Smelter Cuma Omong Kosong

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: ratna nuraini, sri wulandari, kukuh bhimo nugroho reporter: Setyo Adhi Nugroho, Gading Putra redaktur foto: dahlan rebo pahing

ekonomi yang ditimbulkan tidak maksimal.

Nah, apakah semua ini bisa dijalankan di tengah lemahnya koordinasi dan seringnya terjadi miss management di tubuh pemerintah? Kalau tidak bisa diatasi, ekonomi nasional bisa makin babak belur.

Cover: erbhayu

Anjani Febrianti Kampung Melayu Besar, Jakarta Selatan

Di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini, ironis sekali rasanya kalau tercium aroma tidak kompak di Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi-JK. Maka jangan heran kalau banyak yang pesimis target pertumbuhan ekonomi 5,3% seperti yang tertera dalam APBN 2016 tercapai.

Di tengah ketidakharmonisan di tubuh pemerintah, wajah ekonomi juga sedang tidak bersahabat. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia meramalkan bahwa tahun ini pertumbuhan ekonomi dunia masih melambat, terutama di China.

Melambatnya perekonomian China jelas saja sebagai kabar buruk bagi perekonomian Indonesia. Sebab, selama ini China merupakan tujuan ekspor utama dari Indonesia.

Problema internal tak kalah beratnya.

Salah satu persoalan besar yang dihadapi Indonesia adalah masih buruknya infrastruktur. Padahal, infrastruktur sering dijadikan pertimbangan utama bagi para calon investor yang akan menanamkan modalnya.

Persoalannya, apakah pemerintah bisa membelanjakan anggaran yang besar itu dengan baik? Selama ini, daya serap birokrasi terhadap anggaran infrastruktur begitu rendah dan hampir 50% selalu menumpuk menjelang akhir tahun. Akibatnya, stimulus

4

Desain & layout: Rizky Pratama

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady marketing: Arief Nazarudin, Celline Agatha alamat redaksi dan usaha: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063 penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

Negeri Pengutang

Hilangkan Miss Management

REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta

SuratMingguini

Negeri ini memang hobi berutang. Utang yang satu belum beres, utang baru lahir.

Belakangan, pemerintah gemar sekali menerbitkan surat utang, lalu ditawarkan kepada investor asing. Sekarang, giliran Bank Sentral Cina atau The People’s Bank of Cina (PBOC) yang ditawarkan. Kementerian Keuangan menawarkan PBOC untuk memborong Surat Berharga Negara (SBN).

Hanya saja, hobi pemerintah yang suka berutang kepada investor asing bukan tanpa bahaya. Saat ini saja terdapat dana ratusan triliun yang ditempatkan investor asing di SBN. Setumpuk dana asing ini rawan kabur jika Bank Sentral AS, The Fed menaikkan suku bunga acuan.

Sudah bisa dibayangkan betapa ngerinya jika investor ramai-ramai menarik dananya dari Indonesia. Tahun lalu saja ketika The Fed mulai memangkas dana stimulus (tapering), pasar saham dan pasar uang di dunia—tak terkecuali Indonesia—panik. Aksi lepas barang yang dilakukan para investor asing ini pun telah menekan nilai tukar rupiah dan membuat Indeks Harga Saham Gabungan ambruk.

Apalagi, saat ini perekonomian Indonesia masih berjalan lambat. Dengan kondisi begini, kepemilikan asing di SBN sangat rawan. Jika mereka melihat negeri ini sudah tak menguntungkan, mereka dalam sekejap bisa eksodus. Dari sinilah ledakan krisis bakal terjadi.

Isu reshuffle kabinet yang beredar di masyarakat, saat ini masih menjadi misteri. Sebab hingga saat ini belum ada kepastian kapan rencana itu akan direalisasikan dan akan diumumkan oleh Presiden Jokowi. Anehnya, nama-nama menteri yang akan diganti karena dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dan menggantikannya sudah beredar.

Santer terdengar, perombakan kabinet muncul karena diduga Presiden Jokowi mulai marah terhadap menteri yang kerap membuat gaduh dan menteri yang lambat dalam bekerja.

Perombakan kabinet jilid II pun menjadi ajang pembuktian bahwa Presiden Jokowi tegas dalam mengambil keputusan dan kebijakan strategis.

Reshuffle sendiri adalah salah satu hak prerogratif yang dimiliki oleh presiden, sebagai langkah melakukan penyegaran kabinet. Karena itu, sebagai anggota masyarakat saya berharap tak ada campur tangan dari orang-orang yang berada di lingkaran presiden. Biarlah Jokowi menentukan sendiri para pembantunya.

Saya pun berharap, presiden segera mengumumkan perombakan menteri secepatnya.

Jangan lagi ditunda dan semoga tidak ada keraguan presiden dalam mengganti dan merombak susunan kabinetnya. Jangan sampai ada kekuatan politik yang menyanderanya atau pun masih ada deal-deal politik.

Satrio Panglima Polim V Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Reynold Harianja Bintaro Jaya Sektor III Jakarta Selatan

Reshuffle Kabinet

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Contents

headline LaporanUtama 9 Smelter Cuma Omong Kosong Pemerintah kemungkinan besar membuka kembali keran ekspor mineral mentah. Freeport dan Newmont bisa tersenyum kembali.

Bisnis

Makro

18 Berdamailah dengan Perubahan

Maraknya transportasi umum berbasis aplikasi

30 Menanti Lagi Korban Dwelling Time

menimbulkan kericuhan. Peraturan pun menjadi dalih.

Presiden Jokowi kembali marah soal leletnya dwelling time Pelabuhan Tanjung Priok. Reshuffle jilid II tinggal menunggu waktu.

33 Sembilan Bulan Lahir Reshuffle 34 Mengais Untung Kilang di Darat

20 Booming Orang Kaya Indonesia

Keuangan 36 Ancaman di Balik Beleid Baru

Sisipan 24 Viva Obama, Viva Fidel

Setelah selama sekitar 88 tahun bak api dalam sekam, lawatan Presiden AS Barack Obama ke Kuba, pekan lalu, menjadi jawaban yang jelas atas upaya normalisasi hubungan kedua negara.

Penerapan SE No. 1/SEOJK.05/2016 bisa mengancam multifinance kecil. Soalnya, standar penilaian kesehatan multifinance kini sudah “sama� dengan bank.

38 Pilihan Terbaik di Kala Susah

Pasar Modal 42 Tergantung Minyak dan Bunga The Fed Pasar memperkirakan akan terjadi guncangan di bursa saham, seiring tertekannya harga minyak dunia. Namun, investor percaya, indeks masih punya kekuatan untuk naik.

44 Saham yang Masih Tetap Mengepul reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Membangun Kemitraan, Memberdayakan Komunitas Para siswa terus belajar dan menyiapkan diri masuk ke dunia kerja, termasuk anak-anak kami. Karenanya, kami berupaya sekuat tenaga untuk dapat menyediakan pelatihan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan kemitraaan yang dibangun bersama Pemerintah, LSM dan masyarakat, kami telah mendirikan dua Politeknik di Riau dan Aceh. Kemitraan tersebut kami lakukan untuk mengembangkan kurikulum dan meningkatkan kemampuan para pengajar.

Setiap tahun, ratusan siswa lulus dan siap menjadi tenaga terampil – membantu memberdayakan komunitas dimana mereka berada. Kemajuan pendidikan adalah kepedulian semua.

Termasuk kami.

Informasi selengkapnya tersedia di www.ChevronIndonesia.com

editorial

A

Awas Turbulensi

ba-aba itu sudah didengungkan sejak dini, waspadai turbulensi ekonomi. Sebab di sepanjang tahun 2016, negara-negara berkembang diperkirakan akan mengalami turbulensi ekonomi yang sangat menegangkan.

Menurut PBB dalam laporan bertajuk “World Economic Situation and Prospect 2016�, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang diperkirakan hanya akan mencapai rata-rata 3,8% pada 2016, suatu pertumbuhan ekonomi terendah sejak krisis keuangan global pada 2009.

Ada tiga negara yang diprediksi akan menjadi pemicu terjadinya keguncangan. Yang pertama adalah pelambatan ekonomi di China yang dikhawatirkan akan mengalami pelambatan tajam ekonomi (hard landing). Kendati perdana menteri China sudah menjamin hal itu tak akan terjadi. Kemudian resesi ekonomi yang parah di Rusia dan Brasil.

Nah, hard landing yang terjadi di China, otomatis akan semakin menurunkan permintaan komoditas sumber daya alam yang ujung-ujungnya membuat menukiknya harga. Padahal, China merupakan negara terbesar dalam menyerap komoditas dunia. Ini jelas akan semakin memukul perekonomian negara-negara berkembang terutama di Amerika Latin dan Afrika, tidak terkecuali Indonesia.

Itu dilihat dari sudut perdagangan, yang dampaknya akan menggerus devisa negara yang terkena. Belum lagi dari sudut keuangan. Ini akan lebih parah lagi. Dikhawatirkan akan terjadi pelarian modal atau baliknya hot money yang selama ini membanjiri negara-negara berkembang.

Memang, diturunkannya bunga acuan oleh Bank Indonesia, sedikit banyak, telah mengerem masuknya

8

hot money. Tapi penerapan kebijakan suku bunga negatif oleh beberapa negara maju seperti Jepang dan Eropa tetap akan memicu banyaknya investor yang melihat Indonesia sebagai tempat beternak uang yang nyaman dan manis.

Imbal hasil yang masih menawan inilah yang membuat Indonesia menjadi negara yang mesti waspada.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan, kalau tiba-tiba saja AS menaikkan tingkat bunga akan ada sedikit banyak perubahan. Terutama terhadap nilai tukar rupiah.

Harus diperhitungkan, pasti. Apalagi, menurut Gubernur BI Agus Martowardojo, investor yang masuk ke Indonesia belakangan ini cukup besar. Sejak awal tahun hingga akhir bulan Februari, uang panas yang masuk ke Indonesia sudah mencapai Rp 35 triliun. Agus menyebut, uang panas itu lari ke surat utang negara (SUN) dan saham di pasar modal.

Bagaimana mengatasi dampak hot money yang kemungkinan mengganggu nilai tukar rupiah? Seharusnya, pemerintah mengambil langkah yang tepat dan cepat agar dampak turbulensi ini tidak mematikan. Di antaranya bagi negara-negara berkembang yang mempunyai cadangan devisa yang cukup, dianjurkan melakukan pembelian kembali obligasinya di pasar internasional mumpung harganya lagi jatuh.

Negara-negara berkembang dianjurkan untuk tidak tergoda melakukan kebijakan menaikkan tingkat suku bunga untuk mengerem arus modal asing yang keluar ini, karena dijamin dampaknya tidak efektif dalam memperlambat arus keluar modal asing tersebut. Bahkan akan berakibat menghantam ekonomi riil, sehingga mengurangi kemampuan membayar utangnya karena pendapatannya menurun, tingkat bunga yang tinggi jelas kontra produktif.

Yang tak kalah pentingnya, kurangi utang. Seperti diketahui, masalah utang ini belakangan telah menjadi salah satu topik pembicaraan umum. Kenapa? Karena semakin membesar. Kendati pemerintah, bahkan sebagian pakar ekonomi menyebutkan utang Indonesia masih dalam level aman.

Hingga akhir 2015 mencapai Rp 3.089 triliun setara US$ 223,2 dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) 27%. Pemerintah terpaksa menutup kebutuhan pertumbuhan ekonomi melalui utang, karena booming harga komoditas sudah berakhir pada 2013?

Apalagi, sepanjang tahun 2015 lalu penerimaan negara dari pajak tidak bisa diandalkan lantaran perekonomian lesu. Nah, apakah kebijakan berutang ni akan diteuskan, sementara ekonomi dunia terancam goncang? n bk

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Pemerintah kemungkinan besar membuka kembali keran ekspor mineral mentah. Freeport dan Newmont bisa tersenyum kembali.

TEKS Setyo Adi Nugroho dan Sri Wulandari Foto Riset

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

9

I

barat tarian telanjang, para pemimpin negeri ini begitu tak malu mempertontonkan wajahnya di depan rakyat. Kemarin bicara A, hari ini B, besok sudah berubah menjadi C. Makanya, jangan salahkan rakyat kalau di pikiran mereka sudah terbentuk: ganti pimpinan, ganti pula kebijakan.

Perumpamaan di atas barangkali cocok disematkan pada kebijakan pemerintah dalam pembangunan pabrik smelter, yakni tempat pengolahan bahan mentah hasil tambang (bauksit, pasir besi, emas, dan tembaga).

Masalahnya adalah soal niatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan mengizinkan kembali perusahaan tambang mengekspor produk mentah ke luar negeri. Niatan ini tercium oleh Jonatan Handoyo. Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) ini mendengar adanya pembahasan relaksasi mineral dalam rapat dengar pendapat antara Kementerian ESDM dengan DPR pada 8 Maret lalu.

“Tidak jelas sebetulnya, dari mana asal mulanya sehingga dilakukan rapat dengar pendapat dengan DPR dan ESDM 8 Maret lalu yang membahas relaksasi mineral,” ujar Jonatan

dalam diskusi, Rabu (16/3).

Bisa dimaklumi jika Jonatan jengkel. Sebab, bukan apa-apa, sejak pemerintah melarang bahan mineral mentah diekspor, AP3I sudah mengundang investor asing untuk membangun pabrik smelter di sini. Menurut catatan asosiasi ini, sejak tahun 2012 hingga 2015 sudah terbangun sebanyak 24 pabrik smelter senilai US$ 12 miliar. “Sebagian besar adalah investor asing.

Sudah ada 15.000 tenaga kerja, belum termasuk kontraktor,” kata Jonatan.

Tentu saja, investasi sebesar US$ 12 miliar itu bisa mubazir jika pemerintah mengizinkan kembali perusahaan tambang mengekspor produk mentah ke luar negeri. “Sebagai pelaku usaha smelter di Indonesia, kami ini menjadi orang yang paling pusing,” Jonatan menambahkan.

Pertengahan Februari lalu, Menteri ESDM Sudirman Said sudah memberi sinyal bahwa pemerintah akan mengajukan revisi Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dia mendorong agar relaksasi mineral mentah dicantumkan dalam revisi UU tersebut.

Pengolahan mineral: Mubazir US$ 12 miliar.

10

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Sudirman punya beberapa alasan relaksasi mineral mentah dicantumkan. Pertama, banyak pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tidak mampu menyelesaikan pembangunan seperti diamanatkan dalam UU Minerba.

Kedua, terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang membuat kewenangan pemerintah kabupaten/kota bergeser ke gubernur/provinsi. “Jadi, ini memerlukan penyesuaian dari sisi kewenangan memberikan IUP (izin usaha pertambangan), kewenangan me-review, kewenangan izin. Harus ada penyesuaian,” kata Sudirman.

Menurut Sudirman, jika UU Minerba tidak direvisi maka akan terjadi banyak pelanggaran. Sebab, katanya, pasal yang disusun sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini.

“Misalnya, smelter diputuskan pada 2014 harus selesai 3 tahun setelah PP (Peraturan Pemerintah),” tandasnya.

Sudirman menilai, kelahiran UU Nomor 4 Tahun 2009 yang diperkuat dengan PP Nomor 1 Tahun 2014 cenderung dipaksakan. “Kita tahu PP 1/2014 diterbitkan di ujung periode pemerintahan (SBY),” katanya.

Celakanya, saat PP tersebut terbit harga komoditas sedang anjlok. Akibatnya, Indonesia kehilangan kesempatan untuk mendorong pembangunan smelter saat harga sedang tinggi.

“Jadi kalau ini (UU Minerba) tidak direvisi akan melanggar by design. Oleh karena itu, harus direvisi. Apabila UU memungkinkan maka akan bisa saja direlaksasi. Tergantung dari revisi UU Minerba,” tandasnya.

FREEPORT DAN NEWMONT Asal tahu saja, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba mengamanatkan agar industri pertambangan harus melakukan pemurnian dan pengolahan atas mineral mentah per 12 Januari 2014. Dengan kata lain, perusahaan tambang yang sudah berproduksi dilarang mengekspor mineral mentah mulai tanggal tersebut.

UU itu sendiri diundangkan sejak 12 Januari 2009 dan pelaksanaannya tanggal 12 Januari 2014. Jadi, pemerintah memberi waktu selama 5 tahun kepada perusahaan tambang untuk membangun pabrik smelter.

Tapi, namanya pengusaha, akalnya banyak. Meskipun sudah diberi waktu 5 tahun, toh mereka masih enggan membangun pabrik smelter. Alasannya macam-macam, dari mulai investasinya cukup besar sampai aturan tersebut tidak termuat dalam kontrak karya (KK).

Betul, investasi membangun pabrik smelter bisa menelan dana hampir triliunan rupiah. Namun, semua tergantung dari luas dan kapasitas pabrik yang akan dibangun. Kalau luas dan kapasitas pabriknya kecil, tentu saja investasinya kecil. Kalau besar, ya dana yang harus dikeluarkan juga besar.

Kalau alasannya karena investasinya besar, lha perusahaan tambang pemegang KK itu sudah berapa banyak mengeruk keuntungan dari perut bumi Indonesia? Mereka beroperasi di Indonesia sudah puluhan tahun, dan selama itu pula mereka membawa ribuan triliun rupiah ke negara asalnya.

Memang, kelahiran UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba banyak ditentang, terutama perusahaan tambang asing

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Kantor PT Freeport Indonesia: Penentang keras UU Minerba.

Tidak jelas sebetulnya, dari mana asal mulanya sehingga dilakukan rapat dengar pendapat dengan DPR dan ESDM 8 Maret lalu yang membahas relaksasi mineral.

11

yang beroperasi di Indonesia. Mereka melancarkan manuver dan tekanan terhadap Pemerintah Indonesia. Mulai dari ancaman menghentikan produksi, PHK massal, akan membawa UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materi (judicial review) sampai akan memperkarakan Pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional.

Yang paling getol menentang adalah PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Dua perusahaan asal Amerika Serikat ini menolak membangun 100% smelter pada 2014.

Serikat ini mengolah konsentrat berkadar tembaga 30%-40%, serta memurnikan 30%-40% dari total produksi per tahun.

Sebulan yang lalu, Freeport memperoleh rekomendasi ekspor konsentrat dari Kementerian ESDM, padahal dua minggu sebelumnya melarang karena Freeport tak juga membangun pabrik smelter. Anehnya lagi, izin ekspor konsentrat itu malah ditambah dari 775 ribu ton menjadi 1 juta ton, bahkan tanpa uang jaminan sebesar US$ 530 juta. Alasannya, karena Freeport sepakat membayar bea keluar ekspor konsentrat sebesar 5%.

Sudirman Said

ADA APA? Memang, UU tersebut bisa membuat produksi mereka anjlok hingga 40%. Hanya saja, selama ini, perusahaan-perusahaan tambang multinasional itu telah menikmati gurihnya bahan mentah tambang Indonesia. Bahan mentah itu diekspor ke negara asalnya dan sejumlah negara lain. Di negara induknya, bahan mentah ini kemudian dibuat barang jadi, lantas diekspor ke Indonesia dengan harga yang sangat tinggi.

Betul, larangan ekspor mineral mentah per 12 Januari 2014 itu akan membuat negara kehilangan pemasukan sekitar US$ 11 miliar. Artinya, pelarangan ekspor ini juga akan menyumbang defisit penerimaan negara. Namun di tahun-tahun mendatang Indonesia akan memperoleh pendapatan yang sangat wah.

Tapi, lantaran mental sebagian besar pejabat Indonesia seringkali tunduk pada tekanan asing, akhirnya pemerintah takluk. Mulailah dilakukan revisi peraturan. Misalnya, untuk konsentrat tembaga kadar Cu harus 99,99% dan pemurnian tembaga 99% baru boleh mengekspor. Namun lewat revisi, kadar Cu konsentrat dan pemurnian tembaga menjadi 30% dan 40%. Jadi, kadar yang diturunkan itu lebih 50%.

Informasi yang beredar, penurunan tersebut merupakan hasil lobi PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.

Asal tahu saja, kedua perusahaan tambang raksasa asal Amerika

12

Kini, yang mengagetkan lagi, ada niatan Kementerian ESDM mengizinkan kembali perusahaan tambang mengekspor produk mentah ke luar negeri. Apakah ini tidak akan mengganggu iklim investasi seperti yang dikeluhkan Jonatan Handoyo, Wakil Ketua Umum AP3I? Ada apa di balik semua ini?

Padahal, kepastian hukum merupakan salah satu syarat investor mau berusaha di Indonesia.

Banyak kalangan menilai, jika peraturan sering berubah akan membuat pengusaha bingung untuk melakukan investasi. Lha, bagaimana mereka mau membangun pabrik kalau hari ini peraturannya seperti ini, tapi besok sudah berubah menjadi lain.

Memang, menyulap Indonesia menjadi surga investasi bukan sesuatu yang mustahil.

Namun, deregulasi investasi saja tak cukup. Pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi menyeluruh, bukan hanya di lembaga negara dan kementerian (K/L), tapi juga di daerah.

Reformasi birokrasi akan membuat pemerintah bergerak efektif dan efisien.

Tanpa reformasi birokrasi, alih-alih mendekati atau menyalip Singapura (peringkat ke-1), Malaysia (ke-18), Thailand (ke-49), atau Vietnam (ke-90), peringkat kemudahan berbisnis Indonesia bakal semakin terbelakang. n

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Renegosiasi Minim Prestasi

R

enegosiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pertambangan pengusahaan batubara (PKP2B) antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan tambang selama ini begitu alot.

Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), ada enam poin renegosiasi. Keenam poin itu adalah kewajiban divestasi saham kepada nasional, pemanfaatan produk dalam negeri, melaksanakan hilirisasi, menyesuaikan tarif royalti, peralihan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha, serta mengikuti batasan maksimum luas wilayah pertambangan.

Saat ini, terdapat 37 perusahaan pemegang konsesi KK dan 74 PKP2B. Dari jumlah itu, belum diketahui berapa banyak yang sudah melaksanakan enam poin tersebut.

Namun, dari informasi yang diperoleh majalah ini, yang paling banyak menjalankan kewajiban tersebut baru perusahaan pemegang konsesi PKP2B. Itu pun, kabarnya, baru beberapa poin yang dilaksanakan.

Pemegang konsesi PKP2B kebanyakan perusahaanperusahaan nasional, sedangkan pemegang KK mayoritas perusahaan asing. Selama ini, renegosiasi pemerintah dengan perusahaan pemegang konsesi KK adalah yang paling sulit. Sampai akhir Juni lalu, dari enam poin renegosiasi, hanya satu atau dua saja yang baru dilaksanakan.

Misalnya, PT Freeport Indonesia. Perusahaan asal Amerika Serikat ini baru menyetujui poin kenaikan royalti emas dari 1% menjadi 3,75% dari harga jual per ton dan pembangunan smelter. Yang terakhir ini, Freeport pun terlihat masih belum serius.

Begitu pula halnya renegosiasi dengan PT Newmont Nusa Tenggara. Dari enam poin yang disebutkan tadi, baru kewajiban divestasi yang telah dipenuhi Newmont.

Itu pun sisa pembelian saham terakhir 7% masih terkatung-katung.

Sebenarnya, pemerintah punya senjata pemaksa, yakni UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. UU ini diundangkan pada 12 Januari 2009 dan mulai berlaku 12 Januari 2014. Artinya, perusahaan-perusahaan tambang pemegang konsesi KK dan PKP2B sudah diberi waktu selama lima tahun untuk melaksanakan poin-poin tersebut.

Tapi, apa yang terjadi? Semua hanya manis di bibir. Lihat saja soal pembangunan unit pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Seharusnya mulai 12 Januari 2014, semua perusahaan tambang pemegang konsesi KK dan PKP2B sudah mengoperasionalkan smelter. Artinya, sejak saat itu tak ada lagi perusahaan yang bisa mengekspor mineral mentah, baik dalam bentuk ore ataupun konsentrat. Titik.

Tapi, ya itu tadi, aturan tinggal aturan, praktiknya jauh dari harapan. Renegosiasi selama lima tahun begitu mi-

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Pengolahan smelter

nim prestasi. Renegosiasi hanya membuang waktu dan uang, demikian kata banyak orang.

Bagaimana dibilang punya hasil, wong pemerintah malah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 23/ 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP ini memberi izin ekspor minerba secara terbatas pasca 12 Januari 2014.

Selain itu, ada pula PP No. 77 Tahun 2014 yang mengatur kembali masalah divestasi. Menurut mantan Dirjen Minerba Simon F Sembiring, PP ini terbit beberapa hari sebelum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden RI ke-6.

Dalam PP No. 77 Tahun 2014, divestasi saham untuk perusahaan tambang asing dipecah menjadi tiga bagian.

Pertama, divestasi 51% hanya untuk perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan. Kedua, divestasi 40% diwajibkan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan serta membangun smelter (pengolahan dan pemurnian hasil tambang). Ketiga, divestasi 30% diwajibkan kepada perusahaan yang kegiatan pertambangannya berada di bawah tanah.

Nah, karena kegiatan pertambangan Freeport dilakukan di bawah tanah, maka perusahaan ini hanya diwajibkan melepas 30% sahamnya. Padahal, dalam PP No. 42 Tahun 2012 tentang Minerba sudah dinyatakan semua perusahaan tambang asing wajib melepas 51% sahamnya secara bertahap.

Jadi, menurut Simon, terbitnya PP No. 77 Tahun 2014 hanya untuk mengakomodir kepentingan Freeport untuk bisa terus bercokol di Papua. “Saya mencium ada unsur yang memengaruhi kebijakan itu. Jadi bukan (Presiden) Jokowi, waktu zaman SBY. Tapi sekarang, kok, malah dilanjutkan,� ujar Simon dalam diskusi bertajuk ‘Freeport Bikin Pusing’ di Jakarta Pusat, menjelang akhir November tahun lalu.

Nah lho. n

13

Hak Istimewa untuk Freeport Freeport dan Newmont kerap mendapat hak istimewa dari Pemerintah Indonesia.

TEKS Setyo Adhi Nugroho Foto Riset

P

T Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) bisa disebut sebagai dua perusahaan yang kerap mendapat hak istimewa dari Pemerintah Indonesia. Contoh yang paling anyar adalah saat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dua tahun lalu memberi rekomendasi ekspor mineral olahan dalam bentuk konsentrat kepada dua perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Rekomendasi ekspor konsentrat diberikan kepada Freeport dan Newmont akhir Maret 2014. Kemudian, Kementerian ESDM melayangkan rekomendasi ini kepada Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan status Eksportir Terdaftar (ET).

Selain Freeport dan Newmont, saat itu terdapat 36 perusahaan tambang lain yang sedang antre untuk memperoleh status ET dari Kementerian Perdagangan. Nah, jika sudah mendapat stempel ET, Freeport, Newmont, dan perusahaan-perusahaan tambang tersebut diperbolehkan mengekspor tanpa perlu melakukan proses pemurnian. Hebatnya lagi, mereka dibebaskan dari Bea Keluar (BK) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran dan Belanja Freeport yang telah disetujui, tahun itu (2014) produksi konsentrat tembaga Freeport mencapai 2.118.525 metrik ton. Angka produksi tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebanyak 1.919.667 metrik ton.

Eksplorasi tambang Freeport di Papua: Lobi kuat.

14

Dari produksi sebanyak itu, 900 ribu metrik ton konsentrat itu dipasok ke PT Smelting Gresik untuk pasar domestik.

Sisanya, sebesar 1.218.525 metrik ton diekspor. Angka ekspor tahun ini lebih besar daripada realisasi ekspor tahun 2013 yang tercatat 1.104.161 metrik ton.

Berbeda dengan Freeport, produksi konsentrat Newmont tahun itu (2014) mencapai 527.136 metrik ton, jauh lebih besar ketimbang tahun 2013 sebanyak 316.851 metrik ton. Dari jumlah itu yang dipasok ke PT Smelting Gresik 124.100 metrik ton, sedangkan diekspor sebanyak 403.036 metrik ton.

Asal tahu saja, sejak awal tahun 2014, Freeport dan Newmont aktif melobi pemerintah karena kegiatan ekspornya terhenti, setelah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) diberlakukan 12 Januari 2014.

Sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, seluruh industri mineral dan batubara wajib mengolah barang tambangnya di dalam negeri, sebelum mengekspor. Jika tetap ingin mengekspor, mereka dikenakan BK yang akan terus meningkat setiap tahunnya hingga 60% di tahun 2016.

Penerapan BK bertujuan untuk memaksa perusahaan tambang mineral membangun pabrik pemurnian (smelter) di dalam negeri, dalam waktu 3 tahun.

Namun, ketentuan ini ditentang oleh Freeport dan Newmont serta beberapa perusahaan tambang lain. Sampai-sampai, bos besar Freeport McMoran Copper & Gold Inc, (saat itu) Richard Adkerson harus datang ke Jakarta untuk menemui empat menteri ekonomi Indonesia.

Misi yang dibawa Adkerson tak lain tak bukan adalah masalah BK ekspor mineral mentah. Freeport menilai, BK tersebut terlalu besar yang bisa membuat perusahaan asal AS ini tidak dapat memproduksi tambangnya di Papua.

Freeport ingin ada relaksasi ekspor konsentrat tanpa ada kebijakan BK. Apalagi, dalam perjanjian KK antara Freeport dan Pemerintah Indonesia, tidak memuat aturan BK untuk mineral olahan.

Berkat lobi dan tekanan yang dilakukan, pemerintah akhirnya membuka izin bagi Freeport dan perusahaan tambang lain untuk mengekspor konsentrat tanpa dikenakan BK. n

Richard Adkerson

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Mereka yang Kecewa Sejumlah investor asing kecewa, karena pemerintah tak konsisten melaksanakan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

T

TEKS Sri Wulandari Foto Riset

he Russian Aluminium (Rusal) dan Norilsk Nickel kecewa. Dua perusahaan pemurnian tambang mineral asal Rusia ini akhirnya menarik diri rencana berinvestasi di Indonesia. Gara-garanya, apalagi kalau bukan soal pelonggaran ekspor mineral mentah atau ore pasca 12 Januari 2014.

Semula, Rusal berencana membangun pabrik smelter bauksit di Kalimantan. Dalam investasi senilai US$ 6 miliar tersebut, Rusal menggandeng PT Aneka Tambang (Antam). Pada tahap pertama, Rusal akan mengeluarkan dana sebesar US$ 3 miliar.

Namun, sebelum membangun smelter, Rusal minta kepastian Pemerintah Indonesia apakah konsisten melaksanakan UU Minerba Tahun 2009, yang melarang ekspor bahan tambang mentah mulai 12 Januari 2014.

Permintaan Rusal bisa dipahami. Sebab, buat apa mereka susah-payah membangun smelter untuk dijadikan aluminium, kalau bahan tambang mentah itu kurang tersedia di Indonesia.

Artinya, investasi yang dikeluarkan hingga puluhan triliun rupiah itu bisa jadi mubazir.

Asal tahu saja, saat ini Rusal menguasai sekitar 10% pasar aluminium dunia. Sedangkan Norilsk Nickel adalah perusahaan tambang terbesar di Rusia. Saat ini, Norilsk sudah mengoperasikan smelter di tiga benua untuk memproduksi empat jenis barang tambang, yakni nikel, tembaga, paladium, dan platinum. Perusahaan ini juga memproduksi sejumlah produk turunannya, antara lain cobalt, rodium, perak, emas, tellurium, dan cellenium.

Di Indonesia, Norilsk sudah menyatakan kesiapannya membangun industri pengolahan bahan baku mineral, yakni nikel dan tembaga. Kapasitas produksi smelter sekitar 400 ribu ton per tahun. Norilsk akan menjalin kerja sama dengan perusahaan lokal di Indonesia. Namun, manajemen perusahaan ini belum mau menyebutkan besaran investasinya.

Bisa jadi, tak hanya Rusal dan Norilsk yang kecewa. Sejumlah investor asal China pun demikian. Sejak pertengahan tahun lalu, mereka berbondong-bondong masuk ke Indonesia setelah mendengar kabar pemerintah akan melaksanakan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba mengamanatkan agar industri pertambangan mulai melakukan pemurnian dan pengolahan atas mineral mentah per 12 Januari 2014. Dengan kata lain, perusahaan tambang yang sudah berproduksi dilarang mengekspor mineral mentah mulai tanggal tersebut.

Hingga September tahun 2014l, menurut data Kementerian

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Pabrik The Russian Aluminium: Akhirnya menarik diri.

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat 125 pabrik smelter yang siap dibangun.

Dari 125 smelter itu, sebanyak 97 baru tahap studi kelayakan dengan investasi US$ 16,82 miliar. Kemudian 4 smelter lainnya sudah tahap pengerjaan analisa dampak lingkungan dengan investasi US$ 2,7 miliar. Empat smelter lainnya masuk tahap groundbreaking pembangunan dengan total investasi US$ 421 juta (lihat: Hebatnya Beleid Minerba).

Kabar ini, tentu saja menggembirakan. Namun, kegembiraan itu kemungkinan besar segera hilang. Sebab, pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah No.24/2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 20/2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan Mineral.

Lewat revisi tersebut, perusahaan yang sudah memenuhi kriteria pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, diperbolehkan mengekspor mineral mentah. n

15

Hebatnya Beleid Minerba Sejak Undang-Undang Minerba No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diterbitkan, investor ramai-ramai membangun smelter.

TEKS Latihono Sujantyo Foto Dok. Review

D

ua taipan itu bergantian menandatangani lembar kesepakatan. Usai meneken kontrak, Chairman Lippo Group, Mochtar Riady dan President & CEO Shenhua Group, Zhang Yuzhuo berjabat tangan, lalu keduanya tersenyum, disaksikan Menteri Perindustrian, MS Hidayat.

Itu peristiwa di Beijing, China, tanggal 27 September 2013.

Hari itu, Mochtar dan Yuzhuo meneken kesepakatan kerja sama untuk membangun pusat smelter di Cirebon, Jawa Barat.

Smelter yang akan dibangun di areal seluas 2.000 hektar itu meliputi unit pengolahan timah dan seng, yang produk akhirnya mayoritas diekspor ke China. Lippo bisa disebut sebagai pionir yang membangun pengolahan smelter timah dan seng.

Sebelum Lippo, PT Harita Jayaraya lebih dulu menggandeng China Hongqiao Group Ltd dengan membentuk perusahaan bernama PT Well Harvest Winning Alumina Refinery.

Perusahaan patungan ini sepakat membangun smelter untuk mengolah bauksit menjadi alumina.

Tanggal 27 Juli 2013 mereka mulai melakukan konstruksi pabrik pengolahan dan pemurnian alumina berkapasitas 2 juta ton per tahun. Pabrik yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini dibangun dengan investasi US$ 1 miliar.

CEO Harita Group Lim Gunawan Hariyanto mengatakan, produksi alumina yang dibuat pabriknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. “Bila ada sisa, baru diekspor,� kata Lim.

ADA 125 SMELTER Memang, sejak Undang-Undang Minerba No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diterbitkan, banyak investor masuk ke bisnis ini. Sejak saat itu, ada sekitar 300 proposal yang diajukan pengusaha untuk membangun pabrik smelter. Namun yang lolos untuk bisa membangun sekitar 125 unit pengolahan.

Dari 125 smelter yang siap dibangun itu, sebanyak 97 baru tahap studi kelayakan dengan investasi US$ 16,82 miliar. Kemudian 4 smelter lainnya sudah tahap pengerjaan analisa dampak lingkungan dengan investasi US$ 2,7 miliar. Empat smelter lainnya masuk tahap groundbreaking pembangunan dengan

16

total investasi US$ 421 juta.

Kabar ini, tentu saja menggembirakan. Sebab, ya itu tadi, pembangunan pabrik pengolahan mineral ini menelan investasi jutaan dolar. Mengacu pada smelter nikel di Jeneponto Sulawesi Selatan, setiap hektar pembangunan kompleks pabrik smelter rata-rata menelan dana hingga US$ 5 juta. Jadi, tak salah bila pemerintah begitu semringah.

Data Bank Indonesia menunjukkan, di Sulawesi dan Maluku, komitmen investasi smelter nikel mencapai Rp 36 triliun dengan kapasitas produksi 2,7 juta ton bijih. Yang kian menggembirakan lagi, mereka akan menjadi konsumen PLN selama puluhan tahun.

Di Konawe Sulawesi Tenggara, proyek smelter milik PT Antam memang sudah disertai dengan paket pembangunan PLTU Pomala yang bernilai Rp 200 miliar. Sedangkan proyek penambangan dan pembangunan pabrik feronikel serta baja antikarat di sana menelan investasi sekitar US$ 1,8 miliar atau lebih Rp 20 triliun. “Proyek ini sangat penting bagi quantum

Kabinet Kerja: Harus ada tindakan tegas.

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

leap perseroan di masa depan,� jelas eksekutif di Antam.

Pembangunan pengolahan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, tak kalah dahsyat. Di tanah Mandar ini, nilai pembangunan pabrik pemurnian nikel mencapai US$ 1,06 miliar.

Rinciannya, US$ 960 juta untuk pembangunan smelter dan pembangkit listrik, sisanya pengembangan tambang dan fasilitas pendukung. “Sulawesi dan Maluku amat prospektif untuk bisnis smelter,� ungkap Syahrir AB, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA).

BOM WAKTU Di tengah kegembiraan ini, ternyata UU Nomor 4 Tahun 2009 menyimpan bom waktu. Menurut Muhammad Syarif Hidayatullah, peneliti Wiratama Institute, ada kemungkinan terjadi gap antara produksi mineral mentah dan kapasitas smelter.

Berdasarkan penelitian Syarif, setidaknya ada tiga komoditas yang akan defisit di tahun-tahun pasca beleid tersebut. Ketiga komoditas tersebut adalah tembaga, bauksit, dan nikel.

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Pada 2011, total produksi bauksit nasional mencapai 17,6 juta ton. Saat ini, Indonesia belum memiliki smelter bauksit.

Walaupun nanti semua smelter bauksit selesai dibangun, kapasitasnya hanya 7,1 juta ton. Artinya, ada gap antara produksi dan kapasitas smelter sebesar 10,5 juta ton. Sedangkan gap untuk komoditas nikel dan tembaga ditaksir akan mencapai 2,72 juta ton dan 18 juta ton.

Kondisi ini jelas berbahaya. Ada potensi berkurangnya penerimaan royalti dan pajak dari ketiga komoditas tersebut.

Menurut data Kementerian ESDM, penerimaan royalti sektor minerba mencapai Rp 13 triliun per tahun, sedangkan pajak dari sektor tambang dan galian Rp 55 triliun.

Untuk mengatasinya, pemerintah berencana menyempurnakan regulasi. Salah satunya, memperketat pembangunan smelter.

Tapi, ya itu tadi, rencana tinggal rencana dan sebagian pabrik smelter yang sudah dibangun bisa menjadi barang rongsokan seandainya pemerintah jadi mengizinkan kembali perusahaan tambang mengekspor produk mentah ke luar negeri. n

17

Bisnis Angkutan

Berdamailah dengan Maraknya transportasi umum berbasis aplikasi menimbulkan kericuhan.

Peraturan pun menjadi dalih.

D

TEKS Sri Wulandari foto Dahlan RP, Erbhayu

emonstrasi angkutan taksi pada Selasa pekan lalu menjadi puncak dari kericuhan sistem moda transportasi.

Yang satu masih menggunakan cara lama atau konvensional, sementara yang satu berbasis teknologi atau aplikasi online. Hasilnya, dua sistem yang djalankan ini, tidak bisa berjalan beriringan. Taksi konvensional menganggap kehadiran

moda transportasi berbasis aplikasi sangat mengancam kelangsungan bisnis mereka.

Kemudahan dan harga yang jauh lebih murah, membuat pengguna beralih menggunakan armada kendaraan yang menggunakan aplikasi pemesanan online. Tarif Uber dan Grab lebih murah sekitar 30%40% dari tarif taksi konvensional per kilometer.

Ya, bisa dimaklumi akibat kehadiran moda transportasi berbasis online, seperti Go-Jek, Uber, Grab, dan teman-temannya, jumlah penumpang taksi dan ojek terkikis. Banyak sopir taksi yang mengeluh setorannya berkurang dan pendapatannya pas-pasan. Sementara taksi online memberikan layanan paripurna yang kadang luput diperhatikan oleh pengelola taksi konvesional.

Demonstrasi yang tersulut anarkis ini, makin membuat masyarakat agak antipati. Banyak yang menuding taksi konvesioanl tidak tanggap dan adaptif terhadap perubahan zaman. Menentang teknologi sama artinya dengan bunuh diri secara perlahan. Padahal lang-

Demo sopir taksi

18

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Bisnis Angkutan

Perubahan kah terbaik, sebagaimana dikatakan ahli marketing Rhenald Khasali atas fenomena aplikasi online yang disebutnya sebagai era sharing economy ini, jangan ditentang. Berdamailah dengan perubahan. “Tak akan mungkin melawan proses alamiah ini. Daripada terus bertengkar, lebih baik beradaptasi,” tulisnya.

Blue Bird sendiri menolak anggapan tidak tanggap dan tidak adaptif. Soal teknologi, Blue Bird sudah menerapkannya sejak 2011, sebagaimana dikatakan Komisaris PT Blue Bird, Tbk Noni Purnomo. Dan, sesungguhnya peristiwa demonstrasi itu akarnya bukan persaingan, melainkan peraturan dan regulasinya yang tak setara. “Sebenarnya banyak sekali aturan yang harus ditaati oleh perusahaan transportasi dalam mengoperasikan kendaraannya,” katanya.

Maka itu, Noni meminta kesetaraan berbisnis ditegakkan oleh moda tersebut, dalam hal ini yang berbasis online. “Sedangkan transportasi online tidak harus menaati aturan akan tetapi bisa beroperasi. Ini sebetulnya yang harus dibenahi oleh mereka,” kata dia.

Peraturan seperti apakah? Pasal 173 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat.

Pasal ini menyebutkan, perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan. Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ: Kendaraan bermotor umum wajib dilakukan uji berkala dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis & laik jalan. Pasal 39 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2012: Tanda nomor kendaraan bermotor umum adalah dasar kuning, tulisan hitam.

Itu baru sebagian peraturan. Masih banyak peraturan lain. Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setiawarno mengatakan, aturan mengenai transportasi umum sebenarnya sudah ada dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ketika Kemenhub melarang Go-Jek dan moda transportasi online lainnya pada Desember 2015, dasarnya adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang.

Dengan terkoordinasinya Go-Jek atau GrabBike berarti menyalahi aturan lalu lintas dalam pemanfaatan sepeda motor. Dewan Transportasi Kota Jakarta bahkan sempat mengatakan kehadiran transportasi online ini membahayakan eksistensi angkutan umum konvensional di Jakarta. Bahaya dapat muncul jika tidak ada pengaturan penggunaan aplikasi-aplikasi semacam itu oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat Pemerintah sendiri menyadari penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam rangka mendukung pelayanan angkutan umum tak bisa dibendung.

Hanya saja, penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung pelayanan angkutan umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

PELUANG MENINGKATKAN PENDAPATAN Toh, di zaman susah seperti ini, peraturan menjadi keniscayaan. Tuntutan perut lebih banyak bicara.

Jadi jangan heran, jika di tubuh pemerintah terjadi dualisme, yang mendukung dan sebaliknya, yang melarang dengan dalih undang-undang. Karena telah banyak yang bergabung dengan aplikasi online, bisa dibayangkan ribuan orang akan menganggur dan berpontensi menciptakan kerentanan, padahal pemerintah membutuhkan keamanan tingkat tinggi untuk melancarkan rencana pembangunannya.

Banyaknya moda transportasi berbasis aplikasi, karena dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama di kota semacam Jakarta, yang belum ada angkutan massal dan infrastruktur jalan yang baik. Kemacetan Jakarta memang membutuhkan solusi.

Untuk saat ini, keberadaan moda transportasi berbasis aplikasi menjadi sebuah solusi yang dianggap tepat. Selain nyaman dan cepat, juga dianggap murah karena masih melakukan promosi. Jangan heran, bagi sebagian pelaku bisnis melihat ini sebagai sebuah pe-

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

19

Bisnis Angkutan luang untuk merengguk keuntungan. Sementara bagi para pengemudi melihat hal ini sebagai sebuah peluang meningkatkan pendapatan dengan pola kerja yang lebih berstruktur.

Saat ini, ada 200.000 pengemudi Go-Jek di jalan.

Itu dari satu aplikasi. Sementara Grabcar mencatat ada 5.000 pengemudi mobil rental yang sudah bergabung. Ketua Pengusaha Rental Mobil Indonesia (PPRI), Hendric Kusnadi mengatakan, jumlah tersebut terdiri atas 3.000 unit mobil yang dimiliki pengusaha jasa rental mobil, dan sisanya 2.000 unit milik perorangan atau individu yang tergabung dalam koperasi PPRI. GrabTaxi menggandeng PPRI sebagai penyedia mobil-mobil sewaan dengan alasan PPRI telah memiliki badan hukum dan anggotanya terdiri atas perusahaan-perusahaan yang memiliki izin usaha. Sementara Uber sudah memiliki sebanyak 6.000 unit mobil yang menggunakan aplikasi Uber Taxi. Seluruh armada tersebut berasal dari perusahaan rental mobil dan masih berpelat hitam.

Langkah terbaik untuk memecahkan masalah dan mencari kedamaian, antara kubu konvesional dan aplikasi, duduklah bersama dengan pemerintah di kementerian terkait. Mungkin juga DPR bertindak sebagai penengah. Mari dengar pendapat. n

Raksasa di Startup Transportasi Ini bukan bisnis main-main ketika amino masyarakat terhadap model transportasi seperti Go-Jek, Uber, GrabCar, GrabTaxi, GrabBike cukup tinggi. Mereka menawarkan transportasi ini berbasis aplikasi di ponsel pintar. Para pengguna dapat memesan motor ataupun mobil dan meminta dijemput di lokasi yang biasanya terintegrasi dengan layanan aplikasi peta pihak ketiga dengan biaya 30% lebih murah bila dibandingkan dengan taksi konvensional.

Begitu seriusnya bisnis ini, bisa dilihat besaran investasi yang ditanamkan untuk menggerakkan roda bisnis. GrabCar dan GrabTaxi, misalnya berani menanamkan modal sebesar US$ 340 juta untuk kawasan Asia Tenggara, utamanya di Indonesia dengan membidik kota-kota besar di Nusantara.

Kiki Rizki, Head of Marketing and Partnership GrabTaxi Indonesia, beberapa waktu lalu pernah mengatakan, Grab masih dalam tahap investasi dan menggodok program Elite Drivers untuk para sopir taksi, tukang ojek dan sopir rental mobil yang digandengnya agar meningkatkan skill dan prestasinya di GrabTaxi. Investasi yang digelontorkan untuk program ini mencapai US$ 1,8 juta atau setara dengan Rp 23,9 miliar.

Belakangan sebagaimana dikutip Tech In Asia, Direktur Lippo Group John Riady turut mengungkapkan bahwa Lippo adalah salah satu investor di Venturra Capital (VC) yang menanam modal di Grab sejak awal. Nilai investasi VC, dalam hal ini Lippo Group berada di dalamnya, sebesar US$ 100 juta (sekitar Rp 1,3 triliun).

Grab mengklaim bahwa GrabCar dan GrabBike telah menguasai pangsa pasar lebih dari 50% di segmen masing-masing. Bahkan disebut-sebut pula di belakangnya, ada raksasa telekomunikasi Temasek dan Softbank.

Lain lagi dengan Uber yang saat ini adalah startup dengan nilai tertinggi di dunia, diestimasi US$ 62,5 miliar. Agustus tahun lalu, Uber memiliki pendanaan bernilai US$ 51 miliar atau sekitar Rp 688,7 triliun. Investornya antara lain Google Ventures dan Baidu, mesin cari terbesar di China. Di Tanah Air, Karun Aria, Lead Communication South East Asia and India menyebutkan bahwa, “Di Indonesia, kami telah berinvestasi sekitar US$ 50 juta. Kami beroperasi di Jakarta, Bandung, dan Bali,� katanya.

Akan halnya Go-Jek, banyak yang bertanya-tanya siapa yang menjadi penyandang dananya? Asal tahu saja, dana investasi yang telah diinjeksi ke Go-Jek mencapai angka di atas US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun. Ada Northstar Group, Sequoia Capital, bahkan ada Arthur Benjamin yang dikabarkan sebagai angel investor GoJek sejak awal berdiri dengan menyuntikan dana 10% dari dana yang dibutuhkan. Sequoia Capital dikabarkan menanamkan investasi sebesar US$ 20 juta atau sekitar Rp 274 miliar. n

Pesan melalui aplikasi: Murah dan nyaman.

20

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Bisnis Telekomunikasi

Lelang Menara XL XL membuka lelang kedua untuk penjualan menara telekomuniksi miliknya.

Targetnya, terjual Rp 4 triliun.

TEKS Sri Wulandari foto Riset

N

iat PT XL Axiata Tbk (EXCL) untuk melepas menara miliknya. Setelah melepas 3.500 menaranya ke Solusi Tunas Pratama dan mendapatkan dana segar Rp 5,6 triliun, XL kembali membuka penawaran menarik dalam tender sekitar 2.000-2.500 menara telekomunikasi. Lelang tahap kedua ini pun digelar. Dari 6.000 menara tersebut, 4.500 di antaranya berasal dari eksisting. Sementara 1.500 sisanya datang dari Axis Telekomunikasi Indonesia yang diakuisisi US$ 856 juta.

Tak sedikit perusahaan lain yang meminati menara telekomunikasi XL. Tak hanya menyajikan persaingan antara pemain lokal, tetapi perusahaan asing pun ikut bertarung memperebutkan menara XL ini. “Posisi terakhir ada tujuh pemain yang kemungkinan besar akan masuk tahap penawaran (lelang) akhir,� kata Director & Chief Strategic Transformasi Office XL Axiata, Willem Lucas Timmermans dalam siaran persnya di Jakarta, pekan lalu.

Ketujuh perusahaan itu, antara lain PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR), dan PT Sarana Menara Nusantara (TOWR). Hasil lelang itu sendiri belum bisa diprediksi berapa nilai yang akan diraih dari aksi korporasi itu, karena harganya ber-gantung valuasi pasar. Targetnya

bisa menghasilkan dana segar sekitar Rp 4 triliun.

Direktur Keuangan XL Axiata Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin mengatakan, XL tidak hanya menjadi pembeli, tetapi mitra yang ideal, sehat, dan kuat. “Kita ini bukan jual putus. Itu menara di sewa kembali. Jadi cari partner yang ada nilai tambah,� katanya.

Asal tahu saja, penjualan menara itu merupakan sebuah langkah positif, karena XL akan semakin fokus menggarap core business-nya ketimbang mengurusi menaranya. Urusan menara akan diserahkan ke ahlinya. Setelah itu, XL akan menyewa kembali menara yang telah dijualnya. Sebelumnya, XL memiliki 10.000 menara, 3.500 sudah terjual di lelang pertama dan masih tersisa 6.500 menara lagi. Rencananya, XL hanya ingin mengelola sendiri sebanyak 2.000 menara.

Penjualan menara XL ini sudah masuk dalam rencana jangka panjang dan inisiatif balance sheet management XL. Hasil penjualan itu dianggarkan untuk membayar utang XL yang mencapai Rp 29,65 triliun sekaligus untuk efiesiensi. Sebagian utang tersebut imbas dari akuisisi terhadap PT Axis Telekom Indonesia (Axis). Untuk pembayaran akuisisi tersebut, XL terpaksa berutang, dengan rincian pinjaman dari pemegang saham Axiata sebesar US$ 500 juta atau 58% dan institusi keuangan, yakni bank DBS sebesar US$ 365 juta atau 42%.

Berdasarkan laporan keuangan terakhir, XL mencatatkan penurunan rugi bersih hingga 97% ke angka Rp 25,34 miliar setelah melakukan aksi jual menara guna menopang kinerja perseroan. Pendapatan emiten telekomunikasi ini juga tercatat menurun 2,47% menjadi Rp22,88 triliun pada 2015, dari Rp 23,46 triliun pada tahun sebelumnya. Keuntungan dari penjualan menara tercatat mencapai 649,07% menjadi Rp 2,04 triliun pada 2015 dari Rp 271,72 miliar di tahun 2014. n

Menara XL: Ada tujuh perusahaan berminat.

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

21

Profil

Kartika Wirjoatmodjo Dirut Bank Mandiri

Menembus Pasar Regional Terpilih sebagai Direktur Utama Bank Mandiri yang baru mengaku mendapat amanah besar. Tiko berencana membawa Bank Mandiri bermain di kawasan regional.

TEKS Sri Wulandari foto Riset

22

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Profil

K

artika Wirjoatmodjo akhirnya terpilih sebagai direktur utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan masa jabatan 20162019, menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang telah habis masa tugasnya. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyepakati pengangkatan Kartika sebagai Direktur Utama Bank Mandiri, karena dinilai memiliki kredibilitas yang baik dan bisa membawa bank yang identik dengan warna biru itu semakin maju.

Kartika yang karib dipanggil Tiko berhasil mengungguli beberapa nama calon di bursa pemilihan dirut Bank Mandiri. Mereka adalah Direktur Treasury & Market Bank Mandiri Pahala N Mansury, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Maryono, dan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Asmawi Syam. “Ini amanah besar,” ujar Tiko.

Karir pria kelahiran Surabaya, 18 Juli 1973 ini terbilang cemerlang. Sebelum menjabat sebagai dirut, Tiko adalah Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri yang diangkat dalam RUPST Bank Mandiri pada 2015. Sarjana lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1996 memulai karirnya sebagai Konsultan Pajak dan Akuntansi di RSM AAJ, tahun1995 hingga 1996.

Pada 1996 hingga 1998, Tiko bekerja sebagai Analis Kredit pada Industrial Bank of Japan, Konsultan Senior pada PwC Financial Advisory Services pada 1998 sampai 1999, dan Boston Consulting Group pada tahun 2000 hingga 2003. Tiko kemudian melanjutkan pendidikan magister di Erasmus University di Rotterdam, Belanda hingga meraih gelar MBA di tahun 2001.

Tiko bergabung dengan Bank Mandiri pada 2003, dan menduduki posisi sebagai Head of Strategy & Financial Analysis at Strategy and Performance Group.

Karirnya kian menanjak ketika dia diangkat sebagai Group Head. Pada 2008, Tiko diangkat sebagai Managing Director Mandiri Sekuritas. Dia pun mengemban tugas khusus untuk melakukan restrukturisasi keuangan dan refocusing bisnis, pasca krisis 2008 di pasar modal.

Selama kariernya, Tiko juga pernah ditempatkan di Indonesia Infrastructure Finance pada tahun 2011 hingga 2013 yang ditugaskan langsung oleh Menteri Keuangan. Lembaga itu baru dibentuk untuk mempromosikan investasi infrastruktur di Indonesia. Kartika pun akhirnya menjabat sebagai CEO di Indonesia Infrastructure Finance. Tiko juga menjabat sebagai Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak ditunjuk oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di awal 2014.

Tiko mengaku pasti akan lebih berat dan banyak tantangan untuk membawa Bank Mandiri ini menjadi lebih besar lagi. Tantangan perekonomian ke depan bakal semakin berat, terutama dari sisi kredit dan likuiditas. Karena itu dia memohon dukungan dari semua stakeholder dan seluruh pemegang saham agar Bank Mandiri dapat berkontribusi lebih besar lagi kepada masyarakat. Saat ini Bank Mandiri per 2015 beraset Rp 910 triliun, dengan laba bersih Rp 20,30 triliun dengan harga saham Rp 10.250 per lembar.

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

MENCARI PRODUK ANDALAN Lalu apa yang akan menjadi target Tiko dalam jangka pendek ini? Aku Tiko, dia ingin Bank Mandiri masuk pasar regional Singapura dan Malaysia. Langkah selanjutnya, dia ingin Bank Mandiri dapat mengakuisisi perusahaan jasa keuangan di Malaysia dalam tiga hingga lima tahun mendatang. “Sudah saatnya kita akuisisi di pasar regional. Itu akan dilakukan secara pararel dan Kementerian BUMN menginginkan kita lakukan itu,” kata dia. “Kita ingin ada kontribusi di kawasan regional yang lebih.”

Tahap jangka pendeknya, Bank Mandiri akan menyelesaikan proses license. Hal ini tengah dikoordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

License itu diperlukan agar Bank Mandiri bisa menambah cabang di Malaysia dan di Singapura. Sehingga nantinya, Bank Mandiri bisa beraktivitas material di sana. “Ini masih cukup awal sehingga akan ada negosiasi juga antara likuiditas dan regionalitas,” katanya.

Akuisisi yang akan dilakukan oleh Mandiri, bisa beragam macamnya. Tiko pun akan melihat produk-produk apa yang paling sesuai untuk diakuisisi oleh Mandiri. “Kami mesti cari produk-produk yang bisa jadi produk andalan,” katanya.

Dari segi permodalan untuk rencana ekspansi Mandiri ke Malaysia dan Singapura, Bank Mandiri sudah memiliki dana sekitar Rp 120 triliun. Dengan selesainya revaluasi aset Mandiri, dana tersebut dapat bertambah sekitar Rp 27 triliun. Dengan modal sebesar itu, Kartika optimistis rencana ekspansi tersebut dapat terwujud.

Sementara untuk jangka menengah,dia sangat berharap situasi kinerja keuangan atau pasar modal di Indonesia dalam kondisi yang baik. “Banyak hal yang harus saya kawal agar Mandiri menjadi bank pertama yang berkiprah di kancah regional,” tandasnya. n

23

Setelah selama sekitar 88 tahun bak api dalam sekam, lawatan Presiden AS Barack Obama ke Kuba, pekan lalu, menjadi jawaban yang jelas atas upaya normalisasi hubungan kedua negara.

TEKS RATNA NURAINI Foto Riset

24

S

ebuah lawatan bersejarah dilakukan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, pada Minggu (20/3) waktu setempat. Tampak turut serta dalam kunjungan tersebut yakni Ibu Negara Michelle Obama dan kedua anak ABG mereka, Malia dan Sasha Obama.

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Amerika Serikat dan Kuba untuk meninggalkan masa lalu dan melanjutkan “perjalanan sebagai teman dan tetangga serta bersama sebagai keluarga� menuju masa depan yang lebih cerah. mendengar langsung dari rakyat Kuba.�

Mendarat di Bandara Internasional Jose Marti, Havana, Kuba, menggunakan pesawat kepresidenan Air Force One, rombongan Presiden Obama yang mendapat pengawalan ketat itu mendapat sambutan meriah dari penduduk Kuba. Melangkah turun ke karpet merah dalam hujan gerimis, Obama dan keluarganya langsung disambut Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez.

Seperti dilansir dari laman Channel News Asia, kala kedatangan Obama, polisi berpakaian preman tampak membanjiri ibu kota Havana. Sedangkan para pekerja sibuk menambal jalan berlubang.

Sebuah poster berisikan ucapan selamat datang menampilkan gambar Obama bersama Castro terlihat terpampang di Old Havana, tempat Obama akan mampir pada Minggu sore, tak lama setelah mendarat.

Sesuai rencana, Presiden Obama dan rombongan akan berada di Kuba selama tiga hari.

Bukan hanya itu, masyarakat Kuba juga diketahui memadati jalan demi menyaksikan iring-iringan Obama. Di pusat kota Havana, penduduk kota juga tampak antusias menyaksikan langsung konvoi yang membawa rombongan Presiden Obama dari balkon dan halaman belakang rumah mereka.

Bahkan tatkala hujan menjadi kian lebat, semangat warga Kuba tampak seperti tak ikut larut. Mereka ma-

Kunjungan Obama tersebut tercatat sebagai lawatan presiden pertama Amerika Serikat dalam kurun 88 tahun terakhir. Sesaat sebelum bertemu dengan para petinggi negeri tersebut, Obama pun sempat mencuit, “Menanti-nantikan untuk bertemu dan

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

25

Presiden Barack Obama dan Presiden Kuba Raúl Castro, di Museum Revolusi

lah bersahut-sahutan meneriakkan “Viva Obama, Viva Fidel.” Secara resmi, upacara penyambutan sendiri baru diadakan pada Senin (21/3) di Istana Presiden.

PEMULIHAN HUBUNGAN Kunjungan Obama ke negeri itu memang bisa dikatakan bersejarah. Sebab, lawatan itu merupakan puncak dari pemulihan hubungan diplomatik yang diumumkan kedua pemimpin pada Desember 2014. Diketahui, antara dua negara itu pernah terlibat perdebatan era Perang Dingin, tepatnya sejak revolusi Kuba yang menggulingkan pemerintah pro-Amerika pada 1959.

Dalam kesempatan terdahulu, Obama sendiri sudah memberikan pernyataan menolak kebijakan Amerika yang telah sekian lama meminggirkan Kuba. Lantaran itulah, kunjungan tersebut mengagendakan enam hal utama, termasuk pertemuan dengan gereja Katolik, ber-

26

temu Presiden Raul Castro untuk membicarakan soal perdagangan dan reformasi, rapat dengan sektor swasta, berpidato di Havana, bertemu para pembangkang, dan yang terakhir adalah menyaksikan pertandingan baseball.

Dalam sebuah pidato yang disiarkan secara langsung lewat televisi dari Grand Theatre di Havana, Presiden AS Barack Obama menyebut “sebuah harapan di masa depan” bagi Kuba. Obama juga mengatakan dia datang ke Kuba untuk “mengubur sisa-sisa terakhir Perang Dingin” setelah konflik beberapa dekade. Dia pun mengatakan kepada Presiden Kuba Raul Castro bahwa dia tak perlu takut akan ancaman dari AS atau dari “suara warga Kuba”.

Di penghujung kunjungannya, Obama kembali menandaskan bahwa itu merupakan saat bagi Amerika Serikat dan Kuba untuk meninggalkan masa lalu dan melanjutkan “perjalanan sebagai teman dan tetangga serta bersama sebagai keluarga” menuju masa depan yang lebih cerah. Bahkan Obama mengakui, sudah waktunya kebijakan AS terhadap Kuba berubah karena tak membawa hasil dan ketinggalan zaman.

Obama pun sempat menyerukan untuk menghapus embargo perdagangan antara Kuba dan AS yang sudah berusia 54 tahun. Walau begitu, embargo yang menjadi salah satu poin utama dalam hubungan AS-Kuba hanya dapat dihapuskan oleh Kongres AS. Sementara itu, seiring dengan kunjungan tersebut, Pemerintah Kuba sendiri telah menyatakan siap membahas segala persoalan dalam kunjungan bersejarah ini, termasuk hak asasi manusia dan demokrasi.

Kunjungan Presiden AS ke Kuba itu kemudian membawa sejumlah hasil. Antara lain penandatanganan

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

kesepakatan untuk memulihkan layanan penerbangan untuk pertama kalinya dalam kurun lebih dari 50 tahun oleh kedua otoritas negeri, yang dilakukan Menteri Perhubungan Amerika Anthony Foxx dan mitranya dari Kuba, Adel Izquierdo Rodriguez, pada Selasa (16/2).

Rodriguez sendiri menyebut kesepakatan tersebut sebagai era baru. Sementara itu Foxx mengatakan, momen itu sebagai hari yang bersejarah bagi Amerika dan Kuba.

Berdasarkan perjanjian tersebut, kelak ada lebih dari 100 penerbangan per hari antara kedua negara tersebut.

Rute antara Amerika Serikat dan Kuba tersebut bisa dioperasikan dalam beberapa bulan mendatang. Kendati bagi warga Amerika, masuk ke Kuba sebagai wisatawan masih digolongkan sebagai tindakan melanggar hukum.

MASIH BANYAK BEDA Kendati kunjungan tersebut berlangsung sangat hangat, pascaperundingan resmi di Havana, baik Presiden Amerika Serikat Barack Obama maupun sejawatnya dari Kuba, Raul Castro, mengatakan kedua negara masih mempunyai banyak perbedaan.

Tak heran, Presiden Castro tetap menyatakan penentangan terhadap hal yang disebut sebagai blokade ekonomi jangka panjang yang diterapkan AS terhadap negaranya. Sedangkan kendati Presiden Obama mengatakan pihaknya melihat kemajuan yang dicapai pemerintah Kuba di sektor kesehatan dan pendidikan, dia menekankan bahwa Amerika Serikat akan tetap menyuarakan demokrasi di Kuba.

Hubungan kedua negara itu memang membaik dalam setahun terakhir. Hal itu ditandai dengan keputusan Washington untuk menormalkan hubungan diplomatik dengan Kuba. Diketahui, Amerika memberlakukan embargo perdagangan terhadap pemerintah komunis Kuba sejak 1960.

Namun pada akhir 2014 Presiden Obama dan Raul Castro mengatakan mereka akan memulai menormalkan hubungan. Kini para pejabat berharap kerjasama ekonomi antara kedua negara akan berkembang pesat.

Besarnya komitmen kedua pucuk otoritas negara tersebut dilanjutkan dengan serangkaian perundingan antara kedua pihak yang berlangsung secara intensif sejak 21 sampai 24 Januari 2015 di La Habana (Kuba). Perundingan berfokus pada masalah imigrasi dan peta jalan pengangkatan duta besar di masing-masing negara.

Sebelumnya, dua pihak telah melakukan serentetan langkah untuk mendorong hubungan.

Amerika Serikat sendiri telah menghapuskan sebagian dari perintah larangan mobilitas penduduk dan perdagangan yang dikenakan terhadap Kuba. Sebaliknya, Kuba juga membebaskan 53 aktivis politik oposisi.

REFORMASI EKONOMI Rencana reformasi ekonomi Kuba bergulir sejak sekitar 6 tahun silam. Tatkala otoritas Kuba yang mengendalikan 90 persen perekonomian negeri berencana mengijinkan lebih banyak kegiatan wiraswasta dan melakukan perampingan birokrasi.

Kemudian jelang penghujung 2011, Dewan Nasional Kuba dikabarkan memberi dukungannya terhadap

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Fidel Castro

rencana Presiden Raul Castro untuk mereformasi perekonomian negeri. Reformasi ekonomi yang meliputi pembentukan usaha kecil hingga memangkas rantai birokrasi sudah didukung Partai Komunis yang berkuasa.

Ketika itu, Presiden Castro juga mengisyaratkan perubahan atas peraturan perjalanan dan emigrasi Kuba yang kontroversial. Castro juga menegaskan barang siapa berupaya menghambat reformasi ini akan berhadapan dengan hukum. “Penolakan birokratik sama sekali tak berguna,� tandasnya, saat itu.

Dalam sidang dewan yang digelar dua kali setahun itu, dibahas antara lain soal pemangkasan lebih dari satu juta posisi jabatan pemerintahan. Pemangkasan pegawai pemerintah ini adalah langkah awal Kuba untuk menyederhanakan birokrasi dan mengurangi peran pemerintah di sejumlah sektor seperti pertanian, perdagangan eceran dan konstruksi.

Untuk peran yang ditinggalkan pemerintah, sektor swasta berskala kecil menengah akan didorong untuk mengisinya. Sementara itu, subsidi untuk pangan dan layanan publik perlahan-lahan akan dikurangi. n

Presiden Barack Obama beserta istri dan Presiden Kuba RaĂşl Castro.

27

Ekonomi Kuba Ala Gerilyawan

Ernesto Che Guevara

Bicara tentang ekonomi Kuba, menjadi hambar tanpa mengupas peran Che Guevara. Sebab, Che ternyata juga memiliki peran besar dalam memajukan ekonomi negeri itu.

TEKS RATNA NURAINI Foto Riset

N

ama Che Guevara, tentu tidak asing di telinga publik di jagat negeri. Foto pria kelahiran Rosario, Argentina, pada 1928, masih mudah didapati di kaos oblong anak-anak muda, lengkap dengan topi pet yang selalu ada menutupi rambutnya.

Dia kian dikenal lantaran menggulingkan salah satu rezim otoriter yang disokong Amerika Serikat (AS), saat itu, Fulgencio Batista. Bersama dengan Fidel Castro, sang legendaris itu acap disebut sebagai Dwi Tunggal pemimpin gerilyawan.

Kendati namanya kondang sebagai gerilyawan, tidak banyak yang tahu bahwa setelah Che menggulingkan Batista, dia pernah didaulat menjadi Menteri Perindustrian (MININD) serta Kepala Bank Nasional Kuba. Dua jabatan tersebut amatlah sentral dalam kaitannya dengan pembangunan Kuba ke arah sosialisme.

Ketika itu, dua jabatan yang diemban Che tergolong sangat berat. Pasalnya, AS memberlakukan embargo ter-

28

hadap negara pulau tersebut sejak Oktober 1960.

Itulah sebabnya, dapat dikatakan Che merupakan salah satu peletak fondasi ekonomi sosialis Kuba. Kini, keberhasilannya dalam berbagai bidang bahkan diakui oleh banyak negara, termasuk lembaga dunia seperti PBB. Buku Che Guevara: The Economics of Revolution yang ditulis seorang dosen di University of Leicester, Helen Yaffe, mengisahkan peran Che sebagai Menteri Ekonomi dan Kepala Bank Nasional Kuba pada periode antara 1959 hingga 1965. Buku tentang kepiawaian Che sebagai perancang kebijakan yang ulung dengan berbasiskan kepada kondisi objektif masyarakat Kuba saat itu membuat buku Yaffe masuk dalam salah satu buku sejarah ekonomi.

EKSPERIMEN EKONOMI Salah satu kebijakan pertama yang dipilih untuk dijalankan pemerintahan revolusioner Kuba kala itu ada-

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

lah melakukan reformasi agraria. Di mana kebijakan tersebut dibuat untuk mengatasi masalah tidak adanya lahan bagi rakyat banyak yang selama ini dikuasai para tuan tanah dari AS. Reforma agraria itu dilaksanakan oleh Institut Reforma Agraria Nasional (INRA) dan didukung sepenuhnya oleh Tentara Pemberontak yang telah bertransformasi menjadi tentara reguler. Reforma agraria sendiri merupakan bagian dari program nasionalisasi yang lebih luas. Para borjuis yang perlahan-lahan pergi dari Kuba dan meninggalkan teknologi tinggi miliknya memudahkah langkah nasionalisasi, yang sebagian besar merupakan aset milik AS. Kebijakan Kuba itu tak pelak membuat geram AS. Pada 1960, AS melakukan blokade parsial ke Kuba. Tapi, Kuba melanjutkan konfrontasinya dengan menyita seluruh aset milik AS saat blokade menyeluruh diberlakukan setahun setelahnya. Dua tahun pascarevolusi, tercatat 84 persen industri ada di tangan negara.

Dalam periode ini, peran Che yang turut serta pula dalam merancang undang-undang reformasi agraria cukup sentral. Sebagai Menteri Perindustrian dan Kepala Bank Nasional, Che dapat melakukan berbagai eksperimen ekonomi yang didukung penuh oleh Fidel Castro.

Dalam periode tersebut, pembangunan mulai diarahkan ke sosialisme, meskipun orientasi tersebut baru dideklarasikan secara resmi pada 1961. Che sendiri diketahui menolak menerapkan sistem pembangunan sosialisme yang diterapkan oleh Uni Soviet dan menjadi cetak biru sebagian besar negara sosialis di dunia saat itu.

Berbagai kontradiksi yang timbul pada periode 1959-1962 membuat Che melahirkan sistem manajemen ekonomi dengan kekhasan Kuba yang disebutnya Sistema de Financiamiento Presupuestario (SFP) atau Sistem Pembiayaan Beranggaran yang vis a vis dengan sistem manajemen ekonomi Uni Soviet yang disebut Auto-Financing System (AFS). Kedua sistem manajemen ekonomi yang saling bersaing ini akhirnya menjadi prakondisi bagi adanya Debat Akbar yang berlangsung antara 1963 hingga 1965.

Debat Akbar ini terangkum dalam dua puluhan artikel. Dari jumlah tersebut, setengah lusin di antaranya ditulis langsung Che. Tak pelak, tulisan-tulisan Che tersebut secara langsung mengkritik dengan amat jeli sistem ekonomi yang dijalankan di Uni Soviet, sesuatu yang mungkin hanya ia yang berasal dari blok sosialis yang melakukannya saat itu.

Debat ini tentu saja berimplikasi langsung terhadap manajemen ekonomi yang diselenggarakan di Kuba. Salah satu yang Che tekankan adalah bukan semata memperbesar produktivitas, tetapi juga membangun manusia Kuba.

Saat itu, Che menandaskan bahwa sentralisasi kebijakan saat itu terletak pada pembangunan kesadaran manusia. Dalam kapitalisme, kesadaran manusia ditandai dengan alienasi dan antagonisme. Kedua bentuk kesadaran inilah yang coba Che ubah dalam berbagai kebijakannya. Pembangunan kesadaran ini terlihat, misalnya, pada beberapa masalah terkait perburuhan.

Che mengujicobakan kebijakan swamanajemen.

Uji coba itu dinamainya Majelis Produksi, yaitu momen pertemuan antara semua buruh, teknisi, hingga administrator. Melalui itu, Che berusaha membuat seluruh

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Che guevara bersama fidel castro (Kiri)

buruh terintegrasi ke dalam manajemen produksi.

Dalam majelis tersebut, semua masalah dan keputusan-keputusan penting diselesaikan bersama melalui prinsip sentralisme demokrasi. Implikasinya jelas, alienasi terhadap produksi perlahan hilang, buruh pun mulai merasa memiliki produksinya sendiri.

Che juga diketahui membuat banyak lembaga baru untuk menjawab persoalan konkret yang ada di negara tersebut. Salah satu di antaranya adalah membentuk Institut Riset Mineral dan Metalurgi Kuba (ICIMM) yang dibuat untuk menjawab ketiadaan tenaga-tenaga ahli untuk mengolah sumber daya mineral dan metalurgi yang sangat potensial di sana.

Che bahkan mengalokasikan 53,2 persen angggaran kementeriannya untuk keperluan riset. Itu menjadi bukti konkret fokus Che pada pengembangan sumber daya manusia Kuba agar terus mampu merealisasikan pembangunan sosialisme di tengah segala keterbatasan yang ada. n

Che guevara saat rapat di PBB.

29

MAKRO Reshuffle kabinet

Menanti Lagi Korb Presiden Jokowi kembali marah soal leletnya dwelling time Pelabuhan Tanjung Priok. Reshuffle jilid II tinggal menunggu waktu.

P

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Riset

ersoalan dwelling time atau masa waktu tunggu bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok kembali membuat gusar Presiden Jokowi. Dan sekali lagi, Presiden melontarkan ancaman bakal mencopot menteri-menteri terkait.

“Saya tunggu. Jika enam bulan tidak bergerak sama sekali, ada menteri yang akan saya copot,” ucap Presiden Jokowi saat meresmikan Pusat Logistik Berikat di Cilincing, Jakarta, Kamis (10/3).

Jokowi kecewa karena dwelling time tetap memakan waktu enam hingga tujuh hari. Padahal dia selalu mencontohkan Singapura yang satu hari dan Malaysia yang dua hari. Menteri terkait pun diminta mencontek sistem yang dipergunakan di dua negara jiran tadi.

“Saya cek lagi sudah di bawah lima hari,” katanya sembari berharap bulan ini atau bulan depan sudah menjadi tiga hari saja.

Hal yang membuat kelimpungan para menteri dan pejabat terkait, Jokowi mengingatkan tentang perombakan kabinet jilid pertama yang dilakukannya karena persoalan sama. “Jangan sampai ada korban lagi terkait dengan dwelling time, jangan main-main lagi,” katanya.

Sekadar mengingatkan, perombakan kabinet atau reshuffle jilid pertama pada Agustus 2015 dilakukan Jokowi dengan mencopot sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Susilo. Beberapa pekan sebelum mengumumkan reshuffle, Jokowi marah besar saat sidak di Tanjung Priok. Penyebabnya apalagi kalau bukan dwelling time.

Tak hanya Indroyono yang dilengserkan. Presiden juga mencopot Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, juga Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Sedangkan Sofyan Djalil digeser posisi dari Menko Perekonomian menjadi Kepala Bappenas.

TAWARAN BUAT GOLKAR Terlepas dari ancaman Presiden Jokowi soal reshuffle

30

Jokowi sidak ke Tanjung Priok: Jangan sampai ada korban lagi terkait dengan dwelling time.

jilid II jika dwelling time tak segera membaik, sebenarnya kabar perombakan kabinet sudah santer terdengar sejak akhir tahun lalu. Penyebabnya, masih terjadinya kegaduhan di antara menteri di Kabinet Kerja.

Contoh paling mutakhir, saat terjadi perbedaan pendapat yang sempat meruncing antara Menko Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait pembangunan kilang Blok Masela. Rizal menghendaki pembangunan di darat (onshore), sedangkan Sudirman lebih condong di laut (offshore).

Untuk soal ini, Menko Rizal yang santer dikabarkan bakal dicopot Jokowi. Sebab, dia dituding sebagai biang kegaduhan. Namun belakangan, ketika ternyata Presiden Jokowi justru mengikuti saran Rizal terkait Blok Masela, tentu kabar itu menjadi mentah.

Kabar reshuffle di akhir 2015 makin kuat, ketika Bambang Soesatyo, politisi Partai Golkar, mengungkapkan bahwa Golkar mendapat tawaran kursi di Ka-

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

MAKRO Reshuffle kabinet

ban Dwelling Time

binet Kerja. Pada awal tahun, Golkar diminta menentukan sikap apakah akan bergabung di pemerintahan atau tidak.

“Keputusan penting harus segera diambil oleh Partai Golkar mengenai tawaran bergabung di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK,” ungkap Bambang dalam rilis yang disebar ke berbagai media, Jumat (1/1).

Menurut Bambang, Partai Golkar tidak bisa melepaskan tanggung jawab untuk ikut menyelamatkan Indonesia. Apalagi pemerintahan Jokowi-JK masih membutuhkan sumber daya manusia mumpuni untuk membantu mewujudkan visinya membangun bangsa dengan kabinet kerja yang tangguh.

Tapi persoalannya, jika memilih memenuhi tawaran tersebut, artinya Golkar harus meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP) dan menyeberang ke Koalisi indonesia Hebat (KIH) seperti yang dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN). Meski Bambang menegaskan, langkah membantu pemerintah tidak harus dila-

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

kukan dengan berpindah koalisi.

“Apakah (Golkar) tetap di luar pemerintahan atau ikut mewakafkan satu atau dua kader terbaiknya untuk membantu pemerintahan Jokowi-JK, tanpa harus keluar KMP dan tidak perlu bergabung dengan KIH,” kata Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu.

Hal yang perlu dicatat, hijrahnya PAN ke KIH memang sudah mengisyaratkan bakal adanya reshuffle jilid II. PAN kabarnya ditawari dua menteri di kabinet.

Ketua DPP PAN Aziz Subekti bahkan berani memprediksi bahwa menteri yang akan diganti adalah Menteri Perhubungan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

TAK PERLU RIBET Lalu bagaimana jajaran kabinet menyikapi kabar reshuffle ini? Seperti biasa, mereka melemparnya sebagai hak prerogatif Presiden.

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Po-

31

MAKRO Reshuffle kabinet litik, Hukum, dan Keamanan, tak banyak berkomentar meski sedikit memberi sinyal. “Soal itu, tanya pada rumput yang bergoyang sajalah, tanya Presiden juga.

Presiden yang punya kewenangan untuk itu, tak masuk portofolio saya,” ujarnya, Jumat (11/3).

Menurut Luhut, Presiden Jokowi pasti punya pertimbangan tersendiri dan mengetahui apa yang harus diputuskan, “Kalaupun jadi ada reshuffle, itu untuk mendapatkan manusia yang lebih baik lagi dalam pemerintah,” katanya.

Sedangkan Rizal Ramli menolak bicara soal kabar dirinya bakal tergulung badai reshuffle setelah ‘berseteru’ dengan Menteri ESDM Sudirman Said yang tak lain menteri di bawah koordinasinya. “Nanya Pak Jokowi aja. Gitu aja kok ribet,” katanya.

Sementara itu, Johan Budi SP, juru bicara Presiden,

menegaskan bahwa perombakan kabinet menjadi domain kepala negara. “Saya kira semua tahu dan paham bahwa urusan reshuffle adalah domain Presiden. Yang tahu hanya Presiden,” kata Johan, di komplek Istana, Jakarta, Senin pekan lalu.

Toh, Johan mengakui bahwa Presiden Jokowi selalu mengevaluasi kinerja para menterinya. “Jadi begini, evaluasi menteri selalu disampaikan tidak pada satu titik dan waktu tertentu, tetapi secara keseluruhan dari kerja-kerja para Menteri,” ujarnya.

Jadi kapan reshuffle jilid II dilakukan? “Apakah evaluasi berujung pada reshuffle atau tidak, sekali lagi saya sampaikan bahwa itu Presiden yang tahu dan memutuskan,” tegas Johan.

Kita tunggu saja, apakah kegeraman Jokowi bakal segera berujung pada perombakan kabinet. n

Kabinet Kerja: Presiden selalu mengevaluasi kinerja para menterinya.

Instruksi Khusus Menko Rizal Kegusaran Presiden Jokowi ternyata benar-benar membuat ketar-ketir menteri terkait. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli segera memerintahkan dilakukan rapat terbatas jajarannya dengan Satuan Tugas Dwelling Time.

“Sore ini kami diperintahkan Menteri Menko Kemaritiman Rizal Ramli untuk mengadakan rapat terbatas,” kata Agung Kuswandono, Ketua Satuan Tugas Dwelling Time, di kantor

32

Pelindo II, Jumat (18/3).

Menurut Agung, Menko Rizal mematok target dwelling time di Indonesia bisa sama dengan Singapura. Padahal sampai sejauh ini, klaim Agung, dwelling time di Tanjung Priok sudah bisa ditekannya menjadi 3,6 hari dari sebelumnya satu minggu.

Hal itu bisa terjadi karena diberlakukan sejumlah kebijakan untuk menekan waktu bongkar muat barang. Misal-

nya, mulai 1 Maret lalu, diberlakukan tarif progresif hingga 900% bagi kontainer yang masuk Tanjung Priok.

Apalagi pihak Pelindo II juga telah memasukkan kereta barang. Pihaknya juga berencana berkoordinasi dengan tiga pelabuhan lain di kawasan Banten untuk menopang Pelindo II. Tujuannya agar beban kapal ekspor impor yang selama ini menumpuk di Pelindo II bisa terurai. n

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

MAKRO Reshuffle kabinet

S

eorang Presiden murka di depan umum? Tentu saja hal itu terekam jelas di benak banyak orang. Ya, Presiden Jokowi pernah sangat gusar dan tidak bisa menyembunyikannya, saat melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Tajung Priok pada 17 Juni 2015.

“Kalau sudah sulit, ya pergi saja. Bisa saja dirjennya saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya saya copot,” kata Jokowi, setelah ke luar dari Ruang Planning and Controlling di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Saat itu, Jokowi melihat dengan mata kepala sendiri, dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok masih sekitar 5,59 hari. Kondisi seperti itu menimbulkan inefisiensi hingga Rp 780 triliun per tahun dan Indonesia jauh tertinggal dibanding negara lain.

Lembaga dan instansi yang terkait dwelling time saling lempar tanggung jawab. Mulai dari Pelindo II, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan beberapa lainnya, tak ingin disalahkan. Sebagian besar merasa tidak menjadi penyebab lamanya proses bongkar muat barang tersebut.

Terkait persoalan dwelling time saat itu, setidaknya ada enam menteri yang terkait dengan kepengurusan izin ekspor dan impor barang. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim Indroyono Soesilo, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin. Dan seperti diketahui, dua menteri, yakni Indroyono Soesilo dan Rachmat Gobel yang harus tersingkir dari jajaran kabinet akibat kegusaran Presiden Jokowi tadi.

Sebenarya wajar jika Jokowi marah besar. Maklum, persoalan dwelling time ternyata sudah dipersoalkan Presiden dan dibahas beberapa bulan sebelum inspeksi mendadak tadi. Pada 23 September 2014, Presiden Jokowi unuk pertama kalinya memerintahkan agar dwelling time dipersingkat. Permintaan dilontarkan saat Presiden mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok.

Saat itu, waktu bongkar muat kontainer sekitar 5,5 hari dan diminta menjadi 4,7 hari.

Pada 2 Maret 2015, dilkukan rapat koordinasi khusus membahas dwelling time. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo bersama beberapa menteri lain membahas dwelling time. Dikatakannya, ada 18 kementerian yang siap untuk menurunkan waktu menjadi 4,7 hari.

Caranya, proses pre clearance custom yang berkaitan dengan Kementerian Perdagangan, BPOM, dan Badan Karantina, bakal dipangkas menjadi 2,7 hari.

Ketiga instansi tersebut sudah sepakat.

Selanjutnya, proses di Bea Cukai hanya akan membutuhkan waktu setengah hari. Kemudian untuk post clearance custom diperlukan satu setengah hari. “Jadi harapannya dwelling time bisa mencapai 4,7 hari. Sekarang ini masih sekitar 8 hari. Jadi kita coba turunkan,” kata Indroyono, saat itu.

Namun sayangnya, dua bulan kemudian, tepatnya 17 Juni 2015, Presiden Jokowi yang melakukan sidak

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Aktivitas bongkar muat: Enam menteri terkait leletnya dwelling time.

Sembilan Bulan Lahir Reshuffle Perombakan Kabinet Kerja jilid I tak bisa dilepaskan dari kegusaran Jokowi saat sidak di Tanjung Priok. Indroyono dan Gobel harus tinggalkan kabinet.

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Dahlan RP

ke Tanjung Priok ternyata tak melihat adanya perubahan yang signifikan. Presiden pun gusar.

“Siapa yang paling lama instansi urusan izin? Pasti ada yang paling lama, tidak percaya saya. Masih ada yang terlama, instansi mana itu yang saya kejar, coba cek,” kata Presiden Jokowi.

Kegusaran yang berakhir dengan reshuffle jilid I. Akankah kejadian itu berulang? n

33

MAKRO Blok Masela

Mengais Untung Kilang di Darat Presiden Jokowi memutuskan kilang Blok Masela dibangun di darat.

Siapa diuntungkan?

U

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Riset

sai sudah pro dan kontra pembangunan kilang pengolahan gas Blok Masela di Maluku. Presiden Jokowi akhirnya memutuskan membangun kilang di darat atau onshore. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli di atas angin.

“Dari kalkulasi, dari perhitungan, dari pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya hitung, kita putuskan dibangun di darat,” ujar Presiden Jokowi di ruang tunggu Bandara Supadio, Kalimantan Barat, Rabu pekan lalu.

Menurut Presiden, keputusan itu diambil setelah melalui banyak pertimbangan dan masukan. Khususnya soal efektivitas proyek jangka panjang dan anggaran yang besar. “Tidak hanya setahun, dua tahun, tidak hanya sepuluh tahun, lima belas tahun, tetapi proyek yang sangat panjang dan menyangkut ratusan triliun rupiah,” lanjutnya.

Jokowi rupanya menghendaki agar pembangunan kilang di darat bisa merangsang perkembangan infrastruktur di sekitarnya, sehingga masyarakat sekitar bisa merasakan dampak ekonominya.

Seperti diketahui, pembangunan kilang pengolahan di darat atau di laut sempat menjadi bahan pertentangan di kabinet. Kementerian ESDM dan SKK Migas lebih condong dibangun di laut (offshore), sementara Kemenko Kemaritiman mengusulkan di darat. Masing-masing dengan argumennya.

Maka wajar, jika Menko Rizal Ramli segera merespon lewat akun Twitter-nya begitu Presiden membuat keputusan. “Alhamdulillah…, Presiden putuskan Masela di darat,” tulisnya.

UNTUNGKAN BAKRIE? Meski Presiden Jokowi sudah menentukan sikap, Rizal terlihat masih berupaya meyakinkan bahwa pilihan itu sangat tepat. Berdasarkan hitungannya, jika dibangun kilang mengapung di atas laut, keuntungan per tahun yang didapat hanya US$ 2,5 miliar.

Sedangkan jika dibangun di darat, keuntungan bisa mencapai US$ 6,5 miliar.

“Kalau kita cuma nyedot gas pakai floating, dapatnya setahun hanya US$ 2,5 miliar, tapi kalau kita

34

bikin di darat baru 90 km. Dari situ bikin pabrik pupuk, bikin industri petrochemical, satu tahun Indonesia dapat US$ 6,5 miliar. Dua kali manfaatnya,” kata Rizal, Kamis pekan lalu.

Lalu bagaimana dengan Menteri ESDM? Sudirman Said tampaknya berbesar hati. Dia segera memberi beberapa arahan kepada SKK Migas pasca keputusan Plan of Development (POD) Blok Masela.

Pertama, SKK Migas harus merespon usulan atas persetujuan revisi POD pertama, yang isinya meminta SKK Migas mengembalikan usulan revisi POD dan kemudian mengkaji kembadi berdasarkan onshore.

“Kedua, kami meminta SKK Migas untuk komunikasi dengan investor. Karena bagaimanapun investor

Blok Masela: Baru akan memberi keuntungan kepada negara pada 2024.

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

MAKRO Blok Masela akan punya sikap. Tadi malam sudah dijelaskan oleh SKK Migas ke investor,” kata Sudirman, di Kementerian ESDM, Kamis pekan lalu.

Dan ketiga, menugaskan SKK Migas berkoordinasi dengan Pemda Maluku. “Karena kita tidak ingin polemik terus berlangsung. Minta Pak Amin (Kepala SKK Migas) untuk berkomunikasi dengan gubernur agar bisa menerima keputusan ini,” tambahnya.

Sudirman pun menegaskan bahwa pelaksanaan proyek pengembangan Blok Masela masih sekitar delapan hingga 10 tahun tahun mendatang. Pihak investor, yakni Inpex Corporation dan Shell, diberi waktu untuk menghitung kembali rencana kerjanya.

Arahan keempat, pemerintah meminta SKK Migas secara ketat mengawal proses pengkajian agar tidak terjadi penundaan keputusan final (FID).

Menurut Sudirman, Blok Masela baru akan memberi keuntungan kepada negara pada 2024. Sebab saat ini, baru pada tahapan revisi POD karena ada temuan baru, yakni cadangan gas yang awalnya 6,97 TCF menjadi 10,73 TCF. “Baru pada 2018 diputuskan FID. Setelah diputuskan oke, baru akan dilakukan konstruksi lima hingga enam tahun,” katanya.

Pertanyaannya kemudian siapa pihak yang berpotensi bakal meraup keuntungan kilang di darat? Eko-

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

nom UI Faisal Basri terang-terangan menyebut Grup Bakrie bakal diuntungkan.

Sebab, Grup Bakrie melalui PT Bakrie Pipe Industries (BPI) bakal menjadi pihak yang menyediakan pipa gas. Artinya, cost recovery akan masuk ke kantong Bakrie dan bagian pemerintah tinggal 10%.

Menurut Faisal, Grup Bakrie sebenarnya sudah pernah terlibat di Blok Masela melalui PT Energi Mega Persada Tbk (EMP). Pada awalnya, Inpex asal Jepang merupakan pengelola tunggal Blok Masela.

Pada November 2010, EMP masuk ke Masela dan memegang 10% participating interest. Namun, EMP ternyata menjual sahamnya itu senilai US$ 313 juta.

Mereka menangguk untung tiga kali lipat dari harga pembelian.

Faisal agaknya tak sekadar ngecap. Pihak BPI ternyata mengaku berminat memasok kebutuhan pipa Blok Masela. Menurut Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, Presiden Direktur PT BPI, jika menggunakan skema di darat maka keuntungan yang didapat perusahaan akan lebih besar. “Peluang kami mendapat order lebih besar,” katanya, Senin pekan lalu.

Artinya, bukan hanya rakyat Maluku yang bakal menangguk keuntungan, seperti harapan Presiden Jokowi. n

35

keuangan Multifinance

Ancaman di Balik B

Multifinance: Cakupan usahanya sudah mirip dengan bank.

Penerapan SE No. 1/ SEOJK.05/2016 bisa mengancam multifinance kecil.

Soalnya, standar penilaian kesehatan multifinance kini sudah “sama� dengan bank.

I 36

TEKS bastaman foto Erbhayu

ndustri pembiayaan bakal memasuki babak baru. Mulai Juli depan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan aturan baru mengenai penilaian tingkat kesehatan keuangan industri pembiayaan. Regulasi itu meliputi rasio permodalan

minimal, kualitas pembiayaan (kolektibilitas), kemampuan mencetak laba (rentabilitas), serta kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas).

Dari empat aturan itu, rasio permodalan dianggap paling krusial. Sebab, menurut SE OJK No. 1/ SEOJK.05/2016 yang terbit beberapa waktu lalu itu, setiap usaha multifinance wajib memiliki rasio permodalan minimal 10% dari aset yang disesuaikan (aset perusahaan dikalikan dengan bobot risiko aset).

Ini mirip dengan aset tertimbang menurut resiko (ATMR) di bisnis perbankan. Sementara dalam aturan lama, usaha pembiayaan hanya wajib memiliki modal sendiri minimal 50% dari modal disetor.

Konsekuensi dari aturan baru ini, setiap kucuran kredit baru harus dibarengi dengan penambahan modal. Kententuan ini tentu akan memberatkan multifinance yang memiliki modal pas-pasan. Apalagi, OJK juga telah menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang memiliki rasio permodalan di bawah 10%. Mulai dari

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

keuangan Multifinance

Beleid Baru surat peringatan, sanksi administrasi, sampai pembekuan kegiatan usaha (PKU).

Perubahan juga terjadi pada kolektibilitas kredit (piutang). Jika dalam aturan sebelumnya kualitas kredit hanya dibagi dalam tiga katagori, kini menjadi lima katagori. Nah, setiap kolektibilitas memiliki tingkat pencadangan penyisihan penghapusan piutang yang berbeda-beda. Aturan ini jelas akan membuat biaya membengkak karena perusahaan harus menyediakan dana pencadangan piutang lebih banyak. Sementara rasio piutang bermasalah atau non performing financing (NPF) ditetapkan maksimal 5%.

Perusahaan pembiayaan juga dituntut untuk beroperasi secara efisien. Bila ingin dikatagorikan sebagai multifinance yang sehat, maka sebuah perusahaan pembiayan harus menjaga rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) agar di bawah level 70%.

Tolok ukur lain yang dipakai OJK dalam menilai kesehatan perusahaan pembiayaan adalah rentabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Di sini, perusahaan yang rentabilitasnya baik bila memiliki return on asset (ROA) di atas 2% dan return on equity (ROE) lebih dari 6%. Cuma yang agak mengherankan, perusahaan pembiayaan juga dituntut untuk menghasilkan net interest margin (NIM) yang cukup tinggi, yakni di atas 6%.

Betul, sebagai badan usaha, perusahaan pembiayaan mesti untung. Namun, bagi multifinance yang sumber pendanaannya berasal dari kredit bank, keharusan mencetak margin yang tinggi itu tak ubahnya buah simala kama. Bagaimana tidak? Di satu sisi, margin tinggi memang dapat mendongkrak pendapatan dan keuntungan perusahaan. Tapi, di sisi lain, aturan ini justru jadi bumerang.

STANDARISASI SEKTOR KEUANGAN Sebagai gambaran, taruhlah perusahaan pembiayaan memperoleh pendanaan dari bank dengan tingkat bunga 12%. Jika ia harus mengambil margin lebih dari 6%, berarti bunga yang dibebankan kepada nasabah paling tidak harus di atas 18%. Dengan bunga setinggi itu, jelas perusahaan pembiayaan akan sulit bersaing dengan perbankan.

Apalagi, untuk pembiayaan konsumen, sekarang ini beberapa bank sudah berani memberikan kredit dengan tingkat bunga satu digit. Sebut saja BCA. Bank milik Grup Djarum ini kini mematok bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) 9% per tahun. Bahkan, untuk kredit kendaraan bermotor (KKB), bunganya hanya 3,75% - 6,25%.

Masalah penting lainnya menyangkut likuiditas perusahaan. Dalam menilai kesehatan likuiditas, OJK

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

menggunakan parameter yang selama ini sudah dipakai di industri pembiayaan, seperti current ratio (memenuhi kewajiban jangka pendek), cash ratio (jumlah kas yang dimiliki perusahaan dan jumlah kewajiban jangka pendek), dan turn over receivable (perputaran piutang perusahaan).

Memang, kini begitu banyak aturan yang diterbitkan untuk menilai kesehatan multifinance. Makanya, beberapa pelaku usaha pembiayaan pun mengeluhkan aturan baru ini. Namun Edi Setiadi, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-bank OJK, punya alasan. Menurutnya, aturan kesehatan yang mirip dengan perbankan ini dikeluarkan agar ada standarisasi aturan main di industri jasa keuangan. “Kami menjalankan pengawasan terintegrasi melalui aturan konglomerasi,” ujarnya.

Tidak bisa dipungkiri, hampir sebagian besar bank papan atas memiliki saham di multifinance. Atau, paling tidak kredit yang dikucurkan multifinance umumnya bersumber dari pinjaman bank. Oleh sebab itu, prinsip kehati-hatian mutlak diperlukan. Apalagi, kecuali menghimpun dana, kini cakupan bisnis multifinance juga sudah nyaris sama dengan bank. Misalnya, mulai tahun ini, perusahaan pembiayaan ditunjuk sebagai penyalur kredit usaha rakyat (KUR).

Sebelumnya, OJK telah mengizinkan multifinance menggeluti sektor usaha pembiayaan multiguna KPR dan kartu kredit. Bahkan perusahaan pembiayaan juga bisa menggarap pembiayaan tunai (refinancing) dan pendanaan bagi proyek infrastruktur. Masalahnya, ruang usaha yang semakin luas itu tidak dimbangi dengan dukungan modal yang kuat. “Aturan yang diberlakukan kepada multifinance tidak seketat untuk perbankan,” ujar Edi. Saat ini OJK hanya mewajibkan multifinance memiliki modal minimum Rp 25 miliar, dan Rp 50 miliar untuk perusahaan berbadan hukum koperasi. Lebih kecil dibandingkan dengan ketentuan permodalan bank di kelompok BUKU I yang berkisar antara Rp 100 miliar – Rp 1 triliun. Dengan modal yang sangat minim, sebenarnya perusahaan pembiayaan menjadi lebih berisiko.

Kendati aturan baru ini cukup memberatkan, Gunawan setuju jika peraturan kesehatan multifinance diperketat. Alasannya, menurut CEO Indomobil Finance ini, dengan tingkat kesehatan yang baik memungkinkan perusahaan bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga lebih murah. “Dengan begitu biaya dana dan kredit bisa ditekan,” ujarnya. n

Di satu sisi, margin tinggi memang dapat mendongkrak pendapatan dan keuntungan perusahaan.

Tapi, di sisi lain, aturan ini justru jadi bumerang.

37

keuangan Kartu Kredit

Pilihan Terbaik di Kala Susah

lah mengeluarkan One Card (cash back), Ladies Card, dan Privat Platinum. Tahun lalu, penggunaan uang plastik terbitan UOB Indonesia mencapai Rp 6 triliun. Dengan beragamnya jenis kartu yang diterbitkan, Irwan optimis pengguna kartu kredit UOB Indonesia tahun ini akan tumbuh 15%.

Strategi Bank Permata dalam menggenjot bisnis kartu kreditnya juga tergolong menarik. Selain memaksimalkan strategi cross selling dan layanan echannel, bank milik Astra ini berencana memangkas suku bunga kartu kreditnya. “Kami akan mempertimbangkan untuk dapat menurunkannya hingga 25 basis poin,� ujar Bianto Surodjo, Retail Banking Director Bank Permata. Dengan strategi itu, Bianto berharap omzet kartu kredit Bank Permata tahun ini dapat tum-

Penerbit kartu kredit kembali gencar menjajakan dagangannya. Agar makin banyak digesek, beberapa bank berencana memangkas suku bunga kartu kredit.

B

TEKS bastaman foto Riset

ank Indonesia (BI) ternyata cukup cerdas dalam menyikapi rendahnya penyaluran kredit di sejumlah bank. Kabarnya, bank sentral tengah mengkaji penurunan batas atas suku bunga kartu kredit yang saat ini berada di level 2,95% per bulan atau 34,5% per tahun.

Dengan diturunkanya suku bunga kartu kredit diharapkan belanja masyarakat akan meningkat dan kegiatan perekonomian pun kembali bergairah.

Tentu saja, kabar baik itu disambut gembira oleh kalangan bankir. Maklum, kartu kredit merupakan salah satu bisnis yang menggiurkan bagi perbankan.

Selain tingkat bunganya teramat tinggi, pasarnya juga tak pernah mati dan kebal resesi. Lihat saja, kendati jumlah kartu kredit yang beredar sepanjang 2015 hanya naik 5,1% menjadi 16,81 juta kartu, tapi nilai transaksinya justru mengalami pertumbuhan 9,98% menjadi Rp 280,54 triliun.

Makanya, kendati memiliki risiko tinggi, para penerbit kartu kredit justru makin giat menawarkan dagangannya. Bank UOB Indonesia, contohnya. Untuk melengkapi kebutuhan nasabahnya, Januari lalu, bank swasta ini merilis kartu kredit UOB PRVI Miles.

Menurut Irwan Tisnabudi, Senior VP Business Head Unsecured Business PT Bank UOB Indonesia, kartu ini diperuntukan bagi nasabah yang suka bepergian dan berpenghasilan Rp 25 juta per bulan.

UOB PRVI Miles semakin menegaskan agresifnya Bank UOB Indonesia dalam menggarap bisnis kartu kredit. Sebelumnya, bank milik UOB Singapura ini te-

38

kartu kredit: Lebih dulu menikmati penurunan suku bunga.

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

keuangan Kartu Kredit buh 10% menjadi lebih dari Rp 8 triliun.

Tapi bukan Bank Permata yang berencana memangkas suku bunga kartu kreditnya. Hampir semua bank kini melakukan strategi yang sama. Bank Mandiri, menurut Rohan Hafas, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, akan memangkas tingkat suku bunga kartu kredit sebesar 25 basis poin pada bulan April.

“Dengan turunnya BI rate, kami rasa suku bunga kartu kredit juga akan turun,” ujarnya.

Mewaspadai gestun Harus diakui, rencana penurunan suku bunga kartu kredit merupakan respon dari sejumlah kebijakan yang diayunkan BI dan OJK belakangan ini. Salah satunya adalah memangkas suku bunga acuan sebanyak

tiga kali menjadi tinggal 6,75%. Untuk merangsang penurunan suku bunga, BI juga telah menurunkan giro wajib minimum (GWM) primer menjadi 6,5%. Yang tak kalah penting rencana untuk memangkas net interest margin (NIM).

Tren penurunan suku bunga bank ini diyakini akan berlangsung hingga Juni depan. Sayangnya, penurunan suku bunga pinjaman ini tampaknya belum akan menggerakan perekonomian nasional secara keseluruhan. Sebab, yang lebih dulu bakal menikmati penurunan suku bunga pinjaman ini adalah sektor konsumsi. Di sektor ini, penurunan suku juga terjadi pada kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit kepemilikan bermotor (KKB), dan kartu kredit.

Hanya saja, menurut Steve Martha, General Manager Aosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), penurunan suku bunga kartu kredit ini tidak sama antara satu bank dengan bank lainnya. Tak hanya itu, besaran penurunan tingkat bunga juga akan berbeda untuk setiap jenis transaksi kartu kredit. “Kartu kredit untuk pembayaran rumah sakit resikonya lebih rendah dibandingkan untuk tarik tunai,” ujar Steve.

Memang, walau pun menjanjikan untuk besar, bisnis kartu kredit memiliki resiko tinggi berupa kredit macet. Apalagi, seperti dikatakan Darmadi Sutanto, Ketua Umum Asosiasi Sistem pembayaran Indonesia (ASPI), sekitar 15% dari transaksi kartu kredit merupakan gesek tunai (gestun). “Caranya, nasabah seolaholah beli barang, padahal ia tarik uang tunai (gestun) dari pedagang,” ujarnya.

Tak hanya itu, para penerbit juga seringkali mengbaikan asas kehati-hatian dalam memilih nasabah. Beberapa bank penerbit kartu kredit sudah mengalami kenyataan pahit itu. Salah satu contohnya Bank Mega.

Di awal 2015, non performing loan (NPL) kartu kredit Bank Mega sempat menyentuh 4,1%. “Tapi trennya terus menurun dan akhir akhir tahun lalu sudah tinggal sekitar 3,2%,” ujar Dodit W. Probojakti, Managing Director Cards & Loan Bank Mega.

Pil pahit yang menimpa Bank Mega sebenarnya juga dialami bank lainnya. Tapi, menurut Steve, secara umum NPL kartu kredit masih dalam tahap wajar, yakni berada di level 3%. Kondisi ini jauh lebih baik ketimbang tahun 2009, dimana NPL kartu kredit sempat melesat hingga lebih dari 10%. “Kalau naik 1% - 2%, itu masih wajar,” ujarnya. n

Tetap naik meski ekonomi susah Tahun Nominal Volume Jumlah Transaksi Transaksi Kartu Beredar

(Rp triliun) (juta) (juta)

2012 201,84 2013 223,37 2014 255,06 2015 280,54 2016* 22,93

221,58 239,10 254,32 281,33 23,99

14,82 15,09 16,04 16,86 16,87

*Per Januari Sumber: BI

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

39

keuangan valas

Gara-gara Teror Bom di Brussels Aksi bom bunuh diri di kota Brussels, Belgia, membuat rupiah kembali loyo. Ada usul pemerintah menerapkan tobin tax untuk menahan pelarian hot money.

TEKS bastaman foto Riset

S

eperti sudah diduga sebelumnya, setelah menunjukkan keperkasaannya, pekan lalu nilai tukar rupiah mengalami koreksi. Jika pada pekan sebelumnya setiap dolar ditransaksikan pada level Rp 13.110, Jumat pekan lalu (25/1), mata uang Amerika berada di kisaran Rp 13.245. Artinya, dalam sepekan kurs rupiah melemah 1,03%. Tak banyak, memang.

Dua bom bunuh diri yang menggetarkan kota Brussels, Belgia, pekan lalu, benar-benar telah membuat nyali para investor menciut. Mereka dikhawatirkan, aksi serupa bakal terjadi di Tanah Air. Maklum, aksi bom bunuh di kawasan Thamrin Jakarta, Januari silam, juga terjadi hanya beberapa hari setelah serangan teroris di kota Paris (Prancis).

Nah, kemungkinan-kemungkinan itulah yang kini sedang menjadi pusat perhatian para investor di pasar finansial. Mereka khawatir, jika bom bunuh diri kembali terjadi di Indonesia, maka bisa dipastikan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan rupiah akan keluncur ke bawah. “Permintaan dolar naik setelah peristiwa pengemboman di Brussels, Belgia,� ujar Josua Pardede, ekonom Bank Permata.

Tak disangkal lagi, efek bom Brussels berpengaruh langsung terhadap pasar modal dunia, termasuk Bursa Efek Indonesia (BEI). Pelemahan rupiah yang terjadi pekan lalu, salah satunya, disebabkan oleh aksi jual saham yang dilakukan para investor asing. Dan hasil penjualan saham itulah yang kemudian ditukarkan ke mata uang dolar.

Seperti diulas selama beberapa pekan terakhir, penguatan rupiah yang terjadi bukanlah disebabkan membaiknya fundamental perekonomian Indonesia.

Tapi lebih didorong oleh mengalirnya uang panas (hot money) yang masuk ke berbagai surat berharga seperti

40

surat utang negara (SUN), obligasi korporasi, saham, dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Itu sebabnya, mungkin, untuk mengantisipasi terbangnya hot money, beberapa bankir asing menyarankan agar otoritas moneter menaikan suku bunga acuannya. “Saran itu tak perlu didengar,� ujar seorang analis. Alasannya, menaikan kembali suku bunga hanya akan menambah bencana terhadap perekonomian Indonesia. Apalagi, terbukti, bankir asing memang le-

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

keuangan valas reversal), Chatib mengusulkan pemerintah untuk menerapkan pajak transaksi finansial (tobin tax) khusus bagi pembelian saham. “Jadi orang membeli saham untuk jangka panjang, bukan jangka pendek,” ujarnya.

Cara ini, lanjut Chatib, juga bisa menjadi salah satu sumber pemasukan kas negara.

bih suka jika BI rate di awang-awang.

Pendapat serupa juga dikemukakan Chatib Basri.

Menurut mantan Menteri Keuangan ini, rentang antara BI rate dengan The Fed fund rate masih cukup lebar. Sehingga, Chatib pun tidak menyarankan otoritas moneter untuk mendongkrak tingkat bunganya. “Penurunan BI rate justru membantu menahan masuknya hot money,” ujarnya.

Untuk mencegah keluarnya dana asing (sudden

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

KE LUAR DARI UNI EROPA Kendati saran itu mendapat dukungan dari Menteri Keuangan, toh tak sedikit pula yang menentangnya.

Satrio Utomo, salah satunya. Menurut pengamat pasar modal ini, strategi tobin tax tak akan banyak hasilnya karena sebagian besar dana asing justru lebih banyak dibenamkan di obligasi. “Ke saham itu tidak banyak,” ujar Satrio.

Kalau pernyataan Satrio itu benar adanya, maka besar kemungkinan pulangnya hot money tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Dengan perkataan lain, naik-turunnya nilai tukar rupiah lebih banyak dipengarugi oleh aksi tarik ulur yang dilakukan para investor (terutama asing) yang bermain di bursa efek maupun pasar valuta asing.

Memang, beberapa analis pun memperkirakan dalam sepekan ini kemungkinan rupiah akan mendatar.

Bahkan ada kecenderungan melanjutkan penurunan yang terjadi di pekan lalu. Tapi, menurut Josua, pelemahan itu merupakan hal yang wajar setelah rupiah menguat beberapa pekan terakhir. Itu sebabnya, Josua menduga pekan ini rupiah akan bergerak di kisaran Rp 13.100 – Rp 13.250.

Pendapat serupa juga datang dari Albertus Christian, Senior Research & Analyst Monex Investindo Fture. Selain faktor bom Brussels, menurut Alberts, penguatan dolar di pasar global lebih dipicu oleh kekhawatiran atas rencana Inggris ke luar dari Uni Eropa. “Ini bisa membuat ekonomi Eropa semakin memburuk dan menyeret euro,” ujarnya.

Situasi itulah yang kemungkinan akan tetap mengganggu kinerja rupiah dalam beberapa pekan ke depan. Apalagi Janet Yellen, Ketua Dewan Gubernur The Fed, sudah dengan gamblang menyatakan bahwa tahun ini The Fed fud rate akan naik dua kali. Para analis pun menduga, suku bunga bunga The Fed akan naik menjadi 0,875% hingga 1% pada akhir tahun ini.

Ini jelas akan membuat selisih suku bunga Indonesia dengan Amerika semakin tipis.

Kalau sudah begitu, berarti rupiah masih akan terus berfluktuasi. Agar rupiah lebih stabil, menurut Budi Frensidy, pengamat pasar modal dari UI, pemerintah harus lebih giat menjadi investsi langsung alias foreign direct investment (FDI). Artinya, pemerintah harus serius menciptakan iklim investasi yang nyaman. “Jika iklim investasi baik, saya yakin dana asing akan bertahan lebih lama,” ujarnya.

Betul juga. Tapi lepas dari persoalan iklim investasi, para pelaku di pasar uang sepakat bahwa pelemahan yang terjadi rupiah pekan-pekan ini bukan semata-mata faktor ekternal. Merek yakin, pelemahan yang terjadi kemarin tak lepas dari campur tangan BI yang ikut menggerilya pasar. Alasannya masih yang dulu: agar eksportir tidak kelabakan. n

41

Pasar Modal IHSG

Tergantung Minyak Pasar memperkirakan akan terjadi guncangan di bursa saham, seiring tertekannya harga minyak dunia.

Namun, investor percaya, indeks masih punya kekuatan untuk naik.

S

TEKS Nikita Jagad foto riset

etelah didera aksi jual, pekan lalu, indeks harga saham gabungan akhirnya berlabuh di level 4.827,09. Itu artinya, dalam waktu seminggu, indeks hanya mengalami pelemahan sebesar 58 poin atau sekitar 1,18 %.

Ada beberapa faktor yang mendukung perdagangan saham di pekan lalu. Salah satunya adalah keputusan The Fed, yang masih menahan kenaikan suku bunga acuan.

Pejabat The Fed menjaga target bunga acuan tak berubah di 0,25% hingga 0,5 %. Pertumbuhan ekonomi global juga menjadi fokus.

Sebelumnya, para analis memprediksi, The Fed akan mengubah (naik) suku bunga acuannya empat kali selama setahun. Kini mereka memprediksi, The Fed hanya mengubah suku bunga acuan dua kali hingga akhir 2016.

Kapan itu? Kalangan analis memperkirakan kenaikan akan dilakukan pertengahan tahun dan pada kuartal ke empat nanti. Alasannya, di saat itu, ekonomi AS akan mengarah pada tingkat pekerja dan inflasi yang tumbuh pesat.

Namun, pendapat ini tidak bulat benar. Sebab, ada sebagian analis lain yang menduga kenaikan bisa terjadi pada April 2016 mendatang. Dan, kenaikan kedua akan dilakukan pada kuartal ketiga.

Alasannya, bulan Juni berbarengan dengan diselenggarakannya referendum Brexit. Hajatan yang akan diselenggarakan 23 Juni ini akan menentukan posisi Inggris untuk tetap atau keluar dari Uni Eropa.

Jadi, paling mungkin, The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya pada April dan kuartal ketiga 2016.

Itulah yang membuat pasar bersikap optimistis.

Sayang, keyakinan pasar harus terganjal oleh tertekannya harga minyak di akhir pekan. Seperti diketahui, Lembaga Energy Information Administration (EIA) Amerika Serikat telah mempublikasikan data yang menyebutkan bahwa persediaan minyak mentah

42

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

PASAR MODAL IHSG

k dan Bunga The Fed naik 9.4 juta barel atau tiga kali lipat lebih besar dari perkiraan analis sebelumnya.

Berlanjutnya kenaikan persediaan minyak AS itu, otomatis, membuat harga menjadi tertekan. Apalagi, Libya telah mengikuti jejak Iran,menolak rencana pembatasan produksi. Sehingga, muncul pesimisme bahwa kesepakatan di pertemuan Doha tanggal 17 April mendatang tidak akan tercapai.

Begitu berita tersebut beredar, langsung berbagai pasar saham memerah dan indeks pun berguguran. Syukur-

4.800.

Lebih dari itu, ada optimisme IHSG akan breakout di atas 4.900 dan siap menembus kembali ke level 5.000. Yuganur Wijanarko, Periset Senior HD Capital, mengatakan banyak faktor domestik yang menunjang IHSG untuk menembus ke atas 4.900.

Diantaranya prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2016 yang dapat naik diatas level 5%, dan BI Rate dibawah 7%. Di samping itu SEA Games 2016 yang akan berlangsung di Jakarta, akan berdampak pada geliat ekonomi terutama sektor infrastruktur.

Untuk itu, Yuganur merekomendasikan sejumlah saham untuk dikoleksi investor. Salah satunya adalah efek terbitan Bank Mandiri (BMRI). Saham yang pekan lalu bertengger di Rp 10.225 ini disarankan untuk trading dengan target Rp 10.450. Investor bisa masuk ke BMRI kalau harganya menurun menjadi Rp 10.075 dan (kedua) Rp 10.075. Tapi jangan lengah, segera cut loss jika menyentuh Rp 9.925.

Pilihan berikutnya jatuh pada saham Adhi Karya (ADHI). Saham ini bisa dibeli di harga Rp 2.715 dan Rp 2.685. Ini juga untuk trading dengan target Rp 2.850.

Dan stop loss jika menyentuh harga Rp 2.625.

Efek Indofood (INDF) juga sudah saatnya dikoleksi untuk trading dengan target Rp 7.400. Yuganur memberi batasan untuk cut loss point Rp 6.850. Tunggu harganya di Rp 7.350 dan Rp 7.250 baru beli. Dan, jangan lupa batas cut loss point Rp 7.125.

Terakhir adalah Bumi Serpong Damai (BSDE). Saham ini ditargetkan akan mencapai Rp 1.950. Ini waktunya mengoleksi hingga harganya turun sampai Rp 1.845. Sementara jual bila menyentuh Rp 1.825.

Selamat berinvestasi. n

IHSG

lah, keesokan harinya pasar berbalik menghijau. Kendati, diperkirakan hanya akan berlangsung sementara.

KEYAKINAN PASAR Tapi tidak demikian pandangan pelaku pasar di dalam negeri. Seperti disebutkan di atas, penundaan kenaikan suku bunga The Fed plus diturunkannya bunga acuan oleh BI membuat pasar tetap optimistis.

Mereka yakin indeks akan tetap bertahan di atas level

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

43

Pasar Modal Saham rokok

Saham yang Masih Tetap Mengepul Di antara empat saham rokok, hanya GGRM dan HMSP yang mendapat rekomendasi beli. Yang lainnya, dianjurkan dijauhi lantaran tidak likuid.

I

TEKS Nikita Jagat foto dok. review

ndustri rokok kembali memperlihatkan kedigjayaannya. Kendati dibayang-bayangi berbagai hambatan, mulai dari larangan merokok hingga kenaikan tarif cukai, toh masyarakat tak berhenti mengonsumsi rokok. Dampaknya, seperti kita saksikan sendiri, penjualan terus menaik diiringi dengan laba

44

yang membesar.

Pendapatan emiten rokok, masih bisa bertumbuh meski hanya single digit. Di perkirakan, pertumbuhan pendapatan emiten rokok berkisar 6%-9%.

Kinerja tahun ini diramal bakal lebih baik dibandingkan tahun lalu. Itu lantaran akan ada efisiensi dari biaya manufaktur yang lebih murah. Ditambah lagi kondisi pasar yang membaik yang disebabkan meningkatnya daya beli konsumen. Jika emiten rokok masih bisa menerapkan efisiensi beban, maka rata-rata bottom line sektor ini bisa mencapai 10%.

Yang perlu menjadi perhatian, emiten rokok Indonesia juga mencetak kinerja saham paling tinggi dibandingkan emiten rokok lain di pasar global. Saham PT Gudang Garam (GGRM) misalnya, sejak awal tahun sudah naik lebih dari 10%.

Begitu juga saham PT HM Sampoerna Tbk (HMSP)

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Pasar Modal Saham rokok

Gudang Garam (GGRM) dan HM Sampoerna (HMSP).

Saham-saham ini masuk dalam katagori bearish namun berpotensi menguat.

sudah menguat 6,5%, Bahkan, dalam kurun waktu Januari – Maret, penah diperdagangkan dengan harga Rp 111.875.

Memang, boleh dibilang, emiten rokok dalam negeri masih cenderung kebal dari sentimen negatif.

Tengok saja, kinerja HMSP pada tahun lalu yang masih meningkat. Pada 2015, pendapatan HSMP naik 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi Rp 42,1 triliun.

Lalu, laba bersih, naik 1,8% menjadi Rp 10,4 triliun.

Memang dari sisi volume penjualan, tak banyak pertumbuhan di pasar rokok Indonesia karena ekonomi Indonesia yang melambat. Meski demikian, HMSP masih mempertahankan pangsa pasar sebesar 35% pada tahun lalu.

Ini menunjukkan, loyalitas konsumen Indonesia menyebabkan perusahaan rokok tetap mampu mencetak keuntungan. Kendati berada di tengah tingginya beban dan gencarnya kampanye anti-rokok di masyarakat.

Margin emiten rokok masih bisa tumbuh lantaran beban produksi ataupun kenaikan cukai dari pemerintah selalu bisa diimbangi dengan cara menaikkan harga jual ke konsumen.

DICEKIK CUKAI Artinya, seberat apapun, beban tambahan ini tetap menjadi tanggung jawab konsumen. Sehingga margin

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

emiten rokok bisa tetap stabil. Arus kasnya juga cenderung tinggi. Dan investor masih menyukai sahamsaham rokok lantaran sering memberi dividen dalam jumlah besar.

Jadi, selain mendapat keuntungan dari kenaikan harga sahamnya, investor juga berpeluang meraih keuntungan dari dividen yang tinggi.

Blog Anggun Trader, misalnya, masih merekomendasikan saham terbitan dua pabrik besar, Gudang Garam (GGRM) dan HM Sampoerna (HMSP). Saham-saham ini masuk dalam kategori bearish namun berpotensi menguat.

Untuk HMSP misalnya. Investor disarankan masuk di harga Rp 100.000 dengan target Rp 105.775.

Tapi segera cut loss jika harganya menyentuh Rp 96.400.

Sementara GGRM dianjurkan masuk di Rp 61.150.

Targetnya saham ini akan menggapai harga Rp 67.205.

Anggun memberikan batas cut loss untuk GGRM Rp 58.700.

Lantas bagaimana dengan dua saham rokok lainnya, yakni Bentoel Internasional Investama (RMBA) dan Wismilak Inti Makmur (WIIM)? Sayang, dua saham ini tak banyak yang memantau dengan berbagai alasan.

RMBA misalnya, perusahaan ini masih didera kerugian. Dan, sahamnya tidak likuid dan terus menukik.

Sehingga, para analis menganjurkan investor menjauhi efek ini. “Masih banyak saham lain yang bagus,” kata seorang anallis.

WIIM pun sami mawon, cenderung tidak likuid dan sahamnya terus menurun. Jika di awal tahun masih diperdagangkan di level Rp 430, kini tinggal Rp 385.

Padahal, ketika terjun pertama kalinya ke pasar modal, WIIM memasang harga Rp 650. Jadi kalau dilihat di sana, harga saham ini telah turun hampir separonya.

Jadi, sangat berbeda dengan Gudang Garam dan HM Sampoerna, yang harga sahamnya terus naik. Itu lantaran pendapatan dan labanya—setiap tahun—terus meningkat.

Peningkatan itu seiring dengan menaiknya target pendapatan cukai pemerintah. Tak terkecuali untuk tahun ini. tak bisa disangkal lagi, rokok memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan cukai (tahun lalu 96,4%).

Tapi, ya itu tadi, cekikan pita cukai tak membuat produsen rokok sesak nafas. Malah, kelihatannya, mereka bernafas semakin lega saja. n

45

Pasar Modal Saham Indofood

Meneropong Peluang INDF Laba Indofood 2015 tergerus secara signifikan. Tapi harga sahamnya, kalau dihitung sejak awal tahun, sudah naik banyak. Masih kuat nanjak?

TEKS Nikita Jagad foto Erbhayu

P

T Indofood Sukses Makmur, akhirnya, merasakan dampak dari pelemahan ekonomi dunia. Turunnya harga berbagai komoditas (termasuk crude palm oil alias CPO), membuat laba perseroan menurun tajam. Sampai Jumat pekan lalu, perusahaan memang belum menerbitkan laporan keuangan, untuk periode 2015.

Namun, analis memperkirakan, tahun 2015 Indofood hanya akan memperoleh laba bersih Rp 2,7 triliun atau turun sekitar 30% dari keuntungan tahun sebelumnya yang Rp 3,9 triliun.

Pemicunya, bukan lantaran lesunya bisnis makanan dan minuman. Tapi lebih disebabkan turunnya harga CPO. Padahal, CPO ini merupakan salah satu andalan pendapatan perusahaan. Seperti diketahui, harga rata-rata CPO tahun 2015 hanya berada di angka US$ 614,2 per metrik ton. Harga rata-rata ini turun sebesar 25% dibandingkan dengan harga rata-rata tahun 2014 yaitu US$ 818,2 per metrik ton.

Kini keadaan mulai membaik. Harga CPO mulai merangkak naik. Harga minyak sawit diharapkan naik ke 2.700 ringgit per metrik ton pada kuartal kedua, tertinggi sejak awal 2014. Itu karena produksi yang lebih rendah dan cuaca kering di seluruh Asia Tenggara.

Diperkirakan produksi global akan tumbuh sebesar satu juta metrik ton di 2016 pada 63.000.000, kurang dari perkiraan sebelumnya karena El Nino.

Namun, analis minyak nabati lainnya mengatakan jika kekeringan karena El Nino berakhir pada pertengahan tahun, produksi Asia Tenggara bisa turun 4 juta ton pada tahun 2016.

Oleh sebab itu, analis memprediksi harga akan mencapai US$ 650-US$ 675 pada pertengahan 2016.

Apalagi, kalau ajek, harga minyak mentah akan mulai stabil menguat. Maklum, jatuhnya harga CPO global tidak terlepas dari pengaruh jatuhnya harga minyak mentah dunia.

Selain gara-gara CPO, menurunnya kinerja Indo-

46

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Pasar Modal Saham Indofood food juga disebabkan oleh membengkaknya beban keuangan sebesar 165% (pada kuartal III/2015).

Makanya, kendati pada akhir September perseroan mencatatkan penjualan yang meningkat, tetap saja laba bersihnya terkoreksi.

MASIH MAMPU MENGUAT Syukurlah keadaan mulai membaik. Fransiscus Welirang, Direktur Indofood Sukses Makmur (INDF), mengatakan kinerja kuartal IV/2015 lebih baik dibanding kuartal sebelumnya. Lebih jauh lagi, ia optimistis prospek bisnis INDF pada tahun ini bakal tumbuh lebih tinggi.

Namun, dia menyebutkan perusahaan masih sulit untuk mencapai pertumbuhan penjualan sebesar 5%. “Kalau kami bisa tumbuh, tapi ya enggak mudahmudah banget. Untuk bisa tumbuh seperti GDP saja sudah bagus,” katanya.

Keyakinan itu muncul juga lantaran proyeksi bakal membaiknya harga komoditas. “Saya rasa harga komoditas di luar negeri sudah di bottom, mau turun berapa lagi. Ini tinggal tunggu naiknya saja,” tutur Franciscus.

Andy Ferdinand, analis dari Samuel Sekuritas, dalam risetnya (18/2) memperkirakan, tahun ini Indofood akan Rp 68,58 triliun dan tahun depan naik lagi menjadi Rp 75,9 triliun.

Kenaikan ini, tentu saja, akan diiringi meningkatnya laba bersih perseroan yang tahun ini diprediksi Rp 3,69 triliun. Masih lebih rendah dibanding perolehan 2014 dan 2015. Namun,tahun 2017 Akan meningkat menjadi Rp 4,5 triliun.

Lantas bagaimana dengan laju sahamnya? Pada risetnya, Ferdinand merekomendasikan beli dengan target harga Rp 7.400, ketika itu harga INDF menclok di Rp 6.500. Target level tersebut pernah tercapai pertengahan bulan Maret 2016. Dan setelah itu, harga kembali terkoreksi. Namun, jika dihitung sejak awal tahun INDF masih mencatatkan peningkatan sebesar 34%.

Hanya saja itu bukan berarti saham ini sudah kemahalan dan sudah tak memiliki potensi menguat.

Blog Anggun Trader masih merekomendasikan INDF dengan target harga Rp 7.800. Artinya, masih ada ruang penguatan sebesar 11,8%.

Supaya aman, investor sebaiknya masuk di level Rp 7.100 karena saham ini memiliki confirm price di Rp 7.150. Tapi jangan lengah, segera lepas INDF jika harganya balik ke Rp 6.975.

Selamat berinvestasi. Hati-hati sebelum membeli. n

Supaya aman, investor sebaiknya masuk di level Rp 7.100 karena saham ini memiliki confirm price di Rp 7.150. reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

47

Pasar Modal Saham BJBR

Sambil Menanti Dividen BJBR Saham bank daerah yang terpilih kali ini adalah BJBR. Harganya sudah naik tinggi, tapi masih mendapat rekomendasi beli.

TEKS Nikita Jagad foto Dok. Review

B

isnis perbankan mulai masuk ke jalur lambat. Pemerintah telah menurunkan suku bunga acuannya menjadi 6,75% dan kondisi perbankan semakin runyam manakala kekuatan konsumen masih belum juga bertambah. Padahal, dengan bunga rendah dan NIM yang semakin menipis diharapkan kredit akan meningkat dengan signifikan. Tapi, nyatanya, tidak.

Namun, jangan khawatir, situasi yang agak berat ini diprediksi hanya akan berlangsung sementara.

Perbankan akan segera berbalik arah jadi membaik.

Pengucuran kredit akan kembali lancar setelah bank merespons penurunan bunga oleh Bank Indonesia.

Tapi, sejauh mana bunga kredit akan diturunkan?

Dan seberapa besar pengaruhnya pada profitabilitas yang diraih? Kita lihat saja nanti. Yang jelas perbankan telah sukses melalui perjalanan di tahun lalu.

Itu terlihat pada laporan keuangan tahun lalu. Bahkan beberapa bank daerah juga menunjukkan kinerja yang sama.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BJTM) contohnya berhasil menuai laba bersih sebesar Rp 885,7 miliar. Dibanding keuntungan di tahun sebelumnya, memang menunjukkan adanya penurunan.

Tahun lalu BJTM melaba Rp 939,08 miliar. Tapi, menariknya, sebagian besar keuntungan itu dibagikan sebagai dividen. Dan investor sudah menikmatinya.

Hal serupa dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), yang akan membagikan dividen tahun buku 2015 senilai Rp 84,8 per saham atau senilai total Rp 828 miliar. Jumlah itu setara 60% dari raihan laba bersih perseroan sepanjang 2015 yang mencapai Rp1,38 triliun. “RUPST menyetujui pembagian dividen sebesar 60%, sisanya 40% dari laba bersih untuk laba ditahan perseroan,� kata Ahmad Irvan, Direktur Utama BJBR. Menurut Irvan, tahun 2015 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi industri perbankan di Indonesia termasuk perseroan, mengingat adanya ketidakpastian kondisi perekonomian global yang juga berdampak pada perekonomian Indonesia. “Namun di tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil tersebut, kami tetap dapat mempertahankan bah-

48

kan meningkatkan kinerja yang positif,� ujarnya.

Tercatat hingga akhir Desember 2015 perseroan berhasil membukukan laba bersih mencapai Rp 1,38 triliun atau tumbuh 24,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

BJBR LAYAK DIPERTIMBANGKAN Adapun total aset Bank Bjb sepanjang tahun 2015 mengalami kenaikan 16,9% atau mencapai Rp 88,7 triliun, meningkat jauh di atas rata-rata industri perbankan di Indonesia pada 2015 yang hanya tumbuh 9,2%.

Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Bjb meningkat 17,1% (y-o-y) atau mencatat total dana nasabah sebesar Rp 67,6 triliun.

Dari sisi portofolio kredit, total kredit yang sudah disalurkan hingga akhir 2015 mencapai Rp 55,3 triliun atau naik 12,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dan tumbuh diatas rata-rata

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

Pasar Modal Saham BJBR

industri yang naik 10,4%.

Sementara itu dari semua segmen kredit yang dimiliki, segmen kredit konsumer tercatat tumbuh 13,8% (y-o-y) menjadi Rp 38,2 triliun, dengan jumlah nasabah yang meningkat dari 350.446 menjadi 364.827 nasabah.

Selain itu kredit korporasi dan komersial juga tumbuh signifikan menjadi Rp 9,2 triliun atau naik 35% year on year.

Untuk tahun ini, manajemen optimistis Bjb akan mengalami pertumbuhan yang lumayan tinggi dengan target kredit akan tumbuh sebesar 14%, dana pihak ketiga 13,5%, NPL turun menjadi sebesar 2,3%n, LDR sebesar 92% dan CAR sebesar 16,5%.

Manajemen BJTM pun punya optimisme serupa.

Mereka yakin BJTM akan tumbuh pesat di tahun ini.

Soeroso, Diretur Utama Bank Jatim menargetkan total asetnya akan meningkat 10,56%. Sementara, dana pihak ketiga direncanakan meningkat 11,52%. Penya-

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

luran kredit meningkat 14,98% dan laba sebelum pajak ditargetkan meningkat 13,98%.

Melihat kinerja seperti itu, pantas, jika sahamnya pun termasuk salam bank kelas menengah yang cukup diminati investor. BJTM misalnya sejak awal tahun harganya telah menguat 9,6%. Di level Rp 479.

Artinya sudah memenuhi target yang dipasang analis. “Dibanding BJTM, saat ini investor sebaiknya mempertimbangkan BJBR,� kata seorang analis.

Ia mengatakan, dengan adanya pembagian dividen sebesar Rp 84,8, berarti BJBR menjanjikan gain 8,6%. Itu kalau dihitung dengan harga sekarang Rp 970 (25/3). Makanya, BJBR kendati sudah mengalami kenaikan yang signifikan sejak awal tahun (28%), masih direkomendasikan beli oleh analis.

Ditargetkan, harga saham ini akan mencapai Rp 1.150. Investor dipersilakan mengoleksi BJBR di level Rp 960 dan jangan lupa cut loss jika harga kembali melemah ke Rp 880. n

49

inforeview

PGN Raup Laba Bersih US$ 401,20 juta Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berhasil membukukan laba bersih tahun 2015 sebesar US$ 401,20 juta. Laba tersebut menurun jika dibandingkan perolehan tahun sebelumnya senilai US$ 711,18 dolar AS. Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso mengatakan penurunan itu disebabkan turunnya pemakaian gas pelanggan industri dan listrik sebagai akibat pelemahan ekonomi global.

Pada 2015, PGN berhasil membukukan pendapatan bersih sebesar US$ 3,068 miliar, menurun dibandingkan tahun sebelumnya US$ 3,253 miliar pada tahun 2014. Hal ini, disebabkan penurunan pendapatan bisnis transmisi, pendapatan minyak dan gas dan pendapatan bisnis distribusi. Total aset PGN pada 2015 sebesar US$ 6,50 miliar yang terdiri atas 26,5% aset lan-

GE Akan Bangun Pembangkit Listrik 3GW General Electric (GE) berencana membangun pembangkit listrik dengan total kapasitas 3 giga watt (GW). Saat ini GE sedang turut serta dalam tender pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) yang diadakan PT PLN (Persero). Menurut Country Leader For GE Gas Power Systems George Djohan, target GE dapat memenangkan tender pembangkitan dengan kapasitas 3 GW atau 3.000 mega watt.

Target pembangunan pembangkit tersebut tersebar di berbagai wilayah seperti Jawa 2, Jawa Bali 3, Riau, Pontianak, Jambi, konversi Muara Tawar dan Lombok.

Sebelumnya, GE telah menjalin kerjasama dengan PT Pertamina (Persero) bersama Marubeni untuk penyediaan teknologi Combined Cycle Gas Turbine IPP Jawa 1 berkapasitas 1.600 mega watt.

GE akan menyediakan teknologi pembangkitan listrik CCGR paling mutakhir di dunia, yaitu 9HA. Teknologi yang

50

FOTO Dahlan RP

secara massal. Dari kapasitas produksi keramik di Indonesia yang mencapai 350 juta meter persegi setiap tahunnya, produksi Asri Pancawarna–sebagai produsen granit tile dengan merek Indogress dan Decogress–mencapai 700 ribu hingga 800 ribu tiap bulannya atau 8,4 juta hingga 9,6 juta m2 tiap tahunnya. n car dan 73,5% aset tidak lancar. Nilai total aset itu meningkat 14,2% dibandingkan tahun 2014 sebesar US$ 5,69 miliar.

Peningkatan aset berasal dari properti minyak dan gas terkait dengan akuisisi dan partisipasi kepemilikan di bidang hulu yang dilakukan SEI sebesar 219,74 juta dolar AS, piutang lain-lain jangka panjang terkait participating interest di Muara Bakau PSC dengan GDF SUEZ sebesar US$ 178,45 juta dan peningkatan aset tetap terkait dimulainya komersialisasi KJG pada bulan Agustus 2015. n

FOTO Dok. review

ersaingan perjualan keramik dan granit semakin meningkat di era pasar terbuka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Total volume penjualan granit tahun 2015 mencapai 5 juta m². Dari jumlah tersebut, 30%-40% adalah produk impor dari China. Agar bisa bersaing di era MEA, PT Asri Pancawarna, produsen granit tile merek Indogress dan Decogress mengeluarkan beberapa desain produk baru yang mengusung konsep vintage atau desain lawas.

“Meski pasar lesu di tahun lalu, namun kami tetap melakukan penetrasi. Antara lain, dengan menghadirkan inovasi berupa produk tile batik seri Etnika. Desain tersebut kami ambil dari karya pengrajin batik tulis Nyonya Indo dari,” kata Andrea Petrina Lukas, Sales & Marketing Director PT Asri Pancawarna.

Granit berdesain batik ini berhasil menembus pasar Asia seperti Taiwan, Malaysia dan Timor Leste. Saat ini granit yang masuk ke dalam seri Etnika ini telah diproduksi

telah terbukti dan banyak digunakan di dunia tersebut diyakini dapat meningkatkan efisiensi pembangkitan menjadi di atas 61 persen, sebagaimana banyak tersedia di pasar saat ini. Proyek pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) IPP Jawa 1 akan menjadi yang terbesar di Indonesia dengan perkiraan investasi US$ 2 miliar (termasuk FSRU). n

FOTO Riset

P

Indogress Usung Konsep Vintage

reviewweekly 30 Tahun V | 28 Maret-3 April 2016

SISIPAN

RP 25 TRILIUN PAJAK BATU BARA RAIB

ARAB SAUDI MENGEJAR BISNIS

PRABOWO MENANG

SI MANIS YANG MENGGEROGOTI DUNIA

®

1-7 JULI 2013 MAJALAH EKONOMI & BISNIS

44 » TAHUN II RP 20.000