvin Sariaatmadja, menggandeng Blackberry merupakan langkah yang masuk akal karena Indonesia adalah benteng terakhir BBM di dunia, dengan jumlah pengguna mencapai 60 juta per bulan. Sementara pengguna BBM di belahan dunia lain terus turun, bahkan berada di bawah angka 5%. “Kami melihat ada peluang signifikan untuk mengembangkan bisnis BBM secara global dan tertarik untuk berinvestasi dalam bidang riset untuk mengembangkan BBM lebih jauh lagi,” katanya. n

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Bisnis Pailit

abar mengejutkan datang. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit alias bangkrut. Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Bumi Asih Jaya melalui surat bernomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Selain itu, majelis hakim pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengangkat Gindo Hutahean, Lukman Sembada sebagai kurator bersama Raymond Bonggard Pardede dalam perkara tersebut. Dengan adanya keputusan tersebut, OJK meminta kepada para pemegang polis Bumi Asih Jaya untuk menghubungi kurator yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait proses penyelesaian kewajiban. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, proses penyelesaian kewajiban kepada para kreditur, pemegang polis dan pihak lain yang berhak dilakukan oleh kurator yang telah ditetapkan pengadilan. Kurator pun mengundang debitur, kreditur dan kantor pelayanan pajak serta pihak terkait untuk hadir pada rapat kreditor pertama pada 19 Juli 2016. Kemudian, batas akhir pengajuan tagihan pada 30 Agustus 2016. Sedangkan rapat pencocokan atau verifikasi tagihan pajak dan para kreditor dilakukan pada Selasa 13 September 2016. Para pemegang polis juga diharapkan dapat segera mengajukan tagihan kepada kurator yang berkantor di Wisma Bumi Asih Jaya Lt. 1, Jl. Matraman Raya No. 165-167, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur, dengan batas akhir pengajuan tagihan tanggal 30 Agustus 2016 pukul 16.00 WIB.P emegang polis diminta untuk dapat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh kurator sesuai ketentuan yang berlaku. Asal tahu saja, sebelumnya izin Bumi Asih Jaya telah dicabut OJK pada Oktober 2013. Perusahaan itu dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa dan diwajibkan menurunkan papan nama, serta menyelesaikan utang dan kewajiban. Pencabutan itu dilakukan lantaran perseroan dikabarkan memiliki utang klaim kepada nasabah yang belum dibayar. Sebenarnya Bumi Asih Jaya tidak terima begitu saja saat OJK mengajukan gugat pailit ke Pengadilan Niaga dan kasasi pada 10 Juni 2015. Bumi Asih Jaya diwa-

PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya: Dinyatakan pailit.

Akhir Nasib Bumi Asih Jaya Akhirnya PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit dan gugatan OJK dikabulkan. Bagaimana nasib nasabah? TEKS Sri Wulandari Foto riset

kili oleh tim kuasa hukum yang terdiri dari Jaswin Damanik dkk, menyebut permohonan kepailitan yang diajukan oleh OJK terlalu prematur karena perusahaan ini masih mampu membayar klaim para nasabahnya. Itu sebabnya, dalam persidangan Bumi Asih Jaya masih mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagai jawaban atas permohonan kepailitan dari OJK karena perusahaan masih sanggup melunasi tagihan kendati kendati izin usahanya sudah dicabut oleh OJK. Bumi Asih juga menggugat OJK ke Pengadilan

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Tata Usaha Negara (PTUN). Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menjelaskan, saat ini kurator telah menyusun neraca likuidiasi perusahaan untuk menghitung nilai aset Bumi Asih Jaya. Ada sejumlah aset yang dimiliki Bumi Asih Jaya, di antaranya rekening deposito di bank, tanah dan bangunan berupa kantor pusat dan kantor cabang. Lalu sejumlah hotel. Aset lain adalah kepemilikan 33 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah pemegang polis Bumi Asih Jaya mencapai 100.000 polis. n

Profil

Malang melintang di dunia ritel, akhirnya Richard Gibson jadi CEO PT Matahari Department Store Tbk. TEKS Sri Wulandari foto Riset

Richard Gibson

Matahari di Tangan Gibson

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Profil

T Matahari Department Store Tbk punya Chief Executive Officer (CEO) dan Direktur Utama yang baru. Adalah Richard Gibson yang ditunjuk untuk menduduki jabatan CEO menggantikan Michael Remsen. Jabatan Remsen sendiri baru berakhir pada Juni 2017. Namun, perseroan membutuhkan waktu peralihan selama 12 bulan. Sehingga, Gibson baru resmi memimpin Matahari pada 15 Agustus 2016. Saat ini, Gibson masih bertugas sebagai Chief Financial Officer (CFO). Dia ditunjuk oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan diminta untuk mempersiapkan kepemimpinannya. Gibson telah bergabung dengan Matahari sejak Mei 2010, selama enam tahun terakhir dia menjabat sebagai CFO. Gibson telah memberikan banyak kontribusi yang signifikan kepada perseroan dan telah mendapatkan kepercayaan dari tim Matahari dan komunitas investasi secara umum. Dia juga disebut-sebut telah menunjukkan profesionalisme kelas dunia dan kompetensi yang tinggi dalam bidang ritel yang telah membuat Matahari bertumbuh. Gibson memiliki pengalaman selama lebih dari 25 tahun di industri ritel di Eropa dan Amerika Serikat. Dia memulai karirnya di Debenhams London, Gibson juga pernah memegang berbagai posisi, seperti Vice President of Finance di Warner Brothers Stores, Retail Global Controller untuk divisi ritel Nike di seluruh dunia, Chief Financial Officer David’s Bridal, divisi dari May Department Stores, dan Chief Financial Officer Orchard Supply Hardware, divisi dari Sears. Sudah lama, Komisaris Matahari mengevaluasi Gibson. Selama beberapa bulan terakhir, Dewan Komisaris yang dipimpin Presiden Komisaris telah mengindentifikasi dan mengevaluasi beberapa kandidat, baik dari internal maupun eksternal. Melalui pertimbangan yang cermat, Dewan Komisaris memilih Gibson. Komite memberikan waktu peralihan kepada Gibson untuk mempersiapkan kepemimpinannya di perseroan pada 2017. Sementara Ramsen akan terus bekerja dengan Matahari Department Store dan akan membentuk platform guna terus mendukung perkembangan bisnis ritel Matahari. “Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Ramsen dan juga mengucapkan selamat atas posisi barunya. Para dewan juga mengucapkan selamat kepada Gibson untuk penunjukkannya sebagai CEO baru Matahari,” kata Presiden Komisaris LPPF, John Bellis dalam keterbukaan informasi, beberapa waktu silam.

TOKOH IDEAL Sementara itu, Ramsen menyebut bahwa Gibson telah menjadi rekan kerja yang luar biasa dan telah membantu perkembangan bisnis dan meningkatkan profit Perseroan. “Beliau merupakan kandidat yang ideal untuk memastikan pertumbuhan yang terus berkelanjutan dan memimpin perseroan ke performa yang lebih baik lagi,” katanya. Ramsen selama delapan tahun memimpin perseroan bersama timnya telah memberikan kontribusi peningkatan bisnis menjadi lebih dari Rp 16 triliun. Manajemen telah sukses menjalankan strategi pertumbuhan dengan dibukanya 11 gerai tahun lalu dan 3 gerai sampai Mei 2016. Dengan pembukaan gerai-gerai tersebut, Matahari, yang merupakan department store modern pertama di Indonesia, saat ini memiliki total 145 gerai di seluruh Indonesia. Matahari sempat meraup panen di momentum puasa

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

dan Lebaran lalu. Selama enam pekan, momentum tersebut memberikan kontribusi 30%-40% dari total penjualan kotor perseroan sepanjang tahun. Bagi perusahaan ritel, penjualan selama bulan puasa itu efeknya sangat signifikan. Matahari Department Store mengatakan penjualan selama enam pekan mendekati hari raya bisa berkontribusi sepertiga dari penjualan kotor perusahaan sepanjang tahun itu. “Lebaran sangat penting, kami siapkan selama enam pekan, penjualan bisa lebih dari 30% dari total penjualan sepanjang tahun. Itu indikasi, kinerja perseroan kuartal II tahun ini akan bagus,” ucapnya. Entitas Grup Lippo itu mencatatkan laba bersih Rp 243,72 miliar atau tumbuh 31,76% dari sebelumnya Rp184,97 miliar. Pendapatan perseroan melonjak 14,98% menjadi Rp 1,61 triliun pada kuartal I-2016. “Rencana strategis telah disusun untuk terus meningkatkan pertumbuhan bisnis Matahari pada tahun-tahun mendatang,” kata Jhon Bellis dalam keterangan resminya. Gibson dinilai merupakan kandidat yang ideal untuk memastikan pertumbuhan yang terus berkelanjutan dan memimpin perseroan ke performa yang lebih baik lagi. Dia memiliki kemampuan untuk mengambil peranan yang lebih besar sebagai CEO Matahari. “Kami yakin Gibson akan memimpin Matahari untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi dan Matahari akan mempertahankan posisinya sebagai department store pilihan di Indonesia,” tutur Komisaris LPPF, Sigit Prasetya. n

Puluhan anak meninggal di Samarinda karena lubang bekas tambang batu bara. Jika tidak ingin korban bertambah, ribuan lubang itu harus segera ditutup. TEKS Dita Pertiwi Foto Dahlan RP, Riset

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

lubang bekas galian tambang

ampir dua tahun, Rahmawati berjuang mencari keadilan atas kematian anaknya, Muhammad Raihan Saputra. Akhir Desember 2014, anak kedua dari empat bersaudara itu ditemukan meninggal di kolam yang terbentuk dari lubang bekas tambang batu bara. Rahmawati tidak sendiri. Ada ibu-ibu lain di Samarinda, Kalimantan Timur yang bernasib sama. Mereka telah kehilangan buah hatinya. Di Samarinda terdapat sekitar 232 lubang bekas galian tambang batu bara, yang letaknya tak jauh dari pemukiman warga. Pada saat hujan turun, anak-anak bermain di lubang bak mirip kolam itu. Tapi mereka tak menyadari bahaya yang sedang mengintai mereka. Tentu saja, Rahmawati dan ibu-ibu lainnya di Samarinda sudah berusaha menjaga anak-anaknya sebaik mungkin. Tapi, mereka tak bisa menjaga terus selama 24 jam ke mana saja anak-anak itu bermain. â&#x20AC;&#x153;Setahu ibu, anak-anak itu bermain di dekat sini saja. Tidak tahunya, dia berjalan sampai ke sana dan tahu-tahu saya dikabari kalau Raihan sudah meninggal,â&#x20AC;? ujar Rahmawati. Kabar menyedihkan itu diterima Rahmawati saat ia sedang terbaring sakit di ranjang rumahnya. Kawan bermain Raihan-lah yang pertama kali datang mengabarkan, bahwa anaknya itu tenggelam di lubang tambang, yang berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya. Menurut catatan VOA Indonesia, sejak 2011 hingga sekarang, sudah ada 24 anak yang meninggal di lubang bekas tambang ini, 15 di antaranya di Samarinda. Lokasi tambang itu sudah menyalahi undang-undang, karena berada kurang 500 meter dari permukiman warga. Rahmawati sendiri sudah berkampanye mendesak pemerintah menutup lubang-lubang ini, termasuk bertemu sejumlah menteri dan lembaga negara, tetapi belum ada langkah yang diambil pemerintah. Padahal, sebagai ibu, dia hanya ingin tragedi yang menimpa Raihan, tidak ter-

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

jadi pada anak-anak yang lain. â&#x20AC;&#x153;Sangat sakit kehilangan anak. Karena itu, lubanglubang itu harus ditutup, jangan sampai ada korban lagi. Apalagi yang menjadi pikiran ibu ini kan, di daerah sini itu banyak teman-teman almarhum yang masih seusia dia,â&#x20AC;? imbuh Rahmawati. Harapan Rahmawati tentu saja belum tercapai. Sejak kematian Raihan, korban terus berjatuhan. Anak-anak sulit untuk dijauhkan dari lubang yang telah menjadi kolam luas ini. Sebagian menjadi korban karena sengaja berenang, terpeleset ketika bermain atau memancing di sana. Sebenarnya, Komnas HAM sudah turun tangan. Lembaga hak azasi manusia ini telah mendesak pemerintah serius menangani persoalan ini. Komnas HAM

Profil Negara Inggris

Pencarian korban tenggelam di bekas tambang.

menyatakan sesuai amanat Pasal 71 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, pemerintah wajib mengontrol perusahaan yang melanggar HAM. Dalam kasus lubang bekas tambang ini, Komnas HAM menduga terjadi pelanggaran HAM, karena ada 24 anak menjadi korban. Sampai saat ini masih banyak area bekas tambang yang tidak dipulihkan. Ini bukti pemerintah melakukan pembiaran dan tidak ada penegakan hukum,â&#x20AC;? kata Siti Noor Laila, komisioner Komnas HAM. Padahal proses hukum penting untuk memberi sanksi kepada perusahaan. Selain merampas hak untuk hidup, hak atas keadilan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih, lubang bekas tambang diduga menimbulkan pelanggaran hak atas rasa aman dan hak anak. DPRD Kalimantan Timur telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani persoalan ini. Sebanyak 12 politisi lokal dari berbagai partai diberi tugas selama 3 bulan ke depan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, mulai masyarakat umum, LSM hingga perusahaan tambang. DPRD nantinya akan mengeluarkan rekomendasi dan diharapkan pemerintah setempat menindaklanjutinya. Didit Hariadi, dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur kepada VOA mengatakan, kasus lubang bekas tambang adalah bukti nyata bagaimana industri tambang mengabaikan hukum. Pada saat yang bersamaan, pemerintah daerah tidak memberikan reaksi yang cukup, bahkan cenderung melindungi korporasi tambang. Dan, Kota Samarinda menjadi daerah dengan korban terbesar, karena 71% wilayahnya menjadi area tambang. Lubang bekas tambang yang bisa memiliki kedalaman lebih dari 100 meter ini, telah didiamkan selama bertahun-tahun tanpa upaya pengamanan, apalagi penimbunan kembali. Kedalaman lubang bekas galian tambang batu bara itu bermacam-macam. Ada yang mencapai lebih 100 meter, 100 meter, dan 80 meter. Padahal dalam peraturan, 30 hari pasca menambang itu, harus ditutup. â&#x20AC;&#x153;Tetapi yang terjadi adalah, lubang tempat anak-anak menjadi korban meninggal itu, rata-rata lubangnya sudah ditinggalkan selama 3 atau 4 tahun, dan bahkan ada yang sudah lebih dari 5 tahun,â&#x20AC;? ujar Didit Haryadi. Didit menambahkan, Jatam dan masyarakat sudah tidak percaya terhadap kemampuan pemerintah daerah menyelesaikan kasus hukum ini. Harapan mereka kini sepenuhnya ada di pemerintah pusat. Kasus lubang bekas tambang ini tidak hanya persoalan lingkungan dan kemanusiaan, tetapi juga kental dengan aroma korupsi. Jatam merekomendasikan sejumlah langkah untuk memulai upaya penyelesaiannya. Pertama, membuat daftar semua lubang bekas tambang, terutama yang dekat dengan permukiman. Kedua, cabut izin lingkungan perusahaan yang melanggar hukum, pidanakan mereka. Ketiga, pemerintah harus

menghitung kerugian masyarakat, bukan hanya kerugian negara.

KEKUATAN LOBI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengambil tindakan atas kasus ini, tetapi hanya berupa penyegelan kawasan tambang. Sementara pengusutan kasus hukumnya masih sangat lambat, diduga karena kekuatan lobi industri tambang dan dana besar yang menyertainya. Dari data Jatam, di Kalimantan Timur terdapat 4.464 lubang tambang dari 1.488 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Lubang ini tersebar di wilayah seluas 5,4 juta hektar. Air yang menggenang di lubang bekas tambang ini sangat berbahaya karena memiliki ph 3,7 atau tergolong asam, dimana air baku ditetapkan memiliki ph normal 6-8. Bisnis pertambangan di Kalimantan mulai bergairah ketika terjadi lonjakan harga batu bara di pasar internasional pada sekitar tahun 2008. Pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan membuka keran perizinan tanpa pertimbangan daya dukung lingkungan, hingga sekitar separuh wilayah Kalimantan masuk wilayah pertambangan ini. Presiden Jokowi sejak menjabat berupaya memperbaiki keadaan dengan mengalihkan kuasa perizinan ke gubernur. Pada gilirannya, Gubernur Kalimantan Timur telah menetapkan moratorium izin pertambangan. Namun lingkungan sudah telanjur rusak dan Kalimantan secara umum, kini sedang menuai dampak dari obral izin tambang itu. n

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Patgulipat Izin Pertambangan Indonesia boleh jadi satu-satunya negara yang paling banyak mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP). Bayangkan saja, hingga Februari 2016 Kementerian ESDM mencatat, ada 10.331 IUP yang terdaftar. Sebanyak 6.365 IUP telah berstatus Clear and Clean (CnC), sementara 3.787 non CnC dan dikaji untuk dicabut IUP-nya, dan 179 IUP telah dicabut. Tentu saja angka ini sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin izin-izin itu bisa lolos? Ada yang bilang itu terjadi antara lain karena izin produksi tanpa eksplorasi lebih dulu. Selain itu, adanya tumpang tindih lahan. Awalnya, jumlah izin pertambangan hanya 6 ribu. Namun, saat Ditjen Minerba bertindak tegas dengan mengancam tidak akan membantu masalah administrasi, langsung jumlahnya naik menembus di atas 10 ribu. Banyak bupati dan walikota yang langsung minta izin pertambangan di-clear-kan. Persoalan yang terjadi, ya itu tadi umumnya adalah perizinan yang tumpang tindih sehingga berujung pada potensi konflik dan penyerapan pajak yang tak maksimal, yang membuat negara rugi triliunan rupiah. Sejauh ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengirimkan tim khusus untuk memeriksa perizinan tambang batubara yang diduga bermasalah di empat daerah. Masing-masing di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur serta di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hanya saja, KPK belum bisa bertindak terlalu jauh, terutama menindaklanjuti tuntutan dugaan adanya tindak pidana korupsi. KPK, untuk sementara, hanya sebatas mengeluar-

kan rekomendasi kepada pemerintah. Namun, derasnya penerbitan IUP ditengarai beberapa kalangan, tidak lepas dari patgulipat kepala daerah dengan pengusaha, terutama menjelang pelaksanaan pilkada. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Indonesia Resources Studies (Iress), mencatat, IUP banyak yang dikeluarkan setelah pilkada atau saat menjelang pilkada. Semrawutnya penerbitan IUP membuat pemerintah daerah tidak mampu menjadikan kekayaan alam yang terkandung untuk mensejahterakan rakyatnya. Tengok saja yang terjadi di Kalimantan Timur. Provinsi ini sebenarnya memiliki hutan, minyak dan gas, serta tambang batu bara yang pada tahun 2010 menyumbang 70% dari produksi nasional dan Rp 320 triliun untuk pendapatan regional domestik bruto nasional. Sayangnya, kehidupan masyarakat setempat belum bisa dikatakan sejahtera. Sebaliknya, data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat menyebut, angka kemiskinan meningkat dari 239.220 jiwa pada tahun 2009 menjadi 243.000 pada tahun 2010. Di sisi lain, banyak pejabat daerahnya yang terlibat kasus tindak pidana korupsi, mulai dari Syaukani Hasan Rais (Bupati Kutai Kartanegara) dan Suwama AF (Gubernur periode 19982006). Langkah Kementerian ESDM menertibkan IUP ini, tentu saja sangat penting, terutama guna mencegah maraknya usaha tambang ilegal yang merugikan negara. Bayangkan saja, saban tahun negara rugi lebih Rp 38 triliun, karena penambangan ilegal. n

Tambang Batu bara di kalimantan.

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

penambang emas liar di pulau buru

Rela Mati Demi Emas Pulau Buru masih jadi sasaran para pemburu emas. Kilau si kuning memang kerap membutakan mata. TEKS Dita Pertiwi Foto Riset

ulau Buru boleh saja punya catatan kelam dalam sejarah politik Indonesia. Pulau di Kabupaten Maluku Tengah itu, dulu dikenal sebagai tempat pembuangan tahanan politik (tapol). Di pulau inilah sekitar 10 ribu tapol G30S PKI pada 1969 dibuang dan disiksa. Terakhir, pembuangan massal tapol ke Pulau Buru terjadi pada 1971. Stigma pulau buangan begitu melekat di Pulau Buru. Itu menjadikan pulau seluas 8.473,2 kmÂ˛ (salah satu pulau terbesar di Kepulauan Maluku) terkesan terisolir, bahkan ada anggapan terbelakang. Padahal, pulau yang didominasi wilayah perbukitan dan pegunungan ini menyimpan banyak kekayaan alam. Seperti kekayaan biota yang luar biasa, termasuk kelelawar seram yang mulai punah, dan ribuan sapi bali yang hidup liar dan digembalakan di padang terbuka. Berbagai jenis pohon tumbuh subur di hutan Pulau Buru. Di sana ada kayu putih dan cokelat yang tumbuh liar secara alami.

Sejarah memang sulit dilupakan. Apalagi bila itu kelam. Namun perlahan Pulau Buru mulai menggeliat. Bahkan kini menjadi daya tarik ribuan pendatang. Tentu bukan lagi tapol yang datang penuh derita, tapi ribuan pencari peruntungan yang datang penuh harapan. Mereka berasal dari berbagai wilayah bukan untuk menangkar kelelawar seram, sapi bali, atau kayu putih dan cokelat. Mereka datang demi kilau emas di tanah â&#x20AC;&#x2DC;terisolirâ&#x20AC;&#x2DC; itu. Ya, sejak ditemukan wilayah tambang emas di kawasan Gunung Botak, Pulau Buru berubah jadi tempat berburu peruntungan. Kandungan emas di wilayah ini nilainya menggiurkan. Konon, dalam sehari, penambangan emas yang dilakukan bisa mengorek hingga 2,5 ton! Setidaknya, itu yang digadang-gadang Asosiasi Pertambangan Emas Rakyat Indonesia (Asperi) Maluku beberapa waktu lalu. Nah, coba saja hitung kalau harga emas 24 karat hari ini berkisar Rp 500 ribu-

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Rp 510 ribu per gram. Kalau informasi itu benar, maka dalam setahun, duit yang berputar dari pendulangan emas Pulau Buru mencapai Rp 365 triliun! Nilai itu bakalan terus menggelembung bila saja pemerintah pusat sudah mengeluarkan izin pertambangan rakyat (IPR) untuk operasi penambangan emas di pulau tersebut. Tentu saja jumlah sebesar itu bisa jadi aspirin bagi masyarakat Pulau Buru yang selama ini pening akibat ‘ketertinggalannya’. Namun kebenaran gembar-gembor itu, ternyata, masih perlu dipertanyakan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, misalnya, meragukan transaksi emas di Pulau Buru yang sejak 2011 konon mencapai lebih dari Rp 360 triliun per tahun. Itulah sebabnya, sejak pulau ini dianggap sebagai tempat enak mencari emas, sejumlah penambang dari Gorontalo, Jawa Timur, Kalimantan, dan Palu, kini mulai bergeser ke Pulau Buru. Para pemburu emas liar ini menjual hasil usahanya dengan harga Rp 250.000 per gram. Harga ini sudah naik dari sebelumnya yang berkisar Rp 175.000 Rp 200.000 per gram. Harga ini termasuk murah bila merujuk harga emas batangan Antam yang berkisar Rp 500 ribu-Rp 510 ribu per gram. Apalagi bila dibandingkan harga emas di pasar internasional. Meski sudah ditertibkan, toh masih banyak penambang liar menggali emas di pulau ini.

Gunung Pongkor Emas memang penuh sihir. Kilaunya bisa menggelapkan mata siapapun. Tak terkecuali di kawasan yang sudah memiliki aturan jelas, seperti Gunung Pongkor yang dikelola PT Aneka Tambang. Indikasi deposito emas di Pongkor ditemukan oleh Antam Unit Geologi pada tahun 1981, dan mulai diproduksi Mei 1994 setelah Antam mendapat jaminan izin pertambangan di tahun 1992. Dengan memanfaatkan tiga jalur utama, yakni Ciguha, Kubang dan Ciurug Cicau, Antam berharap tambang di Pongkor bisa diproduksi hingga tahun 2019. Tapi apa yang terjadi? Di tahun 2013, tambang yang jadi andalan Antam itu diperkirakan sudah tidak lagi produktif. Sebab di tahun 2008 saja, produksi emas yang dihasilkan hanya berkisar pada angka 3.000 kilogram per tahun. Ini membuat perusahaan melirik tambang lain seperti di Cibaliung (Pandenglang), Sorikmas (Sumatera Utara) dan Nusa Halmahera Mineral (Maluku Utara). Tambang emas Gunung Pongkor banyak menyisakan kisah. Sejumlah konflik kerap terjadi yang melibatkan PT Antam selaku pengelola resmi dengan para gurandil atau penambang rakyat liar. Berita tewasnya para gurandil yang terjebak asap pembakaran—di lubang pada ketinggian 690 meter di atas permukaan laut—barangkali bukan lagi kisah duka yang menggetarkan. Sebab kejadian seperti itu sudah terlalu sering. Tewas di perut Gunung Pongkor akibat tertimbun tanah longsor hidup-hidup, bentrok dengan aparat, bentrok dengan para gurandil sendiri, atau terjebak asap bakaran yang—konon—sengaja dilakukan aparat

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

keamanan setempat, sudah menjadi cerita sehari-hari. Para gurandil emas itu memang nekad. Mereka bisa tinggal selama dua atau tiga hari, bahkan dalam hitungan minggu di perut gunung. Modalnya, selain nekad, adalah sejumlah peralatan sederhana seperti linggis, martil, pemahat, panci kecil, lilin, korek api dan mi instan. Perkara tanahnya yang rawan longsor, bukan persoalan. Para gurandil itu bisa dengan tenang menyisir sisa-sisa urat emas di dinding lubang bekas galian Antam. Siapa sebenarnya para gurandil ini? Kebanyakan dari mereka adalah warga pendatang. Untuk mendapatkan ‘izin’ mengais emas, mereka menikahi para gadis desa setempat dengan cara apapun, sebisanya. Tahun 1998-1999 adalah puncak maraknya aksi para gurandil di Gunung Pongkor. Konon, di belakang para gurandil itu ada bandarbandar kecil penyandang dana. Kepada merekalah emas yang diperoleh dijual. Sebaliknya, para bandar itu menikmati hasil tanpa harus menghadapi risiko kematian. Terjebak di lubang maut atau tertembak peluru aparat keamanan perusahaan, sepenuhnya ditangung kaum gurandil. “The most pityful among men is he who turns his dreams into silver and gold”. Begitu kata Kahlil Gibran. Ya, emas kerap menyilaukan mata dengan beragam impian jadi cepat kaya. Padahal, sesungguhnya impian itu justru menjadikan manusia terjerat dalam kenestapaan. Para penambang liar dan gurandil jelas merasakan itu. n

Gurandil di gunung batok.

MAKRO Pengampunan pajak

Pertarungan di Tax Amnesty UU Tax Amnesty mulai diberlakukan pekan ini. Inilah pertarungan hidup mati pemerintah.

TEKS Lucky Benyamin Foto Dok. review, riset

residen Jokowi langsung bergerak cepat. Seusai berhalal bihalal di Istana Merdeka, Senin pekan lalu, dia memanggil beberapa menteri dan pimpinan lembaga. Agendanya, membicarakan persiapan pemberlakuan UU Pengampunan Pajak atau yang dikenal UU Tax Amnesty. Di antara yang hadir di Istana Merdeka siang itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani. Dan, jika tidak ada aral melintang, tax amnesty akan diterapkan pada pekan ini. â&#x20AC;&#x153;Pokoknya minggu depan (pekan ini) sudah jalan,â&#x20AC;? ujar Bambang Brojonegoro, Menteri Keuangan, seusai pertemuan dengan Presiden Jokowi. Sekadar mengingatkan, pada 28 Juni lalu DPR telah mengesahkan UU Tax Amnesty. Pemerintah yakin, tax amnesty bakal mendorong repatriasi aset para konglomerat Indonesia hingga Rp 1.000 triliun dalam enam bulan ke depan. Angka itu hanya sebagian dari dana warga Indonesia di luar negeri yang ditaksir mencapai Rp 11.400 triliun, atau hampir sama dengan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Nah, dari uang masuk itu akan menghasilkan tambahan pajak sebesar Rp 165 triliun. Tax amnesty adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada para wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan benar dan yang belum pernah membayar pajak pada masa lalu. Lewat kebijakan ini, pemerintah menghapus sebagian pajak terutang para wajib pajak pada masa lalu asalkan mereka mendeklarasikan kekayaannya dengan jujur, mengikuti prosedur, dan memanfaatkan periode yang ditetapkan. Di luar periode yang ditetapkan, pengampunan pajak tak berlaku. Di luar tindak pidana terorisme, narkotika, dan perdagangan manusia, tax amnesty juga diberikan kepada para pelaku kejahatan pada masa lalu. Mereka yang melakukan korupsi, pencucian uang, pembalakan liar, penambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, kejahatan dalam bidang kepabeanan dan cukai, serta tindak pidana di bidang penanaman modal, diberikan fasilitas pengampunan pajak. Tapi, mereka yang sedang menjalani proses peradilan karena tindak pidana tak akan diberikan fasilitas pengampunan pajak. Setelah mereka melaporkan kekayaan dan membayar pajak sesuai persyaratan, kesalahan mereka pada masa lalu tak akan diutak-atik. Kerahasiaan mengenai kasus mereka dija-

ga. Jika ada aparat pajak membocorkannya, mereka terkena sanksi pidana. Pemerintah tak hanya menarik dana masuk, tapi juga memberikan pengampunan pajak kepada para pengusaha yang menyimpan dananya di dalam negeri. Syaratnya, mereka bersedia buka-bukaan, melaporkan kekayaannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Tak hanya pengusaha besar yang diberikan pengampunan pajak. Pengusaha menengah dan kecil di dalam negeri pun diberikan fasilitas tax amnesty. Pekerja mandiri seperti dokter, pengacara, dan artis yang tidak membayar pajak dengan benar juga diberikan kesempatan mendapatkan pengampunan pajak. Pokoknya, setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.

MENGGERUS KREDIBILITAS PEMERINTAH Pertanyaannya sekarang adalah, apakah semudah itu pemerintah mendapat tambahan pajak dari kebijakan tax amnesty

Wajib pajak mengisi SPT tahunan: Kesadaran membayar pajak masih rendah.

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

MAKRO Pengampunan pajak sebesar Rp 165 triliun yang sudah dicantumkan dalam APBNP 2016? Banyak kalangan meragukan. Sejumlah ekonom memperkirakan, repatriasi aset Juli 2016 hingga Maret 2017 maksimal hanya Rp 500 triliun. Dengan demikian, tambahan penerimaan pajak dari tax amnesty hanya sekitar Rp 50 triliun. Kalau prediksi ini benar, maka ada kekurangan penerimaan pajak dari tax amnesty sebesar Rp 115 triliun. Tentu saja, jika target ini meleset akan membuat defisit anggaran APBN-P 2016 bakal membengkak. Dampaknya, kredibilitas fiskal merosot dan kepercayaan pasar terhadap pemerintah bisa melorot. Betul, pemerintah masih memiliki sisa anggaran lebih (SAL) dan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun 2015 sebesar Rp 24,6 triliun sehingga total menjadi sekitar Rp 107,9 triliun. Hanya saja, target penerimaan pajak yang terus-menerus tidak tercapai akan menggerus kredibilitas. Di mata pelaku pasar, pemerintah dinilai tidak cakap membuat rencana dan menjaga agar fiskal memiliki kredibilitas. Asal tahu saja, pada APBN-P 2016 pendapatan negara dan hibah ditargetkan Rp 1.786,2 triliun, turun dari sebelumnya, Rp 1.822,5 triliun. Dari jumlah itu, penerimaan pajak ditargetkan Rp 1.539,1 triliun, turun dari sebelumnya Rp 1.546,6 triliun. Sebaliknya, belanja negara mencapai Rp 2.082,9 triliun, hanya turun tipis dari sebelumnya, Rp 2.095,7 triliun. Dengan

demikian, defisit anggaran pada APBN-P 2016 sebesar Rp 296,7 triliun atau 2,35% dari PDB. Jadi sekali lagi, defisit anggaran itu bisa melebar jika target penerimaan tambahan pajak dari tax amnesty tak mencapai target. Sebab, bukan apa-apa, pertumbuhan ekonomi nasional masih berjalan lambat dan perekonomian global diliputi ketidakpastian yang mendalam. Tak hanya itu. Kesadaran orang Indonesia membayar pajak juga masih rendah. Dari sekitar 120 juta orang Indonesia yang berpenghasilan, yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) hanya 27 juta. Sedang pemilik NPWP yang menyerahkan SPT tahun 2015 cuma sekitar 10 juta orang, terbesar adalah pekerja formal yang jumlahnya mencapai 9,1 juta. Itulah sebabnya, tax ratioâ&#x20AC;&#x201D;rasio penerimaan pajak terhadap PDBâ&#x20AC;&#x201D;Indonesia masih berada di level 12%. Padahal, sejumlah negara tetangga sudah mencapai 18%. Selain itu, banyak pengusaha juga masih tidak paham tentang perhitungan pengampunan pajak. Pertanyaan yang sering disampaikan mereka adalah, apakah persentase pembayaran pajak itu dihitung dari total aset, atau hanya aset likuid seperti simpanan di bank dan surat berharga? Pasal 4 UU Pengampunan Pajak disebutkan harta yang berada di dalam negeri atau luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia selama tiga tahun akan mendapat keringanan pajak.

Tarif Tebusan Pengampunan Pajak Tanggal 28 Juni 2016 Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) telah disahkan. Sesuai dengan UU ini, para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan (tarif pengampunan pajak) yang lebih rendah. Tarif tersebut dibagi menjadi tiga kategori, sebagai berikut: 1. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengungkapkan harta sampai Rp 10 miliar dikenai tarif tebusan sebesar 0,5%, sedangkan lebih dari Rp 10 miliar dikenai 2%. 2. Wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya ke dalam negeri akan diberikan tarif tebusan 2% - 5%. 3. Wajib pajak yang mendeklarasikan asetnya di luar negeri tanpa repatriasi dikenai tarif 4% 10%.

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

MAKRO Pengampunan pajak Pada bulan pertama hingga ketiga, wajib pajak cukup membayar pajak dengan tarif 2%. Pada bulan keempat hingga 31 Desember 2016, tarif pajak yang dibayar 3%. Pada periode 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017, tarif pajak sebesar 5%. Harta di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri juga diberikan pengampunan pajak. Pada bulan pertama hingga ketiga dikenakan tarif 4%, bulan keempat hingga 31 Desember 2016 dikenakan tarif 6%, 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017 dikenakan tarif 10%. Bagi wajib pajak UMKM yang mengungkapkan nilai harta dari Rp 4,8 miliar sampai dengan Rp 10 miliar dalam surat pernyataan dikenai tarif 0,5%. Sedang UMKM yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10 miliar dalam surat pernyataan, untuk periode bulan pertama sampai dengan 31 Maret 2017, dikenai tarif 2%.

SEGERA REVISI SEJUMLAH UU Namun, apa pun kritik dan prediksi berbagai kalangan, program tax amnesty adalah kebijakan baik untuk menggerakkan roda pembangunan. Hanya saja, yang perlu diingat, kunci sukses tax amnesty adalah partisipasi wajib pajak. Karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah adalah sosialisasi yang intens ke setiap kelompok wajib pajak yang menjadi sasaran, mulai dari para

konglomerat hingga usaha mikro. Selain itu, pemerintah dan DPR perlu segera merevisi sejumlah UU, yakni UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pertambahan Nilai (PPN), dan UU Perbankan. Sejumlah pasal dalam UU KUP kurang mendukung suksesnya tax amnesty. Dalam UU Perbankan, pasal kerahasiaan bank tidak mendukung upaya Ditjen Pajak menelusuri kekayaan wajib pajak yang didepositokan. Sebenarnya, sekitar tiga tahun lalu, Ditjen Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meneken nota kesepahaman atau MoU untuk melakukan harmonisasi peraturan perundangan. Kabarnya, lewat kesepakatan tersebut, kelak aparat pajak dapat mengakses informasi di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya yang ada di bawah OJK. Dari informasi itu, aparat pajak akhirnya bisa mengetahui apakah pajak yang mereka bayar sudah sesuai atau belum. Termasuk transaksi-transaksi yang selama ini disembunyikan dari petugas pajak. Selama ini, regulasi data nasabah diperbankan memang seperti barang ‘haram’ yang tidak boleh disentuh. Alasannya macam-macam. Misalnya, jika regulasi ini diterobos, nasabah akan menarik dananya secara besar-besaran.

Sebab, bank dianggap bukan lagi tempat yang aman dan nyaman menyimpan uang. UU Perbankan memang merahasiakan soal ini. Tapi, sampai kapan UU ini mau dipertahankan? Fuad Rahmany saat masih menjabat Dirjen Pajak sempat mengatakan, kerahasiaan bank sudah ketinggalan zaman. “Di negara lain, sudah enggak ada lagi kerahasiaan bank bagi otoritas pajak,” katanya kala itu. Era kerahasiaan bank di negara-negara lain memang sudah banyak yang dihapus setelah pertemuan para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam G-20 di London, Inggris bulan April 2009. Hal ini diperkuat lagi dalam pertemuan di tahun 2015. Selain mendobrak kerahasiaan perbankan, G-20 juga menyepakati untuk menghapus peraturan bebas pajak bagi para penyimpan uang di negara anggotanya. Keputusan itu diambil G-20 setelah mereka melihat banyak orang kaya berusaha menghindari pajak, lalu menyimpan uang mereka di rekening-rekening yang dirahasiakan oleh perbankan. Para penjahat kerah putih pun ikut memanfaatkan kerahasiaan ini. G-20 adalah kumpulan 20 negara maju dan berkembang—Indonesia masuk di dalamnya—yang bertujuan membahas isu-isu penting perekonomian dunia.

Nasabah di bank: Pasal kerahasiaan bank tidak mendukung upaya Ditjen Pajak.

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

MAKRO Pengampunan pajak Presiden Jokowi sendiri sudah memegang data orang Indonesia yang menempatkan dananya di luar negeri, mulai data keuangan dan paspor mereka. Data ini hanya dipegang oleh tiga orang saja. Dirinya, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Jokowi juga sudah mengeluarkan ultimatum bahwa tax amnesty ini hanya berlaku selama sembilan bulan saja. Lewat dari batas itu, hanya ada dua pilihan bagi

mereka yang menanam uangnya di luar negeri dan mencoba nakal, yakni memburu mereka dan menerapkan denda sampai 200% dari kewajiban pajak yang harus dibayarkannya. “Ini peluang dan tidak akan terjadi lagi,” kata Jokowi. Kini, yang dikhawatirkan adalah UU Tax Amnesty sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yang menggugat adalah Yayasan Satu Keadilan (YSK) bersama elemen masyarakat yang tergabung dari Serikat Perjuangan Rakyat Indone-

Penerimaan Pajak Tahun Target Realisasi Anggaran 2011 Rp 978,7 triliun Rp 972,6 triliun 2012 Rp 885,02 triliun Rp 835,25 triliun 2013 Rp 995,2 triliun Rp 916,2 triliun 2014 Rp 1.246,1 triliun Rp 1.143 triliun 2015 Rp 1.294,3 triliun Rp 1.055 triliun 2016 Rp 1.539,1 triliun

sia. Jika gugatan ini dikabulkan oleh MK, pemerintah bisa gigit jari. n

Supaya Dana Betah Menginap Di manakah orang-orang kaya, miliarder hitam, dan para penjahat kerah putih selama ini menyimpan uang? Betul Swiss atau Singapura. Tapi, tak hanya Swiss dan Singapura. Ada Liechtenstein, Bahama, Siprus, Luksemburg, Monako, San Marino, Seychelles, dan Panama. Nama terakhir bahkan sempat menggegerkan republik ini lantaran ribuan WNI namanya tercantum sebagai klien Mossack Fonseca, firma hukum asal Panama. Sudah bukan rahasia lagi banyak orang kaya Indonesia menempatkan uangnya di Singapura, termasuk negara-negara yang disebutkan di atas tadi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, ada 214.488 special purpose vehicle (SPV) dan 6.519 rekening di luar negeri milik WNI dan belum dicatatkan asetnya, dengan nilai lebih dari Rp 11.450 triliun atau setara dengan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Di Singapura saja banyak individu dan perusahaan asal Indonesia telah menempatkan dananya sebesar Rp 4.000 triliun. “Kita coba hitung separuhnya bisa masuk sini, dan diharapkan potensi penerimaannya Rp 100 triliun," ujar seorang pejabat pejabat di Ditjen Pajak. Tentu saja, itu adalah potensi pajak yang luar biasa besarnya. Kalau uang sebanyak itu—taruhlah separuhnya— bisa ditarik masuk ke Indonesia, penerimaan pajak negara bisa menggelembung dan mampu menembus target pajak yang tahun ini sebesar Rp 1.360,2 triliun. Kenapa banyak orang Indonesia menempatkan dananya di luar negeri? Salah satunya lantaran pajak di sini tidak menarik. Nah, untuk menarik agar dana besar ini pulang pemerintah akan memberlakukan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Dan, yang tak kalah menarik Menteri Keuangan Bambang P.S. Brojonegoro akan mengembangkan Pusat Keuangan Offshore atau Offshore Financial Center (OFC) sebagai kawasan surga pajak. Tujuannya, menarik pulang aset-aset warga negara Indonesia yang banyak disimpan di luar negeri. Nantinya, OFC bisa menjadi wadah untuk menampung dana-dana milik individu maupun perusahaan asal Indonesia, yang selama ini dikelola oleh perusahaan-perusahaan cangkang atau perusahaan yang dibentuk untuk tujuan tertentu. “Kekhususannya (OFC) itu untuk menampung (dana milik) perusahaan di Indonesia yang mempunyai bisnis di luar negeri. Jadi dia (pengusaha) boleh memiliki per-

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Singapura negeri tax haven: Bisa pindah ke Indonesia.

usahaan di luar negeri tetapi base-nya di kita (Indonesia) saja,” ujar Bambang, Senin malam pekan lalu. Bambang menjelaskan, OFC akan menjadi area surga pajak (tax haven) yang memberikan fasilitas serupa dengan yang ditawarkan Pulau Labuan, Malaysia. Salah satu insentif yang diberikan adalah keringanan pajak bagi investor yang besarannya masih akan diatur kemudian. Sayangnya, Bambang belum bersedia untuk membocorkan daerah yang akan dijadikan kawasan surga pajak di Indonesia itu. Intinya, ia menginginkan rencana ini terwujud secepatnya setelah kebijakan pengampunan pajak berlaku. Informasi saja, Malaysia telah memiliki pulau tax haven di bagian timur wilayah negeri Jiran itu sejak 1990. Pulau itu bernama Labuan. Di Labuan, tarif pajak yang dikenakan untuk perusahaan perdagangan sangat rendah, yakni hanya 3%. Sementara untuk perusahaan non-perdagangan tidak dikenakan pajak. Labuan sebagai offshore financial centre-nya Malaysia juga dilengkapi dengan bursa efek bernama Labuan Financial Exchange (LFX). LFX memungkinkan perusahaan untuk tercatat di bursa, penerbitan obligasi serta instrumen asuransi yang berbasis konvensional ataupun syariah. Nah, model Labuan inilah yang akan diterapkan di salah satu kawasan di Indonesia. n

MAKRO Kebakaran hutan

Kebakaran hutan di Riau: Belum ada perusahaan dijadikan tersangka.

Bermain Api di Hutan Kebakaran hutan kembali meluas di Riau. Sudah banyak orang dijadikan tersangka. Anehnya, tak ada dari perusahaan. TEKS Lucky Benyamin Foto Riset

umlah titik panas di Pulau Sumatera, terutama Provinsi Riau, sepekan pertama di bulan Juli 2016 meningkat tajam. Penyebabnya, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten yang diduga disengaja. Data satelit badan kelautan dan atmosfer Amerika Serikat (NOAA) menunjukkan, pada tanggal 29 Juni baru ada dua titik panas, tapi kini jumlahnya sudah mencapai 27 buah, 15 di antaranya berada

di Riau. Berdasarkan data sementara, jumlah lahan yang mengalami kebakaran di Riau mencapai 1.076 hektar. Meningkatnya kebakaran hutan dan lahan itu bersamaan mulai datangnya musim kemarau. Namun, Komandan Satgas Udara Riau, Marsekal Pertama Hendri Alfiandi menduga kebakaran itu merupakan ulah manusia. Sudah puluhan orang yang dijadikan tersangka. â&#x20AC;&#x153;Sudah banyak yang ditangani

kepolisian. Sudah ada 60-an hingga 70-an orang yang ditindak,â&#x20AC;? ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, Edwar Sanger, seperti dikutip dari BBC. Anehnya, hingga saat ini tak ada satu pun perusahaan yang dijadikan tersangka. Tidak seperti tahun lalu saat kepolisian daerah Riau menerima 71 kasus pembakaran hutan dan lahan, 18 di antaranya melibatkan korporasi. Hanya saja, dari 18 perusahaan itu, cuma dua yang berlanjut ke proses persidangan. Satu kasus berakhir dengan vonis bebas untuk Manajer PT Langgam Inti Hibrindo (LIH) Frans Katihokang, satu kasus lainnya berujung vonis tiga tahun penjara untuk dua bos PT Palm Lestari Makmur (PLM), Iing Jhon Priyatna dan Edmond Jhon Pereira. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

MAKRO Kebakaran hutan kebakaran hutan dan lahan lainnya yang menempatkan perusahaan sebagai tersangka? Selama beberapa tahun terakhir hanya beberapa perusahaan saja yang diproses sampai ke persidangan, selebihnya tak jelas. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat, pada 2013 terdapat 18 perusahaan yang dijadikan tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan, tapi hanya 2 perusahaan yang masuk ke persidangan. Kemudian, pada 2014, terdapat 12 perusahaan yang dinyatakan tersangka kasus serupa. Dari jumlah itu, hanya tiga kasus ke meja hijau. “Bahkan, ada perusahaan yang dijadikan tersangka selama empat tahun berturut-turut. Tapi tidak pernah disidangkan kasusnya,” ujar Rico Kurniawan, aktivis Walhi Riau. Tentu saja, kondisi ini disesalkan banyak pihak. Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo mendesak aparat hukum bersikap lebih transparan. Henri mengatakan, selain pemilik, perusahaan juga bisa dituntut sebagai badan hukum. “Perusahaan sebagai badan hukum kan tidak bisa dipenjara, tapi bisa dikenai Pasal 119 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti perampasan keuntungan dan penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha,” kata Henri. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, mengaku pihaknya tengah mengawasi perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau. “Kita sudah menegur yang di Riau dan sekarang sedang diawasi. Maret lalu, ada yang sudah langsung ditangani Polda. Kalau kebakaran lagi di area yang sama di tahun 2016 ini sudah ada Peraturan Menteri yang mengatur bahwa mereka akan kehilangan areal kebakaran tersebut secara permanen,” katanya kepada BBC Indonesia. Suwido Hester Limin, ahli gambut mengatakan, perusahaan jelas punya andil dalam kebakaran hutan terkait praktik pengeringan lahan gambut yang mereka lakukan. Berdasarkan data Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di bawah pemerintahan Presiden 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono, investigasi terhadap 12 perusahaan yang diduga membakar hutan dalam kurun 2012-2014 berhenti begitu saja ketika status mereka

menjadi tersangka. Catatan menunjukkan hanya tiga perusahaan yang diganjar hukuman antara 2014 hingga 2015.

ANCAMAN BOIKOT PRODUK Tahun lalu, terutama periode Juni sampai Oktober, kebakaran hutan dan lahan menjadi duka nestapa yang amat dalam bagi bangsa Indonesia. Bank Dunia memperkirakan kerugian akibat kebakaran hutan seluar 2,6 hektar di 18 provinsi di Indonesia itu mencapai Rp 221 triliun atau setara 1,9% dari PDB Indonesia. Kerugian sebesar itu terdiri dari hilang dan rusaknya habitat satwa liar, meningkatkan emisi gas rumah kaca, mengganggu kesehatan manusia, dan merugikan negara secara ekonomi. Riau merupakan daerah penyumbang asap terbesar di Tanah Air sepanjang 2015, namun Sinar Mas Group disebut-sebut sebagai korporasi terbesar dari 27 korporasi pembakar hutan yang disidik pihak kepolisian. Itu sebabnya, Sinar Mas Group dituntut melakukan ganti rugi sebesar Rp7,8 triliun atas pembakaran hutan di Sumatera Selatan. Supermarket Singapura dikabarkan sudah memboikot produk-produk perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan Sumatera yang memicu bencana asap di negara itu.  Koran Strait Times beberapa waktu lalu memberitakan, supermarket besar Singapura, seperti FairPrice, Sheng Siong dan Prime Supermarket telah menurunkan semua produk Asia Pulp & Paper Group (APP— anak usaha Sinar Mas Group) dari lemari dagangan mereka. Perusahaan The Dairy Farm yang

membawahi berbagai supermarket seperti Guardian, 7-Eleven, Cold Storage dan Giant masih akan menjual produk APP sampai habis, namun tidak akan memasoknya lagi.  Langkah ini dilakukan setelah LSM Lingkungan Hidup Singapura (Singapore Environment Council—SEC) menangguhkan sementara label hijau untuk produk APP selama proses penyelidikan sumber pembakaran hutan di Sumatera keluar.   Langkah ini juga diambil sesaat setelah FairPrice dan 16 perusahaan lainnya diminta SEC menandatangani deklarasi tidak akan menjual produk dari lima perusahaan terkait kebakaran hutan di Indonesia.   Selain APP, empat perusahaan lainnya berasal dari Indonesia, yaitu PT Rimba Hutani Mas, PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries, PT Bumi Sriwijaya Sentosa dan PT Wachyuni Mandira. SEC juga meminta perusahaan lainnya seperti Prime, Dairy Farm, Sheng Siong, Ikea, Unity Pharmacy dan Watsons untuk menandatangani deklarasi yang sama.  Ada sekitar 16 produk dari APP yang diboikot perusahaan Singapura, di antaranya adalah tisu Paseo, NICE dan Jolly. FairPrice menolak menjual produk ini di lebih dari 290 toko mereka, termasuk supermarket Cheers. “Keputusan menarik seluruh produk APP akibat penundaan sementara sertifikasi Label Hijau,” kata Seah Kian Peng, direktur eksekutif FairPrice beberapa waktu lalu.  Nah, jika kebakaran hutan tahun ini tak bisa lagi ditangani secara baik, hampir pasti banyak perusahaan lain yang memboikot produk Indonesia. n

Singapura tertutup oleh asap.

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Keuangan Reksa dana

Reksa Dana Mulai Ancam Bank Sepanjang semester I, dana yang mengalir ke reksa dana mencapai Rp 33 triliun. Sementara pertumbuhan DPK perbankan mulai melambat.

TEKS Bastaman Foto Dok. Review

erilaku investor, tampaknya, mulai berubah. Fakta itu terlihat jelas pada peningkatan dana di instrumen reksa dana. Jika di awal tahun duit investor yang diputar di instrumen ini tercatat sebesar Rp 270,84 triliun, maka di akhir Juni lalu angkanya sudah mencapai Rp 303,91 triliun. Itu berarti dalam enam bulan dana yang diputar di reksa dana bertambah Rp 33 triliun lebih atau naik 12,22%. Banyak faktor yang membuat pamor reksa dana menggeliat. Di samping hasil investasi yang lebih menguntungkan, para investor juga tampaknya semakin memahami risiko berinvestasi di reksa dana. â&#x20AC;&#x153;Sebagian investor sepertinya mulai paham bahwa risiko bisa dikelola,â&#x20AC;? ujar Michael Tjoajadi, Direktur Utama PT Schroder Invesment Management Indonesia. Kebetulan, di saat yang sama, berinvestasi di deposito dinilai kurang menarik lagi. Kendati pamornya melejit, ternyata tak semua produk reksa dana kebanjiran duit. Beberapa memang ada yang naik tajam, tapi beberapa lainnya masih jalan di tempat. Di antara delapan jenis reksa dana yang beredar di pasar, reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana terporteksi termasuk yang mengalami lonjakan dana paling besar. Sepanjang semester I, kedua jenis reksa dana ini masing-masing mencatat kenaikan Rp 13 triliun dan Rp 11 triliun. Besarnya animo investor untuk memutar dananya di dua produk tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh pertimbangan risiko. Sebab, kendati hasilnya tidak terlalu besar, tapi risikonya relatif kecil ketimbang produk reksa dana lainnya. Maklum, sebagian besar dana kelolaan di investasikan di obligasi, terutama surat utang negara (SUN). Selain reksa dana pendapatan tetap dan terproteksi, jenis reksa dana saham juga ternyata termasuk yang cukup diminati masyarakat. Benar, kenaikannya tak sebesar reksa dana pendapatan tetap mapun terproteksi. Tapi, sepanjang semester I, nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana saham meningkat Rp 4 triliun lebih menjadi Rp 106,91 triliun.

Lantas, apa yang mendorong investor masuk ke instrumen ini? â&#x20AC;&#x153;Keuntungan yang tinggi,â&#x20AC;? ujar Budi Hikmat, Chief Economist & Director Investor Relations Bahana TCW Investment Management. Itu jawaban yang masuk akal, memang. Soalnya, sepanjang selama enam bulan ini banyak produk reksa dana saham yang memberi return menggiurkan. Sucorinvest Sharia Equity Fund, contohnya. Reksa dana saham terbitan PT Sucorinvest Asset Management sepanjang semester I mampu memberikan imbal hasil 22,1%. Jemmy Paul Wawointana, Direktur Investasi PT Sucorinvest Asset Management mengatakan, harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi penopang utama tingginya return yang diberikan ke-

Aktivitas di Bursa Efek Indonesia: Sebaiknya investor berinvestasi jangka panjang.

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Keuangan Reksa dana pada investor. Sekadar informasi, selama sementer I, indeks mencatat kenaikan 9,22%.

TERGANTUNG KEPIAWAIAN MI Imbal hasil yang diberikan PT Samuel Aset Manajemen melalui SAM Indonesian Equity Fund pun tidak kecil. Selama enam bulan terakhir, duit investor di instrumen tersebut telah berkembang sebesar 20,03%. Jika investor lebih lama menanamkan duitnya, misalnya sampai tiga tahun ke depan, mungkin hasil yang diperoleh lebih fantastis lagi. Keuntungan yang diberikan HPAM Syariah Ekuitas, AM Equity Fund, dan Trim Syariah Saham, juga tak kalah mengkilap (lihat tabel). Ketiga produk reksa dana saham tersebut masing-masing mampu memberikan imbang hasil 18,61%, 18,47% dan 18,27%. Tapi, untuk mendapatkan hasil setinggi itu bukan pekerjaan mudah. Kepiawaian manajer investasi (MI) sangat menentukan, termasuk dalam memilih saham yang menjadi basis investasi. Di Sucorinvest Sharia Equity Fund, misalnya, lebih dari 80% dana yang terkumpul diinvestasikan di saham-saham syariah dan sisanya di deposito atau obligasi syariah. Saham syariah yang menjadi basis Sucorinvest Sharia Equity Fund antara lain saham Astra International, Indofood, Aneka Tambang, Ciputra Development, dan Adhi Karya. Sedangkan dana SAM Indonesian Equity Fund, menurut

Agus B. Yanuar, Presiden Direktur PT Samuel Aset Manajemen (SAM), lebih banyak dimainkan di saham-saham blue chip seperti Telekomukasi Indonesia (TLKM) dan Indofood Sukses Makmur (INDF). Kendati instrumen utamanya saham, ternyata SAM juga menginvestasikan 2% - 20% dananya pada instrumen pasar uang. Tapi, perlu dicatat, berinvestasi di reksa dana saham memang memiliki risiko yang relatif tinggi. Bahkan, lantaran saking tingginya, kemungkinan terjadinya kerugian juga cukup besar. Seperti yang terjadi di tahun 2015 yang lalu, ketika indeks melorot 12,75%. Dalam perhitungan lembaga riset Infovesta Utama, pada periode tersebut rata-rata return reksa dana saham mencatat minus 15,19%. Makanya, para MI menyarankan sebaiknya investor berinvestasi jangka panjang jika memilih instrumen reksa dana saham. Selain dapat memberikan hasil yang lebih tinggi, strategi ini juga bisa menghidarkan investor dari terjadinya hasil negatif. â&#x20AC;&#x153;Bagi investor jangka pendek, reksa dana saham memang sebaiknya dihindari,â&#x20AC;? ujar Siswa Rizali, President Director PT Asanusa Asset Management n

Bergairah Sepanjang Semester I 2016 Jenis Saham Pasar uang Campuran Pendapatan tetap Terproteksi Indek ETF Syariah Total

Total NAB (Rp triliun) Desember 2015 Juni 2016 102,87 28,26 18,22 48,47 57,81 0,78 3,47 10,96 270,84

106,91 31,22 20,80 61,67 68,73 0,80 4,19 9,59 303.91

Sumber: OJK

10 Reksa Dana Saham Berkinerja Terbaik Selama Semester I Produk Sucorinvest Sharia Equity Fund Sucorinvest Equity Fund SAM Indonesian Equity Fund HPAM Syariah Ekuitas AM Equity Fund Trim Syariah Saham OSO Sustainability Fund Pinnacle Strategic Equity Fund Batavia Dana Saham Syariah PNM Ekuitas Syariah

Penerbit PT Sucorinvest Asset Management PT Sucorinvest Asset Management PT Samuel Aset Manajemen PT Henan Putihrai Asset Management PT Indoasia Aset Manajemen PT Trimegah Asset Management PT OSO Manajemen Investasi PT Pinnacle Persada Investama PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen PT PNM Invesment Management

Return 22,1% 20,91% 20,03% 18,61% 18,47% 18,27% 17,24% 16,32% 16,27% 16,24%

Sumber: Riset

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Keuangan Tax Amnesty

Untuk Apa Dana Itu? Bank-bank berebut untuk mengelola dana tax amnesty. Padahal, gara-gara ekonomi lesu, mereka sebenarnya kesulitan mengucurkan dananya. TEKS Bastaman Foto Dahlan RP

barat harta karun yang muncul ke permukaan, tax amnesty begitu memesona siapa pun. Bayangkan saja, dana repatriasi dan uang tebusan yang berasal dari kebijakan pengam-

punan pajak itu diperkirakan mencapai Rp 165 triliun. Maka tak heran bila sejumlah bank kini sibuk bersolek agar dipercaya menampung dana tax amnesty. Bank Mandiri, contohnya. Kartika

Wiroatmodjo, Direktur Utama Bank Mandiri, mengatakan bahwa bank yang dipimpinnya dalam waktu dekat akan menerbitkan medium term note (MTN) dan negotiable certificate of deposit (NCD) untuk menampung dana tax amnesty. â&#x20AC;&#x153;Kami memiliki infrastruktur yang bisa menampung dana itu,â&#x20AC;? ujarnya. Seperti tak mau kalah langkah, Bank BNI pun telah menyiapkan sejumlah instrumen investasi untuk menampung dana tax amnety. Bahkan, seperti dikatakan Panji Irawan, Direktur Treasury dan Internasional, BNI juga telah menyiapkan seluruh kantor cabangnya di luar negeri untuk menampung uang tebusan pengampunan pajak. Langkah yang diayunkan BRI dan BTN pun tak jauh berbeda dengan saudara-saudaranya. Kedua bank fokus

Pembangunan jalan tol: Daya serapnya cuma baru 60%.

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Keuangan Tax Amnesty tersebut telah menyiapkan sejumlah keranjang untuk menampung dana tax amnesty. BTN, misalnya, sedang meyiapkan instrumen efek beragunan aset berbentuk surat partisipasi (EBA – SP). Ada pun BRI, seperti dikatakan Sis Apik Wijayanto, Direktur Konsume BRI, akan menerbitkan deposito valas untuk menampung dana tax amnesty. Selain keempat bank BUMN tadi, Menteri Keuangan Bambang PS Brojonegoro juga telah menunjuk Bank BCA, Danamon dan Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) sebagai bank persepsi tax amnesty. Mereka, di samping menerima setoran, juga harus mengawasi investasi dana repatriasi agar sejalan dengan UU Pengampunan Pajak. Antara lain dana tersebut harus berada di Indonesia minimal selama tiga tahun.

Kendati pemerintah telah menunjuk tujuh bank persepsi, namun pemerintah juga membuka peluang kepada lembaga keuangan untuk mengelola dana tax amnesty. Pemerintah, seperti dikatakan Basuki Purwadi, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, saat ini tengah menyusun kriteria bank umum, syariah, dan lembaga keuangan non bank yang boleh menampung dana repatriasi hasil dari kebijakan amnesti pajak. Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang menyebutkan bahwa bank umum di kelompok usaha III dan IV memiliki kesempatan untuk menjadi bank persepsi. Artinya, selain ke tujuh bank tadi, ada sekitar 72 bank umum yang bisa mengajukan diri sebagai bank persepsi. “Jadi peluang untuk menampung dana hasil tax amnesty masih terbuka,” ujar Basuki. Makanya, jangan heran bila bank milik asing seperti UOB Indonesia, OCBC NISP juga disebut-sebut bakal kecipratan rezeki nomplok dana tax amnesty. Alasan, bank milik investor Singapura tersebut memiliki banyak produk untuk menampung dana repatriasi atau dana tebusan. Hanya saja, memang, ada kekhawatiran dana tersebut akan mengalir ke induknya di luar negeri.

SEKTOR RIIL BELUM SIAP Itu sebabnya, Basuki memastikan bahwa tidak semua bank umum bisa menjadi bank persepsi. Selain harus memiliki tingkat kesehatan yang prima dan jaringan yang luas, bank tersebut harus sudah terintegrasi dengan sistem layanan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Tidak hanya itu saja, bank persepsi juga wajib melaksanakan program penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan atas dana repatriasi hasil dari kebijakan amnesti pajak. Dan yang lebih penting lagi, ya itu tadi, bank-bank persepsi harus bisa memastikan bahwa dana yang mereka kelola akan tetap tinggal di Indonesia minimal selama tiga tahun. Terlepas dari soal urusan kriteria bank persepsi, dana tax amnesty memang bisa menjadi berkah bagi yang menerimanya. Soalnya, selain bisa dikelola minimal hingga tiga tahun, jumlahnya pun diduga lebih besar dari perkiraan pemerintah. Maklum, potensi dana yang di repatriasi melalui tax amnesty ditaksir mencapai Rp 1.000 triliun.

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Menurut Nelson Tampubolon, Ketua Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank kecipratan dana tax amnesty akan sangat beruntung. Sebab, dana itu tak hanya bakal memperkuat likuiditas dan permodalan bank yang bersangkutan, tapi juga menjadi sumber pendapatan bukan bunga (fee based income). Tapi yang sudah pasti, masuknya dana tax amnesty ini bakal membuat dana pihak ketiga (DPK) dan kredit perbankan melesat. Dalam perhitungan Mochammad Doddy Arifianto, Kepala Subdivisi Risiko Perekonomian dan Sistem Perbankan (LPS), dana pengampunan pajak ini bisa membuat DPK perbankan tumbuh dobel digit di akhir tahun. “Kredit berpotensi tumbuh 13% - 15%,” ujarnya. Secara teoritis, Doddy mungkin benar. Hanya saja, gara-gara daya beli masyarakat menurun, saat ini banyak dunia usaha yang terpaksa menunda rencana ekspansinya. Paling tidak, hal itu bisa dilihat dari meningkatnya kredit yang belum ditarik (undisursed loan). Jika di awal tahun jumlahnya Rp 1.219,52 triliun, Maret lalu naik jadi Rp 1.236,14 trliun. “Sebenarnya bukan kami pelit, tapi permintaan kredit memang tidak ada,” ujar seorang bankir swasta. Memang, bisa saja bank jor-joran mengucurkan kreditnya. Tapi, dikhawatirkan bank menjadi tidak hati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Apalagi, saat ini perekonomian sedang kurang baik. Ahasil, potensi terjadinya kredit bermasalah (non performing loan) semakin besar. Makanya, bank-bank yang memiliki likuiditas berlebih memarkir sebagian dananya di SBI atau SUN. Betul, rencananya, sebagian besar dana tax amnesty akan dipakai oleh pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur. Sayangnya, fakta menunjukan penyerapan kredit infrastruktur pun masih tergolong rendah. Rata-rata hanya 60% dari komitmen kredit. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicunya. “Banyak kredit yang tidak terserap karena lemahnya peraturan pelaksanaan Undang-undang Pembebasan Lahan,” ujar David Sumual, ekonom BCA. Jadi, bukan tidak mungkin, dana tax amnesty yang mencapai ratusan triliun rupiah tadi akhirnya diparkir di instrumen surat berharga. Dan yang lebih mencemaskan lagi bila dana yang tidak terserap sektor riil itu ternyata dipergunakan untuk spekulasi di pasar modal dan pasar uang. n

Keuangan Valas

Sesungguhnya Potensi Itu Masih ada Penguatan rupiah diperkirakan masih akan berlangsung. Apalagi rencana The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga diduga baru akan terjadi 2017. TEKS Bastaman Foto Riset

ungguh kontras kalau membandingkan riuh rendah di lantai bursa dengan kesenyapan di pasar uang. Sepanjang pekan kemarin, rupiah memang terus menguat. Tapi kenaikannya amat tipis. Sebab, permintaan dolar juga tak pernah surut. Alhasil, pada

Kamis pekan lalu (14/7), rupiah berada di posisi Rp 13.082 per dolar atau menguat 0,16% dibandingkan dengan posisi hari Senin sebelumnya. Ke depannya, menurut Resti Aviadinie, analis treasuri Bank BNI, rupiah masih berpotensi menguat. Sebab, sedikit banyak, dana asing yang terus mengalir

ke Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan bisa menjadi pendorong penguatan mata uang RI. “Penerapan UU Pengampunan Pajak juga berpotensi menguatkan kurs rupiah,” ujar Resti. Hanya saja, kendati masih akan berotot, rupiah akan tetap berada di atas Rp 13.000 per dolar. Soalnya, kalau ada tanda-tanda rupiah bakal menguat, pasar akan bergerak melakukan pembelian. Apalagi, untuk sementara waktu, BI sendiri kelihatannya menginginkan rupiah tak jauh dari angka Rp 13.500. “BI tidak akan membiarkan rupiah menguat terlalu tajam,” ujar David Sumual, Ekonom Bank BCA. Vidi Yuliansyah, Research and Analyst

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Keuangan Valas

PT Monex Investindo, cenderung sependapat dengan Resti dan David. Menurutnya, peluang dolar untuk menguat secara fundamental terhadap mata uang lainnya sangat kecil. Soalnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) masih menunjukkan data naik turun. Seperti angka pengangguran di bulan Juni yang naik serta rata-rata upah yang cenderung turun. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) juga semakin memicu ketidakpastian global. Makanya, Vidi memperkirakan The Fed baru akan mengerek suku bunganya pada awal atau pertengahan tahun depan. Jadi, bukan bulan Juli ini atau akhir 2016 seperti yang yang pernah disampaikan Janet Yellen, Ketua Dewan Gubernur The Fed. Mungkin dugaan Vidi itu benar. Sebab, bisa jadi Yellen tidak akan mengambil kebijakan yang signifikan sampai pemilihan presiden AS ke-58 digelar, 8 November 2016. Jadi, hingga akhir tahun, rupiah diperkirakan akan cenderung positif. “Dengan kondisi global seperti sekarang, sebenarnya rupiah berada di level nyaman,” ujar Vidi.

AWAS, AKSI PROFIT TAKING Kebetulan, iklim ekonomi di dalam negeri saat ini lumayan cerah. Lihat saja BI rate yang terus dipangkas hingga level 6,5%. Di saat yang sama, inflasi tahunan (Juni 2015 – Juni 2016) bisa ditekan hingga level 3,45%. Lalu, kurs rupiah pun relatif stabil di kisaran Rp 13.200-an per dolar. Dan, kalau sesuai perkiraan, ada dana besar yang akan masuk pasca disahkannya UU Pengampunan Pajak. Makanya, sejumlah analis memperkirakan pekan depan rupiah masih akan menguat. Menurut perhitungan Resti, mata uang RI itu akan berada di kisaran Rp 13.050 – Rp 13.150 per dolar. Bahkan Vidi berani meramal kurs rupiah hingga akhir tahun. Ia memperkirakan, hingga akhir 2016 rupiah akan berada di kisaran Rp 12.900 – Rp 13.200. Mungkinkah optimisme Resti dan Vidi akan menjadi kenyataan? Memang masih harus dibuktikan. Tapi yang jelas, persepsi investor terhadap risiko berinvestasi di Indonesia semakin membaik. Angka credit default swap (CDS) untuk utang bertenor 5 tahun, misalnya,

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

membaik dari 229,92 tahun lalu menjadi 170,47. Sedang CDS untuk utang 10 tahun membaik 24,48% dari 314,34 jadi 237,37. Dengan membaiknya persepsi investor diharapkan akan makin banyak lagi modal asing yang masuk ke Indonesia. Artinya, banyak pemodal asing yang bakal membutuhkan rupiah. Di sini, suasananya akan semakin bergairah setelah pemerintah berniat melakukan divestasi saham delapan BUMN. Salah satunya adalah penjualan saham PTPN VII. Tapi, untuk sementara ini, peluang rupiah untuk melemah juga masih terbuka. Ini pendapat Lana Soelistianingsih, ekonom Samuel Aset Manajemen. “Saat ini rupiah sudah cukup kuat, sehingga bisa terjadi aksi profit taking,” ujarnya. Makanya, Lana memperkirakan rupiah akan bergerak melemah di kisaran Rp 13.150 – Rp 13.280 per dolar. Selain aksi profit taking, sentimen negatif terhadap rupiah juga kemungkinan akan datang dari Jepang. Kemenangan Partai Liberal Demokrat (pengsung PM Shinzo Abe) di Majelis Tinggi tampaknya akan memuluskan rencana pelonggaran stimulus fiskal. Sekadar informasi saja, pemerintahan Abe bakal menyediakan tambahan dana 5 triliun yen untuk stimulus fiskal. Program stimulus yang digagas PM Abe itu diduga akan membuat yen kehilangan pamornya dihadapan dolar. Nah, pelemahan yen ini bakal merontokan mata uang regional lainnya, termasuk rupiah. Sialnya, kebijakan stimulus juga dilakukan Pemerintah China. “Paling tidak, ini berhasil mengangkat dolar dalam jangka pendek,” ujar Vidi. Dan, jangan lupa juga, insentif untuk memegang rupiah memang sudah berkurang setelah BI memangkas suku bunga acuan hingga empat kali. Apalagi, di akhir bulan, selalu banyak bank yang memborong dolar untuk mengganti hedging bondnya. Jadi, bisa saja rupiah tergelincir lagi. n

Banyak pemodal asing yang bakal membutuhkan rupiah. Di sini, suasananya akan semakin bergairah setelah pemerintah berniat melakukan divestasi saham delapan BUMN. 41

Pasar Modal IHSG

Bursa Sumringah Pasca Lebaran Bursa saham diperkirakan masih akan diserbu investor asing. Akan ada aksi profit taking, tapi itu merupakan koreksi yang normal.

tuk meninggalkan Uni Eropa (Brexit) akan mempercepat pergeseran ‘pusat gravitasi’ pasar ke Asia. “Akan semakin banyak, lebih banyak lagi transaksi (dan IPO) yang menuju ke arah tersebut,” ujarnya. Melemahnya kerjasama ekonomi di Eropa, menurutnya,

TEKS Nikita Jagad Foto Riset

ompatan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI), sungguh mengejutkan. Terutama setelah isu Brexit alias Britain Exit menjadi kenyataan pada 24 Juni. Lihat saja yang terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan, hanya dalam waktu empat hari langsung meloncat menembus level psikologis 5.000. Tepatnya, indeks naik 182 poin atau sekitar 3,7%, dari 4.834 (24/6) ke 5.016 (30/6). Tak berhenti sampai di sana. Indeks terus melanjutkan penguatannya, sampai akhirnya Jumat pekan lalu (15/7) ditutup di level 5.110. Jadi kalau dihitung sejak awal tahun, dalam waktu 6,5 bulan IHSG telah naik hampir 13%. Penguatan semacam ini, memang, bukan monopoli BEI. Hampir seluruh bursa saham di Asia menguat ke level tertinggi dalam delapan bulan pada perdagangan saham Jumat pekan lalu. Laju bursa saham Asia juga mencatatkan kenaikan selama sepekan. Penguatan tersebut seiring bursa saham Amerika Serikat (AS) yang menguat, dan mengesampingkan sentimen negatif yang terjadi di Perancis. Seperti diketahui 73 orang tewas saat menghadiri perayaan Bastille Day di Nice, Prancis pada Kamis waktu setempat. Tapi kalangan analis menilai sentimen yang merontokan bursa di Eropa tersebut tak berdampak ke bursa saham di Asia. Sentimen dari dalam negeri justru lebih kuat pengaruhnya. Seperti indeks Nikkei yang menguat 0,8%. Indeks saham Jepang ini telah menguat lebih dari 9% dalam sepekan. Penguatan bursa saham Jepang itu ditopang oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan memberikan stimulus. “Ada aliran dana yang masuk dalam pekan terakhir ini. Saya melihat aksi beli setiap hari ini. Ini ada harapan dari Abenomics,” ujar Logan Best Vice President of Securities INTL FCStone Financial. Suara senada dikemukakan Mark Mobius, guru investasi global Mark Mobius. Ia menyebutkan keputusan Inggris un-

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Pasar Modal IHSG akan menguntungkan Asia. “Belum ada yang benar-benar terjadi saat ini, karena orang masih terkejut seperti rusa yang terpapar lampu sorot,” kata Mobius. Nah, di tengah keriuhan pasar keuangan di Asia yang sedang diguyur berkah Brexit, berbagai sentimen positif dari dalam negeri pun bermunculan. Yang paling hot adalah kabar akan di-undang-kannya kebijakan tax amnesty. Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa kebijakan amnesti pajak oleh pemerintah dapat dijadikan momentum bagi perusahaan untuk melakukan pelaksanaan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). “Akan ada banyak dana repatriasi masuk ke dalam negeri dari kebijakan itu, kondisi itu diharapkan dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melepas sebagian sahamnya ke publik melalui mekanisme IPO,” ujar Samsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan BEI. Ia mengatakan pasar modal merupakan salah satu pintu masuk untuk menampung dana repatriasi itu. Di antaranya melalui instrumen investasi saham dan reksa dana.

PILIHANNYA BANYAK Mudah-mudahan dugaan itu benar adanya. Artinya, ada dana besar yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari kebijakan tersebut. Bahkan, kalangan yang optimistis memprediksi, jumlah dana hasil repatriasi akan mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun. Terlepas dari dana impian yang belum ada, dana asing yang masuk gara-gara Brexit juga sebenarnya sudah besar. Dalam sepekan kemarin saja, net buy investor asing hampir mencapai Rp 6 triliun. Menurut William Surya Widjaya, Analis dari Asjaya Indosurya Securities, laju IHSG masih menunjukkan potensi kuat untuk melanjutkan pola uptrend jangka pendeknya. Ia memasang target resisten pada berikutnya pada level 5.178. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh salah seorang pelaku di pasar modal. Kata dia, IHSG masih akan menguat, terutama, lantaran ada Brexit dan dukungan dari membaiknya bursa saham di Asia. Namun setelah penguatan yang terjadi pekan lalu, ada kemungkinan terjadi koreksi sementara. “Itu biasa, karena ada investor akan melakukan profit taking. Setelah itu pendakian akan dimulai lagi,” katanya. Adapun saham pilihan yang disodorkan cukup banyak. Dari jajaran perbankan, misalnya, investor bisa mengoleksi BBCA dan BMRI. Sedangkan dari sektor infrastruktur ada WIKA dan JSMR. Selain itu ada belasan saham lainnya yang layak dipilih, seperti AALI, LSIP, SILO dan INDY. Nah, selamat memilih. n

IHSG masih akan menguat, terutama, lantaran ada Brexit dan dukungan dari membaiknya bursa saham di Asia. Namun setelah penguatan yang terjadi pekan lalu, ada kemungkinan terjadi koreksi sementara.

IHSG

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Pasar Modal Saham Medco

Medco Kinclong Karena Newmont Diharapkan, akuisisi yang dilakukan Medco, akan memperbaiki kinerja perseroan. Sahamnya, oleh sebagian analis, mendapat rekomendasi beli. TEKS Nikita Jagad Foto riset

pa yang dirintis Keluarga Panigoro sejak tahun lalu, akhirnya, membuahkan hasil. MedcoEnergi Group sukses mengakuisisi 82,2% saham PT Newmont Nusa Tenggara. Untuk memborong saham itu, MedcoEnergi menggandeng AP Investment dengan mengucurkan US$ 2,6 miliar atau Rp 34 triliun (kurs Rp 13.100). Tentu saja, aksi korporasi ini disambut positif oleh kalangan investor. Me-

reka yang sudah menyicil mengumpulkan saham Medco, sejak isu tersebut berhembus, merasa tidak sia-sia karena harganya terus menanjak naik. Jika dihitung sejak awal tahun, harga saham MedcoEnergi (MEDC) sudah meroket lebih dari 120% menjadi Rp 1.770 (14/07). Para analis memperkirakan harga MEDC masih akan bergerak ke atas. Sebab, kendati pembelian Newmont dibiayai oleh utang (diantaranya US$ 750 juta dari Bank BNI, Mandiri dan BRI),

nilai aset Medco masih jauh lebih besar. Seperti diketahui utang perusahaan ini pada akhir tahun lalu telah melonjak menjadi US$ 2,2 miliar. Jika ditambah dengan emisi obligasi yang baru ditawarkan, maka utang itu akan bertambah Rp 5 triliun. Tapi, ya itu tadi, asetnya masih jauh lebih besar ketimbang kewajibankewajibannya. Makanya, banyak yang memprediksi, harga MEDC masih akan menguat hingga 50% dari harga sekarang. Untuk jangka pendek saham ini ditargetkan akan mencapai Rp 1.905. Tapi untuk jangka menengah (hingga akhir tahun) diprediksi harganya akan menggapai Rp 2.670. Hanya saja, investor sebaiknya tidak main tabrak. Ada beberapa hal yang mesti dicermati investor setelah proses akuisisi Newmont. Pertama, perusahaan

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Pasar Modal Saham Medco tidak bisa langsung memasarkan produk dalam bentuk raw material. Medco harus membangun fasilitas pengolahan atau smelter. Pembangunan smelter menjadi isu selanjutnya, apakah perusahaan sanggup mengembangkan sendiri atau berkolaborasi dengan pihak lain. Lantas, bagaimana arus kas Medco terkait pembiayaan aksi korporasi tersebut? Skema pembiayaan saat ini melibatkan tiga bank besar domestik dan akuisisi Newmont melalui dua tahap pembayaran, yaitu cash dan contingency payment (dibayarkan jika kondisi tertentu terpenuhi). Sehingga porsi utang akan naik signifikan dalam struktur modal perusahaan.

MUDAH-MUDAHAN CADANGANNYA BENAR Terlepas dari faktor-faktor yang harus dipertimbangkan investor, yang jelas saham Medco saat ini mendapat rekomendasi beli dari para analis. Dan, itu merupakan sesuatu yang wajar. Sebab, di samping harga minyak bumi (komoditas

andalan perseroan) sedang menghangat, kinerja keuangannya pun mulai membaik. Bahkan boleh dibilang, kinerja keuangan Medco berbalik 180 derajat dalam tiga bulan pertama tahun ini. Perusahaan ini mencatatkan laba bersih sebesar US$ 10,21 juta di kuartal I 2016. Jadi, berlawanan dari rugi bersih US$ 43,6 juta di periode yang sama 2015. Berdasarkan laporan keuangan, perusahaan mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha lainnya sebesar US$ 144,62 juta, naik 13,23% dari US$127,71 juta pada tiga bulan pertama tahun lalu. Dalam pos tersebut, penjualan minyak dan gas neto, yang merupakan kontributor terbesar, naik 13,87% menjadi US$ 130,71 juta, dari US$ 114,78 juta pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, Medco Energi juga mencatatkan pendapatan dari sewa sebesar US$ 4,05 juta dalam tiga bulan pertama 2016. Padahal, di periode yang sama tahun lalu, pos tersebut tidak ada. Kendati demikian, pos pendapatan batu bara perusahaan tercatat menurun

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

separuh lebih, dari US$ 6,65 juta di kuartal I 2016, menjadi US$ 3,09 juta di periode yang sama 2015. Lebih lanjut, kenaikan pendapatan tersebut juga diikuti peningkatan beban pokok penjualan. Secara total, beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya tercatat naik 4,65% menjadi US$ 87,01 juta dari US$ 83,14 juta. Kenaikan pos tersebut disebabkan munculnya biaya pembelian minyak mentah senilai US$ 3,04 juta dan biaya sewa sebesar US$ 816.348 di kuartal I 2016. Dalam tiga bulan pertama 2015, pos tersebut tidak ada. Nah, dengan kondisi keuangan seperti itu, diprediksi penampilan Medco akan kinclong terus hingga akhir tahun. Belum lagi, jika kelak Newmont sudah menghasilkan fulus yang besar. Sebab, selain memproduksi tembaga, tambang ini juga mengandung emas yang sedang naik harganya. Cadangan emas di tambang Batu Hijau yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat itu diperkirakan mencapai 690 ribu ton. Menggiurkan bukan? n

Pasar Modal Saham Total

Mengeker Prospek Total Saham Total Bangun Persada, sering menjadi bahan pertimbangan investor. Itu karena perusahaan ini cukup profitabel dan tidak pernah kekurangan order. TEKS Nikita Jagad Foto Erbhayu

ak dapat disangkal lagi, tahun ini, pasar sektor konstruksi tumbuh dengan pesat. Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan pangsa pasar konstruksi nasional mencapai Rp 380 triliun, naik dari tahun lalu yang Rp 330 triliun. Makanya, tidak mengherankan, kalau kondisi ini merupakan masa panen bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Salah satu yang merasakan nikmatnya masa panen ini adalah PT Total Bangun Persada. Perusahaan yang sudah beroperasi sejak 45 tahun lalu ini, sejak akhir tahun lalu sudah kebanjiran order. Itu sebabnya, manajemen perseroan begitu optimistis dalam menghadapi ta-

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Pasar Modal Saham Total

hun ini. Target sebesar Rp 200 miliar diyakini bakal tercapai. “Di konstruksi kita (Total) belum kuat, jadi masih lebih sering membangun gedung. Tapi, setelah infrastruktur dibuka, area itu jadi berkembang, maka perlu gedung-gedung masuk,” kata Janti Komadjaja, Presdir Total. Pada kuartal I–2016, laba bersih PT Total Bangun Persada naik 18% dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year/ yoy). Laba bersih emiten dengan kode TOTL tersebut sebesar Rp 61,91 miliar pada tiga bulan pertama di tahun ini, naik dari Rp 52,43 miliar pada kuartal I tahun 2015. Ada pun pendapatannya naik sebesar 20,1%, dari Rp 530,02 miliar di kuartal I tahun lalu menjadi Rp 636,70 miliar di kuartal I 2016.

Pendapatan TOTL selama tiga bulan pertama ini berasal dari jasa konstruksi yang mengalami kenaikan dari Rp 527,26 miliar menjadi Rp 633,13 miliar. Lalu, pendapatan sewa properti, peralatan, dan pelatihan naik dari Rp 2,76 miliar menjadi Rp 3,56 miliar. Sedangkan laba proyek kerja sama operasi turun dari Rp 17,46 miliar menjadi Rp 9,01 miliar. Untuk tahun ini Total menargetkan akan mengantungi kontrak baru senilai Rp 3 triliun. Sementara tiga bulan pertama tahun ini perseroan telah memperoleh kontrak sebesar Rp 314 miliar.

RUANG PENGUATAN MASIH LEBAR Tapi, kendati yang tercapai pada tiga bulan pertama baru sepersepuluh dari

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

target, manajemen yakin angka Rp 3 triliun akan tercapai. Apalagi, seperti diungkapkan Janti, melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam setahun terakhir tidak mempengaruhi bisnis konstruksi yang jadi core bisnis Total Bangun. “Sampai sejauh ini, tidak berdampak besar pada kami,” katanya beberapa waktu lalu. Permintaan order pembanguann gedung perkantoran, apartemen hingga kondominium tetap tumbuh di Total Bangun Persada. Seperti kerja sama pembangunan kondominium milik Lippo Karawaci. Selain megaproyek dengan Lippo Group, masih ada 10 atau 12 proyek besar lagi yang akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama sampai akhir tahun ini. Proyek tersebut bervariasi mulai dari ukuran yang skala besar hingga kecil. Mengenai banyaknya proyek infrastruktur publik seperti jalan tol, bandara, stasiun, pelabuhan dan lain-lain, Janti mengakui Total masih belum terpikir untuk memasuki wilayah itu meskipun pemerintah membuka pintu lebar bagi keterlibatan dunia usaha swasta. “Itu bukan spesialisasi kami,” katanya. Begitu cantiknya kinerja perusahaan ini, makanya tak heran jika sahamnya pun kerap menjadi bahasan para investor. Maklum, pergerapan saham berkode TOTL ini sangat dinamis dengan kecenderungan menguat. Pada awal tahun misalnya, harga TOTL baru berada di level Rp 605 per saham, kini harganya sudah mencapai Rp 830. Berarti dalam waktu 6,5 bulan telah menguat 37%. Para analis memprediksi TOTL masih akan menguat. Dalam jangka pendek harganya akan naik ke level Rp 910 – Rp 970. Dan, investor disarankan mengoleksinya di harga Rp 850. Pemilik blog Anggun Trader juga menyarankan hal serupa. Malah, ia mengelompokkan TOTL sebagai saham-saham yang break out yang siap menembus resisten. Ditargetkan saham ini akan mencapai level Rp 970. Hanya bedanya investor disarankan membeli ketika harganya Rp 810. Berarti inilah saat yang tepat untuk mengoleksi TOTL karena masih ada ruang penguatan sebesar 16,8%. Tapi hati-hati, jika menurun ke level Rp 750 segera lepas. Sebab, TOTL akan melanjutkan penurunannya hingga Rp 600. Selamat berinvestasi. n

Pasar Modal Saham Antam

Emas Naik, ANTM Mencorong Harga emas diprediksi akan terus menanjak. Bagaimana dengan saham Antam? TEKS Nikita Jagad Foto Dok. Review

ejak suara Brexit memenangi referendum, para investor sibuk mencari perlindungan untuk harta mereka. Dan, salah satu safe heaven yang terpilih adalah emas. Makanya, harga si kuning terus melesat naik. Sempat naik ke harga tertinggi dalam dua tahun terakhir, kini harga emas menclok di US$ 1.329 per oz. Analis internasional memprediksi, harga masih akan bergejolak hingga menunju level resistensi berikutnya di US$ 1.400 per oz. Kalau saja itu terjadi, tentu, ini merupakan kabar baik bagi perusahaan

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

Pasar Modal Saham Antam penambang emas seperti PT Aneka Tambang. Soalnya, selain nikel, bauksit dan batu bara, BUMN ini juga sangat mengandalkan emas untuk mengisi koceknya. Di tahun lalu, misalnya, penjualan emas menyumbang sebanyak Rp 7,31 triliun atau sekitar 69% dari total penjualan bersih perseroan. Sedangkan volume produksi feronikel selama tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 2%, atau menjadi 17.211 ton nikel. Di sisi lain, volume produksi bauksit perusahaan sepanjang 2015 sebanyak 201,517 wmt. Sementara untuk komoditas batu bara, perseroan menca-

tat angka produksi sebanyak 518.465 ton. Jadi jelas, kedudukan emas bagi Antam saat ini merupakan nomor satu. Lantas bagaimana dengan strategi saat ini, tatkala harga si kuning sedang membaik? Sayang, Antam tak bisa serta-merta menggenjot produksi dan penjualannya. Menurut Harry Wiidjajanto, Direktur Pemasaran PT Aneka Tambang Tbk, tak ada rencana mengubah target produksi tahun ini. Sebagai catatan sepanjang tahun ini Antam menargetkan produksi emas 2,45 ton, atau naik dari 2015 sebesar 2,2 ton. Perusahaan ini hanya mempertahankan produksi sesuai dengan target. Alasannya, tambang emas Antam adalah tambang bawah tanah, sehingga produksinya tidak bisa digenjot seperti tambang terbuka. Dari total target produksi 2016 tersebut, sebesar 1,45 ton dari tambang dari Pongkor di Bogor Jawa Barat dan sisanya 1 ton dari Cibaliung, Pandeglang Banten. Untuk penjualan emas, ditargetkan ada kenaikan menjadi 10 ton, dibandingkan dengan penjualan emas pada tahun sebelumnya sebesar 8,5 ton. Antam memang tidak sepenuhnya memproduksi emas dari tambangnya sendiri, sebab ada juga bahan baku yang diimpor. Hal inilah yang membuat penjualan emas terlihat lebih tinggi dari volume produksi di tambang dalam negeri.

SAHAMNYA LAYAK DIKOLEKSI BUMN ini memang sedang berupaya bangkit dari kerugian. Menurut kabar, pada kuartal II -2016 yang baru lalu, perseroan masih menorehkan hasil yang baik. Sehingga pada akhir tahun manajemen optimistis target produksi tahun ini bisa tercapai. Seperti diketahui, pada awal tahun, manajemen tampak optimistis akan memproleh laba pada akhir 2016. Mereka

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016

memperkirakan akan meraup laba bersih sebesar Rp 560,59 miliar, berbalik dibandingkan proyeksi pada tahun ini yang masih mencetak rugi Rp 924,2 miliar. Kalau mendengar kinerja kuartal II membaik, Insha Allah, target itu akan tercapai. Apalagi, setelah adanya perjanjian perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), menjadi peluang bagi Antam untuk menggenjot jualan emas ke negara-negara tetangga. Beberapa negara yang kini menjadi pasar utama adalah Singapura dan Malaysia Selain mengincar pasar negara tetangga di ASEAN, perusahaan ini juga berambisi untuk meningkatkan penjualan ke salah satu negara pembeli emas terbesar dunia yakni India. Tahun lalu, dari total penjualan emas PT Antam yang mencapai 14 ton, sebanyak 8,1 ton diantaranya telah diekspor ke India. Lalu 3,4 ton ke Singapura, dan sisanya Malaysia baru kemudian ke pasar domestik. Dan sekarang, dalam waktu lima bulan pertama penjualan ekspornya sudah mencapai lebih dari empat ton. Pada kuartal I 2016, setelah merugi selama dua tahun berturut-turut, Antam berhasil mencatatkan laba bersih. Tidak besar memang. Hanya Rp 5,29 miliar. Namun itu sudah merupakan pertanda kondisinya mulai membaik. Lantas bagaimana dengan nasib sahamnya? Sami mawon, memperlihatkan kenaikan yang signifikan. ANTM yang pada awal tahun diperdagangkan pada level Rp 300-an, sedikit demi sedikit telah menguat sehingga kini menclok di level Rp 785 (15/7). Para analis memperkirakan harga ANTM akan terus menguat seiring terbitnya laporan keuangan kuartal II dan membaiknya harga emas. Ditargetkan harga saham ini akan mencapai Rp 950. Artinya, masih ada ruang penguatan sebesar 21%. Tertarik? n

inforeview

Indofood Perkuat Bisnis Pelayaran PT Indofood Sukses Makmur Tbk memperkuat bisnis pelayaran di luar negeri. Melalui salah satu entitas anak usahanya, yaitu Ocean 21 Holding Pte, Ltd. Indofood mendirikan perusahaan pelayaran dengan nama Ocean Glory Maritime Pte, Ltd. Dana untuk mendirikan perusahaan baru itu sebesar US$ 100.000 berasal dari Ocean 21 Holdings Pte, Ltd. Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang menyebut, bisnis baru itu berhubungan dengan bisnis perusahaan yang memproduksi mi instan untuk diekspor ke beberapa negara. Karena itu kinerja sektor pelayaran ditingkatkan dengan pertimbangan bisnis pelayaran ini bisa mendukung distribusi bahan baku dari luar negeri ke dalam negeri. Perusahaan Ocean 21 saat ini berlokasi di Singapura. Mereka mengatur jalur distribusi gandum dari negara pemasok gandum.

All New Mitsubishi Mirage Segera Meluncur PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) akan meluncurkan city car generasi baru, yaitu All New Mitsubishi Mirage di Indonesia, diperkirakan pada akhir Juli ini. Mitsubishi Mirage akan hadir dengan beberapa penyegaran dan ditargetkan akan dapat terjual sebanyak 450-550 unit sebulan. Mirage yang masuk di segmen mobil perkotaan kelas A itu bersaing dengan Honda Brio E, Daihatsu Sirion, Toyota Etios Valco, Nissan March, dan Kia Picanto. Menurut Head of MMC Sales Group PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), Imam C Cahya, tampilan Mitsubishi Mirage akan mengalami perubahan pada eksteriornya, terutama pada tampilan depan. Pada sektor eksterior, ubahan desain juga terjadi pada bumper depan, grill, fender, serta headlamp. Selain itu, kaki-kaki tampil dengan pelek desain terbaru, serta interior yang kemungkinan segar.

FOTO Dahlan RP

dling dengan storage, hosting, platform office dan manage service. “Lingkungan bisnis di era digital saat ini sarat dengan perubahan yang sangat cepat, dan tentu harus dapat direspons dengan cepat,” kata Awaluddin. n Sumber gandum tersebut, di antaranya, berasal dari Kanada, Australia, dan Amerika Serikat. Kemudian gandum ini dibawa ke Indonesia dan diolah oleh Indofood. n

FOTO Dahlan RP

T Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meluncurkan layanan Smart Office Pro (SAFIRO). Smart Office Pro merupakan produk berbasis akses internet kecepatan tinggi (High Speed Internet) dengan kecepatan hingga 1 GBps (Giga Byte per-second). “Internet berkecepatan tinggi kini sudah menjadi kebutuhan, khususnya bagi kalangan enterprise dan bisnis. Dengan memanfaatkan internet berkecepatan tinggi hingga 1 GBps, dunia bisnis akan menikmati banyak keuntungan,” ujar Direktur Enterprise & Business Service Telkom Muhammad Awaluddin pada peluncuran layanan Smart Office Pro di Jakarta, Kamis pekan lalu. Saat peluncuran itu, Telkom memperkenalkan berbagai paket layanan Smart Office Pro 1 GBps, dimulai dari akses internet ber-kecepatan up to 1 GBps, plus IPTV (78 Channel) dan free voice call 1000 menit (lokal+SLJJ), serta layanan yang di-bun-

Sebelum meluncurkan mobil baru, saat ini KTB berfokus untuk menyelesaikan proses pengiriman seluruh pesanan New Mirage. Sisa order dengan rata-rata 400 unit per bulan akan diselesaikan sebelum rilis model baru. n

FOTO Riset

Telkom Luncurkan Smart Office Pro

reviewweekly 44 Tahun V | 18-24 Juli 2016