Sekolah Dilarang Pungut Biaya PPDB

CIBINONGSemua jenjang sekolah mulai sibuk mempersiapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2023-2024. Karena itulah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah menekankan kepada seluruh kepala sekolah, khususnya SMP, untuk tidak melakukan pungutan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Untuk diketahui, pelaksanaan PPBD tahun ajaran 2023/2024 akan segera dilaksanakan pada Juli mendatang. Saat ini Disdik tengah melakukan sosialisasi berkenaan pelaksanaan PPDB.

“Saya minta kepada kepala sekolah untuk tidak menerima uang dalam bentuk apa pun atau pun melakukan pemungutan saat pelaksanaan PPDB tahun ini,” ujar Juanda Dimansyah, Selasa (6/6).

Menurut dia, PPDB harus murni dan bebas dari biaya apapun khususnya bagi sekolah negeri.

Pihaknya pun dalam waktu dekat akan mengumumkan berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis) PPDB jenjang SD dan SMP.

“Di mana juklak juknis terkait sistem zonasi, afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua, dan itu diatur dalam ketentuan masing-masing,” jelas Juanda.

Tak dipungkiri, pelaksanaan PPDB sekolah negeri sangat dinanti-nantikan orang tua murid. Sebab, mereka menginginkan anaknya mendapatkan fasilitas pendidikan berbasis negeri.

Untuk itu, kata Juanda, perlu kiranya dilakukan pembatasan melalui juklak juknis tersebut.

“Banyak dari orang tua murid menginginkan anaknya masuk ke sekolah negeri dibandingkan dengan swasta, makanya kita melakukan pembatasan melalui juklak-juknis yang nantinya akan dikeluarkan,” tandas Juanda. Pasalnya, jumlah sekolah negeri juga terbatas di Kabupaten Bogor. (cok/c)

Tanam Pohon di Lokasi Tambang Ilegal

TAMANSARI DLH Kabupaten Bogor bersama dengan Muspika Kecamatan Tamansari melakukan penanaman pohon di lokasi penam bangan batu tanpa izin.

Penanaman pohon itu dilakukan di sepanjang bantaran Sungai Citiis, Desa Sukamatri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

Camat Tamansari, Yudi Hartono mengatakan, penanaman pohon ini merupakan rangkaian kegiatan HJB ke 451 tingkat Kecamatan Tamansari. “Kami tanam pohon di lokasi tambang ini,” katanya kepada Radar Bogor, Selasa (6/6).

Kami harap dengan penanaman pohon ini, mampu mengembalikan fungsi alam yang hilang akibat penambangan di sini. Juga bisa mencegah banjir bandang.”

Camat Tamansari, YUDI HARTONO

Penanaman pohon ini juga dihadiri, kadis

DLH kabupaten Bogor, siswa dan guru dari Nurul Fikri Boarding school, tokoh masyarakat Kecamatan Tamansari yang peduli terhadap lingkungan alam juga kepala Desa se kecamatan Tamansari. Sementara itu Kepala Desa Sukamantri Hendi Haerudin berharap, dengan

KEMERIAHAN HJB KE-541 DI KECAMATAN CITEUREUP

DISKUSI: Para pengurus APERSI Bogor Raya Depok (SIBODAS) foto bersama Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor dan stafnya usai membahas persoalan tanah untuk perumahan.

APERSI Diminta Hati-hati Bebaskan Lahan

CIBINONGPertanahan yang sudah punya RDTR (rencana detail tata ruang) di Bogor, hanya satu kecamatan. Selebihnya, masih RTRW. Sehingga, masih harus ada pembahasan kajian Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tata ruang. Apalagi, banyak wilayah kehutanan dan tanah yang bergerak di wilayah Kabupaten Bogor.

Oleh sebab itu, anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh

Indonesia (APERSI) Korwil Bogor Raya Depok atau sering disebut SIBODAS diminta berhati-hati dalam membebaskan lahan. Demikian disampaikan salah satu pejabat di BPN Kabupaten Bogor, saat mengadakan pertemuan dengan pengurus SIBODAS, belum lama ini.

“Sedangkan untuk pengerjaan Pertek, dipastikan sepuluh hari kerja. Pasti sudah beres, dengan catatan berkas lengkap,” Kata Kepala Kantor BPN, Yuliana, di hadapan para pengurus APERSI Korwil Bogor Raya Depok.

Banyaknya tanah konservasi dan pertanian yang terletak di Bogor, tidak mungkin diizinkan untuk pembangunan perumahan. “Pasalnya, ada zona-zona hijau yang harus dipertahankan, merah bisa diubah dan kuning belum ada kesepakatan pusat dan daerah.

Tadi pun, sudah diselesaikan permasalahan dua berkas anggota APERSI yang belum selesai. Bulan ini, targetnya sudah selesai semua,” jelas

Ketua APERSI Korwil Bogor

Raya Depok, Mahfudz.

Jadi, kata Mahfudz, Kepala

Kantor BPN Kabupaten Bogor yang baru sangat responsif. “Kita disuruh datang lain untuk memperkenalkan tim yang baru. Mereka akan merespon cepat, apabila ada pengurusan dengan berkas lengkap,” ujar

Mahfudz. Terutama, lanjut dia, adanya LSD (lahan sawah yang dilindungi,red) , di mana developer juga tidak boleh sembarangan membeli lahan.

“Karena di mana ada LSD YANG memang harus dipertahankan, APERSI membantu anggotaanggotanya mengecek lahan tersebut atau bukan ,” kata

Mahfudz. Pasalnya, kata dia, berkaitan dengan RTRW dan juga memfasilitasi anggota-anggotanya untuk pembebasan dengan dasar girik atau tanah adat.

“Tapi untuk tanah yang dasarnya HPL dan HGU, over garap tidak bisa dinaikkan HGB untuk perumahan. Demikian dijelas kan Kakan Ibu Yuliana,” jelas Mahfudz. Apalagi, ada juga wilayahwilayah yang bersebelahan dengan kabupaten atau kota. Di mana lahan tersebut belum masuk administrasi BPN. Contoh tanah yang bersebelahan antara bon Bogor dan Depok, Bekasi, Tangerang kota, dan Cianjur. “Bagi teman-teman pengembang yang belum bergabung dengan Asosiasi, bisa bergabung dengan APERSI SIBODAS. Kantor Sekretariat Ruko Cibinong City Center Blok E20,” tambah Yuliana. Hadir dalam kesempatan tersebu, perwakilan dari Kantor Pajak Pratama dan sebagian stafnya. Di antaranya, Iman, Yekti, Taufik, Luthfi dan dihadiri beberapa kasi serta pengurus inti APERSI Bogor Depok dan sekitarnya. Apersi melalui Ketua Korwil Sibodas Mahfudz, Ketua Bidang Perizinan dan Pertanahan DPP APERSI Bambang, lalu Ahmad Yani Hasyim, bidang OKK DPD APERSI Jabar ditambah Ketua Bidang Perizinan dan Pertanahan DPD Apersi. (*pia) adanya penanaman pohon juga menyadarkan masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan.

“Kami harap dengan penanaman pohon ini, mampu mengembalikan fungsi alam yang hilang akibat penambangan di sini. Juga bisa mencegah banjir bandang,” tukasnya. (all/c)