LI NTAS RIM BA

Di Jember, Persepsi Perhutanan Sosial Disatukan

Foto: Agus Sulaiman/Kompersh KPH Jember

Jember - Persepsi tentang pelaksanaan program Perhutanan Sosial di lapangan perlu disamakan. Guna menyamakan persepsi itulah, Perhutani Kesatuan Pemangtkuan Hutan (KPH) Jember mengadakan silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Silo Kabupaten Jember dan Pemerintahan Desa (Pemdes) Sumberjati. Acaranya diadakan di Wana Wisata Religi “Bhujuk Mellas”, tepatnya di Petak 50b Resort Pemangkuan Hutan

(RPH) Sumberjati, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sempolan, KPH Jember, Kamis, 11 Juni 2020.

Kegiatan tersebut diadakan untuk mencari titik temu tentang pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial. Sebab, dalam pelaksanaannya di lapangan, masih ada perbedaan penafsiran terhadap implementasi Peraturan Menteri (Permen) Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Silaturahmi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat kabupaten yang diadakan beberapa waktu sebelumnya. Salah satu hasil Rakor itu adalah menyamakan persepsi bagi semua pihak sampai tingkat pelaksana di lapangan, sehingga pemahaman tentang Perhutanan Sosial jadi satu suara. Administratur Perhutani KPH Jember, Rukman Supriatna, menjelaskan, masih terdapat penafsiran berbeda tentang Perhutanan Sosial di tingkat

tapak, khususnya masalah lahan. “Perhutanan Sosial bukan bagibagi lahan, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan manfaat lahan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat dengan tidak berupaya untuk menguasai dan memiliki lahan kawasan hutan,” katanya.

Rukman menegaskan, masyarakat tidak dibebani biaya sedikit pun dalam proses pengajuan Perhutanan Sosial kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga, kita wajib

menjaga kemurnian jiwa Perhutanan Sosial dari pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan tertentu.

Di acara itu, Kapolsek Sempolan, AKP Suyanto, mengatakan, sinergi tiga pilar di Kecamatan Silo semakin kuat untuk mendukung program Perhutanan Sosial. “Kita sangat mendukung agar keberadaan sumber daya hutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat menjaga kestabilan ekosistem alam,” ujarnya.

Di dalam silaturahmi itu,

Foto: Agus Sulaiman/Kompersh KPH Jember

Camat Silo, Nunung Agus A., menyampaikan, momen diskusi sangat baik untuk terus dilakukan dalam rangka membangun sinergitas tiga pilar. Sehingga, semua pihak dapat memahami program negara dalam mengelola sumber daya hutan yang bertujuan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

“Kita harus waspada, jangan sampai proses implementasi pengelolaan hutan ini terkontaminasi dengan meningkatnya suhu politik,”

tegasnya • Kom-PHT/Jbr/Ags

Bersama TNI, Perhutani KPH Jombang Siaga Pengamanan Hutan

Jombang - Jumat, 22 Mei 2020, Perhutani KPH Jombang bersama Anggota Koramil Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, melakukan siaga pengamanan hutan jelang hari raya Idul Fitri. Kegiatan itu dilakukan di wilayah RPH Gempol, BKPH Gedangan, KPH Jombang. Pengamanan tersebut diikuti 10 personel Anggota Polisi Hutan (Polhut) beserta Anggota Koramil Mojowarno, dibagi di beberapa tempat. Yaitu, siaga di Kantor BKPH dan patroli secara bergantian di petak-petak produktif, dan dilanjutkan siaga gabungan di

Pos 5 Petak 31, RPH Sumberjo, BKPH Jabung.

Administratur Perhutani KPH Jombang, Beddi Taviffudin, menegaskan, ia sangat mengapresiasi jajarannya di lapangan yang telah bersinergi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi keamanan hutan. Ia berpesan kepada jajarannya agar tetap semangat, siap dan tanggap di tengah situasi pandemi Covid-19 serta tetap menjaga kesehatan sesuai protokol kesehatan Covid-19. Menurut Kepala RPH Gempol, Sutopo, kegiatan patroli keamanan hutan sengaja lebih diperketat, baik secara preventif dan persuasif. Hal itu dilakukan bersama Forum

Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) serta pihak terkait.

Sementara Babinsa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Jombang, Andik Miftahudin, mengatakan, mereka berupaya melakukan patroli bersama untuk mengantisipasi halhal yang tak diinginkan di wilayah tugasnya. “Seperti yang dilakukan ini, kami bersinergi dengan Perhutani dalam upaya menjaga keamanan hutan menjelang Hari Raya Idul Fitri,”

ujarnya. •

Kom-PHT/Jbg/Ars

Foto: Sugiono/Kompersh KPH Jombang

Tangerang - Rabu, 24 Juni 2020, Perum Perhutani melakukan survei lapangan rencana lokasi pemrosesan wood chip di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lontar, Tangerang, yang dikelola PT Indonesia Power. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Kerja Sama Penyediaan Biomassa untuk Cofiring PLTU dan pertemuan virtual sebelumnya yang membahas tahap-tahap kegiatannya. Tim PMU Biomassa Perhutani, Puslitbang, serta Perhutani KPH Banten, ikut dalam pertemuan itu.

Staf Khusus PMU Pengembangan Tanaman Biomassa, Citasari HS, mewakili Kepala Departemen PMU Biomasa, menyampaikan, wood chip yang diperlukan PLTU untuk cofiring batubara akan diolah dan diproses oleh instalasi yang akan dibangun

Di PLTU Lontar, Pengolahan Wood Chip Akan Dilakukan

di lahan PLTU sendiri. Sedangkan bahan baku biomassa akan dipasok dari Perhutani. Hal itu untuk memudahkan proses perizinan penyediaan bahan baku dan proses tata usaha hasil hutannya.

Peneliti Ahli dari Puslitbang Perhutani, Iwan Gunawan, menerangkan, alur proses produksi dan kebutuhan lahan yang diperlukan untuk memroduksi wood chip dari biomasa. Untuk pengolahan wood chip tahap pertama, kerja sama sebanyak 8 ton, dibutuhkan lahan seluas 120 m2 (3 blok). Kebutuhan lahan bisa mencapai 600 m2 jika wood chip yang diproduksi 60 ton.

Manager Operasional IP, Yudi Hidayat, menjelaskan, secara umum PLTU di bawah manajemen PT Indonesia Power seperti PLTU Lontar, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Suralaya, dan PLTU Adipala, secara bertahap akan melakukan cofiring batu bara dengan biomassa kayu. Sebelum operasionalisasi cofiring tersebut, diperlukan kajian untuk uji kompabilitas serta uji performance cofiring batu bara dan wood chip. •

Kom-PHT/Puslitbang/HRT-AW

Foto: Harnoto Kompersh Puslitbang Perhutani

Perhutani Ikuti RDPU Panja Komisi X DPR RI

Foto: Yuniar Purnomo/Kompersh KPH Surakarta

Surakarta - Perhutani KPH Surakarta bersama pengelola wana wisata Lawu Park dan Sakura Hills Tawangmangu mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar secara virtual oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI yang membidangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pariwisata, Kamis, 25 Juni 2020. RDPU tersebut diikuti juga oleh pengelola wisata Monkey Forets Bali, Himpunan Pemandu Wisata Kalimantan Timur, serta para pelaku UMKM semisal pengusaha rambak

Dorokdokcu Bandung, Dapur Balikpapan, Asosiasi Pengrajin, dan Pengusaha Batik Pekalongan, serta Komunitas Pemangkas Rambut Garut. Kegiatan tersebut bertujuan mengetahui kesiapan para pelaku wisata menyambut era new normal dan mendapatkan masukan terkait dampak pandemi covid-19 terhadap aktivitas UMKM.

Administratur Perhutani KPH Surakarta, Sugi Purwanta, mengatakan, wisata Perhutani siap dengan tatanan new normal dalam pengelolaan wisatanya. Sugi mengharapkan, DPR RI memberikan suport penuh untuk para pelaku wisata karena wisata punya multiplayer efect yang luas ke segala bidang.

Sementara itu, Pengelola Wisata Sakura Hills, Parmin S., menyampaikan usulan agar pengelola wisata mendapatkan bantuan APD dan stimulus keringanan pajak wisata, mengingat selama pandemi pengelola wisata menutup lokasi wisata tetapi tetap mengeluarkan biaya pemeliharaan dan gaji karyawannya. • Kom-PHT/Ska/Ipk

Tak Ada Laporan Ketidaksesuaian dalam Audit PHPL Penilikan IV di Pekalongan Barat

Pekalongan - Setelah sepekan (15 - 19 Juni 2020) diaudit, Perhutani KPH Pekalongan Barat menggelar closing meeting audit Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Penilikan IV bersama auditor PT Equality Indonesia, Jumat, 19 Juni 2020. Closing audit merupakan rangkaian akhir audit jarak jauh untuk penilikan kinerja Perhutani KPH Pekalongan Barat, sebagai sampel dari kinerja PHPL Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang telah mendapat sertifikat PHPL periode pengelolaan hutan sebelumnya. Administratur Perhutani KPH Pekalongan Barat, Gunawan Catur HR, menyampaikan, selama ini

Perhutani telah bekerja serius untuk tetap bisa memertahankan tingkat kinerja seperti periode yang lalu, sehingga berhak mendapatkan kembali sertifikat PHPL seperti sebelumnya. “Audit tahun ini di KPH Pekalongan Barat dengan sampling di tiga BKPH yaitu BKPH Salem, Bumijawa, dan Moga. Kami bersyukur dengan audit jarak jauh ini karena dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran baru untuk memberikan eviden kinerja secara virtual, menyampaikan keterangan dan berkomunikasi dengan baik dari jarak jauh, ” ucapnya. Gunawan melanjutkan, yang terpenting hasil auditnya baik

Foto: Kompersh KPH Pekalongan Barat

dari aspek produksi, prasyarat, lingkungan, sosial dan ekonomi, termasuk verifikasi legalitas kayu, mencapai nilai baik, tidak ada Laporan Ketidaksesuaian (LKS)

antara dokumen dan kinerjanya. Hanya sedikit yang perlu observasi lagi. Hal itu juga ditegaskan pihak

auditor PT Equality Indonesia diwakili Lead Auditor, Slamet Mulyadi. Menurut dia, dari aspekaspek yang diaudit ada beberapa yang masih perlu observasi lagi.

“Untuk hal-hal yang perlu diobservasi lagi sifatnya melengkapi eviden. Maka, agar segera disampaikan kelengkapan eviden dokumennya,” ujarnya. •

Kom-PHT/

Pkb/Sae