Terbelah Karena Masela

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: ratna nuraini, sri wulandari, kukuh bhimo nugroho reporter: Setyo Adhi Nugroho, Gading Putra redaktur foto: dahlan rebo pahing REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta Desain & layout: Rizky Pratama

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady marketing: Arief Nazarudin, Celline Agatha

Cover: erbhayu

alamat redaksi dan usaha: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063 penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

Selamatkan Industri Batu Bara

SuratMingguini

Industri batu bara pernah jaya di negeri ini. Banyak pengusaha yang dulu menikmati hasil dari menambang ‘si hitam’ ini. Ribuan orang pun tersedot menjadi pegawai di dalamnya.

Tapi kini, kabarnya industri batu bara sedang di ambang kehancuran. Pada tahun 2015 saja, sebanyak 3.500 Izin Usaha Pertambangan (IUP) –dari total 5.000 IUP— sudah menyatakan minus di mana beban operasinya lebih mahal dibanding pemasukan yang di dapat. Bahkan, sebagian di antaranya sudah gulung tikar.

Kondisi seperti itu, tentu membuat banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan. Jumlah pengangguran dipastikan bakal bertambah. Maka mau tak mau, pemerintah pun harus menanggung akibatnya.

Oleh sebab itulah, pemerintah harus cepat tanggap dengan membuat kebijakan baru untuk menyelamatkan industri batu bara. Sebab, kondisi harga minyak dunia yang diprediksi bakal tetap rendah di sepanjang 2016 ini bakal membuat industri batu bara yang masih bertahan bakal kehabisan nafas.

Semoga Presiden Jokowi dan kabinetnya bisa segera mencari jalan keluar. Jangan ditambah lagi jumlah pengangguran di negeri ini. Salam.

Saya pecinta sepak bola nasional. Tentu saja saya terkejut melihat televisi yang mengabarkan bahwa La Nyalla Matalitti, Ketua Umum PSSI, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jatim.

Kabarnya, La Nyalla dijadikan tersangka atas kasus dana hibah Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur di tahun 2012.

Dana hibah itu diduga digunakan untuk membeli saham terbuka (IPO) di Bank Jatim senilai Rp 5,3 miliar.

Penetapan sebagai tersangka tersebut berdasarkan Kep-11/0.5/Fd.1/03/2016 tertanggal 16 Maret 2016, menindaklanjuti surat perintah penyidikan bernomor Print-291/ 0.5/Fd.1/03/2016 tertanggal 16 Maret 2016.

Tapi sudahlah, saya tak mau pusing dengan persoalan dugaan penyelewengan dana hibah tersebut. Saya lebih tertarik untuk melihat adanya peluang untuk kembali menata PSSI setelah ketua umumnya ternyata diduga terlilit kasus.

Semoga saja pemerintah bisa segera menata kembali PSSI yang sudah tak lagi menggelar roda kompetisinya. Saya rindu melihat persepakbolaan nasional kembali menggeliat.

Saya membaca keluhan yang disampaikan pihak Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) atau para pengusaha bisnis smelter. Mereka khawatir bisnisnya bakal jeblok jika pemerintah mengubah kebijakan, yakni mengizinkan ekspor mineral mentah.

Dulu, pemerintah memang pernah melarang bahan mineral mentah diekspor.

Harus dimurnikan dulu di dalam negeri untuk mendapatkan nilai tambah. Tentu saja positif kebijakan ini.

Tapi kini, ketika industri pertambangan suram akibat jatuhnya harga minyak dunia, pemerintah kabarnya bakal membolehkan lagi ekspor bahan mentah. Dan itu tentu saja membuat para pebisnis smelter kelimpungan.

Apalagi ternyata, nilai investasi yang sudah terlanjur ditanam oleh beberapa investor untuk membangun smelter, nilainya mencapai US$ 12 miliar. Jangan sampai investasi ini mubazir.

Pemerintahan Presiden Jokowi tentu saja harus memikirkan dampak yang bakal muncul, jika memang baKal mengubah arah kebijakan. Semoga ada jalan keluar terbaik.

Donny Dianto Cengkareng, Jakarta Barat

Reza Yudistira Cibinong, Bogor

Widya Ananda Parung, Kabupaten Bogor

4

Ketika Kebijakan Berubah Arah

Momentum Selamatkan PSSI?

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

Contents

headline LaporanUtama 9 Terbelah Karena Masela Gara-gara skema pengembangan Blok Masela, suara sejumlah menteri di Kabinet Kerja terbelah.

Celakanya, keputusan belum juga diambil.

Bisnis

Makro

18 Mebel Kita Jadi Pecundang

Mebel-mebel China masuk ke Indonesia tanpa

30 Selamat Datang

di Pelabuhan

bisa dibendung. Mebel lokal tersingkir.

Pengelolaan pelabuhan umum tak lagi menjadi monopoli Pelindo. Pihak swasta diizinkan menjadi pengelola.

32 Nasib Batu Bara 33 Mubazir US$ 12 Miliar 20 Booming Orang Kaya Indonesia

Keuangan 36 Pemilik, Lalu Investor, Baru LPS

Sisipan 24 Marah Karena Angkutan Online

Pekan lalu, jagat negeri, khususnya di ibu kota diguncang aksi massa.

Pencetusnya tak lain, penolakan atas kehadiran industri angkutan berbasis aplikasi. Di sejumlah kota di dunia, aksi serupa pun terjadi.

Kalau tak ada skandal Bank Century, mungkin wujud UU PPKSK tidak akan seperti sekarang. Tidak ada lagi istilah bail out untuk menyelamatkan bank bermasalah.

38 Upaya Mengatur Industri Oligopoli

Pasar Modal 42 Awas, Hot Money Makin Membesar Indeks diperkirakan masih punya tenaga untuk menguat. Level psikologis kembali akan tercapai. Tapi, waspadai aksi ambil untung.

44 Ketika Online Mulai Merajai Jalanan

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

Membangun Kemitraan, Memberdayakan Komunitas Para siswa terus belajar dan menyiapkan diri masuk ke dunia kerja, termasuk anak-anak kami. Karenanya, kami berupaya sekuat tenaga untuk dapat menyediakan pelatihan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan kemitraaan yang dibangun bersama Pemerintah, LSM dan masyarakat, kami telah mendirikan dua Politeknik di Riau dan Aceh. Kemitraan tersebut kami lakukan untuk mengembangkan kurikulum dan meningkatkan kemampuan para pengajar.

Setiap tahun, ratusan siswa lulus dan siap menjadi tenaga terampil – membantu memberdayakan komunitas dimana mereka berada. Kemajuan pendidikan adalah kepedulian semua.

Termasuk kami.

Informasi selengkapnya tersedia di www.ChevronIndonesia.com

editorial

P

RR Vs SS, Siapa Menang?

erang itu masih berlangsung. Tapi dalam diam. Masing-masing pihak menyiapkan strategi baru yang jitu untuk menjegal lawannya. Inilah pertarungan yang ke sekian kalinya antara Menteri Koordinator Rizal Ramli (RR) dan Menteri ESDM Sudirman Said (SS). Jurus apa gerangan yang tengah mereka siapkan? Entahlah.

Yang jelas, kalau tak ada aral melintang, sebentar lagi Presiden joko Widodo akan menetapkan penggarapan Blok Masela dengan sistim offshore (di laut) atau cara onshore (di darat).

Kalau di darat berarti Kubu Rizal Ramli menang.

Sebab, memang, cara itulah yang dengan mengotot diusulkan olehnya. Katanya sih, dengan dibangun di darat akan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat.

Entah, masyarakat mana yang dimaksudkan Rizal.

Soalnya, selama ini terbukti, pembangunan pipa gas tidak memberikan nilai tambah kepada masyarakat yang dilaluinya. Sama dengan pembangunan jalan tol, yang katanya menghidupkan perekonomian rakyat.

Tapi faktanya, jalan tol telah mematikan ekonomi masyarakat yang selama ini menikmati perjalanan di jalan reguler.

Contohnya, jalan tol Cipularang. Coba, berapa ratus restoran dan tempat makan--yang notabene milik rakyat—yang tutup gara-gara jalan raya yang biasa dipakai lalu-lintas kendaraan jadi sepi.

Jadi sebenarnya, alasan demi menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar tidak pas. Yang ada, biaya pembangunan di darat menjadi membengkak karena harus menyediakan pipa sepanjang 600 kilometer plus

8

membebaskan lahan seluas 400 hektar.

Makanya, membangun dengan sistem off shore, jauh lebih efisien. Tanpa bermaksud membela Menteri Sudirmen Said, karena memang hitung-hitungannya sudah jelas. Dan yang terpenting, kalau kelak hitungan itu meleset lantas membengkak, investor harus mau bertanggung-jawab. Silahkan menambah investasi tanpa harus membebankan kepada pemerinah Indonesia.

Lantas apa yang membuat ke dua kubu ini ngotot dengan pendapatnya? Bahkan kalau dhitung-hitung sudah ada tiga proyek yang membuat keduanya bertengkar. Pertama, soal proyek listrik 35.000 MW, lantas soal perpanjangan kontrak Freeport dan ketiga soal Blok Masela. Ketiganya proyek Menteri ESDM dan semua ditolak oleh Rizal Ramli. Ada apa? “Pertempuran� antar kelompok menteri ini, memang, sudah dimulai sejak zaman baheula. Dan awalnya bukan RR Vs SS, tapi RR lawan Kuntoro Mangkusubroto (itu lo menteri di zaman SBY).

Syahdan, pertempuran dimulai zaman pemerintahan Abdurachman Wahid, ketika itu RR yang menjabat sebagai Menko Perekonomian memecat Kuntoro sebagai Dirut PLN. Alasannya, sih, katanya, Kuntoro dinilai tidak memiliki itikad dan semangat yang positif untuk menekan biaya produksi listrik.

Saat itu harga listrik yang diproduksi PLN sebesar 7,2 sen dolar AS per KWh. Sementara di negara-negara tetangga listrik diproduksi seharga 3,6 sen dolar AS per KWH. Nilai produksi listrik yang tinggi ini tentu saja mempengaruhi harga jual dan akhirnya membebani rakyat.

Nah, sejak itu pertentangan di antara Keduanya (sama-sama alumni ITB) terjadi. Kuntoro, di masa SBY, berada di atas angin dan menjadi menteri yang diandalkan. Namun, di masa Jokowi, RR muncul sebagai menteri super.

Sebenarnya, ketika Jokowi naik, sempat mempertimbangkan untuk memakai Kuntoro lagi. Namun, belum apa-apa serangan RR lewat berbagai media tampaknya membuat Jokowi tak berdaya. Akhirnya, diangkatlah Kuntoro sebagai komisaris PLN, Bukan sebuah kebetulan, yang menjadi menteri ESDM adalah bekas koleganya, Keduanya pernah bersama-sama bekerja di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pasca tsunami 2004. Dan kebetulan kedua Kuntoro kini berada di Tim Konsultasi Blok masela yang dipakai SS. Jadi, ya, pantas kalau RR begitu berang. n bk

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

Gara-gara skema pengembangan Blok Masela, suara sejumlah menteri di Kabinet Kerja terbelah. Celakanya, keputusan belum juga diambil.

TEKS Setyo Adhi Nugroho Foto Riset

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

9

S Presiden Jokowi

Wapres Jusuf Kalla

Luhut Binsar Pandjaitan

ementara ini kabinet gaduh meredup. Sepanjang dua pekan ini nyaris tak ada lagi baku debat antarmenteri yang sampai ke mata dan telinga publik. Rasanya adem. Situasi ini berbeda jauh dengan pekan-pekan sebelumnya.

Publik seperti tak putus terus menerus disajikan silang pendapat antara menteri. Yang jadi aktor utama, siapa lagi, kalau bukan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri ESDM Sudirman Said dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ada juga kegaduhan antara Rizal Ramli dengan Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno.

Redupnya kegaduhan kabinet kali ini gara-gara istana mengeluarkan teguran keras: “Akan mengevaluasi menteri-menteri gaduh.” Tapi presiden ketujuh ini beda dengan tampilannya di depan publik. Di sela-sela peninjauan jalan tol Medan-Binjai, di Sumatera Utara, Rabu 2 Maret lalu, Jokowi menanggapi ihwal kabinet gaduh dengan guyonan. “Silang pendapat apa, ya dinamika biasa. Lihat saya masih senyum gini,” katanya berkelakar. Perbedaan pendapat antara seseorang merupakan hal wajar. Ia juga membiarkan publik melihat pernyataan mana yang benar dan tidak benar.

Lain di depan rakyat, lain pula di istana. Hari berikutnya sejumlah menteri gaduh dipanggil. Di situ Jokowi marah besar. Si-

Rizal Ramli

Sudirman Said

tuasi ini dikatakan sudah masuk pada perseteruan yang bukan hanya berbeda pandangan program pemerintahan, namun juga bersifat pribadi.

Warning ini manjur. Setidaknya untuk sementara. Dan, sekali lagi, isu reshuffle kabinet tidak menjadi kenyataan.

Tapi kegaduhan itu sudah terlanjur membuat suara para menteri di dalam Kabinet Kerja terbelah, terutama soal skema pengembangan Blok Masela yang akan dijalankan oleh Inpex dan Shell, apakah di laut (offshore) atau di darat (onshore).

Perbedaan pandangan tentang kedua skema untuk mengembangkan blok di Laut Arafuru, Maluku, itu memang cukup tajam.

Awalnya, skema laut disokong oleh Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir. Belakangan skema laut juga mendapat dukungan dari Wapres Jusuf Kalla.

Kabarnya, dukungan serupa juga diberikan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Awalnya, Bambang dan Sofyan mendukung opsi pengembangan Blok Masela di darat karena skema ini akan memberikan dampak multiplier effect pada daerah sekitar. Belakangan, Bam-

Blok Masela di Perairan Laut Arafuru: Tarik menarik dua skema.

10

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

Lapangan Gas Abadi Itu

Bambang Brodjonegoro

Sofyan Djalil

Amien Sunaryadi

bang dan Sofyan berbalik arah.

Sedangkan skema darat didukung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Skema ini juga mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Darmawan Prasodjo dari Kantor Staf Kepresidenan.

Perbedaan pandangan tentang kedua skema tersebut tak hanya membelah suara di kabinet. Di dalam SKK Migas, suara juga tak seirama. Di kalangan pejabat SKK Migas muncul perbedaan pandangan dalam menghitung nilai keekonomian Blok Masela. Sebagian berpendapat skema darat lebih menguntungkan. Namun kelompok yang lebih besar melihat sebaliknya bahwa skema laut merupakan pilihan terbaik.

Amien Sunaryadi, Kepala SKK Migas, tentu saja tak ingin situasi ini terus berlarut-larut. Untuk menyamakan persepsi, dia mengundang sekitar 150 pejabat SKK Migas untuk bertemu di Markas Pusat Pendidikan dan Latihan Kopasus Batujajar, Bandung. Acara itu sendiri berlangsung pada 23-25 Oktober 2015. Intinya, Amien tak ingin perbedaan pandangan itu dibawa keluar, cukup di internal saja.

Sengitnya perbedaan itu juga sempat didengar mantan Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas, Aussie Gautama. Dalam sebuah diskusi Ikatan Alumni ITB awal November tahun lalu, Aussie menceritakan bagaimana serunya perdebatan untuk menentukan pengelolaan Blok Masela.

Saking alotnya pembahasan tersebut, Amien sampai harus mengirim sejumlah anak buahnya ke luar negeri. Mereka, kata Aussie, diminta mencari masukan dari para pemain gas kelas dunia. “Lalu timnya pulang, ada yang ke Eropa ada yang ke seberangnya, lalu diputuskan ini,� kata Staf Ahli Direktur Utama Pertamina ini dalam diskusi yang sudah diunggah ke Youtube.

Setelah itu, masyarakat pun hanya mendengar suara SKK Migas bahwa skema laut merupakan opsi terbaik dalam mengembangkan Blok Masela.

BANYAK KEPENTINGAN Menurut hitungan SKK Migas, investasi kilang LNG Blok Masela di laut hanya sebesar US$ 14,8 miliar, sedangkan kalau di darat bisa mencapai US$ 19,3 miliar.

Tim Rizal Ramli juga punya hitungan sendiri. Menurut mereka, untuk membangun kilang LNG Blok Masela di darat investasi yang dibutuhkan sekitar US$ 16 miliar, sedangkan bila dibangun dengan skema di laut bisa menelan dana sebesar US$ 22 miliar.

Tak hanya lebih murah. Pembangunan kilang LNG di darat dan pipanisasi gas alam cair dari Masela ke Pulau Aru punya dampak ikutan yang

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

l Lokasi

: Perairan Laut Arafuru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku

l Cadangan

: 6-9 Trilion Cubic Feet (TCF) dan bisa bertambah hingga 14 TCF

l Jika

: - 2,5 juta ton LNG per tahun berproduksi - 8.400 barel kondensat per hari l Pemegang : - Inpex Masela Ltd 65% (Jepang) kontrak - Shell Upstream Overseas Services Ltd 35% (Belanda)

Perbandingan Biaya Pembangunan Kilang LNG l Versi SKK Migas n Kilang LNG Terapung USD14,8 miliar n Kilang LNG Darat US$19,3 miliar

l Versi Kemenko Maritim n Kilang LNG Terapung USD22 miliar n Kilang LND Darat USD16 miliar

Isunya bukan lagi darat atau laut. Kami akan studi lagi untuk pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah setempat.

11

banyak (multiplier effect). Misalnya, dengan adanya unit pengolahan gas di Pulau Aru, akan terbuka lapangan kerja bagi penduduk lokal. Pabrik baja di dalam negeri juga kecipratan rezeki karena mendapat banyak order dari proyek pembangunan pipa ke Pulau Aru. Kondisi ini dapat meningkatkan pengembangan wilayah sekitarnya menjadi kawasan downstream industry. Industri pupuk, petrokimia, gas untuk bahan bakar dan produk substitusi lainnya adalah beberapa di antaranya yang bakal lahir.

Dampak ikutan lainnya, Pulau Aru akan hidup dan ramai oleh kapal-kapal dan penerbangan dari berbagai wilayah. Tak pelak lagi, Aru pun membutuhkan lapangan terbang baru. Pada gilirannya Aru benar-benar menjadi kota sibuk yang memberikan manfaat ekonomi bagi penduduknya.

Benarkah? Entahlah. Namun menurut Amien Sunaryadi, angka yang disodorkan Rizal Ramli terbalik.

Menurut ekonom Faisal Basri, terkatung-katungnya pembangunan Blok Masela akibat disuguhkannya opsi pembangunan secara onshore. Ia menilai, opsi tersebut tidak efisien dan sarat dengan kepentingan pihak-pihak yang mendukungnya.

Faisal mengatakan, skema pembangunan Blok Masela di darat dan skema di laut tidak berurusan dengan para kontraktor.

Bagi perusahaan, yang penting mereka mendapatkan internal rate of return (IRR) sebesar 12%. Faisal menilai, bagi hasil tersebut bisa dicapai jika opsi yang diambil offshore, di mana pemerintah akan mendapat 70% dan kontraktor 30%.

Sebaliknya, dalam opsi onshore, kontraktor harus membangun pipa sepanjang 600 kilometer. Sehingga, biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor akan semakin besar, terlebih lagi kontraktor juga tidak mau keuntungannya berkurang. Oleh karena itu, Faisal menilai bagi hasil Blok Masela jika menggunakan skema onshore akan berbanding terbalik dengan offshore. “Pemerintah malah bisa 20%, nah mereka 80%,” kata Faisal.

Skema pembangunan onshore, kata Faisal, dipenuhi banyak kepentingan. Terutama terkait dengan pembangunan pipa dan pembebasan lahan. “Proyek ini adalah proyek pipa terbesar se-

12

panjang sejarah indonesia. Untungnya gede, siapa itu yang punya pabrik pipa? Dia lagi kan,” ujarnya. Namun, dia enggan menyebut secara gamblang perusahaan pipa yang dimaksudkannya.

Kejanggalan kedua, dia melanjutkan, terkait dengan pembebasan lahan. Skema onshore memerlukan lahan sekitar 600 hektare. Sedangkan dalam skema offsore hanya membutuhkan tanah 40 hektar. Perbedaan luas ini akan memengaruhi lamanya proses pembebasan, makin luas makin susah membebaskannya.

“Tunjukan di situ siapa penguasa tanah yang ada sekarang. Bergabunglah mereka atas nama nasionalisme,” kata Faisal.

Itulah sebabnya, Faisal berharap Presiden Jokowi mendapatkan informasi yang cukup sebelum memutuskan. “Tekanan-tekanan terhadap presiden dalam mengambil keputusan terkait Masela makin hari makin berat,” katanya.

BISA DIGUGAT Pemerintah memang sempat memanggil konsultan independen Poten & Partners untuk melakukan verifikasi dan meneliti metode apa yang paling baik untuk Blok Masela. Hasil kajian konsultan ini merekomendasikan pembangunan kilang LNG Blok Masela di laut. Tapi, belakangan muncul permintaan baru, yakni harus ada kajian kembali manfaat proyek ini bagi masyarakat setempat.

“Isunya bukan lagi darat atau laut. Kami akan studi lagi untuk pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah setempat,” ujar Djoko Siswanto, Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM, beberapa waktu lalu.

Studi itu akan dilakukan oleh perguruan tinggi setempat dan perguruan tinggi lainnya. Untuk pengembangan daerah sekitar wilayah gas abadi, pemerintah tengah mencari lahan seluas 40 hektare untuk pembangunan logistic shore base, yakni fasilitas produksi untuk memisahkan fluid hydrocarbon.

Tak pelak, kajian baru ini membuat jadwal realisasi eksplorasi blok molor dari rencana semula awal tahun ini. Molornya jadwal keputusan status Blok Masela inilah yang disesalkan praktisi minyak dan gas, John Karamoy. Sebab, menurut dia, semakin lama keputusan diambil, semakin terbuka peluang bagi kontraktor untuk menggugat pemerintah ke arbitrase internasional. Apalagi, dalam kontrak bagi hasil ada klausul yang memungkinkan hal tersebut.

Asal tahu saja, Blok Masela adalah salah satu blok yang memiliki cadangan gas terbesar di Indonesia. Cadangannya mencapai 6-9 Trillion Cubic Feet (TCF) dan bisa bertambah hingga 14 TCF. Jika tahun 2016 atau 2017 mulai berproduksi dapat menghasilkan 2,5 juta ton LNG per tahun 8.400 barel kondensat per hari.

Begitu besarnya jumlah cadangan tersebut, hingga Blok Masela juga biasa disebut Lapangan Gas Abadi. Saat ini, proyek pengolahan gas Blok Masela di bawah kendali Inpex Masela Ltd (65%) asal Jepang dan Shell Upstream Overseas Services Ltd (35%) dari Belanda.

Kini, keputusan ada di tangan pemerintah, apakah ingin membangun kilang gas alam cair di darat atau di laut? Presiden Jokowi kabarnya akan mengambil keputusan sepulangnya meninjau jalan tol Medan-Binjai di Sumatera Utara, 2 Maret lalu. Tapi hingga kini belum juga ada keputusan. Tentu saja, semakin lama keputusan ditunda, semakin banyak kerugian kontraktor. n

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

S

udah sejak awal, rencana eksplorasi gas di Blok Masela memantik kontroversi, karena ada berbagai kepentingan yang bermain. Maklum saja, kandungan gas di blok ini begitu banyak, dan tentu saja, bisa menyemburkan uang triliunan rupiah dari sana.

Marilah kita sedikit menengok ke belakang. Pemegang hak eksplorasi blok ini adalah Inpex Corporation, perusahaan minyak dan gas asal Jepang. Hak itu diberikan oleh Pemerintah Indonesia pada 16 November 1998.

Lewat anak usahanya, Inpex Masela Ltd, perusahaan ini dapat jatah 6 tahun dan bisa diperpanjang 4 tahun berikutnya.

Kisruh mulai muncul di awal tahun 2008. Saat itu, kontrak perpanjangan eksplorasi Blok Masela terancam gagal, karena sampai akhir April 2008, Inpex belum mengajukan usulan plan of development (POD).

Beberapa bulan kemudian, Inpex menyampaikan rencana pengembangan Blok Masela ke Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas atau BP Migas (kini SKK Migas). Anehnya, hingga pertengahan November 2008, BP Migas belum juga menyelesaikan evaluasi POD tersebut dan menyerahkan ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Padahal, BP Migas berjanji menyelesaikan kajian awal bulan.

Ketika itu, Inpex bersama BP Migas sudah membahas tiga alternatif lokasi penampungan gas yang paling tepat sehingga harganya menjadi sangat ekonomis. Pertama, mengambil lokasi di Inpex Darwin, Australia dengan skema onshore LNG plant (darat) lewat pipanisasi. Kedua, menggunakan skema floating LNG plant (laut) di Laut Arafuru. Ketiga, membangun penampungan di pulau terdekat dengan Blok Masela dalam wilayah Indonesia dengan skema onshore LNG plant.

Namun dalam perjalanan waktu, Inpex berubah pikiran. Mereka membuang opsi kedua dan ketiga. Mereka menginginkan lokasi di Darwin, sebuah kilang gas alam cair yang dibangun dengan onshore LNG plant.

Namun Dirjen Migas (saat itu) Evita Herawati Legowo menolak permintaan Inpex. “Karena (Darwin) bukan wilayah Indonesia sehingga repot mengaturnya,” kata Evita.

Akhirnya, hingga kini belum ada keputusan yang jelas. Berlarutnya keputusan ini mulai membawa dampak negatif bagi Inpex. Mereka berencana akan memangkas jumlah karyawannya. Kepala Amien Sunaryadi tanggal 11 Maret 2016 telah menerima surat dari Inpex perihal rencana pengurangan karyawan.

Kabarnya, Inpex akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 40% karyawannya yang bekerja di Blok Masela. Saat ini jumlah pegawai Inpex di Masela sekitar 350 sampai 400 orang.

Seperti halnya Inpex, Shell yang memiliki hak pengelolaan 35% di blok tersebut juga akan melakukan PHK. Presiden Direktur Shell bahkan sudah memberitahukan kepada para teknisinya untuk segera mencari pekerjaan

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

Jalan Panjang Inpex

Lokasi penampungan gas alam cair di darat (onshore LNG plant) yang dibangun Inpex di Darwin, Australia: Repot mengaturnya.

baru. “Karena sampai 10 Maret belum ada keputusan dari revisi proposal pengembangan wilayah Masela yang sudah diajukan awal September tahun lalu,” kata Amien kepada wartawan, Rabu malam pekan lalu. Saat ini, jumlah teknisi yang bekerja untuk Shell sebanyak 43 orang dari berbagai negara. Rinciannya, sembilan di Jakarta, sembilan di Kuala Lumpur, dan 25 orang di Belanda.

Meskipun begitu, Inpex dan Shell tetap berharap Pemerintah Indonesia segera memutuskan nasib Blok Masela. Jika tidak secepatnya, proyek tersebut bakal tertunda terus. “Kalaupun sekarang pemerintah mengambil keputusan sesuai dengan proposal Inpex, yakni menggunakan skema pembangunan kilang di laut, proyek tersebut akan tetap molor,” kata Amien. n

13

Bersih-bersih Menteri ESDM Menteri ESDM Sudirman Said bertekad mengembalikan kepercayaan publik kepada sektor migas. Dia akan terus melakukan tindakan yang diperlukan rakyat.

TEKS Setyo Adhi Nugroho Foto Dok. Review

S

eminggu setelah dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Oktober 2014, Sudirman Said langsung menggebrak.

Yang pertama menjadi ‘korban’ adalah Edy Hermantoro. Edy dicopot dari kursi Dirjen Migas, Kementerian ESDM. Tentu saja, pencopotan Edy bukan asal main copot. Sudirman mengutip laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Berdasar-

Kementerian ESDM: Mengembalikan kepercayaan publik.

14

kan laporan UKP4, seluruh program nasional yang dikerjakan Direktorat Jenderal Migas banyak yang terhambat. Akibatnya, rapor industri migas terlihat merah. “Setelah saya dalami, ternyata banyak sekali keputusan yang tertunda, baik yang tahun ini maupun tahun lalu,” kata Sudirman dalam wawancara dengan majalah ini dua tahun lalu.

Setelah mencopot Edy, Sudirman langsung mengangkat Naryanto Wagimin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas. Tugas pertama Naryanto adalah meningkatkan produksi minyak yang setiap tahun selalu tak mencapai target.

Tak hanya berhenti sampai di sini. Sudirman juga mengganti Plt Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), Johanes Widjonarko. Seperti diketahui, Johanes menggantikan Rudi Rubiandini, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertengahan tahun 2013 karena suap di sektor migas. Selanjutnya, Kepala SKK Migas dipercayakan kepada Amien Sunaryadi, mantan Komisioner KPK. Sudirman mengatakan, pekerjaan pertama dirinya menjadi Menteri ESDM adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik kepada sektor migas. “Saya tidak punya program melakukan pergantian, jika memang tak perlu diganti. Tapi jika perlu dilakukan pergantian, saya tidak akan ragu-ragu,” ujarnya.

Sudah sejak lama, sektor migas menjadi sorotan publik. Banyak kabar borok di sana, namun tak ada yang sanggup mengungkap. Sektor yang menyumbangkan Rp 320 triliun tiap tahun ke APBN tersebut memang seakan tak tersentuh. Dan, Sudirman pula yang punya andil besar membubarkan PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral, yang selama ini dituding sarang para penyamun.

Sebenarnya, Sudirman bukan orang baru di sektor energi dan mineral. Pria berkumis kelahiran Brebes, 16 April 1963 ini, pernah menjadi Staf Ahli Dirut Pertamina di era Ari Sumarno.

Kemudian dipercaya menjadi Sekretaris Perusahaan, lalu sebagai Senior Vice President Integrated Supply Chain (ISC).

Sudirman juga pernah menjabat sebagai Wakil Dirut PT Petrosea Tbk dan Group Chief of Human Capital and Corporate Services di PT Indika Energy Tbk. Kedua perusahaan terbuka tersebut bergerak di bidang energi dan pertambangan. Pada 4 Juni 2014, Sudirman dipercaya menjadi Dirut PT Pindad.

Maka, tak begitu mengherankan kalau Presiden Jokowi saat memperkenal profil singkat menteri yang diandalkannya itu sebagai, “Seorang manajer bisnis yang handal, aktivis antikorupsi. Sektor yang sangat besar, saya titipkan sektor yang strategis ini.”

Sudirman menyadari berbagai langkahnya telah membuat banyak pihak terganggu. “Saya harus katakan bahwa yang namanya serangan itu, jangankan di saat saya sudah bertindak, sebelum menjadi menteri pun saya sudah diserang,” katanya.

Menurut dia, mereka yang kepentingannya terganggu adalah orang-orang yang punya itikad kurang baik. “Saya ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa saya tak akan berhenti.

Saya akan terus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan rakyat. Yang menghalangi saya berarti dia melawan kehendak rakyat. Saya akan jalan terus,” katanya. n

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

Jurus Kepret Rizal Ramli Hingga kini publik masih bertanya, ada apa di balik keputusan Presiden Jokowi menarik Rizal Ramli masuk ke dalam kabinetnya.

K

TEKS Setyo Adhi Nugroho Foto Riset

etika Presiden Jokowi mengangkat Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, 12 Agustus 2015, banyak orang terperanjat dan merasa heran. Kenapa Jokowi sampai nekat memilih Rizal, yang dulu jelas-jelas sering mengkritiknya dengan kata-kata yang sangat tajam?

Dan, kenapa pula Rizal bersedia masuk kabinet? “Saya sebetulnya tadinya ragu-ragu mau terima. Tapi saya terharu dengan cara Presiden Jokowi meminta saya untuk gabung. Bahkan, dia bilang yang minta bukan Jokowi, tapi rakyat Indonesia karena kita sedang dalam kondisi yang sulit,” kata Rizal, seusai dilantik Presiden Jokowi, di Istana Negara.

Repotnya, gaya Rizal seperti dulu tak berubah, ia tetap melancarkan ‘jurus-jurus kepret’. Baru beberapa hari dilantik, Rizal sudah mengkritik rencana Menteri BUMN Rini Soemarno menyetujui Garuda Indonesia untuk membeli 30 unit Airbus 350 XWB. Ia menyarankan agar pembelian itu ditunda dulu. Ia tak ingin Garuda bangkrut.

Rini tentu saja berang. Kata dia, pernyataan Rizal sudah melewati batas karena mencampuri urusan kementerian lain. “Jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian,” kata Rini.

Konfrontasi dengan Rini meredup, Rizal kemudian melancarkan kritikannya terhadap atasannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang mega proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (lihat: Saling Sikut di Kabinet).

Perseteruannya dengan Kalla dan Rini, tak membuat gerak Rizal dibatasi. Dia bahkan mengklaim Presiden Jokowi akan menambah tugas dan wewenangnya. Kalau sebelumnya Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman mengkoordinir kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pariwisata. Tapi nanti, juga menangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) serta Kementerian Pertanian (Kemtan), yang sebelumnya di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.

“Ya, presiden menugasi saya untuk menangani juga dua kementerian itu,” kata Rizal Ramli kepada Beritasatu.com, Jumat (21/8/2015). Rizal bilang, tugas tambahan ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pasokan bahan pangan.

Di tengah perseteruannya dengan Kalla dan Rini serta menteri lainnya, penambahan tugas yang diberikan Jokowi kepada

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

Rizal Ramli saat dilantik: Pengkritik yang masuk kabinet.

Rizal tentu saja mengundang pertanyaan publik. Ada apa di balik semua ini? Apakah ini karena latar belakangnya sebagai aktivis pro-demokrasi sejak menjadi mahasiswa di ITB, Bandung? Apakah ada kompromi-kompromi di balik layar yang terjadi sebelum Jokowi mengajaknya duduk di Kabinet Kerja?

Benarkah Jokowi sengaja menarik Rizal masuk ke dalam lingkar kekuasaan untuk menghadapi “lawan-lawannya” dan mendobrak ketidakberesan?

Secara etika politik memang tidak elok seorang menteri berkonfrontasi dengan atasannya atau sesama rekan kerjanya, apalagi disampaikan lewat media. Namun secara etika moral, keberanian Rizal menyuarakan kebenaran yang diyakini benar, harus diapresiasi. Sebab, biasanya orang kalau sudah diberikan jabatan, hilang daya kritisnya.

Terlepas dari semua itu, kebijakan publik memang sudah saatnya diperdebatkan di depan publik. Sebab, sudah bukan zamannya lagi, kebijakan publik dibahas di ruang-ruang tertutup.

Apalagi, kebijakan-kebijakan tersebut menyangkut kehidupan rakyat. n

15

Saling Sikut di Kabinet Sampai kapan Presiden Jokowi membiarkan saling sikut di kabinetnya terus berlangsung?

Tindakan tegas harus dilakukan.

rintah presiden. Kalau sudah begitu, tidak bisa ada yang mengubahnya,” kata dia.

Apalagi, ujarnya, proses rencana pembangunan pabrik listrik 35.000 MW itu sudah melalui berbagai tahapan awal. Artinya, proyek tersebut tidak bisa dibatalkan secara tiba-tiba. “Sejauh ini mereka masih siap bikin,” ujarnya.

Menteri ESDM Sudirman Said, yang berada di bawah koordinasi Menko Kemaritiman Rizal Ramli, justru mendukung Kalla.

Sudirman menegaskan, dia tidak akan mengikuti kebijakan bosnya. “Tidak ada alasan bagi kami untuk merevisi target itu. Tidak adil kalau kita sama sekali tidak kerja keras demi mewujudkan hal tersebut,” ujar Sudirman.

TEKS Latihono Sujantyo Foto Riset

S

ejak Rizal Ramli dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, denyut Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terasa begitu ‘kencang’. Semua itu lantaran kritik-kritik pedas Rizal terhadap sesama menteri, bahkan dengan Jusuf Kalla, atasannya.

Yang paling panas adalah tentang pembangunan proyek listrik 35.000 megawatt (MW). Di mata Rizal, proyek ini terlalu ambius. Itulah kenapa, ia memangkas proyek ini, dari 35.000 MW menjadi hanya 16.167 MW hingga tahun 2019.

Keputusan memangkas proyek listrik tersebut diambil setelah Rizal menggelar rapat tertutup di kantornya bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman, dan Direktur Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basyir, tanpa melibatkan Menteri ESDM Sudirman Said.

Keputusan Rizal memangkas pembangunan pembangkit listrik dari 35.000 MW menjadi 16.167 MW bukan tanpa alasan.

“Saya dan tim sudah mempelajari rencana yang 35.000 MW. Kesimpulannya, program itu memang tidak realistik. Kalau program 35.000 MW dipaksakan, maka membayahakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan,” ujar Rizal, kepada wartawan usai rapat saat itu.

Menurut Rizal, kebutuhan riil listrik pada saat beban puncak sampai 2019 adalah sebesar 74.525 MW. Pada 2015, beban puncak mencapai 50.856 MW. Saat ini, pembangunan pembangkit listrik yang tengah berlangsung sebesar 7.000 MW. Jika program listrik 35.000 MW dipaksakan ditambah 7.000 MW yang tengah berlangsung, maka akan ada ketersediaan kapasitas pembangkit sebesar 95.586 MW sampai 2019.

“Padahal, kebutuhan sampai 2019 pada beban puncak hanya 74.525 MW. Maka akan ada kapasitas yang idle sebesar 21.331 MW. Sesuai aturan yang ada, PLN harus membeli listrik yang dihasilkan swasta. Inilah yang saya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut,” tambah Rizal.

Keputusan Rizal, tentu saja membuat Wapres Jusuf Kalla berang. Kalla, yang sejak awal agar proyek ini diteruskan, mengatakan, Rizal tidak bisa asal ngomong dan mengubah rencana pemerintah yang sudah ditetapkan. “Proyek itu kan sudah pe-

16

Kabinet Kerja: Harus ada tindakan tegas.

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

Sudirman juga punya alasan kenapa proyek ini harus diteruskan. Salah satunya, rasio elektrifikasi di Indonesia yang masih rendah. Saat ini, katanya, rasio elektrifikasi Indonesia baru 86,39% lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Singapura (100%), Brunei Darussalam (99,7%), bahkan Vietnam (98%).

Dengan adanya proyek listrik 35.000 MW, Sudirman berharap rasio elektrifikasi di Tanah Air meningkat rata-rata sebesar 8,7% per tahun sehingga di akhir 2019 bisa mencapai 97,4%.

Kalau kapasitas pembangkit listrik itu dipangkas, rasio elektrifikasi yang diinginkan pemerintah tidak akan tercapai.

Perseteruan itu tak hanya Rizal Ramli melawan Jusuf Kalla

dan Sudirman Said, tapi juga sudah melibatkan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, yang ikut menyerang sang Menko Maritim.

Sofjan Wanandi, pengusaha besar dan mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Presiden Jokowi menertibkan Rizal atas pernyataannya tersebut. Ia melanjutkan pernyataan itu menurunkan kewibawaan presiden.

“Kalau menterinya saja bisa mengubah policy kebijakan presiden, nanti di mana lagi kewibawaan presiden,” tutur dia.

Ini merupakan konfrontasi kedua antara Rizal Ramli dengan Jusuf Kalla. Sebelumnya, Rizal sudah melancarkan kritik terhadap mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang digagas Jusuf Kalla. Dia bilang, ini proyek mustahil. “Saya mengingatkan, marilah kita lebih realistis. Jangan menjanjikan hal-hal yang terlalu berlebihan,” kata Rizal saat itu.

Menurut Rizal, proyek tersebut progam ambisius Jusuf Kalla. Sebab, katanya, Kalla sudah merencanakannya saat menjabat wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009.

Kalla membantah pernyataan Rizal. Menurut Kalla, proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW itu sudah disetujui Presiden Jokowi dan tujuannya untuk kepentingan masyarakat.

Bukannya diam, Rizal malah mengajak atasannya itu untuk berdebat di depan publik tentang proyek pembangkit listrik 35.000 MW. “Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum,” ucap Rizal.

Beberapa hari kemudian, semua akhirnya berdamai di dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi. Tapi, pertengkaran kembali meletus, termasuk yang belakangan soal pengelolaan Blok Masela.

HARUS TEGAS Sejumlah analis menilai, perselisihan pendapat antara Jusuf Kalla versus Rizal Ramli, yang kemudian melibatkan Menteri ESDM Sudirman Said dan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menandakan belum rampungnya tarik menarik dan perebutan pengaruh di Istana antara Kalla dengan Jokowi.

Sebelum Rizal Ramli bergabung ke dalam Kabinet Kerja, kekuatan kubu Kalla boleh dibilang berada di atas Presiden Jokowi. Pengangkatan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan ternyata belum cukup menopang kekuatan Jokowi. Tapi masuknya Rizal dalam kabinet, telah membuat Jokowi bisa sedikit bernafas lega.

Kekuatan kubu Jokowi semakin besar setelah Luhut diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Polhukam dan Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Keberadaan Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya, yang dikenal berani dan tampil nothing to lose, pun telah membuat, “Presiden Jokowi semakin pede menghadapi JK dan kawan-kawan,” kata AS Hikam, mantan Menristek di era Gus Dur, dalam tulisannya di media sosial Facebook beberapa waktu lalu.

Pertanyaannya, sampai kapan Jokowi membiarkan saling sikut di kabinetnya terus berlangsung? Banyak kalangan meminta agar Jokowi segera menghentikannya. Sebab, jangan sampai muncul kesan Jokowi tidak tegas dalam mengontrol menterinya, termasuk Rizal Ramli. n

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

17

Bisnis Persaingan

Mebel Kita Jadi Pe Mebel-mebel China masuk ke Indonesia tanpa bisa dibendung.

Mebel lokal tersingkir.

K

TEKS Sri Wulandari foto Dahlan RP

alangan pelaku industri mebel dan furnitur serta kerajinan tangan nasional mulai cemas. Penyebabnya, produk buatan China mulai membanjiri pasar. Serbuan produk China makin menggeser industri furnitur dalam negeri. Dengan harga yang jauh lebih murah, pemain lokal sulit bersaing.

Meski tidak punya bahan baku kayu, tapi industri mebel China cukup besar. Jika tiga tahun lalu produk mebel Indonesia menguasai 60% pasar lokal dan 40%

dipegang produk asing termasuk dari China, kini produk lokal hanya dapat pangsa pasar 10%. Diperkirakan penguasaan barang China akan terus meningkat seiring pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dewan Pertimbangan Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI), M Hatta Sinatra mengakui betapa tahun lalu merupakan masa yang sulit bagi pasar domestik. Penjualan mebel domestik turun 30%–40%.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), impor mebel kayu dan rotan memang turun dari US$ 29 juta pada 2014 menjadi US$ 28 juta di tahun 2015.

Sementara nilai ekspor furnitur kayu dan rotan pada 2012 mencapai sekitar US$ 1,4 miliar, lalu naik menjadi sekitar US$ 1,8 miliar pada 2013. Kemudian secara total pada 2014 nilai ekspor furnitur kayu dan rotan nasional mencapai kurang lebih US$ 2,2 miliar. Sementara tahun lalu, BPS mencatat ekspor furnitur kayu dan rotan nasional mencapai sekitar US$ 2,6 miliar.

Hatta menyebut, produk dari China yang masuk pasar Indonesia bisa mengganggu. Barang China yang membanjir pasar Indonesia, membuat produksi da-

Kerajinan mebel Indonesia: Pasarnya besar.

18

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

Bisnis Persaingan

Pecundang lam negeri tidak berdaya. Produk China dengan mudah masuk Indonesia, sebaliknya saat Indonesia akan masuk pasar China, justru susah.

Bahkan saat ini, China pun ditengarai berminat menjajaki peluang investasi di Indonesia, khususnya di sektor industri mebel dan kerajinan. Indonesia menjadi daya tarik bagi investor China karena memiliki pangsa pasar yang besar dan bahan baku mebel melimpah, salah satunya rotan.

Investor China tersebut juga tertarik untuk mengembangkan industri rotan, apalagi Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar. Selain itu, mereka tertarik untuk berinvestasi di Indonesia karena fiskal di negaranya sudah jauh di atas Indonesia. Di China, para investor itu tidak bisa bersaing karena upah meningkat terus, sekitar US$ 300- 400 per bulan.

Rudi Halim, Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia, mengatakan dua asosiasi China, yakni asosiasi permesinan mebel dan asosiasi mebel & kerajinan datang ke Indonesia menyatakan siap bekerja sama dengan industri mebel Tanah Air. Pasar mebel dunia

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

saat ini diperkirakan mencapai US$ 141 miliar.

Dengan ketersediaan bahan baku kayu dan rotan di Tanah Air, investor China ini yakin punya peluang besar untuk meningkatkan nilai ekspor dan menguasai pasar mebel. Apalagi saat ini, China berhasil menyematkan diri sebagai negara yang paling besar mencatatkan nilai ekspor produk mebelnya ke seluruh dunia. Nilai ekspor mebel dan kerajinan China mencapai US$ 65 miliar per tahun atau setara dengan Rp 848,2 triliun.

BAHAN BAKU SELUNDUPAN Persoalannya adalah, dari mana China memperoleh bahan baku mebel dan furnitur? Tak lain dan tak bukan dari Indonesia sendiri. Lho, kok bisa? Ya, bisa saja.

Indonesia boleh saja disebut sebagai penghasil rotan nomor satu dunia, namun maraknya aksi ekspor ilegal menyebabkan China menjadi eksportir rotan olahan terbesar. Bahan baku mebel dan furnitur buatan China ini disinyalir didapat dari Indonesia yang diselundupkan secara ilegal.

Ketua Mebel Rotan dan Bambu Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Edy Saputra beberapa waktu lalu meyakini, penyelundupan kayu ilegal tersebut dalam jumlah besar. Setidaknya indikasi ini terlihat lantaran China tidak memiliki bahan baku mebel dan furnitur, tapi mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar, bahkan lebih besar dari Indonesia. “Mereka tidak punya bahan baku, tapi ada produk dari rotan di sana. Akibat bahan baku ekspor, daya saing kita di pasar internasional lemah,� katanya.

Kayu-kayu tersebut bisa ke luar dengan mudah melalui perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan. Salah satunya ke Banjarmasin yang mendapat kiriman kayu dari berbaga daerah. Tentu saja, ini sangat mengherankan. Pasalnya, provinsi tersebut bukan sentra kerajinan rotan dan furnitur. Dari sinilah, ditengarai kayu-kayu tersebut diselundupkan ke Malaysia melalui jalur sungai.

Sebagai bukti penyelundupan itu ada, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Pelabuhan Tanjung Priok pada Agustus 2015 berhasil menggagalkan puluhan kontainer berisi rotan dan kayu gelondongan ilegal ke luar negeri. Penyelundupan yang diperkirakan berharga Rp 4,226 miliar tersebut memakai modus pemalsuan dokumen ekspor atau penyampaian pemberitahuan ekspor yang tidak benar.

Seperti diketahui, pemerintah telah melarang ekspor kayu dan rotan, baik rotan mentah, rotan asalan, rotan W/S, dan rotan setengah jadi.

Secara rinci, barang bukti yang berhasil disita oleh petugas KPUBC Tanjung Priok, yakni rotan asalan berbagai ukuran sebanyak 11 kontainer ukuran 40 feet; rotan setengah jadi sebanyak satu kontainer ukuran 40 feet; serta kayu gelondongan berbagai ukuran sebanyak tiga kontainer ukuran 30 feet dan sembilan kontainer ukuran 20 feet. Jumlah yang cukup banyak.

Rotan dan kayu selundupan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia itu berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Barang tersebut akan dikirim ke Hong Kong, China, Sri Lanka, Amerika Serikat, Jerman, dan Taiwan. n

19

Bisnis Kekayaan

Booming Orang Kaya Indonesia Jumlah orang kaya Indonesia meningkat 400%. Mereka bisa naik pesawat jet pribadi dan beli apartemen di Singapura.

M

TEKS Sri Wulandari foto Riset

eski perekonomian nasional melambat yang mengakibatkan sebagian besar masyarakat menjerit, nyatanya sebuah laporan memberikan kabar yang mencengangkan. Indonesia adalah salah satu negara yang kekayaan warganya meningkat pesat.

Wealth Report 2016 yang dilansir oleh Knight Frank menyebutkan, jumlah orang kaya di Indonesia bertambah hingga 400%. Indonesia telah mencetak sebanyak 48.500 orang dengan kekayaan di atas US$ 1 juta. Sepuluh tahun sebelumnya atau tahun 2005, kalangan dengan aset sekitar Rp 13 miliar itu tercatat hanya 10.800 orang.

Kekayaan bersih para orang kaya ini dihitung ber-

Kondominium di Singapura: Banyak milik orang Indonesia.

20

dasarkan aset tak bergerak, seperti properti, antara lain vila, hotel, pergudangan, dan kondotel, serta aset bergerak. Aset yang dihitung tidak termasuk rumah pribadi yang didiami. Pertambahan jumlah orang kaya Indonesia itu didorong oleh peningkatan alitas infrastruktur dan keahlian kerja.

Knight Frank memprediksi, sepuluh tahun lagi, populasi jutawan, multijutawan, miliarder, dan triliuner Indonesia melesat lebih dari 100%. Jutawan akan berjumlah 101.900 orang, multijutawan 5.310 orang, mereka yang ultrakaya sebanyak 2.302 orang, miliarder 300 orang, dan triliuner 34 orang.

Ternyata Indonesia juga menyimpan jumlah orang dengan kekayaan lebih dari US$ 10 juta atau kerap disebut multijutawan sebanyak 2.530 orang. Jumlah ini meningkat dibanding satu dekade lalu, yang hanya 560 orang. Sementara jumlah orang kaya dengan aset di atas US$ 30 juta atau biasa dijuluki ultrakaya atau ultra-high net worth individuals (UHNWI) jumlahnya 1.096 orang. Padahal, pada 2005 hanya 244 orang.

Untuk kalangan centa millionaires atau miliarder dengan kekayaan lebih dari US$ 100 juta dan triliuner atau aset lebih dari US$ 1.000 juta, masing-masing berjumlah sebanyak 143 orang dan triliuner 16 orang.

Bandingkan dengan catatan satu dasawarsa lalu, masing-masing baru berjumlah 32 dan 4 orang.

Melihat angka tersebut, terbukti Indonesia memang mengalami ledakan orang kaya baru. Sebagai bukti, saat berwisata para orang kaya baru ini mampu menyewa pesawat jet. Padahal, sewa pesawat jet pribadi dengan 14 tempat duduk biasanya dikenakan tarif perjalanan 5 jam, semisal ke Maladewa seharga US$ 100 ribu (Rp 900 juta) atau US$ 7.100 (Rp 63,9 juta) per penumpang.

Orang-orang kaya Indonesia ini juga pembeli terbesar properti di Singapura. Ada beragam properti yang dibeli orang kaya Indonesia di Singapura. Mulai dari town house hingga apartemen dan kondominium.

Harga properti yang dibeli orang kaya Indonesia, berkisar antara 1,5 juta dolar Singapura (Sing$) sampai Sing$ 5 juta. Kalau dirupiahkan, kurang lebih Rp 11,4 miliar sampai Rp 38 miliar, dengan kurs Sing$ 1 setara Rp 7.600.

Sayangnya, peningkatan jumlah orang kaya di negeri ini tidak dibarengi dengan penurunan rasio gap antara orang kaya dan miskin, atau disebut juga sebagai rasio gini. Bank Dunia pada 2015 menyebut bahwa rasio gini di Indonesia berada di level 0,42%. Rasio gini menggunakan skala antara 0-1, di mana 0 menunjukkan tidak adanya kesenjangan sosial di masyarakat dan angka 1 menunjukkan tingkat kesenjangan sosial mencapai titik maksimal. n

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

Bisnis Kekayaan

Inilah Mereka

miliar atau sekitar Rp 27,9 triliun. Di dunia, Mochtar juga adalah orang terkaya ke-854.

Majalah Forbes belum lama ini mengeluarkan daftar orang kaya Indonesia. Sebagian nama-nama yang muncul adalah wajah lama. Artinya, dari dulu mereka memang sudah tajir. Hampir setiap tahun kekayaan mereka bertambah.

Inilah daftar orang-orang terkaya di Indonesia di 2016 versi majalah Forbes.

Tahir Pemilik Mayapada Group ini merupakan orang terkaya ke-906 di dunia. Ia juga masih memiliki setengah miliar saham di bank dan bisnis properti lain di Indonesia dan Singapura. Pria 63 tahun ini memiliki kekayaan US$ 2 miliar atau setara Rp 26,5 triliun.

Budi Hartono Adalah orang yang paling kaya di Indonesia. Di dunia, dia terdaftar sebagai orang ke 141 terkaya. Jumlah kekayaan Budi mencapai Rp 112,5 triliun. Kekayaannya diwariskan dari ayahnya, Oei Wie Gwan, yang memiliki perusahaan rokok Djarum. Jaringan bisnis melebar ke perbankan, properti hingga bisnis online.

Budi yang lahir pada 28 April 1940 juga memiliki saham besar di Bank Central Asia (BCA).

Michael Hartono Di urutan kedua ada Michael Hartono yang merupakan saudara kandung Budi Hartono. Keduanya menjalankan bisnis tembakau juga perbankan. Kekayaan Michael mencapai US$ 7,9 miliar atau sekitar Rp 104,9 triliun. Michael Hartono berada di urutan 146 orang terkaya di dunia.

Chairul Tanjung Pemilik CT Corp ini menjalankan sejumlah bisnis penting di Indonesia. Mulai dari perbankan, media, gaya hidup, hiburan hingga perkebunan. Bisnis retail fashion-nya, Trans Fashion, mengoperasikan hampir 100 toko butik bermerek di kota-kota besar di seluruh Indonesia.

Kekayaan CT mencapai US$ 4,9 miliar atau sekitar Rp 65,09 triliun. Di dunia, CT adalah orang terkaya ke-286.

Sri Prakash Lohia Pemilik perusahaan petrokimia Indorama ini mengepalai sejumlah perusahaan dengan kekayaan US$ 4,3 miliar atau Rp 58,7 triliun. Indorama memulai bisnisnya dalam pembuatan benang pintal pada 1976. Kini mereka lebih bergerak pada produk industri termasuk polietilen, polypropylene yang digunakan untuk thermoplastic dan sarung tangan medis. Di dunia, pria keturunan India ini menempati urutan ke-358 sebagai orang kaya.

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

budi hartono

Chairul Tanjung

Sri Prakash Lohia

Mochtar Riady

Tahir

Bachtiar Karim Bachtiar Karim merupakan 'pemain' terbesar dalam industri minyak sawit Indonesia melalui perusahaannya Musim Mas. Perusahaan ini baru saja bergabung dengan Indonesian Palm Oil Pledge.

Bachtiar Karim memiliki kekayaan hingga US 3,3 miliar atau Rp 42,5 triliun. Bachtiar Karim merupakan orang terkaya dunia ke-527.

Mochtar Riady Bisnis intinya adalah properti. Dia merupakan pendiri Lippo Group yang kini dijalankan anaknya James dan Stephen.

Memiliki kekayaan mencapai US$ 2,2

Murdaya Poo Kekayaan Murdaya Poo didapatnya dari industri listrik, konstruksi, IT, kayu dan perkebunan. Jakarta Internasional Expo merupakan salah satu pusat konvensi terbesar di Jakarta. Ia memiliki kekayaan US$ 1,88 miliar atau setara Rp 25,2 triliun. Di dunia, Murdaya Poo orang terkaya ke-959.

Peter Sondakh Peter Sondakh merupakan konglo-merat pemilik Rajawali Group yang beroperasi di pertambangan, perkebunan, hotel dan transportasi. Kekayaan pria berumur 66 tahun ini mencapai US$ 1,8 miliar atau sekitar Rp 23,9 triliun. Di dunia, Peter merupakan orang terkaya ke-1.011.

Eddy Kusnadi Sariaatmadja Eddy merupakan satu dari pengusaha media terkaya di Indonesia. Melalui Elang Mahkota Teknologi atau lebih dikenal dengan Emtek, perusahaannya bergerak di industri teknologi dan media. Kekayaannya mencapai US$ 1,6 miliar atau setara Rp 21,2 triliun. Di dunia, Eddy merupakan orang terkaya ke1.121. n

Peter Sondakh

Eddy Kusnadi Sariaatmadja

21

Profil

Marissa Ann Mayer

DI TENGAH GUNCANGAN

Meski Yahoo! menghadapi guncangan hebat, Mayer tetap yakin akan memimpin Yahoo!

Tiga tahun lagi. Mengapa?

TEKS Sri Wulandari foto Riset

22

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

Profil

Y

ahoo! Inc tengah diguncang berbagai persoalan. Banyak anak usaha Yahoo yang terpaksa tutup. Seperti pada rumah produksinya yang terpaksa ditutup setelah mengalami kerugian sebesar US$ 42 juta.

Sebelumnya, Yahoo! dikabarkan akan menutup majalah digital sebagai langkah untuk merampingkan perusahaan. Yahoo! juga dilaporkan akan merumahkan sekira 300 karyawan.

Karena penutupan itu, raksasa internet ini akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sekira 300 karyawan pada 18 April 2016. Lebih rinci, sebanyak 128 karyawan di kantor pusat, 46 karyawan di San Francisco dan 60 karyawan di Los Angeles terkena dampak dari langkah PHK tersebut. Perusahaan juga dikabarkan akan menutup kantor Burbank mereka, yang memengaruhi 90 karyawan.

Cukup sampai di situ? Tidak. Karena, pada akhir 2015, terpantau jika tiga core business Yahoo! Inc., yakni Mail, Yahoo.com, dan Search menunjukkan penurunan pengguna dibanding periode yang sama pada 2014. Tentu saja berbagai persoalan yang menerpa Yahoo!, orang yang dituding paling bertanggung jawab adalah sang CEO, Marissa Ann Mayer. Tak heran bila, para investor, seperti Starboard Value, pun ingin pimpinan berparas cantik itu didepak dari manajemen Yahoo!

Menghadapi tekanan yang menerpanya, Mayer terkesan tenang. Dia tak gentar menghadapi gugatan para investor tersebut. Ibu tiga anak itu, malah terkesan menantang. Dia bilang masih ada tiga tahun lagi baginya untuk memimpin Yahoo!. Dan, masih banyak rencana strategis yang akan dia jalankan. “Saya senang memimpin Yahoo!” katanya.

Tentu saja, Mayer punya senjata untuk mempertahankan posisinya. Strategi yang dia bocorkan untuk mengembalikan Yahoo! ke trek positif, di antaranya melakukan ekspansi di sektor mobile serta bisnis video Yahoo!. Dia percaya target itu bisa ia lakukan dengan tim yang ada sekarang. Toh, seandainya dia tak diberi kesempatan untuk melaksanakan strateginya, dia mengaku menghormati keputusan para pemegang saham Yahoo!

Harapan Mayer terhadap Yahoo! tidak akan pupus.

Langkah terbaru yang dilakukan Mayer adalah menambah dua personel untuk jajaran direksi Yahoo!.

Pertama adalah mantan bankir, dan kedua adalah mantan Chief Financial Officer (CFO) dari sebuah perusahaan semikonduktor. Mayer kini banyak bepergian untuk memaparkan rencana kerjanya ke depan bersama Yahoo!. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan para pemegang saham bahwa dirinyalah yang pantas menjabat sebagai CEO. Pernyataan Mayer bahwa dia masih memimpin Yahoo! tiga tahun lagi, muncul setelah sebanyak 40 calon pembeli serius bisnis inti Yahoo!, menurut sumber kepada Wall Street Journal, pekan lalu. Dengan menyebutkan bahwa Mayer membutuhkan tiga tahun lagi, merupakan taktik sederhana untuk mengusir para pembeli potensial tersebut. Mayer memberikan sinyal bahwa penjualan saham Yahoo bukanlah opsi.

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

WANITA KONTROVERSIAL Mayer memang sosok yang sangat kontroversial. Wajahnya yang cantik memikat banyak orang. Mayer tetap dianggap sebagai salah satu wanita paling powerfull di Sillicon Valley. Perempuan kelahiran 30 Mei 1975 di Wausau, Wisconsin, sebuah kota kecil di Amerika Serikat ini, masa kecilnya diisi dengan berlatih ice skating dan balet. Kecerdasannya sudah terlihat sejak kecil, ia mewarisi kecerdasan dari orangtuanya yang bekerja sebagai teknisi dan guru seni.

Di masa kecilnya, Mayer bercita-cia jadi dokter. Namun sejak kecil ia sudah menunjukkan minatnya pada dunia science dan matematika. Di kampus dia mulai membangun minat di bidang komputer.

Di Stanford University dia mengambil jurusan sistem simbol dan master di bidang ilmu komputer. Dia kemudian mendapatkan gelar Bachelor of Science dan Master of Science di komputer science, dengan spesialisasi kecerdasan buatan Setelah menyelesaikan studi S2, Mayer menerima tawaran pekerjaan dari Google pada 1999. Saat interview kerja, Larry Page dan Sergey Brin mengujinya soal ‘kecerdasan buatan’. Ketika itu Google belum menjadi sebesar sekarang. Masuknya Mayer membuat Google mempunyai karyawan perempuan pertama.

Selama 10 tahun mengabdi di Google, ia terlibat di beberapa proyek Google, termasuk Google Maps, Google Earth, Street View dan Gmail. Dikenal sebagai fashionista, Mayer juga bertanggungjawab pada sebagian besar tampilan Google.

Jabatan tertinggi yang pernah ia sandang adalah Wakil Presiden di bidang Riset Produk, namun ia diturunkan. Setelah menerima perlakuan tak menyenangkan itu, Mayer justru mendapatkan tawaran jadi CEO Yahoo! pada Juli 2012, salah satu kompetitor Google. Mayer ditunjuk, saat kondisi perusahaan sedang kritis. Tugasnya adalah mengembalikan kondisi keuangan Yahoo!.

Selain aktif sebagai CEO Yahoo! Inc., Mayer juga menjabat dewan eksekutif berbagai korporasi dan lembaga, termasuk salah satu jaringan waralaba bisnis terbesar di Amerika Serikat, Walmart. Mayer juga terdaftar dijajaran 50 wanita pengusaha paling berpengaruh di dunia versi majalah laris Fortune, Amerika Serikat, selama 5 tahun berturut-turut. Pada pemilihan pertama, atau saat berusia 33 tahun pada 2008, Mayer mencatat sejarah sebagai wanita termuda yang pernah masuk daftar tersebut.

Pada 2009, Mayer kembali menerima dua penghargaan bergengsi, masing-masing gelar Doktor Kehormatan dari Illinois Institude of Technology untuk risetnya di bidang komputer dan kecerdasan buatan, serta dilantik sebagai Woman of the Year versi majalah popular, Glamour.

Meski seabrek kegiatan dia lakoni, Mayer tetaplah ibu rumah tangga biasa. Dia tidak pernah melupakan kodratnya sebagai perempuan. Di rumah, dia menjadi ibu yang baik bagi ketiga anaknya dan menjadi istri yang mengabdi kepada suaminya, yang juga seorang pengusaha, Zachari Bogue.

“Keluarga dan Yahoo! adalah prioritas utama saya, keduanya membutuhkan perhatian,” ujarnya n

23

Pekan lalu, jagat negeri, khususnya di ibu kota diguncang aksi massa. Pencetusnya tak lain, penolakan atas kehadiran industri angkutan berbasis aplikasi. Di sejumlah kota di dunia, aksi serupa pun terjadi.

TEKS RATNA NURAINI Foto Erbhayu, Riset

W

ajah mungil beraut muka khas kontinental itu tampak disergap rasa cemas yang mendalam. Bersama dengan ayahnya yang sudah lumayan renta, Nancy sebelumnya tengah menumpang sebuah kendaraan angkutan kota beroda tiga.

Keduanya berangkat dari kawasan Jalan KH Moch Masyur, Jembatan Lima, Jakarta Barat, menuju pertokoan di sekitar Gajah Mada Plaza. Namun di tengah jalan, tepatnya di Jalan Ketapang, segerombol orang mencegat laju kendaraan tumpangannya.

Dan, mereka memaksa gadis muda dan ayahnya itu untuk turun dan melarang sang pengemudi melanjutkan perjalanannya. “Yang lain enggak narik, kamu juga enggak boleh narik,� begitu ucapan seorang lelaki dalam gerombolan itu, sebagaimana ditirukan Nancy.

Di lokasi yang sama, seorang pengemudi angkutan lain yang diketahui meluncur dari kawasan Tanah Abang, juga mengalami kejadian serupa. Bahkan, si supir yang sempat bersikeras untuk melanjutkan perjalanan diseret menjauhi kemudi mobilnya dan dijadikan korban penganiayaan.

Demi melihat anarkisme gerombolan itu, Nancy dan sang ayah memilih untuk mengikuti kemauan sang pencegat. Nancy yang terpaksa kembali ke rumah dengan berjalan kaki itu juga mengungkapkan, keanehan tidak hanya tampak dari aksi mereka, tapi juga sikap

24

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

aparatur yang terkesan tidak responsif. “Itu dekat pospol, tapi mereka (gerombolan pelaku) sepertinya acuh saja, tidak takut, karena memang aparatnya tidak banyak bereaksi,� tuturnya.

Nancy menambahkan, saat melakukan pencegatan tersebut, gerombolan itu sempat menyebut diri bagian dari kelompok pengemudi taksi regular. Namun Nancy ragu karena penampilan para pelaku lebih tampak seperti anak-anak muda yang acap mengonsumsi obat-obatan terlarang ketimbang sopir taksi reguler.

Apa yang dialami Nancy itu ternyata terjadi serentak di sejumlah wilayah lain di ibu kota. Di kawasan Tomang dan Pasar Baru, aksi kekerasan serupa juga menimpa sejumlah pengemudi dan penumpang kendaraan angkutan kota.

URUSAN PERIUK NASI Ada tidaknya kaitan antara aksi demo yang digelar para sopir taksi regular, pekan lalu, dengan aksi kekerasan terhadap pengemudi angkutan kota nontaksi dan penumpangnya di sejumlah wilayah di ibu kota memang belum terungkap jelas. Namun yang pasti, suasana di ibu kota, saat itu, memang sempat memanas.

Pemicunya tak lain adalah protes yang digelar pengemudi taksi konvensional atas kehadiran industri taksi berbasis aplikasi. Aksi yang digelar oleh pengemudi yang didominasi dari Grup Blue Bird dan Taksi Express itu terpusat di depan Kantor Balai Kota, Medan Merdeka Selatan, Istana Negara, dan kantor Kominfo.

Di sana, para pengemudi yang melayangkan penolakaan keberadaan Uber dan Grab taksi, angkutan berbasis online yang belakangan semakin dipilih masyarakat sebagai moda transportasi, memarkir mobil di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hingga mengaibatkan kemacetan yang cukup signifikan.

Selain memarkir kendaraan dan meneriakkan yel-yel, para pengemudi taksi tersebut juga membawa sejumlah spanduk dan poster. Antara lain, spanduk itu berisi ber-

Omzet pengusaha taksi turun hampir 30% sejak Uber (dan Grabtaxi) hadir, apalagi di tengah kondisi perekonomian yang sulit seperti sekarang. reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

25

Ribuan sopir taksi melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/03): Menolak angkutan berbasis online.

tuliskan, “Keberadaan Uber dan Grab Taksi Adalah Ilegal Karena Tidak Sesuai UU” dan “Keberadaan Uber dan Grab Taksi Menghancurkan Sopir Kecil Seperti Kami Ini”.

Bibit kegeraman para pengemudi taksi konvensional terhadap keberadaan taksi berbasis aplikasi memang telah lama meruap. Pada Juli tahun lalu, pernyataan keras juga telah dilontarkan oleh lembaga yang selama ini menaungi industri taksi konvensional. Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang beranggotakan para pengusaha taksi itu bahkan sempat mengancam akan beraksi, mulai dari demo massal sampai stop beroperasi, sebagai bentuk penolakan atas keberadaan taksi berbasis aplikasi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan memang pernah mengaku semakin gerah melihat kehadiran taksi berbasis aplikasi, di kawasan Jabodetabek sejak 2014. Hal itu terjadi karena sejak taksi berbasis aplikasi beroperasi, omzet pengusaha atau operator taksi konvensional tercatat anjlok hingga menyentuh angka 30%.

“Omzet pengusaha taksi turun hampir 30% sejak Uber (dan Grabtaxi) hadir, apalagi di tengah kondisi

Ignasius Jonan

26

perekonomian yang sulit seperti sekarang,” ujarnya ketika itu.

Dan, derita yang dialami pengusaha taksi konvensional tentunya juga menjadi ancaman bagi periuk nasi para pengemudi taksi yang jumlahnya kala itu mencapai sedikitnya sekitar 45 ribu orang.

OTORITAS KEUKEUH Agaknya, baik organisasi yang melingkupi maupun para pengemudi taksi sendiri, yang kemarin akhirnya memuntahkan kegeramannya, memang tidak lagi sanggup tinggal diam. Betapa tidak. Pasalnya selama ini sikap otoritas bukan saja tidak tegas tapi juga membingungkan. Alhasil, konflik berlanjut dan berpotensi meningkat eskalasinya.

Pada penghujung 2015, misalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan angkutan berbasis online hadir karena kebutuhan masyarakat. Ketika itu, Jokowi mengeluarkan pernyataan menanggapi persoalan yang acap muncul terkait hadirnya angkutan roda dua online.

Jokowi bahkan sempat memerintahkan agar jangan sampai ada aturan transportasi yang justru merugikan dan menyusahkan masyarakat. “Sepanjang itu (ojek dan ojek online) dibutuhkan masyarakat, saya kira itu tidak ada masalah,” katanya di Istana Bogor, Jawa Barat, kala itu.

Dan, seiring berjalannya waktu dan meruncingnya persoalan, pemerintah bahkan terkesan bersikukuh atas sikapnya itu. Pekan lalu, Presiden Jokowi bahkan mengisyaratkan bahwa pihaknya menolak tegas permintaan yang mencuat untuk menghentikan pengoperasian sistem transportasi berbasis aplikasi, yang diselenggarakan Grab dan Uber di Indonesia.

Terkait itu, Presiden pun disebut telah meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menkominfo Rudiantara membuat kebijakan win-win solution se-

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

GoJek dan Grab: Dibutuhkan masyarakat.

hingga tidak ada pihak yang dirugikan. “Presiden juga mendengar aspirasi pengusaha taksi dan angkutan, yang menuntut perlakuan sama. Itu didengar Presiden.

Tapi kebutuhan masyarakat juga harus diakomodasikan,” begitu disampaikan Staf Khusus Presiden Johan Budi SP di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin pekan lalu.

Pemerintah, menurut Johan, memang akan melakukan langkah-langkah konkret untuk mengakomodasikan kebutuhan pengelola taksi berbasis aplikasi dan nonaplikasi. Tapi, sambung dia, Presiden telah menyatakan bahwa tidak bisa secara serta merta pemerintah menutup pengoperasian transportasi berbasis aplikasi.

“Presiden mendengar tentang tuntutan pengusaha taksi yang di luar menggunakan aplikasi. Presiden menyampaikan bahwa tentu tidak bisa langsung memutuskan sebelum mendengar penjelasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika,” pungkas Johan.

Namun entah apa alasannya, nyaris bersamaan waktunya dengan munculnya pernyataan dari pucuk pimpinan negeri tersebut, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan justu disiarkan telah mengirim surat permohonan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk memblokir aplikasi Uber dan GrabCar. Surat itu, menurut Kapuskom Publik Kementerian Perhubungan JA Barata, ditandatangani sang pembantu Presiden pada pagi hari, sebelum ratusan pendemo merangsek ke ibu kota. “Ini permohonan. Tindak lanjutnya silakan dari Kominfo,” papar Barata.

Apapun sikap yang berusaha ditampilkan otoritas ke permukaan, yang pasti bara api boleh jadi masih menyala di antara kedua belah pihak. Pasalnya setelah sekian lama, kebijakan yang ada masih tetap menyisakan ketidakpastian di bagi insan di negera hukum ini. n

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

27

BERANGKAT DARI CAMP DAN KALANICK

Garett Camp

Tumbuh dan berkembangnya bisnis taksi siber, yang bak cendawan di musim hujan, telah cenderung meresahkan. Di sejumlah negara, demonstrasi acap merebak.

TEKS RATNA NURAINI Foto Riset

S

alah satu perusahaan taksi berbasis aplikasi yang bergerak sigap dan menjadi pangkal perbincangan adalah Uber. Perusahaan itu didirikan oleh duet Travis Kalanick dan Garett Camp.

Bermula pada 2008, Kalanick dan penggiat startup lain bernama Garret Camp menghadiri konferensi teknologi LeWeb di Paris untuk mencari ide. Salah satu idenya adalah aplikasi penyewaan mobil.

Hanya saja ketika itu, ide aplikasi tersebut dianggap kurang menarik dibanding ide yang lain. Dan merekapun kembali ke San Francisco, AS. Kala itu diketahui, Kalanick sudah agak melupakan ide penyewaan mobil tersebut.

Namun, tidak demikian dengan Camp. Dia boleh dikatakan bahkan terobsesi dengan ide tersebut. Maka singkat cerita, Camp pun merintis bisnis tersebut dengan membeli nama domain UberCab.com.

Kemudian, Camp pun disebut-sebut berhasil meyakinkan Kalanick terkait gambaran kesuksesan bisnis tersebut. Alhasil, pada 2010, layanan UberCab pun lahir di San Francisco.

Saat itu, dengan modal awal yang terbatas dan karyawan yang minimal, pengelola layanan menawarkan kemudahan bagi pengguna aplikasi tersebut. Di mana, pengguna aplikasi yang notabebe para calon penumpang taksi tinggal memanggil taksi dan membayar dengan

28

Travis Kalanick

kartu kredit.

Entah diramalkan atau tidak oleh duo pengiat startup tersebut, bisnis itu mulai memikat pasar. Kini boleh dibilang, Uber telah menjadi startup yang sangat terkenal, beroperasi di banyak negara, dan nilainya mencapai sekitar US$ 50 miliar.

Sang pendiri, Kalanick, bahkan tercatat telah berhasil menggunungkan timbunan pundi kekayaannya hingga senilai US$ 6,2 miliar atau di kisaran Rp 80 triliun. Berangkat dari kerja kerasnya, pacar dari pemain biola jelita, Gabi Holzwarth, itu bahkan diprediksi mampu berada di liga yang sama dengan Bill Gates atau Steve Jobs. “Ada pendapat kalau para pendiri perusahaan punya DNA istimewa yang membuat mereka menjadi pemimpin besar. Ada nama seperti Bill Gates, Steve Jobs, Larry Ellison, Michael Dell, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, dan sebagainya. Dalam opiniku, Travis akan masuk daftar itu. Mungkin ia akan melakukannya dengan Uber atau perusahaan lain,� begitu dinyatakan Ed Hubbard, salah satu kolega Kalanick.

Tapi seperti pepatah, kian tinggi pucuk sebuah pohon, makin keras pula hempasan angin yang menerpa.

Begitu pula dengan Uber. Protes keras pun berdatangan dari para kompetitor Uber di sejumlah kota di berbagai

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

belahan negeri.

Para kompetitor, yang utamanya adalah para pengusaha dan pengemudi taksi konvensional, cenderung menganggap Uber ilegal ataupun pencuri nafkah. “Saya pikir mereka adalah pencuri. Mereka mulai dengan beroperasi secara ilegal, tanpa menaati regulasi dan tidak berkompetisi dengan fair. Itulah sebabnya mereka menjadi besar,” begitu pernah disampaikan Barry Korengold, presiden San Francisco Cab Drivers Association.

KOMPETISI MEMANAS Seiring berjalannya waktu, konflik antara taksi konvensional dan Uber ataupun taksi berbasis aplikasi lainnya—yang lahir demi mengekor kesuksesan Uber—semakin kental dan tajam.

Aksi massa yang bermuara dari konflik tersebut bahkan pernah membuat Kota Paris membara. Kala itu, sedikitnya 2.800 sopir taksi konvensional membakar ban di tengah jalan. Alhasil, beberapa sudut jalan tak bisa dilewati karena jalan tertutup kobaran api. Jalan raya utama di sekitar Paris bahkan sempat diblokir akibat peristiwaitu.

Para supir taksi tersebut diketahui nekat berdemo lantaran layanan pemesanan taksi Uber kedapatan masih beroperasi. Tak hanya membakar ban, beberapa mobil yang diketahui sebagai taksi berpelat hitam milik Uber juga tak lepas dari amukan para sopir taksi konvensional.

Demo tak hanya terjadi di Paris, di sekitar Marseille dan Aix-en-Provence, yang terletak di sebelah tenggara Perancis, aksi serupa juga terjadi. Sejumlah wisatawan yang menyaksikan kejadian tersebut menuturkan, kondisi di sana lumayan mencekam dan beberapa di antaranya bahkan mengaku terjebak dalam kondisi yang rumit itu.

Beberapa wisatawan malah kedapatan berjalan di sepanjang sisi jalan tol untuk mencapai bandara. Pihak berwenang setempat seperti Aeroports de Paris, operator Charles de Gaulle (CDG), dan Orly Perancis memperingatkan penumpang untuk memilih moda transportasi kereta api, mengingat “akses melalui jalan darat benarbenar diblokir.”

Menteri dalam negeri Perancis Bernard Cazeneuve, sebagaimana dikutip kantor berita Reuters, akhirnya memerintahkan larangan beroperasi atas bisnis UberPOP—salah satu unit bisnis Uber—setelah demo semakin beringas. Dia mengatakan layanan ini “illegal” dan memerintahkan polisi dan jaksa untuk menutupnya.

Hingga tahun lalu, taksi yang berbasis di San Francisco Uber itu diketahui telah memiliki jutaan pengguna di Perancis, termasuk 250.000 untuk UberPOP yang lahir sejak 2011. Uber juga mengoperasikan layanan mewah yang tidak dilarang.

Di negeri itu, sopir taksi lazimnya dikenai bayaran hingga 240 ribu euro untuk mendapatkan lisensi. Namun Taksi Uber tak membayar lisensi untuk menjalankan roda bisnisnya. Di Perancis, akibat kedatangan Uber, sopir taksi mengeluh mengalami penurunan mata pencarian sampai 30 persen sejak dua tahun terakhir.

LANGGAR HUKUM Aksi massa juga pernah terjadi di London, Inggris. Di sana, hampir 8.000 sopir taksi cab hitam yang terkenal di jalanan kota London ini menggalang dana kampanye 600 ribu pounds untuk melawan kehadiran taksi Uber, yang

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

sudah hadir setidaknya sejak empat tahun yang berselang.

Kelompok ‘The Cabies’ tersebut menuding lembaga Transport for London (TFL), selaku pihak yang bertanggung jawab, lantaran mengeluarkan aturan terkait Uber.

Juru bicara pihak kelompok taksi cab hitam Artemis Mercer menilai TfL telah gagal menegakkan hukum di bidang-bidang seperti pemeriksaan latar belakang, akses untuk pengendara penyandang cacat, dan asuransi.

“Membantu menyelamatkan ikon taksi cab hitam dan masa depan 25.000 sopir taksi, keluarga mereka dan industri terkait,” Mercer menuliskannya di situs kampanye tersebut.

Dia memperingatkan bahwa jika Uber menjadi kekuatan dominan di London, masyarakat yang bepergian dengan Uber dapat terkena kenaikan tarif dramatis dan tidak adanya jaminan keselematan.

Sebuah firma hukum yang bertindak atas nama kelompok ini mengatakan mereka percaya ada alasan yang cukup untuk menggugat Tfl karena atas dasar bahwa pemberian lisensi Uber untuk mengoperasikan adalah melanggar hukum.

Sementara itu, Serikat Taksi Kota London mengatakan para demonstran meminta pemerintah memberi tindakan yang keras kepada para firma swasta seperti Uber. “Pilihannya mudah. Jika London ingin peraturan atau regulasi yang tinggi, aman, serta dengan standar terbaik maka perlu diperjelas bahwa kami tidak didukung oleh para pembayar pajak ataupun badan amal,” kata Len Martin, pimpinan United Cabbies Group, sebagaimana dilansir Daily Mail, Kamis (11/2).

Lebih lanjut, Martin mengatakan, pemerintah seharusnya tidak mengizinkan pihak swasta mengabaikan undang-undang yang sudah dibuat. Sebab, sambung dia, pihak yang bekerja di industri taksi tidak bisa bersaing dengan kompetisi yang tidak adil serupa itu.

Lima kelompok yang menaungi 25 ribu sopir taksi yang bekerja di London semua bergabung untuk mengikuti demonstrasi yang membuat jalanan kota di Inggris tersebut menjadi lumpuh. Bahkan, sopir taksi dari Prancis dan Belgia bergabung untuk menunjukkan dukungan mereka. n

Unjuk rasa menolak UberCab di Paris, Perancis.

29

MAKRO Pengelolaan pelabuhan

Selamat Datang Pengelolaan pelabuhan umum tak lagi menjadi monopoli Pelindo. Pihak swasta diizinkan menjadi pengelola.

P

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Dok. review

T Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sebentar lagi bakal dapat pesaing. BUMN pelabuhan itu tak lagi otomatis menjadi pengelola pelabuhan umum. Kementerian Perhubungan telah membuka izin bagi badan usaha pelabuhan (BUP) swasta untuk membangun dan mengelola pelabuhan umum dengan skema konsesi.

“BUP sekarang bisa kelola pelabuhan umum. Asal di akhir masa, aset konsesi balik ke negara karena telah jadi pelabuhan umum. Tidak ada peruntukan lain,” kata Agus Edy Susilo, staf ahli bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan, Kemenhub, pada diskusi ‘Persiapan BUP Menghadapi Konsesi Pelabuhan’, yang digelar di Jakarta, Senin pekan lalu.

Sebelumnya, pengelolaan pelabuhan umum memang tertutup bagi BUP swasta. Mereka hanya boleh mengelola terminal pelabuhan, yakni Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), sehingga jumlah dan jenis kapal yang bersandar sangat terbatas. Sedangkan pengelolaan pelabuhan umum hanya boleh dilakukan oleh BUMN pelabuhan serta Kemenhub.

Kini, melalui perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61/2009 tentang Kepelabuhanan yang tertuang dalam PP Nomor 64 Tahun 2015, BUP swasta bisa ikut mengajukan diri menjadi pengelola pelabuhan umum.

Berdasarkan regulasi baru tersebut, maka terbuka pintu bagi pihak swasta untuk mengelola pelabuhanpelabuhan umum yang tersebar di Indonesia. Mereka punya kesempatan sama seperti BUMN pelabuhan, yaitu PT Pelindo I hingga Pelindo IV. Pengelolaan pelabuhan oleh BUP swasta dilakukan dengan lelang, jika tanah calon pelabuhan merupakan tanah yang disiapkan negara. Dan, dilakukan sistem penunjukan langsung atau penugasan, jika BUP swasta sudah menyediakan tanah sendiri.

Pengajuan menjadi pengelola pelabuhan umum diberi tenggat waktu. “Batas pendaftaran BUP menjadi

30

Pelabuhan Pelindo: Pemerintah jadi minoritas.

pengelola pelabuhan umum dibatasi sampai Juni 2016 nanti,” ujar Agus.

Sebagi informasi, saat ini terdapat 192 unit BUP. Empat diantaranya milik BUMN, serta ratusan Tersus dan TUKS. Tersus dan TUKS bisa melakukan konsesi agar dapat melayani umum.

SEDIKIT PERAN SWASTA Selama ini, pihak Asosiasi Badan Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menganggap bahwa peranan dan kontribusi mereka di bidang pelabuhan masih sedikit. Meski di dalam PP No. 64/2015 diatur bahwa pemerintah bisa menunjuk langsung BUP dalam pemberian konsesi pelabuhan, namun masih sebatas mengatur fee minimal 2,5%. “Sedangkan durasi waktu konsesi belum tertulis,” kata Aulia Febrial Fatwa, Ketua ABUPI. Menurut Aulia, nantinya pihak swasta akan menentukan jangka waktu konsesi berdasarkan besaran

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

MAKRO Pengelolaan pelabuhan

ng di Pelabuhan

investasi yang dikeluarkan untuk mengelola pelabuhan. Beberapa BUP swata bahkan telah melakukan audit investasi sebelum nantinya bernegoisasi tentang konsesi dengan pihak regulator. Audit investasi bisa dilakukan melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau auditor internal.

Aulia menyatakan, pemerintah memerlukan peran pihak swasta untuk memajukan dan mengembangkan pelabuhan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itulah, dia mengimbau agar Pelindo menyerahkan pelabuhan yang belum berkembang atau belum menghasilkan profit kepada Kemenhub. Tujuannya, bisa diserahkan ke swasta.

“Swasta harus diberi kesempatan lebih karena masih banyak titik yang belum bisa dijangkau,” ujarnya.

Permintaan itu direspon positif Kemenhub. Menurut Irawan Setiabudi, Kepala Subdirektorat Bimbingan Pelayanan Jasa Dan Operasional Pelabuhan, Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan, pihaknya

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

membuka lebar pintu konsesi bagi BUP swasta demi memberikan persaingan pelayanan pelabuhan yang baik ke pengguna jasa.

“Nanti mungkin 15 tahun atau 20 tahun ke depan, pemerintah kita harap jadi minoritas, artinya untuk membangun infrastruktur perhubungan itu kita sebagai regulator saja,” katanya.

Setiap BUP, lanjutnya, dapat mengelola lebih dari satu pelabuhan yang tersebar di Indonesia seperti halnya yang dilakukan oleh BUMN PT Pelabuhan Indonesia I-IV. Dia meyakini peran investor dalam negeri dalam mengelola pelabuhan bakal memunculkan persaingan pelayanan bagi pengguna jasa.

“Nantinya persaingan dalam hal pelayanan, bukan bisnis. Memberikan persaingan pelayanan yang lebih baik ke pengguna jasa. Sekaligus untuk menekan biaya logistik agar kita bisa bersaing di pasar internasional,” ujarnya. n

31

MAKRO Harga anjlok

Nasib Batu Bara Para pengusaha industri batu bara sudah banyak yang gulung tikar. Pemerintah segera membuat regulasi guna menyelamatkannya.

I

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Dahlan RP

ndustri batu bara masih berwajah muram. Saat ini, sekitar 1.500 lebih usaha pertambangan telah gulung tikar. Kondisi sektor pertambangan di Indonesia memang sedang mengalami periode sulit.

“Dengan kondisi tersebut, banyak pengusaha tambang yang akhirnya melakukan penutupan perusahaan dan pemutusan hubungan kerja,” kata Bambang Gatot Ariyono, Dirjen Minerba Kementerian Energi Sumber Daya daan Mineral (ESDM), Rabu pekan lalu.

Menurut Bambang, memburuknya kondisi industri batu bara tersebut dipicu belum membaiknya komoditas di pasar global, baik mineral dan batu bara.

“Bukan hanya karyawan yang ikut terdampak, tapi juga pemerintah dengan penurunan pendapatan negara,” tambahnya.

Saat ini, Kementerian ESDM sedang melakukan penyusunan regulasi minerba. Pemerintah akan mengatur kembali kebijakan atau regulasi guna menjaga iklim investasi.

Beberapa kajian yang akan dilakukan, antara lain terkait perlunya kajian tentang harga batu bara, perbaikan tata kelola perizinan, serta penerbitan Per-

aturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Sebelumnya, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) juga mengakui suramnya industri batu bara di dalam negeri. Belum membaiknya harga minyak dunia hingga awal 2016 telah membuat industri batu bara, khususnya di dalam negeri, semakin terpukul.

Menurut Hendra Sinadia, Wakil Ketua Umum APBI, pada tahun 2015 saja, sekitar 70% dari sekitar 5.000 Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara sudah minus atau beban operasinya lebih besar dari pendapatan. Dari sekitar 3.500 IUP yang minus tadi, sebagian atau sekitar 1.750 IUP sudah berhenti beroperasi alias gulung tikar.

“Kita sudah suram karena over supply yang membuat harga jadi sangat rendah. Sekarang dan prediksi sampai tahun depan nampaknya makin suram lagi dengan menurunnya harga minyak. Pasti pengaruhnya besar, sama-sama sumber energi, orang berpikir ngapain pakai batu bara kalau minyak masih lebih murah,” kata Hendra.

Sebagai informasi, harga batu bara berdasarkan acuan (HBA) untuk periode Oktober 2015, berada di level US$ 57,39 per ton. Harga tersebut, menurut Hendra, masih akan bertahan jika harga minyak dunia masih tetap rendah.

Meskipun sebenarnya dari sisi operasi, perusahaan batu bara terbantu akibat penurunan harga minyak dunia, namun penurunan minyak yang terus berlanjut berdampak pada semakin menyempitnya pasar.

Duh, pemerintah memang harus segera membuat regulasi baru guna menyelamatkan mereka. n

Tambang batu bara: Suram sampai tahun depan.

32

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

MAKRO Investasi smelter

Pembangunan smelter: Sebanyak 15.000 tenaga kerja terancam.

Mubazir US$ 12 Miliar Para investor bisnis smelter kelimpungan mendengar wacana relaksasi mineral. Maklum, nilai investasi di bisnis ini mencapai US$ 12 miliar.

M

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Riset

emburuknya industri pertambangan bakal berdampak terhadap para pengusaha yang membangun pusat pemurnian atau smelter. Niatan pemerintah mengizinkan kembali perusahaan tambang mengekspor produk mentah, bisa membuat mubazir investasi bisnis smelter senilai US$ 12 miliar.

“Sebagai pelaku usaha smelter di Indonesia, kami ini akan menjadi orang yang paling pusing terkait nasib smelter,” kata Jonatan Handoyo, Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), dalam diskusi Indonesia Mining Outlook 2016 bertema ‘Menangkap Peluang Bisnis Mineral dan Batu Bara 2016’, di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Seperti diketahui, pemerintah pernah mengeluarkan aturan yang melarang bahan mineral mentah dijual ke luar negeri. Bahan mineral mentah ini harus dimurnikan terlebih dahulu sebelum dieskpor. Tujuannya, memberi nilai tambah.

Pada awalnya, para pengusaha industri tambang sempat ketar-ketir dengan regulasi ini. Maklum, mereka harus mengeluarkan modal tambahan untuk membangun smelter.

Tapi kini, ketika kondisi industri pertambangan terus memburuk akibat longsornya harga minyak dunia, kebijakan baru tampaknya bakal dikeluarkan. Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) berniat merelaksasi kebijakan lama. Maksudnya, per-

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

usahaan tambang bakal diizinkan kembali mengirim produk mentahnya ke luar negeri.

“Dari 24 smelter yang sudah dibangun sejak 20122015 itu, total sudah memakan investasi sebesar US$ 12 miliar. Sebagian besar adalah investor asing. Sudah ada 15.000 tenaga kerja, belum termasuk kontraktor,” kata Jonatan.

Adanya investasi senilai US$ 12 miliar itulah yang kini dipertaruhkan. Pihak AP3I menyayangkan adanya pembahasan tentang relaksasi mineral dalam rapat dengar pendapat antara DPR dengan Kementerian ESDM pada 8 Maret lalu.

“Tidak jelas sebetulnya, dari mana asal mulanya sehingga dilakukan rapat dengar dengan DPR dan ESDM 8 Maret yang lalu dibahas relaksasi mineral,” ujarnya.

Hal yang lebih menyesakkan, ternyata para investor bisnis smelter ini tak menerima tax holiday dari pemerintah. “Perlu diketahui, dari seluruh perusahaan smelter, kami tidak ada yang menerima tax holiday. Padahal kami adalah industri baja. Jadi, ini bukti nyata yang membuat kami perlu bicara ke pemerintah,” lanjutnya.

Kalaupun masih ada kabar baik, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gatot Ariyono, menyatakan bakal menginventarisir berbagai persoalan di bisnis pertambangan. “Untuk itu, di tahun 2016 ini kami akan merancang Rencana Kinerja ESDM tahun 2016,” katanya.

Semoga saja urusan smelter ini masuk di dalamnya. n

33

MAKRO Nomenklatur

Gaduh Sumber Daya Rizal Ramli menyebut dirinya Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Ternyata belum seizin Presiden Jokowi.

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Dahlan RP

W

akil Presiden Jusuf Kalla jengah. Ia menyindir soal menteri koordinator di Kabinet Kerja yang seenaknya menambah nomenklatur kementeriannya. Menteri yang dimaksud Kalla adalah Rizal Ramli, Menko Bidang Kemaritiman.

“Pokoknya tidak ada perubahan sampai sekarang, tetap Menko Maritim. Tidak ada itu Sumber Daya,” kata Kalla.

Pernyataan JK—panggilan akrab sang wapres— itu, tentu saja, memberi sinyal adanya kegaduhan di kabinet pimpinan Presiden Jokowi. Dan lagi-lagi, aktornya masih tetap sama, Rizal Ramli yang akrab disapa RR. Rupanya, nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya tak lain inisiatif RR, tanpa persetujuan presiden.

Selepas dilantik pada 12 Agustus 2015 menggantikan Indroyono Soesilo, RR segera mengabarkan bahwa dirinya sudah mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menambahkan kata ‘Sumber Daya’ pada kementeriannya. Dan usulan itu, menurut dia, diterima Presiden Jokowi.

“Sebetulnya istilah yang lebih cocok bukan maritim, tetapi Menko Maritim dan Sumber Daya, karena di bawahnya ada ESDM dan Maritim Perikanan, Pariwisata, dan Perumahan,” katanya.

Dengan penambahan kata ‘sumber daya’, menurut RR, kewenangan kementeriannya bisa merambah lebih jauh ke sektor riil. Sebab, sektor riil dinilainya mampu menciptakan nilai tambah. “Perubahan nama itu akan diikuti dengan perubahan nomenklatur,” katanya.

Penambahan nama itu, juga bakal diikuti dengan penambahan dua kementerian di bawah koordinasinya. Saat ditanya dua kementerian yang dimaksud, RR mengelak. “Ya, itu nanti tanya presiden saja,” ujarnya.

Dalam keterangannya kepada situs Beritasatu. com, Jumat (21/8/2015) dua kementerian itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pertanian. Sebelumnya, dua kementerian ini di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Rizal bilang, tugas tambahan ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pasokan bahan pangan.

Tapi hingga kini, anehnya, belum ada keputusan dari

34

Presiden Jokowi soal penambahan dua kementerian tersebut.

Nah, penambahan ‘Sumber Daya’ ternyata juga hanya klaim sepihak RR. Sampai kini belum ada Peraturan Presiden (Perpres) tentang perubahan nomenklatur tersebut.

Toh, RR tetap percaya diri menggunakan nama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya. Selain dipampang di situs resmi Maritim. go.id, RR juga menggunakannya pada kop surat untuk siaran pers.

HARUS LEWAT PERPRES Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman lahir setelah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pada 23 Januari 2015. Kemenko ini membawahi Kementerian ESDM, Kementerian Per-

Rizal Ramli dan Presiden Jokowi: Tidak boleh main ubah sendiri.

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

MAKRO Nomenklatur hubungan, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pembentukan kemenko ini agaknya terkait dengan program kampanye pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Saat itu, pasangan ini gencar mengusung program penguatan pembangunan di sektor maritim.

Jokowi-JK menargetkan Indonesia menjadi negara yang mandiri, maju, dan kuat dalam mengelola sumber daya laut. Mereka pun berjanji membangun tol laut, yakni membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama. Tujuannya, mempermudah transportasi antarpulau di negeri ini.

Selanjutnya pada 12 Agustus 2015, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dicopot dan diganti RR. Saat itu, RR sempat mengklaim bahwa dirinya dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai menteri karena memiliki jiwa petarung. Sehari kemudian, mencuatlah gagasan RR untuk menambahkan kata ‘Sumber Daya’ tadi.

Menurut Johan Budi SP, juru bicara kepresidenan, Presiden Jokowi telah meminta para menteri Kabinet Kerja agar menaati aturan mengenai nomenklatur kementerian. Sejauh yang dia pelajari, Kementerian Koordinator Kemaritiman dalam Keppres tidak ada tam-

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

bahan kata ‘Sumber Daya’.

“Di Keppres-nya begitu. Saya tidak tahu kemudian berkembang menjadi ada tambahan ‘Sumber Daya’. Kalau Presiden Jokowi, tentu harus sesuai dengan nomenklatur,” kata Johan, di kompleks Istana Kepresidenan. Keppres yang dimaksud Johan tak lain Keppres Nomor 79/P Tahun 2015 tentang penggantian beberapa menteri negara.

Menurut Refly Harun, pakar hukum tata negara, langkah RR telah menerabas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

“Tidak boleh main ubah sendiri. Itu hak presiden,” kata Refly.

Padahal aturan main yang berlaku menyebutkan, sebelum ada keputusan presiden untuk mengubah suatu kementerian, perlu pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Masih menurut Refly, perubahan nomenklatur berkaitan dengan koordinasi antar-kementerian dan besar-kecilnya anggaran. Langkah RR bakal mengacaukan koordinasi antar-kementerian.

Sayangnya, RR belum memberi penjelasan mengenai kegaduhan yang ditudingkan kepadanya. Kita tunggu saja. n

35

keuangan UU PPKSK

Pemilik, Lalu Investo

Skandal Bank Century: Terlalu kecil untuk membuat dampak sistemik.

Kalau tak ada skandal Bank Century, mungkin wujud UU PPKSK tidak akan seperti sekarang. Tidak ada lagi istilah bail out untuk menyelamatkan bank bermasalah.

D 36

TEKS bastaman foto Dok. Review

i balik musibah, selalu ada berkah.

Tak terkecuali musibah bail out Bank Century. Gara-gara skandal di tahun 2008 itu, kini Indonesia memiliki Un-

dang-undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Sesuai dengan namanya, UU ini menjadi payung hukum bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam melakukan pencegahan dan penanganan krisis.

Dengan berisikan delapan bab dan 55 pasal, kemampuan UU PPKSK dalam mencegah dan menangani krisis memang masih diragukan. Itu sebabnya, Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Gubernur BI diberi waktu tiga bulan untuk menyiapkan peraturan pelaksanaan UU PPKSK. Termasuk daftar bank berdampak sistemik dan skema bail in.

Tapi, terlepas dari segala kekurangannya, paling tidak kini kita sudah memiliki protokol antikrisis.

Misalnya, hanya presidenlah yang dapat menetapkan kondisi stabilitas sistem keuangan dalam keadaan krisis atau tidak. Penanganan krisis juga bisa lebih cepat.

Soalnya, setelah mendapat rekomendasi KSSK, pre-

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

keuangan UU PPKSK

or, Baru LPS siden hanya diberi waktu 24 jam untuk memutuskan status krisis atau tidak.

Jika stabilitas sistem keuangan dinyatakan dalam kondisi krisis, presiden dapat menerima sebagian atau seluruh rekomendasi penanganan krisis yang disampaikan KSSK. Namun bila presiden menolak status krisis, penanganan masalah akan dilakukan oleh anggota KSSK, yakni Menteri Keuangan (koordinator), Gubernur BI (anggota), dan Ketua Dewan Komisioner otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Yang menarik adalah posisi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) di KSSK. Di sini LPS ternyata hanya memiliki hak berbicara, bukan hak suara. Mungkin aturan ini dibuat agar tidak terjadi konflik kepentingan antara KSSK sebagai pembuat kebijakan dengan LPS sebagai pelaksana kebijakan. Apalagi salah satu tugas LPS adalah menangani bank berdampak sistemik yang mengalami masalah.

Selain bank berdampak sistemik, penanganan dan mencegahan krisis keuangan juga dilakukan terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga jasa keuangan nonbank, pasar keuangan dan infrastruktur keuangan.

Termasuk juga di dalamnya sistem pembayaran dan penjaminan simanan. “Tapi, memang, titik beratnya kepada penanganan masalah bank berdampak sistemik,” ujar M Prakosa, Ketua Panitia Kerja RUU PKSK Komisi XI DPR-RI. Dalam penanganan masalah bank berdampak sistemik, mekanisme yang dipakai adalah bail in. Dalam skema ini, kerugian bank harus terlebih dahulu ditanggulangi oleh pemegang saham melalui suntikan modal baru atau mengubah convertible bond menjadi penyertaan. Oleh sebab itu, dalam aturan baru ini bank yang masuk dalam katagori bank domestik berdampak sistemik atau domestic systematically important bank (D-SIB) akan diwajibkan menerbitkan atau memiliki convertible bond (obligasi subordinari).

HARAM MEMAKAI DANA APBN Jika langkah pertama tidak berhasil, maka aset dan kewajiban bank yang bersangkutan akan dikeluarkan dari neraca untuk kemudian dilelang kepada investor atau bank lain. Seandainya upaya ini juga gagal, maka LPS dapat membentuk bank perantara (bridge bank) untuk mengelola aset dan kewajiban bank gagal bayar.

“Jika kondisi pasar finansial sudah baik, aset dan kewajiban tersebut dapat dijual,” ujar Fauzi Ichsan, Kepala Eksekutif LPS. Dalam upaya penyelamatan bank gagal bayar ini, LPS baru akan mengucurkan dana talangan bila dana pemilik dan aset bank memang tak cukup untuk menutup semua kewajiban. Dalam menangani bank gagal bayar ini, LPS dimungkinkan mencari pinjaman dari

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

pihak lain dengan cara menerbitkan obligasi. Sebelum menerbitkan obligasi, LPS harus melalui tahap akreditasi oleh lembaga rating kredit.

Jika dalam keadaan krisis keuangan pasar obligasi terpuruk dan tidak memungkinkan LPS untuk menerbitkan obligasi, maka pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada LPS. Caranya, Kementerian Keuangan menerbitkan surat berharga negara (SBN) untuk yang kemudian dibeli oleh BI. Dana hasil penjualan SBN inilah yang nantinya dipakai LPS untuk menyelamatkan bank sistemik yang mengalami gagal bayar.

Langkah-langkah tersebut, menurut Fauzi, berbeda dengan skema penyelamatan Bank Century yang pernah dilakukan oleh LPS tahun 2008. Pada saat itu, LPS secara langsung menyuntik dana talangan (bail out) Rp 6,7 triliun kepada Bank Century berdasarkan persetujuan KSSK. “Jadi dalam prinsip bail in, kerugian bank harus di-upshort dulu oleh pertama si pemilik bank, kedua investor, dan ketiga pemegang obligasi convertible,” kata Fauzi.

Dengan disahkannya RUU PPKSK menjadi Undang-undang, kini OJK memiliki tiga bulan untuk menyusun daftar D-SIB. Namun, seperti dikatakan Nelson Tampubolon, Dewan Komisioner OJK Bidang Perbankan, saat ini sudah ada 10 – 12 bank yang bakal masuk dalam daftar D-SIB. Sementara pada identifikasi tahap awal, ada sekitar 30 bank yang masuk kategori bank berdampak sistemik.

Sebagai upaya pengcegahan, bank dalam kelompok D-SIB akan diwajibkan memiliki rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) minimal 16% - 17% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR).

Angka ini sudah pula memperhitungkan capital conservation buffer 2,5%, countercyclical buffer 0% 2,5%, dan capital surcharge sebesar 1% - 2,5%, seperti yang disyaratkan Basel III. Selain itu, mereka juga harus memiliki obligasi convertible (semacam subdebt) yang dapat dikonversikan jadi modal.

Syukurlah, bank dalam kelompok D-SIB umumnya sudah memenuhi kecukupan modal seperti yang diminta OJK. BNI, misalnya, sampai akhir 2015 memiliki CAR 19,49%. Menurut Rico Rizal Budidarmo, Direktur Keuangan dan Strategi BNI, CAR sebesar itu cukup untuk menyokong pertumbuhan kredit hingga 17% pada tahun ini. n

Jadi dalam prinsip bail in, kerugian bank harus diupshort dulu oleh pertama si pemilik bank, kedua investor, dan ketiga pemegang obligasi convertible.

37

keuangan NIM

Upaya Mengatur Industri Oligopoli

Bukan rahasia lagi, tingkat efisiensi perbankan di Tanah Air masih sangat rendah. Ini bisa dilihat rasio BOPO yang cukup tinggi, yakni sekitar 81,49%. Bandingkan dengan BOPO bank-bank di Asia Tenggara yang berada di kisaran 60%. Margin perbankan kita juga kelewat tinggi, rata-rata 5,39%. Sementara di bank negara tetangga hanya 2% - 4%.

Sebagai pemanis, OJK menjanjikan insentif bagi bank yang dapat memenuhi NIM dan BOPO ideal.

“Kami akan memberikan insentif berupa diskon modal inti bagi bank yang akan mendirikan jaringan kantor,” ujar Mulya Siregar Deputi Komisioner Bidang Pengaturan Perbankan OJK. Benar, sampai saat ini OJK masih menghitung NIM dan BOPO yang pas bagi industri perbankan di Tanah Air. Tapi, dua tahun silam, otoritas perbankan ini pernah mendorong agar NIM dan BOPO bank ber-

OJK sedang menyusun rasio NIM dan BOPO yang bakal menjadi acuan bank. Cara tak lazim ini terpaksa ditempuh karena bank lamban merespon penurunan BI rate.

D

TEKS bastaman foto Riset

alam beberapa pekan terakhir ini kuping para bankir boleh jadi sedikit panas.

Soalnya, hampir saban hari berbagai kritikan ditujukan kepada bank yang masih suka memasang bunga di awang-awang.

Kritikan itu tak hanya datang dari kalangan pengusaha, tapi juga dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai Presiden.

Pantas, memang, kalau banyak pihak merasa sebal dengan perilaku para bankir. Soalnya, dalam tiga bulan terakhir ini BI telah memangkas suku bunga acuannya hingga dua kali menjadi 7%. Giro wajib minimum (GWM) primer pun telah diturunkan dari 7,5% menjadi 6,5%. Lantas, nilai tukar rupiah juga boleh dibilang sangat stabil, karena telah beberapa pekan ini berada di level Rp 13.500 per dolar.

Dengan diturunkannya BI rate dan GWM, serta inflasi yang diperkiralan hanya 4%, mestinya suku bunga kredit bisa ditekan menjadi satu digit. Tapi, faktanya, suku bunga kredit tetap tinggi. “Padahal, untuk menggerakan perekonomian di tengah krisis, dibutuhkan peran bank yang lebih besar,” ujar Muliaman D Hadad, Ketua Dewan Komioner OJK. Itu sebabnya, OJK merasa perlu turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya dengan menetapkan rasio net interest margin (NIM) dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang bakal menjadi acuan bagi bank. Tujuan dari kebijakan ini tak lain agar perbankan nasional dapat beroperasi secara efisien.

38

Bank Panin: Belum ada kepastian yang bisa dipegang.

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

keuangan NIM ada di level 4% serta 60%. Angka tersebut merupakan rata-rata dari NIM dan BOPO perbankan di kawasan Asia Tenggara ketika itu.

Bersifat oligopolistik Sayangnya, niat baik OJK itu kurang mendapat respon dari perbankan. Dengan alasan resiko berbisnis di Tanah Air yang relatif cukup tinggi, bank tetap memasang NIM dan suku bunga tinggi (lihat tabel).

BRI, contohnya. Meski memiliki tingkat efisiensi yang lumayan, ternyata bank BUMN ini tak mampu memberikan kredit dengan bunga murah. Itu karena BRI mematok NIM hingga 8% lebih.

Yang menjadi pertanyaanya, apakah upaya OJK kali ini akan berhasil? Tak sedikit bankir yang meragukannya. Salah satunya adalah Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur Bank BCA. Menurutnya, setiap bank

memiliki struktur biaya yang tidak mungkin diseragamkan. Hal ini, masih kata Jahja, karena pasar yang digarap serta risiko yang ditanggung oleh masing-masing bank berbeda. “Dalam mementukan premi risiko, misalnya, setiap bank punya penilaian sendiri, tergantung profil debitornya,” ujarnya.

Pendapat serupa dikemukakan seorang pegawai BRI. Menurutnya, struktur biaya bank sangat ditentukan oleh pasar yang digarapnya. BRI, yang banyak mengarap nasabah kecil, tentu memiliki komponen biaya yang berbeda dengan bank yang mengarap pasar korporasi atau konsumer.

Itu sebabnya, kendati BRI sukses meraup dana murah lewat program Untung Beliung Britama, namun bunga kredit yang dikenakan bank ini tergolong tinggi. “Karena nasabah BRI kebanyakan pengusaha kecil, maka premi (biaya) resikonya juga lebih tinggi,” ujar pegawai BRI tadi.

Pandangan Parwati Surjaudaja tak berbeda dengan bankir lainnya. Presiden Direktur Bank OCBC NISP ini mengaku tidak tertarik dengan insentif yang dijanjikan OJK, kendati saat ini NIM bank asal kota Bandung ini sudah di level 4,07% atau hampir ideal.

“Apalagi tahun ini fokus kami tidak pada penambahan kantor cabang,” ujarnya.

Namun para bankir sepakat dengan OJK bahwa NIM dan BOPO perbankan nasional perlu diturunkan. Hanya saja, mereka berharap penurunan tersebut tidak diatur oleh OJK, melainkan diserahkan kepada mekanisme pasar. “Saya percaya, melalui mekanisme pasar yang sehat, bank yang efisien akan menjadi bank yang unggul,” ujar seorang bankir.

Masalahnya, dimana pun, sifat industri perbankan adalah oligopolistik. Harga tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar. Kebijakan bank sentral serta otoritas jasa keuangan sedikit banyak ikut menentukan industri yang satu ini. Termasuk dalam menetapkan tingkat suku bunga. Mungkin karena kali ini kebijakan BI kurang direspon oleh perbankan, apa boleh buat, OJK terpaksa menempuh cara yang kurang lazim dalam menurunkan suku bunga. n

Tidak Efisien Tapi Rakus Bank NIM BOPO

2014 2015 2014 2015 BRI 8,51% 8,13% 65,42% 67,96% Bank Mandiri 5,94% 5,90% 64,98% 69,67% BCA 6,50% 6,70% 62,40% 63,20% BNI 6,31% 6,42% 68,02% 75,48% Bank CIMB Niaga 5,50% 5,17% 86,25% 97,75% Bank Permata 3,62% 3,96% 89,79% 98,86% Bank Danamon 7,31% 7,14% 76,61% 85,56% Indonesia Bank Panin 3,83% 4,41% 82,88% 87,12% Maybank Indonesia 4,76% 4,84% 94,82% 91,70% Bank OCBC NISP 4,15% 4,07% 79,46% 80,14% Rata-rata 4,23% 5,39% 76,29% 81,49% bank umum Sumber: OJK

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

39

keuangan valas

Tak Ada yang Perlu Dirisaukan Rupiah tetap menguat meski selisih BI rate dengan Fed fund rate semakin berkurang. Kini giliran sektor riil yang menjadi penopang rupiah.

TEKS bastaman foto Riset

K

ekhawatiran terhadap langkah yang akan diambil The Fed, akhirnya, musnah juga. Federal Open Market Committee (FOMC), Kamis pekan lalu (17/3), memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga di level 0,25% - 0,50%. Kebijakan ini pun disertai dengan “embel-embel� bahwa tahun ini hanya akan terjadi dua kali kenaikan suku bunga dengan target 0,875% pada akhir tahun.

Kebijakan The Fed itu benar-benar di luar dugaan pelaku pasar. Sebab, sebelumnya, bank sentral Amerika Serikat (AS) itu sudah mengisyaratkan bahwa kemungkinan tahun ini suku bunga akan mengalami kenaikan sampai empat kali dengan target 1,4% pada akhir 2016. Tapi kondisi ekonomi global yang semakin memburuk rupanya telah memaksa The Fed untuk mengerem peningkatan suku bunganya pada bulanbulan depan. Apalagi inflasi masih terkendali.

Sikap “lunak� The Fed itu pula yang membuat Bank Indonesia (BI) berani memangkas suku bunganya sebesar 25 basis poin. Jika dihitung sejak awal tahun, berarti BI rate telah mengalami penurunan sebanyak tiga kali dari 7,5% menjadi tinggal 6,75%. Bank sentral juga berencana memangkas suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Untuk tenor satu minggu, misalnya, bunganya akan dipangkas dari 5,7% menjadi 5,5%.

Yang menarik, kendati selisih antara BI rate dengan Fed fund rate semakin tipis, rupiah justru kian berotot. Lihat saja, rupiah yang hari Rabu pekan lalu (16/3) sempat melemah ke level Rp 13.260 per dolar, pada hari Kamis langsung melesat ke level Rp 13.085 atau menguat Rp 175. Fakta ini menunjukan bahwa ketakutan terhadap ambruknya mata uang RI akibat penurunan BI rate tidak terbukti.

Seperti diketahui, ada beberapa hal yang membuat rupiah berotot. Selain faktor FOMC yang memperta-

40

hankan tingkat bunga di level 0,25% - 0,50%, pekan lalu muncul beberapa kabar baik. Salah satunya adalah neraca perdagangan bulan Februari yang surplus sebesar US$ 1,14 miliar. Selain itu, pasar juga begitu optimistis bahwa inflasi di bulan Maret masih rendah.

Lantas, bagaimana dengan pernyataan Janet Yellen, Ketua Dewan Gubernur The Fed, bahwa akhir tahun ini suku bunga The Fed akan berada di level 0,875%? Inilah yang sulit dijawab. Menurut sejumlah analis, sepanjang perbedaan tingkat bunga Indonesia

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

keuangan valas Darmin Nasution pun mengumandangkan suara yang senada dengan Kalla. Apalagi, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu, langkah The Fed pun – yang telah menyatakan bakal mengerem kenaikan suku bunga berikutnya – sudah memasuki fase menurun. “The Fed dilema, sehingga memutuskan menahan suku bunga,” ujarnya.

dan AS masih lebar, tidak ada yang perlu dirisaukan.

“Dengan selisih tingkat bunga 5,875%, rupiah sebenarnya masih tetap menarik. Apalagi tren dolar tengah melemah,” ujar seorang analis.

Masalahnya, BI sebagai otoritas moneter terus menerus ditekan untuk melanjutkan penurunan suku bunga. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan lantang mengatakan bahwa tahun depan BI rate sudah bisa ditekan menjadi 5%. Bunga yang rendah ini, menurut Kalla, untuk lebih menggairahkan dunia usaha dan investasi.

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

SETELAH BUNGA TAK HARUM LAGI Nah, kalau saja imbauan pemerintah itu diikuti otoritas moneter, maka otomatis rentang BI rate dengan The Fed rate bakal kian mengecil. Pertanyaannya, seberapa besar selisih yang masih dianggap menarik buat investor? Ada analis yang pede bahwa dengan selisih bunga 5% pun rupiah masih akan tetap menawan. Tapi ada juga yang menyatakan idealnya perbedaan itu jangan sampai di bawah 6%.

Sebenarnya, selain suku bunga The Fed, nasib rupiah juga ditentukan oleh tingkat inflasi dan sikap BI dalam menyikapi pemangkasan suku bunga yang dilakukan beberapa negara. Transaksi yang terjadi di pasar modal juga tetap menjadi faktor pendorong bagi naik turunnya kurs. Nah, karena dana asing masih deras masuk ke pasar modal, para analis yakin rupiah masih bisa menguat. Kalaupun tidak menguat, rupiah tidak akan sampai babak belur.

Hanya saja, jika di awal pekan ini terjadi aksi profit taking oleh investor asing, nilai tukar rupiah diperkirakan bakal mengalami sedikit pelemahan. Dan, yang tak kalah besar pengaruhnya adalah peningkatan permintaan valas untuk keperluan impor dan membayar utang. Sehingga, Josua Pardede, ekonom Bank Permata, memperkirakan pekan ini rupiah berpotensi melemah ke kisaran Rp 13.150 – Rp 13.300.

Pendapat senada dikemukakan Agus Chandra, Research and analyst PT Monex Investindo Futures. Ia memperkirakan nilai tukar rupiah akan cukup lama berada di kisaran Rp 13.000 – Rp 13.400.

Soalnya, lanjut Agus, untuk memperkuat rupiah diperlukan dana segar yang masuk ke pasar modal.

Dan ini tidak mudah, karena dengan tingkat suku bunga yang cenderung menurun membuat dana baru yang masuk ke Indonesia menjadi lebih seret.

Yang mesti diwaspadai, menurut Agus, faktor yang masih bisa menguatkan nilai tukar kini tinggal di sektor riil. Soalnya, tingkat bunga yang selama ini menjadi incaran pemodal asing sudah kurang menarik lagi. “Selisihnya sudah semakin tipis,” ujarnya. Jadi, wajar jika pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menerus mengingatkan agar bank aktif mengalirkan bahan bakar ke dunia usaha.

Dan, akan lebih elok lagi jika aksi penggelontoran dana oleh perbankan itu ditopang oleh mengalirnya investasi asing ke bidang usaha yang memiliki daya serap tinggi. Misalnya ke bidang infrastruktur, yang bahan bakunya tersedia di dalam negeri. Modal asing yang masuk ke sektor ini tidak akan ke luar lagi. Berbeda, misalnya, jika modal itu masuk ke sektor kelistrikan. Sebab, modal tadi berpotensi mengalir ke luar karena dipakai untuk impor barang modal. n

41

Pasar Modal IHSG

Awas, Hot Money M Indeks diperkirakan masih punya tenaga untuk menguat. Level psikologis kembali akan tercapai.

Tapi, waspadai aksi ambil untung.

S

TEKS Nikita Jagad foto riset

etelah bergerak flat selama dua hari terakhir pekan lalu, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di level 4.885 (18/3). Itu berarti, selama sepekan indeks masih mengalami penguatan sebesar 72 poin atau 1,4%. Ini mengagumkan karena, sejak awal Januari, IHSG mencatatkan rekor baru.

Hal yang sama terjadi pada nilai tukar rupiah, yang makin menguat. Kendati pada akhir pekan mengalami penurunan, namun secara mingguan masih berhasil kalahkan dolar untuk 10 pekan berturut.

Sementara amino investor asing terhadap bursa saham Indonesia, tampak, semakin kokoh. Itu terlihat dari net buying asing menjadi Rp 747 miliar. Kalangan analis yakin nilai tukar rupiah masih akan bergerak positif di pekan ini.

Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia, merasa senang dengan membanjirnya dana asing ke Indonesia. Menurut catatannya, dana asing yang masuk telah mencapai Rp 46 triliun dari 1 Januari 2016 sampai 17 Maret 2016. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp 2 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. “Itu menunjukkan optimisme dunia terhadap Indonesia,� kata Agus.

Aksi bank sentral negara-negara di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat yang cenderung tidak menaikkan suku bunganya membawa dampak positif bagi negara berkembang. The Fed memilih menahan suku bunga acuannya di 0,5% pada kuartal I/2016 dan Jepang masih pada kebijakan suku bunga negatif.

Sebelumnya, pada Kamis (17/3) BI menetapkan suku bunga acuan berada di level 6,75% atau turun 25 basis poin dari bulan lalu. Dengan begitu, suku bunga acuan BI sudah turun tiga kali berturut-turut sejak awal tahun.

Agus menuturkan pemangkasan BI rate ini juga memberikan rasa kepercayaan tinggi bagi Indonesia untuk mencapai target PDB sehingga menjadi keyakinan asing terhadap fundamental ekonomi dalam negeri.

Nemun, pasar mengingatkan, hot money yang masuk tetap perlu diwaspadai. Agar bertahan di dalam ne-

42

geri pemerintah mesti menjaga variabel makroekonomi selalu dalam kondisi yang kondusif seperti inflasi, iklim usaha, implementasi deregulasi dan sebagainya.

"Iklim usaha menunggu implementasi di lapangan berbagai kebijakan deregulasi. Ini yang harus dikawal agar benar-benar efektif," ujar seorang pelaku pasar.

Awas profit taking Memang, persepsi pelaku pasar finansial dan investor

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

PASAR MODAL IHSG

Makin Membesar nomi China tidak akan hard landing dikemukakan oleh Perdana Menteri Li Keqiang. “Kami yang kin akan masa depan ekonomi China,� katanya.

Terlapas dari persoalan China dan kemungkinan larinya hot money, saat ini bursa efek Indonesia sedang diliputi oleh berbagai sentimen positif. Bunga acuang Bank indonesia alias BI Rate, misalnya, setelah diturunkan 25 basis poin pekan lalu ada peluang bagi bank sentral menurunkan kemballi tingkat bunganya. Soalnya, The Fed telah menunda kenaikan suku bunganya.

Dan sentimen ini langsung memacu pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) bergerak positif. Sentimen positif ini langsung dimanfaatkan pelaku pasar untuk melakukan aksi beli.

Selain itu, harga minyak yang menguat mendorong perdagangan saham semakin marak. Harga emas hitam ini pekan lalu sudah diperdagangkan di atas US$ 40 per barel.

Pengaruh penguatan harga minyak ini, diperkirakan, masih akan berlangsung. Dan itulah yang membuat saham-saham berbasis komoditas akan melanjutkan rally-nya. Akan sampai ke level berapa indeks bergerak? Ada yang bilang, level psikologis yang sempat terlampaui (4.900) akan kembali tercapai di pekan.

Manun ada juga yang memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan awal pekan depan diperkirakan masih akan bervariasi cenderung tertekan. Pasalnya, indikator teknikal masih menunjukkan adanya sinyal negatif.

Tak adanya data yang dirilis, akan menyebabkan investor cenderung melakukan aksi profit taking. Jadi?

Ya, mending ditunggu saja. n

IHSG

portofolio global terhadap Indonesia membaik seiring dengan data-data fundamental ekonomi Indonesia yang juga ceinderung mengalami perbaikan. Misalnya defisit transaksi berjalan yang terkendali dan PDB yang tumbuh pada kuartal IV/2015.

Hanya saja, ada beberapa sumber risiko yang akan membuat investor panik dan menarik dananya dari emerging market. Salah satunya, China hard landing.

Mudah-mudahan saja itu terjadi. Dan keyakinan eko-

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

43

Pasar Modal Saham taksi

Ketika Online Mulai Merajai Jalanan Taksi dengan layanan online akan diresmikan oleh pemerintah. Ini ancaman bagi taksi konvensional.

U

TEKS Nikita Jagat foto Riset

njuk rasa yang digelar para pengemudi taksi, tampaknya, akan sia-sia. Soalnya, sistem transportasi berbasis online tak bisa dicegah. Bahkan, kini pemerintah sedang berupaya meresmikan angkutan ini dengan membuat sejumlah aturan main. “Aplikasi online itu suatu keniscayaan. Bagaimanapun akan datang, ti-

44

dak bisa disetop. Justru harus kita manfaatkan untuk proses yang lebih efisien,� kata Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika.

Alasannya jelas, masyarakat menginginkan transportasi yang nyaman dan terjangkau. Makanya, transportasi berbasis online tetap akan dizinkan dengan payung di bawah Kementerian Koperasi.

Lantas bagaimana dengan nasib taksi konvensional? Berat. Itu terlihat dari kinerja dua perusahaan taksi yang melantai di bursa saham. Mulai kuartal I -2015 laba bersih Blue Bird Tbk (BIRD) dan Express Transindo Utama (TAXI) mengalami penurunan yang cukup tajam.

Namun kondisi itu tak membuat manajemen patah arang. Direksi Blue Bird optimistis kinerja perseroan

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

Pasar Modal Saham taksi hingga akhir tahun masih positif. Meski makin maraknya layanan transportasi online seperti Go-Jek, Grab Bike, Grab Car, hingga Uber, pemilik taksi berlogo burung biru tersebut masih siap bersaing.

Beberapa waktu lalu Direktur Blue Bird Sigit P. Djokosoetono menargetkan, hingga akhir tahun ini perseroan bisa menaikkan angka laba bersih sekitar 12%-13% atau sekitar Rp 830,67 miliar. Posisi laba bersih perseroan di tahun 2014 tercatat sebesar Rp 735,11 miliar.

Untuk menghadapi serbuan taksi online, Blue Bird juga telah menyediakan layanan yang sama. Dan untuk tahun ini, Blue Bird berencana menambah armadanya.

Begitu pun dengan Express Transindo. Paling tidak, hingga kuartal III-2015 pendapatannya masih tumbuh 13%. Hanya saja, karena beban usahanya membengkak, laba usahanya jadi menurun.

Tapi belakangan ada kabar, Express Transindo akan dimasuki oleh investor baru dari Jepang. Diduga kuat, investor ini akan mendampingi PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Disebutkan, perusahaan otomotif asal negeri Matahari tersebut berminat karena pertimbangan bisnis Express Trasindo masih menjanjikan pada masa mendatang.

TETAP NEGATIF Lantas bagaimana pergerakan dua saham taksi ter-

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

sebut? Belakangan BIRD naik dengan perkasa mencapai Rp 6.425 (16/3). Namun, ia belum mencapai level tertingginya di level Rp 10.200. Padahal, saham ini diperdagangkan dengan harga perdana Rp 6.500.

Namun setelah mencapai Rp 10.200, harga BIRD terus bergerak menurun. Awal 2016 dia bertengger di Rp 7.100. Sayang, kendati masih ada peluang menguat, BIRD tidak mendapatkan rekomendasi dari para analis. Sebabnya, saham ini kurang likuid.

Kejadian serupa juga dialami TAXI yang di pasar perdana dijajakan dengan harga Rp 560. Sama dengan BIRD, belakangan ini TAXI terus melesat.

Namun, belum mencapai harga perdananya. Pada Kamis (17/3) saham ini ditutup pada harga Rp 224. Berarti, dalam rentang waktu 18 hari (sejak awal Maret) telah menguat sebesar 70%.

TAXI termasuk saham yang likuid. Makanya, tak sedikit analis yang merekomendasikan beli untuk saham ini. Anggun Trader, misalnya, pada 13 Maret merekomendasikan buy dengan target harga Rp 181. Nah, target ini sudah terlewati. Seorang pengamat pasar menyarankan agar investor sedikit bersabar untuk melihat perkembangan selanjutnya.

Bila isu tentang investor dari Jepang jadi masuk, diprediksi saham ini masih akan bergerak naik.

Jika batal, bersiaplah untuk melepasnya. Apalagi, ada gejala taksi dengan layanan online akan diizinkan beroperasi oleh pemerintah. Sebab, walau Blue Bird dan Express sama-sama membuka pelayanan serupa, kehadiran Grab Car dan Uber Taxi tetap menjadi setimen negatif terhadap dua saham ini.

Contohnya, ketika pemerintah memutuskan akan melarang layanan taksi online Desember tahun lalu. Ketika itu, TAXI dan BIRD langsung melambung tinggi. Harga TAXI melompat 27,5% dan BIRD 11,43%. Padahal Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) waktu itu sedang terkoreksi tinggi.

Direktur TAXI David Santoso mengakui aplikasi transportasi online sangat berpengaruh terhadap kinerja operasional perusahaannya. Banyak pengemudi yang beralih profesi menjadi pengemudi kendaraan aplikasi transportasi online.

Jika dilihat dari sisi kinerja keuangan, BIRD masih bisa bertahan dibandingkan TAXI. Menurut laporan keuangan kuartal III-2015, pendapatan BIRD sepanjang sembilan bulan pertama 2015 masih bisa tumbuh 17%, adapun laba naik 14%. Pendapatan TAXI naik 13% tetapi laba usaha menyusut 26%. Hal ini membuat harga saham TAXI amblas lebih dalam ketimbang BIRD. Itu sebabnya, online tetap menjadi ancaman.

Sebab, semakin banyak pengemudi beralih jadi pengemudi kendaraan Uber atau Grab, armada TAXI dan BIRD pun semakin banyak yang menganggur. Ini mengakibatkan beban operasional melonjak tak mengimbangi kenaikan pendapatan. n

45

Pasar Modal Saham UNVR

Menabunglah di (Saham) Unilever Saham Unilever termasuk yang tahan banting. Itu sebabnya, investor getol memburunya.

TEKS Nikita Jagad foto Erbhayu

U

ntuk kesekian kalinya, prediksi para analis teruji dan benar. Itu terlihat pada ramalan tentang saham-saham sektor konsumer. Mereka menduga, sektor ini di tahun 2016 bakal bersinar, karena sahamnya termasuk yang tahan banting dalam menghadapi pelambatan perekonomian 2015 lalu.

Perhitungannya, dalam setahun terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun sekitar 13,4%, sedangkan indeks saham-saham sektor konsumer hanya turun 6,8%. Jadi, sektor ini masih menjanjikan penguatan 10% hingga 15%.

Penguatan ini ditopang oleh penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun ini, pelemahan harga komoditas dan naiknya tingkat pertumbuhan ekonomi. Saham-saham konsumer akan meningkat sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Analis memprediksi ekonomi Indonesia akan naik sekitar 5% tahun ini.

Kebenaran ramalan ini dibuktikan oleh saham PT Unilever Indonesia (UNVR) yang setiap tahun selalu mencatatkan kenaikan. Di awal tahun, UNVR dibanderol Rp 37.000 per saham (atau naik Rp 4.000 dalam setahun). Kini, dalam waktu kurang dari tiga bulan telah melejit menjadi Rp 44 ribu atau naik 18%.

Sudah terlalu tinggi? Tampaknya, tak ada istilah kemahalan untuk saham yang satu ini. Sebagian analis masih merekomendasikan buy untuk UNVR dengan target Rp 51.100. Artinya, masih ada peluang penguatan sebesar 16%. Tapi, analis menyarankan agar investor melepas saham ini manakala mencapai harga Rp 42.700.

Itu target untuk jangka pendek dan menengah.

Sedangkan untuk jangka panjang, pasar memprediksi UNVR dalam lima tahun masih akan menguat menuju Rp 76.100 per saham.

Jadi, pantas kalau saham Unilever menjadi saham bluechip yang most wanted. Sebab, efek ini—boleh di-

46

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

Pasar Modal Saham UNVR bilang—tidak ada matinya. Sama dengan sektor usahanya, yang tak pernah padam. Itu karena besarnya populasi penduduk yang daya belinya terus meningkat.

Apalagi, belakangan nilai tukar rupiah pun mulai stabil dengan kecenderungan menguat.

Sehingga memperkokoh bisnis perseroan.

Maklum, 55% dari beban pokok penjualan memiliki eksposur terhadap mata uang asing.

TERUS EKSPANSI PRODUK Untuk tahun lalu, analis memperkirakan pendapatan perseroan mencapai Rp 36,58 triliun dan laba bersih sekitar Rp 5,79 triliun. Sebelumnya perseroan diharapkan dapat mencatatkan pendapatan Rp 40,24 triliun dan laba bersih sekitar Rp 6,47 triliun.

Walau menghadapi tekanan perlambatan ekonomi pada 2015, PT Unilever Indonesia Tbk tetap ekspansi dengan membangun pabrik. Salah satunya oleh induk usaha perseroan, yaitu PT Unilever Oleochemical Indonesia yang membangun pabrik pengolahan kelapa sawit di Sei Mangke. Produk hasilnya merupakan bahan baku sabun dan deterjen bagi PT Unilever Indonesia Tbk. Pabrik ini ditargetkan bisa beroperasi pada 2016.

Analis memperkirakan laba PT Unilever akan naik sekitar 15% pada 2016. Hal itu ditopang sejumlah faktor, antara lain ekonomi lebih baik dan didukung nilai tukar rupiah yang stabil.

Ditambah sentimen eksternal lainnya, seperti perekonomi China yang menemukan keseimbangan baru pada level 6,5% usai menambah stimulus. Sementara ekonomi Amerika Serikat juga membaik dan dalam negeri ditopang oleh belanja infrastruktur.

Di tahun ini juga perseroan akan menganggarkan sejumlah dana untuk belanja modal (capital expenditure). Sancoyo Antarikso, Sekretaris Korporasi PT Unilever Indonesia Tbk pernah bilang, nantinya capex akan digunakan untuk membeli mesin baru pengganti yang lama, dan menambah line produksi untuk sembilan pabrik miliknya.

Tanpa menyebut gambaran capex 2016, Sancoyo mengatakan, mesin baru tersebut akan digunakan untuk menambah produk consumer goods dari 39 brand Unilever. “Biasanya hampir tiap bulan kami mengeluarkan produk baru,� katanya.

Unilever juga akan menjaga efisiensi dengan memanfaatkan sister company, PT Unilever Oleochemical Indonesia yang mengoperasikan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di Sei Mangkei, Sumatera Utara.

Pabrik ini akan menghasilkan bahan kimia, seperti fatty acid, surfactant, soap noodles, soap chip dan glycerine yang merupakan bahan baku untuk pembuatan sabun dan shampo, serta produk rumah tangga dan perawatan badan lainnya. n

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

47

Pasar Modal Saham SMBR

Si Kecil Mulai Bangkit Semula SMBR dipandang sebelah mata. Tapi saham ini, masih tergolong murah.

Bahkan belum mencapai kembali harga perdananya.

TEKS Nikita Jagad foto Dahlan RP

P

rogram percepatan pembangunan infrastruktur, yang dilancarkan pemerintah, mulai memperlihatkan dampaknya. Lihat saja, gara-gara pembangunan digenjot, konsumsi semen nasional meningkat.

Konsumsi semen nasional, tahun ini diestimasi tumbuh 7% menjadi 64,8 juta ton seiring penyerapan anggaran pemerintah serta ekspektasi pemulihan perekonomian nasional. Harga jual rata-rata semen diprediksi naik 4% pada 2016, setelah cenderung flat pada 2015, karena persaingan makin ketat dengan adanya pemain baru.

Persaingan, memang, akan bertambah ketat, dengan munculnya pemain-pemain baru yang menyebabkan kapasitas semen nasional tahun ini diprediksi mencapai 79,8 juta ton, meningkat 9,7%.

Dengan demikian, diperkirakan terjadi kelebihan pasokan sekitar 24% atau setara 19,2 juta ton tahun ini.

Namun, bagi perusahaan yang telah memegang kontrak, tetap saja persaingan yang ketat itu tidak menggoyahkan optimismenya. Semen Baturaja Tbk (SMBR), misalnya, menargetkan volume penjualan semen 1,75 juta ton atau meningkat sekitar 14% dibandingkan dengan 1,5 juta ton pada 2015.

Permintaan semen yang diproduksi akan berasal dari proyek infrastruktur, properti, transportasi massal hingga pembangkit listrik di Sumatera Selatan. Perhelatan Asian Games di Palembang pada 2018 juga akan menopang penjualan perusahaan.

SMBR juga berencana menarik pinjaman Rp 750 miliar untuk mendanai proyek pabrik Baturaja II pada kuartal IV/2016. Penarikan pinjaman Rp 750 miliar itu merupakan bagian dari rencana pinjaman Rp 1,5 triliun untuk pendanaan proyek pabrik baru tersebut.

Sumber pendanaan proyek tersebut sekarang berasal dari dana hasil penawaran saham perdana (IPO) dan kas internal. Perusahaan berencana menarik pinjaman Rp 750 miliar lagi pada 2017.

Adapun, nilai investasi pabrik Baturaja II diper-

48

kirakan mencapai Rp 3,85 triliun dengan kapasitas 1,85 juta ton. Dengan pabrik tersebut, kapasitas produksi SMBR dapat mencapai 3,85 juta ton dari 2 juta ton pada saat ini.

Dengan adanya peningkatan kapasitas produksi tersebut, manajemen yakin bisa memasok kebutuhan untuk pembangunan pabrik PT OKI Pulp and Paper Mils. Seperti diketahui, kebutuhan semen untuk pabrik kertas milik Grup Sinar Mas ini, telah memperpanjang kontraknya dengan SMBR sebanyak 25.000 ton per bulan.

MASIH BISA MENGUAT Begitu optimistis, memang. Makanya, banyak investor di pasar modal yang mulai berpaling ke saham yang semula dipandang sebelah mata ini. Padahal sejak IPO (Juni 2013) SMBR selalu tertekan. Berbeda dengan SMGR dan INTP yang selalu tampil kinclong.

Harganya, jarang berada di atas Rp 400, bahkan

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

Pasar Modal Saham SMBR

pernah di bawah Rp 300. Sangat jauh dari harga perdananya yang Rp 560.

Tapi sejak awal tahun harganya terus merangkak naik. Jika di awal Januari 2016 harga SMBR masih Rp 291, Kamis pekan lalu sudah mencatatkan diri di level Rp 409. Artinya, dalam waktu dua setengah bulan menguat lebih dari 40%.

Kenaikan itu terjadi lantaran kemajuan kinerja perusahaan sudah tercium pasar. Perusahaan, yang baru saja mendirikan anak usaha bergerak bidang produksi dan penjualan semen, ini mendapatkan keuntungan dari bisnis tahun 2015 sebesar Rp 364,1 miliar atau Rp 36 per saham, sedangkan tahun sebelumnya hanya mendapatkan Rp 336 miliar atau Rp 34 per saham saja.

Peningkatan laba bersih ini disumbang oleh meningkatnya omset sepanjang tahun 2015 yang mencapai Rp 1,4 triliun, sedangkan tahun 2014 hanya Rp 1,2 triliun.

Selain itu, perseroan juga berhasil menambah

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

aset dan investasinya hingga mencapai Rp 3,2 triliun, sedangkan tahun sebelumnya hanya Rp 2,9 triliun.

Dan, untuk investasi SMBR sepanjang tahun tersebut mencapai Rp 842,9 miliar, sedangkan tahun 2014 hanya Rp 80 miliar saja.

Lantas bagaimana pergerakan sahamnya ke depan? Jumat pekan lalu saham ini ditutup di harga Rp 407. Jika dilihat sejak awal tahun, telah terjadi penguatan yang begitu signifikan. Tapi, itu bukan berarti SMBR sudah kehabisan tenaga.

Seorang analis menyebutkan bahwa SMBR masih undervalue. Sebab, berdasarkan hitung-hitungan, saham ini memiliki harga wajar Rp 491. Jadi, masih ada peluang penguatan sebesar 20% lebih.

Belum lagi kalau harga sekarang dibandingkan dengan harga perdananya yang Rp 560. Level, SMBR masih sangat jauh di bawah. Tapi, karena saham ini sekarang sudah memasuki jenuh beli, investor sebaiknya menunggu sampai harganya turun. n

49

inforeview

PNS Dapat Pembiayaan Perumahan Sekitar 15 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan mendapat fasilitas pembiayaan perumahan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BapertarumPNS) pada tahun ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan hal itu, usai rapat anggota Bapertarum-PNS di Gedung Kementerian PUPR, Selasa pekan lalu.

Kata dia, ada 15 ribu PNS yang menjadi target dari rencana kerja Bapertarum. “Di 2016 ini ada peningkatan karena pada2015 hanya sekitar 3.000 PNS yang mendapat fasilitas dari Bapertarum,” ucapnya. “Saat ini, sebanyak 964.463 PNS belum mempunyai rumah namun dari angka tersebut yang berhak mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan hanya

Amerika Serikat Investasi Kilang Minyak Amerika Serikat rupanya meminati bisnis kilang minyak di Tanah Air. Setidaknya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat komitmen investasi perusahaan dari Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 15 miliar atau sekitar Rp 195 triliun jika mengacu kurs Rp 13.000 per US$.

Angka tersebut menjadi prioritas dari seluruh investasi AS di Indonesia senilai US$ 16,2 miliar atau meningkat 154%.

Deputi Pengendalian Pelaksanaan dan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengatakan akan mengawal investasi tersebut karena terbilang cukup tinggi. Saat BKPM mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja, BKPM pun banyak bertemu dengan beberapa investor. “Adanya minat investasi di pengolahan cokelat juga dan kami sudah diskusikan dengan mereka,” kata dia.

Selain itu, minat investasi di sektor industri kreatif juga meningkat. Begitu juga dengan ruang pendingin (cold storage)

50

FOTO Dahlan RP

liun. Perolehan kontrak baru 2016 diharapkan berasal dari kontribusi bisnis konstruksi sebesar 75%, EPC 6,9%, properti 8,6% dan manufaktur precast sebesar 9,4%. n 756.591 PNS, terdiri dari Golongan 1-3 sebanyak 694.999 PNS dan Golongan 4 sebanyak 61.592 PNS,” sambungnya.

Menurut Direktur Utama Bapertarum-PNS, Heroe Soelistiawan, Bapertarum-PNS tidak berhenti di angka 15.000 saja.

Karena jika ternyata nanti kebutuhannya lebih dari angka tersebut akan diajukan penambahan dalam rapat anggota. n

FOTO Dahlan RP

T Adhi Karya Tbk menargetkan total belanja modal atau capital expenditure (Capex) perseroan mencapai Rp 1,5 triliun. Adhi Karya yakin angka tersebut akan tercapai, karena saat ini dipercaya oleh pemerintah selaku kontraktor pembangunan Light Right Transit (LRT) Jabodetabek.

Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan mengatakan, tahun lalu total belanja modal Adhi Karya hanya Rp 700 miliar untuk hotel dan properti. Sementara tahun ini meningkat. Namun, total belanja modal ini tidak termasuk dalam belanja modal pada proyek LRT Palembang. Sebagian dana capex itu berasal dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dengan nilai sebesar Rp 1 triliun.

Kata Kiswodarmawan, perseroaan menargetkan kontrak baru sebesar Rp 25,1 triliun, meningkat dua kali lipat dibanding kontrak baru yang diraih pada 2015 sebesar Rp 13,9 tri-

dan pelayanan jasa kesehatan. Minat investasi yang masuk dari ketiga sektor tersebut tercatat mencapai US$ 20 juta (atau setara dengan Rp 278 miliar). Namun realisasinya masih menunggu regulasi DNI diresmikan. n

FOTO Riset

P

Adhi Karya Target Capex Rp 1,5 triliun

reviewweekly 29 Tahun V | 21-27 Maret 2016

SISIPAN

RP 25 TRILIUN PAJAK BATU BARA RAIB

ARAB SAUDI MENGEJAR BISNIS

PRABOWO MENANG

SI MANIS YANG MENGGEROGOTI DUNIA

®

1-7 JULI 2013 MAJALAH EKONOMI & BISNIS

44 » TAHUN II RP 20.000