Jokowi Pusing

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: ratna nuraini, sri wulandari, kukuh bhimo nugroho

Cover: erbhayu

Menteri Jangan Saling Tuding Kabinet Kerja Presiden Jokowi memang unik. Sejak muncul setahun lalu, sepertinya sudah sering diwarnai saling adu argumen atau saling menyalahkan di antara para menteri terkait sebuah kebijakan.

Apalagi, sebuah kebijakan yang ternyata menyangkut hajat hidup orang banyak.

Bahkan yang paling unik, ketika terjadi saling adu omongan antara Wapres Jusuf Kalla dengan Menko Rizal Ramli. Apalagi Rizal bukannya mengendur, malah justru menantang debat terbuka wapres.

Dan kini paling mutakhir, antara Menteri Susi Pudjiastuti dan Menteri Thomas Lembong. Menteri Susi mengiritik Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, yang diteken Menteri Lembong pada 15 Oktober 2015.

Menteri Susi mengritik kemudahan impor produk makanan, karena di dalamnya ada produk ikan seperti teri, tuna, cakalang, dan belut. Dia bahkan menyatakan pihaknya tidak diajak dalam proses kelahiran Permen tersebut.

Untunglah, Presiden Jokowi segera menegur seluruh anggota kabinet agar tak sembarang bicara sehingga membuat gaduh di masyarakat. Termasuk mengingatkan agar berkoordinasi sebelum mengeluarkan peraturan menteri.

Kasus antara Menteri Susi dan Menteri Lembong memang terasa menunjukkan tidak kompaknya kabinet. Minimal menunjukkan kurangnya koordinasi di antara menteri terkait. Sesuatu yang seharusnya memang tak muncul ke permukaan.

4

Menurut saya, munculnya ‘perselisihan’ antara menteri, menunjukkan lemahnya kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang terasa, presiden seolah tak bisa mengatur dan mengoordinir para pembantunya. Bahkan bisa diartikan, presiden seolah tak dijadikan pijakan sentral oleh pembantunya, sehingga terkesan jalan sendiri-sendiri.

Mudah-mudahan Presiden Jokowi segera mengoreksi gaya kepemimpinannya. Sehingga tidak ada lagi kasus saling tuding di antara para menteri. Suatu hal yang mengurangi kredibilitas pemerintah.

Lala Pasar Minggu, Jakarta Selatan

reporter: Setyo Adhi Nugroho, Gading Putra redaktur foto: dahlan rebo pahing REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta Desain & layout: Azmi Ruhiat

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady marketing: Arief Nazarudin, Celline Agatha alamat redaksi dan usaha: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063 penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

SuratMingguini

Menteri BUMN Jangan Jadi ATM

Hebat, Utang Kita Rp 3.091 Triliun

Sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan-perusahaan pelat merah atau BUMN dijadikan sapi perahan oleh partai politik ataupun kelompok elite yang serakah di negeri ini. BUMN dijadikan mesin ATM untuk menghidupai partai atau memperkaya diri sendiri.

Oleh sebab itulah, posisi Menteri BUMN menjadi incaran partai politik yang sedang berkuasa dan parpol koalisinya. Menempatkan kader partai di posisi Menteri BUMN bisa diharapkan memberi masukan buat kocek partai.

Dan kini, posisi Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN sedang digoyang kiri-kanan.

Saya tidak tertarik apakah Rini kapabel atau justru tak kapabel sehingga harus diganti.

Namun, kecurigaan mengganti Rini untuk sekedar merebut kursinya agar bisa diisi kader partai justru membuat miris.

Oleh sebab itulah, saya berharap Presiden Jokowi bisa benar-benar cermat dan bijak untuk posisi ‘basah’ ini. Intinya, jangan membiarkan posisi ini benar-benar menjadi ATM bagi parpol atau kelompok elite tertentu. BUMN-BUMN harus diurus oleh orang yang lurus, orang yang lebih mementingkan rakyat dibanding kelompok atau kepentingan pribadi. Semoga saja.

Saya tidak tahu, harus merasa bangga atau kecewa, begitu mengetahui bahwa ternyata total utang pemerintah telah lebih dari Rp 3.000 triliun. Tepatnya Rp 3.091,06 triliun per September 2015.

Itu pun belakangan, pada November ini, Presiden Jokowi ternyata masih menambah utang lagi sebesar Rp 68 triliun. Pinjaman diperoleh dari lembaga multilateral, seperti Bank Dunia atau Asian Development Bank (ADB). Tujuannya, mengamankan anggaran belanja hingga akhir tahun.

Apapun alasan pemerintah, saya hanya bisa mengurut dada, merasa sedih bahwa ternyata utang kita setinggi gunung. Miris, membayangkan anak dan cucu yang nanti harus membayarnya.

Boleh saja pemerintah mengaku optimis mampu membayar cicilan dan bunganya. Namun bukan berarti boleh terus menambah utang. Pemerintah harus berupaya maksimal agar ke depan kita tak makin terperosok dalam jerat utang.

Semoga saja pemerintah bisa mencari jalan keluar untuk segera menghentikan kebiasaan berutang.

Nabila Taman Griya Kencana, Tanah Sareal, Kota Bogor

Reza Griya Nusa Loka, BSD, Tangerang Selatan

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Contents

headline LaporanUtama 9 JOKOWI PUSING Ketidakharmonisan di antara menteri kembali muncul. Presiden Jokowi gusar dan pusing.

Bisnis

Makro

18 Meramal Nasib Bisnis Surya Paloh

Gara-gara kasus koleganya di Sonangol yang

30 Mendorong Ekonomi Pinggiran

ditangkap, dan pemanggilannya sebagai saksi oleh KPK, banyak yang meramal bisnis Surya Paloh bakal goyang. Betulkah?

Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi VI. Fokus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pinggiran.

32 Bendera Putih Penerimaan Pajak 33 Duh, Tambah Utang Lagi 20 Gerak Cepat Honda

34 Menteri Rini Kembali Digoyang

21 Indofood Keserempet Kurs

Keuangan

22 Kaya Berkat Games

36 Sudah Kegemukan, Boros Pula

Sisipan 24 geger budaya di ibu kota

“Tak ada negara atau bangsa menjadi sejarah tanpa kebudayaan menopangnya.�

Bukan hanya faktor biaya dana, banyak masalah yang menyebabkan biaya operasional bank kian membengkak. Inilah yang membuat suku bunga kredit sulit diturunkan.

38 Ramai-ramai Hapusbukukan NPL

Pasar Modal 42 Menunggu Sinyal The Fed Merah hijaunya bursa saham, tergantung pada keputusan The Fed Desember nanti. Tapi, untuk jangka pendek trennya masih menguat.

44 Jangan Ragu untuk Masuk

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Membangun Kemitraan, Memberdayakan Komunitas Para siswa terus belajar dan menyiapkan diri masuk ke dunia kerja, termasuk anak-anak kami. Karenanya, kami berupaya sekuat tenaga untuk dapat menyediakan pelatihan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan kemitraaan yang dibangun bersama Pemerintah, LSM dan masyarakat, kami telah mendirikan dua Politeknik di Riau dan Aceh. Kemitraan tersebut kami lakukan untuk mengembangkan kurikulum dan meningkatkan kemampuan para pengajar.

Setiap tahun, ratusan siswa lulus dan siap menjadi tenaga terampil – membantu memberdayakan komunitas dimana mereka berada. Kemajuan pendidikan adalah kepedulian semua.

Termasuk kami.

Informasi selengkapnya tersedia di www.ChevronIndonesia.com

editorial

T

Pusing Kocok Ulang

adinya, Presiden Joko Widodo ingin melancarkan jurus sekali tepuk, dua tiga lalat terhabisi. Maksudnya, sekali melangkah, dua tiga masalah terselesaikan. Tapi ternyata hasilnya tidak demikian. Masalah yang diduga sudah selesai itu ternyata berbuntut panjang. Malah saking panjangnya, persoalan itu merembet ke mana-mana.

Contohnya ketika negeri ini dihebohkan oleh pancalonan Kapolri yang berstatus tersangka. Dalam kekisruhan itu, Kabareskrim Budi Waseso ikut “andil” dengan melakukan beberapa gebrakan. Di antaranya, ia menggerebek PT Pelindo II. Dan, dari situ muncul-

8

lah kasus pembelian mobil crane yang hingga kini tidak terpakai. Polri pun melanjutkan penyelidikannya.

Tapi Presdir Pelindo II tak kalah gertak. Merasa punya beking yang kuat, ia pun menelpon Sofyan Djalil (salah seorang menteri Kebinet Kerja) dan Jusuf Kalla. Hasilnya lumayan. Presdir Pelindo bisa bernafas lega. Bahkan, ketika itu Wapres seperti mengancam halus polisi, untuk bertindak “hatihati”. Dilansir dari Harian Kompas 30 Agustus 2015, Jusuf Kalla berkata, “Polisi harus menjalankan perintah presiden dalam mengusut kasus Lino dan tidak boleh keluar dari itu.”

Kok lapor presiden? Inilah “rezeki” Jokowi. Dan JK (panggilan Jusuf Kalla) seolah-olah melemparkan masalah pelik ini kepada atasannya. Jokowi pun putar otak. Akhirnya ditemukan pemecahannya, Komjen Budi Gunawan (yang dicalonkan Kapolri) diangkat menjadi Wakapolri dan Budi Waseso yang semula menjabat sebagai Kabareskrim, didapuk menjadi Ketua Badan Narkotika Nasional.

Selesai? Untuk sementara, sebulan dua bulan, adem. Tapi, siapa sangka DPR RI meneruskan proyek Pansus Pelindo II. Dan di sini, mereka menggandeng semua orang yang berseberangan dengan Lino, termasuk polisi dan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Dari mulut merekalah keluar serangkaian caci maki yang mengarah kepada Lino. Tak terkecuali peran Jusuf Kalla dan Sofyan Djalil yang (katanya) membekingi sang Presdir.

“Kepretan” Rizal Ramli merembet ke segala arah.

Selain menyoroti Lino, ia juga mengungkit kembali keberadaan Menteri ESDM Sudirman Said. Ia menuding Sudirman terlalu dimanja oleh bekingnya, JK. Tidak cukup sampai di situ. Menteri Negara BUMN Rini Soemarno juga sedang kencang-kencangnya dituntut untuk mundur. Ini terjadi sejak ia memprotes Rizal Ramli ketika menyatakan Garuda Indonesia hanya menghambur-hamburkan dana jika menambah armada. Kini, desakan untuk mundur semakin menjadi-jadi.

Menghadapi segebung persoalan seperti ini, tentu, Jokowi pusing tujuh keliling. Ia mau tak mau harus melakukan kocok ulang (reshufle). Tapi siapa diganti siapa? Ini yang membingungkan.

Namun, sembari berpikir keras dan memillih-milih siapa yang akan mengganti siapa, Jokowi kembali mengingatkan para menterinya, agar tidak bersilang pendapat di muka umum. Jadi, kalau mau debat, bisik-bisik saja. n bk

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Ketidakharmonisan di antara menteri kembali muncul. Presiden Jokowi gusar dan pusing.

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho dan Latihono Sujantyo Foto Riset

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

9

P

residen Jokowi sedang pusing. Ia gusar, lantaran sudah setahun pemerintahannya berjalan, masih ada saja menterinya tak saling berkoordinasi satu sama lain, terutama dalam menerbitkan peraturan menteri (permen).

“Silakan menyampaikan kalau setuju atau tidak setuju itu dalam rapat. Jangan sampai sudah diputuskan dalam rapat, di luaran masih ada yang berbunyi tidak setuju,” kata Presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna, di Kantor Presiden, Senin pekan lalu.

Menurut Presiden, jika terjadi perbedaan terkait suatu kebijakan, harus disampaikan dalam rapat internal. Perbedaan sebaiknya tidak disampaikan di luar rapat setelah keputusan diambil.

Tak sampai di situ. Presiden juga menyentil soal kekompakan di kabinet. Dia menggarisbawahi agar semua keputusan yang dibuat kementerian dilaporkan dalam rapat kabinet atau rapat terbatas (ratas).

“Jangan sampai mengeluarkan Peraturan Menteri tanpa dibahas di rapat kabinet atau rapat terbatas. Sehingga, semua menteri tahu, apa yang akan dikeluarkan oleh kementerian yang lainnya,” ucapnya.

Menurut Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, Presiden Jokowi terkaget-kaget begitu mengetahui ada sejumlah permen yang keluar tanpa koordinasi dan ternyata berdampak luas pada masyarakat. “Jadi arahan Presiden sudah jelas, terutama yang berdampak luas di masyarakat, harus disampaikan lebih dulu, karena diakui ada beberapa permen yang membuat Presiden dan beberapa pembantu Presiden terkaget-kaget,” kata Pramono.

Beleid mana yang membuat Presiden Jokowi harus mengingatkan jajarannya? Mensesneg Pratikno secara tersirat memberi sinyal. Menurut dia, Menteri Perdagangan Thomas Lembong serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus bisa saling berkoordinasi. “Hari ini kan disuruh koordinasi antara Kemendag dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan),” ucap Pratikno.

Presiden Jokowi: Perbedaan tidak disampaikan di luar rapat.

10

Menteri Susi dan Menteri Thomas Lembong: Seharusnya duduk bersama.

Beda pendapat paling mutakhir dari jajaran kabinet memang mencuat antara Menteri Susi Pudjiastuti dan Menteri Thomas Lembong. Semua bermuara dari keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, pada 15 Oktober 2015.

Permendag No 87 Tahun 2015 merupakan revisi dari Permendag sebelumnya dan akan berlaku efektif mulai 1 November 2015 hingga 31 Desember 2018. Beleid yang semula bertujuan mempermudah perizinan dan investasi dunia usaha itu, ternyata justru dinilai mengancam keberlangsungan industri dalam negeri.

Itu lantaran Lembong menghapus ketentuan soal penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) Produk Tertentu. Artinya, para importir cukup mengantongi Angka Pengenal Importir (API) Umum. Produk impor tertentu mencakup tujuh produk, yakni makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetika dan perbekalan kesehatan rumah tangga,

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Jadi arahan Presiden sudah jelas, terutama yang berdampak luas di masyarakat, harus disampaikan lebih dulu, karena diakui ada beberapa permen yang membuat Presiden dan beberapa pembantu Presiden terkaget-kaget.

pakaian jadi dan barang tekstil sudah jadi, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak.

Nah, Menteri Susi ternyata mengritik kemudahan dalam hal impor produk makanan, karena di dalamnya tercantum produk ikan olahan, seperti teri, tuna, cakalang, dan belut. Ia terang-terangan mengaku kementeriannya tidak diikutsertakan dalam pematangan beleid tersebut.

“Seharusnya duduk bersama. Nanti gimana industri pengolahan ekonomi kreatif masyarakat? Masak ikan teri olahan saja mesti impor?” kata Susi.

Menurut Susi, seharusnya Indonesia menutup rapat produk-produk yang diproduksi dalam negeri. Bukan justru mempermudah masuknya produk impor. Kalaupun terpaksa impor, seharusnya yang didatangkan bahan baku untuk diolah dan diekspor kembali sehingga menghasilkan nilai tambah. “Bukan impor yang langsung dijual ke konsumen,” tegasnya.

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

BERBAGAI KETIDAKPASTIAN Gaduh di Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi bukan hanya milik Susi dan Lembong. Sebelumnya, sudah terjadi antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri ESDM Sudirman Said, terkait proyek pembangunan listrik 35.000 megawatt. Rizal juga berkonflik dengan Menteri BUMN Rini Soemarno soal pembelian pesawat Airbus oleh Garuda Indonesia.

Jauh hari sebelumnya, gesekan juga muncul di antara beberapa menteri. Adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengungkapkan bahwa ada salah satu menteri di Kabinet Kerja yang menghina Presiden Jokowi. Banyak orang melirik ‘tembakan’ Tjahjo diarahkan ke Rini.

Selesai? Ternyata belum. Masih ada sejumlah paraturan yang dianggap kontraproduktif. Contoh yang paling gampang adalah Undang-Undang (UU) Nomor 13/2010 tentang Hortikultura.

Salah satu poin dalam UU ini membatasi investasi asing di bisnis hortikultura maksimal 30% saham. Nah, investor asing yang telah membenamkan investasinya di bidang ini harus melepas kepemilikan sahamnya.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga membatalkan UU Nomor 7/2010 tentang Sumber Daya Air. Alasannya, air adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat dan seharusnya dikuasai negara. Alhasil, ke depan, seluruh kegiatan usaha penyediaan air minum harus dilakukan pemerintah.

Publik juga masih ingat kasus proyek bioremediasi yang telah menimbulkan kegelisahan di PT Chevron Pacific Indonesia dan menganggap kasus ini mencerminkan ketidakpastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia. Begitu pula halnya penahanan terhadap eks Dirut PT Indosat Mega Media (M2), Indar Atmanto, yang dianggap penuh kejanggalan.

Ketidakpastian kebijakan dan birokrasi perizinan yang masih berbelit, tentu saja akan membuat investor asing berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kondisi ini diperparah kacaunya hukum, politik, ketidakseriusan memberantas korupsi, ditambah mulai merosotnya kepercayaan pasar

11

Menteri Kabinet Kerja: Harus bergandengan tangan.

terhadap pemerintah. Selama masalah ini tidak serius dibenahi, jangan berharap investor asing mau masuk.

FAKTOR CONFIDENCE JOKOWI Semua masalah terjadi karena Presiden Jokowi dianggap tidak tegas dalam mengelola negara. Presiden seolah tak punya kekuasaan. Presiden terkesan kalah dalam menghadapi tekanan para politisi yang dulu mendukungnya, atau lawan-lawan politiknya.

Akhirnya, semua berjalan atas keinginan masing-masing pihak.

Dulu, banyak investor berharap pada sosok Jokowi yang dianggap mampu membenahi banyak hal di bidang ekonomi dan politik. Saat kampanye, Jokowi-JK bersuara lantang mengusung jargon “Revolusi Mental� dan tak ingin bagi-bagi kue kekuasaan. Itulah kenapa, pasar uang dan pasar modal menyambut positif pasangan ini. Nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat.

Tapi semua itu cerita dulu. Kini, rupiah masih morat-marit dan IHSG berfluktuatif tak tentu arah. Bahkan, melemahnya nilai rupiah sampai menembus Rp 13.000 per dolar AS karena kepercayaan pasar yang sudah luntur terhadap kepemimpinan Jokowi. “Tidak fair kalau hanya menyebut faktor eksternal, ada juga

12

masalah internal. Bank Indonesia bilang fundamental ekonomi kita baik, tapi ada faktor confidence Jokowi yang turun. Ada pelemahan trust terhadap pemerintahan Jokowi, sehingga ujungujungnya investor pilih pegang dolar,� ujar Tony Prasetiantono, ekonom dari Universitas Gadjah Mada.

Tentu saja, ketidakkompokan dan ketidakharmonisan kerja di kabinet, yang dipertontonkan di depan publik, sama artinya dengan mengirim pesan buruk kepada pasar. Sebab, ekonomi bukan hanya tentang potensi, melainkan juga tentang persepsi pemerintah dapat bekerja baik.

Seperti diketahui, saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah ekonomi yang kompleks. Pertumbuhan ekonomi melambat, stimulus berjalan tersendat-sendat, nilai tukar rupiah masih menyedihkan, dan daya beli masyarakat melemah. Dan, situasi regional dan global juga begitu buruk.

Artinya, perekonomian dunia dan domestik benar-benar dalam situasi yang cukup mengerikan. Inilah ujian berat bagi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta para menterinya. Artinya, mereka harus bergandengan tangan dalam menghadapi ancaman buruk ini, bukan saling sikut. n

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Intrik-intrik di Istana

B

anyak kalangan heran bercampur dongkol saat Faisal Basri, sebelum Lebaran, mengutak-atik sejumlah menteri di Kabinet Kerja. Misalnya, ia menyebut nama Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sebagai salah satu menteri yang jarang menghadiri rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (saat itu) Sofyan Djalil. “Jonan ditelepon atau di-sms menko, tidak datang dia. Dia jarang ikut rapat koordinasi,” ujar mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi ini.

Selain Jonan, Faisal juga geram terhadap Menteri Pertanian Amran Sulaiman. “Sengak, merasa paling pinter, paling penting. Mereka harus diganti,” katanya. Faisal mengaku, ia memperoleh informasi ini dari orang dalam Istana.

Jonan sendiri sudah membantah pernyataan Faisal. Ia menilai, pernyataan Faisal tidak sesuai dengan domainnya sebagai pengamat ekonomi. Jonan mengaku selalu berkomunikasi dengan Sofyan Djalil, baik melalui telepon maupun pesan singkat.

Duh…, apa urusannya Faisal berkata seperti itu? Benarkah ada orang dalam Istana atau di kabinet yang berpesan agar Faisal mengeluarkan pernyataan tersebut?

Memang, dibanding kabinet-kabinet sebelumnya, Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi adalah yang paling lemah. Intrik dan tarik menarik kepentingan antara beberapa menteri dan kebijakan yang saling berseberangan memberi kesan adanya ketidakharmonisan di kabinet.

Lihat saja, tumpang tindihnya kebijakan yang diambil menteri. Di tengah gencarnya Presiden Jokowi menarik modal asing masuk ke Indonesia, e-e-e Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri malah mewajibkan sekitar 68.762 pekerja asing dan mereka yang akan masuk ke Indonesia mengikuti ujian bahasa Indonesia. Tapi tak lama kemudian, persyaratan ini dicabut.

Belum lagi bicara soal buruknya administrasi di Istana, hingga membuat Presiden Jokowi sampai blunder beberapa kali. Yang terakhir ketika Jokowi memerintahkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn Masassya merevisi atau mengubah bagian tertentu atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua. Padahal, PP itu belum lama ditandatangani Presiden, persisnya 30 Juni 2015.

Soal salah ketik dalam undangan pelantikan Letjen (purn) Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) juga bikin malu. Masak dalam undangan tertulis kepanjangan BIN adalah Badan Intelijen Nasional. Meskipun kemudian diperbaiki, tapi ini semakin menunjukkan buruknya administrasi di Istana.

Pemerintahan Jokowi memang penuh dengan berbagai kepentingan. Ini bisa dilihat saat Jokowi mengumumkan susunan Kabinet Kerja. Melihat nama-nama menteri, publik

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

menilai kabinet ini sarat transaksional.

Begitu pula halnya ketika publik melihat susunan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Sebab, di sana terdapat nama Jan Darmadi, Ketua Majelis Tinggi Partai NasDem dan Rusdi Kirana, Wakil Ketua Umum PKB, yang juga Presiden Direktur dan CEO PT Lion Mentari Airlines. PDIP diwakili oleh Sidarto Danusubroto. Di PDIP, Sidarto adalah Ketua Bidang Kehormatan Partai. Pria berusia 78 tahun ini sangat aktif membantu Jokowi selama Pilpres 2014.

Banyak kalangan menilai, masuknya orang-orang ini tak bisa dilepaskan dari peran Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Megawati dianggap tokoh yang punya andil besar dalam mendudukan Jokowi menjadi presiden. Mega disebut-sebut punya peran penting dalam setiap pengambilan keputusan Jokowi. Begitu pula halnya dengan Surya Paloh.

Kini, di tengah semakin kuatnya isu reshuffle kabinet jilid II, Megawati dan Surya Paloh disebut-sebut masih menentukan arah pemerintahan Presiden Jokowi. Betul, pergantian menteri dalam kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun, hal itu tak bisa sepenuhnya urusan presiden karena ia butuh dukungan politik dari partai politik. Apalagi, Megawati berulang kali mengatakan bahwa Jokowi adalah “petugas partai”. n

Rapat kabinet: Tarik menarik kepentingan.

13

Menteri-menteri di pemerintahan Jokowi-JK: Perombakan setelah Pilkada.

Reshuffle Kabinet, Kenapa Tidak?

Isu reshuffle kabinet jilid II semakin menguat. Apa harapan pasar?

TEKS Latihono Sujantyo Foto Riset

P

olitisi PAN di DPR, Muslim Ayub, tiba-tiba saja membocorkan rencana reshuffle kabinet. Menurut Muslim, PAN sudah menyerahkan nama lima kadernya atas permintaan Presiden Jokowi. “Enggak mungkinlah kami mengusulkan tanpa diminta, malulah. Karena diminta itulah, kami usulkan beberapa nama,” ujar Muslim, di Komplek Parlemen, Senayan, beberapa waktu lalu.

Asal tahu saja, sejak awal September lalu, PAN menyatakan bergabung dan mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Dari sini tersebar spekulasi bahwa kader PAN akan mendapatkan jatah kursi menteri.

14

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, mengaku sudah mendengar rencana reshuffle kabinet jilid II yang akan dilakukan Presiden Jokowi. “Kami hasil reshuffle jilid I mungkin akan ada yang kedua, mungkin kita akan lebih hebat lagi dari ini,” kata Rizal.

Memang, sejak PAN mendukung pemerintahan, isu reshuffle kabinet jilid II bergulir cukup kencang. Berbarengan dengan itu, dari berbagai survei yang dilakukan lembaga survei menunjukkan, masyarakat kurang puas terhadap hasil kerja setahun pemerintahan Jokowi-JK. Banyak menteri yang salah tempat atau tak pantas, karena hanya titipan partai pendukung pemerintah.

Lalu, kapan perombakan kabinet jilid II akan dilakukan Presiden Jokowi? Ada yang bilang, sekitar bulan Desember, setelah Pilkada serentak. Tapi tak sedikit pula yang mengatakan, reshuffle kemungkinan besar setelah akhir tahun ini.

Yang justru menarik sebenarnya adalah siapa orang baru

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

yang masuk kebinet dan siapa menteri yang terpental. Seperti yang sudah banyak diketahui bahwa persoalan utama karut marutnya negeri ini adalah lantaran kinerja tim ekonomi yang buruk, tak terkecuali bidang politik dan hukum. Pertumbuhan ekonomi melambat, sehingga membuat banyak orang khawatir akan terjadi krisis. Politik dan hukum masih terus gonjangganjing sehingga investor harus berkali-kali berpikir membuka usaha di Indonesia.

Dalam reshuffle kabinet jilid II, kabar santer yang terdengar, nama Jaksa Agung HM Prasetyo bakal dicopot. Tentu saja, bukan tanpa sebab Prasetyo akan dicopot. Nama Prasetyo sempat disebut-sebut dalam pengusutan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemprov Sumatera Utara dan dugaan suap hakim PTUN Medan yang dilakukan oleh KPK. Tersangka suap PTUN Medan, Gatot Pujo Nugroho disebut ingin melobi kasusnya yang ditangani Kejaksaan Agung melalui Partai NasDem. Sebab, Prasetyo adalah mantan kader NasDem yang diusulkan oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh jadi Jaksa Agung.

HARAPAN PASAR Di luar Prasetyo, ada Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya yang dianggap bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang hingga kini belum beres ditangani. Beberapa menteri

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

lain yang jadi sasaran kritik publik adalah Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said. Rini, misalnya, dikritik pedas karena begitu ngotot menggolkan proyek kereta api super cepat Jakarta – Bandung yang dimenangkan China. Ia juga dikritik lantaran menyetujui Garuda Indonesia membeli 30 unit Airbus 350 XWB. Begitu pula halnya dengan Sudirman Said. Ia dikritik keras di mana-mana, karena disebut-sebut akan memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga tahun 2041.

Namun Sudirman juga dipuji karena gebrakannya membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas. Tim ini diberi tugas mengkaji seluruh proses perizinan dari hulu hingga hilir migas, menata ulang kelembagaan, termasuk di dalammya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien, dan mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente.

Kini, para pelaku pasar sedang menunggu, apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi dalam reshuffle kabinet jilid II. Hanya saja, mereka melihat ada beberapa menteri yang kinerjanya kurang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. “Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Gubernur BI Agus Martowardojo tak cukup baik,” kata Satrio Utomo, Kepala Riset Universal Broker.

Menurut Satrio, Rini banyak memberi kebijakan yang membingungkan pasar. Selain itu, ia menilai, Menteri BUMN juga banyak menaruh posisi politis sebagai komisaris perusahaan pelat merah.

Satrio juga menilai, Gubernur BI terlalu lama menahan suku bunga acuan, BI rate. Ketika semua orang ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi, BI malah menginjak rem. Meskipun BI memberikan beberapa kelonggaran di tempat lain, ia merasa sinyal utama perekonomian adalah suku bunga. “Para menteri pengganti sebaiknya dari kalangan profesional,” katanya.

Dengan sederet rapor menteri-menterinya ini, peluang Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinetnya sangat terbuka.

Untuk itu, Jokowi harus berani melakukan pergantian terhadap menteri-menterinya yang tidak mampu bekerja baik, termasuk mereka yang menjadi ‘titipan’ dari partai pendukungnya. Kalau tidak, kepercayaan masyarakat semakin merosot terhadap Jokowi. Kalau tingkat kepercayaan turun, sulit bagi pemerintah untuk membangun. Kalau pembangunan terhambat, itu artinya kita mundur ke belakang. Dan, bukan tak mungkin dengan kondisi itu, kita bisa mati suri. n

Kami hasil reshuffle jilid I mungkin akan ada yang kedua, mungkin kita akan lebih hebat lagi dari ini.

15

Karena Sering Berkelahi Rizal Ramli dan Sudirman Said disebutsebut masuk dalam daftar menteri yang akan dicopot pada reshuffle jilid II nanti, lantaran kerap berseteru.

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho Foto Dahlan Rp, Dok. Review

R

izal Ramli dan Sudirman Said seharusnya kompak, tapi fakta di lapangan tidak demikian. Meskipun mereka berada dalam satu atap, toh kedua menteri ini kerap berseteru sehingga terlihat kabinet menjadi tak solid.

Rizal adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, sementara Sudirman Said menjabat Menteri ESDM. Rizal mengkoordinir kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian ESDM. Rizal sering menyindir Sudirman yang tidak pernah datang saat rapat koordinasi. Rizal menilai, ketidakhadiran Sudirman pada rapat yang dipimpinnya lantaran dekat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Karena dia merasa bekingnya kuat. Ada menteri yang ‘berkuasa’ dan ada orang nomor dua,” ujarnya.

Tapi Sudirman membalas, tak ada kewajiban menteri menghadiri rapat yang dipimpin menko.

Rizal dan Sudirman punya banyak perbedaan dalam melihat bidang ESDM. Mulai dari megaproyek pembangunan pembang-

Sudirman Said

16

Rizal Ramli

kit listrik 35.000 megawatt, eksplorasi Blok Masela, hingga yang terbaru adalah perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Bukan hanya dengan Menteri ESDM, Rizal berkonflik. Dia juga sempat bersilang pendapat dengan Jusuf Kalla dan Sudirman tentang proyek pembangunan listrik 35.000 megawatt. Selain itu, Rizal juga berseteru dengan Menteri BUMN Rini Soemarno mengenai pembelian 30 unit pesawat Airbus A350 oleh Garuda Indonesia dan proyek kereta api super cepat Jakarta – Bandung.

Lantaran sering berkonflik dengan sesama menteri, Rizal dianggap suka membuat gaduh sehingga kabinet terlihat tidak kompak. Gara-gara inikah Rizal masuk dalam radar menteri yang akan dicopot? Bisa jadi.

Tapi tunggu dulu. Saat Presiden Jokowi mengangkat Rizal untuk menggantikan Indroyono Soesilo, tentu dia tak asal comot. Kabarnya, Jokowi sengaja menarik Rizal masuk ke dalam lingkar kekuasaan untuk menghadapi “lawan-lawannya” di kabinet dan mendobrak ketidakberesan.

Coba bayangkan saja, meskipun kerap berkonflik dengan sesama menteri—bahkan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla—toh Jokowi tak membatasi peran Rizal. Bahkan, Jokowi akan menambah kewenangan Rizal. Kalau semula Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman yang dipimpin Rizal mengkoordinir kerja Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pariwisata, tapi sebentar lagi, dia mengkoordinir kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), serta Kementerian Pertanian (Kemtan), yang sebelumnya di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.

Melihat peta seperti ini, rasanya kecil kemungkinan Rizal dicopot. Apalagi, Rizal baru dua bulan duduk di kabinet.

Akan halnya Sudirman, ia dianggap lancang karena ingin memutuskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, padahal Presiden Jokowi belum mengeluarkan pernyataan. Sudirman juga dituding macam-macam. Adalah Koordinator Program Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA-ESDA) AC Rachman yang menuding Sudirman menerima gratifikasi berupa penggunaan jet pribadi saat kunjungan kerja ke markas Petral di Singapura.

Tidak hanya itu, Sudirman bersama Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Amien Sunaryadi juga dituding menikmati fasilitas pesawat pribadi saat kunjungan ke proyek LNG Donggi-Senoro, Sulawesi Tengah 30 April 2015.

Sudirman membantah semua tudingan ini. “Saya jangan dituding-tuding deh,” katanya.

Lantas, akankah Sudirman lolos dari radar menteri yang akan dicopot? Entahlah. Yang jelas, Sudirman punya hubungan cukup baik dengan Wapres Jusuf Kalla. n

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

G

ubernur Bank Indonesia Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sempat dikritik cukup keras, karena pernyataannya yang mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi soal penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis premium dan solar. “Maksud saya jangan untuk popularitas, tetapi harus betul-betul untuk akuntabilitas dan juga mencerminkan kondisi yang sebenarnya,” kata Agus, awal Oktober lalu.

Wacana penurunan harga premium ini mengemuka ketika Jokowi membuka rapat terbatas soal pemangkasan izin di Istana Kepresidenan, beberapa jam sebelum Agus mengkritisinya.

Ketika itu, pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan tahap III. Namun, beberapa hari kemudian, Agus membantah kalau ia mengkritik rencana penurunan harga BBM tersebut. “Secara prinsip kami mendukung wacana pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM, sepanjang tetap mempertimbangkan konsistensi terhadap kebijakan-kebijakan sebelumnya,” kata Agus dalam pernyataan tertulisnya.

Tapi, kecaman sudah kadung muncul di sana-sini, terutama dari beberapa anggota DPR dan kader PDI Perjuangan. Mereka menyayangkan sikap Agus seperti itu. “Itu sudah di luar batas, bahkan tidak pantas ada komentar seperti itu dari Gubernur BI. Berbicara seperti itu bukan porsi Gubernur BI, tetapi porsi politisi,” kata Muhammad Misbakhun, anggota Komisi XI DPR “Harus ada sanksi politik kepada dia karena menyerang kebijakan presiden secara terbuka dan head to head.”

Kecaman juga datang dari Charles Honoris, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Menteri Dalam Negeri, yang juga kader PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo. “Gubernur BI sudah melakukan langkah politis. Kalau sudah demikian, ganti saja BI sebagai partai politik,” kata Tjahjo, saat membuka Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil di Surabaya.

Menurut Tjahjo, Gubernur BI tidak memiliki wewenang untuk menilai presiden secara politik. Seharusnya, Gubernur BI tetap melakukan tugasnya, yakni menjaga stabilitas moneter, termasuk menjaga kestabilan nilai rupiah. “Tugas Gubernur BI itu adalah bagaimana agar nilai tukar rupiah tidak terus turun terhadap dolar, bukan menilai kerja presiden,” ujarnya.

Pernyataan keras keluar dari DPP Projo, organisasi pendukung garis keras Jokowi-JK. Bahkan Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Bank Indonesia yang mensyaratkan Gubernur BI tunduk kepada Presiden sebagai Kepala Negara. Perppu itu mengganti pasal soal Gubernur BI dipilih DPR dan menjabat selama 5 tahun.

“Misalnya diganti dengan, ‘karena Gubernur BI gagal menjalankan tugas tidak bisa menjaga stabilitas nilai rupiah, maka Gubernur BI bisa diganti’. Caranya melalui Perppu ini. Pasal soal Independensi BI dihapus dan diubah lebih dulu menjadi BI harus memperhatikan aspek pembangunan ekonomi nasional yang menjadi tujuan pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah,” jelas Budi.

Cara BI menangani rupiah juga membuat gerah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua BPK Harry Azhar Aziz menduga ada kesalahan kebijakan moneter yang membuat rupiah terus

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Agus DW Martowardojo

Agus Marto dalam Sorotan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo masuk dalam radar yang akan diganti. Ia dikecam lantaran mengkritik Presiden Jokowi.

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho Foto Dok. Review

melemah dan cadangan devisa terkuras. “Karena itu, BPK siap mengaudit kebijakan stabilitas nilai tukar yang dibuat BI apabila diminta oleh Komisi XI DPR,” ujar Harry.

Wacana BPK mengaudit BI sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Setya telah meminta Komisi XI DPR untuk berembuk dengan BPK guna membahas rencana pemeriksaan khusus terhadap BI. “Kami minta Komisi XI segera mengundang BPK untuk segera melakukan audit terhadap BI mengenai audit dengan tujuan tertentu,” kata Setya, beberapa waktu lalu.

Kabarnya, gara-gara mengkritik Presiden Jokowi dan dianggap gagal menangani rupiah itulah, Agus akan diganti. n

17

Bisnis Korporasi

Meramal Nasib Bi

Peletakan batu pembangunan Gedung Indonesia 1 oleh Presiden Jokowi: Mungkinkah bisnis Surya Paloh bakal rontok?

Gara-gara kasus koleganya di Sonangol yang ditangkap, dan pemanggilannya sebagai saksi oleh KPK, banyak yang meramal bisnis Surya Paloh bakal goyang. Betulkah?

P

TEKS Sri Wulandari foto riset

engusaha asal China, Sam Pa atau Xu Jinghua, ditangkap dan ditahan dalam investigasi yang dilakukan oleh Partai Komunis China, di sebuah hotel di Beijing pada Kamis (8/10) lalu. Sam Pa diduga melakukan korupsi yang melibatkan mantan Direktur Eksekutif Sinopec Su Shulin.

Tentu berita yang dikutip Reuters dari majalah Caixin, Kamis (15/10), tak akan ada artinya, jika Sam Pa tak ada kaitannya dengan Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

18

Di mata keduanya, Sam Pa memiliki tempat yang istimewa, karena kerjasama pembelian minyak mentah sebanyak 100 ribu barel dari Sonangol pada 2014.

Pemerintahan Jokowi menggandeng Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola EP (Sonangol EP) dengan tawaran harga impor minyak lebih hemat dengan diskon 15%, setelah pemerintah ramai-ramai melepaskan isu adanya mafia minyak hingga harus membubarkan Petral yang beroperasi di Singapura.

Surya Paloh lah yang membawa Sam Pa ke hadapan Jokowi untuk mengirimkan minyak dari Angola ke Indonesia. Maklum saja, Surya Paloh adalah rekan bisnis Sam Pa, yang menguasai proyek-proyek eksplorasi minyak Sinopec di Angola. Sinopec Corp menguasai 55% saham dalam usaha patungan Sonangol Sinopec International yang didirikan pada tahun 2004 dan memegang 50% saham atas 18 blok minyak di lepas pantai Angola.

Kerjasama Sam Pa dengan Surya Paloh terlihat jelas pada proyek pembangunan Gedung Indonesia 1 yang memiliki tinggi 303 meter di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Gedung yang dianggarkan menelan biaya pembangunan sebesar Rp 8 triliun itu dibangun oleh kerajaan bisnis Surya Paloh, yakni Media Group dan China Sonangol Land. Surya pun mengaku sudah berkawan lama dengan Sam Pa.

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Bisnis Korporasi

isnis Surya Paloh Barangkali itulah cikal bakal, kemalangan yang menimpa Surya Paloh. Soalnya, belum lama ini Pulau Kalu Age, yang diketahui milik Surya Paloh, disegel pemerintah daerah Kepulauan Seribu karena dianggap reklamasi pulau ini melanggar aturan. Bahkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia pun mendukung upaya pemerintah daerah ini.

Selain itu, menurut Zainal Muttaqin, Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, di Pulau Kalu Age tengah dibangun dua helipad. Pembangunan itu dianggap bisa merusak karang. Tak sampai di situ, pulau yang luasnya sekira 6,7 hektare tersebut juga tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Padahal di pulau itu sedang dibangun vila, ruang makan dan paviliun yang akan digunakan untuk secara pribadi oleh Surya Paloh.

RAMALAN Tapi, kesialan Surya Paloh tak hanya itu saja. Pekan lalu, dia juga harus rela menjalani pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surya Paloh korupsi? Oh, tidak. Bukan karena itu, KPK memeriksa dirinya. Tetapi ini karena pengusaha sekaligus pemimpin Media Group, dimintai keterangan sebagai saksi menyusul ditahannya politikus Nasdem, Patrice Rio Capella, Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, dan istrinya, Evy Susanti.

Dugaan tersebut muncul setelah terungkapnya pertemuan antara dirinya dengan Gatot Pujo Nugroho, Wakil Gubernur Teuku Erry Nuradi dan mantan Ketua Dewan Mahkamah Partai Nasdem, OC Kaligis, di Kantor DPP NasDem bulan Mei 2015. Surya Paloh mengakui adanya pertemuan itu. Namun, dia membantah pertemuan itu merupakan pertemuan untuk membicarakan 'mengamankan' kasus dana bansos dan hibah Provinsi Sumut.

Nah, gara-gara berbagai kasus itu, ada yang meramalkan riwayat bisnis Surya Paloh bakal berantakan.

Semua orang tahu, Surya Paloh adalah komandan televisi swasta nasional Metro TV dan pemilik jaringan koran Media Indonesia. Bisnis Suya Paloh tak cuma itu saja, dia juga diketahui sebagai pemilik PT Surya Energi Raya. Perusahaan inilah yang mempertemukan Pertamina dan Sonangol.

Asal tahu saja, pada 2009, Surya Energi mendapat pinjaman modal dari China Sonangol International Holding Ltd. Anak usaha Sonangol EP tersebut menyuntikkan dana US$ 200 juta ke Surya Energi untuk menggarap Blok Cepu. Surya Energi adalah pemilik 75% saham PT Asri Darma Sejahtera. Sementara 25% saham perusahaan ini dikuasai oleh Pemerintah

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Asri Darma inilah yang memboyong 4,5% saham blok minyak jumbo di Cepu.

Surya Paloh juga ditenggarai memperoleh jatah saham sebesar 5% dari perusahaan tambang asal Australia, Intrepid Mines Limited. Perusahan Australia itu menerbitkan saham sebanyak 27 juta unit yang diberikan kepada Surya Paloh. Intrepid inilah yang akan mengelola proyek tambang emas dan perak Tujuh Bukit, Banyuwangi, Jawa Timur yang dikabarkan merupakan proyek tambang emas dengan deposit terbesar di dunia bernilai US$ 5 miliar.

Bisnis Surya Paloh yang lain adalah di bidang properti. Selain membangun gedung pencakar langit Gedung Indonesia 1, dia juga akan membangun resor di di Sabang, Aceh. Proyek tersebut bertujuan untuk mengembangkan pariwisata di ujung barat Indonesia itu.

Malah, mereka mengaku mendapat order langsung dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Di samping itu, Surya Paloh juga punya beberapa hotel dengan brand Sheraton Media Hotel & Towers, Papandayan Hotel, Bali Intercontinental Hotel, Sun Plaza Medan, Indocater. Sejumlah perusahaan lain seperti, marmer, kabel, komputer dengan jumlah karyawan 15.000 orang juga sudah digenggamnya.

Sebagai pengusaha sukses, dia punya aset dalam hitungan triliun rupiah. Jejaring bisnis Surya Paloh memang telah menebar di semua lini. Mungkinkah bisnisnya rontok gara-gara berbagai kasus itu? Ya, kita lihat saja nanti. n

Surya Paloh

19

Bisnis Otomotif

Gerak Cepat Honda Honda menarik ribuan mobil yang sudah beredar di pasaran.

Apa masalahnya?

TEKS Sri Wulandari foto Dahlan RP

P

T Honda Prospect Motor (HPM) menarik kembali (recall) mobil Honda Mobilio, Jazz, dan City yang sudah beredar di pasaran. Recall mobil itu menimpa 19.881 unit Mobilio CVT produksi 2014 dan 2015, 745 unit Honda Jazz CVT produksi 2014, dan 17 unit Honda City CVT produksi 2014. Ada apakah?

Usut punya usut, rupanya ketiga merek mobil itu harus melakukan update electronic control unit (ECU) untuk mencegah kerusakan pada transmisi matik CVT. Kata Presiden Direktur HPM, Tomoki Uchida, recall mobil terpaksa dilakukan setelah ditemukan adanya masalah pada komponen Drive Pulley Shaft (poros penggerak) yang diakibatkan oleh tekanan hidrolik dari oli CVT yang berlebihan. Masalah itu sebelumnya juga ditemukan pada City dan Jazz di Malaysia.

Adanya masalah tersebut, menurut Tomoki, akan menyebabkan tekanan hidrolik yang berlebihan dari oli CVT saat pedal gas diinjak dan dilepas secara cepat dan berulang-ulang. Saat mobil melaju kecepatan tinggi akan mengakibatkan kerusakan drive pulley shaft pada

komponen CVT. Jika dibiarkan, maka mobil akan kehilangan daya, bahkan berhenti meski mesin dalam keadaan hidup.

Penarikan itu dilakukan secara sukarela dengan menginformasikan kepada pemiliknya untuk melakukan perbaikan secara cuma-cuma di bengkel yang ditunjuk. Secepatnya, Honda akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada para pemilik mobil yang teridentifikasi melalui diler resminya, dan konsumen dapat mendatangi dealer resmi Honda di seluruh Indonesia mulai 2 November 2015.

Pemberitahuan itu berisi anjuran supaya mobil yang bermasalah melakukan update sistem ECU. Pembaruan program itu dilakukan pada ECU untuk mengontrol tekanan hidrolik dari oli CVT. Estimasi waktu pengerjaan pembaruan program ini adalah sekitar sekitar 30 menit.

Penarikan itu juga menjadi bagian dari upaya Honda untuk mengkampanyekan program global dengan memastikan standar keselamatan dan kualitas yang tertinggi pada seluruh produknya. “Sebagai bentuk tanggung jawab, Honda selalu melakukan evaluasi berkesinambungan terhadap seluruh produk demi mencapai kepuasan pelanggan yang tertinggi,� sambung Tomoki.

Selain itu, kampanye ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan kerusakan yang lebih parah Drive Pulley Shaft pada komponen CVT. Meski mobil terpaksa ditarik, Honda mengklaim, sampai saat ini tidak ada kecelakaan maupun cedera yang dilaporkan berhubungan dengan hal ini di Indonesia.

Tak cuma di Indonesia, Honda melakukan penarikan besar-besar. Seperti dilansir Reuters, Rabu pekan lalu. Honda juga menarik mobil secara besar-besaran akibat airbag Takata yang bermasalah, di Ameria.

Gara-gara airbag itu, delapan orang tewas dan jutaan mobil Honda ditarik. Pihak berwenang di Amerika Serikat juga telah mendenda Honda senilai puluhan juta dolar. n

mobil Honda di Indonesia: Ada masalah di poros penggerak.

20

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Bisnis Kinerja

Gedung Indofood: Rugi selisih kurs.

Indofood Keserempet Kurs

K

elesuan ekonomi di Tanah Air, berimbas cukup dalam bagi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Betapa tidak, hingga akhir September 2015, Indofood harus menelan kenyataan pahit, margin laba bersih yang dapat dikantongi turun dari 6,6% pada periode sama tahun lalu menjadi 3,5%. Core profit yang mencerminkan kinerja operasional juga turun 11,8% menjadi Rp 2,71 triliun dari Rp 3,07 triliun.

Direktur Utama Indofood, Anthoni Salim, dalam pernyataan resminya, pekan lalu, mengakui, penurunan disebabkan adanya rugi selisih kurs mata uang yang belum terealisasi sebagai akibat melemahnya nilai rupiah. “Nilai tukar telah memengaruhi laba bersih kami,� katanya.

Kondisi makro yang dalam beberapa bulan terakhir, menurut Anthoni, memang cukup memberikan tantangan. Apalagi, harga harga minyak sawit (crude palm oil/CPO) juga melemah. Selain laba bersih, laba periode berjalan Indofood yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk juga turun 45,2% dari Rp 3,07 triliun menjadi Rp 1,68 triliun. Adapun laba usaha naik 1,08% menjadi Rp 5,42 triliun dari Rp 5,37 triliun. Namun, margin laba usaha sedikit melemah menjadi 11,4%.

Meski demikian, penjualan neto konsolidasi perseroan tumbuh sebesar 1,5% menjadi Rp 47,56 triliun dari Rp 46,88 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kelompok Usaha Strategis Produk Konsumen Bermerek (CBP) memberikan kontribusi 50%,

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Bisnis Indofood secara keseluruhan rontok akibat ekonomi melambat dan fluktuasi mata uang. Hanya ICBP yang memberikan keuntungan.

TEKS Sri Wulandari foto Riset

Bogasari sebesar 24%, Agribisnis 18%, dan 8 % terhadap penjualan neto konsolidasi.

Sementara kinerja PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) cukup cemerlang. Tercatat membukukan pertumbuhan penjualan bersih konsolidasi sebesar 5,8% menjadi Rp 24,10 triliun pada sembilan bulan pertama 2015, dibandingkan Rp 22,78 triliun untuk periode yang sama pada tahun lalu.

Pendapatan ICBP tumbuh 5,8% dari Rp 22,78 triliun menjadi Rp 24,1 triliun. Adapun, pendapatannya didukung oleh produk mi instan yang berkontribusi sebesar 65%. Lalu pendapatan produk dairy menyumbang porsi 16%, makanan ringan dan minuman masing-masing memberikan 6%. Kemudian produk penyedap makanan berkontribusi 3% serta nutrisi dan makanan khusus yakni 2%.

Bisa jadi, apa yang dicapai oleh ICBP secara keseluruhan, karena brand tersebut sudah kuat dan defensif. n

21

Bisnis Profil

Pemuda putus kuliah ini, berhasil melahirkan produk games yang meroket dan digandrungi. dia berhasil mengeruk keuntungan dari penjualan games dengan memanfaatkan internet.

TEKS SRI WULANDARI foto Riset

John Vechey

Kaya Berkat Games 22

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Bisnis Profil

J

auh sebelum Facebook dan Iphone ada, nama John Vechey sudah diperbincangkan banyak orang. Ya, maklum saja, dialah menciptakan games untuk komputer dengan memanfaatkan jaringan internet. Produknya yang cukup digandrungi adalah PopCap. Bisa dibilang produk ini adalah pelopor dalam industri games dunia. Salah satu games yang sangat populer yang dia ciptakan adalah Bejeweled dan Plants vs Zombies. Berkat games-nya itu, John berhasil meraup kekayaan sebesar US$ 60 Juta atau setara Rp 868 miliar lebih.

Pria kelahiran 8 Juli 1978 di sebuah daerah pegunungan di Menomonie, Wisconsin, Amerika Serikat, itu memang tak pernah menyangka bakal bisa menghipnotis jutaan orang lewat permainan yang dia ciptakan. Vechey memutuskan tak meneruskan kuliah pada 1997. Dia memilih fokus untuk membuat games komputer. Dia bertemu dengan Brian Fiete dan Jason Kapalka, yang memiliki visi yang sama. Alhasil, ketiganya pun bergabung.

Langkah pertama, mereka mempelajari pekerjaan dalam bidang komputer dan internet di sebuah perusahaan games seperti Flipside dan Pogo.com. Dari sinilah, gagasan itu muncul. Karena internet semakin banyak digunakan orang, maka mereka mempunyai ide untuk meluncurkan games sederhana yang dapat dimainkan di web maupun komputer.

Vechey lalu mendirikan sebuah perusahaan pengembang games bernama PopCap Games. Perusahaan tersebut berpusat di Seattle, Washington, Amerika Serikat dan Vechey dipercaya memegang kendali bisnis games. Selain itu, dia juga menjadi CEO Interim dan VP Corporate Strategy and Development di Forays, perusahaan yang bergerak dalam lini produk sosial dan mobile.

Games pertama yang diluncurkan adalah Bejeweled yang sukses di pasaran. Wajar saja, jika Bejeweled digandrungi banyak orang. Ini karena sejak awal, tiap games dari PopCap dapat di-download secara gratis oleh siapapun, namun dalam bentuk games trial yang hanya memiliki fasilitas terbatas.

Strategi ini berhasil. Sebab, setelah para pengguna mencoba versi trial-nya, mereka pun dibuat penasaran dan selanjutnya membeli games full version-nya.

Games-games milik PopCap ini hanya berupa games ringan, maka harga yang ditawarkan pun sangat tergolong murah. Pembelinya tak perlu merogoh kocek yang terlalu dalam untuk mendaptkan sebuah games PopCap. Selain itu, tiap permainannya sangat mudah terkoneksi dengan Web, PC, Xbox, Xbox 360, Playstation, telepon selular, PDA, iPod, dan bermacam perangkat multimedia lain. Tak heran, bila kemudian jumlah penjualan tiap games PopCap sangat tinggi, mencapai 25 juta copy.

Teknologi Augmented Reality Vechey percaya, rahasia kesuksesan PopCap, karena games ini mudah diakses siapapun dan juga bisa dimainkan semua golongan. Bejeweled pun berhasil menyabet gelar sebagai “Computer Gaming World Hall

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Of Fame” tahun 2002. Selain Bejeweled, Vechey juga melahirkan Zuma, atau Rocket Mania.

Pada 2005, PopCap melakukan akuisisi dengan perusahaan Sprout Games demi perkembangan bisnis mereka. Akuisisi dua perusahaan ini mencapai sukses setelah melempar produk games mereka yang berjudul Feeding Frenzy 2. Seri sebelumnya yaitu Feeding Frenzy lahir di bawah besutan Sprout. Tak sampai di situ saja, PopCap menjalin kerjasama dengan Valve Software pada 22 Agustus 2006. Maka mulai 30 Agustus 2006, 17 buah game PopCap tersedia pada Valve Steam.

Lima tahun kemudian, tepatnya pada 2011, Electronic Arts membeli PopCap senilai US$ 750 juta (Rp 9,6 Triliun) dalam bentuk tunai dan sebagian berbentuk saham. Menariknya, meski PopCap beralih kepemilikan, sang penciptanya tetap akan mendapat tambahan bayaran US$ 550 juta (Rp 8 Triliun) apabila penjualan mencapai target.

Namun, rupanya Vechey tak betah di PopCap. Dia akhirnya undur diri pada September 2014. Vechey hijrah ke perusahaan Grist.org, sebuah situs berita berbentuk nirlaba. Dia mengaku, keputusan tersebut diambil setelah cuti panjang. Pekerjaannya di sini membuatnya berurusan dengan hal-hal seperti perdamaian, keadilan sosial (peperangan, pembaharuan terhadap sistem penjara, kemiskinan, kemudian isu ras dan juga gender).

Toh, itu pun tak lama dia di sana. Vechey memutuskan membuat Pluto VR yang bermarkas di Seattle.

Pluto VR adalah perangkat lunak yang diperlukan untuk membuat virtual komunikasi di lingkungan sosial, di mana satu sama lain saling terhubung.

Menurut Vechey, kita hidup di dunia yang semakin terhubung. Dengan video-conferencing, media sosial, dan games online, maka kita dapat b e r ko m u n i k a s i dan bermain dengan orang lain tidak seperti sebelumnya. “Namun, berbicara ditelepon, berbagi video, atau melihat webcam cara tidak alami berkomunikasi dan tidak datang dekat dengan apa yang ingin duduk di seberang meja dari seseorang dan berbagi pengalaman,” katanya.

Dia menambahkan, “Dengan teknologi augmented reality dan virtual, sekarang kita bisa merasakan kehadiran orang lain, memungkinkan Anda untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan terhubung dari mana saja di dunia, seolaholah Anda secara pribadi. Ini adalah Pluto VR membangun.” n

23

24

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

“Tak ada negara atau bangsa menjadi sejarah tanpa kebudayaan menopangnya.”

P

TEKS RATNA NURAINI Foto Dahlan RP, Riset

emprov DKI Jakarta memutuskan untuk mengambil alih tata kelola Pusat Kesenian Jakarta-Taman Ismail Marzuki (PKJTIM). Keputusan yang telah dituangkan dalam Pergub 109/2014, diterbitkan pertengahan tahun lalu dan menjadi dasar pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) Pengelola PKJ-TIM, menuai penolakan dari banyak pihak.

Diketahui, selama ini, tempat kesenian di pusat kota tersebut dikelola Badan Pengelola (BP) TIM. Di bawah badan yang berkantor di lantai tiga gedung panjang—yang sebagian dipakai Bioskop XXI—nuansa kesenian kental terasa di pelataran gedung ini.

Menurut salah satu anggota BP TIM, Sri Warso, mayoritas seniman memang sangat menolak perubahan tata kelola di kawasan tersebut. Senimanseniman itu khawatir, jika pemerintah masuk dalam struktur pengelolaannya, maka kreativitas seniman akan mati.

Selama ini, pria kelahiran Solo itu mengatakan, TIM menggunakan sistem perdikan dalam pengelolaan aktivitas seni. Perdikan itu bebas merdeka, sambungnya, sekalipun ada tata pemerintahan. “Malahan, perdikan itu dilindungi raja, ini yang tidak disadari oleh pemerintah,” katanya.

Kecemasan tempat kesenian ini akan lebih berorientasi bisnis juga menjadi salah satu isu yang mengemuka pascapengambilalihan tata kelola TIM. Sri Warso mengingatkan, sejak berdiri, TIM telah mampu memutar roda ekonominya, tanpa mematikan aktivitas seni di dalamnya.

Terbukti, kendati selama ini ada bantuan pemerintah yang besarnya Rp 5 miliar per tahun, Sri Warso mengatakan, semata-mata semua dana itu dipakai untuk menggelar kegiatan seni dan membayar gaji 110 karyawan, yang tiga di antaranya merupakan pegawai negeri sipil (PNS). Kebutuhan dana TIM sendiri, menurut dia selama setahun mencapai Rp 17 miliar.

Dalam berkesenian, Sri Warso membeberkan, para seniman dibuatkan klasifikasi pertunjukan. Di mana hal itu bertujuan, kata dia, agar regenerasi seniman terus tumbuh.

Dari seluruh kegiatan berkesenian di TIM, Sri Warso mengatakan, ada

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

25

Pameran lukisan di TIM

yang mendapatkan subsidi penuh, ada separuh, dan ada juga yang biaya mandiri. Dan selama itu, sambungnya, subsidi itu diatur BP TIM.

AKSI SENIMAN Selama ini, Sri Warso menjelaskan, pihak TIM memang cukup mengakomodir keinginan para seniman untuk beraktivitas di lokasi tersebut. Jika ingin melakukan pameran lukis di gedung Cipta 2, misalnya, menurut dia, cukup mengajukan permohonan ke Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

Posisi Dewan Kesenian juga sangat kuat. Dewan sendiri terdiri dari total 26 perwakilan seniman. Di dewan itulah, kelayakan setiap kegiatan seni dapat langsung diputuskan.

Memang di dalam Dewan Kesenian sendiri, ada

Salah satu sudut TIM

26

unsur pemerintah. Namun tercatat, posisi pemerintah adalah anggota ex officio. Alhasil, unsur pemerintah hanya mencatat putusan dewan dan melaporkannya kepada Gubernur DKI Jakarta.

Nah, jika TIM dibawah naungan UPT Pemprov DKI Jakarta, semua peluang itu ditakutkan akan kian menciut. Pasalnya rantai birokrasi yang ada, menurut Sri Warso, akan semakin panjang.

Diketahui, jika ada UPT, besar kemungkinan posisi Dewan Kesenian akan berada di bawah UPT. Padahal, selama ini posisi dewan tersebut tepat di bawah Gubernur DKI Jakarta.

Bertolak dari alasan-alasan itulah, maka sejak 9 Januari, seniman ibukota yang tergabung dalam Rumah Budaya Indonesia giat melakukan orasi budaya di pelataran TIM. Penolakan terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta membentuk UPT untuk mengelola TIM pun lantang diserukan.

Berbagai plang dan poster bertuliskan Menolak UPT bertebaran di mana-mana. Ada juga poster bertuliskan “Seniman menolak penguasa arogan yang mengkerdilkan seni dan kebudayaan”.

Koordinator Rumah Budaya Indonesia Aidil Usman memprediksi, jika kebijakan ini didiamkan terus, akan berpengaruh terhadap aktivitas seniman. “Di TIM sendiri terdapat banyak aset. Kalau UPT ini didiamkan bisa meningkatkan biaya retribusi gedung dan lain-lain. Aktivitas berkesenian juga bisa berhenti,” ungkapnya.

Pendapat senada pun dilontarkan seniman lainnya yang tergabung dalam Rumah Budaya Indonesia.

Antara lain, dari Abdullah Wong, Abdul Hadi WM, Dik Doang, Titarubi Tita, Lola Amaria, Leon Agusta, Nungki

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Kusumastuti, Cornelia Agatha, Frans Magnis-Suseno, Mathias Muchus, Meutia Hatta, Teater Syahid, Retno Maruti, Putu Wijaya, dan Ine Febrianty.

KILAH PEMERINTAH Sebenarnya, apa yang mendasari tindakan otoritas melakukan perubahan yang mengakibatkan terjadinya gonjang-ganjing budaya tersebut? Benarkah dasar pertimbangannya hanya UUD (ujung-ujungnya duit) alias komersialisasi TIM belaka?

Memang sempat tersiar bahwa alasan pemerintah membentuk UPT agar pendanaan untuk TIM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI bisa lebih stabil besaran dan periodisasinya. Selain itu, pemerintah juga menilai pendanaan lewat hibah yang selama ini berlangsung tidak bisa terus-menerus dilakukan.

Hal tersebut juga ditandaskan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Purba Hutapea. Dia berujar, tujuan pembentukan UPT TIM adalah untuk mengelola aset yang dikembangkan di situ. Pemerintah, sebut dia, akan menganggarkan dana sekitar Rp 100 miliar untuk perluasan dan perbaikan sarana dan prasarana di TIM. “Jadi, (pembentukan UPT TIM) tujuannya untuk pengamanan aset dan anggaran karena Pemprov DKI telah menganggarkan ratusan miliar rupiah untuk TIM. Ini sesuai dengan tujuan Pergub itu,” ujar Purba.

Lantaran itu, Purba pun meyakini, kekhawatiran para seniman sama sekali tidak beralasan. Pembentukan UPT TIM, tandasnya, tidak akan berdampak terhadap aktivitas seni yang dilakukan para seniman di tempat tersebut. Bahkan dia memastikan, segala macam aktivitas seniman tidak akan terganggu dan akan berjalan seperti biasanya.

“Dalam Pergub, tidak ada maksud untuk mencampuri masalah seniman. Kami tidak akan mencampuri aktivitas seniman, apalagi mengerdilkan mereka,” kata Purba.

MENGGADANG BADAN OTORITA Setahun telah terlampaui. Tapi perseteruan antara seniman TIM dan Pemprov DKI justru kian meruncing. Sejatinya, ada jalan tengah yang sempat ditawarkan para seniman yang giat berkarya di kawasan tersebut. Yakni, usulan pembentukan Badan Otorisasi Khusus Kesenian

di Pemprov DKI Jakarta.

Kelak, badan tersebut akan mengurusi soal aktivitas seni di ibu kota, termasuk di TIM. Dengan adanya badan otoritas tersebut, khususnya soal pendanaan berkesenian di TIM, akan diatur melalui tata cara berupa usulan pendanaan di DPRD DKI Jakarta.

Di badan itu pulalah, Pemprov DKI dapat menaruh orang-orangnya untuk mengurusi pendanaan di TIM. Misalnya dengan mengisi posisi bendahara atau manajer administrasi. Sedangkan untuk kegiatan seni diserahkan perwakilan seniman di badan itu. Sehingga, bukan PNS yang menentukan arah berkesenian.

Sejauh ini, usulan tersebut memang belum menuai respons produktif dari otoritas. Kendati, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pernah mengumbar sejumlah janji, termasuk meninjau ulang kebijakan mengenai Kepala UPT yang berada di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan bertugas mengelola TIM. Semoga kelak semua pihak menyadari, menilik pentingnya makna budaya bagi sebuah bangsa, hendaknya apapun solusi yang dihasilkan kelak, senantiasa mampu menjaga makna hakiki budaya yang kerap lahir dari tangan para seniman. Sehingga tak perlu terjadi lagi Geger Budaya n

Kios-kios di TIM

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

27

Galeri Cipta Taman Ismail Marzuki, jakarta.

MERUNUT JEJAK SENI DI TIM Sempat menjadi oase bagi panggung ekspresi para seniman, kini eksistensi TIM bagai di ujung tanduk.

TEKS RATNA NURAINI Foto Dahlan RP, Riset

S

ebuah poster berwarna dasar biru melekat di salah satu dinding ruang berkesenian di Taman Ismail Marzuki (TIM). Pada poster sederhana bergambar seseorang yang tengah meniup terompet itu tertulis: “Jazz Evening Tjok Sinsoe. 19 Nop’69.

Djam 20�. Taman Ismail Marzuki.

Poster itu kini menjadi bagian dari sejarah. Itu merupakan pertunjukan paling awal yang pernah diselenggarakan di TIM, sejak lokasi itu secara resmi ditasbihkan sebagai pusat kesenian pada 10 November 1968.

Sejak diresmikan pembukaannya oleh Ali Sadikin pada saat itu, beragam geliat aktivitas kesenian me-

28

mang bagai tak henti mengalir di TIM. TIM memang sangat terbuka terhadap berbagai jenis kesenian.

Bermacam-macam kesenian memang pernah dipertunjukkan di lokasi tersebut. Mulai dari Jazz hingga kesenian tradisional. Dari Stuggart Chamber Orchestra sampai drama tari Cupak dari Bali.

Era 70-an disebut-sebut sebagai golden age di kawasan kesenian yang berada di pusat Ibu Kota Jakarta dan berdiri di atas lahan seluas 9 hektar tersebut.

Pada masa itu, muncul eksperimen-eksperimen dari kalangan teater, musik, dan seni tari.

Pada 1978, misalnya, komponis serius Slamet Abdulsyukur pernah menampilkan Parantheses IV. Kemudian pada 12-15 Oktober, Sardono W Kusumo menampilkan pentas Meta-Ekologi di halaman TIM. Para pemain Sardono saat itu bergerak, bergulat, dan membenamkan diri dalam lumpur. Pentas-pentas tersebut dikenal karena menjadi tonggak penting bagi sejarah seni kontemporer Indonesia.

Di TIM jualah, pada 1970, Teguh Karya menampilkan pertunjukan perdana Teater Populer dengan mengangkat karya Arthur Kopit. Kala itu, Teater Populer masih bernama Teater Populer H.I. (Hotel Indonesia) karena sehari-hari bermarkas di HI dan pentas rutin di sana.

Salah satu awak seni Teater Populer kala itu adalah N Riantiarno, yang kemudian dikenal sebagai dedengkotnya Teater Koma. Teater Koma sendiri didirikan pada Maret 1977 dan salah satu pertunjukan awal yang dihelat di Teater Tertutup TIM pada 12-16 April 1978 diberi judul Maaf, Maaf, Maaf.

Selain kedua teater papan atas tersebut, TIM juga tercatat pernah menampilkan sejumlah pementasan grup teater berkelas wahid lainnya. Teater Mandiri

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

pimpinan Putu Wijaya berjudul Anu tercatat dipentaskan di TIM pada 23-27 Agustus 1976.

Bukan hanya itu, seniman papan atas Sang Burung Merak, WS Rendra, juga pernah memainkan Machbet karya Shakespeare di teater terbuka TIM.

FASILITAS TIM Beragam ujud kebebasan ekspresi berkesenian yang sempat menjadi barang langka di tengah hegemoni kapitalisme Ibu Kota, memang mampu diwadahi di TIM, bahkan sejak awal pendirian lokasi tersebut. Diketahui, di TIM terdapat gedung pertunjukan besar, mempunyai kapasitas 800 kursi, 600 kursi berada di bawah dan 200 kursi di balkon. Panggung di Graha Bhakti Budaya itu berukuran 15m x 10m x 6m.

Di gedung tersebut dapat dipergunakan untuk pertunjukan konser musik, teater baik tradisional maupun modern, tari, film, dan dilengkapi dengan tata cahaya, sound system akustik, serta pendingin ruangan.

Selain gedung besar tersebut , di TIM juga ada Galeri Cipta II dan Galeri Cipta III. Kedua galeri itu merupakan ruang pameran yang ukurannya lumayan besar, lebih besar dari Galeri Cipta III (GC III). Kedua ruang tersebut dapat dipergunakan untuk pameran seni lukis, seni patung, diskusi dan seminar, dan pemutaran film pendek.

Di gedung itu dapat dimuat sekitar 80 lukisan dan 20 patung, serta dilengkapi dengan pendingin ruangan, tata cahaya khusus, tata suara serta panel yang dapat dipindah-pindahkan.

Fasilitas lain di TIM adalah Teater Kecil/Teater Studio. Gedung tersebut bisa difungsikan sebagai gedung pertunjukan berkapasitas 200 orang. Teater Kecil mempunyai ukuran panggung 10m x 5m x 6m. Gedung

ini juga dilengkapi sistem akustik, tata cahaya dan pendingin ruangan.

Selain itu di TIM juga ada Teater Halaman (Studio Pertunjukan Seni). Studio itu sengaja dipersiapkan untuk pertunjukan seni eksperimen bagi seniman muda teater dan puisi, mempunyai kapasitas penonton yang fleksibel. Di kawasan TIM ada pula plaza dan halaman yang dapat dijadikan sebagai lahan serba guna dan dapat dipergunakan untuk berbagai pertunjukkan kesenian open air.

Salah satu tambahan baru ke koleksi teater di Taman Ismail Marzuki adalah Teater Jakarta yang memiliki panggung dengan luas 14 m x 16 m x 7,9 m dan dapat menampung sampai 1200 orang. Gedung ini ditunjang dengan fasilitas-fasilitas termutakhir yang memungkinkan acara skala besar bisa diadakan di teater ini.

Bertolak pada sejarah dan kekayaan TIM tersebut, tak heran budayawan Mudji Sutrisno menabur peringatan penting terkait sengkarut pengelolaan TIM tersebut. Pada awal 2015, dia menegaskan, “Ada nilai kultural di balik keberadaan PKJ TIM. Artinya, PKJ TIM tidak bisa semata-mata dilihat secara bendawi sebagai potensi ekonomi saja. Ini yang perlu diwaspadai dari pembentukan Unit Pengelola PKJ TIM oleh Pemprov DKI Jakarta.� n

Salah satu pementasan seni di taman ismail marzuki

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

29

MAKRO Kebijakan ekonomi VI

Mendorong Ekonomi Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi VI. Fokus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pinggiran.

P

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Riset

residen Jokowi kembali meluncurkan rangkaian terbaru paket kebijakan ekonomi. Paket November atau Paket Kebijakan Ekonomi VI memberikan insentif pajak dan kemudahan berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Paket November digulirkan pada Kamis pekan lalu, seusai rapat kabinet terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Pengumuman disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Menurut Darmin, pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi guna memberikan kemudahan bagi dunia usaha, serta menciptakan lapangan kerja yang semakin luas bagi masyarakat.

Sementara menurut Pramono, paket kebijakan keenam diharapkan bakal makin menguatkan dunia usaha. Pemerintah juga berharap, paket kebijakan ini semakin memberikan kepastian pada iklim investasi dan dibukanya lapangan pekerjaan. “Mudah-mudahan dengan terus menerus diumumkan, paket kebijakan akan membuat dunia usaha kita, dunia kerja lebih baik di negeri kita,� katanya.

Fokus pertama dalam paket terbaru, tak lain upaya menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran melalui pengembangan KEK dengan menerapkan fasilitas insentif pajak. Tujuan utamanya, mengelola sumber daya yang ada di wilayah KEK dan sekitarnya. “Secara sederhananya, melalui paket ini ada beberapa kawasan di daerah itu ditetapkan menjadi KEK,� kata Darmin, di Kompleks Istana Kepresidenan.

Adapun fasilitas insentif pajak bakal berlaku di 8 KEK, yaitu Tanjung Lesung di Provinsi Banten, Sei Mangke di Sumatera Utara, Tanjung Api-api di Sumatera Selatan, Palu di Sulawesi Tengah, Bitung di Sulawesi Utara, Mandalika di NTB, Morotai di Maluku Utara, dan Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur.

Fasilitas pajak yang diberikan di antaranya, tax holiday atau libur bayar pajak penghasilan (PPh) sebesar

30

Menko Darmin dan Seskab: Tax holiday kawasan ekonomi khusus hingga 100%.

20% sampai 100% untuk investasi lebih dari Rp 1 triliun, selama 10-25 tahun. Kemudian pembebasan PPh mulai dari 20% hingga 100% untuk investasi mulai dari Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun, untuk 5-15 tahun.

Sementara kegiatan yang tidak termasuk sumber daya dalam KEK, tidak diberi pembebasan pajak. Melainkan diberikan tax allowance alias pengurangan pajak sebesar 30% selama 6 tahun.

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

MAKRO Kebijakan ekonomi VI

Pinggiran

Izin Bersifat Transaksional Selain persoalan KEK, fokus kedua terkait pengelolaan air. Pemerintah memberi jaminan kepada para investor swasta yang sudah mengantongi izin pengelolaan sumber daya air, bahwa izinnya bakal tetap berlaku.

Kepastian diberikan guna menindaklanjuti hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa UU No 7 Tahun 2004 tentang Sum-

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

ber Daya Air dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga mengakibatkan UU No 7 tahun 2004 sudah tidak diberlakukan.

Langkah selanjutnya, pemerintah bakal mengeluarkan dua peraturan pemerintah (PP) tekait sumber daya air. Yakni PP tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Keduanya diharapkan memberi kesempatan dunia usaha yang selama ini telah memegang izin usaha, pasca dibatalkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. “PP ini yang juga sudah siap diterbitkan. Itu menetapkan bahwa bagi perusahaan yang sudah mendapat izin selama ini, itu tetap berlaku izinnya sampai habis,” kata Darmin.

Adapun fokus ketiga, pemerintah bakal menghapus izin impor bahan baku obat. Termasuk memangkas waktu pengurusan izin impor obat dan bahan bakunya menjadi kurang dari 1 jam. Tenggat waktu bakal tercapai karena pengurusan izin dilakukan secara online.

“Untuk izin impor bahan baku obat, dihilangkan.

Kami impor hampir seluruh bahan baku obat karena kita belum berkembang di industri itu,” kata Darmin.

Hal yang perlu diketahui, izin impor bahan baku obat sebelumnya diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pemerintah menganggap, izin impor ini justru bersifat transaksional.

Selain itu, BPOM juga bakal melakukan penyederhanaan regulasi dengan menerapkan manajemen resiko berbasis data kepatuhan Indonesia National Single Window (INSW) untuk mengurangi jumlah inspeksi dokumen dan perizinan. Termasuk menerapkan sistem pembayaran secara elektronik untuk mempercepat layanan perizinan.

Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Indef, mengkritisi pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi KEK. Menurutnya, insentif tidak akan efektif jika persoalan utama KEK belum diselesaikan. Yakni ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih.

“Sekalipun pemerintah jor-joran memberikan insentif usaha di KEK, tetapi jika infrastruktur dasar kawasan tidak siap, swasta tidak akan tertarik,” ujarnya. Artinya, masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah agar Paket November efektif. n

Sekalipun pemerintah jorjoran memberikan insentif usaha di KEK, tetapi jika infrastruktur dasar kawasan tidak siap, swasta tidak akan tertarik.

31

MAKRO Pendapatan negara

Bendera Putih Penerimaan Pajak Kekurangan atau shortfall penerimaan pajak membengkak dari Rp 150 triliun menjadi Rp 190 triliun. Baru tercapai 59% di awal November.

P

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Dahlan RP

ara menteri di bidang perekonomian pusing kepala. Penyebabnya, penerimaan pajak hingga awal November atau dua bulan menjelang tutup buku, baru teralisasi 59,84%. Mereka harus menjelaskannya kepada presiden.

Penerimaan pajak hingga Rabu pekan lalu, baru terealisasi 59,84% atau sebesar Rp 774,4 triliun. Padahal, target sesuai APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bahkan sudah mengibarkan bendera putih, mengakui pasti terjadi kekurangan atau shortfall penerimaan pajak.

Menurut Darmin, menteri-menteri bidang perekonomian perlu memberikan penjelasan khusus kepada presiden, sebab tahun anggaran tinggal tersisa dua bulan. “Ini (perlu dijelaskan) agar tidak menjadi tandatanya di masyarakat dan di pasar,” kata mantan Gubernur Bank Indonesia itu, pada Kamis pekan lalu.

Menurut dia, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro tentu sudah menyiapkan sejumlah langkah menghadapi shortfall pajak, baik untuk menutupi kebutuhan belanja (cash), maupun defisit anggaran.

“Menkeu sudah menyiapkan sejumlah langkah juga untuk menghadapi itu, baik menutupi kebutuhan cash maupun defisitnya,” katanya.

Masih menurut Darmin, salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak adalah melambatnya perekonomian. Kondisi tahun 2015 sama seperti tahun 2009, di mana realisasi penerimaan pajak turun terseret krisis global.

Selain soal melambatnya perekonomian, batalnya sejumlah aturan di sektor pajak juga telah membuat potensi penerimaan pajak tak sesuai perhitungan. Sebut saja soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jalan tol.

Sigit Pramudito, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, bahkan sudah memprediksi angka penerimaan pajak sampai akhir tahun. “Sampai akhir tahun paling hanya sampai Rp 1.100 triliun,” kata Sigit Pramudito, pada Jumat pekan lalu.

Artinya, kekurangan penerimaan pajak bisa mencapai Rp 190 triliun. Lebih besar dari prediksi sebelumnya Rp 150 triliun.

Namun, Sigit masih optimistis bahwa shortfall tidak akan lebih dari Rp 150 triliun. Pihaknya mengaku masih bertumpu pada kebijakan reinventing policy dan penegakan hukum, seperti tindakan paksa badan (gijzeling). Selain itu, juga menyakini akan ada tambahan penerimaan pajak dari pemberian diskon tarif final atas revaluasi aktiva tetap. Kita tunggu saja hasil finalnya. n

SPT pajak: Perlu dijelaskan ke presiden.

32

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

MAKRO Utang

I

ndonesia tampaknya masih jauh untuk mencapai kondisi terbebas dari utang. Jangankan mengurangi utang, guna mengamankan anggaran belanja hingga akhir tahun, pemerintah ternyata kembali menambah utang. Nilainya lumayan, US$ 5 miliar atau sekitar Rp 68 triliun.

“Jadi saya dapat mandat (menambah utang) sampai dengan 2,59% dari PDB. Asumsi defisit APBN awal 1,9%, kemudian 2,23% (proyeksi semester I), kemudian 2,59%. Jadi sekitar Rp 68 triliun,” kata Robert Pakpahan, Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Belakangan, Presiden Jokowi memang mengkhawatirkan kondisi keuangan negara. Maklum, penerimaan pajak hingga 4 November 2015 masih rendah, baru 60% dari target. Dengan prediksi risiko terburuk hingga akhir tahun, realisasi pajak hanya akan mencapai 85% dari target Rp 1.295 triliun.

Akibatnya, defisit anggaran pun diprediksi bakal melebar dari 1,9% dalam APBN-P 2015, menjadi 2,59%.

Sementara di sisi lain, pemerintah memiliki kebutuhan belanja anggaran yang besar di akhir tahun ini.

Menurut Robert, utang tersebut merupakan utang siaga (standby loan) atau dana siap pakai dari lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan lainnya. Tambahan utang tersebut bertujuan memastikan anggaran belanja bakal aman hingga akhir tahun. “Jadi sudah secure,” tegasnya.

Padahal hingga September 2015, total utang pemerintah telah mencapai Rp 3.091,06 triliun. Naik Rp 85,55 triliun dibandingkan posisi Agustus, Rp 3.005,51 triliun.

Kenaikan nilai utang disebabkan pelemahan rupiah terhadap mata uang hijau. Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat pada September 2015 mencapai US$ 210,89 miliar, turun dari posisi Agustus sebesar US$ 214,27 miliar. Namun, akibat rupiah terus melemah terhadap dolar AS, nilai utang pemerintah dalam denominasi rupiah pun terkerek.

Sebagian besar utang pemerintah memang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Sampai September 2015, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.990,38 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 2.276,1 triliun.

Sementara untuk pinjaman, baik bilateral maupun multilateral, tercatat Rp 791,68 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 729,42 triliun.

Kabar baiknya, meski utang bejibun lebih dari Rp 3.091,06 triliun, pemerintah tetap yakin mampu membayar cicilan pokok dan bunga utang pada setiap bulan. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pemerintah juga dianggap masih pada batas wajar, yakni 25%-26%.

Menurut Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ekonomi Indonesia masih terus tumbuh setiap tahunnya. Hal itu bisa menjadi pertanda bahwa pemerintah masih punya kemampuan membayar cicilan utang setiap bulannya.

“Kalau pembayaran pokok dan bunga utang masih tetap terkendali dan menjadi prioritas belanja negara," katanya.

Sementara itu, menurut Schneider Siahaan, Direk-

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Mata uang dolar AS: Tetap yakin mampu bayar.

Duh, Tambah Utang Lagi Total utang pemerintah mencapai Rp 3.091,06 triliun per September 2015. Pada November ini, pemerintah kembali berutang Rp 68 triliun.

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Dok. Review

tur Strategi dan Portfolio. Utang, Ditjen Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), pembayaran utang menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan investor.

Selama ini, Indonesia masih mampu melakukannya. n

33

MAKRO Kabinet

Menteri Rini Kembali Digoyang PDI Perjuangan dan beberapa partai menuntut Presiden Jokowi mencopot Rini Soemarno dari posisi menteri BUMN. Masih amankah Rini?

lau seperti ini, BUMN menjadi beban untuk negara, karena pada saat yang sama, diprioritaskan yang lain kesempatan kerja, ketahanan pangan, energi, dan seterusnya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Hendrawan menyarankan Presiden Jokowi agar mempertimbangkan penggantian Men-

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Riset

M

enteri BUMN Rini Soemarno agaknya semakin tak nyaman duduk di kursinya.

Serangan bertubi dari berbagai partai politik menuntut agar Presiden Jokowi melengserkan mantan orang dekat Megawati Soekarnoputri itu.

Hal yang lebih membuat Rini tak nyaman, serangan ternyata juga datang dari PDI Perjuangan, partai penyokong utama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Goyangan dari partai banteng dilontarkan oleh Hendrawan Soepratikno, Ketua DPP PDI-P. “Kebijakannya tidak tepat, memberi beban bagi negara. Kebijakan Bu Rini merugikan keuangan negara,” katanya, di sela paripurna pembahasan APBN 2016, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).

Menurut Hendrawan, sosok yang kreatif dan solutif dibutuhkan untuk posisi Menteri BUMN. Mengembangkan BUMN tidak harus dengan penambahan penyertaan modal negara (PMN) seperti diusulkan dalam Rancangan APBN 2016 yang kemudian jadi sorotan semua partai.

Memang, persoalan anggaran PMN senilai Rp 40,42 triliun yang dialokasikan untuk 26 BUMN di dalam R-APBN 2016, saat ini menjadi pintu masuk untuk menggoyang Rini.

Secara umum, alasan utama penolakan fraksi-fraksi disebabkan jumlah PMN yang dikucurkan meningkat, sedangkan laba yang harus disetor BUMN dalam bentuk dividen justru menurun. Target setoran hanya dipatok Rp 34,16 triliun atau lebih kecil Rp 6,42 triliun dibanding PMN yang dikucurkan.

“Kalau kita meminta BUMN mendapatkan penyertaan modal negara untuk pengembangan, itu semua juga bisa. Tidak hanya seorang Rini yang katanya mantan Presiden Astra International. Yang diperlukan itu sinergi antar BUMN,” sindir Hendrawan.

Menurut dia, jika PMN Rp 40,42 triliun terealisasi, maka BUMN justru menjadi beban buat negara. “Ka-

34

Presiden Jokowi dan Rini: Ini politik dagang sapi.

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

MAKRO Kabinet teri BUMN. Atas lontaran ini, muncullah pertanyaan, apakah partai pimpinan Megawati ini telah menyiapkan sosok pengganti Rini?

DITUDING HINA PRESIDEN Tuntutan agar Menteri Rini diganti juga dilontarkan oleh Partai Gerindra melalui Fadli Zon, Wakil Ketua DPR. Menurut dia, Rini tidak mampu membantu presiden dalam menyejahterakan rakyat Indonesia dalam setahun terakhir.

“Kenyataannya kan tidak terjadi. Malah BUMN mengurangi kesejahteraan rakyat. Kalau perlu diganti. Ini berarti dia (Rini Soemarno) tidak bisa mengelola aset negara,” kata Fadli Zon. Fadli juga menyorot besarnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk PMN. Dia mempertanyakan, mengapa Rini masih mengalokasikan Rp 40,42 triliun

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

kepada 26 perusahaan pelat merah. Padahal, BUMN sendiri justru memiliki aset sekitar Rp 5.000 triliun.

“Saya khawatir ini justru menggerogoti kepentingan negara. Saya rekomendasikan Rini diganti,” tegasnya.

Tak hanya itu, Fadli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menilai pengelolaan BUMN tidak jelas dalam setahun terakhir. Posisi-posisi penting di BUMN justru diisi orang partai dan relawan pendukung Jokowi-JK saat Pilpres 2014.

Oleh karena itulah, dia mengimbau Presiden Jokowi agar mengganti Rini dengan sosok lain yang berlatar belakang profesional dan tidak memiliki beban politik. “Ini politik daging sapi. Tapi kalau presiden merasa yang bersangkutan (Rini) hebat, ya apa boleh buat?” ujarnya.

Sejatinya, tuntutan agar Menteri Rini dicopot sudah bergulir sejak sebelum Presiden Jokowi melakukan reshuffle lima menteri pada 12 Agustus lalu. Pada akhir Juni silam, beredar kabar bahwa Menteri Rini telah menghina Presiden Jokowi.

Lontaran pertama disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengatakan ada menteri di Kabinet Kerja yang menghina presiden. Hinaan itu dilontarkan seusai rapat di Istana Negara.

Selanjutnya, pernyataan Tjahjo yang elite PDI-P itu, diperkuat oleh Masinton Pasaribu, anggota Fraksi PDI-P di DPR. Menurut dia, menteri penghina presiden merupakan menteri perempuan. Petunjuk lainnya, kementerian yang dipimpin perempuan tersebut di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Masinton memang tak gamblang menyebut siapa menteri tersebut, namun jelas mengarah pada Rini.

Rini sendiri saat itu mengelak jika dituding telah menghina presiden. “Kalau saya sebagai pembantu presiden, ya tentu saya menghormati Bapak Presiden,” katanya.

Sementara terkait kemungkinan dirinya bakal dicopot, Rini menjawab diplomatis. “Saya selalu siap apa saja. Kalau memang sudah waktunya diganti, itu sudah keputusan dan hak preogratif Bapak Presiden,” kata Rini.

Belakangan terbukti, Rini aman dari reshuffle dan masih dipertahankan oleh Presiden Jokowi. Dan kini, goyangan kembali muncul.

Menurut Nico Harjanto, Direktur Populi Center, posisi Menteri BUMN memang menjadi incaran partai politik dan kekuatan politik lainnya. Posisi ini strategis karena bisa mengakses keuangan ratusan BUMN. Parpol yang berhasil menguasai posisi Menteri BUMN bakal mendapat keuntungan secara finansial, politik, maupun elektoral.

“BUMN dari dulu sering kali menjadi sapi perah politik. Jadi wajar kalau partai politik atau kekuatan politik sangat berkepentingan untuk menguasai BUMN,” kata Nico.

Sementara itu, Arbi Sanit, pengamat politik, menganggap Rini Soemarno layak dikeluarkan dari Kabinet Kerja. “Karena dia sudah di posisi kontroversi secara publik, presiden dan partai pendukung,” katanya.

Kita tunggu saja, bakal kembali amankah Menteri Rini. n

35

keuangan Suku bunga

Aktivitas di kantor bank BUMN: SDM perbankan nasional terlalu gemuk

Sudah Kegemukan, Bor Bukan hanya faktor biaya dana, banyak masalah yang menyebabkan biaya operasional bank kian membengkak.

Inilah yang membuat suku bunga kredit sulit diturunkan.

D

TEKS bastaman foto Dahlan RP

armin Nasution boleh saja berkeinginan, tapi Bank Indonesia (BI) tetap yang menentukan. Itulah yang terjadi di dunia moneter kita pekan lalu. Ketika Badan Pusat Statistik mengumumkan terjadi deflasi sebesar 0,08% di bulan Oktober, Menteri Koordinator Ekonomi itu berharap bank sentral bisa menurunkan tingkat bunga acuan.

Sebagai mantan Gubernur BI, Darmin memang melihat ada pelbagai perbaikan dalam indikator ekonomi makro. Inflasi tahunan, misalnya, diperkirakan hanya 3,6% sampai akhir 2015. Dengan demikian, selisih BI rate dengan inflasi mencapai 3,9%. “Umumnya, selisih antara BI rate dengan inflasi tahunan hanya 1%,

36

sehingga masih ada ruang untuk menurunkan suku bunga acuan,� ujar Darmin.

Selain tingkat inflasi yang relatif rendah, kinerja ekspor juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Sementara itu, kalau dilihat dari sisi neraca pembayaran, kondisinya lebih baik dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya. Rupiah pun boleh dibilang mulai berotot, kendati nilai tukarnya tak pernah jauh dari Rp 14.500 per dolar.

Singkat kata, Menteri Koordinator Perekonomian ini menilai stabilitas makro ekonomi mulai terjaga dengan baik. Tapi, ya itu tadi, kondisi ini belum tentu akan mendorong BI menurunkan suku bunga acuan.

Meningkatnya kegiatan ekonomi di bulan-bulan mendatang, seperti perayaan hari raya Natal, diperkirakan akan mengerek inflasi yang ujung-ujungnya akan menggagalkan target yang telah dipatok pemerintah, yakni pada level 4,5% plus minus 1%.

Selain kekhawatiran terhadap meningkatnya inflasi, otoritas moneter masih melihat adanya kemungkinan terjadinya pelarian dana jika Desember depan The Fed memutuskan mengerek suku bunga acuan.

Berdasarkan perkiraan itulah, beberapa bankir yakin Rapat Dewan Gubernur BI pada 17 November mendatang akan tetap mempertahankan BI rate di level 7,5%. “Belum ada faktor besar yang bisa memengaruhi penurunan suku bunga,� ujar Bianto Surodjo, Direktur Ritel & Consumer Bank Permata.

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

keuangan Suku bunga

Belum ada faktor besar yang bisa memengaruhi penurunan suku bunga.

oros Pula Pendapat serupa dikemukakan Jahja Setiaatmadja.

Menurut Direktur Utama BCA ini, nilai tukar rupiah yang belum stabil telah memaksa BI untuk tetap mempertahankan kebijakan uang ketat. Hanya saja ia percaya, kendati bunga relatif tinggi, permintaan kredit masih akan tumbuh. “Kinerja kami tetap positif. Permintaan kredit naik sesuai dengan target, yakni 10%,” ujarnya.

Kendati peluang penurunan BI rate cukup kecil, bukan berarti suku bunga kredit tidak dapat dipangkas.

Menurut Lana Soelistianingsih, dosen FE UI, sebenarnya suku bunga bisa diturunkan bila bank mampu meningkatkan efisiensi dan memangkas margin bunga bersih (NIM). “Apalagi sekarang biaya dana cenderung bergerak turun,” ujarnya.

Tapi, sayang, efisiensi, perbankan nasional memang agak memprihatinkan belakangan ini. Simak saja Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampai Agustus, rasio biaya operasional berbanding pendapatan operasional (Bopo) perbankan nasional rata-rata mencapai 81,46%. Naik cukup tajam dibandingkan tahun lalu yang berada di level 76,14%.

PANGKAS ORGANISASI Lantas, kenapa efisiensi di perbankan begitu rendah?

Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Kredit macet tampaknya menjadi pemicu utama membengkaknya beban operasional. Seperti diketahui, non per-

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

forming loan (NPL) sampai kuartal III mencapai 2,66%.

Akibatnya, bank harus menyediakan pencadangan yang cukup besar.

BRI, contohnya. Jika di kuartal III 2014 hanya digayuti NPL sebesar 1,89% (gross), tahun ini bengkak menjadi 1,89%. Akibatnya, pencadangan kredit macet yang disiapkan BRI melonjak dari Rp 4,8 triliun jadi Rp 6,8 triliun. “Peningkatan provisi tersebut membuat laba BRI mengecil,” ujar Haru Koesmahargyo, Direktur Keuangan BRI. Kondisi Bank Mandiri dan BNI sami mawon.

Bank Mandiri, misalnya, terpaksa menyediakan pencadangan yang cukup besar untuk mengantisipasi kenaikan NPL. Maka jangan heran bila sampai kuartal III bank terbesar di Tanah Air ini hanya mampu membukukan kenaikan laba bersih 0,9% menjadi Rp 14,58 triliun. “Semua revenue yang diperoleh kami gabungkan dalam pencadangan,” ujar Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri.

Namun, di luar NPL tadi, banyak faktor yang membuat bank menjadi tidak efisien. Misalnya, keberadaan cabang-cabang yang tidak memberikan kontribusi bagi bank. Lantas, jumlah karyawan yang terlalu besar.

Ada juga ketentuan PSAK (Pedoman Sistem Akutansi Keuangan). Kendati belum semua fasilitas diberikan kepada karyawan, seperti dana pensiun, namun besarnya kewajiban bank sudah masuk dalam neraca.

“Inilah yang membuat beban personalia naik,” ujar seorang bankir pelat merah.

Tapi, apa pun alasannya, efisiensi perbankan nasional memang harus segera ditingkatkan agar suku bunga bisa ditekan. Selain masalah efisiensi, menurut Lana, bank juga terlalu banyak mengambil margin bunga bersih sehingga bunga kredit yang dibebankan kepada debitor menjadi tinggi. Hingga Agustus, NIM perbankan nasional mencapai 5,42% atau naik dari rata-rata tahun lalu sebesar 4,21%.

Dalam perhitungan Lana, suku bunga pinjaman bisa ditekan bila rasio BOPO dan NIM diturunkan menjadi 70% dan 4%. Selain itu, perbankan juga harus berani memangkas sumber daya manusia (SDM). Selama ini, SDM di perbankan nasional tergolong gemuk dan membebani perusahaan. “Manajemen harus berani memangkas organisasi,” ujar Lana. Dan, lanjutnya, perbankan juga harus hati-hati dalam melakukan investasi IT. Mungkinkah usulan itu dilakukan? Rasanya sulit, terutama di bank-bank pemerintah. Maklum, banyak pejabat di bank-bank pelat merah yang masih berjiwa aristokrat. Mereka merasa bangga jika memiliki banyak prajurit. Jadi, mereka tampaknya baru akan menurunkan suku bunga bila BI memangkas suku bunga acuan. Tapi kapan? n

37

keuangan Write Off

Ramai-ramai Hapusbukukan NPL Sejumlah bank melakukan write off dalam jumlah besar.

Inilah cara gampang untuk mempercantik penampilan neraca dan menekan angka NPL.

B

TEKS bastaman foto Dahlan RP

ank Mandiri boleh kembali menduduki tahta bank terkaya di Tanah Air. Laporan keuangan yang terbit akhir September lalu menyebutkan, kekayaan bank pelat ini lebih dari Rp 905 triliun atau tumbuh 13,5% dibandingkan periode yang sama 2014. Tapi, Mandiri juga tercatat sebagai bank yang paling banyak melakukan write off.

Hingga kuartal III, kredit bermasalah yang telah dikeluarkan dari pembukuan Bank Mandiri alias write off mencapai Rp 3,5 triliun. Di tengah belum pulihkan

dunia usaha, penghapusan kredit bermasalah sebesar itu jelas sangat berpengaruh terhadap usaha Bank Mandiri. Maka, tidak heran kalau selama sembilan bulan terakhir laba bersih bank BUMN ini hanya tumbuh 0,9% jadi Rp 14, 58 triliun.

Masalahnya, pada periode yang sama, malah muncul kredit bermasalah baru. Jika di kuartal III 2014 angkanya mencapai Rp 8,4 triliun, maka pada akhir September lalu telah membengkak menjadi Rp 13,3 triliun atau naik hampir Rp 5 triliun. Jika perekonomian tetap lesu seperti sekarang, menurut Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri, tahun depan write off masih akan tetap tinggi.

Mencemaskan, memang. Apalagi kenaikan NPL terjadi pada semua sektor, terutama pertambangan, perdagangan, dan konstruksi. Namun Dody Arifianto, ekonom Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), punya perhitungan lain. Menurutnya, NPL perbankan nasional tak akan lebih dari 3% sampai akhir tahun ini. “Malah perkiraan saya sekitar 2,8% dengan NPL nett 1,5%,� katanya.

Tapi, terlepas dari perkiraan Dody tadi, saat ini

Aktivitas di tambang batu bara: Salah satu penyumbang terbesar NPL.

38

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

keuangan Write Off write off sudah seperti bola salju dan terus dilakukan oleh sejumlah bank. BNI dan BTN, misalnya, telah dihapusbukukan kredit macet hingga Rp 1,65 triliun dan Rp 1,21 triliun. Tetapi yang menarik adalah Bank Danamon. Kendati NPL di bank milik Temasek ini melonjak dari 2,36% menjadi 2,99%, namun Danamon hanya me-write off kredit macet sebesar Rp 250 miliar.

Turun drastis dibandingkan periode yang sama 2014 sebesar Rp 1,79 triliun.

Sementara itu Bank BCA, hingga kuartal III, telah menghapusbukukan kredit macet sebesar Rp 1,28 triliun. Menurut Dudy Susanto, Managing Director Bank BCA, write off terutama dilakukan atas kredit macet di sektor konsumer dan UKM. Pada sektor konsumer, write off terutama dilakukan pada kredit macet otomotif dan kartu kredit. “Ini rutin kami lakukan. Hanya saja tahun ini naik sedikit,” ujar Dudy.

MODAL PUN KENA GERGAJI Memang, penghabusbukuan kredit macet merupakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh sebuah bank. Selain untuk membuat cemerlang neraca – seolah-olah tidak ada kredit macet, write off yang kini gencar dilakukan bank-bank adalah agar NPL mereka tidak melewati batas ketentuan maksimal 5%, seperti yang disyaratkan BI dan OJK. Namun, celakanya, upaya menjaga NPL di bawah 5% dengan cara write off jutru bisa merontokan rasio kecukupan modal bank (CAR) itu sendiri. Sehingga, ujung-ujungnya, cadangan modal juga akan tergergaji.

Makanya, ketimbang write off, bank sebenarnya bisa mengambil langkah restrukturisasi. Dengan cara ini,

Penghapusbukuan kredit macet merupakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh sebuah bank.

Selain untuk membuat cemerlang neraca – seolah-olah tidak ada kredit macet. status kredit macet bisa ditingkatkan menjadi diragukan atau kurang lancar.

Langkah ini sukses dilakukan oleh Bank Mandiri.

Hingga kuartal III, bank BUMN berhasil merestrukturisasi kredit bermasalah hingga Rp 4,4 triliun. Langkah serupa juga dicoba BRI dengan menurunkan task force khusus NPL. “Hasilnya mulai terlihat. NPL kami sudah turun ketimbang Juni lalu,” Haru Koemahargyo, Direktur Keuangan BRI. Sayangnya, tak semua bank cukup serius dalam menangani NPL. Mengapa? Entahlah. Mungkin write off dianggap cara yang paling gampang untuk mengatasi NPL. Sementara itu, perkara kecukupan modal atau CAR, bukan soal besar. Sebab, CAR perbankan nasional saat ini terbilang cukup tinggi, rata-rata 20,73%.

Artinya, kendati tergerus 2% hingga 3% pun, CAR bank masih di atas ketentuan BI. Lagi pula, write off tidak sampai mengurangi hak tagih dari bank. Tapi, seperti nasi yang sudah masuk ke perut, tidak mudah menagih kredit yang sudah macet.

Selain itu, pengalaman menunjukan, setelah melakukan write off, pihak bank sering tidak serius melakukan penagihan. Kalaupun tertagih, biasanya hanya sekitar 20% dari total kreditnya.

Dan, sudah bukan rahasia lagi, area ini juga sering menjadi lahan permainan pejabat bank yang bersangkutan. Yang dirugikan, tentu saja para pemegang saham dan negara. Pemilik tidak bisa memperoleh pembagian deviden karena laba bank kontet. Sementara pemerintah kehilangan kesempatan untuk memperoleh pajak. n

Write off sejumlah bank Bank

Kredit NPL Write off Kw III Kw III Kw III Kw III Kw III Kw III 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Mandiri

500,30 552,66 1,68% 2,41%

3,5

NA

BRI

468,73 524,58 1,98% 2,32%

NA

NA

BCA

330,68 364,84 0,66% 0,73% 0,95 1,28

BNI

267,94 307,12 2,23% 2,83% 2,53 1,65

Danamon

104,03 103,18 2,36% 2,99% 1,79 2,50

BTN

101,40 121,07 4,85% 4,50% 0,94 1,21

Sumber: Riset

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

39

keuangan valas

Aba-aba dari Janet Yellen Yellen mengatakan kemungkinan besar suku bunga The Fed akan naik Desember depan.

Repotnya, di dalam negeri, BI justru ditekan untuk memangkas suku bunga acuan.

TEKS bastaman foto Riset

K

alau disebutkan ekonomi Indonesia telah membaik, pasti tidak semua orang setuju. Buktinya, di sana-sini masih banyak perusahaan yang berjalan tertatihtatih. Banyak pula pengusaha yang rajin memecat karyawannya. Singkat kata, perekonomian Indonesia memang belum pulih benar. Negeri ini masih dilanda kelesuan.

Indikasi lain yang menunjukkan masih sakitnya dunia usaha di negara ini adalah seretnya pencairan kredit yang telah disetujui perbankan. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, saat ini ada Rp 1.194 triliun kredit yang telah disetujui, tapi belum dicairkan. Kelesuan ekonomi dunia membuat para pengusaha ragu mencairkan kreditnya.

Tapi, kalau mau jujur, kondisi ini bukan hanya menggambarkan belum nyamannya iklim berusaha.

Ada faktor lain yang membuat pengusaha mencairkan pinjamannya, yakni beban bunga yang masih tinggi.

Itu sebabnya, sejumlah pengusaha meminta BI menurunkan suku bunga acuan. “Suku bunga acuan perlu diturunkan 50 basis poin untuk mendorong sektor riil,” ujar Tatun Rahanta, Ketua Pelaksana Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia.

Mungkinkah? Dengan diplomatis Agus Martowardojo mengatakan bahwa tingkat inflasi yang rendah akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan BI rate di Rapat Dewan Gubernur BI pada 17 November depan. “Kami juga melihat ada perbaikan dalam neraca perdagangan dan transaksi berjalan,” ujar Gubernur BI ini.

Bagi BI, Agus menyambung, yang terpenting adalah menjaga kestabilan. Rupiah boleh menguat, tapi jangan terlalu tajam. Mata uang ini juga boleh melemah, namun tidak anjlok. Stabilitas seperti ini bukan hanya untuk menenangkan hati para pengusaha yang berkubang di bidang ekspor – impor. Lebih dari itu,

40

juga untuk menjaga agar tidak terjadi gelombang pelarian modal atau capital flight.

Seperti halnya kalangan bankir dan pengusaha, Agus tahu benar bahwa negeri ini termasuk salah satu tempat favorit hot money. Uang panas seperti inilah yang mesti diwaspadai oleh BI. Sebab, sebagai modal jangka pendek, uang itu bisa terbang kapan saja, tergantung kehendak yang empunya. “Kita harus berhati-hati, kendati ada peluang untuk menurunkan suku bunga acuan,” kata Agus.

Ah, memang, begitulah seharusnya seorang Gubernur Bank Sentral. Tidak boleh terlalu banyak bicara.

Kalaupun ia berkehendak memengaruhi suku bunga acuan, itu mesti dilakukan dengan diam-diam. Jangan memberikan sinyal-sinyal yang bisa menggoyangkan suasana pasar. Sebab, berdasarkan sinyal-sinyal seperti itulah biasanya para spekulan bergeral melakukan pembelian atau penjualan dolar.

LIKUIDITAS GLOBAL BAKAL KETAT Peluang terjadinya capital flight memang masih ter-

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

keuangan valas

Kita harus berhati-hati, kendati ada peluang untuk menurunkan suku bunga acuan.

buka lebar. Soalnya, Rabu pekan lalu, Janet Yellen mengatakan bahwa kenaikan suku bunga di bulan Desember sangat memungkinkan setelah melihat data ekonomi Amerika yang terus membaik. Pasar tenaga kerja terus bertumbuh sesuai target. Inflasi pun hampir menyentuh target 2%. “Pernyataan Gubernur The Fed itu mengarah pada kenaikan suku bunga di bulan Desember,” ujar George Gero, Wakil Presiden RBC Market Global Futures.

Jadi, memang agak sulit mengharapkan BI bakal memangkas suku bunga acuannya. Apalagi, bukan hanya The Fed yang akan mengerek tingkat bunga, tapi juga beberapa negara maju lainnya. Bank of England (BoE), misalnya. Menurunnya angka pengangguran dan kenaikan upah buruh menjadi pertimbangan Bank Sentral Inggris untuk mengerek bunga acuan yang kini bertengger di level 0,5%.

Sementara itu Bank of Thailand mempertahankan suku bunganya di level 1,5%. Kebijakan ini cukup mengejutkan mengingat indikator ekonomi Thailand negatif tahun ini. Ini juga sekaligus mematahkan pro-

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

yeksi para ekonom bahwa bank sentral Thailand akan memangkas suku bunganya sebesar 25 basis poin menjadi 1,25%.

Nah, di saat rupiah dalam posisi “dikepung”, BI justru didesak untuk memangkas suku bunga. Bahkan Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian, dengan lantang mengimbau agar BI rate diturunkan. Sebab, rentang antara inflasi dan BI rate masih cukup lebar, yakni 3,9%. “Umumnya, selisih antara BI rate dengan inflasi hanya 1%,” ujar mantan Gubernur BI ini (lihat keuangan: suku bunga).

Nah, kalau saja imbauan dari Menteri Koordinator Perekonomian itu diikuti otoritas moneter, maka selisih BI rate dengan inflasi akan semakin mengecil.

Begitu pula selisih BI rate dengan The Fed rate. Pertanyaannya, seberapa besar selisih yang dianggap menarik untuk investor? Ada analis yang mengatakan, rupiah masih akan menawan jika selisih BI rate dan The Fed rate sekitar 5%. Tapi, ada pula yang menyatakan idealnya selisih itu sebesar 6%.

Benar-benar sulit ditebak. Apalagi, selain tingkat inflasi, masih ada beberapa faktor lain yang ikut menentukan nilai tukar rupiah. Misalnya harga minyak dunia. Selain itu, kondisi di pasar modal juga merupakan faktor yang tidak boleh diabaikan. “Makanya, dalam menetapkan tingkat suku bunga, BI akan hatihati,” ujar seorang bankir swasta.

Menurut si bankir ini, mestinya BI konsisten dengan kebijakan uang ketatnya. Ini penting agar bank sentral memperoleh kepercayaan dari investor. Ia pun menyarankan agar untuk sementara waktu BI rate dipertahankan di level 7,5%. Soalnya, jika The Fed dan BoE mengerek suku bunganya, likuiditas global akan kembali ketat.

Tapi, memang, The Fed dan BoE bisa menunda rencana kenaikan suku bunga bila penampilan ekonomi China semakin memburuk. Seperti diketahui, pemerintah Tirai Bambu ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi China akan bereda di level 6,5% pada lima tahun ke depan. Lebih rendah dari pertumbuhan saat ini, sekitar 7%.

Tapi, terlepas dari soal suku bunga acuan, para pelaku di pasar uang sepakat rupiah masih akan berfluktuasi dengan kecenderungan melemah. “Rupiah rawan terseret isu (kenaikan suku bunga) The Fed,” ujar Vidi Yuliansyah, Research and Analyst Monex Investindo Futures. Itu sebabnya, ia memperkirakan sepekan ke depan rupiah akan bergerak di kisaran Rp 13.500 – Rp 13.700 per dolar. n

41

Pasar Modal IHSG

Menunggu Sinya Merah hijaunya bursa saham, tergantung pada keputusan The Fed Desember nanti. Tapi, untuk jangka pendek trennya masih menguat.

P

TEKS Ahmad Munjin foto riset

ekan kemarin ada kejadian yang mencemaskan pasar. Bursa saham Asia pada awal perdagangan Kamis melemah, setelah Direktur The Federal Reserve (The Fed) Janet Yellen mengatakan kenaikan suku bunga kemungkinan akan terjadi Desember.

Indeks harga saham gabungan pun melemah. Dan pelemahan itu berlangsung sampai Jumat, sehingga di akhir pekan indeks ditutup di level 4.566,55. Artinya, dalam sepekan indeks masih mencatatkan penguatan sekitar 111 poin atau 2,4%.

Memang di hari-hari terakhir ini, pergerakan IHSG terhitung tipis. Ini mengindikasikan para pemodal saham masih wait and see. Data tersebut menjadi indikator jadi tidaknya kenaikan suku bunga The Fed pada Desember 2015.

Sikap wait and see ini, tidak hanya terjadi di bursa saham domestik tapi juga bursa-bursa saham lainnya.

Maklum, kenaikan suku bunga The Fed sangat sensitif. Jika bunga The Fed naik, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpeluang anjlok.

Begitu juga Bank Indonesia (BI), masih menunggu langkah The Fed untuk memutuskan posisi BI rate.

Jika Fed menaikkan suku bunga acuannya, otomatis agak sulit bagi pasar untuk berekspektasi BI akan menurunkan BI rate dalam jangka pendek.

Puwoko Sartono, analis riset dari Panin Sekuritas memperkirakan, dalam sepekan ke depan, indeks akan bergerak di kisaran 4.450 - 4.700 dengan kecenderungan pergerakan yang volatile. “Faktor Fed sangat berpengaruh pada saham-saham yang sensitif suku bunga. Salah satunya adalah saham-saham perbankan,� katanya.

Jika Fed menaikkan suku bunga acuannya, akan berimplikasi buruk bagi perekonomian nasional. Jika bunga Fed naik, BI harus mempertahankan kebijakan yang sekarang dan tidak jadi melakukan pelonggaran moneter berupa penurunan BI rate. Oleh sebab itu,

42

ekspektasi atas perbaikan ekonomi pun tidak akan secepat ekspektasi semula.

Jadi, arah IHSG sepekan ke depan, ditentukan oleh data AS yang akan dirilis Jumat (6/11) malam. Meskipun, dalam sepekan ke depan, China juga akan mengeluarkan data penting juga. Di antaranya adalah data neraca perdagangan China dan ekspor-impor. Dari data tersebut, pasar bisa melihat apakah perlambatan ekonomi China sudah membaik atau mulai stabil, atau justru memburuk.

Dalam situasi ini, Purwoko menyarankan wait and see nonfarm payroll. Hanya saja, terlepas dari faktor suku bunga The Fed, ada emiten-emiten yang tetap diuntungkan oleh kebijakan pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Seperti sktor infrastruktur dan kontruksi yang masih punya proyek-proyek besar.

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

PASAR MODAL IHSG

yal The Fed BANYAK PILIHANNYA Bagaimana pun kondisi suku bunga dan kondisi rupiah, pembangunan infrastruktur tetap jadi tema dan jagoan pemerintahan Jokowi. Artinya, proyek-proyek infrastruktur itu masih akan terus dijalankan dan tidak akan terpengaruh apa-apa.

Jadi, pemodal disarankan fokus di saham-saham infrastruktur-konstruksi. Saham-saham pilihannya adalah PT Adhi Karya (ADHI), PT Waskita Karya (WSKT), dan PT Wijaya Karya (WIKA), PT Pembangunan Perumahan (PTPP), PT Wijaya Karya Beton (WTON). “Saya rekomendasikan buy on weakness saham-saham tersebut,” kata Purwoko.

Suara senada dikemukakan Yuganur Wijanarko, Kepala Riset HD Capital. Menurutnya, pasar sekarang sedang mengantisipasi potensi kenaikan bunga

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

IHSG

The Fed untuk Desember nanti. Secara teknikal, pergerakan IHSG di antara level 4.500-4.600 masih akan terjadi di tengah volatilitas pasar regional. “Namun, kami masih optimistis dapat terjadinya suatu breakout ke 4.800 di akhir November yang akan mengubah short term trend ke arah strong positif,” katanya.

Saham-saham konstruksi dan perbankan menaikkan IHSG ke 4.800. Sentimen katalis positif dari pembelanjaan di sektor infrastruktur, kembali consumer confidence bulan Oktober, penguatan rupiah, dan potensi turunnya suku bunga di Desember atau Januari tahun depan positif untuk sektor konstruksi dan perbankan BUMN. MSCI rebalancing: Untuk minggu pertama November, para pelaku pasar seharusnya memperhatikan pergerakan pasar untuk antisipasi MSCI rebalancing yang dapat menambah porsi portofolio fund manager untuk Indonesia. Kami melihat fund manager akan menambah bobot di saham perbankan big cap yang mencakup 30% market cap IHSG. Untuk saham-saham pilihan dengan target sepekan ke depan adalah saham BBCA, BBRI, PTPP, dan ADHI. Saham PT Bank Central Asia (BBCA), rekomendasi beli dengan trading target di Rp 14.500. Pembelian pertama saham ini bisa dilakukan di Rp 13.400, pembelian kedua bisa dilakukan di Rp 13.150 dan cut loss poin di Rp 12.850.

Kemudian saham PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI), rekomendasi beli dengan trading target di Rp 11.400. Pembelian pertama saham ini bisa dilakukan di Rp 10.725, pembelian kedua saham ini bisa dilakukan di Rp 10.625, dan cut loss poin di Rp 10.525.

Lantas saham PT Pembangunan Perumahan (PTPP), rekomendasi beli dengan trading target di Rp 3.875. Pembelian pertama saham ini bisa dilakukan di Rp 3.725, pembelian kedua saham ini bisa dilakukan di Rp 3.675, dan cut loss poin di Rp 3.575.

Terakhir saham PT Adhi Karya (ADHI), rekomendasi beli dengan trading target Rp 2.575. Pembelian pertama saham ini bisa dilakukan di Rp 2.225, pembelian kedua saham ini bisa dilakukan di Rp 2.175, dan cut loss poin di Rp 2.075.

Selamat berinvestasi. n

43

Pasar Modal Saham perbankan

Jangan Ragu untuk Masuk Saham perbankan di tengah pelambatan ekonomi. Lumayan, masih ada yang menguat.

analyst dari PT Reliance Securities, juga patut diperhatikan. Kata dia, saham PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI), tren jangka panjangnya masih bullish. Untuk jangka menengah pun, saham ini sedang membentuk pola uptrend. Hanya saja, pergerakan harga jangka pendeknya agak konsolidasi setelah hampir sampai ke resistance di Moving Average (MA) 200 di level Rp 11.200.

WAIT AND SEE Dari sisi indikator stochastic masih memperlihatkan peluang pergerakan yang positif untuk BBRI. Posisi sahamnya masih di area tengah oscillator. Dari sisi momentum The Relative Strength Index (RSI), saham

TEKS Ahmad Munjin foto Dahlan Rp

P

elambatan ekonomi telah membuat hampir semua sektor usaha lunglai. Tak terkecuali bisnis perbankan. Lihat saja kinerja bank di kuartal III, yang berakhir September lalu. Kalau tidak menurun, laba bersih yang mereka raih hanya tumbuh tipis-tipis saja.

Sementara Non Performing Loan (NPL/kredit macet) yang ditangggung semakin besar.

Jadi, pantas kalau harga saham perbankan berjalan terseok-seok. Tapi, diduga ini tak akan berlangsung lama. “Untuk jangka menengah ke panjang, saya melihat saham-saham perbankan cukup oke,” kata Surya Wijaya, analis PT Asjaya Indosurya Securities. Kendati, kata dia, secara fundamental, perbankan masih akan berkutat dengan masalah pertumbuhan ekonomi nasional dan Non Performing Loan (NPL).

Selain itu, perbankan juga masih bergulat dengan masalah suku bunga yang berpengaruh pada kinerjanya dan masalah pengetatan likuiditas.

Namun, saham-saham bank tetap menarik karena usaha percepatan pertumbuhan ekonomi yang sudah ditempuh oleh pemerintahi. Diharapkan, putaran roda perekonomian 2016 terjadi lebih cepat.

Untuk itu Surya menunjuk saham Bank Negara Indonesia (BBNI), BBCA, dan PT Bank Tabungan Negara (BBTN) sebagai pilihan terbaik. Menurut dia, pertumbuhan kinerja emiten-emiten bank tersebut cukup stabil, meski dari sisi mikro, BNI tidak seagresif BRI. BBCA merupakan saham yang sangat umum dimiliki investor. Secara manajemen, BCA juga punya segmentasi dan cara mengatasi masalah dengan sangat baik.

Untuk BTN, jika nanti ada penurunan suku bunga (BI rate), akan mendorong pertumbuhan properti.

BTN sendiri fokus pada segmentasi properti.

Hingga akhir 2015, ia menargetkan saham BBNI pada level di Rp 6.000, BBCA di Rp 14.200, dan BBTN di Rp 1.300 per saham. “Saya sarankan jangan ragu masuk pada saham-saham tersebut,” katanya.

Analisis Lanjar Nafi Taulat Ibrahimsyah, research

44

Nasabah di bank bumn

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Pasar Modal Saham perbankan ini sudah cukup tinggi di dekat area overbought.

Arah berikutnya, saham-saham perbankan cenderung konsolidasi. BBRI punya support di Rp 10.300 dan resistance di Rp 11.200. “Saya rekomendasikan tunggu saham BBRI di area support karena lajunya cukup konsolidatif,� kata Lanjar.

Saham PT Bank Mandiri (BMRI), tren jangka panjangnya masih bullish. Pada awal Oktober, saham ini sudah menembus tren bearish jangka panjang ke bullish. Sekarang, sedang coba menciptakan tren bullish jangka menengah.

Hanya saja, untuk tren jangka yang sangat panjang sekali, tren BMRI masih sideways. Sebab, harga sekarang, masih di kisaran yang sama dengan harga 2013.

Memang, saham-saham perkebunan, rata-rata berada dalam tren bearish untuk jangka panjang. reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Investor masih cenderung wait and see, tidak begitu agresif beli saham-saham bank BUMN. Dari sisi indikator, saham seperti BMRI, stochastic masih menunjukkan gerak yang positif. Hanya saja, momentum RSI-nya sudah cukup tinggi. Memang, belum ada koreksi yang cukup dalam juga pada saham ini.

Dalam sepekan ke depan BMRI punya support di Rp 8.700 dan resistance di Rp 9.350. Lanjar menyarankan menunggu di area support.

Saham PT Bank Negara Indonesia (BBNI), tren jangka panjangnya masih bearish. Untuk jangka menengah, trennya belum jelas arahnya mau ke mana.

Tapi, saham ini sedang coba membentuk pola uptrend.

Jika BBNI bisa bertahan di atas Rp 4.690, bisa terbentuk uptrend untuk jangka menengah. Untuk pergerakan, BBNI juga konsolidasi yang terlihat penguatan dan pelemahan tidak terlalu kuat.

Indikator stochastic, saham ini sudah hampir mencapai area overbought. Dari sisi momentum RSI, sudah berada di bearish momentum. Karena itu, konsolidasinya cukup negatif.

Dalam sepekan ke depan, BBNI punya support di Rp 4.740 dan resistance di Rp 5.250. Jadi, saya sarankan tunggu di support juga untuk BBNI. Sebab, untuk positif tidak begitu positif dan negatif tidak cukup negatif.

Saham-saham bank BUMN, lajunya terpengaruh oleh pinjaman ke China Development Bank (CBD) yang nilainya US$ 1 miliar. Itu sebabnya, investor masih cenderung wait and see, tidak begitu agresif beli saham-saham bank BUMN. Pasar juga menanti data pertumbuhan kredit yang akan diumumkan dalam sepekan ke depan. Selain itu, isu penurunan BI rate juga masih dinantikan.

Jika data kredit naik, akan berpengaruh positif ke saham-saham dan bagus juga untuk perekonomian.

Hanya saja, nilai tukar rupiah harus lebih intens diintervensi oleh Bank Indonesia (BI). Sebab, rupiah bakal melemah jika BI rate diturunkan.

Saham PT Bank Central Asia (BBCA), tren jangka panjangnya masih bullish. Untuk jangka menengah juga oke karena trennya bullish. Hanya saja, indikator stochastic sudah mendekati area overbought karena penguatan yang terjadi dalam tiga hari.

Ditakutkan saham ini alami false break, setelah pekan lalu mengalami hal serupa di MA200 di Rp13.500 yang jadi sinyal koreksi. Selama saham BBCA berada di atas Rp 13.500, masih mengonfirmasi bahwa saham ini sudah menjebol MA200.

Dalam sepekan ke depan, saham BBCA punya support di Rp 13.000 dan resistance di Rp 14.200. Lanjar merekomendasikan hold untuk saham BBCA karena masih cukup oke. Lakukan stop loss jika saham ini menembus ke bawah MA200 di Rp 13.500. n

45

Pasar Modal Saham konsumsi

Masih Menyisakan Pertumbuhan Besar Melemahnya daya beli masyarakat, membuat loyo saham-saham barang konsumsi.

Namun, Insya Allah, ini tak akan berlangsung lama.

TEKS Ahmad Munjin foto Dahlan Rp

K

ondisi makro ekonomi dalam beberapa bulan terakhir cukup menggetarkan dunia usaha. Nilai tukar rupiah melemah, sementara harga-harga komoditas juga semakin lembek. Akibatnya daya beli pun menurun. Dan itu dirasakan benar oleh Indofood Sukses Makmur, si raja mi instan, yang mencatatkan penurunan laba bersih 45% pada kuartal III-2015.

Lantas bagaimana dengan nasib saham-sahamnya? Tonny W Setiadi, analis dari Indosurya Asset Management punya pendapat yang sama. Kata dia, memang, emiten-emiten konsumer, katalis utamanya adalah konsumsi dari masyarakat. Jadi, saham-saham consumer goods berhubungan erat dengan daya beli masyarakat.

Dalam kondisi sekarang, daya beli masyarakat dibandingkan tahun lalu, mengalami penurunan. Jika tahun lalu masyarakat cenderung konsumtif, yang memang bawaan dari masyarakat Indonesia cukup konsumtif. Tapi sekarang masyarakat cukup bijak dalam membelajakannya uangnya.

Kondisi itu dipicu oleh banyak faktor. Antara lain, kenaikan harga-harga. Kedua, secara umum, perekonomian nasional sedang lesu yang otomatis berpengaruh pada penurunan pendapatan masyarakat.

Sektor-sektor perusahaan swasta, saat ini juga sedang lesu. Padahal, gerak perusahaan sangat ditentukan oleh konsumennya.

Ke depannya, konsumsi masyarakat bisa berbalik naik saat perekonomian menguat yang menyebabkan pendapatan masyarakat naik.

Saat ini, Indonesia bukan satu-satunya negara yang sedang mengalami pelambatan ekonomi. Semua negara emerging market mengalalami pelambatan ekonomi. Hanya saja, di Indonesia perubahannya terjadi agak cepat. Oleh sebab itu, belanja masyarakat juga berubah dari tahun ke tahun.

Untuk saham-saham konsumsi, isu terdekat ada-

46

lah isu kenaikan suku bunga The Fed pada Desember 2015. Pada tahun kedua, kinerja pemerintah akan mulai efektif dan pembangunan-pembangunan akan terasa pada tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK. Paling tidak, pada 2016 daya beli dan konsumsi masyarakat akan membaik. Dari sisi ini, saham-saham konsumer minimal bisa dikempit satu tahun.

TAK MASALAH Untuk saham pilihan di sektor ini, Tonny menyodorkan efek terbitan PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) dan PT Nippon Indosari Corporindo (ROTI). ROTI cukup bagus. Emiten ini masih mencatatkan kinerja double digit.

Pameran Alat Berat.

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Pasar Modal Saham konsumsi AISA juga masih merupakan perusahaan yang tumbuh. Sejak 2010 hingga 2013, sebelum ekonomi melambat, AISA cukup ekspansif. Karena itu, AISA masih menyisakan ruang pertumbuhan yang cukup besar. Jadi, ROTI dan AISA masih potensial memberikan capital gain yang cukup besar.

Target harga saham ROTI di Rp 1.400 hingga akhir 2015 dan Rp 1.900 untuk saham AISA. Target tersebut didasarkan pada perkiraan kinerja keuangan 2015.

“Saya rekomendasikan beli saham-saham tersebut,” katanya. Kalaupun terjadi penurunan, pada dua saham tersebut, itu lebih karena efek dari faktor eksternal, misalnya suku bunga The Fed dan dolar AS yang menguat.

Kiswoyo Adi Joe, analis saham dari PT Investa Saran Mandiri berpendapat lain. “Saya melihat tak ada masalah serius di saham-saham sektor konsumer,” katanya. Sebab, dalam kondisi ekonomi sesulit apapun, orang tetap makan dan tetap memakai produk-produk dari emiten konsumer.

Meski rilis Produk Domestik Bruto (PDB) di level 4,73% kurang menggembirakan pada kuartal III-2015, emiten konsumer tak kena pengaruh. Buktinya, pendapatan mereka masih tetap naik kecuali PT Indofood Sukses Makmur (INDF).

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Sebab, INDF mengalami rugi kurs dari sisi lini usaha Bogasari yang banyak mengimpor bahan baku produknya. Karena itu, saat dolar AS mengalami penguatan, emiten terkena rugi kurs.

Tapi, jika melihat konsumernya langsung, PT Indofood CPB Sukses Makmur (ICBP) sebenarnya tak masalah.

Atas dasar itu, Kiswoyo tetap merekomendasikan saham-saham konsumer seperti PT Unilever Indonesia (UNVR), PT Mayora Indah (MYOR), PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA), ICBP, dan PT Nippon Indosari Corporindo (ROTI) yang pertumbuhannya masih stabil.

Untuk saham-saham konsumer, investor tak perlu khawatir. Arah harga UNVR hingga akhir tahun di Rp 45.000, MYOR di Rp 35.000, AISA di Rp 2.000, ROTI di Rp 1.400 dan ICBP di Rp 15.000 hingga akhir tahun.

“Saya rekomendasikan beli saham-saham tersebut kecuali INDF karena punya masalah rugi kurs,” katanya. Andalam INDF sebetulnya adalah ICBP. Karena itu, pilihan sahamnya adalah ICBP. INDF sebagai holding terbebani oleh kinerja lini perkebunan dan Bogasari-nya. Tidak perlu khawatir untuk saham-saham konsumer. Hold saja saham-saham tersebut. n

47

Pasar Modal Saham Waskita

Waskita Menggempur Pasar WSKT masih berpotensi untuk menguat. Namun, untuk jangka pendek, peluangnya sudah tipis.

TEKS Ahmad Munjin foto Dahlan RP

P

anen infrastruktur telah tiba. Lihat saja di hari-hari terakhir ini, pemerintah terus menggeber pembangunan berbagai proyek.

Mulai dari pembangkit, pembangunan jalan, jembatan hingga penyediaan air minum.

Memang, kebutuhan infrastruktur di Indonesia masih besar. Sebagai negara berkembang, infrastruktur masih sangat dibutuhkan.

Makanya, jangan heran kalau anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menduduki posisi paling atas, yaitu mencapai Rp 104,1 triliun.

“Bisnis (infrastruktur) ini tidak akan pernah berakhir. Sama seperti makanan. Kalau baju masih bisa bulan depan, tapi beras tidak. Sama kayak infrastruktur, itu kebutuhan terus ada. Kemacetan Jakarta itu adalah rahmat untuk pengusaha, karena kalau tidak ada macet, maka tidak ada jalan tol yang harus dibangun,” kata Wapres Jusuf Kalla saat membuka Indonesia Infrastructure Week, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Tak dapat disangkal lagi, fenomenna ini merupakan berkah bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur. Terutama BUMN. Sebab, biasanya, pemerintah selalu mendahulukan perusahaan milik negara. PT Waskita Karya, contohnya. Pagi-pagi sudah menargetkan kontrak baru 2015 sebesar Rp 20,8 triliun. “Saya optimis capaian riilnya nanti bisa lebih dari target, karena selama triwulan I-2015 saja kami sudah dapat beberapa proyek besar,” ujar Direktur Utama Waskita Karya, M. Choliq.

Manajemen menargetkan untuk tahun ini, penjualan akan tumbuh hingga 30% dan laba bersih Rp 650 miliar. “Tetapi yang Rp 650 miliar itu adalah target di atas kertas, kalau riilnya saya yakin bisa sampai Rp 1 triliun,” kata Choliq beberapa waktu lalu.

Entah, apakah target nan optimistis itu akan tercapai atau tidak. Yang pasti, lonjakan laba bersih Waskita

48

pada kuartal III lalu sangat signifikan. Laba perseroan berhasil tumbuh 210% mencapai Rp 400,29 miliar pada kuartal III-2015 dibandingkan periode yang sama 2014 sebesar Rp 129,14 miliar. Pendapatan usaha juga tumbuh mengagumkan (40,5%) mencapai Rp 7,42 triliun dari Rp 5,28 triliun.

Pendapatan usaha yang tumbuh cukup signifikan tersebut terutama ditopang oleh penjualan precast.

Penjualan precast periode tersebut tumbuh 460% mencapai Rp 1,32 triliun dibandingkan periode yang sama 2014 yang hanya Rp 235,3 miliar.

PELUANGNYA TIPIS Sedangkan pendapatan dari jasa konstruksi tumbuh 20% mencapai Rp 6,05 triliun. Pendapatan dari sektor jasa konstruksi menyumbangkan 81,5% terhadap total pendapatan bersih perseroan periode tersebut.

Tahun ini perseroan merevisi naik perolehan kontrak baru menjadi Rp 30 triliun dari sebelumnya

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Pasar Modal Saham Waskita

Rp 23,4 triliun dan carry over tahun lalu Rp 18,3 triliun. Sehingga, total kontrak tahun ini mencapai Rp 48,3 triliun. Sedangkan tahun depan, target perolehan kontrak baru mencapai Rp 60 triliun.

Makanya, dengan kinerja yang mencorong seperti itu, pantas kalau sahamnya yang berkode WSKT jadi incaran pemodal. Menurut David Sutyanto, analis riset First Asia Capital, di tengah pasar yang masih berisiko, pergerakan harga saham emiten jasa konstruksi akhir pekan lalu bergerak konsolidasi cenderung rebound. Itu menyusul respons positif pelaku pasar atas pencapaian labanya hingga kuartal tiga tahun ini.

Tentu saja, ini menjadi peluang pemodal untuk mengakumulasi WKT. Apalagi ke depan pemerintah bertekad menggalakkan pembangunan infrastruktur.

Tahun ini, pendapatan usaha pasca-rights issue diperkirakan mencapai Rp 15 triliun naik 46% dari tahun lalu sebesar Rp 10,28 triliun. Sedangkan laba bersih tahun ini diproyeksikan mencapai Rp 650 miliar atau

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

Tetapi yang Rp 650 miliar itu adalah target di atas kertas, kalau riilnya saya yakin bisa sampai Rp 1 triliun. tumbuh 30% dari tahun 2014 sebesar Rp 501,5 miliar.

Earnings per Share (EPS) proyeksi tahun ini sebesar Rp 60,63 naik dari 2014 lalu sebesar Rp 51,9. Pada saat harga di Rp 1.630, saham WSKT ditransaksikan dengan Price to Earnings Ratio (PER) 31,3 kali (2014) dan PER 26,8 kali berdasarkan estimasi 2015. Secara fundamental, diperkirakan harga sahamnya berpeluang ditransaksikan dengan PE 30 kali atau mencapai Rp 1.820.

Tertarik? n

49

inforeview

FOTO Istimewa

T Pacific Place Jakarta menerima penghargaan Anugerah Pelangi untuk kedua kalinya dari Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI). Penghargaan diserahkan oleh Ketua APSAI Luhur Budijarso dengan disaksikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, pekan lalu.

Anugerah Pelangi merupakan bagian dari proses sertifikasi nasional terhadap perusahaan atau sektor swasta lainnya yang menunjukkan komitmen dan kepedulian mereka terhadap anak dalam penerapan konvensi hak-hak anak. VP Operation Support Services PT Pacific Place Jakarta, Ishak A. Muin, menjelaskan Pacific Place konsistensi Pacific Place dalam menerapkan kebijakan dan praktek bisnis yang mendukung hak

anak di lingkungan kerja, produk, serta kegiatan sosial.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise mengatakan pemberian penghargaan Anugerah Pelangi ini bisa mendorong perusahaanperusahaan lain untuk berlomba-lomba menjadi Perusahaan Layak Anak Indonesia. Selain Pacific Place Jakarta, ada 7 perusahaan lain yang mendapatkan penghargaan. Antara lain, Nestle, Astra International, United Tractor, Kidzania, Ancol. n

FOTO Dok. Review

Laba Astra Anjlok

PT Astra International Tbk (ASII) kembali harus menelan pil pahit. Ini karena, di sembilan bulan pertama pada 2015, kinerjanya kurang menggembirakan. Di kuartal III-2015, laba bersih perseroan turun 17% dari Rp 14,499 triliun menjadi Rp 11,997 triliun. Sementara pendapatan bersih

OJK Gagas Program Jaring Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) dan 8 bank menjalin kerjasama menyalurkan kredit nelayan. Kerjasama sinergis ini dikemas dalam program Jaring atau Jangkau, Sinergi, dan Guideline.

Untuk kredit nelayan disiapkan dana Rp 5,37 triliun sampai akhir 2015.

Direktur Pengawasan Bank OJK Slamet Edy Purnomo, pekan lalu, menyebutkan para nelayan dapat mengakses kredit ke perbankan dan OJK akan fasilitasi lewat Jaring tersebut. Saat ini, potensi perikanan di Indonesia, sangat besar. Di sisi lain, para nelayan masih sangat minim mengakses modal dari perbankan.

Menurut Slamet, penyaluran kredit di sektor perikanan masih rendah lantaran perbankan cenderung menilai industri perikanan memiliki risiko usaha tinggi. Sasaran utama

50

konsolidasian juga menurun 8% menjadi Rp 138,177 triliun dari Rp 150,582 triliun di kuartal III-2014.

Presiden Direktur ASII Prijono Sugiarto dalam siaran persnya mengakui, merosotnya kinerja perseroan disebabkan oleh penjualan mobil yang menurun 20% dan penjualan motor menurun 14%. Tak hanya itu saja, segmen alat berat dan pertambangan, serta agribisnis juga berkontribusi menekan laba perseroan.

Prijono berharap, kinerja dari seluruh lini bisnis tidak akan mengalami banyak perubahan di sisa penghujung tahun. Saat ini, Grup Astra menghadapi penurunan konsumsi domestik, persaingan di pasar mobil, pelemahan harga komoditas, dan penurunan kualitas kredit korporasi dalam sembilan bulan pertama tahun ini, sehingga kontribusi dari seluruh segmen bisnis menurun, kecuali alat berat dan pertambangan. Anak perusahaan grup di segmen jasa keuangan mencatat utang bersih sebesar Rp 47,5 triliun, dibandingkan dengan Rp 45,9 triliun pada akhir tahun 2014. n program Jaring adalah untuk meningkatkan pertumbuhan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan (KP) dengan pertumbuhan pembiayaan lebih tinggi dibanding tahun sebelummnya. Selain itu, akses masyarakat untuk meminjam juga lebih luas. n

FOTO Dahlan Rp

P

Pacific Place Raih Anugerah Pelangi

reviewweekly 12 Tahun V | 9-15 November 2015

SISIPAN

RP 25 TRILIUN PAJAK BATU BARA RAIB

ARAB SAUDI MENGEJAR BISNIS

PRABOWO MENANG

SI MANIS YANG MENGGEROGOTI DUNIA

®

1-7 JULI 2013 MAJALAH EKONOMI & BISNIS

44 » TAHUN II RP 20.000