Bingung Selalu Dimintai Restu Para Capres

JAKARTA–Nama presiden Joko Widodo alias Jokowi kerap kali dikait-kaitkan dengan sosok calon presiden tertentu di pilpres 2024 mendatang. Salah satunya terkait dengan restu Presiden terhadap capres tersebut, terutama tokoh yang berasal dari kabinetnya dan parpol pendukung pemerintah. Karena sering dikait-kaitkan dengan capres tertentu itu, Jokowi merasa heran dikaitkaitkan dengan urusan pencalonan presiden untuk pemilu 2024. Kepala Negara menegaskan, dirinya tak mempunyai hubungan apapun dengan salah satu tokoh yang diisukan maju pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Jadi, yang namanya pilpres itu urusannya urusan partai atau gabungan partai. Jangan Presiden itu diikut-ikutkan.

Koalisi Besar Bukan Hal Mustahil

JAKARTA–Ketua Umum

Partai Amanat Nasional (PAN)

Zulkifli Hasan tidak menampik wacana koalisi besar yang bela kangan banyak dibicarakan.

“Saudara-saudara lihat, kompak (dan) harmonis kami tadi. Nanti tentu ada diskusi lanjutan mengenai koalisi besar,” ucap pria yang biasa disapa Zulhas itu, di Jakarta, Minggu (2/4).

Menurutnya, pembicaraan mengenai koalisi besar itu masih memiliki banyak waktu, termasuk soal pemilihan calon presiden (capres) yang akan diusung. “Capresnya bagaimana, itu ada perjalanannya, ada waktunya,” ujar Zulhas. Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas usai acara silaturahmi bersama Presiden RI Joko Widodo dengan Ketum Partai Gerindra, Gol-

KPU Loloskan

Partai Prima

JAKARTA–Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia

(KPU RI) menyatakan Partai

Prima lolos dalam verifikasi administrasi perbaikan sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap partai tersebut.

Keputusan lolosnya Partai

Prima dalam tahap verifikasi administrasi termuat dalam surat Pengumuman Nomor 31/PL.01.1-PU/05/2023 yang ditandatangani Ketua KPU RI

Hasyim Asy’ari di Jakarta, Jumat, 31 Maret 2023.

“KPU mengumumkan reka- pitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD sebagai tindak lanjut putusan

Bawaslu RI terhadap Partai

Prima dengan hasil sebagai berikut Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, status memenuhi syarat,” sebut Hasyim, sebagaimana dikutip dari surat pengumuman tersebut, Sabtu (1/4) pekan lalu. KPU akan mulai gelar verifikasi faktual Partai Prima pekan depan.

Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi faktual terhadap

Partai Prima. Verifikasi faktual tersebut akan mulai digelar pada Selasa, 4 April 2023. Hasilnya akan diumumkan pada

Jumat, 21 April 2023.

Verifikasi administrasi ulang dilakukan KPU setelah Partai Prima mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat. Dalam gugatannya, Partai Prima mempermasalahkan langkah KPU yang tak meloloskan mereka dalam tahap verifikasi administrasi.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Majelis hakim memerintahkan KPU untuk menghentikan tahapan

Pemilu 2024 yang telah berjalan dan mengulang tahapan tersebut dari awal selama kurang lebih dua tahun empat bulan tujuh hari.

Akibat putusan itu, Pemilu

2024 pun terancam diundur hingga 2025. KPU lantas mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

Di sisi lain, Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam putusannya menyatakan KPU telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu seperti dilaporkan Partai Prima. Dalam putusan yang dibacakan pada 20 maret 2033, Bawaslu memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap Partai Prima. Verifikasi perbaikan itu pun digelar sejak Jumat, 24 Maret 2023.(tem) kar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal ini berarti, ada dua koalisi yang hadir dalam agenda silaturahmi tersebut, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PPP, PAN) serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Gerindra dan PKB).

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga memberi tanggapan senada.

Menurutnya, ada kesamaan pemikiran antara Gerindra dan parpol-parpol yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut.

“Ternyata ada (kesamaan).

Jadi, kita merasakan ada frekuensi yang sama, ada kecocokan, dan kalau dilihat dari pimpinan partai, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi semua sekarang,” kata Prabowo.(jpc)

Dukung Menkopolhukam Bongkar Transaksi Rp349 Triliun

JAKARTA–Partai Solidaritas Indonesia (PSI) salut dan bangga terhadap keberanian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dalam membongkar transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Bahkan, dia berani mempertanggungjawabkan pernyataannya di depan Komisi III DPR RI.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie mengatakan, keberanian Mahfud MD untuk membongkar kejanggalan transaksi di Kemenkeu meskipun berada dalam struktur pemerintahan.

“Beliau ini berada di dalam sistem, tetapi tidak bersikap defensif apalagi denial ketika ada dugaan korupsi di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Dengan lantang, Pak Mahfud MD justru berteriak bahwa ada dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan,” katanya dalam video yang diunggah akun PSI. Selain itu, dia mengungkapkan, Mahfud bertanggung jawab atas posisi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo kepadanya. Selain menjabat Menkopolhukam, Mahfud MD juga menjadi Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.

“Beliau ada di posisi tersebut dan tak mau hanya makan gaji buta dan menikmati fasilitas. Beliau kerja, kerja dan kerja,” terangnya.(jpc)

Tapi sering ketua partai ini, dikit-dikit sudah direstui Presiden. Apa hubungannya? Saya kadang-kadang mikir apa hubungannya, enggak ada hubungannya,” kata Jokowi saat menghadiri acara silaturahmi Ramadan 1441 Hijriah di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4).

Jokowi pun merasa heran dirinya selalu dikaitkan dengan pencalonan capres tertentu. Ia mencontohkan, terkait pemberitaan yang masif bahwa Prabowo Subianto direstui Presiden Jokowi untuk maju sebagai capres 2024.

“Apalagi kalau datang ke saya dalam membangun koalisi, semuanya sudah disetujui Presiden. Urusannya apa saya membangun koalisi, mencalonkan seseorang, ya kalau saya ditanya saya jawab. ‘Pak Bapak setuju ndak, Pak Prabowo jadi capresnya’ . Kalau saya ditanya, saya jawab,” ungkap Jokowi. Jokowi pun mengelak, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang didalamnya terdapat PAN, Partai Golkar, dan PPP dibentuk atas perintah dirinya. Namun, ia tak membantah kalau ketua umum dari masing-masing yang mendirikan KIB minta restunya, dalam membangun koalisi menghadapi Pemilu 2024.

“Itu KIB kan terbentuk karena pertemuannya Pak Erlangga, Pak Zul, sama Pak Mardiono. (Setelah) Terbentuk, baru datang ke saya, Pak mohon restu. Kalau saya ditanya itu, ya saya restui. Sebetulnya hanya gitugitu itu. Jadi, bukan (bentukan) saya. ‘Oh anu ya, bentuk KIB kayak gini’ . Enggak pernah,” pungkas Jokowi.(jpg/fajar)

Elektabilitas Kader NU Naik Terus

JAKARTA–Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari menyatakan ada fenomena menarik di balik naiknya elektabilitas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam survei Pollmark serta elektabilitas Erick Thohir dalam survei Indobarometer. Kebetulan, keduanya juga merupakan para pembesar Nahdathul Ulama (NU).

Cak Imin sendiri masuk 5 besar hasil survei calon presiden (capres) berdasarkan Pollmark Research Center, sedangkan Erick Thohir berada di posisi teratas sebagai kandidat cawapres dalam survei Indobarometer.

Sholeh Basyari menyatakan design survei Pollmark yang mengambil data responden secara jumbo yakni 62.000 responden dari 78 dapil itu akurat.

“Itu adalah survei dengan tingkat kevalidan nyaris setara dengan tabulasi KPU pasca pencoblosan,” kata Sholeh dalam keterangannya, Sabtu (1/4).

Dia menyebutkan terkait hasil survei yang menyebutkan Cak Imin masuk 5 besar capres ialah mitos lama, rasional, terukur, meski mengejutkan.

Menurut Sholeh, disebut mitos lama lantaran nyaris semua capres cawapres yang memimpin dalam pemilu merupakan tokoh-tokoh yang mengalami “penzaliman” “Serta bukan tokoh yang lahir dengan bluffing atau gertakan.

Publik menyaksikan Cak Imin terus menerus dihajar PBNU. Justru sebab itu, publik memberikan simpati besar pada ketum PKB tersebut,” lanjutnya. Dia juga menyebutkan sangat wajar jika semua sayap dan struktur PKB bahu membahu menjaga wibawa partai. “Wajar mereka secara solid menghadapi ‘musuh’ bersama yakni PBNU. Maka capaian yang menempatkan Cak Imin di posisi lima besar adalah rasional,” tegasnya.(jpnn)