D. Fleksibilitas Organisasi Spiritual dan Dinamika Pencatatannya oleh Pemerintah

agama legal agar dapat selamat dari upaya ‘pembersihan’ pemerintah, Pangestu memanfaatkan transparasi politiknya dan berhasil selamat dari tuduhan.

D. Fleksibilitas Organisasi Spiritual dan Dinamika

Pencatatannya oleh Pemerintah

Sehubung dengan identitas formal organisasi, Sejak 1980, Direktorat Kepercayaan mulai melakukan pendataan terhadap kelompok kepercayaan dan kebatinan di seluruh Indonesia. Sejak saat itu pula, Pangestu mulai tercatat di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, lewat Direktorat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun belum memiliki Akta/Tanda Inventarisasi. Kemudian pada tahun 2009, Direktorat Kepercayaan melakukan pendataan ulang kepada seluruh organisasi penghayat yang sebelumnya tercatat di Direktorat, namun Pangestu dengan tegas menyatakan dirinya bukan bagian dari penghayat kepercayaan, melainkan hanya sebuah organisasi spiritual. Atas dasar tersebut, Direktorat mengirimkan surat pernyataan bahwa Pangestu bukan bagian dari aliran kepercayaan untuk ditandatangani, namun tidak ada tanggapan. Akhirnya, demi keperluan pendataan, Direktorat mengeluarkan Pangestu dari daftar aliran kepercayaan berdasarkan pernyataan yang diajukan Pangestu pada 2009 lalu.

Selanjutnya, di tahun 2010, salah seorang anggota Pangestu mengajukan diri untuk menjadi Pemuka,4 yang dalam Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia No 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan diberi kewenangan untuk menikahkan warganya. Namun karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Pusat Pangestu, dan abstainnya status Pangestu dalam catatan, Direktorat menolak

4 Jabatan setara dengan pemimpin ritual dalam organisasi kepercayaan/kebatinan

permohonan tersebut. Di sisi lain, dengan ditolaknya pendaftaran pemuka, maka status organisasi spiritual Pangestu dapat terus dipertahankan.

Ketika penulis meminta keterangan kepada salah satu pengurus pusat Pangestu, Budhi Setianto Purwowiyoto dan Ketua Pengurus Pangestu Cabang Yogyakarta, Darmastuti, mereka menyatakan bahwa hingga saat ini, Pangestu tidak memiliki akta organisasi baik dari Kemendikbud maupun Kemenkumham, mapupun akta notaris organisasi cabang di setiap daerah juga surat keterangan dari Kesbangpol dan Kejaksaan. Terkhusus untuk organisasi Pangestu cabang DIY, ijin kegiatan organisasi sudah didapatkan dari Polres Yogyakarta dengan nomor No.Pol B/SKEP.13/018/IX/INTERPAM. Hingga saat ini, ijin kepolisian tersebut menjadi satu-satunya asas legal berjalannya kegiatan organisasi Pangestu. Sebab menurut Darmastuti, kelonggaran berorganisasi dapat lebih mudah didapatkan dewasa ini, selama organisasi tersebut tidak menyalahi perundang-undangan, Pancasila, ataupun mejadi sumber konflik.

Sebagai pertimbangan lebih lanjut, pencatatan Pangestu secara resmi kepada salah satu kementerian justru ditakutkan dapat merusak visi misi yang selama ini telah dibangun. Selain tidak ingin menyesuaikan identitas dengan standar naskah pemerintah mengenai organisasi agama dan kepercayaan, Pangestu yang merupakan organisasi swadaya tidak ingin mendapatkan saluran dana dari pemerintah, sesuai dengan ajaran Sang Guru Sejati yang menekankan pentingnya pemisahan antara aktivitas spiritual dan kebutuhan duniawi.

Pangestu pernah terdaftar di Direktorat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga mengeluarkan diri pada tahun 2009. Sejak saat itu, Pangestu tidak lagi terdaftar di kementerian manapun. Padahal jika mengikuti aturan pendaftaran perkumpulan tak berbadan hukum seperti yang tercatat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 pasal 16 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pendirian Ormas tidak berbadan hukum memiliki syarat sebagai berikut:

1. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris dan memuat AD/ART

2. Program kerja

3. Susunan pengurus

4. Surat keterangan domisili

5. Nomor pokok wajib pajak

6. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara keadilan

7. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan

8. Surat keterangan terdaftar oleh Kemendagri bagi yang memiliki lingkup nasional

9. Surat keterangan terdaftar oleh Gubernur bagi yang memiliki lingkup provinsi

10. Surat keterangan terdaftar oleh bupati/walikota bagi ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota

Sampai saat ini, Pangestu belum memiliki akta pendirian, surat keterangan terdaftar oleh Kemendagri, Kemenag, maupun Kemendikbud. Menurut Ramelan dalam wawancara pada 12 April 2019, pembuatan akta organisasi Pangestu hingga saat ini belum dapat diurus karena berbagai pertimbangan. Salah satunya, pembuatan akta organisasi memungkinkan diteruskannya pendaftaran Pangestu di Direktorat Kepercayaan Kepada Tuhan YME, yang sejak awal dihindari. Pangestu tidak ingin mendapatkan banyak intervensi dari pemerintah, terlebih jika pencatatan tersebut mensyaratkan perubahan identitas organisasi menjadi aliran kepercayaan. Dengan kurangnya pengakuan legal, Pangestu menyiasati dengan memanfaatkan ijin dari Kejaksaan dan Kepolisian daerah untuk dapat terus melakukan aktivitas organisasi seperti olah rasa dan pertemuan mingguan. Selain ijin resmi, Pangestu juga menginisiasi penerimaan dan perlindungan