liNTaS Rimba WaRiSaN Rimba

Perhutani KPH Kebonharjo Fasilitasi Reorganisasi LMDH Ngudi Lestari Pakis Rembang

Rembang - Kamis, 2 Juli 2020, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kebonharjo menjadi fasilitator yang memfasilitasi proses reorganisasi Pengurus LMDH Ngudi Lestari, Desa Pakis, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Jajaran Perhutani, Kepala Desa Pakis, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Ketua Paguyuban LMDH, dan Pengurus, beserta anggota LMDH Ngudi Lestari mengikuti acara yang diadakan di Balai Desa Pakis tersebut. Lewat proses reorganisasi yang dipandu Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Suwito Harahap, tersebut, secara aklamasi terpilih Ketua LMDH Ngudi Lestari yang baru, Sutomo.

Administratur Perhutani KPH Kebonharjo melalui Asper BKPH Tuder, Widagdo Hadi, menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua LMDH dan Pengurus yang baru. “Pengurus LMDH yang baru semoga mampu membangun kerja sama yang baik dengan pihak terkait dan juga semakin aktif dalam mengembangkan potensi hutan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dan turut bersamasama menjaga dan melestarikan sumber daya hutan,” ujarnya. Ketua LMDH Ngudi Lestari terpilih, Sutomo, mengucapkan terima kasih kepada Perhutani yang telah memberikan pendampingan dalam pelaksanaan reorganisasi. “Semoga saya dapat menjalankan amanah ini dengan baik, dan tidak lupa saya mohon bimbingan dari Perhutani, Kepala Desa, maupun Pengurus LMDH lama,” ujar Sutomo.

Di kesempatan sama, Kepala Desa Pakis, Sholikin, menyampaikan, LMDH Ngudi Lestari bersama Bumdes Pakis berencana mengajukan permohonan izin kepada Perhutani untuk mengelola rintisan Wisata Alam di Gunung Gading, Petak 45, RPH Tengger, BKPH Tuder, KPH Kebonharjo. “Harapan masyarakat Desa Pakis dengan adanya pengembangan rintisan Wisata Alam Gunung Gading

dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pakis dan turut serta menjaga dan melestarikan hutan” ungkapnya. • DR/Kbh/Shol/Tim

Kompersh Kanpus

Foto : Faish Alhithori/Kompersh KPH Kebonharjo

Perhutani KPH Tuban Gelar Konsultasi Publik, Kejar Sertifikasi Kayu

Tuban - Berkaitan dengan kepatuhannya secara menyeluruh terhadap persyaratanpersyaratan Controlled Wood (Kayu Terkendali), Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tuban melakukan Konsultasi Publik. Kegiatan itu digelar untuk mendapatkan tanggapan dan saran dari jajaran Stakeholder yang berada di wilayah kerja Perhutani KPH Tuban tentang pengelolaan hutan yang telah mereka lakukan. Konsultasi publik tersebut dilaksanakan di Kantor Perhutani KPH Tuban, Selasa, 11 Agustus 2020. Sekitar 150 orang mengikuti kegiatan konsultasi publik tersebut di aula Kantor KPH Tuban itu. Kegiatan tersebut dilakukan secara tatap muka dengan tetap mengikuti standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Selain itu, jajaran Perhutani di setiap Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) juga mengikuti kegiatan konsultasi publik tersebut secara virtual melalui zoom meeting. Konsultasi publik tersebut juga menghadirkan Rektor Institut Pertanian Malang (IPM) Malang, Agus, selaku pakar kehutanan.

Adminstratur Perhutani KPH Tuban, Tulus Budyadi, memaparkan, konsultasi publik itu dilakukan untuk meraih sertifikasi kayu terkendali sesuai persyaratan Forest Stewardship Council (FSC). “Untuk memenuhi standar FSC-STD-30-020 versi 2 Controlled Wood, kami berkomitmen mematuhi untuk tidak memroduksi kayu dari hasil Illegal logging, pelanggaran hak-hak sipil dan hak tradisional, perusakan nilai konservasi tinggi, konservasi hutan, dan melaksanakan pengelolaan hutan, dengan menanam jenis transgenic,” tegasnya. • DR/Tbn/YL/

Tim Kompersh Kanpus

Foto : Andi Desta/Kompersh KPH Tuban

Perhutani Lakukan Konsultasi Publik Door to Door di Jombang

Jombang - Pada Rabu, 12 Agustus 2020, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang mengadakan konsultasi publik secara door to door kepada stakeholder. Di antaranya konsultasi publik itu dilakukan di Komando Distrik Militer (Kodim) 0814 Jombang dan Kepolisian Resor (Polres) Jombang. Menurut Plt Administratur Perhutani KPH Jombang, Suratno, konsultasi publik secara door to door dilakukan untuk menghindari kerumunan dan mencegah penularan Covid-19.

Di dalam keterangan secara terpisah, Suratno menyampaikan, kegiatan tersebut dilakukan untuk menyampaikan prosedur serta aturan-aturan yang harus dijalankan sesuai perundangan yang berlaku dalam mengelola hutan. Menurut dia, Perhutani selalu memberi ruang publik untuk turut serta, dalam bentuk saran, kerja sama, dan dukungan lainnya, dalam pengelolaan hutan agar terjaga kelestariannya.

Sementara itu, Kasat Binmas Polres Jombang, AKP Lelly Bahtiar, di tempat kerjanya, menyambut baik dan akan mendukung sepenuhnya proses kelestarian hutan melalui berbagai kegiatan. Di antaranya penghijauan, ikut menyosialisasikan melalui pendekatan yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas kepada masyarakat, serta proses penegakan hukum dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kelestarian hutan.

“Kita mendukung penuh pelestarian hutan, seperti kegiatan yang sering dilakukan Polri bersama Perhutani, pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya,’’ terangnya.

Sedangkan Perwira Seksi Operasi (Pasi Ops), Lettu Infantri Sofi’i, menyampaikan, ia sangat mendukung adanya masukan, saran, ataupun kegiatan lainnya yang pernah dilaksanakan, serta ia akan menyampaikan kepada atasannya tentang kegiatan konsultasi publik Perhutani KPH Jombang guna dukungan kegiatan kelestarian hutan di lingkup wilayah Jombang. •

DR/Jbg/GN/Tim Kompersh Kanpus

Foto : Sugiono/Kompersh KPH Jombang

Perhutani Terima Kunjungan Komisi IV DPR RI di Wisata Gunung Pinang Banten

Serang - Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten menerima kunjungan reses Komisi IV DPR RI, Selasa, 11 Agustus 2020. Tujuan kunjungan itu adalah meninjau lokasi Wisata Gunung Pinang yang dikelola Perhutani KPH Banten yang berlokasi di Petak 17 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cilegon, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Serang, KPH Banten. Hadir dalam kunjungan tersebut, Wakil Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Bidang Kelola Bisnis, Purwanto; Wakil Administratur Banten Barat, Agus Soleh, beserta jajarannya; Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, HM Husni Hasan; dan Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wira Karya, Naim.

Purwanto yang juga Plt Administratur Perhutani KPH Banten, menyampaikan terima kasih atas kunjungan rombongan dari Komisi IV DPR RI di lokasi Wisata Alam Gunung Pinang. Ia menjelaskan, Wisata Alam Gunung Pinang merupakan salah satu obyek wisata favorit di Provinsi Banten. Namun, akses jalan menuju lokasi wisata itu masih perlu perbaikan. Sehingga, dengan adanya kunjungan dari Komisi IV DPR RI dapat menjembatani dengan Pemerintahan Provinsi Banten untuk perbaikan sarana jalan tersebut.

Purwanto menerangkan, sebagai upaya mendukung pemerintah untuk kembali menghidupkan ekonomi dari sektor pariwisata, pihaknya membuka kembali obyek wisata tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang baik dan teruji. Di antaranya misalnya menyediakan sarana mencuci tangan di beberapa titik, pengecekan suhu badan, penerapan wajib masker, mengeluarkan imbauan untuk jaga jarak, pembatasan kuota pengunjung, dan lainnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminudin, pihaknya

Foto : Asep Senjaya/Kompersh KPH Banten

sangat puas dengan adanya sarana di lokasi obyek wisata Gunung Pinang tersebut. “Wisata alam memang lebih aman karena udara yang terbuka dan sinar matahari langsung. Dalam menjalankan wisata ini agar tetap memberlakukan protokol kesehatan, sedangkan untuk perbaikan jalan akan segera dibahas dalam rapat komisi,” tuturnya. • DR/Btn/

AJB/Tim Kompersh Kanpus

Perhutani KPH Madura Terima Penghargaan dari Bupati Sumenep

Sumenep - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Senin, 17 Agustus 2020, memberikan penghargaan kepada karyawan Perhutani yang berjasa dalam bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Penghargaan tersebut diberikan saat upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Sumenep, Jawa Timur.

Salah satu penerima penghargaan tersebut adalah Asisten Perhutani (Asper) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kangean Barat. Penghargaan berupa piagam dan uang pembinaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, usai upacara. Menurut Busyro, penghargaan tersebut diberikan kepada mereka yang telah bekerja dengan maksimal serta dapat meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kabupaten Sumenep.

Menurut Marinus, penghargaan itu sebagai motivasi bagi jajaran Perhutani KPH Madura agar tidak henti menempuh berbagai upaya untuk meningkatkan keamanan di wilayah teritorialnya, serta menjalin sinergitas antar instansi pemerintah, termasuk TNI/ Polri. Marinus menambahkan, penghargaan bukanlah dari hasil kerja dirinya sendiri melainkan hasil semua anggota tim termasuk Camat Kangayan, TNI/Polri Pulau Kangean. “Kami akan terus meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik untuk Kabupaten Sumenep,” tutupnya. • DR/Mdr/Mbl/Tim

Kompersh Kanpus

Foto : Makbul Makbullah/Kompersh KPH Madura

Perhutani dan Universitas Brawijaya Malang Tandatangani MoU Pemanfaatan Kawasan Hutan

Malang - Direktur Utama (Dirut) Perhutani Wahyu Kuncoro dan Rektor Universitas Brawijaya (UB) Malang Nuhfil Hanani menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pengembangan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Kehutanan Pemanfaatan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Penandatanganan MoU itu berlangsung di Gedung Rektorat Civitas Akademika UB Malang, Kamis, 27 Agustus 2020.

Dirut Perhutani, Wahyu Kuncoro, mengatakan, pihaknya sangat mendukung kerja sama khususnya untuk dunia pendidikan, penelitian, dan pengembangan perhutanan untuk kemajuan sektor Kehutanan. “Usai penandatanganan MoU ini segera kita tindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama (PKS),” ujarnya.

Pemanfaatan KHDTK sesuai ketentuan baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk kegiatan pemanfaatan KHDTK dibatasi keluasan penggunaan lahannya maksimal 100 hektare. “Alhamdulillah UB dapat seluas 544,7 hektar, meski kawasan hutan berubah status menjadi KHDTK, namun aspek utama kelestarian hutan tetap menjadi perhatian dan tanggungjawab bersama dan kelestarian sumber daya hutannya tetap menjadi prioritas dalam pengelolaannya,” jelas Wahyu Kuncoro.

Sementara Rektor UB, Nuhfil Hanani, menyampaikan terima kasih kepada Perhutani yang sudah membuka kesempatan kepada perguruan tinggi untuk bekerjasama dalam pembangunan kehutanan pada dunia pendidkan, penelitian, dan khususnya kegiatan UB Forest yang diharapkan akan menjadi laboratorium hidup dalam melahirkan peneliti-peneliti unggul yang mampu menghasilkan publikasi internasional.

Universitas Brawijaya kini resmi memiliki hutan pendidkan seluas 544,7 hektare di lereng Gunung

Arjuno, Dusun Sumbersari, Desa Tawang Argo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada beberapa jenis tanaman yang sudah dikembangkan di hutan pendidkan tersebut, antara lain tanaman mahoni, pinus, sengon, dan kopi. •

DR/Mlg/Spy/Tim Kompersh Kanpus

Foto : Han Supriyanto/Kompersh KPH Malang