2
INTERAKTIF
Sabtu • 28 September 2013
Jurnalisme Warga
Pilih Tayangan Televisi untuk Anak Perkembangan teknologi, menyebabkan hidup semakin mudah bagi manusia. Termasuk di dalamnya, kemajuan di bidang pertelevisian. Dahulu, untuk mendapatkan akses serta informasi peristiwa yang terjadi antara satu benua, harus di dapat dengan mendengar siaran radio atau telegraf. Sekarang, semua informasi itu, dengan mudah kita ketahui. Ada satu hal yang diingat, kemajuan dunia pertelevisian berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Apapun acara yang disiarkan stasiun televisi, kita sebagai orang tua harus memilah dan memilih acara yang tepat bagi anak. Maraknya sinetron yang menceritakan pertentangan antara si miskin dan si kaya atau perebutan harta, membuat anak menjadi terpengaruh. Sinetron juga, dimanfaatkan sebagian produser untuk promosi segala macam benda, baik itu trend fashion, kendaraan serta gaya hidup anak muda di kota besar. Akibatnya, anak yang belum masanya menjadi dewasa harus menanggung risiko, akibat sinetron yang hanya menonjolkan kemewahan saja. Sebaiknya, kita sebagai orang tua jangan membiarkan anak mengonsumsi acara televisi secara berlebihan. Ajak anak untuk bermain atau melakukan hal bersama misalnya; menggambar, bersepeda atau melakukan hal-hal lain yang merangsang otak anak untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat di luar rumah. Pengawasan ketat harus kita tingkatkan dalam mengkonsumsi acara televisi, sebab anak akan mengikut apa yang dilihat dan dirasakannya. Penulis : Juli Indah, ibu rumah tangga
Redaksi menerima tulisan dalam bentuk opini, reportase dan hasil klarifikasi yang dilakukan warga. Dilengkapi data identitas sah. Redaksi berhak mengedit setiap naskah yang masuk agar memenuhi kaidah jurnalistik
Bagi-bagi Abate Gratis di Kelurahan Sungai Jawi Luar Pontianak. Memasuki musim penghujan, berbagai macam penyakit mulai berkembang. Salah satunya adalah nyamuk Demam Berdarah Dengue (DBD), sewaktu-waktu mengancam anak-anak hingga orang dewasa. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Kesehatan melakukan pembagian bubuk Abate gratis, bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Jalan Kom Yos Sudarso. “Pembagian bubuk abate gratis ini, bertujuan membunuh jentik nyamuk di tempat-tempat penampungan air minum masyarakat. Kita juga mensosialisasikan, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” ungkap Hendra,pegawai Dinas Kesehatan yang ikut membagikan bubuk abate gratis ke rumah warga, kepada PONTIANAK TIMES, Jumat (27/9). Dia berharap, agar masyarakat mewaspadai perkembangan jentik nyamuk.
Apalagi memasuki musim penghujan sekarang ini, Nyamuk DBD akan berkembang biak. Untuk menanggulangi berkembangbiaknya nyamuk DBD tersebut, Dinas Kesehatan telah memberikan bubuk abate gratis bagi masyarakat yang tinggal di kawasan yang selalu tergenang air. “Kami berharap agar pembagian bubuk abate ini, bisa menekan perkembangbiakan nyamuk DBD, juga mengantisipasi serta menekan wabah penyakit yang disebabkan nyamuk ini,” harapnya lagi sambil membagikan bubuk abate ke rumah-rumah warga. Masyarakat yang tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso pun, menyambut baik pembagian bubuk abate gratis ini. Masyarakat, memang berharap pembagian bubuk abate gratis ini dari Dinas Kesehatan, mengingat daerah tempat tinggal selalu di genangi oleh air hingga
Mahasiswa Untan itu mengalami luka berat pada bagian kepala dikarenakan hantaman benda tumpul,” kata Kompol Martin Yesayes, Kapolsek Pontianak Selatan kepada Pontianak Times. Martin mengatakan, ketiga mahasiswa tersebut berasal dari fakultas yang berbeda yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Hukum dan Fisipol, dua korban luka dibawa Rumah Sakit Untan dan korban yang satunya lagi di bawa ke RSUD Soedarso karena mengalami luka serius. Dijelaskan dia, di lokasi kejadian, pihak kepolisian menemukan beberapa potong kayu yang diduga digunakan saat bentrokan terjadi. Di ujungnya kayu itu terdapat paku yang sengaja di pasang. Sedangkan
digunakan
Barlian
untuk
ke bawah kolong rumahnya. “Lebih baik lagi, jika ada penyemprotan nyamuk gratis yang dilakukan Dinas Kesehatan. Hal ini sangat baik, karena selain membunuh nyamuk dewasa juga penyebaran asapnya sangat luas, sehingga nyamuk tidak ada tempat untuk bersembunyi,” terang Hasmini, warga gang Bunut Jalan Kom Yos Sudarso.(ian)
... dari halaman 1 di tempat kejadian tercium bau arak. Terkait bentrokan tersebut, Martin mengimbau supaya masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja dan jangan berkelanjutan di antara tiga fakultas tersebut. “Kami harap rekan-rekan mahasiswa bisa menjaga kondisi di kampus tetap kondusif, dan jangan sampai ada gejolak lagi. Mari selesaikan dengan cara kekeluargaan saja,” pinta Kapolsek. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya bentrokan tersebut, dari keterangan kepolisian, bahwa di lokasi kejadian, tercium bau arak dan begitu juga dengan tiga korban yang bawa ke rumah sakit. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki pemicu
Siswa SD Dicekoki ran tentang alat reproduksi manusia lengkap dengan gambarnya. “Kami sebagai orang tua menyesalkan hal ini. Dinas Pendidikan Kota Pontianak hendaknya lebih selektif lagi dalam pengadaan buku pelajaran yang dijadikan pegangan bagi anak SD. Di Pulau Jawa saja, peredaran buku pelajaran ini ditolak mentah-mentah masyarakat,” ungkap Khatijah, orang tua murid SD 07 Jalan Lembah Murai kepada Pontianak Times, Jumat (27/9). Dia menerangkan, penjelasan tentang reproduksi manusia tersebut, sangat tidak cocok bagi anak SD yang belum terlalu memahami hal tersebut. Belum lagi di dalam penjelasan buku tersebut, ada penjelasan terjadinya proses pembuahan sperma
Tong air yang biasa menampung air hujan.
terjadinya bentrokan. Malam harinya (tadi malam, red) terjadi ketegangan susulan antara mahasiswa Fisipol dengan Fakultas Hukum. Belum tahu penyebab utamanya. Kemungkinan besar akibat masalah sebelumnya. Sejumlah mahasiswa Fisipol terlihat berjaga-jaga di Halaman Kampusanya. Sekitar pukul 19.50, terjadi pergerakan mahasiswa dari kampus Fakultas Hukum menuju Kampus Fisipol. Rektor Untan, Thamrin Usman dikonfirmasi Pontianak Times, tadi malam, sedang berada di tanah suci Mekkah menunaikan ibadah haji. “Kita doakan semuanya baik-baik saja dan semua pihak bisa saling menahan diri,” ujar Thamrin. (fsl)
... dari halaman 1 di ovarium. Yang paling vulgar sekali, adalah gambar reproduksi laki-laki dan perempuan. Sangat berbahaya sekali dilihat anak yang belum cukup umur. “Jangan karena pengadaan buku pelajaran ini mendapat bonus yang besar dari penerbitnya menjadikan kita melupakan pendidikan yang sesuai bagi pertumbuhan anak. Selama ini kita tidak mengetahui cara untuk melaporkan hal tersebut. Sebab kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak,” terang Khatijah lagi. Menurutnya, hendaknya Pemkot Pontianak bekerjasama dengan Dinas Pendidikan membentuk tim khusus untuk penilaian buku pelajaran yang layak atau tidak bagi pelajar. Orang tua murid, melalui komite sekolah juga harus dilibatkan. Penerbit yang me-
muat pelajaran tersebut, harus diberikan sanksi. “Maksud dari pelajaran tersebut, agar para siswa mengerti sistem reproduksi manusia. Jangan kita berpikiran negatif tentang pelajaran ini. Saya setuju, jika pelajaran ini diperuntukkan siswa kelas 10,” terang Sakiman, Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar. Untuk ke depanya, kata dia, akan dievaluasi buku-buku pelajaran yang dijadikan pedoman bagi siswa SD. “Kita juga mengharapkan, peran serta orang tua siswa jika menemukan pelajaran yang tidak sesuai, silakan lapor ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar di Jalan. ST Sahrir. Kita akan merespons semua pengaduan masyarakat,” kata Sakiman. (ian)
Penerbit: PT. Graha Media Sejati. Komisaris: Muhammad Andry Lamfield, Dirut: R. Rido Ibnu Syahrie, Direktur: Liu Sau Min Pemimpin Perusahaan: Liu Sau Min, Pemimpin Umum: Muhammad Andry Lamfield, Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: R. Rido Ibnu Syahrie. Redaktur Pelaksana: Jusrianto. Dewan Redaksi: Dina Prihartini Wardoyo, M. Faisal, Barlian Pasore, Endra Adi. Kota Pontianak: Rosalinda. Kubu Raya: Widi Aryadi. Singkawang: U. Deny F. Bengkayang: Stepanus Sambas: Gindra. Entikong: Dewi. Sintang: Eeng Heryadi. Yuli Fitriyani Pemasaran: Muhammin, Ronald Kennedy Lubis. Administrasi Umum/Keuangan : Dessy Mella Layouter: Tri Wibowo (Koordinator), Juliansyah, Muhammad Sudiat. Penasehat Hukum: Aprin Turnip SH MH, Rustam Halim SH. Alamat Kantor: Jalan Danau Sentarum No. BB-2 Pontianak (0561) 572124, Jalan Tani Gg Restu No. 33 Singkawang (0562) 634538 Iklan per milimeter kolom: Hitam-putih Rp 6.000, spot colour Rp 10.000, full colour Rp 12.000, iklan baris 9.000 (minimal dua baris, maksimal lima baris). Percetakan: PT. Trio Harapan Jaya (isi diluar tanggung jawab percetakan)
Sabtu • 28 September 2013
3
PONTIANAK
Bantuan P4IP Rp 250 Juta Tiap Kelurahan PONTIANAK. Berdasarkan keputusan Komisi V DPR RI, tahun 2013 ini Kalbar mendapatkan bantuan program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (P4IP) sebesar Rp 2 miliar. Lokasi yang menjadi sasaran yakni Kota Pontianak, Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas dan mencakup 8 kelurahan/ desa. “Setiap desa /Kelurahan akan menerima dana bantuan langsung masyarakat (BSM) sebesar Rp 250 juta yang dipergunakan untuk dana pembangunan infrastruktur Desa/Kelurahan sasaran,” ujar Kepala Team Leader PIPM Mandiri Kalbar, Komala Erwan, Jumat (27/9). Dirinya menuturkan program P4IP perkotaan tersebut dalam rangka mendukung program PNPK mandiri perkotaan. Hal tersebut sebagai upaya memberikan kemudahan akses penyediaan infrastruktur pemukiman perkotaan, terutama bagi masyarakat miskin, yang berbasis pemberdayaan masyarakat. “Melalui penyediaan infrastruktur permukiman di perkotaan tersebut, diharapkan masyarakat miskin di
wilayah sasaran dapat memulihkan kondisi kesejahteraan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya,” jelasnya. Komala menjelaskan P4IP di perkotaan ini juga memberikan peluang dan mendorong munculnya peran aktif masyarakat. Terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta memanfaatkan dan mengelolanya sendiri dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan. “Kegiatan ini bisa saja untuk pembangunan jalan, irigasi, sanitasi dan tempat penampungan air masyarakat,” jelasnya. Pelaksanaan ini diharapkan dapat membangun munculnya kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketertinggalan desanya secara mandiri. “Berdasarkan monitoring yang sudah dilakukan sampai saat ini sudah berjalan dengan baik, karena di dalam PNPM ini ada pembukuan yang harus dibuat untuk menjadi pertanggungjawaban selain itu juga akan di audit,” terangnya. Sementara itu, Koordinator PIPM Mandiri Perko-
Sosialisasi program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (P4IP).
masyarakat yang berada di taan Kota Singkawang, Priyadi dopsi mekanisme PNPM. “Jadi yang melak- lingkungan yang mendapat menambahkan dana P4IP ini merupakan dana untuk sanakan P4IP ini adalah bantuan,” katanya. (lin) mendukung program PNPM. Sehingga tata guna dan mekanisme penggunaan dana juga mengadopsi mekanisme PNPM yang mengharuskan melibatkan masyarakat. Pasalnya PNPM itu di mulai dari pelaksanaan semuanya PONTIANAK. Meskip- besar masyarakat mengmelibatkan masyarakat, ketika un tidak menetapkan pro- inginkan percepatan dalam ada dana lain berarti ini kemigram 100 hari kerjanya, na- hal pembangunan, dan traan yang juga akan mengamun calon Wakil Walikota ditegaskan Edi Rusdi kamKota Pontianak terpilih, Edi tono, pihaknya tetap menRusdi Kamtono siap menga- gacu kepada aturan, prokomodir percepatan pem- gram dan APBD yang sudah bangunan sesuai dengan ditetapkan. bisa dimanfaatkan untuk pemvisi misi dan program yang “Sedangkan untuk bangunan infrastruktur dasudah dikampanyekannya. percepatan pembangulam lingkungan, sehingga bisa “Saya siap melak- nan, tentunya harus menmendongkrak perekonomian sanakan tugas sesuai apa gacu pada visi, misi dan di wilayah tersebut,” ucapnya. yang sudah digariskan Wa- program kerja seperti yang Edwin menjelaskan menlikota Pontianak, Sutarmi- sudah dikampanyekan genai dana bantuan tersebut, dji. Insya Allah apa yang di ke masyarakat,” akunya. sampai saat ini diakuinya beprogramkan bisa berjalan lum terjadi penyimpangan, dengan baik,” ujar Edi, Ju- Edi yang saat ini masih karena masyarakat yang menmat (27/9). menjabat Kepala Dinas gelola keuangan tersebut. SeIa mengatakan sesuai Pekerjaan Umum ini melain itu pembukuan juga akan visi dan misi yang sudah nambahkan pihaknya juga dipertanggungjawabkan oleh disampaikan di hadapan siap mengevaluasi, memasyarakat sendiri. DPRD dan masyarakat Kota monitoring, serta langsung “ProPontianak, itulah yang akan berbuat untuk hal-hal yang gram pemerintah dan dijalankan. Dalam 100 hari bisa dilakukan pemerinprogram P4IP ini tidak ia akan konsen pada imple- tah secara cepat. Misalakan tumpang tindih, mentasi pelaksanaan APBD nya, masalah transportasi, karena satker mempu2014, sebagaimana yang te- kemacetan, masalah genannyai database wilayah lah ditetapkan. gan, masalah jalan yang mana saja “Nantinya saya akan masih dalam kondisi ruyang sudah melaksanakan musren- sak, hingga soal raskin dan mendabang tahun 2015. Nah, pada BLSM. patkan musrenbang 2015 nanti, “Namun untuk solusi bantuan tentunya kita akan masukan bagi program pemerinprogram aspirasi masyarakat yang tah pusat itu, akan segera pemerindisampaikan secara lang- dikoordinasikan berbagai tah. Dari sung pada saat kampanye pihak dan selanjutnya akan data terseEdwin kemarin,” ujarnya dengan dilakukan perbaikan dalam but satker ramah. hal pendataan,” katanya bisa melakukan pemilihan dan Diakuinya, sebagian lagi. (lin) melaksanakan semua kegiatan dengan baik,” jelasnya. (lin)
Parit Mayor Perlu Dibangun PONTIANAK. Satuan kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur dan Pemukiman Kota Pontianak, Edwin mengatakan Kota Pontianak mendapatkan bantuan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (P4IP) di Perkotaan sebesar Rp 250 Juta. “Bantuan ini nantinya akan dialokasikan untuk Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak timur. Karena ada beberapa infrastruktur yang
masih perlu di bangun,” kata Edwin, Jumat (27/9). Menurutnya kegiatan ini merupakan kegiatan dasar sehingga tidak memerlukan teknologi yang tinggi. Artinya pekerjaan yang juga bisa dikerjakan oleh masyarakat, salah satunya jalan dalam gang. “Dengan dana Rp 250 juta relatif sedikit, sehingga dengan melakukan gotong royong maka target waktu yang ditentukan samp a i Desember bisa tercapai,” ucapnya. Diakuinya, kerja yang dilakukan secara gotong royong di lingkungan masyarakat akan menghasilkan pembangunan yang lebih bagus. Karena masyarakat tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. “Untuk itu bantuan ini
Rosalinda
Edi Siap Melaksanakan Tugas
4
SINGKAWANG
Sabtu • 28 September 2013
Komite Turut Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013 “Komite Sekolah ini memberikan pertimbangan dalam kebijakan yang dilakukan sekolah, selama penerapan kurikulum 2013. Tentunya dalam kebijakan itu, pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan komite,” HM Nadjib
Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang
Singkawang. Sebanyak 125 Komite Sekolah mengikuti Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013, untuk Komite Sekolah/Madrasah Kota Singkawang, di Aula Dinas Pendidikan, kemarin (27/9). Sosialisasi yang dilakukan ini sangat penting untuk diketahui terutama Komite Sekolah, karena mereka sebagai perwujudan dari orang tua peserta didik. Agar mereka memahami, apa tujuan, manfaat, peran dan pelaksanaannya, serta kontribusinya dalam penerapan Kurikulum 2013. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Singkawang, HM Nadjib meminta kepada Komite Sekolah yang menjadi perwujudan orangtua pelajar harus bisa menjadi pengontrol pelaksanaan kurikulum 2013. Walaupun kurikulumnya bersifat baru dan dalam tahap percobaan, komite sekolah harus tetap mengontrol. Menurutnya, kurikulum 2013 ini bersifat ekstra karena ada perubahan paradigma, di antaranya cara mengajar yang berbeda dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Di samping itu, kata Nadjib, pada kurikulum 2013 ini lebih ditekankan pada kreativitas peserta didik.
Di samping sebagai pengontrol, sambung Nadjib, masih ada peran Komite Sekolah yang lain dan harus dilakukan selama berjalannya kurikulum 2013 itu, diantaranya, sebagai pemberi pertimbangan. “Komite Sekolah ini memberikan pertimbangan dalam kebijakan yang dilakukan sekolah, selama penerapan kurikulum 2013. Tentunya dalam kebijakan itu, pihak sekolah sudah berkoordinasi dengan komite,” jelasnya. Peran lainnya, yakni sebagai pemberi dukungan. Dimana dalam keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum baru ini, harus mendapat dukungan penuh dari Komite Sekolah. “Kalau ada keputusan yanng sudah disepakati harus didukung,” pintanya. Dan selanjutnya, yakni sebagai mediasi. Peran me-
Singkawang Susun Peta Topografi
Singkawang. Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya Kota Singkawang bekerjasama dengan PT. Narcon melaksanakan Presentasi Pekerjaan Survey Dan Pemetaan Topografi (Penyusunan Peta Topografi) Kota Singkawang di Hotel Sentosa, kemarin (27/9). Sekretaris Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya Kota Singkawang, Edi Purwanto mengatakan dalam kegiatan Presentasi Pekerjaan Survey dan Pemetaan Topografi (Penyusunan Peta Topografi) Kota Singkawang pihaknya mengharapkan masukan dari SKPD terkait yang hadir untuk memberikan masukan guna menyem-
purnakan hasil pekerjaan. “Kami berharap hasil dari pekerjaan survey dan pemetaan topografi (penyusunan peta topografi) kota Singkawang dapat bermanfaat bagi semua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam melaksanakan program yang ada di SKPD masing-masing yang berhubungan dengan penggunaan peta topografi,” kata Edy. Sementara itu, Manager Keuangan PT. Narcon, Syamsudin menjelaskan bahwa pada saat ini pengerjaan yang sudah selesai dilakukan yaitu peta citra skala 1:10.000 dengan target luasan pekerjaan 60.000 HA. “ Untuk semen-
tara pekerjaan yang sudah selesai yaitu peta citra skala 1:10.000 dengan target luasan pekerjaan 60.000 HA yang juga mengambil wilayah di luar batas Kota Singkawang, untuk yang skala 1:1000 sudah bisa dilihat secara visual dan pada akhir desember direncanakan sudah selesai dan dapat disampaikan,” kata Syamsudin. Ia menambahkan peta topografi adalah peta dasar yang digunakan sebagai sarana perencanaan umum untuk suatu pekerjaan perencanaan pengembangan suatu wilayah. “Pekerjaan survey dan pemetaan topografi (penyusunan peta topografi) kota Singkawang adalah sebagai peta dasar yang diharapkan dapat menjadi peta awal untuk pembuatan basis data di semua SKPD di lingkungan pemerintah Kota Singkawang termasuk BPN dan Pajak,” kata Syamsudin. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang, BPN dan Pajak Pratama serta undangan lainnya. (dny)
diasi ini, dimana Komite Sekolah haus bisa menjadi penghubung komunikasi ketika ada persoalan antara guru dan murid, atau Kepala Sekolah dan orang tua. Sementara Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Singkawang, Helmi Fauzi mengatakan, jika pihaknya sudah memberikan informasi ke komite sekolah tentang implementasi dari kurikulum 2013. “Dengan memberikan informasi ini, diharapkan
mereka bisa mengoptimalkan perannya dalam sekolah," terang Helmi. Sebelum diluncurkan kurikulum 2013 ini, kata Helmi, peran komite sekolah hanyalah sebagai penasihat. Namun, setelah kurikulum itu diterapkan maka peran komite sekolah semakin bertambah. Jadi tidak hanya sebagai pendukung saja, tetapi juga sebagai pengontrol, mediasi dan pemberi pertimbangan. (dny)
Camat Dukung Adipura SINGKAWANG. Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura sendiri di selenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk Kota yang bisa menjaga kebersihan kotanya. Camat Singkawang Barat, Drs. Burhanudin meminta seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah Singkawang Barat untuk mendukung Kota Singkawang meraih penghargaan Adipura tersebut. “Masyarakat harus membantu pencapaian tersebut, pasalnya tanpa adanya bantuan dari masyarakat, penghargaan tersebut sulit untuk diraih,” kata Burhanudin, Jum'at (27/9). Burhanudin menjelaskan wilayah Kecamatan Singkawang Barat adalah pusat pemerintahan, serta pusat ekonomi dan bisnis yang memang harus benar-
benar terjaga kebersihannya. “Saya imbau agar masyarakat mendukung Singkawang kembali meraih penghargaan Adipura, dengan cara selalu meningkatkan kebersihan di lingkungannya masing-masing,” pintanya. Menurutnya penghargaan Adipura adalah sebuah penghargaan yang sangat bergengsi bagi daerah yang akan mendapatkannya. Namun untuk menjaga kebersihan bukan hanya pada saat moment penilaian penghargaan Adipura saja, namun setiap saat harus tetap di lakukan oleh warga untuk menjaga kebersihan lingkungannya. “Untuk itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan di lingkungannya harus terus di tingkatkan. Masyarakat harus merasa memiliki Kota Singkawang, seperti menjaga lingkungan rumah sendiri,” tambahnya. (dny)
Sabtu • 28 September 2013
Dicatut Nama Kementerian Agama Sintang
Eeng heryadi/ Pontianak Times
Surat yang ditujukan kepada Sudirman bin Abai katanya dari Kementerian Agama RI.
SINTANG. Nama Kementrian Agama Kabupaten Sintang di catut orang tak bertanggung jawab bernama Slamet Riyanto. Pelaku mengaku sebagai kepala Seksi Urusan Haji Kementrian Agama Kabupaten Sintang, Anwar Ahmad. Berdasarkan surat yang dibawanya. Hebatnya pelaku dapat menuju dengan tepat nama dan alamat calon jamaah haji. Beruntung Sudirman bin Abai yang beralamat di Dusun Kuala Jaya RT 04 RW 02 Nanga Lebang Kecamatan Permai, tenang dan tidak gegabah.
5
SINTANG
Sudirman mengatakan dalam surat itu, penipu menyebut bahwa dirinya mendapat jatah naik haji tahun 2014. Untuk itu dirinya diminta untuk menghubungi, Kepala Seksi Urusan Haji Kementrian Agama Kabupaten Sintang, Anwar Ahmad melalui HP 081321593366. “Saya kebetulan punya nomor Pak Anwar yang sebenarnya. Ketika saya cek ke nomor Pak Anwar yang sebenarnya, beliau meminta saya tidak menghiraukan surat itu,” ucap Sudirman, kepada Pontianak Times, Jumat
(27/9). Sudirman menuturkan dirinya heran dan ragu dengan surat itu, karena dirinya merupakan jamaah haji tahun 2012, sedangkan dalam surat tersebut keberangkatan baru pada 2014 mendatang. “Kami berharap jangan sampai ada korban penipu apalagi mengatasnamakan kementerian agama. Dilihat dari sisi fisiknya surat itu sangat menyakinkan, karena selain tanda tangan juga dilengkapi dengan stempel basah,” tuturnya. Pontianak Times yang mencoba menghubungi nomor tersebut di atas, namun tidak aktif. Bisa jadi hal karena sang penipu sudah sering dihubungi dan sudah mendapatkan mangsa ditempat lain. Sementara itu, Anwar Ahmad dihubungi melalui telepon selulernya menyebut bahwa hal ini jelas-jelas penipuan. Pertama adalah nomor yang tercantum di surat itu bukanlah nomor telepon dirinya. Selain itu Anwar juga mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan kementerian agama pusat terkait pemberangkatan orang yang sudah pernah melaksanakan haji. “Kami menghimbau masyarakat jika menemukan surat-surat sejenis agar melakukan cross check ke Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Jangan tergoda dengan iming-iming orang yang dapat memberangkatkan haji lebih cepat dari daftar antrinya. Kami juga berterima kasih kepada media yang turut membantu menghimbau masyarakat agar tidak menjadi korban penipuan,” pungkasnya singkat. (eng)
Kades Prihatin Pergaulan Bebas SINTANG. Banyaknya permasalahan remaja khususnya yang menjurus pada pergaulan bebas membuat banyak pihak menjadi prihatin. Kades Baning Kota, Dedy Kayung merasa prihatin dan mengganggap hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak. “Mengingat banyaknya pergaulan bebas di kalangan remaja, tentunya ini akan membuat perhatian penuh dan perlu diprioritaskan, khususnya di Desa Baning Kota,” ujarnya, Jumat (27/9). Menurutnya, permasalahan remaja termasuk dalam satu di antara permasalahan yang kompleks di Baning Kota, di samping permasalahan penertiban jalan raya dan pasar desa yang masih harus terus dibenahi. “Berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, yang sangat sulit bagi kita pengaturan tata tertib di desa, seperti kebersihan lingkungan memang masih agak berat dilaksanakan dan ini fakta,” ucapnya. Berbagai persoalan yang dihadapi, menjadi tugas yang harus ia selesaikan, dengan melakukan berbagai penataan di desa. Karena dirinya menginginkan Desa Baning Kota menjadi lebih baik lagi kedepannya. “Tentunya permasalahan ini juga akan disampaikan kepada pemerintah, mulai dari jajaran paling bawah hingga tingkat atas. Mengingat permasalahan tersebut harus diperbaiki, demi kebaikan bersama ke depannya,” tambahnya. (uli)
Jumlah Pelamar CPNS Membeludak SINTANG. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sintang, Veronica Ancili mengatakan jumlah pelamar tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah mendaftar di Kabupaten Sintang hingga Kamis (26/9) sebanyak 1657 berkas. “Namun yang memenuhi syarat sebanyak 1492 berkas, sedangkan yang lainnya banyak yang tidak lengkap administrasinya dan sebagainya,” kata Veronica, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (27/9). Dirinya menuturkan 165 berkas yang tersisa merupakan jumlah dari berkas yang persyaratannya tidak lengkap, tidak memenuhi syarat terutama umur, dan kualifikasi pendidikannya tidak sesuai. “Sudah jelas, jika umur sudah mencapai 35 tahun, maka tidak bisa untuk mengikuti tes CPNS. Namun masih ada CPNS yang coba untuk memasukkan berkas lamaran, sehingga terpaksa langsung digugurkan,” tuturnya. Untuk formasi penempatan CPNS, ia mengaku ada beberapa formasi khususnya untuk guru yang belum ada pelamarnya. Akan tetapi, ia dapat memastikan bahwa itu bukan karena lokasi yang jauh dari kota, melainkan dikarenakan banyaknya guru yang telah terdaftar di kategori dua. “Kalau kita bilang karena jaraknya jauh makanya tidak ada pelamar, saya rasa tidak begitu, itu yang di Serawai saja sudah ada yang melamar,” jelasnya. Veronica mengungkapkan batas akhir dari penerimaan berkas hari Sabtu (28/9), pukul 14.00 cap pos. Hanya saja, untuk pelamar terakhir yang syaratnya kurang akan segera diumumkan dan saat itu juga harus melengkapi berkasnya. “Setelah terima dari pos, kita akan langsung seleksi, dan segera akan diumumkan, apa saja syarat yang kurang. Sehingga bisa langsung di lengkapi saat itu juga. Kita masih ada di kantor sampai jam 5 bahkan semenjak ada pembukaan tes ini, kita sampai pulang malam. Intinya, kita tidak akan mempersusah para CPNS,” paparnya. Ketika ditanya tempat tes nanti, ia menjelaskan akan menggunakan beberapa sekolah dan indoor. Akan tetapi, ia memastikan tidak akan mengganggu aktivitas belajar mengajar siswa karena tes tersebut bertepatan dengan hari minggu. (uli)
6
POLITICA
Sabtu • 28 September 2013
KPU Rekrut 25 Orang Relawan Demokrasi SINGKAWANG. KPU Kota Singkawang membuka pendaftaran Relawan Demokrasi Pemilihan Umum tahun 2014. Rencananya, KPU hanya menerima 25 Relawan. “Menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 609/KPU/IX/2013 tanggal 9 September 2013,” ungkap anggota KPU Kota Singkawang, Erwin, S.sos, M.Si kepada PONTIANAK TIMES, Ju-
mat (27/9). Menurutnya, program Relawan Demokrasi melibatkan masyarakat dari 5 segmen pemilih strategis yaitu, pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. ”Diharapkan program Relawan Demokrasi mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya
pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya Relawan Demokrasi ini, dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014,” katanya. Dijelaskannya, adapun tujuan perekrutan Relawan Demokrasi ini untuk meningkatkan kualitas proses pemilu, untuk meningkatkan partisipasi
Anas: Ruhut Seharusnya Jadi Jaksa Agung
JAKARTA. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menyayangkan kalau Ruhut Sitompul hanya dijadikan Ketua Komisi III DPR. Menurut Anas, sebagai seorang pengacara senior, Ruhut
seharusnya mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. "Kalau pandangan saya, bang Ruhut itu levelnya lebih tinggi dari Ketua Komisi III. Pengalaman lawyer kan 30 tahun, jadi harus lebih tinggi. Seharusnya jadi Jaksa Agung. Terlalu kecil jabatan ketua Komisi III untuk bang Ruhut," jelas Anas,Jumat (27/9). Anas pun, mengibaratkan banyaknya penolakan terhadap Ruhut, seperti batu baterai yang tidak pas pada tempatnya. "Baterai yang cocok itu kan karena levelnya sama, karena lebih tinggi dari yang lain, nyambung baterainya itu lebih susah. Jadi, ini perlu dipikirkan oleh yang mengangkat bang Ruhut, biar tidak ditolak di Komisi III," tegasnya.
Anas ingat, dalam beberapa kesempatan Ruhut selalu mengatakan kalau dirinya ditolak di Komisi III DPR, akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Saya baca wawancara bang Ruhut, katanya ‘kalau ditolak jadi ketua Komisi III, barangkali Pak SBY menyiapkan jabatan lebih tinggi untuk saya’. Jadi dia kan tidak menolak kalau diberi tugas yang lebih tinggi," ucap Anas. Anas menganggap, ketua Komisi III itu cukup yang setingkat Benny K Harman dan Gede Pasek Suardika. Yang pengalamannya di bawah Ruhut. Saat disinggung siapa yang lebih tepat jabat ketua Komisi III DPR, dia enggan menjawabnya. "Tentu saya punya pandangan, tapi tidak etis kalau saya menyebut nama. Sebab, yang punya otoritas Partai Demokrat dan fraksi Partai Demokrat di DPR. Pasti adalah," pungkasnya. (okezone)
pemilih, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. “Yang terpenting adalah untuk membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi,” jelasnya. Rencananya, Kota Singkawang akan merekrut 25 orang Relawan Demokrasi. Pendaftaran dibuka sejak 25 September- 2 Oktober 2013 dengan persyaratan, WNI,
berusia minimal 17 tahun dan maksimal 25 tahun, pendidikan minimal SLTA sederajat, berdomisili di wilayah setempat, non partisan sekurangkurangnya 5 tahun, memiliki komitmen sebagai Relawan Demokrasi, terdaftar sebagai pemilih, memiliki kemampuan komunikasi dengan baik, bertanggung jawab dan berakhlak baik. Dan tidak pernah terlibat tindak hukum. (dny)
DPT Simpang Siur
KPU dan Kemendagri Tak Akur JAKARTA. Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengungkapkan, simpang siur data pemilih disebabkan tidak ada integrasi sistem pencatatan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu diungkapkan Arif setelah rapat kerja pembahasan DPT dengan Kemendagri dan KPU, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu dini hari (25/09). "Tidak ada proses integrasi, dan sebenarnya UU Pemilu memerintahkan sistem pemutakhiran data pemilih itu harus diintegrasikan dengan sistem informasi dan administrasi milik Kemendagri," kata Arif. Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai, Sistem Daftar Pemilih (Sidalih) yang diterapkan KPU memang belum terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri. Meski demikian, Gamawan mengatakan, baik sistem kependudukan di Kemendagri maupun di KPU dikembangkan Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). "Ini karena on-going process, belum final jadi belum diketahui ketidaksamaan itu di mana," kata Gamawan. Sementara itu Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjelaskan, Sidalih dan SIAK memang sejak awal tidak terintegrasi. Sistem Kemendagri, kata Hadar akan mengkonversi data dari Sidalih. "Data sidalih dikumpulkan dalam bentuk cakram atau semacam disk. Nanti dibaca dalam sistem Kemendagri, lalu diconvert dalam sistem mereka," terang Hadar. Hadar menjelaskan, perbedaan pencatatan data pemilih hanya perkara teknis saja. Semisal, kata Hadar, pembacaan nomor induk kependudukan (NIK) yang digitnya berbeda. Dari yang seharusnya 16 digit terbaca 15 digit. "Jadi ini murni kendala teknis, bisa saja namanya masuk tapi NIK nya nol. Sedangkan daftar pemilih yang valid itu kan yang ada nama, jenis kelamin, alamat, dan NIK nya," pungkas Hadar. (berita8)
7
PRO KALBAR
Sabtu • 28 September 2013
70% Saham Kebun Sawit Dikuasai Asing Pontianak. Provinsi Kalbar berbatasan darat langsung negara tetangga, telah menjadi target utama pengusaha Malaysia untuk melakukan ekspansi di sektor perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini sangat memungkinkan di tengah lemahnya regulasi dan pengawasan instansi terkait, terhadap proses pelepasan lahan bagi investasi perkebunan
skala besar. Ketua Divisi Kampanye Walhi Kalbar, Hendrikus Adam tidak menampik dan tidak mengiyakan, telah terjadi “pencaplokan” wilayah oleh negara tetangga, dalam konteks pembabatan hutan untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. “Tapi yang jelas, beberapa waktu lalu Presiden SBY pernah
Kalbar Kekurangan Tenaga Bidan Pontianak. Provinsi Kalbar sampai saat ini masih kekurangan tenaga bidan dari segi jumlah maupun kualitas. Idealnya setiap 20.000 penduduk terdapat satu tenaga bidang yang terampil. “Jujur saja, saat ini di Kalbar masih membutuhkan banyak tenaga bidan yang terampil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran akhirnya adalah dengan tersedianya tenaga bidan yang berkualitas akan memperkecil risiko dan efek samping dari pertolongan persalinan,” ungkap dr George Adrian Sp.oG, Ketua Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi (JNPKKR) pusat kepada Pontianak Times, kemarin. Oleh karenanya, kata dia, melalui pelatihan bagi tenaga bidan dan pelatih bidan dari kabupaten dan kota di Kalbar ini, diharapkan akan meningkatkan keterampilan mereka dalam melatih tenaga bidan
yang ada di wilayah masingmasing. Pelatihan bagi pelatih ini diikuti peserta dari hampir seluruh kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Barat, terkecuali Kabupaten Kapuas Hulu yang absen mengirimkan utusannya. Menurut Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Kalbar, Ir. Dwi Listyawardana M.Sc DipCom, pelatihan utusan dari Pusat pelatihan Klinik Primer (P2KP) ini diarahkan untuk menumbuhkembangkan keterampilan para tenaga pelatih, sehingga ke depan mereka akan di bina menjadi Pusat Pelatihan Klinik Sekunder (P2KS). “Hasil yang diharapkan adalah, mereka akan semakin terampil dalam memberikan pelatihan, sehingga mampu mencetak tenaga-tenaga bidan yang juga terampil, sehingga memperkecil risiko dari pertolongan kelahiran,” katanya. (dna)
Pontianak. Pemprov Kalbar mendukung pembangunan jalan paralel di wilayah perbatasan dengan Sarawak, Malaysia untuk membuka isolasi warga di wilayah i t u . “Jalan
paralel ini diharapkan bisa selesai dengan baik sehingga masyarakat dapat menggunakan jalur darat untuk memperlancar perekonom i a n ,” kata
Jakius Sinyor
menyebutkan sekitar 70 persen saham perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia, merupakan milik pengusaha asing, termasuk di dalamnya pengusaha asal Malaysia,” ungkapnya kepada wartawan. Ia menilai, dengan dalih meningkatkan pemasukan negara, kini Pemerintah daerah berlomba-lomba untuk menjual lahan kepada investor
asing. Celakanya, terkadang lahan yang diberikan justru tanah atau hutan milik masyarakat adat, yang sebenarnya telah ditetapkan Pemerintah peruntukkannya bukan bagi kegiatan industri atau perkebunan. Yang menyedihkan menurut Adam, adalah hingga saat ini belum terlihat adanya political will dari Pemerintah baik
di pusat maupun di daerah, untuk menyelamatkan kekayaan negeri dari penguasaan pihak asing. “Jangankan mencegah, justru bekerjasama dalam mendesain status peruntukan kawasan dan pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan pemilik modal, melalui aturan dan kebijakan di bidang investasi,” pungkasnya. (dna)
Pemkab Kubu Raya Kurang Peduli KKOP
Pontianak. Peran Pemprov Kalbar terkait pengelolaan Bandar udara (Bandara) Supadio Pontianak sangat terbatas. Sesuai PP nomor 38 tahun 2007, Pemprov hanya melakukan pemantauan, meliputi aspek keselamatan penerbangan dan keamanan. "Sementara untuk menjaga lingkungan sekitar bandara sepenuhnya kewenangan pemerintah Kabupaten Kubu Raya, yang menjadi lokasi bandara Supadio," ujar Sekretaris Dinas Perhubungan & Kominfo
provinsi Kalbar, Agustinus Edi Sukarno. Edi menuturkan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) telah diperkuat melalui Perda Nomor 2 tahun 2008 tentang Pengendalian KKOP. "Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Terpadu Pengendalian KKOP melalui SK Gubernur Kalbar. Tim terdiri dari instansi terkait di Pemprop, Pemkot Pontianak dan Pemkab Kubu Raya. Termasuk di dalamnya TNI AU dan
Angkasapura II Pontianak," tambahnya. Menurut Edi, peran Pemkab Kubu Raya dalam menjaga lingkungan sekitar bandara, sangat vital dan strategis. Tapi, sayangnya kurang begitu respek. "Karena dalam rapat tim KKOP instansi terkait dari Kabupaten setempat sering absen," terangnya. Lanjut Edi, pihaknya terus menggencarkan sosialisasi ke masyarakat menyangkut keamanan sekitar bandara, seperti yang tertuang dalam KKOP. "Kepada masyarakat diminta agar tidak melakukan berbagai hal yang dapat membayakan atau mengganggu penerbangan, seperti bermain layang – layang menggunakan senar kawat, membakar lahan atau mendirikan bangunan di sekitar bandara," ingatnya. Menurutnya, hal ini penting, sebab, lahan di sekitar bandara bukan milik Pemerintah maupun PT. Angkasapura, melainkan lahan milik masyarakat. Sehingga membangun kesadaran masyarakat dalam menciptakan keselamatan operasi penerbangan sangat penting. (dna)
Jalan Paralel Dobrak Isolasi Kawasan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar, Jakius Sinyor beberapa waktu lalu. Menurut Jakius Sinyor, jalan paralel di Kabupaten Bengkayang itu dikerjakan dalam anggaran tahun jamak. Alokasinya sekitar Rp57 miliar. “Semoga dapat diselesaikan dengan baik,” ujar dia. Sementara itu Gubernur Kalbar Cornelis menegaskan akan mengupayakan agar
pembuatan jalan paralel tersebut tidak menemui hambatan. “Sehingga bisa membuka isolasi masyarakat dari susahnya transportasi darat yang ada,” kata Cornelis. Ia menambahkan, dibukanya jalan paralel juga untuk mempersiapkan negara kalau terjadi ancaman dari luar berupa perang, narkoba dan perdagangan manusia bahkan penyelundupan.
Secara keseluruhan, jalan paralel tersebut nantinya akan menghubungkan wilayah barat Kalbar hingga perbatasan Kalbar – Kaltim. Panjang jalan itu hampir mencapai seribu kilometer. Pembuatan jalan dilakukan secara terpisah namun dari sisi-sisi yang berbeda. Targetnya, semua ruas jalan yang tengah dibangun itu akan bertemu dan saling tersambung pada akhirnya. (dna)
8
KUBU RAYA
Sabtu • 28 September 2013
KPU Cari Relawan Demokrasi
Kubu Raya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya akan membentuk relawan demokrasi. Pembentukan tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih, dalam menggunakan hak pilih pada pemilu DPR,DPD, DPRD Prov dan DPRD tahun 2014. “Pembentukan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Terlebih untuk membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil, dalam agenda pemilu dan demokratisasi di Kubu Raya,” kata Ketua KPU Kubu Raya, Idris Maheru, Jumat (27/9). Menurutnya program relawan demokrasi yang digagas oleh KPU dan di implementasikan oleh KPU Provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia itu, melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 segmen pemilih strategis. “Yaitu pemilih pemula,
kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran,” ucapnya. Idris menjelaskan pelopor-pelopor demokrasi tersenbut akan dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Nantinya mereka harus mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pada akhirnya relawan
demokrasi ini dapat mengerakan masyarakat tempat mereka berada. Hal tersebut dilakukn agar masyarakat menggunakan hak pilih dengan bijaksana dan penuh rasa tanggung jawab,” jelasnya. Jumlah relawan yang diperlukan sebanyak dua puluh lima orang dengan persyaratan sebagai merupakan warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun pada saat mendaftar. “Khusus untuk relawan pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun, pendidikan
minimal SLTA atau sederajat, berdomisili di wilayah setempat, non-partisan sekurangkurangnya dalam 5 tahun terakhir,” ucapnya lagi. Pendaftaran Relawan Demokrasi ini mulai dibuka pada tanggal 25 September – 2 Oktober tahun 2013. “Formulir pendaftaran bisa diambil di kantor KPU Kabupaten Kubu Raya Jl. Adisucipto KM.15,2 Kecamatan Sui. Raya Desa Arang Limbung kab. Kubu Raya pada saat jam kerja,” tambahnya. (wdi)
LAKI Ajarkan Pelajar Mengenai Anti Korupsi KUBU RAYA. Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kalbar mengajak para pelajar untuk lebih tanggap mengenai bahaya korupsi. Untuk itu, LAKI Kalbar menggelar sosialisasi kepada pelajar di SMA Negeri 1 Sungai Raya, kemarin. “Kita memberi pengenalan dan pemahaman kepada siswa terhadap tindakan korupsi dinilai tepat. Karena keberadaan siswa yang nantinya sebagai penerus dan tidak menutupi kemungkinan satu di antara mereka nantinya akan menjadi pemimpin kelak,” kata Ketua Umum LAKI, Burhanudin
Abdullah. Menurutnya pengenalan secara dini sangat perlu dilakukan dan ini merupakan tanggung jawab bersama. Pasalnya tidak hanya untuk pemerintah saja, melainkan masyarakat juga harus turut mengawasi jahatnya tindakan korupsi jika dilakukan. “Ini bertujuan agar mereka semua kenal dan mengetahui bentuk dan jenis korupsi. Dengan harapan setelah mereka tahu dan jika mereka menjadi pejabat nantinya tidak akan melakukan tindakan korupsi,” ucapnya. Burhan menuturkan agar
Indonesia terbebas dari korupsi, jangan hanya tindakan hukum saja yang diberikan, melainkan juga pemahaman kepada masyarakat untuk mencegah korupsi. “Pemberantasan korupsi ini ada tiga unsur, yakni pencegahan, penyidikan, pembinaan dan penindakan. Karena jika hanya mengadili mereka yang melakukan tindak korupsi tidak efesien,” tuturnya. Dirinya menjelaskan selama ini masyarakat hanya berpikir bagaimana menindak pelaku korupsi. Pasalnya jika hanya berbicara hukum, dikha-
watirkan yang bersangkutan tidak akan sadar. “Langkah yang kita ambil yakni melakukan pencegahan untuk berbuat korupsi dengan memberikan pemahaman dasar kepada siswa yang sebagai calon pemimpin dan penerus bangsa,” jelasnya. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 01 Sungai Raya, Jumadi menilai kegiatan tersebut sangat positif dan mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut. “Kami berterima kasih kepada LAKI telah meluangkan waktunya untuk siswa kami. Kami juga mengharapkan den-
MELAWI
PPL Ajak Manfaatkan Lahan Tidur MELAWI. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Kecamatan Tanah Pinoh Barat mengajak masyarakat untuk menggarap lahan tidur yang masih banyak di beberapa desa di Kecamatan tersebut. Namun lahan tidur tersebut belum tersentuh oleh program pemerintah untuk dibuka lahan pertanian baru. “Potensi lahan pertanian yang ada di Desa Durian Jaya, Togan Baru, dan Desa Ganjang sangat luar biasa. Karena potensi lahan yang ada di sana lebih dari 25 hektar lahan yang bisa dibuka menjadi lahan persawahan,” ungkap Bambang Hermanto, salah seorang PPL di Kecamatan Tanah Pinoh Barat, kemarin. Dirinya menuturkan dari sekian banyak desa yang ada di Tanah Pinoh Barat baru beberapa desa yang sudah masuk dalam program pertanian. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah ke depannya dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan atau swasembada beras.
“Lahan ini memang salah satu potensi untuk menambah luasan lahan persawahan di Tanah Pinoh Barat. Pembukaan lahan tersebut dalam rangka menambah lahan produksi di Kabupaten Melawi,” tuturnya. Di jelaskannya, di Kecamatan Tanah Pinoh Barat, memang sudah ada beberapa tempat yang sawahnya sudah berhasil seperti di Dusun Kelampuk, Desa Pelita Jaya, dan di Desa Ulak Muid. “Bahkan di lahan sawah yang ada di Desa Ulak Muid, selama lahan tersebut diolah, sudah tiga kali dilakukan panen raya di sana,” jelasnya.
Untuk ke depan, ada beberapa lokasi lagi yang akan menjadi target peningkatan produksi padi. Bahkan pada tahun 2013 ini sudah ada dua lokasi yang sudah diajukan untuk mendapatkan optimalisasi lahan. “Tahun depan, akan kami tambah lagi pengajuan lahan untuk mendapatkan dana optimalisasi. Hal tersebut dilakukan supaya produksi padi di sawahsawah tersebut bisa ditingkatkan lagi. Untuk tahun ini memang hanya dua kelompok yang kami ajukan, hal itu sesuai dengan kondisi di lapangan,” pungkasnya. (mbn)
gan pemahaman yang diberikan kepada siswa kami dapat di implementasikan di kehidupan sehari-hari,” ungkapnya. Jumadi mengharapkan kegiatan tersebut rutin dilakukan di seluruh sekolah yang ada di Kubu Raya khususnya. Karena bahaya korupsi semakin merajalela dan bukan menjadi rahasia umum lagi. “Kami berharap hal seperti ini terus dilakukan, karena untuk memberantas korupsi memang harus di mulai dari anak-anak, khususnya mereka yang menjadi penerus kita nantinya,” harapnya. (wdi)
Penyakit Kaki Gajah Ditangani Melawi. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Melawi terus melakukan sosialisasi pengobatan massal Penyakit Kaki Gajah (Filariasis). Bahkan untuk di Kecamatan Pinoh Utara hal tersebut sudah dilakukan. Kades Tengkajau, Kecamatan Pinoh Utara, Syaiful mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh pemerintah dalam menangani permasalahan penyakit kaki gajah tersebut. “Karena melalui pengobatan massal ini, selain melakukan pengobatan terhadap penderitanya, pengobatan ini juga untuk mencegah penularan,” kata Syaiful, kemarin. Dirinya menjelaskan pihaknya sangat mendukung pelaksanaan program tersebut, karena masyarakat harus selalu mendapatkan pelayanan yang baik. Terutama dalam bidang kesehatan yang terkena kepada masyarakat. “Pemerintah sangat serius dalam menangani masalah filariasis tersebut. Sehingga kami selaku pemerintahan desa sangat mendukung program pengobatan filariasis,” jelasnya. Syaiful berharap, melalui pengobatan massal ini, penyakit filarisis yang diderita oleh salah seorang warga di desa tersebut bisa sembuh. “Harapan saya pengobatan terhadap penderita filariasis bisa aktif dilakukan. Kalau pun tidak bisa sembuh total, paling tidak bisa mengurangi beban penyakit yang di deritanya hingga tidak menular,” pungkasnya. (mbn)
9
SAMBAS
Sabtu • 28 September 2013
Legislatif Diam Disodorkan Kasus KMP Angket DPRD Soal Sawit Salah Kaprah
Sungai yang tercemar akibat pembukaan lahan sawit.
Sambas. Panitia angket DPRD Kabupaten Sambas menyoal perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit, mengundang keanehan lantaran semua sudah jelas sesuai undang-undang berlaku. “Semuanya sudah jelas diatur undang-undang. Jika
ada pelanggaran yang dilakukan dalam pemberian izin kepada perusahaan juga ada undang-undangnya. Yang jadi pertanyaan bagaimana kerja panitia angket perizinan perusahaan kelapa sawit tersebut,” kata H Subhan Nur, Wakil Ketua Forum Kesatuan
Usul, Sekdes Sebaiknya PNS SAMBAS. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Kabupaten Sambas berharap, Pemkab memberikan peluang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bisa menjabat sebagai Sekretaris Desa. “Sekretaris desa (Sekdes) yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) tidak semuanya ditempatkan disetiap desa di Kabupaten Sambas, masih ada sejumlah desa di Kabupaten Sambas posisi Sekdes dijabat oleh non PNS,” ungkap Razindi, anggota LSM Tim Peduli Indonesia, kepada PONTIANAK TIMES, Jumat (27/9). Dijelaskannya, Sekdes yang non PNS bukan berarti tidak bagus. Namun, akan lebih baik Sekdes Sungai Rambah dari PNS. “hingga sekarang Sekdes Sungai Rambah masih belum berstatus PNS, masyarakat sebenarnya membutuhkan Sekdes yang PNS. Karena dinilai lebih mampu melaksanakan tugas-tugas di
Sekretariat Desa,” katanya. Menurutnya, tidak ada yang salah jika Sekdes dari non PNS. Namun untuk menghindari kepentingan-kepentingan yang mungkin saja ada bagi Sekdes non PNS, makanya diharapkan Sekdes yang sudah berstatus PNS. Sementara terhadap Sekdes yang non PNS tersebut, kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Arlizen memberikan keleluasaan bagi Sekdes yang non PNS. Sebab sudah sesuai ketentuan seorang Sekdes harus dari PNS. “kita menyarankan kepada Sekdes yang non PNS untuk mengundurkan diri, dimana Sekdes yang mengundurkan diri itu akan mendapat kompensasi sesuai dengan masa bertugasnya. Berapa tahun mereka mengabdi akan diberikan kompensasi sesuai masa kerjanya,” kata Arlizen. (gin)
mau jujur, dari dahulu siapa yang memberikan izin, kalau bukan penguasa. Artinya penguasa juga turut berperan dalam memberikan izin, terhadap perusahaan yang sedang beroperasi sekarang. “Hak angket yang dimiliki oleh anggota dewan jangan dijadikan untuk mencari popularitas jelang 2014 ini. Saya menilai itu salah kiprah. Seharusnya sejak dahulu angH Subhan Nur gota legislatif harus jeli terhadap permasalahan perizinan sahaan sudah sangat jelas. Ini perusahaan kelapa sawit," unseharusnya yang didorong oleh gkapnya. anggota legislatif. “Penindakan Subhan juga menjelashukum seperti apa terhadap kan, selama ini masyarakat perusahaan yang sudah sangat kecil yang berbuat salah dajelas melakukan pelanggaran. pat langsung ditangkap, seDengan melakukan penyero- mentara pelanggaran yang botan terhadap lahan milik dilakukan oleh PT KMP yang masyarakat," katanya. membabat 600 hektar hutan Gindra/ Pontianak Times Mantan ketua Komite produksi sampai sekarang Nasional Pemuda Indonesia masih teta beroperasi dengan Pemuda Melayu (FKPM) Kal- (KNPI) Kabupaten Sambas ini bebas. Tanpa ada sanksi tebar kepada Pontianak Times, mencontohkan, pelanggaran gas dari pemerintah ataupun yang dilakukan oleh PT KMP di aparat kepolisian. Jumat (27/9). Dijelaskan Subhan, fungsi Sajingan Besar sudah sangat “Penanganannya juga angketnya itu seperti apa. Kar- jelas. "Siapapun sudah tahu msih belum jelas karena dilena dalam undang-undang kalau PT KMP telah meng- impahkan kepada Polda Kalsudah jelas, dasarnya tetap ke- garap lahan 600 hektar yang bar, kita mendorong Kapolda pada undang-undang tersebut. bukan hak mereka, bukankah yang baru saat ini. Agar daJadi kenapa lagi harus melalui itu sudah jelas pelanggaran pat bertindak tegas terhadap panitia angket lagi, kalau hanya yang dilakukan oleh perusa- pelanggaran yang dilakukan rekomendasi atau penindakan haan. Dimana anggota legis- oleh perusahaan perkebunan semuanya jelas ada undang- latif selama ini," ujar Subhan. kelapa sawit, seperti yang diIa mengungkapkan, se- lakukan oleh PT KMP di Kecaundang yang mengatur. Ia mengatakan, pelangga- mua proses perizinan beraw- matan Sajingan Besar," pinta ran yang dilakukan oleh peru- al dari penguasa. Kalau kita H Subhan. (gin)
Bakhtiar : Pelatihan Keahlian Diperpanjang SAMBAS. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertran) Kabupaten Sambas, Agus Supardan mengharapkan peserta pelatihan bidang perbengkelan, komputer, rias pengantin, dan las, mampu menerapkan ilmu yang diperolehnya. "Outputnya, tentu harus sesuai harapan, contohnya bidang keahlian yang dipelajarinya perbengkelan, diharapkan mampu memperbaiki kendaraan bermotor. Setidaknya kendaraan sendiri atau kendaraan tetangga, dengan begitu hasil yang didapat selama pelatihan dapat dimanfaatkan untuk diri sendiri maupun
orang lain," terang Agus Supardan kepada PONTIANAK TIMES, Jumat (28/09). Untuk jangka panjang, hasil pelatihan diharapkan peserta dapat menularkan ilmu yang diperoleh kepada orang lain. "Bagi yang sudah bisa akan semakin terampil, sedangkan bagi peserta yang baru, akan mempunyai keterampilan untuk bekal nanti jika akan membuka usaha," katanya. Dijelaskannya, keterampilan yang dikuasai memiliki prospek yang besar dan menjanjikan sehingga diharapkan ilmu yang diperoleh benar-benar dimanfaatkan. "Dari pelatihan tersebut dapat meningkatkan
kemampuan, dan meningkatkan pendapatan," tutur Agus Supardan. Sementara Sekretaris Disosnakertran Kabupaten Sambas, Bakhtiar yang mendampingi Agus Supardan menambahkan. Pelatihan yang semula tiga minggu, diperpanjang selama tiga hari. "Mungkin karena asyik menuntut ilmu, peserta meminta tambahan waktu supaya pelatihan diperpanjang selama tiga hari. Awalnya bidang rias pengantin yang meminta tambahan waktu, namun akhirnya semua bidang diperpanjang waktu pelatihannya," terang Bakhtiar. (gin)
10
EDUKASI
Sabtu • 28 September 2013
Parade Cinta Tanah Air Tahun 2013
SMA Tunas Bangsa Juara Pertama
KUBU RAYA. SMA Tunas Bangsa berhasil menjuarai lomba Diskusi/Uji Argumen dan Menulis Artikel Parade Cinta Tanah Air Tahun 2013 yang digelar Kodam XII/Tpr. Sementara SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Emanuel harus puas diposisi kedua dan ketiga. Ketiga kontestan terbaik ini, selanjutnya akan mewakili Kalbar di tingkat Nasional. Lomba Diskusi/Uji Argumen dan Menulis Artikel Parade Cinta Tanah Air Ta. 2013 yang bertemakan “Tingkat-
kan Prestasi, Cinta Indonesia, Hidupkan Karaktermu” yang dilaksanakan Kementerian Pertahanan RI yang bekerjasama dengan Kodam XII/Tpr yang di ikuti 39 peserta untuk mencari yang terbaik sebagai perwakilan Kodam XII/Tpr pada pertandingan tingkat pusat yang akan dilaksanakan di Jakarta. Para peserta yang melaksanakan perlombaan dengan penuh semangat, saling debat untuk mempertahankan argumentasinya guna mendapat-
kan nilai yang paling baik dari tim penilai. Dari 39 tim yang bertanding yang masuk 10 besar, dari SMK Imanuel, SMA Imanuel, SMAN 1 Ptk, SMA Taruna, SMA Tunas Bangsa, SMAN 1 Ptk “B”, SMAN 1 Ptk “C”, SMA Imanuel “B”, SMK Imanuel “B”, SMA Santo Petrus. Sedangkan pada babak semifinal yang masuk 6 besar, SMA Imanuel, SMA Taruna, SMAN 1 Ptk, SMA Imanuel “B”, SMA Tunas Bangsa dan SMK Imanuel. dilanjut malam harinya para peserta semakin
S
Aliran-aliran dalam Dunia Pendidikan muda keturunannya yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. A. Pengertian aliran pendidikan Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan. Pertama, “teori” dipergunakan oleh para pendidik untuk menunjukkan hipotesishipotesis tertentu dalam rangka membuktikan kebenaran-kebenaran melalui eksperimentasi dan observasi serta berfungsi menjelaskan pokok bahasannya. O’Connor mendenifisikan istilah “teori” ini katanya: Kata “teori” sebagaimana yang dipergunakan dalam konteks pendidikan secara umum adalah sebuah tema yang apik. Teori yang dimaksudkan hanya dianggap absah manakala kita tetapkan hasil-hasil eksperimental yang dibangun dengan baik dalam bidang psikologi atau sosiologi hingga sam-
tanyaan dengan diberi waktu menjawab setiap peserta selama 1 menit. Para peserta diperintahkan membuat sebuah pertanyaan untuk diperdebatkan antar tim. Para peserta selalu memberikan jawaban kepada penilai dengan penuh semangat. Para peserta juga dengan waktu 5 menit saling memberikan sanggahan kepada tim yang menjawab sehingga terjadi perdebatan yang cukup alot antar tim untuk menjadi yang terbaik. (fsl)
Door To Door Ke Sekolah
Penulis : Bahrul AlRasyid
ejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan memiliki nuansa berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga banyak bermunculan pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai penyesuaian proses pendidikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Karenanya, banyak teori yang dikemukakan para pemikir yang bermuara pada munculnya berbagai aliran pendidikan. Pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran penting dalam pendidikan akan membekali tenaga kependidikan dengan wawasan kesejarahan, yakni kemampuan memahami kaitan antara pengalaman-pengalaman masa lampau, tuntutan dan kebutuhan masa kini, serta perkiraan atau antisipasi masa datang. Aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap kelompok manusia selalu dihadapkan dengan generasi
bersemangat untuk saling menyisihkan lawan dengan memberikan jawaban yang meyakinkan dan terjadi perdebatan pendapat antar peserta, di Aula Makodam XII/Tpr, Kamis (26/9) malam. Dilanjut, dari 6 tim yang mengikuti semifinal yang masuk ke babak final dari SMA 1 Ptk dengan nilai 83,9, SMA Tunas Bangsa dengan nilai 85,9, dan SMA Kristen Imanuel dengan nilai 84,1. Dari 3 tim yang memasuki babak final, para penilai memberikan per-
pai kepada praktek kependidikan. Aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap kelompok manusia selalu dihadapkan dengan generasi muda keturunannya yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Di dalam kepustakaan tentang aliran-aliran pendidikan, pemikiran-pemikiran tentang pendidikan telah dimulai dari zaman Yunani kuno sampai kini. Oleh karena itu bahasan tersebut hanya dibatasi pada beberapa rumpun aliran klasik. Aliran-aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini aliran aliran tersebut masih sering digunakan walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Bersambung....
Polres Kurangi Pelanggaran Lalin Pelajar MELAWI. Masih tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas (lalin) yang melibatkan pelajar, membuat Satlantas Polres Melawi melaksanakan program kegiatan. sosialisasi lalu lintas dengan datang langsung ke Sekolah. Kasat Lantas Polres Melawi, AKP. Ridho Hidayat, mengungkapkan, banyak para pelajar yang menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas. Untuk itu, ada beberapa program yang dijalankan untuk mengurangi tingkat pelanggaran pelajar. “Salah satunya penertiban pelajar yang terjaring razia diserahkan kepada pihak sekolah dan penindakannya diserahkan kepada pihak sekolah pula. Paling tidak penindakan dilakukan pihak sekolah melalui pihak BPnya. Jadi pihak sekolah bisa memanggil orang tua yang bersangkutan untuk diberi teguran,” ungkap AKP.Ridho Hidayat, kepada PONTIANAK TIMES, Jumat (27/9). Dijelaskannya lagi, program lainnya yang dijalankan Sat Lantas Res Melawi yakni dengan menjadi inspektur up-
acara setiap hari Senin ke sekolah-sekolah. “Pada kesempatan itulah pihak Sat Lantas bisa memberikan arahan berkaitan dengan keselamatan berlalu lintas hingga kepada aturan berlalu lintas terhadap pelajar,” Jelasnya. Selain itu kami juga mengembangkan komunitas Patroli Keamanan Sekolah (PKS), yang nantinya bisa menjadi contoh kepada pelajar lainnya. Hingga bisa menjadi pelopor berlalu lintas. “Kami juga akan memasang spanduk-spanduk tentang keselamatan berlalu lintas di sekolah-sekolah untuk memberikan kesadaran kepada pelajar. Selain melakukan pembelajaran lalu lintas pada pelajar, pengendara kendaraan bermotor dari kalangan lain juga tak lepas dari penertiban dan operasi pemeriksaan kendaraan,” tuturnya. Ridho juga mengatakan, seperti razia yang dilaksanakan rutin targetnya memang para pengguna kendaraan yang melakukan pelanggaran. (mbn)
Sabtu • 28 September 2013
11
Bengkayang
HUT Agraria, BPN Harus Lebih Baik BENGKAYANG. Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Hukatan (SBSI) Kabupaten Bengkayang, Krisantus,S Sos, berharap perusahaan perkebunan kelapa sawit bisa membayar gaji buruh sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bengkayang. “Saat ini masih ada, sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menggaji karyawannya di bawah UMK yang telah ditetapkan oleh Pemkab Bengkayang,” ungkap Krisantus kepada PONTIANAK TIMES, Jumat (27/9). Menurut Krisantus, untuk buruh yang bekerja di Perkebunan kelapa sawit BUMN, BUMD maupun yang bekerja di Perkebunan swasta, UMKnya Rp 1.255.000/ perbulan. “UMK untuk buruh Bumi Sebalo pada tahun 2013, Rp 1.255.000. Ini diberlakukan kepada buruh yang bekerja di BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta,” katanya. Dijelaskannya lagi, bahwa penetapanUMKtersebutharusdipatuhi seluruh Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. “Ini ketentuan yang telah dibuat, jadi semua perusahaan perkebunan harus mematuhinya,” jelasnya. Untuk itu, dengan HUT Agraria ke 53, ia meminta kepada BPN Bengkayang melakukan pembenahan yang serius, terutama penyelesaian masalah sertifikat tanah milik warga. “Dengan usia yang terbilang cukup matang ini, tentulah kinerja BPN Bengkayang harus lebih baik, dan jangan ada lagi tidak mampu menyelesaikan masalah sertifikat tanah warga,” pintanya.(step)
Cornelis Bantah Todongkan Pistol Pontianak. Tiba-tiba saja Gubernur Kalbar Cornelis santer diberitakan melalui situs dunia maya, salah satunya http://m. aktual.co yang isinya menodongkan pistol kepada seorang warga, Jinku, saat di Pasar Bodok, Kabupaten Sanggau, Kamis (26/9) sore. Cerita tak masuk akal ini kemungkinan bergulir ke ranah hukum. “Kejadian seperti yang disampaikan di berbagai media online, tidaklah benar jadi perlu diluruskan,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Kalbar Numsuan Madsun di Pontianak, Jumat (27/9). Ia menuturkan, sebelumnya Gubernur Kalbar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sanggau. Tujuannya untuk melantik Sekda Sanggau. Acara pelantikan usai sekitar pukul 13.00. Numsuan yang ikut dalam rombongan menuturkan, setelah itu, Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar mengadakan pertemuan bersama kader partai. Mengingat bukan acara kedinasan, rombongan lain meneruskan perjalanan ke Pontianak. Cornelis dan rombongan di luar staf dinas tetap di Kota Sanggau untuk temu internal partai. Sekitar pukul 18.00 WIB, setelah acara internal partai selesai, rombongan mampir di Pasar Bodok, yang berada diluar Kota Sanggau. “Gubernur biasa singgah di warung kopi, sekadar istirahat sambil ngobrol dengan warga,” katanya. Di pasar tersebut juga ada camat, kepala polsek setempat, dan warga lain. Kemudian, ada seorang warga yang datang dan menunjuk-nunjuk dan berlanjut dialog kecil dengan gubernur. “Pak Gub sendiri menggunakan kaus PDIP, celana jeans dan sepatu
kets, bukan pakaian dinas,” katanya. Ia mengakui, gubernur mempunyai senjata api yang kerap dibawa sebagai bagian dari perlindungan diri. “Tapi beliau ada izin resmi,” ujar Numsuan menegaskan. Saat itu, senjata api tersebut disimpan di pinggang. Padahal biasanya disimpan di dalam tas. “Mungkin waktu dialog itu, senjata itu terlihat. Dan tidak ada penodongan,” kata Numsuan. Gubernur, kata Numsuan, saat ini akan menuju Tanjung Pinang, Kepri, untuk mengikuti acara Lembaga Melayu sekaligus bertemu dengan warga Kalbar di Tanjung Pinang. “Gubernur terlihat santai, tidak tegang, karena merasa kejadiannya tidak seperti yang dimuat beberapa media,” ujar dia. Gubernur hanya berharap jangan sampai kasus itu berkembang dan melibatkan pendukung para kontestan di Pilkada Sanggau yang baru berakhir. “Gubernur sangat khawatir, akan ada yang terprovokasi,” katanya menegaskan. Mengenai isi dialog antara warga bernama Jinku dengan gubernur, ada beberapa hal. Diantaranya tentang pilkada dan jalan antara Tayan dan Sosok di Kabupaten Sanggau yang kondisinya rusak. “Di Sanggau, gubernur juga menjelaskan bahwa jalan tersebut sudah ada pemenang lelang dari ADB selaku penyandang dana. Soal waktunya, tergantung dari pemenang lelang kapan melaksanakan,” kata Numsuan. Jinku sendiri dinilai sebagai provokator yang dapat mengganggu ketenangan di Kalbar. Ada beberapa keterangan Jinku menurut Numsuan yang tidak benar. Misalnya di pemberitaan disebutkan kalau rombongan gubernur berhenti setelah ada warga yang
berteriak-teriak dan menunjuk. “Rasanya tidak mungkin, dengan dikawal petugas, bisa menghentikan rombongan. Di berita itu isinya juga tidak memperlihatkan adanya peristiwa penodongan, hanya di judul, jadi terkesan tendisius,” katanya. Cornelis mengkaji kemungkinan mengambil langkah hukum terkait tindakan Jinku. “Sekarang Jinku dikabarkan di Jakarta, meninggalkan ulah di Kalbar,” pungkasnya. Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis dikabarkan telah dilaporkan oleh warga Bodok, Kabupaten Sanggau ke Mapolsek setempat. Hal ini terkait tindakan orang nomor 1 Kalbar tersebut, mengancam seorang warga Bodok dengan pistol dan menyiramkan kopi ke kepala salah satu warga tersebut. Diberitakan dalam aktual.co, Kamis (26/9) sore pukul 16.10, saat itu rombongan mobil Gubernur Kalbar dari arah Sanggau setelah melantik Sekda Sanggau, hendak menuju arah Sosok. Ketika pertengahan jalan yakni di Kecamatan Bodok, seorang warga di sebuah warung menunjuk dan berteriak, “Itu rombongan Cornelis,” tiba tiba rombongan mobil tersebut berhenti. Setelah berhenti, Cornelis bersama ajudannya keluar dan mendekati Bapak bernama Jinku, kemudian membentaknya “Lihat ini, kamu mau saya tembak!” sambil membuka baju dan di pinggangnya menunjukkan pistol. Sedangkan dari arah belakang ajudan mengambil dan menyiramkan segelas kopi ke kepala Jinku. Ketika dikonfirmasi Kanitserse Polsek Bodok, Aiptu Situmorang membenarkan bahwa ada warga yang telah melapor kejadian tersebut. Namun dirinya menolak untuk menceritakan kronologisnya.(dna)
Air Mancur nya air mancur. Setelah di Alun Kapuas, kini segera dioperasikan air mancur Tugu Digulis yang baru memasuki uji coba, Jumat (27/9). “Air mancur bundaran Digulis Untan sudah dites perangkatnya. Dalam uji coba tersebut, tidak ditemukan kendala berarti. Semua sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Hanya tinggal melakukan setting agar lebih sempurna,” kata Ismail, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Pontianak kepada Pontianak Times, Jumat (27/9). Ia mengatakan, setelah mela-
... dari halaman 1 lui proses yang cukup panjang. Air mancur yang nantinya berbentuk oval ini tidak seperti air mancur di Bundaran Hotel Indonesia, dan juga tidak menari seperti air mancur di taman Alun-Alun Kapuas Pontianak. “Sudah dioperasikan meskipun masih dalam hitungan jam. Air mancur ini hampir menelan anggaran sebesar Rp 4,4 miliar,” ujar Ismail. Ismail mengatakan, pembangunan air mancur ini hampir rampung. Realisasi pembangunan hampir berjalan sekitar 70 persen. Sedangkan nadi atau ti-
tik pemancaran ada sekitar 300 titik, lebih banyak dibanding air mancur alun-alun Kapuas yang hanya 150 titik. Rencananya, air mancur itu, akan beroperasi mulai pagi hari hingga malam hari. Sedangkan Tugu Digulis yang saat ini sudah berdiri tetap dipertahankan, sehingga diameter air mancur itu sekitar 50 meter. Untuk memperindah tugu ini, diterangkan ismail, rencananya ada sekitar 10 ribu kuntum mawar ditanam di sekeliling air mancur. Meskipun tidakmenyebutkananggaranpastinya.
Air mancur ini nantinya akan menggunakan 240 nozzle dengan kabut asap, dan Pemkot juga berencana membangun kawasan jogging track, yang bisa digunakan warga untuk berolahragasembarimenikmatikeindahanair mancur. Diakuinya, dalam pembangunan air mancur ini, sempat sedikit mengalami kendala lantaran koordinasi dengan balai jalan untuk pemotongan jalan negara membutuhkan waktu hingga dua bulan lamanya. Pemotongan jalan negara ini dilakukan untuk memasang crossing
gorong-gorong pembuangan air. Sedangkan target penyelesaian ini mundur dari target awal pengerjaan. “Rencananya air mancur tersebut akan diresmikan bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Pontianak 23 Oktober mendatang,” ujarnya. Dia berharap, pembenahan Tugu Digulis memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pontianak, khususnya dalam ketersediaan ruang publik. Dia memastikan untuk pengawasan dan pengamanan akan melibatkan pihak ketiga. (lin)