AGUAN ADALAH BOS BESAR

MailBOX

http://www.majalahrevieweekly.com Pemimpin UMUM: Bambang Aji setiady

Kirimkan surat pembaca Anda ke alamat: Redaksi Majalah Review Weekly, Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD - Tangerang Selatan 15320 Email: redaksi.majalahreviewweekly.com

Pemimpin redaksi: budi kusumah Redaktur Eksekutif: latihono sujantyo Redaktur: ratna nuraini, sri wulandari, kukuh bhimo nugroho reporter: Setyo Adhi Nugroho, Gading Putra

oleh pemda, karena bisa menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah.

Mari Kembangkan Bisnis UKM Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) adalah salah satu motor penggerak perekonomian di negara kita. Disadari atau tidak, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Saat krisis ekonomi melanda, justru yang masih berdiri tegar adalah UMKM. Dengan menjadi pilar dari ekonomi global dalam mengatasi beragam tantangan selama krisis, bisnis UKM membuktikan peran pentingnya dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah dan kelompok ekonomi telah menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan bisnis UMKM memiliki dampak langsung dan positif terhadap perekonomian negara. Saat ini, UMKM yang ada di negara kita menyumbang sekitar 60% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan juga memberikan kesempatan kerja pada banyak masyarakat.

Bisnis UMKM juga terus berkembang dan memberikan peluang usaha bagi mereka yang menyukai dunia wirausaha. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah sejak beberapa tahun menggalakkan program UMKM. Selain itu, Pemerintah daerah (pemda) memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkembangkan UMKM di daerah.

Sayangnya, kecenderungan yang terjadi, pemerintah, tak terkecuali pemda, lebih fokus ke korporasi besar. Padahal, UMKM harus lebih didorong dan diperkuat peran sertanya untuk bersama-sama membangun ekonomi daerah. UMKM yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan

4

unit usaha pemimpin perusahaan: Bambang Aji setiady marketing: Arief Nazarudin, Celline Agatha

Selamatkan Garam Nasional Pemerintah rupanya masih kurang serius mengurus garam nasional. Dengan lahan produktif yang luas, mestinya negara ini tidak kekurangan pasokan garam bagi kebutuhan masyarakatnya.

Kurang seriusnya pemerintah mengelola produksi garam dalam negeri bisa terlihat dari besarnya impor garam. Setiap tahun, Indonesia membutuhkan 3,3 juta ton garam. Sebanyak 1,8 juta ton garam kebutuhan konsumsi dipasok dari produsen lokal, sedangkan garam industri harus dipenuhi secara impor mencapai 1,5 juta ton. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak bibir pantai yang bisa dimanfaatkan untuk ladang garam.

Mengenaskan, tentu saja. Ada beberapa alasan yang membuat Indonesia sulit mencapai swasembada garam. Kurangnya infrastruktur yang dimiliki para petani sehingga kondisi harga garam di tingkat petani tidak kompetitif.

Di Indonesia, proses memanen garam oleh petani hanya dilakukan dalam waktu 4-8 hari, sedangkan negara importir seperti Australia memanen hasil garam setelah melalui proses 3 sampai 4 bulan. Akibatnya, kualitas garam Indonesia menjadi sangat rendah.

Nah, sekarang pemerintah berjanji akan merangsang petani untuk menggenjot produksi garam di dalam negeri dengan memberikan subsidi Rp 5 juta untuk satu petani agar bergairah menggenjot produksi garam sehingga tidak ada lagi impor. Semoga ini bukan menjadi pepesan kosong. Semoga.

Kasimirus Doy Cibubur, Ciracas Jakarta Timur

REDAKTUR DESAIN: erbhayu prananta Desain & layout: Rizky Pratama

Toni Rianto Jl Masjid, Cidodol Jakarta Selatan Cover: erbhayu

redaktur foto: dahlan rebo pahing

alamat redaksi dan usaha: Pertokoan Golden Road, Blok C27 No. 67, BSD, Tangerang Selatan, BANTEN 15320 Telp: 021-538 3063 penerbit: PT INDOPUBLIK MANDIRI

SuratMingguini

Bagaimana Kasus BLBI dan Century?

Sudah ada beberapa menteri dan pejabat negara yang telah ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka, bahkan telah divonis masuk penjara. Yang belakangan sedang hangat adalah langkah KPK menahan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan karyawan PT Agung Podomoro Land Triananda Prihantoro dalam kasus dugaan suap reklamasi proyek Teluk Jakarta.

Kita tentu saja memberi apresiasi kepada keberanian KPK. Hanya saja, masih banyak kasus yang belum ditangani secara memuaskan. BLBI, Bank Century, dan banyak kasus lain membutuhkan “keberanian lebih� dari KPK. Karena ini menyangkut eksekutif top level yang tentu saja memiliki power yang lebih hebat. Beranikah KPK masuk ke inti utama lingkaran kekuasaan?

Saya sebagai anggota masyarakat tentu ingin KPK lebih berani. KPK harus mengambil tanggung jawab atas ekspektasi publik terhadap lembaga ini. Ada banyak kejahatan korupsi yang tak tersentuh, dan keberanian KPK melakukannya sangat diharapkan. Maju terus KPK. Radovan Chaniago Cipondoh, Tangerang

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

Membangun Kemitraan, Memberdayakan Komunitas Para siswa terus belajar dan menyiapkan diri masuk ke dunia kerja, termasuk anak-anak kami. Karenanya, kami berupaya sekuat tenaga untuk dapat menyediakan pelatihan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan kemitraaan yang dibangun bersama Pemerintah, LSM dan masyarakat, kami telah mendirikan dua Politeknik di Riau dan Aceh. Kemitraan tersebut kami lakukan untuk mengembangkan kurikulum dan meningkatkan kemampuan para pengajar.

Setiap tahun, ratusan siswa lulus dan siap menjadi tenaga terampil – membantu memberdayakan komunitas dimana mereka berada. Kemajuan pendidikan adalah kepedulian semua.

Termasuk kami.

Informasi selengkapnya tersedia di www.ChevronIndonesia.com

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

Contents

headline LaporanUtama 9 Heboh Utang US$ 3 M Dana hasil utang dari China Development Bank sebesar US$ 3 miliar sebagian besar mengalir ke industri manufaktur. Padahal, awalnya untuk proyek infrastruktur.

Bisnis

Makro

18 Medco Borong Saham Newmont

Arifin Panigoro akan menjadi pemilik PT

30 Susi Gundah?

Newmont Nusa Tenggara. Pemerintah sudah memberi lampu hijau.

Wapres Jusuf Kalla menegur Menteri Susi Pudjiastuti dan meminta agar mengevaluasi kebijakannya. Dinilai banyak rugikan pengusaha.

32 Kabar Baik dari menteri hanif 34 Dag dig dug Reshuffle 20 Ada Rokok Tanpa Merek

Keuangan 36 Menunggu BPD Masuk Bursa

Sisipan 24 Geger Panama Papers

Dokumen yang memuat indikasi aksi kotor para tokoh penting dunia, berupa pengemplangan pajak dan pencucian uang, pekan lalu dilempar ke publik di berbagai belahan negeri. Kehebohan pun sontak meruap di antero jagat.

Sejumlah BPD berebut mencari dana murah dari pasar modal. Selain melalui penerbitan surat utang, ada pula yang berniat melepas sahamnya ke publik (IPO).

38 Ada Mainan Baru Nih!

Pasar Modal 42 Meneropong Bunga The Fed Indeks masih punya potensi menguat. Banyak sentimen positif yang mendukungnya.

44 Saham Yang Tertimbun Reklamasi

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

editorial

A

Ini Proyek Gede

da kejadian mengejutkan yang terjadi pekan lalu, Aguan alias Sugianto Kusuma dicekal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasan pencekalan, karena Aguan yang kini jadi Bos Agung Sedayu Group diduga terlibat kasus suap reklamasi tanah. Ada kemungkinan, status Aguan akan dinaikan sebagai tersangka karena perusahaan properti miliknya juga ikut menikmati izin reklamasi Teluk Jakarta itu.

Apakah Aguan juga melakukan suap? Wallahualam.

Yang pasti, nama Aguan sudah dikenal baik di kalangan pengusaha keturunan Tionghoa. Ia bukan hanya pengusaha yang berhasil mempertahankan perusahaannya di kala krisis 1998 lalu. Tapi, lebih dari itu ia juga dikenal sebagai tetua dari Sembilan Naga yang menguasai bisnis bersih dan kotor.

Kalau saja Aguan dinaikan statusnya sebagai tersangka, berarti satu naga lagi telah dicokok. Setelah sebelumnya (pada 2015 lalu) Cahyadi Kumala alias Suiteng dihukum penjara lima tahun karena kasus pembebasan tanah di Jonggol, Bogor.

Yang jadi pertanyaan, apa yang menarik dari lahan hasil reklamasi Teluk Jakarta ini? Sehingga, banyak pengembang besar (termasuk Agung Sedayu dan Agung Podomoro) tertarik untuk ikut menikmatinya?

Jawabnya, cuma satu, bisa dapat untung banyak.

Bayangkan saja, untuk mereklamasi teluk hanya dibutuhkan dana Rp 4 juta – Rp 5 juta per meter. Nah, setelah jadi lahan, harganya naik berlipat ganda. Setelah Joko Widodo, ketika itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, menaikkan Nilai Jual Obyek Pajak, untuk kawasan Jakarta Utara harga tanah di sana jadi mening-

8

kat. Paling murah, NJOP di Jakarta Utara bernilai Rp 15 juta per meter persegi.

Menarik bukan? Apalagi kalau lahan itu telah dijadikan pemukinan mewah. Maka, harga yang dipatok pengembang bisa lebih tinggi lagi.

Makanya, ketika pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan mega proyek reklamasi pantai utara Jakarta sepanjang 32 km, untuk menghasilkan 17 pulau buatan, para pengembang pun berebut. Dalam benak mereka pulau-pulau baru ini akan menjadi lahan baru yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan komersial yang mewah.

Mereka belajar dari yang sudah-sudah, betapa proyek reklamasi ini mendatangkan untung yang melimpah. Contohnya PT Harapan Indah mereklamasi kawasan Pantai Pluit selebar 400 meter dengan penimbunan. Daerah baru yang terbentuk digunakan untuk permukiman mewah Pantai Mutiara.

Kemudian PT Pembangunan Jaya melakukan reklamasi kawasan Ancol sisi utara untuk kawasan industri dan rekreasi sekitar tahun 1981.

Sepuluh tahun kemudian, giliran hutan bakau Kapuk yang direklamasi untuk kawasan permukiman mewah yang sekarang dikenal dengan sebutan Pantai Indah Kapuk. Tahun 1995, menyusul reklamasi yang digunakan untuk industri, yakni Kawasan Berikat Marunda.

Sayang, untung yang sudah menggunung itu dirasakan belum cukup oleh mereka. Mereka berpikir, kalau bisa untung sepuluh perak, kenapa harus ambil yang lima perak? Nah, di sinilah terjadi kasus suap yang melibatkan sejumlah anggota DPRD DKI dan sejumlah pengembang.

Konon, mereka menyuap anggota dewan dengan harapan DPRD akan menurunkan kontribusi pengembang dari 15% yang diinginkan pemerintah daerah menjadi 5%. Angka 15% itu setara dengan Rp 48,8 triliun karena resultante dari persentase kontribusi kali nilai jual obyek pajak kali luas lahan yang dijual pengembang.

Kalau itu terjadi (diturunkan) berarti ada ‘kelebihan’ keuntungan sebesar Rp 32,5 triliun. Gede banget. Tak heran, jika pengusaha-pengusaha itu begitu royal mengobral sogokan.

Berdasarkan dokumen yang beredar, tak kurang ada 17 anggota dewan (termasuk ketua dan wakil ketua) yang menerima fasilitas jalan-jalan keluar negeri.

Dan, ada enam orang lagi yang mendapat kiriman mobil Toyota Alphard.

Mahal, memang. Tapi apalah artinya jika dibandingkan keuntungan yang Rp 32,5 triliun. n bk

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

Nama Sugianto Kusuma alias Aguan cukup disegani di kalangan pengusaha keturunan Tionghoa di Indonesia. Ada apa di balik pencekalan atas dirinya?

TEKS Setyo Adi Nugroho

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

9

Foto: pulauintan.com

mintaan pimpinan KPK, kita sudah lakukan pencegahan agar yang bersangkutan tidak bepergian ke luar negeri. Baik S (Sanusi) maupun SK (Sugianto Kusuma) alias A (Aguan),” kata Ronny.

Beberapa saat kemudian, Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati membantah pernyataan Ronny. “Belum (ditetapkan sebagai tersangka),” jawab Yuyuk singkat melalui pesan elektronik kepada wartawan.

Ronny pun langsung meralat pernyataannya. Ia mengaku salah melihat surat pencekalan yang dikirim KPK. “Setelah saya cek, pertama saya kira dua orang yang diminta cegah oleh KPK yakni AW (Ariesman Widjaja) dan SK (Sugianto Kusuma) alias A (Aguan) sudah berstatus tersangka. Tapi, rupanya hanya AW yang berstatus tersangka,” katanya.

Benarkah orang setingkat dirjen salah melihat dan berani mengumumkan kepada wartawan? Entahlah. Yang jelas, selain PT Muara Wisesa (anak usaha Agung Podomoro Land) yang Foto: riset

H

idup memang sulit ditebak, dan itulah yang terjadi pada Sugianto Kusuma alias Aguan. Puluhan tahun hidup enak sebagai pengusaha besar di negeri ini, bos besar Agung Sedayu Group ini sejak 1 April 2016 dicekal berpergian ke luar negeri dalam durasi setengah tahun ke depan oleh Ditjen Imigrasi atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia dilarang sementara ke luar negeri agar bisa memberikan penjelasan ihwal dugaan suap reklamasi proyek Teluk Jakarta yang menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan karyawan PT Agung Podomoro Land Triananda Prihantoro.

Belum diketahui apa hubungan pencekalan Aguan dengan dugaan suap dari Triananda Prihantoro dan Ariesman Widjaja (Podomoro) kepada Sanusi sebesar Rp 2 miliar dan US$ 8 ribu.

Namun yang jelas, ada keanehan yang muncul sehari setelah KPK mengumumkan pencekalan terhadap Aguan, Minggu (3/4). Hari Senin (4/4) Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan, pada surat pencekalan itu tertulis status Aguan sudah dijadikan tersangka oleh KPK. “Yang bersangkutan (Aguan) sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Kemudian sejak 1 April 2016 atas perintah dan per-

Sugianto Kusuma dalam sebuah acara: Disegani di kalangan pengusaha keturunan Tionghoa.

Taman Anggrek Residences milik Agung Sedayu Group: Berawal perusahaan kontraktor rumah pertokoan sederhana.

10

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

Aset Properti Agung Sedayu Group mendapat izin reklamasi Teluk Jakarta, ada juga PT Kapak Naga Indah (anak usaha Agung Sedayu Group).

Bahkan, PT Kapak Naga Indah sudah mendirikan sejumlah bangunan di Pulau C. Dalam dokumen di Pulau C yang diperoleh baru-baru ini, pembangunan di pulau tersebut sudah sangat masif. Beberapa bangunan dan zona-zona tertentu telah dibuat oleh pekerja di lapangan, termasuk infrastruktur seperti akses jalan dari dan ke Pulau C. “Untuk Pulau C, kami sudah melakukan penertiban. Surat peringatan sudah dilayangkan, surat segel juga sudah dilayangkan sama surat perintah bongkar. Kita arahkan kegiatan pembangunan dihentikan di lapangan, sampai perizinan selesai dilakukan,” kata Iswan Achmadi, Kepala Dinas Penataan Kota DKI Jakarta.

Selain pulau C yang tengah menjadi sorotan, juga ada pulau D dan E di Pantai Utara Jakarta tersebut. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana melarang sementara (moratorium) reklamasi Pantai Utara Jakarta karena bisa berdampak pada kelangsungan ekosistem perikanan laut sehingga menghancurkan mata pencaharian nelayan.

Tercatat sembilan pengembang yang mendapat bagian dalam pembangunan 17 pulau buatan di proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sembilan pengembang tersebut adalah PT Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda, PT Pelindo II dan PT Manggala Krida Yudha. PT Pembangunan Jaya Anco, PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu Group), PT Jaladri Eka Pasti, PT Taman Harapan Indah, PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro Land/APL), serta PT Jakarta Propertindo.

Dari sembilan pengembang tersebut, baru dua yang mendapat izin pelaksanaan, yakni Kapuk Naga Indah dan Muara Wisesa Samudera. Sementara yang lainnya baru mendapatkan izin prinsip.

TETUA SEMBILAN NAGA Siapa sesungguhnya sosok Aguan? Namanya sudah sangat terkenal di kalangan pengusaha keturunan Tionghoa. Namanya mulai jadi pembicaraan di tahun 1970-an saat dia diduga terlibat kasus penyelundupan barang elektronik melalui Palembang, Sumatera Selatan.

Di masa Orde Baru, Aguan dikenal sebagai pengusaha yang cukup dekat dengan Soeharto. Ia juga dikenal sebagai tetua dari Sembilan Naga yang menguasai bisnis bersih dan kotor di Indonesia. Bahkan, pengusaha kesohor Tomy Winata mengakui Aguan sebagai gurunya dalam dunia bisnis. “Pak Aguan adalah senior saya. Beberapa keputusan bisnis yang penting selalu saya konsultasikan padanya,” kata Tomy seperti dikutip dari TEMPO. Aguan jugalah yang memperkenalkan Tomy Winata ke Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat semasa Jenderal Edi Sudradjat menjabat Kepala Staf Angkatan Darat.

Nama Aguan memang tak bisa dilepaskan dari Agung Sedayu Group. Dialah maskot Agung Sedayu dan mengawali bisnisnya dari sebuah perusahaan kontraktor rumah perto-

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

City & Township Development Green Village, Green Puri, Golf Residence at Kemayoran, River Valley Residence, Green Lake City, Golf Lake Residence, Grand Galaxy City, Puri Mansion, Senayan Golf Residence, Green Mansion, Grand Cibubur Country, dan Golf Mediterania.

High Rise Building Green Sedayu Apartment, Sedayu City @ Kelapa Gading, Puri Mansion Apartment, Menteng Park, Taman Anggrek Residences, The Mansion @Dukuh Golf Kemayoran, District 8 Lot 28 SCBD, dan Residence One at Serpong Boulevard, Ancol Mansion, Senayan Residence, The Mansion at Kemang, The Boulevard City Resort Residence, dan Kelapa Gading Square.

Commercial & Industrial Sedayu Square, Green Sedayu Biz Park Cakung, dan Green Sedayu Biz Park Daan Mogot.

koan sederhana yang didirikan pada 1979.

Agung Sedayu kemudian berkembang pesat menjadi perusahaan pengembang properti yang disegani. Pada 1991, kelompok usaha ini berhasil membangun Harco Mangga Dua, yang merupakan Mal Elektronik terintegrasi pertama di Indonesia.

Kesuksesan tersebut segera diikuti dengan kesuksesan lainnya dengan pengembangan beberapa kawasan residensial dan komersial berskala besar, seperti Taman Palem seluas 200 hektar dan beberapa apartemen serta pencakar langit lainnya.

Termasuk proyek yang diklaim revolusioner sebagai kawasan dengan konsep one-stop-living, yakni Kelapa Gading Square, di Jakarta Utara.

Pembangunan Sudirman Central Business District pada 1991 menjadi bukti lain, Aguan adalah salah satu raja dalam bisnis di Indonesia. Dalam pembangunan proyek ini hampir semua saham dimiliki oleh Aguan dan Tomy Winata. Hebatnya, saat membangun proyek ini, PT Jakarta Internasional Hotel dan Development milik mereka tidak menggunakan pinjaman ke bank seperti proyek besar lainnya, tetapi menggunakan modal sendiri.

Ketangguhan Aguan dalam berbisnis juga bisa dibuktikan saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998. Saat banyak pelaku usaha properti Indonesia berjatuhan, Agung Sedayu mampu bertahan, bahkan terus membangun hingga menorehkan jejak di sejumlah kawasan Jadebotabek dengan propertiproperti skala besar.

Sampai saat ini Agung Sedayu berhasil membangun beberapa proyek di kawasan Jakarta, antara lain Bukit Golf Mediterania, Kelapa Gading Square, The City Resort Residences, Cibubur Country, The Boulevard, The Mansion at Kemang, Senayan Residence, Green Mansion, Senayan Golf Residence, Ancol Mansion dan beberapa hunian dan pusat perbelanjaan lainnya.

Pada 2013, Agung Sedayu menjalin kerjasama dengan perusahaan elektronik asal Taiwan, Foxconn Technology Group.

11

Rencananya Faxconn akan berinvestasi di Indonesia selama 10 tahun senilai US$ 5 miliar. Dalam kerjasama ini Agung Sedayu bertanggungjawab semua kebutuhan untuk pembangunan pabrik Faxconn di Indonesia.

Belakangan, Agung Sedayu dikabarkan akan masuk ke bisnis bioskop dengan membangun bioskop di pusat-pusat perbelanjaan miliknya sendiri, antara lain Mall of Indonesia, Grand Galaxy Park Mall, dan Dharmawangsa Square.

Sebenarnya, bisnis bioskop bagi Agung Sedayu bukan barang baru. Soalnya, Agung Sedayu menjadi salah satu pemegang saham mayoritas PT Graha Layar Prima Tbk saat pertama kali membuka Blitzmegaplex. Agung Sedayu tak sendirian, tapi ditemani Quvat Management Pte. Ltd, perusahaan investasi asal Singapura yang berdiri tahun 2006.

APAKAH BAKAL JADI TERSANGKA? Begitulah geliat bisnis Agung Sedayu Group yang dimotori oleh Aguan. Kini, di usianya yang menginjak 65 tahun, bos besar Aguan lebih banyak menghabiskan kesehariannya menjalankan misi kemanusiaan, meskipun sekali-kali ia masih menengok perusahaannya. Ia menjalani kehidupan ini sejak bergabung menjadi relawan di Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia.

Yayasan Budha Tzu Chi kini menjadi tempat Aguan mencurahkan segala yang dimilikinya, harta, jiwa dan raganya hanya untuk berbuat baik kepada orang lain yang memang membutuhkan pertolongan.

Bagi pria kelahiran Palembang tahun 1951 ini, aktif di kegiatan sosial jauh lebih terpuaskan batinnya. Menurut dia, tidak semua orang siap dengan konsekuensi ketika harus turun langsung untuk memberikan sedikit kemampuannya membantu orang lain.

Baginya aktif sebagai relawan jauh lebih menyenangkan, ketimbang harus selalu dipusingkan dengan urusan bisnis.

Bahkan saat ditanya mana yang lebih enak mengurus perusahaan atau yayasan, dengan spontan dia mengatakan menjadi relawan jauh lebih bernilai dan menyenangkan.

Di sini saya tidak pusing memikirkan perusahaan, di sini juga saya jauh lebih tenang, sebab melalui kegiatan ini dapat berbuat banyak untuk mensucikan hati manusia.

12

“Di sini saya tidak pusing memikirkan perusahaan, di sini juga saya jauh lebih tenang, sebab melalui kegiatan ini dapat berbuat banyak untuk mensucikan hati manusia,� ujarnya kepada VIVAnews di tahun 2009.

Dia teringat bagaimana awalnya tertarik menjadi relawan di Yayasan Budha Tzu Chi. Saat itu tahun 2002, di mana Jakarta tengah mengalami bencana besar. Hampir seluruh wilayah Jakarta terendam banjir. Tidak hanya kerugian materi bahkan yang lain-lainnya pun dirasakan oleh masyarakat Jakarta.

Bagaimana banjir membuat warga Jakarta menjadi susah, rumah, sekolah, rumah sakit rusak, dan segala fasilitas masyarakat lannya ikut rusak. Tidak hanya materi, banjir juga menelan korban jiwa, beberapa orang dikabarkan kehilangan anggota keluarga akibat terbawa arus banjir.

Jelas musibah tersebut sudah mengorbankan banyak hal.

Kalau sudah demikian, tentunya banyak yang membutuhkan pertolongan dari mereka yang beruntung terhindar dari musibah tersebut. Dari sanalah dia berfikir bagaimana caranya dapat membantu meringankan beban penderitaan yang dialami warga Jakarta pada saat itu.

Sebelum terjun, Aguan yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua yayasan Budha Tzu Chi mencoba menemui Master Cheng Yen pendiri Tzu Chi di Taiwan. Dia meminta nasehat bagaimana memperbaiki kondisi Jakarta yang sudah luluh lantah akibat banjir.

Master Cheng Yen memberikan petunjuk untuk merapihkan kondisi Jakarta pasca banjir melalui konsep 5P, yakni pemompaan, pembersihan, penyemprotan, pengobatan dan perumahan.

Master Cheng Yen bilang kalau pinggiran kali masih seperti ini, banjir masih akan terus terjadi. Karena itu langkah awal adalah merapihkan daerah pinggir kali, melalui pembangunan rumah-rumah di bantaran kali. Dari situ muncul ide dari Aguan untuk membangun rumah susun, saat itu pertama kali di Cengkareng sebanyak 1100 unit.

Masyarakat gratis menempati rumah tanpa dipungut biaya, mereka hanya diminta untuk membayar uang kebersihan sebesar Rp 90.000. Setelah itu warga hanya tinggal merawat dan memelihara saja, dan tentunya tidak boleh dijual.

Selesai pembangunan di Cengkareng, Tzu Chi kembali melakukan pembangunan tahap dua di perkampungan nelayan Angke pada tahun 2006 sebanyak 600 rumah dengan biaya sekitar Rp 80 miliar.

Tidak hanya itu, bantuan lain seperti kesehatan, operasi katarak, pemberian beras 50 ribu ton untuk 2,4 juta kepala keluarga seluruh Indonesia pada tahun 2004. Mereka pun membangun sekolah-sekolah dengan biaya murah, rumah sakit dengan biaya murah yang berada di bawah naungan Budha Tzu Chi. Pascabencana tsunami Aceh banyak warga yang kehilangan tempat tinggal, Tzu Chi pun bergegas untuk mendirikan rumah di wilayah tersebut, di antaranya di Meulaboh, Aceh Besar, dan Banda Aceh.

Membantu secara langsung akan jauh lebih baik, ketimbang melalui perantara. Itulah kini yang dilakukan Aguan di tengah kesibukannya sebagai pengusaha.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah Aguan akan menjadi tersangka dalam kasus suap reklamasi Teluk Jakarta? Wallahualam. n

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

M

otto hidupnya adalah living in harmony and peaceful mind. “Orang mau ribut-ribut, saya cuek saja. Mitra usaha saya banyak. Di Senayan City saja, mitra saya ada sebelas orang. So far, kami tidak ribut-ribut,” kata Trihatma Kusuma Haliman, pemilik Agung Podomoro Group Trihatma dalam percakapan dengan Kompas.com di Central Park Jakarta, Selasa (22/3/2011) sore.

Trihatma memang identik dengan Podomoro. Trihatma adalah generasi kedua keluarga Haliman, pendiri Agung Podomoro Group. Ayahnya, Anton Haliman, mendirikan perusahaan ini tahun 1969. Proyek pertamanya adalah kompleks perumahan di kawasan Simprug, Jakarta Selatan.

Selain itu, Podomoro juga menjadi pelopor pembangunan perumahan mewah di Sunter, Jakarta Utara.

Setelah Trihatma mengendalikan perusahaan ini di tahun 1986, Podomoro berkembang menjadi perusahaan pengembang terkemuka di Indonesia. Kini, sudah dan sedang dibangun 59 proyek properti, mulai dari properti untuk masyarakat menengah bawah, menengah, dan menengah atas. Semua segmen pasar dimasuki Podomoro.

Lahir di Jakarta, 6 Januari 1952, Trihatma sempat mengenyam pendidikan di Jerman 1970-1973. Namun sang ayah memanggilnya pulang ke Indonesia untuk membantu mengelola perusahaan properti. “Jadilah saya lulusan universitas APG (Agung Podomoro Group),” seloroh Trihatma kepada situs yang sama.

Seperti halnya Agung Sedayu Group, Podomoro juga

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

agungsedayu.com

Trihatma Kusuma Haliman

dahlan Rp

“Orang Ribut-ribut, Saya Cuek”

Bukit Golf Mediterania: Salah satu proyek Agung Podomoro Group.

mampu lolos dari krisis keuangan yang menghantam Indonesia tahun 1997-1998. Bahkan, Podomoro berani membeli lahan milik beberapa perusahaan dalam penguasaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), termasuk properti yang dimiliki pengembang-pengembang yang terkena dampak yang cukup berat dari krisis.

Berbagai terobosan baru terus dilakukan Podomoro.

Mereka tak hanya fokus pada pembangunan perumahan mewah saja, tapi juga pembangunan apartemen mewah di tengah kota sebagai salah satu alternatif hunian masyarakat sejak tahun 2000. Hingga tahun 2012, Podomoro telah menyelesaikan 16 apartemen, 15 kawasan hunian dan 16 kawasan komersial mixed-use.

Beberapa proyek Podomoro antara lain Bukit Mediterania Samarinda, Permata Mediterania, Gading Grande Residences, Bukit Golf Mediterania, Villa Serpong,Permata Hijau Residences, The Pakubuwono Residences, Jakarta Residences, Thamrin Residences, Mediterania Marina Residences, The Peak at Sudirman, Sudirman Park, Central Park, Kelapa Gading Square, Mangga Dua Square, Thamrin City, dan beberapa proyek-proyek mewah lainnya.

Tapi akhir Maret lalu, wajah Podomoro tercoreng. Petugas KPK menangkap karyawan PT Agung Podomoro Land Triananda Prihantoro dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja ihwal dugaan suap reklamasi proyek Teluk Jakarta kepada Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi. n

13

‘Nyanyian’ Sumbang dari Sanusi Dugaan suap reklamasi proyek Teluk Jakarta tampaknya bakal menyeret banyak pihak.

TEKS Setyo Adi Nugroho

D

Foto-Foto: Riset

ugaan suap reklamasi proyek Teluk Jakarta sedikit demi sedikit kembali menyeret sejumlah tokoh. Kalau sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga tersangka dan mencekal bos besar Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, hari Rabu pekan lalu giliran Staf Khusus Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Sunny Tanuwidjaja dan Direktur Utama PT Agung Sedayu, Richard Halim Kusuma dicekal oleh Ditjen Imigrasi atas permintaan KPK. Richard adalah putera Aguan.

Dugaan suap reklamasi proyek Teluk Jakarta sebelumnya telah menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad

Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan karyawan PT Agung Podomoro Land Triananda Prihantoro. Kini, ketiganya ditahan oleh KPK. Akan halnya Sunny Tanuwidjaja, nama ini sebelumnya tidak diketahui banyak oleh publik. Sosok pria muda berkacamata minus ini memang beberapa kali terlihat di Balai Kota DKI sejak Ahok masih menjadi Wakil Gubernur DKI. Ahok menyebut Sunny adalah mahasiswa S-3 dari salah satu perguruan tinggi di Illinois, Amerika Serikat. Sunny, menurut Ahok, sedang menyusun desertasi tentang sepak terjang dirinya dalam kancah perpolitikan di Tanah Air. “Sunny itu tidak beda dengan anak magang,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Selasa pekan lalu.

Nama Sunny mulai menjadi pembicaraan ramai di media sosial setelah Sanusi melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti menyebut Sunny sebagai penghubung antara Sanusi dengan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. “Bang Uci (Sanusi) bilang ada kerabat dekat DKI 1 yang sering bertanya kenapa Raperda enggak beres. Orang ini akhirnya

Muhammad Sanusi setelah diperiksa KPK: Ada yang mengatur pertemuan.

14

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

mengatur pertemuan antara klien kami dan PT Agung Podomoro Land,” kata Krisna.

Namun Ahok tak yakin Sunny mengatur pertemuan Agung Podomoro Land dengan anggota DPRD DKI, termasuk Sanusi.

“Itu bisa dibuktikan. Kamu kira Sanusi bukan orang hebat? Sanusi kerja sama APL (Agung Podomoro Land), kongsi, sudah lama.

Sebelum gua kenal APL, saya kenal Sanusi duluan,” tutur Ahok.

Soal hubungan Sunny dengan Sanusi, hanya sebatas hubungan pekerjaan yang harus diselesaikannya saja. “Kenal Sanusi karena dia pengen dengerin sikap DPRD ke Ahok. Dia lagi buat kajian, dia juga ketemu Pak Prabowo (Subianto), Pak Hasyim (Djojohadikusumo), ketemu konglomerat si Tahir (Sri Datuk Tahir),” kata Ahok.

Sunny adalah mahasiswa doktoral di Department of Political Science, Northern Illinois University, AS. Ia sempat menjadi peneliti di Departemen Politik dan Hubungan Internasional, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta.

Keluar dari CSIS, Sunny bekerja untuk Peter Sondakh, pemilik Rajawali Corporation.

Ahok membantah Sunny adalah cucu konglomerat Eka Tjipta Widjaja, pemilik Sinar Mas Group. Yang benar, katanya, Sunny adalah sepupu dari istri Franky Oesman Widjaja, anak Eka Tjipta Widjaja. “Istri Franky Widjaja itu sepupu dia. Menantu Eka Cipta Widjaja itu sepupunya Sunny,” ujar Ahok.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, alasan pihaknya meminta Ditjen Imigrasi mencekal Sunny lantaran nama Sunny selalu disebut-sebut pada saat pemeriksaan sejumlah tersangka dalam kasus ini, yakni Sanusi, Ariesman Widjaja, serta Trinanda Prihantoro.

BANYAK YANG TERLIBAT Kasus dugaan suap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara tampaknya bakal menyeret sejumlah nama lain.

Sejak Selasa pekan lalu, beredar 17 nama anggota DPRD DKI dari berbagai fraksi yang diduga menerima aliran dana haram dalam megaproyek di pesisir Ibu Kota tersebut. Selain menerima mobil Alphard, ke-17 anggota DPRD itu juga disebut-sebut dibiayai berjalan-jalan ke Amerika Serikat.

Adalah Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus yang mengakui menerima satu unit mobil Toyota Alphard dari Ketua Komisi D DPRD DKI, M Sanusi. Namun, Bestari membantah bahwa mobil yang diterimanya tersebut merupakan gratifikasi dari dua Raperda yang sedang dibahas itu. “Memang, saya terima mobil Alphard dari Sanusi. Tapi itu rencananya saya mau beli, bukannya gratifikasi,” kata Bestari ketika dihubungi surat kabar Warta Kota, Senin (4/4).

Menurut Bestari, saat itu sekitar awal bulan Februari ia hendak mengganti mobilnya. Bestari sudah memiliki mobil Toyota Fortuner, tapi ingin menggantinya dengan Alphard. “Saya bilang ke Sanusi, karena dia punya showroom. Dia nawarin waktu itu, Alphard warna hitam. Saya tanya kilometernya sudah berapa?

Katanya 80 sampai 90 ribuan km. Wah saya enggak mau. Minta cari yang mudaan,” katanya.

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

Sunny Tanuwidjaja

Kemudian, akhirnya ia ditawarkan kembali, sebuah Alphard warna putih. Ia pun diberikan kesempatan oleh Sanusi untuk melakukan test drive. Bestari mencoba mobil tersebut dengan membawanya pulang ke rumah. “Saya sampai pinjam uang ke Bank DKI Rp 450 juta. Saya jual juga Fortuner saya, Rp 270 juta,” katanya.

Namun, saat itu, ia mengaku, curiga mobil tersebut tidak memiliki Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Apalagi, STNK yang dipegangnya pun tiba-tiba diminta. “Cuma sebulan mobil itu sama saya. Akhirnya, saya kembalikan. Apalagi, lagi ada kasus begini, saya takut disangkutpautkan,” kilahnya.

Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang mengatakan ada banyak pihak yang berpotensi terlibat kasus dugaan suap proyek reklamasi Teluk Jakarta. Selain anggota DPRD DKI dan PT Agung Podomoro Land, kata Saut, ada pihak lain yang terlibat. “Kita melihat indikasi ada potensi lilitan ke berbagai pihak, jadi penyidik akan lakukan langkah-langkah,” katanya.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta KPK memeriksa pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini.

“Kami menduga ada keterlibatan anggota lain yang mungkin bisa ditelaah lebih dalam. Kami juga minta KPK periksa swasta lain yang terlibat,” kata Riza Damanik, Ketua Dewan Pembina KNTI Riza Damanik.

Tidak hanya pengembang reklamasi, KNTI juga meminta KPK mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan bahan untuk reklamasi, seperti penyediaan pasir pantai. “Penambangan pasir untuk reklamasi kami duga sarat manipulatif,” ujar Riza.

Tercatat sembilan pengembang mendapat bagian dalam pembangunan 17 pulau buatan di proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sembilan pengembang tersebut adalah PT Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda, PT Pelindo II dan PT Manggala Krida Yudha. PT Pembangunan Jaya Anco, PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu Group), PT Jaladri Eka Pasti, PT Taman Harapan Indah, PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro Land/APL), serta PT Jakarta Propertindo.

Dari sembilan pengembang tersebut, baru dua yang mendapat izin pelaksanaan, yakni Kapuk Naga Indah dan Muara Wisesa Samudera. Sementara yang lainnya baru mendapatkan izin prinsip. n

15

Reklamasi Berujung Konflik Ahok ngotot pengembang harus membayar 15% dari total biaya reklamasi Teluk Jakarta, sebaliknya anggota DPRD DKI ingin tetap mempertahankan 5%.

Ahok memberikan tanda silang ditambah coretan “Gila, kalau seperti ini bisa pidana korupsi”.

“Itu kamu tanya saja ke Bu Tuty (Kepala Badan Perencanaan Pembangungan Daerah), ada coretan tawar menawar hingga akhirnya saya coret,” kata Ahok, Senin pekan lalu.

Coretan “gila” tersebut sempat dipertanyakan oleh Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik. Namun Sekda DKI Saefullah saat itu sedikit berkilah dan menyebut bahwa tulisan tersebut adalah “bila” bukan “gila”. Padahal, kata Ahok jelas-jelas di situ tertulis “gila”.

Tapi Taufik membantah dirinya disebut sebagai pengusul agar kewajiban pengembang diturunkan dari 15% menjadi 5%, serta adanya draf usulannya yang dicoret-coret.

Soal kewajiban pengembang, Taufik mengatakan, dalam Ra-

TEKS Sri Wulandari

16

antarafoto

T

arik menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara hingga kini masih terus menjadi perdebatan antara DPRD DKI dengan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Dua Raperda ini merupakan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam Raperda itu, antara lain diatur mengenai kewajiban pengembang proyek reklamasi terhadap fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang mencapai 15% dari total keseluruhan lahan terbangun di tiap pulaunya.

Raperda ini direncanakan akan merevisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 yang hanya mengatur kewajiban pengembang hanya 5% untuk fasos dan fasum. Selisih 10% inilah yang ditengarai menjadi celah bagi sejumlah anggota DPRD untuk ‘bermain’.

Celah ini pula yang diduga menjadi penyebab Ketua Komisi D Muhammad Sanusi ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (31/3). Sanusi ditangkap seusai menerima uang suap senilai Rp 1,14 miliar dari salah satu pengembang proyek reklamasi, PT Agung Podomoro Land Tbk. Dalam pembahasan dua Raperda tersebut, disebut-sebut ada sejumlah anggota DPRD DKI berusaha menawar agar biaya kontribusi bagi para pengembang tidak dinaikkan alias tetap 5%. Saat itu, Ahok tidak menghadiri pembahasan Raperda. Dia hanya memberikan kuasa atau disposisi pada Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUP2) Daki Muhammad Yusuf, dan Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Muadzin Mungkasa.

Setelah selesai rapat pembahasan, Ahok geram menerima laporan dari anak buahnya tentang adanya tawar menawar biaya kontribusi untuk pengembang. Alih-alih mengiyakan keinginan sejumlah anggota dewan, Ahok malah mencurahkan kekesalannya dengan mencoret-coret surat disposisi yang dia berikan pada empat orang yang dia utus untuk menghadiri rapat pembahasan selanjutnya. Dalam poin pengurangan biaya kontribusi,

Reklamasi Teluk Jakarta: Ada coretan ‘gila’.

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

perda Tata Ruang dan Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta tak pernah ada penyebutan besaran kewajiban bagi pengembang.

Menurut Taufik, jika Ahok ingin mempertahankan kewajiban pengembang, ia meminta agar penyebutannya dimasukkan dalam peraturan gubernur yang tidak melibatkan DPRD DKI. “Yang namanya tambahan itu bukan di Perda, melainkan di Pergub. Coba saja lihat di Perda, ada enggak? Enggak ada.

Semuanya ada di Pergub,” kata Taufik.

Atas dasar itu, Taufik menyatakan, DPRD DKI tak pernah keberatan apabila kewajiban pengembang mencapai 15%. Menurut Taufik, yang dipermasalahkan oleh DPRD pada Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta adalah pencantuman izin pelaksanaan reklamasi. “Enggak masalah buat kita. Yang ada masalah di Perda itu sebenarnya soal izin. Kita tidak mau mencantumkan izin,” ujar Taufik.

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

SIAPA BERWENANG? Pemprov DKI diketahui memberikan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G (Pluit City) kepada PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro Group.

Izin itu dikeluarkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014. Ahok menjelaskan, reklamasi 17 pulau merupakan Keputusan Presiden (Keppres) Soeharto Nomor 52 tahun 1995.

Dalam Keppres tersebut diberikan kewenangan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menyelenggarakan reklamasi kawasan Pantai Utara Jakarta.

Keppres ini ditindaklanjuti dengan Perda DKI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang (RTRW) Pantai Utara Jakarta. Kemudian Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang RTRW Jakarta 2010 juga ikut memberikan panduan kebijakan terhadap penyelenggaraan reklamasi Jakarta.

“Banyak media salah menduga, reklamasi 17 pulau ini bukan giant sea wall (GSW). Enggak ada hubungannya sama sekali dan juga kami masih menunggu kajian dari Belanda. Nah, 17 pulau ini adalah Keppres Tahun 1995, yang hampir setengahnya (pulau) diberikan kepada BUMD, (pulau) yang lainnya juga perusahaan anaknya Pak Harto sebenarnya,” kata Ahok. “Kemudian, sebagian mereka (pengusaha) kerja sama dan yang namanya Agung Sedayu Group dan Agung Podomoro Group ini adalah grup-grup yang dari dulu sudah dapat hak beli pulau.”

Sebelumnya, Anggota Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, izin reklamasi merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 50 ayat 1 UU Nomor 1/2014 menyebutkan, menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional.

Dalam hal ini, wilayah Jakarta termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Gembong menyatakan, usul untuk memasukkan klausul perizinan reklamasi ke dalam Raperda disampaikan secara tibatiba. Hal itu yang kemudian membuat pembahasan di Baleg bersama Pemprov DKI Jakarta tersendat.

Menurut Gembong, yang menjadi kewenangan Pemprov DKI, berdasarkan undang-undang adalah mengatur tata ruang hasil reklamasi. “Jadi bukan mengatur atau memberi izin reklamasi. Kami terhambat di situ pembahasannya,” kata Gembong.

Pihak Istana mengatakan pemberian izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, kewenangan tersebut bisa dilimpahkan kepada pemerintah daerah. n

17

Bisnis Aksi korporasi

Medco Borong Saham Arifin Panigoro akan menjadi pemilik PT Newmont Nusa Tenggara. Pemerintah sudah memberi lampu hijau.

K

TEKS Sri Wulandari Foto Riset

abar PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dibeli Grup Medco melalui PT Medco Energi Internasional Tbk memang bukan kabar baru. Sudah lama memang Medco mengincar 76% saham-saham milik Newmont. Dan pada tahun ini, Medco berencana merampungkan semua akuisisinya terhadap Newmont.

Berita itu juga semakin santer terdengar setelah kakak beradik Arifin dan Hilmi Panigoro, pemilik Group Medco bersama Muhammad Lutfi, bekas menteri perdagangan yang juga Presiden Komisaris Medco muncul di Istana Presiden pada Selasa, 29 Maret 2016.

Kabarnya, kedatangan mereka untuk membahas soal pembelian tambang emas Newmont di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah telah menyalakan lampu hijau kepada pemilik PT Medco Energi Internasional Tbk dengan mendukung penuh pembelian saham perusahaan yang masih dikuasai asing tersebut. “Kami hanya lapor bahwa pembelian saham Newmont sudah hampir selesai,� ujarnya.

Rumor itu bergerak cepat. Sebagaimana dilansir www.aktual.com, dana yang digunakan Medco ini berasal dari kucuran Bank Mandiri hasil pinjaman ke China Development Bank (CDB). Pinjaman dari CDB senilai US$ 1 miliar oleh Bank Mandiri dikucurkan ke Grup Medco sebanyak US$ 395 juta atau senilai Rp 5,1 triliun. Terdiri dari PT Medco E&P Tomori senilai US$ 50 juta, PT Medco Energy Internasional Tbk (MEDC) sebesar US$ 245 juta dan PT Medco Energi Internasional US$ 100 juta.

Pada 26 November 2015, Grup Medco menyatakan berminat mengakuisisi 76% saham Newmont senilai US$ 2,2 miliar atau sekitar Rp 30,4 triliun (asumsi US$ 1 = Rp 13.800). Rencana Medco tersebut disampaikan oleh Arifin kepada Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Salah satu poin pembicaraan keduanya adalah rencana Arifin yang akan mengembangkan tambang Newmont meskipun sisa umur cadangan pada tambang tersebut hanya sekitar 5 atau 6 tahun lagi.

Menguatnya keinginan Arifin memiliki saham New-

18

mont, bisa jadi setelah pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor konsentrat, atau mineral mentah (ore) pada Januari 2014. Dan, pemerintah mematok pajak progresif yang cukup mahal untuk ekspor konsentrat.

Ditambah lagi semakin anjloknya harga, sementara biaya operasional terus naik. Lantaran itulah, Newmont menyatakan bakal menjual bisnisnya di Indonesia.

Asal tahu saja, mayoritas saham Newmont dikuasai oleh Nusa Tenggara Partnership B.V sebesar 56%, PT Multi Daerah Bersaing 24%, sebanyak 17,8% dimiliki PT Pukuafu Indah, dan 2,2% sisanya dimiliki oleh PT Indonesia Masbaga Investama. Selain itu, masih ada sisa divestasi 7% saham Newmont.

Arifin Panigoro akan memborong mayoritas saham Newmont dari tiga pihak. Pertama, 50% dari Nusa Tenggara Partnership BV, yang merupakan konsorsium antara Newmont Corp. (AS) dan Sumitomo asal Jepang. Kedua, Arifin akan membeli 17,8% saham Newmont milik PT Pukuafu Indah, perusahaan milik

Area penambangan Newmont: Sisa produksi tinggal 6 tahun lagi.

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

Bisnis Aksi korporasi

m Newmont keluarga mendiang Yusuf Merukh. Ketiga, Arifin akan membeli 2,2% saham milik PT Indonesia Masbaga.

Arifin pada November 2015 tahun silam sempat mengungkapkan nilai transaksi pengambilalihan saham Newmont itu mencapai sekitar US$ 2,2 miliar atau setara Rp 30,1 triliun. Arifin juga telah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Newmont terkait pengambilalihan saham tersebut.

Arifin mengakui bahwa Lapangan Batu Hijau telah melewati puncak produksi dan hanya tersisa sekitar lima hingga enam tahun lagi. Namun, di sebelah Lapangan Batu Hijau terdapat lapangan baru yang punya potensi besar untuk dikembangkan. “Maka kami susun rencana, begitu yang satu (produksinya) turun, gunung yang sebelahnya akan dimulai (penambangannya),” katanya.

SISA SAHAM 7% Tak hanya itu, Arifin juga berencana mengembangkan

pertambangan di Batu Hijau NTB, serta membangun fasilitas pemurnian bijih mineral atau smelter. Nilai investasi pembangunan smelter ditaksir mencapai US$ 500 juta hingga US$ 600 juta.

Sekadar catatan, Newmont mulai produksi dari tahun 2.000 dan kontraknya berlaku hingga 2030. Sesuai dengan kontrak karya pertambangan 1986, Newmont Mining dan Sumitomo melalui Nusa Tenggara Partnership B.V. (NTPBV) wajib melakukan divestasi sebesar 51% sahamnya kepada Indonesia. Maka, sebanyak 20% saham telah dilepas kepada PT Pukuafu Indah, 24% dijual kepada PT Multi Daerah Bersaing, konsorsium PT Multicapital dan PT Daerah Maju Bersaing, perusahaan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, serta Kabupaten Sumbawa.

Sisanya, 7% saham senilai US$ 246,8 juta atau lebih rendah dari harga awal US$ 271 juta masih terkatungkatung. Belakangan pemerintah tak berniat mengambil saham Newmont, malah Medco yang maju dengan membeli seluruh saham.

“Kami sudah tidak menganggarkan berapa pun untuk beli Newmont. PIP (Pusat Investasi Pemerintah)nya sudah pindah ke SMI (PT Sarana Multi Infrastruktur),” kata Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Bisa jadi, Medco juga akan mengambil sisa saham tersebut. n

Arifin Panigoro

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

19

Bisnis Perdagangan

Ada Rokok Tanpa Merek Rokok dengan kemasan polos tanpa merek ditentang.

Indonesia menggugat ke WTO. Diperkirakan bakal menutup akses ekspor tembakau.

K

TEKS Sri Wulandari Foto Riset

ebijakan eksperimental kemasan polos tanpa merek di Australia menuai kekhawatiran yang sangat dalam terhadap industri rokok dalam dalam negeri. Para produsen rokok dibuat cemas. Mereka takut apabila kebijakan kemasan polos yang diberlakukan di Australia akan diikuti oleh negara-negara lain. Sinyal tersebut sudah diungkapkan beberapa negara lain, seperti Irlandia, Inggris Raya, dan Prancis.

Saat ini lebih dari 10 negara sedang mempertimbangkan kebijakan kemasan polos, termasuk negara tetangga di Asia seperti Singapura dan Thailand. Hal ini dipastikan akan semakin menutup akses pasar ekspor produk tembakau Indonesia, yang merupakan produsen-eksportir produk tembakau pabrikan terbesar kedua di dunia. Saat ini, nilai ekspor tembakau dan produk tembakau Indonesia anjlok untuk pertama

Industri rokok Indonesia: Bakal sulit mengekspor.

20

kalinya sejak 10 tahun terakhir karena melambatnya perdagangan dunia. Tahun 2014 meraup US$ 1,025 miliar, namun pada 2015 turun hanya US$ 981.

Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menyatakan, kebijakan Australia berpotensi menggerus daya saing industri hasil tembakau (IHT) Indonesia. Begitu juga Gabungan Perserikatan Perusahaan Rokok Indonesia (Gappri) menilai kemasan polos akan mengganggu hak berekspresi sebuah produk legal.

Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP 109 Tahun 2012) tidak menyebutkan soal plain packaging alias kemasan polos. Tentu ini menjadi dasar yang kuat untuk menolak kebijakan Australia.

Menurut Hasan Aoni, Sekretaris Jenderal Gappri, berdasarkan riset dua tahunan, peredaran rokok ilegal mencapai 11,2% pada tahun 2013 atau 2014 lalu. Jumlah itu, meningkat sekitar 2%-3% dari tahun sebelumnya berkisar 9% dari total rokok yang beredar. Nah, adanya kebijakan plain packaging akan memicu kerugian, baik bagi pengusaha rokok maupun negara yang tidak mendapatkan pemasukan pajak dari rokok ilegal.

Pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia telah mengadukan kebijakan kemasan polos tanpa merek Australia ke Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO. Kasus sengketa dagang tersebut akan memasuki tahap penentuan, yaitu putusan dari panel penyelesaian sengketa WTO pada medio 2016. Kementerian Perdagangan menyatakan kebijakan kemasan polos mencederai hak negara anggota WTO di bawah perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

Ini karena konsumen memiliki hak untuk mengetahui produk yang akan dikonsumsinya, dan produsen juga memiliki hak untuk menggunakan merek dagangnya secara bebas tanpa hambatan-hambatan yang tidak berdasar. Hak untuk menggunakan merk yang telah didaftarkan tidak boleh dihentikan negara lain. Merk tersebut harus dilindungi oleh negara lain dan negara yang bersangkutan harus melakukan penegakan hukum.

PT HM Sampoerna Tbk yang mengeskpor produknya ke 43 negara tujuan yang berada di kawasan Asia Pasifik dan Eropa juga mendukung langkah pemerintah dalam menggugat kebijakan plain packaging oleh Pemerintah Australia di WTO. Indonesia tak sendirian. “Ada tiga negara lainnya, yaitu Honduras, Dominika, dan Kuba,� kata Elvira Lianita, Head of Regulatory Affairs, International Trade and Communications HM Sampoerna Saat ini, berdasarkan laporan keuangannya, penjualan ekspor HM Sampoerna tahun 2015 mencapai Rp 559,38 miliar, naik 46,12% dari posisi 2014 sebesar Rp 382,72 miliar. Sementara, secara total, penjualan bersih HM Sampoerna mencapai Rp 89,07 triliun atau naik 10,38% dari Rp 80,69 triliun. n

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

Bisnis Persaingan

P

erusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) mulai berbenah. Perusahaan milik Pemerintah Indonesia ini melebarkan sayap usaha ke ranah digital security melalui anak usaha, Peruri Digital Security. Hal ini dimaksudkan sebagai persiapan memasuki era integrated smart security agar perusahaan pencetak uang negara ini mampu bersaing dan menjawab tantangan zaman. Nantinya, Peruri menyediakan solusi antara lain Certificate Authentication dan Smart Card.

Direktur Utama Peruri Prasetio di Gedung Wahju Hagono mengaku, pelebaran sayap usaha itu didasari pesatnya perkembangan teknologi yang mendorong perubahan pola ekonomi dunia dan mengharuskan Peruri terus berkembang dari segi layanan hingga model bisnis.

Memasuki era integrated smart security, Peruri memiliki strategi yang berpusat pada transformasi perusahaan yang terdiri dari transformasi sumber daya manusia (SDM), bisnis, struktur dan sistem serta kultur atau budaya. “Dengan transformasi ini, kami harap Peruri bisa mencapai pertumbuhan yang positif ke depannya,� ujar dia.

Belum lama berselang, Peruri juga mendapat order mencetak paspor negara Palestina dan Papua Nugini.

Saat ini, kesepakatan dengan dua negara sudah dicapai. Yang menarik adalah pasar Palestina, karena paspor di Palestina juga berlaku sebagai identitas, layaknya kartu tanda penduduk (KTP).

Kerja sama strategis ini pun telah dibicarakan dalam KTT OKI beberapa waktu lalu dengan fasilitas dari Kementerian Luar Negeri.

Sementara kerja sama dengan Papua Nugini, menurut Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis Peruri Atje M Darjan, masih dalam tahap pembicaraan. Apabila Perum Peruri menang tender, kemungkinan besar uang logam, paspor, dan perangko Papua Nugini bakal dicetak di Indonesia.

Berbenah ala Peruri Bisnis Peruri menggeliat. Selain mengembangkan bisnis baru ke ranah digital security, Peruri bakal mencetak paspor Palestina.

TEKS Sri Wulandari Foto print.kompas.com

Saat ini, Peruri mencatatkan pendapatan usaha mencapai Rp 3,022 triliun selama 2015. Nilai yang meningkat tajam selama lima tahun terakhir. Capaian ini tumbuh 30,71% dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 2,312 triliun. Diakui Prasetio, ini pertama kalinya sejak lima tahun terakhir pendapatan Peruri menembus Rp 3 triliun.

Sementara laba usaha perseroan tercatat Rp 476 miliar, tumbuh 89,64% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp 251 miliar. Adapun laba bersih sebesar Rp 324 miliar, naik 2,86% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 315 miliar.

Peruri tumbuh positif di tengah-tengah kecenderungan perubahan teknologi cetak konvensional ke digital dan penyesuaian orientasi pasar secara bertahap dari lokal ke global. “Sejauh ini kontribusi cetak konvensional masing sangat dominan, lebih dari 95%,� ujar Prasetio. n

Kesibukan di kantor Perum Peruri: Mencetak paspos Palestina.

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

21

Profil

Suharyo Sumowidagdo

Memilih Kembali ke Indonesia Terlibat dalam penemuan spetakuler, yang disebut Partikel Tuhan, Haryo tak tergiur gemerlap negara orang. Dia memilih kembali ke Indonesia, berkarya untuk negeri tercinta.

TEKS Sri Wulandari foto Riset

22

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

Profil

S

ebutlah nama Suharyo Sumowidagdo, maka para ilmuwan dunia akan tahu siapa dia. Namanya mencorong se antero dunia saat dia terlibat dalam penemuan partikel Higgs-boson. Zat ini kerap disebut ‘Partikel Tuhan’ lantaran disebut bisa membantu manusia menjelaskan asal-usul alam semesta. Penemuan partikel tersebut sudah lama ditunggu oleh para ilmuwan yang rela menunggu lebih dari 20 tahun dan melibatkan 3.000 ilmuwan dari 40 negara untuk menyelesaikannya.

European Organization for Nuclear Research (Pusat Penelitian Nuklir Eropa) atau Conseil Européene pour la Recherche Nucléaire (CERN) atau European Organization for Nuclear Research (CERN) mengumumkan penemuan itu pada 4 Juli, beberapa tahun lalu. Kisah perjalanan para ilmuwan tersebut mencari partikel ini kemudian terekam pada sebuah film dokumenter yang menghabiskan waktu 4 tahun untuk diselesaikan dengan judul ParticleFever.

Para ilmuwan sedunia menyebut, berkat penemuan itu revolusi ilmu pengetahuan terjadi. Penemuan partikel baru tersebut telah mengubah penjelasan sederhana tentang komposisi atom dan juga alam semesta. Sebuah atom selama ini diketahui memiliki komposisi yang terdiri atas proton (bermuatan positif ), elektron (negatif ), dan neutron (netral).

Tapi, kini ada lagi tambahan: higgs-boson.

Berkat kontribusinya, pria yang karib disapa Haryo ini mendapatkan Penghargaan Achmad Bakrie (PAB) ke-XIII tahun 2015 sebagai peneliti muda berprestasi. Namanya juga terdaftar di urutan pertama ketika Situs Webometric merilis daftar ilmuwan top Indonesia berdasarkan kemunculan mereka dan banyaknya kutipan hasil penelitian mereka di Google Scholar Citation. Kata Haryo, keuntungan seorang peneliti memiliki profil di Google Cendekia ialah profil sivitas peneliti tersebut secara de facto akan banyak dilihat orang.

“Sudah banyak orang Indonesia yang menekuni fisika partikel teori, namun sangat sedikit yang menekuni fisika partikel eksperimen,” ujar pria yang hobi kuliner ini. Fisika partikel, terutama bagi Indonesia yang masih berkutat dengan pembangunan ekonomi, ternyata dianggap tidak aplikatif. Menurut Haryo, pandangan tersebut sebenarnya salah.

FISIKA PARTIKEL EKSPERIMEN Lulusan program sarjana dan master dari jurusan Fisika Universitas Indonesia serta memperoleh gelar Ph.D dari Florida State University ini, merancang perangkat lunak buat memantau partikel Higgs-boson di Laboratorium CERN, Kota Jenewa, Swiss. Selain itu, dia juga menamatkan program doktoral di di University of California Riverside, Amerika Serikat pada 2008 Haryo terlibat dalam proyek penumbuk protonproton Large Hadron Collider (LHC) secara tidak langsung. Ia menjadi anggota Compact Muon Solenois (CMS), sebuah eksperimen fisika partikel yang terletak di LHC. Sejak 30 Maret 2010, CERN memulai eksperimen LHC untuk menemukan partikel Boson

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

Higgs atau dikenal dengan partikel Tuhan. Pencarian partikel tersebut sudah dilakukan peneliti dunia sejak 2002. Untuk mencari partikel Tuhan tersebut, LHC memiliki eksperimen yang disebut ATLAS. Haryo bertanggung jawab untuk pengoperasian dan pemeliharaan detektor muon (salah satu partikel penyusun materi). Selain itu, Haryo juga berperan mengambil data di ruang kontrol. Secara spesifik, Haryo ikut serta dalam pembuatan software sistem kendali bagi detektor muon. Detektor berada 100 meter di bawah tanah sehingga pengendalian harus dilakukan lewat jarak jauh dengan sistem kendali.

Tahun 2009, pria kelahiran Singaraja, Bali, 25 Oktober 1976 ini, pindah dari Fermilab di Chicago ke CERN di Jenewa. Di CERN, dia berperan sebagai teknisi, pembimbing, dan fisikawan. Sebagai teknisi, Haryo menulis program kendali dan kontrol untuk alat eksperimennya. Alat eksperimen fisika partikel tidak dijual di toko. Sebagai pembimbing, dia membimbing dan menjadi tempat bertanya para mahasiswa program doktoral.

Interaksinya dengan mahasiswa terjadi dua arah, karena dia juga kadang bertanya kepada mereka. Sebagai fisikawan, Haryo menganalisis data untuk melakukan pengukuran besaran fisika atau mencari penemuan baru dalam bidang fisika. Kemudian menulis karangan ilmiah dan mempublikasikannya di jurnal ilmiah.

Kini Haryo berkarir di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 2013 silam. Saat itu, dia diterima bekerja di Pusat Penelitian (Puslit) Informatika LIPI. Di tempat kerjanya tersebut, ia menangani riset jaringan yang terkait dengan riset kolaboratif antara LIPI dengan CERN. Selain itu, ia juga aktif dalam membangun kegiatan fisika, terutama fisika partikel eksperimen di Indonesia.

Haryo memang memilih kembali ke Indonesia untuk mengembangkan riset di negeri kelahirannya tersebut ketimbang di negeri orang. n

Saat menerima Penghargaan Achmad Bakrie (PAB) ke-XIII tahun 2015

23

Dokumen yang memuat indikasi aksi kotor para tokoh penting dunia, berupa pengemplangan pajak dan pencucian uang, pekan lalu dilempar ke publik di berbagai belahan negeri. Kehebohan pun sontak meruap di antero jagat.

TEKS RATNA NURAINI Foto Riset

24

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

B

ocoran dokumen rahasia milik firma hukum Panama, Mossack Fonseca, itu yang berisi 11,5 juta dokumen rahasia. Rentang waktu data dalam dokumen itu mencakup jangka waktu 40 tahun, mulai dari akhir tahun 1970-an hingga akhir tahun 2015.

“Dokumen ini memberikan pandangan rinci soal bagaimana Mossack Fonseca secara rutin terlibat aktivitas bisnis yang berpotensi melanggar hukum, dan juga membantu pengemplangan pajak dan pencucian uang,” begitu Süddeutsche Zeitung, yang merupakan su-

rat kabar pertama yang mengungkap dokumen tersebut, dalam situsnya, Senin (4/4).

Upaya pengungkapan atas dokumen itu dilakukan secara bersama-sama dengan tim jurnalis International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), yang terdiri atas 370 jurnalis dari 100 media yang berasal dari 80 negara. Antara lain, The Guardian dan BBC di Inggris, Le Monde di Prancis, La Nacion di Argentina, dan Tempo di Indonesia.

Disebut ICIJ melalui situsnya, bocoran itu mengungkapkan sejumlah perusahaan offshore milik 12 pemimpin negara, baik yang masih aktif maupun yang sudah lengser. Salah satunya yang terungkap ialah rekanan Presiden Rusia Vladimir Putin yang diam-diam mengatur aliran dana US$ 2 miliar melalui sejumlah bank dan perusahaan bayangan.

Nama tokoh lain yang disebut dalam dokumen itu antara lain Perdana Menteri Islandia, Perdana Menteri Pakistan, Raja Arab Saudi dan anak-anak presiden Azerbaijan. Bahkan, beberapa klien firma hukum Mossack Fonseca juga diketahui sebagai pelaku kriminal dan anggota kelompok mafia.

Nama lain yang terungkap dalam dokumen ini ter-

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

masuk dalang pencurian emas ternama Inggris, mereka yang terlibat skandal pencucian uang di Brasil, hingga tokoh-tokoh yang dicurigai terlibat skandal penyuapan dalam tubuh FIFA. Nama pesepakbola terkenal, Lionel Messi, pun masuk di dalamnya.

“Dokumen-dokumen itu juga mengekspose skandal penyuapan dan korupsi para kepala negara dan kepala pemerintahan,” lanjut Süddeutsche Zeitung.

Mossack Fonseca yang berbasis di Panama tersebut diketahui memiliki cabang di London, Beijing, Miami, Zurich, dan lebih dari 35 lokasi lainnya di dunia. Mos-

Dokumen-dokumen itu juga mengekspose skandal penyuapan dan korupsi para kepala negara dan kepala pemerintahan. sack Fonseca disebut sebagai salah satu pencipta perusahaan offshore ternama dunia.

Dalam dokumen itu juga disebutkan bahwa Mossack Fonseca ‘membantu’ 214 ribu perusahaan offshore milik orang-orang kaya dari 200 negara. Di Tanah Air, nama pengusaha Sandiaga Uno dan Ahmad Kalla juga tertera dalam dokumen itu. Pada Senin (4/4), di Jakarta, Sandiaga mengakui, pihaknya memang pernah menggunakan jasa Mossack Fonseca. “Dalam rangkaian proses investasi, akuisisi, dan pinjaman luar negeri, dalam koridor hukum lazim menggunakan jasa offshore services,”

25

Presiden Rusia Vladimir Putin

kata Sandiaga.

Seperti dikutip dari situs ICIJ, sedikitnya total ada 2.500 nama warga Indonesia pemilik perusahaan offshore yang terdaftar di kantor cabang Mossack Fonseca di Singapura, bernama Portcullis TrustNet. Hanya saja, tidak semuanya terlibat praktik kotor perusahaan offshore. ICIJ menyebut, ada juga penggunaan sah dan masuk akal perusahaan offshore milik WNI. Sementara itu, Tempo menyebut pula nama dua pengusaha nasional, yakni Riza Chalid dan Djoko Tjandra. Keduanya kini tengah berhadapan dengan pro-

Sandiaga uno

26

ses hukum di negeri ini. Djoko diketahui merupakan buronan di kasus hak tagih Bank Bali, sedangkan Riza sudah dipanggil Kejaksaan Agung terkait pencatutan nama presiden di kasus Freeport.

MENGEJAR FINANSIAL Perusahaan offshore sendiri merupakan perusahaan berbadan hukum yang beroperasi di luar negara tempatnya terdaftarnya atau di luar kediaman direktur, pemilik, pemegang saham perusahaan itu. Biasanya, perusahaan serupa itu bertujuan mengejar keuntungan finansial, legal maupun pajak.

Selama ini, perusahaan offshore seperti itu banyak didirikan di wilayah-wilayah yang disebut sebagai ‘surga pajak’, yakni negara atau wilayah yang pungutan pajaknya rendah untuk perusahaan asing atau bahkan tidak ada sama sekali. Contohnya, di Nevada, Hong Kong, Panama, hingga British Virgin Islands.

SĂźddeutsche Zeitung menuliskan, memiliki sebuah perusahaan offshore sebenarnya bukanlah tindakan ilegal. Bahkan faktanya, mendirikan sebuah perusahaan offshore dilihat sebagai langkah logis untuk mengembangkan transaksi bisnis yang lebih luas.

Hanya saja, jika menengok materi dokumen Panama Papers, terungkap jelas bahwa tujuan utama pendirian perusahaan offshore tidak lain adalah demi menyembunyikan identitas pemilik perusahaan sebenarnya.

Para penyedia perusahaan offshore, seperti pihak bank, pengacara, dan konsultan investasi kerap merahasiakan nama klien mereka dan menggunakan perpanjangan tangan. Dalam penelitian tim pengungkap skandal tersebut, para perpanjangan tangan itu terlacak pada sejumlah kepala negara, tokoh pemerintahan penting, dan para konglomerat dunia. n

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

Kerja Keras Para Jurnalis

D

okumen online terbesar dalam sejarah jurnalisme yang mengungkap perilaku korupsi tokoh-tokoh besar dan pemimpin dunia, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, diketahui terdiri atas 11 juta dokumen internal yang terenkripsi.

Ke-11 juta dokumen tersebut terdiri atas 4,8 juta email; 3 juta database; 2,1 juta dokumen PDF; 1,1 juta foto; 320.000 dokumen teks; dan 2.000-an file lainnya.

Sejatinya, materi dokumen yang kini dapat menjadi konsumsi publik hampir di seluruh belahan dunia, melalui media-media massa nasional ataupun lokal itu sudah sampai ke tangan media Jerman, Süddeutsche Zeitung, sejak tahun lalu.

Kemudian, bocoran data tersebut dibagikan kepada The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) untuk kemudian diselidiki oleh lebih dari 100 grup media dan 400 jurnalis di dunia.

Bagaimana sebenarnya data tersebut bisa bocor dan terbaca oleh media Süddeutsche Zeitung?

Mengutip situs Wired, diperlukan serangkaian proses bagi tim jurnalis untuk bisa mengolah dan mengakses data mentah yang diterima Süddeutsche Zeitung dari seseorang yang tidak dikenal alias anonim.

Serangkaian proses tersebut secara garis besar melingkupi konversi data menjadi format digital menggunakan komputer berteknologi tinggi, serta penggunaan algoritma untuk menemukan nama-nama yang terdaftar di dalam “Panama Papers”.

“Data yang beraneka ragam sangat sulit untuk dicerna dan mampu memberi petunjuk ke kata lain,” ucap salah satu profesor ilmu komputer di University College London. “File format tabel, angka, dan PDF nyaris mustahil ditembus.”

Lantaran itulah, demi memuluskan kinerjanya, Süddeutsche Zeitung dan ICIJ kemudian bekerjasama dengan perusahaan peranti lunak Nuix asal Australia untuk untuk menyelidiki dari big data dan perspektif analisis.

Konsultan senior Nuix, Carl Barron, yang secara khusus menangani data tersebut mengatakan dengan menggunakan perangkat lunak Nuix, ICIJ yang berbasis di Washington mampu memindai jutaan dokumen dari yang terbaru hingga beberapa dekade lalu. Dan kemudian dimasukan agar bisa diakses oleh jaringan jurnalis di seluruh dunia.

Tantangan terbesar dari proses mentelaah data tersebut adalah jumlah teks yang awalnya tidak bisa dikenali oleh mesin. Perangkat optical character recognition (OCR) digunakan untuk mengubah data menjadi teks agar bisa dipahami dan dicari oleh komputer.

Sehingga saat teks bisa keluar, dia bisa dimasukan ke indeks dan database. Barron memperkirakan, ukuran database akhir mencapai 30 persen dari ukuran data aslinya.

Penggunaan teknologi analisis dokumen dan data menunjukkan semakin pentingnya peran teknologi dalam membantu wartawan memahami lebih baik dari pene-

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

Kantor Süddeutsche Zeitung.

muan dokumen terbesar sepanjang sejarah itu.

Peranti lunak ini sendiri sudah dikembangkan oleh Nuix sejak 10 tahun lalu. Memang tujuan dari penciptaan piranti lunak ini adalah untuk menyederhana data di email.

Pihak Nuix juga mengatakan, peranti lunaknya sudah dijual ke 65 negara yang meliputi PBB, Secret Service Amerika Serikat, dan banyak departemen pemerintah serta agensi penegak hukum.

“Kami menggunakan ini untuk melakukan sesuatu yang tak biasa di dunia,” kata Bunting, sembari menambahkan bahwa perangkat lunak Nuix digunakan juga untuk menyelidiki lingkaran pornografi anak, perdagangan orang dan penggelapan pajak kelas atas.

“Kita berurusan dengan banyak penegak hukum dan instansi pemerintah di seluruh dunia. Kita tidak bisa tahu apa-apa tentang apa yang mereka lakukan,” ujar Barron. n

27

British Virgin Island: negara surga pajak.

Kehebohan di Indonesia Dokumen skandal pajak dan pencucian uang Panama Papers meledak dan menghebohkan jagat dunia. Kendati awalnya otoritas terkesan dingin, belakangan tampak sejumlah langkah secara khusus yang digelar.

TEKS RATNA NURAINI Foto Riset

P

ascapengungkapan aktivitas firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca yang terkait dengan upaya banyak nama dan perusahaan untuk menikmati fasilitas di kawasan tax haven, kegaduhan pun terjadi di sejumlah sudut bumi. Indonesia pun termasuk salah satunya.

Diketahui, dalam tautan milik Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), ada 2.961 nama individu ataupun perusahaan yang muncul, saat kata kunci “Indonesia” dimasukkan. Selain itu, pada laman yang sama pun muncul 2.400 alamat di Indonesia yang ter-

28

data dalam kolom “Listed Address”.

Di antara ribuan nama itu, ada banyak nama yang terdengar familiar dan terkenal di Tanah Air. Dalam deret atau list nama Panama Papers, nama Sandiaga Uno, Ahmad Kalla, Budiono, Riza Chalid, Djoko Tjandra, James Riady, dan masih banyak lagi, terpampang jelas.

Lantas bagaimana otoritas negeri ini menanggapi dugaan keterkaitan nama-nama itu dalam skandal keuangan yang awalnya dibeberkan dalam Süddeutsche Zeitung, media Jerman, tersebut? Semula, Pemerintah Indonesia menampilkan respons yang cukup dingin.

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

Adapun pola yang biasanya digunakan WNI untuk melakukan penyimpanan uang di luar negeri yakni, special purpose vehicle (SPV) dengan SPV favorit di Kepulauan Virgin Britania Raya alias British Virgin Islands.

Bahkan melalui Seskab Pramono Anung ditandaskan bahwa otoritas memiliki data yang jauh lebih lengkap dari yang dibeberkan Panama Papers. Bahkan, Pramono mengatakan, data seperti yang dirilis oleh Panama Papers itu sebenarnya sudah ada sejak 2 tahun lalu.

“Data ini sebenarnya sudah ada sejak 2 tahun lalu.

Data pemerintah dibandingkan dengan Panama Papers sebenarnya lebih lengkap,” jelas Pramono.

Walau awalnya terkesan dingin, nyatanya respons otoritas bidang keuangan berbeda. Sejumlah langkah konkret pun digelar, khususnya pascaperintah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk mempelajari bocoran data-data “Panama Papers”.

Dijelaskan Bambang, data tersebut akan ditelaah lebih dalam terkait validitasnya. “Saya sudah minta ke Pak Ken (Dwijugiasteadi), Dirjen Pajak, tolong data yang disebut sebagai Panama Papers kita pelajari,” katanya, Selasa pekan lalu.

DATA LEBIH BOMBASTIS Seiring dengan itu, Bambang juga menyebut adanya perbedaan data Panama Papers dengan yang selama ini dimiliki pemerintah. Data yang dimiliki Pemerintah Indoesia nyatanya lebih menghebohkan dari Panama Papers.

Diketahui, sebelumnya Bambang pernah mengklaim, pihaknya memiliki data 6.000 warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki rekening di luar negeri dan berpotensi tidak tercatat dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan.

Adapun pola yang biasanya digunakan WNI untuk melakukan penyimpanan uang di luar negeri yakni, special purpose vehicle (SPV) dengan SPV favorit di Kepulauan Virgin Britania Raya alias British Virgin Islands.

Menurut Banbang, data penghindar pajak yang dimiliki Pemerintah Indonesia berasal dari otoritas pajak

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

negara lain. Hanya saja, dia mengungkapkan, pemerintah akan mengkaji validitas data Panama Papers tersebut.

“Kita lihat apakah valid, kemudian kita juga cek konsistensinya dengan data yang kita miliki,” tambah dia.

Dan, jika pihak-pihak yang tercantum tersebut terbukti melakukan penghindaran pajak, Bambang bilang bahwa kebijakan tax amnesty akan menjadi pintu masuk bagi mereka. Hal senada disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama.

“Kalau dalam tahapan klarifikasi wajin pajak tidak memberikan keterangan dengan jelas, dan tetap bertahan tidak ingin membetulkan SPT baru kami masuk tahapan pemeriksaan,” tandasnya.

Langkah di ranah hukum juga diambil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun begitu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengakui, simpanan offshore salah satu kendala yang dihadapi penegak hukum, bukan cuma di Indonesia tapi juga penegak hukum di luar negeri.

Lantaran itulah, Laode menegaskan, perlu ada kerjasama penuh dengan penegak hukum negara lain untuk melakukan pengusutan terkait Panama Papers ini. “Jika jadi barang bukti, maka harus melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum di luar negeri,” sebutnya.

TERJUNKAN TIM KHUSUS Langkah serupa juga dilakukan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga ini telah membentuk tim khusus untuk menelusuri transaksi aliran dana milik warga negara Indonesia yang diungkap oleh International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) “Offshore leaks”.

Pekan ini, PPATK berencana menggelar rapat bersama dengan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Penerimaan Pajak dan Satgas Pemburu Koruptor guna menindaklanjuti temuan tersebut.

Seperti dikatakan Wakil Kepala PPATK Agus Santoso, instansinya sudah lama menyoroti aliran dana dari Indonesia ke sejumlah negara suaka pajak (tax haven), yang terindikasi hasil dari pencucian uang. Negara-negara surga pajak yang menjadi sorotan PPATK antara lain British Virgin Island, Cayman Island, Luxemburg, Singapura, Swiss, dan termasuk pula Panama.

“Dalam proses penelusuran, kami sudah menemukan beberapa nama orang Indonesia yang diduga melakukan pencucian uang ke negara-negara tax haven itu,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, pekan lalu.

Walau begitu, Agus mengatakan, dalam data PPATK jumlah orang Indonesia yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan di luar negeri tidak sebanyak yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). “Tapi terkait ini kami sudah mengambil langkah, sejak kemarin-kemarin kami sudah membentuk tim khusus untuk menindalanjutinya,” tutur Agus.

Menurut dia, PPATK pernah mengirim tim khusus ke British Virgin Island untuk menjajaki kerja sama pertukaran data transaksi keuangan guna menelusuri asetaset koruptor eks BLBI dan Bank Century. Sedangkan, khusus terkait bocoran dokumen Panama Papers, Agus mengungkapkan rencana pihaknya untuk mengirim tim ke Panama untuk kerja sama dengan otoritas terkait di negara itu. n

29

MAKRO Perikanan

Susi Gundah?

Wapres Jusuf Kalla menegur Menteri Susi Pudjiastuti dan meminta agar mengevaluasi kebijakannya. Dinilai banyak rugikan pengusaha.

K

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto riset

egaduhan kembali terjadi di Kabinet Kerja. Kali ini bukan antarmenteri. Tapi lebih mengagetkan lagi, antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Kelautan dan Perikanan

Susi Pudjiastuti.

Kegaduhan itu berawal dari sepucuk surat yang dikirim Wapres JK kepada Menteri Susi. Isinya, JK menegur Susi karena kebijakan di sektor kelautan dan perikanan banyak dinilai menyengsarakan nelayan dan para pelaku usaha. Wapres pun meminta Susi mengevaluasi kebijakannya.

Bukannya mengikuti instruksi wapres, Menteri Susi justru menegaskan bahwa semua keputusannya sudah direstui Presiden Jokowi. Sebab, dia mengaku selalu berdiskusi dengan presiden.

Lalu darimana Wapres JK mendapat bisikan tentang ‘buruk’nya kebijakan Susi? Ternyata enam hari sebelum surat dibuat, Wapres terbang ke Ambon untuk melakukan kunjungan kerja terkait perikanan nasional.

Selain Ambon, dijadwalkan bakal mengunjungi Pulau Banda, Tual, hingga Kabupaten Maluku Tenggara.

Wapres memilih menggunakan KRI Surabaya-59 untuk berkeliling ke sentra-sentra perikanan tadi, pada Rabu dan Kamis (16-17/3). Hal yang menjadi pertanyaan, JK ternyata tak didampingi Menteri Susi sebagai ‘penguasa’ sektor kelautan dan perikanan. Tapi didampingi Menteri Perindustrian Saleh Husin.

Turut serta dalam rombongan, perwakilan tujuh asosiasi pengusaha. Di antaranya, Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo), Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI), Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), Apindo, dan Kadin.

Pada hari kedua, saat perjalanan dari Banda menuju Tual, digelar diskusi antara pengusaha dan Wapres.

Para pengusahan ternyata menyampaikan bahwa industri perikanan sedang menuju kehancuran. Penyebabnya, kebijakan moratorium kapal eks asing dan transhipment yang dikeluarkan Menteri Susi.

30

Unek-unek lain, Menteri Susi tetap tidak mengizinkan kapal buatan luar negeri beroperasi, meski moratorium sudah selesai Oktober 2015. Menteri Susi bahkan dilaporkan menghambat perizinan kapal dalam negeri. Saat ini, ribuan kapal mangkrak sehingga indus-

Peledakan kapal pencuri ikan: Sudah direstui Presiden Jokowi.

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

MAKRO Perikanan tri pengolahan ikan hancur karena tak ada pasokan.

TAKUT DIPERMALUKAN Mengapa Menteri Susi tak ikut dalam kunjungan itu?

“Sebenarnya, rencana itu sudah kita rencanakan bersama. Tetapi karena satu dan dua hal, saya tidak bisa ikut onboard ke dalam kapal untuk berangkat ke Ambon dan Maluku,” kata Susi.

Namun toh, Susi memerintahkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Narmoko Prasmadji, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Nilanto Perbowo, dan stafnya Fika Fawzia untuk mendampingi Wapres.

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

Benarkah seperti itu? Menurut Wajan Sudja, Ketua Abilindo, Susi menolak ikut rombongan ke Maluku karena Wapres mengajak para pengusaha perikanan.

Sebab, hubungan Susi dengan beberapa pengusaha perikanan sedang tak harmonis.

“Kami diberitahu Pak Sofjan Wanandi (Ketua Tim Ahli Wapres), Susi menolak naik ke kapal. Pak Sofjan kasih tahu SMS nya (dari Susi). Dia (Susi) takut dipermalukan,” kata Wajan.

Sejatinya, sepulang dari kunjungan, tepatnya pada Senin (21/3), dilakukan pertemuan segitiga antara Presiden Jokowi, Wapres JK, dan Menteri Susi di Istana Negara.

Menurut Husain Abdullah, juru bicara wapres, ada beberapa hal yang terungkap. Pertama, Menteri Susi tidak menjalankan perintah presiden, padahal sudah diminta berkali-kali. Atau soal Susi yang tidak pernah melihat kondisi industri pengolahan perikanan secara langsung.

Presiden pun menginstruksikan Susi agar segera melakukan evaluasi dan datang ke sejumlah daerah. Mungkin untuk menegaskan perintah Jokowi itulah, Wapres JK pun mengirim surat teguran kepada Susi tadi.

Menarik menyimak pendapat Rohmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong. Menurutnya, sudah sejak lama dia memprediksi bahwa kebijakan Susi bakal berujung seperti saat ini.

“Saya sudah menduga lama hal ini, karena (sekarang) lebih dari 1 juta nelayan dan pembudidaya ikan pada menganggur. Industri pengolahan perikanan yang sudah lama disuarakan oleh pengusaha, tetapi baru mendapatkan perhatian yang memadai ketika Pak Wapres kemarin, dua pekan lalu berkunjung,” kata Rokhmin.

Menurut Rokhmin, secara teori, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Susi hanya mempertimbangkan soal perlindungan kelestarian lingkungan (environmental protection). “Sedangkan masalah growth, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, praktis dikebiri. Sejak awal saya sudah menduga begitu dan dugaan saya sangat, sangat benar,” kata Rokhmin.

Menurut dia, ada tiga tujuan pokok pembangunan sektor perikanan. Pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. “Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, dia bisa menyejahterakan nelayannya, bisa meningkatkan produksi baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor,” katanya.

Kedua, pembangunan sektor perikanan bertujuan mengatasi masalah kesenjangan, melalui pemerataan.

Dan terakhir, barulah bertujuan untuk kelestarian lingkungan.

Kebijakan Susi yang cenderung menjaga kelestarian lingkungan, menurut Rokhmin, bisa dilihat pada Permen KP 56/2014 tentang Moratorium Kapal Eks Asing, Permen KP 57/2014 tentang Pelarangan Alih Muatan Tengah Laut, Permen KP 1/2015 tentang Penangkapan Lobster dan Kepiting, serta 2/2015 tentang Pelarangan Pukat Hela dan Pukat Tarik.

Susi gundah? n

31

MAKRO THR

Kabar Baik K dari Menteri Hanif Pemerintah membuat aturan baru soal Tunjangan Hari Raya (THR).

Mereka yang baru berkerja sebulan sudah berhak menerimanya.

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Dahlan Rp

abar baik buat Anda yang bekerja di kantor baru. Jika pada Idul Fitri mendatang, yang jatuh awal Juli, sudah genap bekerja sebulan, Anda berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Masa kerja minimal tiga bulan sudah tidak berlaku lagi. “Dalam peraturan baru, pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan, kini berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya yang besarannya dihitung secara proporsional dengan masa kerja,� kata Muhammad Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja.

Aturan baru yang dimaksud Hanif adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang diundangkan dan mulai berlaku pada 8 Maret 2016.

Di situ ditulis, pekerja dengan masa kerja sebulan berhak mendapatkan THR. Sementara mengenai besarannya, menggunakan perhitungan proporsional, yakni upah sebulan dibagi dua belas bulan, kemudian dikalikan masa kerja.

Permenaker 6/2016 merupakan beleid turunan

Buruh pabrik: Tak harus menunggu masa kerja tiga bulan agar dapat THR.

32

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

MAKRO THR dari Peraturan Pemerintah No 78/2015 tentang Pengupahan. Permen ini secara resmi menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

Menurut Hanif, berdasarkan peraturan yang baru itu, pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

Dan yang lebih penting lagi, ketentuan berlaku bagi semua pekerja yang memilki hubungan kerja, baik berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Berdasarkan aturan yang lama, besaran THR yang diterima oleh pekerja yang masa kerjanya tiga bulan dihitung secara proporsional. Sedangkan mereka yang bermasa kerja 12 bulan menerima THR satu bulan upah.

THR keagamaan merupaan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pe-

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

kerja dan buruh atau keluarganya, menjelang Hari Raya Keagamaan. Dibayarkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

Sementara bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja Bersama (PKB), di mana ternyata lebih baik dan lebih besar dari ketentuan Permen 6/2016, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja dan buruh harus dilakukan berdasarkan pada PP atau PKB tersebut.

BUKA RUANG KONFLIK Haiyati Rumondang, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kemenakertrans, mengatakan bahwa pemberian THR dihitung secara proporsional melalui komponen masa kerja, penghitungan masa kerja tahunan, dan besaran upah bulanan. Sama seperti aturan sebelumnya, aturan baru juga mengatur tentang sanksi denda dan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memberikan THR. Seperti apa sanksi yang diberlakukan? Berdasarkan Permen 6/2016, sanksi denda sebesar 5%, ancaman pemberian teguran tertulis, hingga pencabutan izin usaha.

Namun menurut Timboel Siregar, peneliti jaminan sosial, norma sanksi dalam Permen 6/2016, yang menetapkan sanksi denda sebesar 5%, dan ancaman pemberian teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha, tidaklah cukup membuat para pengusaha ‘nakal’ secara suka rela menjalankan kewajibannya.

“Penegakkan hukum dalam pembayaran THR kepada pekerja membutuhkan tindakan riil terhadap pengusaha yang tidak patuh,” kata Timboel.

Apalagi pada praktiknya, sanksi penutupan hingga pencabutan izin usaha tidak mudah direalisasikan.

Sebab pencabutan izin memerlukan koordinasi antara instansi. Dan masing-masing instansi berpotensi memiliki kepentingan masing-masing.

Hal senada disampaikan Muhammad Hafidz, peneliti Constitutional Labor Research and Consulting.

Dia meragukan pemerintah bakal bisa secara tegas memberi hukuman ketika terjadi pelanggaran atas pembayaran THR. Oleh sebab itulah, menurutnya, Permen terbaru harusnya mengatur secara khusus penanganan tindak pelanggaran pemberian THR. Tentu dengan pertimbangan utama, tanpa harus menciderai hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Sebab selama ini, aturan yang dibuat pemerintah selalu berpotensi membuka ruang konflik antara buruh dengan pengusaha.

“Buruh selalu dikondisikan untuk menuntut dan menggugat. Begitu mereka lakukan hingga pemogokan, justru yang buruh dapatkan bukan hak yang ia minta, tetapi malah PHK,” tegas Hafidz.

Masukan yang harus menjadi pertimbangan bagi Menteri Hanif dan jajarannya, serta pihak terkait.

Agar THR tak lagi jadi persoalan yang muncul setiap tahun. n

33

MAKRO Kabinet

Presiden Jokowi dan bersama para menteri: Politik kita politik kerja, bukan wacana.

Dag Dig Dug Reshuffle Presiden Jokowi diyakini bakal segera mengumumkan reshuffle Kabinet Kerja. Ada enam hingga tujuh menteri dicopot.

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Riset

K

abar reshuffle atau perombakan Kabnet Kerja semakin santer. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dikabarkan bakal memfinalisasi perombakan jilid II pada akhir pekan lalu. Sejumlah nama calom menteri wajah baru sudah di tangan Presiden.

Finalisasi dilakukan demi menyesuaikan jadwal Presiden dan Wapres yang bakal melakukan kunjungan ke luar negeri. Wapres bakal menghadiri Konferensi Organisasi Negara-negara Islam (OKI) di Istanbul, Turki, pada 14-15 April . Sedangkan Presiden akan memulai lawatan kenegaraannya ke Eropa, pada 17 April.

Wakil Presiden JK tak menampik bakal ada perombakan kabinet. “Pokoknya tunggu saja, begitu,” katanya, di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Perombakan Kabinet Kerja jilid II ini, kabarnya bakal menyasar enam hingga tujuh menteri dengan pertimbangan kinerja dan bergabungnya partai politik ke barisan pendukung pemerintah. Beberapa nama yang santer dikabarkan bakal diganti, sebelumnya disebut-sebut pernah menjadi biang kegaduhan di kabinet.

Mereka adalah Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

34

Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, atau Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Rizal dan Sudirman pernah ‘berseteru’ terkait Blok Masela.

Sedangkan Rini dan Jonan terkait pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sementara nama lainnya adalah Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar; Menteri Koperasi dan UKM AA Gede Ngurah Puspayoga; serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Yuddy Chrisnandi. Satu nama lainnya yang santer bakal digeser tak lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akibat kebijakannya yang dinilai banyak menyengsarakan kalangan pengusaha.

Sejatinya, kabar reshuffle semakin menguat ketika Presiden Jokowi tiba-tiba menginstrusikan para menteri agar melaksanakan politik kerja dan bukan politik wacana.

“Politik kita politik kerja, politik kerja. Jangan, bukan politik rencana, bukan politik wacana, tapi politik kerja. Fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan, bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi rakyat,” kata Presiden Jokowi, saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Sekretariat Negara, Kamis pekan lalu.

Benarkah itu sinyal reshuffle? Johan Budi Sapto Prabowo, juru bicara Kepresidenan, segera menampiknya. “Saya kira itu penegasan kembali. Yang dimaksud Presiden politik kerja itu adalah (menteri) tidak berwacana, tapi secara konkret kerjanya itu dilakukan. Saya kira tidak ada kaitannya dengan reshuffle,” kata Johan.

Jadi kapan reshuffle bakal diumumkan? Kita tunggu saja apakah sebelum atau sesudah kunjungan presiden ke Eropa. n

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

MAKRO Tax amnesty

P

anama Papers, sebuah dokumen tentang ribuan nama dan perusahaan yang menyimpan dana di negara tax haven, ternyata juga bisa membawa hikmah. Setidaknya bagi Indonesia. Nah, gara-gara dokumen ini bikin geger, DPR mulai mempercepat membahas RUU Pengampunan Pajak.

Bayangkan saja, total dana orang Indonesia yang tersimpan di luar negeri sangat fantastis, yakni sebesar Rp 11.000 triliun, hampir mendekati produk domestik bruto (PDB) tahun lalu. Data ini di luar dokumen Panama Papers, yang mencantumkan banyak nama orang Indonesia.

Sebagian besar dana tersebut merupakan akumulasi hasil ekspor sejak Orde Baru. Maklum, hingga kini tidak ada undang-undang kita yang memaksa devisa hasil ekspor masuk ke perbankan dalam negeri.

Awalnya, pemerintah waswas RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) dijegal oleh DPR. Pemerintah pun bersiap-siap menghadapi skenario terburuk melesetnya target penerimaan pajak (shortfall) sebesar Rp 290 triliun.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro juga sudah merumuskan dua skenario revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Yakni skenario dengan atau tanpa memperhitungkan potensi penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pidana pajak.

Salah satu dari skenario itu akan dipilih dan diajukan ke DPR setelah ada kejelasan nasib RUU Pengampunan Pajak. Sementara tenggat akhir penyerahan Rancangan APBN-P 2016 ke DPR pada bulan Juli.

Apabila pada akhirnya tax amnesty tidak disahkan pada tahun ini, Menkeu mengatakan pemerintah telah siap menerima skenario terburuk. Yakni, penerimaan negara dari sektor pajak bakal meleset dari target sekitar Rp 290 triliun. “Itu skenario terburuknya,” kata Bambang.

Pemerintah telah menetapkan target penerimaan negara dalam APBN 2016 sebesar Rp 1.822,5 triliun.

Bersumber dari penerimaan perpajakan Rp 1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 273,8 triliun.

Guna mengejar target, pemerintah memang mengandalkan RUU Tax Amnesty guna menambah penerimaan. Di dalam RUU Tax Amnesty, pemerintah menjanjikan penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana perpajakan dengan membayar uang tebusan.

Berdasarkan perhitungan tahun lalu, pemerintah menargetkan penerimaan pajak dari kebijakan tersebut sebesar Rp 60 triliun.

Ketua DPR Ade Komarudin membantah tudingan yang mengatakan RUU Tax Amnesty tersandera karena penundaan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi.

Proses pembahasan RUU Tax Amnesty tetap berjalan. “Nanti sehabis reses kita kebut jalannya dan proses di Baleg, di DPR akan dilakukan terus. Pada persidangan yang akan datang Insya Allah akan selesai,” ujar Ade.

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

Dokumen Pembawa Hikmah RUU Pengampunan Pajak dikebut.

Ada dana orang Indonesia sebesar Rp 11.000 triliun di luar negeri.

TEKS Kukuh Bhimo Nugroho foto Dok. Review

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki posisi kuat dalam menjalankan kewenangannya. Ia menantang DJP untuk menggunakan kewenangannya memeriksa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) para petinggi DPR. “Saya mau provokasi Ditjen Pajak. Ada indikasi tax amnesty diganjal DPR. Tidak apa-apa. Bisa main nih.

Misalnya uji SPT Ketua Fraksi, Ketua DPR. Masuk saja ke permainan itu, adu kewenangan. Ini alat pemukul yang efektif,” katanya.

Tapi, kini DPR mulai kembali membahas RUU Pengampunan Pajak. n

Masyarakat mengisi laporan pajak: Potensi besar.

35

keuangan IPO BPD

Pegawai Negeri Sipil: Dianggap semakin membebani APBN

Menunggu BPD Masuk Bursa Sejumlah BPD berebut mencari dana murah dari pasar modal.

Selain melalui penerbitan surat utang, ada pula yang berniat melepas sahamnya ke publik (IPO).

K

TEKS bastaman foto Riset

alau semuanya sesuai dengan rencana, tak lama lagi Bursa Efek Indonesia (BEI) akan diramaikan oleh kehadiran sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Emiten yang kali ini akan mencoba keberuntungannya adalah BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel) serta BPD DKI Jakarta. Rencananya, kedua BPD tersebut akan melakukan initial public offering (IPO) tahun ini.

Sebagai bank daerah kedua yang mencatatkan sahamnya di bursa, Muhammad Adil, Direktur Utama BPD Sumsel, berharap banyak investor yang tertarik pada saham bank yang dipimpinnya. Apalagi, kinerja bank milik 26 Pemda di Sumatera Selatan, Bangka dan Belitung itu terbilang cukup kinclong. Jika tahun 2014 laba bersihnya baru Rp 263,65, maka tahun lalu naik 17% menjadi Rp 308,68 miliar.

Sementara kredit yang dikucurkan naik 6,68% dari

36

Rp 10,78 triliun Rp 11,50 triliun. Nah, untuk tahun ini, manajemen menargetkan pertumbuhan kredit 14%.

Sayangnya, dana yang tersedia sudah mepet. Paling tidak, hal ini terlihat dari loan to deposit ratio (LDR) yang sudah mencapai angka 99% lebih. Itulah yang mendorong manajemen berupaya untuk mencari dana murah dari bursa.

Walaupun memiliki rapor nan biru, bukan berarti niat BPD Sumsel untuk melantai di pasar modal akan berjalan mulus. Soalnya, industri perbankan saat ini sedang dalam posisi kurang menguntungkan. Itu bila dikaitkan dengan masih lesunya dunia usaha serta meningkatnya resiko kredit macet (NPL). “Kalau dunia usaha masih lesu, lantas dana hasil IPO untuk apa?” ujar seorang analis pasar modal.

Tampaknya, pertimbangan itu pula yang membuat BPD DKI Jakarta menunda rencana IPO tahun ini. Kabarnya, manajemen BPD DKI masih mengkaji alternatif pendanaan melalui IPO atau strategic partnership. “Kalau IPO tahun ini, mungkin belum.

Kami sedang mengkaji opsi lain,” ujar Kresno Sediarsi, Direktur Utama BPD DKI. Berbeda dengan BPD Sumsel, Pemprov DKI sebagai pemilik BPD DKI memang tergolong superkaya.

Itu sebabnya, bagi BPD DKI, IPO bukanlah satu-satunya jalan untuk mencari dana murah. Apalagi, seperti dikatakan Basuki Purnama, Gubernur DKI Jakarta, Pemprov DKI berencana mengucurkan dana Rp 30 triliun agar BPD DKI bisa naik kelas dari bank BUKU 3 menjadi BUKU 4.

Kendati permodalan bukan masalah bagi BPD DKI,

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

keuangan IPO BPD Basuki Purnama tetap akan mendorong bank kebanggaan rakyat Betawi ini masuk bursa. Soalnya, menurut pria yang biasa disapa Ahok ini, IPO akan memberi nilai tambah bagi BPD DKI. Di samping bisa mendapatkan tambahan modal dari IPO, pengelola juga bakal lebih transparan.

BATAL IPO TAHUN INI Ihwal batalnya rencana IPO bank milik Pemprov DKI Jakarta ini diakui oleh Samsul Hidayat, Direktur Penilaian BEI. “Kami belum tahu alasannya,” ujarnya. Padahal, bank yang memiliki kekayaan sebesar Rp 37,17 triliun ini disebut-sebut telah menunjuk perusahaan penjamin emisi (underwriter).

Samsul memang pantas bertanya. Tapi, tampaknya ada beberapa alasan kuat yang membuat BPD DKI urung melepas sahamnya ke masyarakat. Selain kondisi ekonomi yang belum kondusif, tampang bank ini memang masih belepotan. Gara-gara dililit kredit bermasalah, tahun lalu laba bersih BPD DKI anjlok hingga 65,32% menjadi Rp 228,05 miliar. Dan ini pula yang membuat pemegang saham meminta agar IPO tidak dilakukan tahun ini.

Itu masuk akal. Sebab, dengan penampilan kinerja yang buruk, hasil penjualan saham BPD DKI tidak akan optimal. “BPD DKI memang harus didandani dulu kalau mau harga jualnya bagus,” ujar seorang analis. Kalau toh BPD DKI masih membutuhkan dana segar, lanjutnya, bank devisa ini masih bisa menerbitkan surat utang (obligasi).

Langkah ini pula yang ditempuh oleh BPD Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) dan BPD Jawa Tengah (Jateng). BPD Sulselbar, misalnya. Untuk membiayai ekspansi kreditnya, bank ini berencana melepas obligasi senilai Rp 1 triliun pada bulan Juni mendatang.

Sementara itu BPD Jateng berencana menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) berkelanjutan II dengan nilai Rp 500 miliar.

Menurut Muhammad Rahmat, Direktur Utama BPD Sulselbar, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi perusahaan untuk menerbitkan obligasi. Itu karena tren suku bunga yang cenderung turun, sehingga diharapkan banyak investor yang mengalihkan dananya dari bank ke surat utang. “Apalagi peringkat utang kami naik dari A menjadi A+, sehingga kuponnya bisa lebih rendah,” ujarnya.

Berbeda dengan BPD Sulselbar, kupon yang yang harus ditanggung BPD Jateng bisa lebih tinggi.

Maklum, subdebt merupakan surat utang tanpa jaminan, sehingga kedudukannya setara dengan saham.

Oleh sebab itu, untuk menarik minat investor, BPD Jateng mau tak mau harus memasang kupon yang relatif tinggi. Sekedar informasi saja, sebelumnya BPD Jateng menerbitkan obligasi subordinasi tahap I dengan tingkat bunga tetap 12,5%.

Hanya saja, kendati menawarkan kupon tinggi, pembeli subdebt amat terbatas. Sebab, investor seperti perusahaan asuransi tidak direkomendasikan membeli obligasi jenis ini. Alasannya, penempatan dana pada subdebt bisa mengurangi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. n

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

Kalau IPO tahun ini, mungkin belum. Kami sedang mengkaji opsi lain.

37

keuangan Reksa dana

Ada Mainan Baru Nih! OJK akan mengizinkan perdagangan flexi fund dan wholesale fund. Investor perlu hati-hati karena produk reksa dana ini cocok untuk investasi jangka panjang.

TEKS bastaman foto Riset

T

ak bisa dibantah lagi, reksa dana merupakan salah satu instrumen investasi yang cukup populer saat ini. Makanya, tak mengherankan bila produk ini menghasilkan banyak turunan. Termasuk reksa dana fleksibel (flexi fund) dan wholesale fund yang aturan mainnya saat ini sedang digodok Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jadi, ada baiknya jika investor mulai mencari tahu dari sekarang seperti apa kedua produk baru tersebut. Memang, OJK belum memberi gambaran tentang flexi fund maupun wholesale fund. Tapi Edward Lubis, anggota Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI), memberi sedikit gambaran. “Sebab usulan flexi fund datang APRDI, entah kalau wholesale fund,� katanya.

Sesuai dengan namanya, reksa dana fleksibel merupakan produk reksa dana yang kontrak antara manajer investasi (MI) dengan investornya lebih fleksibel atau dinamis. Maksudnya, strategi investasinya dapat berubah-ubah sesuai dengan target waktu atau imbal hasil yang hendak dicapai (targeted date fund atau targeted return) oleh investor.

Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang baru dari flexi fund. Dana yang berhasil dihimpun MI tetap akan diinvestasi di instrumen yang sudah ada, seperti pasar modal dan pasar uang. Yang membedakan dengan produk yang telah ada (reksa dana saham, pendapatan tetap, pasar uang, campuran, dan lainnya) hanya pada strategi investasi yang dipakai.

Untuk lebih jelasnya, Edward memberikan sebuah contoh. Katakanlah, ketika usia investor masih produktif, MI bisa menempatkan 80% dananya di instrumen saham. Sedang sisanya ditanamkan oleh MI pada pada aneka produk investasi (obligasi, valas, dan sebagainya). Strategi ini untuk lima atau sepuluh tahun pertama. Setelah itu porsi saham mungkin bisa dikurangi menjadi tinggal 50% atau kurang.

Sebagai catatan, menurut Edward, keberhasilan berinvestasi pada flexi fund tergantung dari

38

kesediaan dan kedisiplinan investor. Maksudnya, investor harus bersedia berinvestasi dalam jangka panjang alias tidak mencairkan reksa dananya pada sembarangan waktu. “Makanya, keberadaan reksa dana baru ini untuk mengedukasi para investor agar berinvestasi dalam tempo yang lama,� ujar Edward.

Di majalah ini, perencana keuangan Safir Senduk pernah bilang bahwa berinvestasi di reksa dana saham sebaiknya di atas 10 tahun atau sebagai tabungan pensiun. Dengan begitu, investor tak perlu jantungan bila kinerja investasinya anjlok untuk sementara waktu. Percayalah, untuk jangka panjang, reksa dana saham akan menghasilkan keuntungan lebih tinggi dari investasi lainnya.

Ada pun wholesale fund mirip dengan reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Keduanya adalah sarana investasi bagi institusi atau investor berkantong tebal. Misalnya, dengan batasan investasi minimal Rp 5 miliar. Yang membedakan, RDPT lebih ditujukan kepada investor tertentu (terbatas) dan investasinya dibatasi pada efek nonpenawaran umum (proyek atau bidang usaha tertentu).

Ada pun wholesale fund sifatnya terbuka (melalui mekanisme penawaran umum) dan dananya bisa diinvestasikan pada berbagai produk investasi, ter-

Bursa Efek Indonesia: Cocok untuk investasi jangka panjang

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

keuangan Reksa dana masuk juga dalam proyek atau bidang usaha tertentu. “Sebenarnya saat ini sudah banyak produk reksa dana yang ditawarkan secara terbuka kepada institusi,� ujar Edward.

Lantas, apa yang membedakan wholesale fund dengan produk reksa dana konvensional yang sudah ada? Kendati melalui mekanisme penawaran umum, wholesale fund memang tidak diperuntukan bagi investor ritel. Dan, seperti dikatakan oleh Fakri Halim, Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A OJK, kehadiran wholesale fund lebih ditujukan untuk melindungi investor beraset kecil.

Tidak seperti sekarang, investor kecil dan institusi bisa menanamkan duitnya pada produk reksa dana yang sama. Masalahnya, kelangsungan produk reksa dana dan nasib investor kecil menjadi sangat tergantung kepada investor besar. Sebab, jika investor besar melakukan penarikan (redemption), otomatis nilai aktiva bersih (NAB) akan turun.

MELINDUNGI INVESTOR KECIL Jika hal itu sampai terjadi, investor kecil bukan hanya bakal kehilangan kesempatan mendapatkan return, tapi juga modalnya terancam susut. Yang lebih parah lagi, penarikan besar-besaran dapat menye-

Kinerja reksa dana lima tahun terakhir Tahun Jumlah Nilai Unit yang Subscription Redemption

reksa dana aktiva bersih beredar (miliar RP) (miliar RP)

(Triliun Rp) (miliar) 2012 754 187,59 2013 794 192,55 2014 894 241,57 2015 1.091 271,97 2016 *) 1.102 277,10

113,71 180,36 152,65 120,89 160,82 141,71 142,73 181,59 164,37 182,98 254,18 213,48 187,01 - -

Sumber: OJK *) Sampai Januari

babkan produk reksa dana bubar atau tutup karena dana kelolaannya sudah di bawah ambang batas minimum yang ditetapkan oleh OJK. “Investor kecilah yang akan mengalami kerugian,� ujar Fakri.

Maksud OJK baik, ingin melindungi investor kecil. Kendati begitu, kehati-hatian para investor tetap yang utama. Apalagi, di tengah ketidak pastian seperti sekarang, resiko berinvestasi cukup tinggi.

Makanya, rumus lama masih berlaku: teliti sebelum berinvestasi. Misalnya, kenali dulu MI yang akan memutar uang Anda. Mutlak, MI harus mempunyai kualifikasi, pengalaman, dan integritas tinggi.

Lalu, lihat kinerjaanya. Pastikan berapa laba atau rugi mereka. Lebih baik memilih MI yang sudah memenuhi persyaratan permodalan OJK. Bukan apaapa. Seperti halnya bank yang berisiko terkena rush, reksa dana juga punya resiko redemption. Nah, kalau itu terjadi, kondisi keuangan MI akan sangat menentukan keselamatan uang Anda.

Teliti, itu kuncinya. Apalagi saat ini di pasar banyak bertebaran produk reksa dana. Tahun lalu saja 197 produk baru turun gelanggang, menambah 894 produk lainnya yang telah hadir lebih dahulu (lihat tabel). Dan di bulan Januari lalu ada 11 produk baru yang ditawarkan ke masyarakat.

Sungguh, tak ada yang bisa membendung instrumen yang satu ini. Tapi ingat, tak semua reksa dana memberikan return. Tak sedikit investor yang buntung berinvestasi di reksa dana. n

Kelangsungan produk reksa dana dan nasib investor kecil menjadi sangat tergantung kepada investor besar. Sebab, jika investor besar melakukan penarikan (redemption), otomatis nilai aktiva bersih (NAB) akan turun. reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

39

keuangan valas

Tenang, Amerika Mulai Kedodoran Kenaikan suku bunga The Fed diduga baru akan terjadi setelah Juni depan. Soalnya, defisit neraca perdagangan Amerika Serikat semakin membengkak gara-gara dolar terlalu kuat.

TEKS bastaman foto Riset

U

ntuk sementara para petinggi di Bank Indonesia (BI) bisa bernafas lega. Federal Open Market Committee Meeting (FOMC) atau Komite Pasar Terbuka Federal, yang dirilis dini hari Kamis pekan lalu, menunjukkan kegamangan The Fed untuk menaikkan suku bungannya dalam waktu dekat. Perlambatan ekonomi global serta inflasi rendah menjadi perhatian The Fed kali ini.

Angin segar tentang penundaan kenaikan suku bunga The Fed sebenarnya sudah diduga para pelaku pasar. Sebab, gara-gara dolar yang terlalu kuat, defisit pedagangan Amerika Serikat (AS) pada bulan Februari naik 2,6% menjadi US$ 47,1 miliar. Penguatan kurs dolar menyebabkan barang-barang AS menjadi kurang kompetitif di pasar global. Makanya, sebagian besar pelaku pasar sangat yakin kenaikan suku The Fed baru akan terjadi setelah Juni depan.

Kebijakan The Fed untuk menunda kenaikan suku bunga itulah yang membuat sejumlah mata uang dunia, termasuk rupiah, menguat terhadap dolar. Setelah sempat melemah, pada perdagangan Kamis pekan lalu rupiah ditutup di level Rp 13.160 per dolar atau menguat 0,68% dibandingkan pekan sebelumnya. Kendati tipis, tentu kabar ihwal penguatan rupiah tersebut cukup menghibur hati.

Betul, penguatan yang terjadi pekan lalu tak lepas dari sinyal yang dipancarkan The Fed. Tapi berbagai indikator ekonomi di dalam negeri kelihatannya sangat mendukung rupiah untuk tetap bertahan di posisi yang diharapkan. Indikasi yang dimaksud, salah satunya, seperti yang diungkapkan Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur Senior BI. Setelah melihat tingkat inflasi sepanjang Janu-

40

ari - Maret yang hanya 0,9%, Mirza begitu yakin taget plus minus 4,5% di akhir 2016 bakal tercapai. Malah, bukan tak mungkin, inflasi di penghujung tahun nanti berada di bawah target. Soalnya, dengan turunnya tarif transportasi, banyak kalangan yang yakin akan terjadi deflasi di bulan April.

Kendati ada kesempatan untuk menurunkan kembali BI rate, menurut Mirza, BI tidak akan bertindak serampangan. Sebab, ekonomi global masih diselimuti ketidakpastian, terutama terkait dengan kebijakan the Central Bank of Republic China yang belakangan kerap mendevaluasi mata uang yuan. “Masalah China ini akan menjadi pertimbangan Rapat Dewan Gubernur BI dalam mengambil kebijakan moneter, 20 April depan,� ujar Mirza.

Memang, penurunan tingkat bunga yang tidak

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

keuangan valas kan itu akan memicu peningkatan permintaan dolar, dan pada gilirannya akan memukul rupiah. Kenaikan harga minyak juga bisa mengerek harga BBM dan inflasi ke atas. “Jika inflasi naik, akan sulit bagi BI untuk menurunkan suku bunga acuan yang saat ini sudah berada di level 6,75%,” ujar Mirza.

Pernyataan Mirza itu, oleh para pelaku pasar, dibaca sebagai sinyal bahwa BI akan mempertahankan tingkat suku bunga. Dan, kalau perkiraan itu benarbenar terjadi, maka selisih antara BI rate dengan bunga The Fed masih cukup lebar. “Kondisi membuat rupiah tetap menarik,” ujar Rully Arya Wisnubroto, analis pasar uang Bank Mandiri.

Pendapat serupa juga dikemukakan Tonny Mariano, analis PT Esandra Arthamas Berjangka. Menurutnya, penurunan harga BBM, tarif listrik, dan paket kebijakan ekonomi IX membuat rupiah cenderung bergerak stabil. Tonny juga mengakui, cadangan devisa yang selama bulan Maret mengalami kenaikan US$ 3 miliar menjadi US$ 107,5 miliar cukup menentramkan hati pemegang uang RI. Kondisi dan kemungkinan di atas itu membuat para analis sepakat bahwa pergerakan rupiah pekan ini tidak terlalu binal. “Ada peluang rupiah menguat awal pekan ini,” ujar Rully. Kendati demikian, lanjutnya, kenaikannya tidak akan terlalu besar. Ia memperkirakan, pekan ini rupiah akan bergerak di kisaran Rp 13.150 – Rp 13.225 per dolar.

Senada dengan Rully, Tonny juga memperkirakan rupiah akan menguat ke kisaran Rp 13.125 – Rp 13.225.

Namun Tonny lebih menyoroti kenaikan harga minyak sebagai penopang kebangkitan rupiah. Soalnya, kenaikan harga minyak berpotensi mengangkat harga batu bara serta CPO, dua komoditi yang menjadi andalan ekspor Indonesia.

Nah, itu cerita tentang kenaikan harga minyak.

Kabar baik lainnya datang dari China. Selama bulan Maret, kegiatan sektor jasa di negeri Tirai Bambu itu mulai menggeliat. Namun, menurut He Fan, Kepala Ekonom Caixin, hal itu belum cukup untuk mendorong perekonomian China. “Bagaimana pun pemerintah perlu mendorong industri,” ujarnya. n

akurat secara langsung akan menganggu stabilitas ekonomi yang dibangun dengan susah payah. Tegasnya, yang ditakutkan Mirza adalah membanjirnya barang-barang dari China jika kurs yuan terus dibikin murah. Sementara ekspor barang-barang dari Indonesia ke China menjadi kurang kompetitif.

CHINA MULAI MENGGELIAT Pergerakan harga minyak juga tak lepas dari pantauan BI. Bank sentral waswas jika harga minyak kembali melambung, seiring dengan mulai menipisnya cadangan minyak di AS. Sekadar informasi, pekan lalu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman bulan Mei naik 19 sen menjadi US$ 35,89 per barel.

Jika harga minyak terus melambung, dikhawatir-

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

Jika harga minyak terus melambung, dikhawatirkan itu akan memicu peningkatan permintaan dolar, dan pada gilirannya akan memukul rupiah.

Kenaikan harga minyak juga bisa mengerek harga BBM dan inflasi ke atas.

41

Pasar Modal IHSG

Meneropong B Indeks masih punya potensi menguat. Banyak sentimen positif yang mendukungnya.

S

TEKS Nikita Jagad foto riset

eperti diramalkan sebelumnya, indeks akhirnya menyentuh level psikologis, 4.900. Itu terjadi pada perdagangan yang berlangsung Kamis, pekan lalu. Sayang, level itu tak bertahan lama, indeks kembali tergerus menuju level 4.800. Dan akhirnya, pada penutupan pasar Jumat (8/4), indeks berlabuh di 4.846,70. Lumayan. Selama sepekan ini indeks harga saham gabungan boleh dibilang stagnan dengan sedikit penguatan, 3 poin.

Ada beberapa kejadian yang menjadi sentimen bursa saham pekan lalu. Selain aksi profit taking yang dilakukan sejumlah investor, pergerakan indeks juga didukung oleh penguatan ekonomi Indonesia.

Kamis sore, Bank Indonesia merilis cadangan devisa Indonesia bulan Maret 2016 yang membukukan hasil kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Maret 2016 tercatat sebesar US$ 107,5 miliar (cukup untuk membiayai delapan bulan impor). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir Februari 2016 sebesar US$ 104,5 miliar.

Kenaikan tersebut dipengaruhi penerimaan cadangan devisa, terutama berasal dari hasil penerbitan sukuk global pemerintah dan lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas, yang jauh melampaui kebutuhan devisa antara lain untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Akhirmya, aksi profit taking mereda juga. Ditambah lagi ada dukungan dari penguatan nilai tukar rupiah.

Terpantau kurs US$ melemah 0,61% pada Rp 13.130.

Meredanya aksi profit taking investor asing terlihat dari dana asing yang keluar pasar modal menurun.

Jumat, tercatat dana asing yang keluar hanya Rp 47 miliar, setelah pasa sesi pertama tercatat Rp 83,07 miliar.

Sentimen lainnya datang dari harga minyak. Di tengah kelebihan pasokan, minyak mampu menorehkan kinerja positif dalam sepekan ini. Penguatan harga minyak menjelang pertemuan para produsen besar untuk mendiskusikan pembatasan produksi tanggal 17 April mendatang.

Wacana pembatasan produksi telah mengangkat harga minyak dari level terendah 12 tahun pada bulan

42

Februari lalu. Tetapi kenaikan harga baru didorong oleh sentimen, bukan fundamental.

Secara fundamental, jika minyak masih kelebihan pasokan. Ada beberapa faktor yang akan menggerakkan harga minyak hingga akhir tahun.

Pertama, terkait dengan upaya pembatan produksi dan efeknya pada pasokan minyak. Kedua, kondisi nilai tukar dolar AS juga akan mempengaruhi harga minyak. Jika USD menguat, maka minyak akan tertekan.

Oleh karena itu, isu kenaikan suku bunga The Fed juga menjadi perhatian pasar lantaran dapat mempengaruhi pergerakan USD. Ketiga, pergerakan harga minyak juga tergantung dari sisi permintaan. “Jika pasokan berkurang dan permintaan membaik, harga juga akan membaik,� katanya.

Jika didukung oleh sentimen positif, analis memprediksi harga minyak dapat mencapai US$ 50 per barel pada akhir tahun. Sebaliknya, harga bisa kembali ke bawah US$ 30 per barel jika harga minyak dibayangi sen-

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

PASAR MODAL IHSG

Bunga The Fed timen negatif. Misalnya, kesepakan pembatas produksi gagal, USD menguat dan permintaan tetap lemah.

Bunga The Fed masih mengancam Lana Soelistoaningsih, ekonom Samuel Sekuritas, punya pandangan lain. Dalam risetnya, ia menilai tambahan devisa yang berasal dari utang ini bersifat sementara. Sehinga daya dukung cadangan devisa terhadap rupiah masih relatif rentan.

Sedangkan sentimen dari eksternal menurut Lana datang dari data klaim pengangguran AS yang tercatat turun pada minggu ke-2 April sebesar 9.000 aplikasi sehingga menjadi 276.000.

Realisasi tersebut di bawah level 300.000 sehingga mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja AS masih sehat. Penguatan di pasar tenaga kerja ini mengonfirmasi penguatan indikator-indikator ekonomi AS lainnya.

Namun, penguatan ini belum menjadi alasan bagi the Fed mengubah kebijakan suku bunganya pada

FOMC 26-27 April mendatang. Menurut Lana, rupiah kemungkinan akan kembali melemah menuju kisaran Rp 13.170-Rp 13.190 per USD. Ramalan ini senada dengan tiga mantan pimpinan The Fed, yakni Ben S Bernanke, Alan Greenspan, serta Paul Volcker diwawancarai secara bersamaan oleh jurnalis CNN Fareed Zakaria. Kendati ekonomi AS tidak mengalami bubble (gelembung), kata mereka, bukan berarti segala sesuatunya dalam kondisi baik-baik saja. “Hanya karena pemulihan ekonomi kita sudah berlangsung tujuh tahun, tidak berarti kita tidak menuju ke arah resesi sama sekali,� jelas Bernanke. Namun, dia juga bilang, belum ada risiko besar yang akan mengancam ekonomi AS tahun ini.

Namun, empat pimpinan The Fed juga memiliki kesamaan lain, yakni: mereka sangat mencemaskan ekonomi ke depannya.

Saat ini, ketakutan utama Yellen adalah kesehatan ekonomi negara lain di dunia. Dia bilang, ekonomi AS ikut terpukul penurunan ekonomi global.

Alasan mengapa The Fed tidak menaikkan suku bunga pada Maret dan juga dipastikan pada pertemuan selanjutnya di April, adalah karena ikut terseret perlambatan ekonomi global.

Jadi? Sebaiknya ditunggu sampai FOMC pada 26 April nanti. Tapi untuk sementara, pada analis memprediksi, pada perdagangan selanjutnya indeks berpotensi menguat terbatas dengan aksi beli saham dan optimisme ekonomi Indonesia. Namun perlu dicermati perkembangan bursa Wall Street dan harga minyak mentah pada akhir perdagangan akhir pekan ini.

IHSG diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Support 4814-4783, dan kisaran Resistance 4879-4912. n

IHSG

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

43

Pasar Modal Saham APLN

Saham yang Tertimbun Reklamasi Gara-gara ditangkap KPK, APLN dibuang investor. Sampai berapa penurunan harga yang akan terjadi?

S

TEKS Nikita Jagat foto dahlan RP, Riset

aham properti belum masih bangkit.

Harganya tetap anteng dengan kecenderungan menurun. Begitu pun volume yang diperdagangkannya, tak banyakbanyak amat. Seperti saham PT Agung Podomoro Land alias APLN, yang ditransaksinya mak-

44

simal 5 juta saham sehari. Tapi, apa yang terjadi kemudian? Di penghujung Maret (31/3) ada sebanyak 23,2 juta saham yang berpindah tangan. Dan puncaknya, pada tanggal 5 Maret investor ramai-ramai melepas APLN hingga 161,6 juta saham.

Akibatnya, harga pun makin tersungkur. Hari itu, APLN di tutup pada level Rp 262. Tapi seperti biasa, ada yang menjual, pasti ada yang menampung. Sedikit demi sedikit APLN harganya kembeli naik. Kabarnya, sih, ini biasa karena saham digoreng. “Kalau harganya sampai di bawah cepek baru saya mau nadah,� kata seorang praktisi di pasar modal.

Mudah ditebak, anjloknya saham ini disebabkan ditangkapnya Ariesman Widjaja, Direktur Utama Podomoro Land pekan lalu. Ia, bersama anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi, diduga telah menyuap anggota dewan dengan uang sebesar Rp 2 miliar. Suap ini diduga kuat untuk memengaruhi Rapat Peraturan Daerah yang membahas reklamasi Pantai Utara Jakara.

Kalau upaya ini berjalan sesuai dengan harapan, maka keuntungan yang dikeruk Podomoro akan sangat besar. Sebab, proyek penimbunan laut seluas 500 hektar itu, hanya akan dikenakan kewajiban sebesar 5%. Jadi hanya sepertiga yang diminta Pemda DKI sebesar 15%.

Proyek reklamasi milik ini sebenarnya sudah mulai dipersiapkan dari tahun 2011. Itu tercermin dari

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

Pasar Modal Saham APLN

penggunaan dana dari penerbitan surat utang berupa obligasi.

Sebagai langkah pertama akan dibangun Pulau G (Pluit City) seluas 160 hektare yang akan dibangun di utara Jakarta. Untuk itu, pada Agustus tahun 2011, Agung Podomoro menerbitkan obligasi I APLN senilai Rp 1,2 triliun. Dalam prospektus disebutkan dana obligasi akan digunakan untuk pengembangan usaha melalui akuisisi perusahaan yang mengembangkan proyek properti di Jakarta, Bali dan atau Bogor.

Sejak itu Agung Podomoro mengakuisisi beberapa perusahaan properti salah satunya PT Muara Wisesa Samudera pada bulan Mei 2012. Saat itu nilai asetnya hanya Rp 230 miliar.

Agung Podomoro juga kembali menerbitkan obligasi II pada bulan Agustus 2012 senilai Rp1,2 triliun.

Terakhir pengembang properti ini mengeluarkan obligasi berkelanjutan dengan nilai total Rp 2,5 triliun.

Hingga akhir tahun tercatat perseroan memiliki total utang Rp15,486 triliun. Utang tersebut, terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp8,445 triliun dan utang jangka pendek sebesar Rp7,041 triliun.

TERGANTUNG KEBERANIAN INVESTOR Entah, dari sumber mana lagi APLN akan memperoleh pendanaan. Sebab kebutuhan dana untuk membangun proyek raksasa ini tentu sangat besar. Dan perseroan akan kesulitan mencari pinjaman lantaran

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

rasio utang sudah terbilang tinggi.

Menurut hitungan para analis, debt equity ratio (DER) APLN sudah 2,3 kali. Padahal untuk perusahaan properti rata-rata memiliki DER 1 kali. “DER APLN cukup tinggi dan ini bisa menjadi tekanan tersendiri,� kata seorang analis.

Apalagi kini makro ekonomi Indonesia tak stabil dan suku bunga masih di level tinggi, sehingga dapat berpengaruh pada performa APLN ke depan. Maklum, keadaan sektor properti memang rentan dengan faktor tersebut.

APLN juga harus menghadapi kenaikan harga bahan baku dan inflasi di tahun depan. Nah untuk mengatasinya, manajemen APLN berencana menaikkan harga properti 10% hingga 15% di Januari 2015.

Tahun lalu saja, kinerja perseroan turun cukup signifikan. Disebut signifikan karena kendati penjualannya meningkat laba bersih yang diraihnya menurun.

Perseroan, tahun lalu, mencatatkan pendapatan sebesar Rp 5,97 triliun atau naik Rp 670 miliar. Tapi, bukan hanya pendapatannya saja yang naik, berbagai bebannya pun mengalami peningkatan. Dan akhirnya, menggerus laba bersihnya sebesar 5,03% menjadi Rp 805 miliar.

Hal ini, tentu saja, memengaruhi harga sahamnya.

Saham yang pernah diperdagangkan dengan harga Rp 471 (tertingggi ditahun lalu) ini terus menukik. Dan awal tahun menclok di Rp 334. Kecenderungan untuk menukik ini diperparah dengan munculnya sentimen negatif soal reklamasi pantai.

Sehingga, akhirnya, APLN diperdagangkan di level Rp 267 (6/4). Artinya, dalam waktu tiga bulan harganya telah tergerus sampai 20%.

Itu sebabnya, para analis menyarankan sebaiknya hindari dulu saham ini. Soalnya, mereka tidak bisa memperkirakan berapa dalam penurunan APLN. “Tapi kalau untuk jangka pendek, dan berani, silakan saja koleksi ketika harganya Rp 250,� kata seorang analis.

Nah, kini tergantung Anda, berani atau tidak? n

Kalau harganya sampai di bawah cepek baru saya mau nadah.

45

Pasar Modal Saham Indosat

Halo, Utang Dolar Dikurangi Indosat Ooredoo mulai mengurangi utang valasnya. Dan layanan 4G dipasarkan penuh di ahun ini.

TEKS Nikita Jagad foto Dok. Review

I

ndosat Ooredoo ternyata masih belum bisa bangkit dari kerugian yang dideritanya sejak beberapa tahun lalu. Anak usaha Ooredoo ini membukukan kerugian Rp 1,31 triliun sepanjang 2015.

Dari laporan keuangannya yang dilansir situs perusahaan, angka tersebut turun dibandingkan 2014 sebesar Rp 2 triliun.

Pemicu negatif kinerja Indosat adalah kerugian selisih kurs Rp 1,3 triliun lebih besar dibandingkan 2014 sebesar Rp 243,2 miliar. Padahal, secara operasional, pendapatan usaha yang diproleh selama 2015 sebesar Rp 26,7 triliun atau naik 11,1% dibandingkan 2014 sebesar Rp 24,08 triliun. Pasokan pendapatan berasal dari layanan seluler sebesar Rp 21,89 triliun naik 12,4% dibandingkan 2014 sebesar Rp 19,48 triliun.

Perusahaan menutup tahun 2015 dengan basis pelanggan selular sebesar 69,7 juta, naik sebesar 10,3% atau sebesar 63,2 juta pelanggan dibandingkan tahun 2014. Average Revenue Per User (ARPU) campuran sebesar Rp 26 ribu. Perusahaan telah mengoperasikan 50.687 BTS pada 31 Desember 2015.

Berikutnya, pendapatan berasal dari data tetap sebesar Rp 3,7 triliun dan telekomunikasi tetap sebesar Rp 2,3 trilliun. Sementara laba usaha selama 2015 sebesar Rp 2,36 triliun melesat dibandingkan 2014 sebesar Rp 646 miliar.

Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization (EBITDA) sebesar Rp 11,473 triliun naik 14,4% dibandingkan 2014 sebesar Rp 10 triliun. Marjin EBITDA di 42,9%. Total hutang sepanjang 2015 sebesar Rp 23,6 triliun naik 2,3% dibandingkan 2014 sebesar Rp 23,14 triliun.

Untuk tahun ini, diperkirakan, pendapatan akan naik mendekati angka Rp 30 triliun. Dari sana maka perusahaan akan memperoleh laba positif sebesar Rp 1,2 triliun.

Rampungnya program modernisasi jaringan sejak pertengahan tahun lalu ditambah pemasaran

46

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

Pasar Modal Saham Indosat layanan data 4G yang agresif bakal berdampak positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan PT Indosat Ooredoo Tbk (ISAT). Di sisi lain, penurunan utang berdenominasi dolar AS diharapkan ikut membantu perseroan untuk mencetak laba.

Utang Indosat dalam dolar AS turun menjadi 25% terhadap total utang hingga akhir 2015, dibandingkan semester I-2015 yang mencapai 55%. Seorang analis mengungkapkan, dampak modernisasi jaringan diharapkan mulai berkontribusi penuh terhadap pendapatan perseroan tahun ini.

YAKIN MASIH MENGUAT Sebagaimana diketahui, modernisasi jaringan tersebut dirampungkan pada pertengahan tahun lalu.

Jadi, dampak modernisasi jaringan akan mulai dirasakan penuh mulai tahun ini Kesuksesan modernisasi jaringan tersebut mulai dimanfaatkan perseroan dengan agresif dalam memasarkan layanan akses 4G, seperti beberapa promo penggunaan data bagi para pengguna kartu Indosat Ooredoo. Hal ini diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan penggunaan layanan data perseroan ke depan.

Namun, perseroan akan menghadapi penurunan margin keuntungan, menyusul adanya pungutan lisensi penggunaan nama Ooredoo. Perseroan diwajibkan untuk membayar lisensi setara dengan 0,3-1% dari pendapatan perseroan per tahun. Pungutan berlaku, apabila perseroan meraup keuntungan.

Banyak analis meyakini, Indosat akan meneruskan perbaikan kinerjanya di tahun ini. Ini ditopang oleh besarnya ruang pertumbuhan segmen data serta proses restrukturisasi utang US$ yang akan dilanjutkan dengan langkah de-leveraging.

Namun demikian, hal ini telah tercermin dalam pergerakan saham ISAT yang telah naik 13,6% sejak awal tahun. Oleh sebab itu, Samuel Sekuritas hanya memasang target price Rp 6,600. Rekomendasinya tetap hold.

Seorang pelaku pasar meramal ISAT bisa mencapai Rp 7.000. Sebab, kini ia telah sepenuhnya memasarkan layanan data 4G. Belum lagi pengurangan utang dolarnya, yang membuat perseroan semakin tak tergantung pada nilai tukar. “Semua itu akan menggelembungkan pendapatan perseroan. Dan pada gilirannya menaikkan laba bersih,�katanya.

Anda percaya? Kita lihat saja buktinya nanti. Yang jelas, kalau level Rp 7.000 terlampaui, maka ini merupakan pencapaian kembali pada level tiga tahun lalu. n

Semua itu akan menggelembungkan pendapatan perseroan. Dan pada gilirannya menaikkan laba bersih. reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

47

Pasar Modal Saham PGAS

Sahamnya Sudah Murah Makin panjang pipa yang dimiliki oleh Perusahaan Gas. Ini, diyakini akan membuat kinerjanya mengilat.

S

TEKS Nikita Jagad foto Dahlan RP

entimen negatif masih membayangi kinerja saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Harga minyak dunia masih tertekan di bawah US$ 40 per barel. Belum lagi tekanan dari skenario berbagi jaringan pipa gas dengan pembentukan joint commitee untuk skema open access.

Skenario merger antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan menjadikan PT Pertamina sebagai holding company marak dikabarkan sejak 2013. Hingga kini, persoalan tersebut masih menggantung.

Nah, sentimen-sentimen itulah yang menjadi katalis negatif bagi saham PGAS. Selain itu, ada conflict of interest ketika bisnis upstream Pertamina selama ini menjadi penyedia pasokan gas untuk PGN menjadi terkonsolidasi dalam satu entitas.

Namun, rencana pemerintah bergeser menjadi sinergi atas dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) gas. Kelak akan dibentuk joint operation atau joint committee yang dipimpin langsung oleh Kementerian BUMN agar jaringan pipa gas keduanya dapat digunakan bersama-sama melalui skema open access.

Skema open access itu, jelas, akan mengganggu pertumbuhan PGAS di masa depan. “Sebelumnya excess capacity dari jaringan pipa PGAS dapat digunakan untuk bisnis distribusi yang memiliki cash margin mencapai sekitar US$ 3/mmbtu menjadi bisnis transmisi dengan toll fee yang jauh lebih kecil hanya sekitar US$ 0,6/mmbtu," ujar Adrianus seperti dikutip dari riset PT Samuel Sekuritas.

Akan tetapi, Adrianus melihat risiko ini jauh lebih terukur. Perseroan juga masih dapat memakai kekuatan jaringan distribusi yang dimilikinya untuk mempertahankan potensi bisnis distribusi.

Skema open access yang belum direalisasikan inilah yang memberikan ketidakpastian untuk saham PGAS. Sentimen lain yang memengaruhi kinerja perseroan terkait paket kebijakan ekonomi pemerintah.

Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan tahun

48

lalu itu berisi soal penurunan harga gas industri. Pemerintah sedang menginvetaris beberapa industri spesifik yang akan menikmati penurunan harga gas seperti industri pupuk, petrokimia, baja dan keramik. “Meski penurunan harga gas industri sepenuhnya berasal dari pemangkasan keuntungan porsi pemerintah dan tidak menggerus keuntungan pemain utama, distributor, pasar tetap merespons negatif hal ini,� kata Adrianus.

MASIH LAYAK BELI Menurunnya kinerja PGAS, sudah berlangsung sejak lama. Bahkan tahun lalu, PGAS mengalami penurunan laba bersih sebesar 44,6%. Pada 2015 perusahaan mendulang laba bersih sebesar US$ 401,19 juta atau setara Rp 5,53 triliun (kurs rata-rata Rp 13.795).

Ini berarti turun dari laba bersih tahun sebelumnya yang memperoleh laba bersih US$ 723,8 juta atau Rp 8,6 triliun.

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

Pasar Modal Saham PGAS

Sekretaris Perusahaan PGAS, Heri Yusup, menyatakan pencapaian laba perseroan tersebut masih cukup bagus mengingat sepanjang tahun lalu perekonomian melambat. Termasuk anjloknya harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah yang berfluktuasi. “Kendati berhadapan dengan berbagasi masalah tetapi kami masih dapat melakukan efisiensi sehingga mencapai laba sebesar itu,� ungkapnya.

Ke depan, PGAS akan terus meningkatkan kinerja perusahannya, agar labarnya terus meningkat. Itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional. Perusahaan juga akan terus membangun infrastruktur gas bumi serta mendorong meningkatkan pemanfaatan gas bumi oleh masyarakat.

Selama 2015, PGAS menyelesaikan pembangunan pipa distribusi maupun transmisi sepanjang lebih dari 800 km. Rencananya, tahun ini perseroan akan menambah jalur gasnya sepanjang 1.600 kilometer,

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

sehingga di akhir 2019 nanti jaringan pipa yang dimiliki menjadi 8.600 km.

Kondisi itu, membuat pelaku pasar menilai prospek PGAS lebih positif. Kedua, skema penurunan harga gas industri tanpa menggerus margin perseroan. Ketiga, perlindungan nilai mata uang secara alami. Keempat, harapan perbaikan kinerja seiring kenaikan volume distribusi.

Perseroan diprediksi, tahun ini akan memperoleh pendapatan operasi sebesar US$ 3,1 miliar. Adapun laba bersihnya diduga menurun kembali ke US$ 370 juta.

Namun, karena harga sahamnya sudah murah, para analis kompak merekomendisikan beli untuk PGAS. Adrianus menargetkan harga saham ini akan mencapai Rp 3.400.

Sementara blog Anggun Trader memperkirakan dalam jangka pendek PGAS akan mencapai Rp 2.895.

Tapi stop loss jika harganya menyentuh Rp 2.720. n

49

inforeview

Indosat Kembangkan Taksi Online Indosat Ooredoo akan mengembangkan aplikasi taksi online ke beberapa daerah seiring dengan kemajuan era digitalisasi yang terus berkembang. Untuk pertama kalinya, menurut Key Account Expert Indosat Ooredoo Fuli Humaeroh, aplikasi taksi online diluncurkan di Semarang bekerja sama dengan perusahaan taksi lokal, New Atlas Taksi.

Indosat Ooredoo dan New Atlas Taksi menjalankan kontrak awal dengan memfasilitasi aplikasi online sebanyak 120 unit armada taksi tersebut. Kerja sama akan terus berlanjut hingga seluruh armada dari New Atlas Taksi sebanyak 350 unit bisa difasilitasi dengan aplikasi taksi online.

Penumpang taksi akan dimudahkan pemesanan melalui online dengan menunggu hanya 2 menit hingga 3 menit. Pada

Kimia Farma Cari Pinjaman Rp 400 Miliar PT Kimia Farma (Persero) Tbk mencari pendanaan sebesar Rp 400 miliar untuk menambah dana memenuhi kebutuhan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 985 miliar.

Menurut Direktur Utama Kimia Farma Rusdi Rosman, ada beberapa opsi untuk mencari kekurangan dana tersebut, diantaranya dengan medium term notes (MTN, penerbitan surat utang (obligasi) dan pinjaman. Saat ini, dana yang tersedia dari kas sekitar Rp 500 miliar.

Dana capex tahun ini akan digunakan untuk pembangunan pabrik bahan baku garam farmasi tahap II, selain itu pembangunan lebih dari 100 apotek, pembangunan 50 klinik kesehatan, dan juga pabrik bahan baku obat yang merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya.

Perseroan akan membangun kembali pabrik garam tahap kedua dengan kapasitas 4 ribu ton. Dengan pabrik ini maka

50

FOTO Riset

rapa produk baru. Perseroan juga berencana meningkatkan porsi ekspornya dengan memasarkan produk-produknya ke mancanegara. n New Atlas Taksi, Indosat Ooredoo menyediakan paket komunikasi bisnis PRO yang dirancang untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antar karyawan tanpa khawatir tagihan melonjak. Dengan dukungan jaringan 4G LTE, para driver New Atlas Taksi diharapkan akan mendapatkan pengalaman terbaik dalam mengakses aplikasi taksi online. n

FOTO Riset

epanjang 2016 ini, PT Indofarma Tbk optimis penjualannya mampu tembus angka Rp 1,9 Triliun.

Target tersebut naik, bila dibandingkan dengan angka penjualan Indofarma pada 2015 yang mencapai nilai sebesar Rp 1,62 triliun. Demikian dikatakan Sekretaris Perusahaan PT Indofarma Yasser Arafat saat ditemui usai RUPS di Jakarta, pekan lalu. “Dengan jumlah tersebut, kami sangat optimis dapat membukukan laba bersih sebesar Rp 30 miliar sepanjang tahun 2016,� katanya. Keyakinan tersebut didasarkan pada kondisi perekonomian yang mulai membaik, serta permintaan obat-obatan yang mengalami peningkatan.

Kata dia, pendapatan perseroan sendiri di tahun lalu hanya tercatat sebesar Rp 1,62 triliun. Sementara untuk laba bersih hanya tercatat sebesar Rp 6,56 miliar. Untuk menggenjot target itu, Indofarma akan lebih fokus dalam pengembangan produksi obat dengan meluncurkan bebe-

100% kebutuhan garam farmasi nasional sudah bisa ditutupi. “Kita juga akan bangun pabrik rapid tes pertama di Indonesia.

Kemudian kita juga akan bangun pabrik bahan baku obat yang pertama di Indonesia akan mulai pembangunannya tahun ini,� kata dia. n

FOTO Dahlan RP

S

Indofarma Patok Target Rp 1,9 triliun

reviewweekly 32 Tahun V | 11-17 April 2016

SISIPAN

RP 25 TRILIUN PAJAK BATU BARA RAIB

ARAB SAUDI MENGEJAR BISNIS

PRABOWO MENANG

SI MANIS YANG MENGGEROGOTI DUNIA

®

1-7 JULI 2013 MAJALAH EKONOMI & BISNIS

44 » TAHUN II RP 20.000