Pasar dengan Plaza Bakal Terintegrasi

Sambungan dari Hal 12

”Kedua kawasan itu harus menyatu, ada pasar dan mall atau plaza. Bicara Kota Bogor bukan soal ego pasar atau mall.

Biar masyarakat bisa sekaligus mengakses dua-duanya. Belanja ke mall bida belanja ke pasar, dan sebaliknya,” tutur Muzakkir saat ditemui Radar Bogor.

Muzakkir menyebut, pihaknya juga tengah membahas rencana ini dengan pihak Plaza Jambu

Dua. Pekan kemarin, Perumda

PPJ sudah bertemu dengan

Direktur Plaza Jambu Dua, dan akan kembali melakukan pertemuan di pekan ini.

Dipertemuan pertama, mereka membahas soal kepemilikan tanah. Sementara di pekan ini, pihak Perumda

PPJ rencananya akan mencari solusi pelebaran jalan. Misalnya dengan pembebasan lahan.

”Kalo bicara akses masuk, sertifikat dimiliki oleh Plaza Jambu Dua. Saat pendirian ada pasar dan mall, saat itu pasti ada perjanjian di masa lalu. Perjanjian ini yang belum ditemukan. Secara kasat mata menyatakan seperti itu,” lanjutnya. Meski belum menyetujui rencana yang diusulkan, Muzakkir mengatakan pihak Plaza Jambu Dua sudah kooperatif, dan membuka langkahnya lebih luas.

”Kami akan terus mendorong itu supaya lrbih memudahkan masyarakat belabja di plaza dan pasar,” ucap dia. Seperti diketahui, Pasar Jambu Dua dibongkar oleh Pemerintah

PKRS Azra

Kota Bogor sejak Maret lalu. Pasar itu akan kembali dibangun dengan lebih luas. Sehingga bisa menampung pedagang lebih banyak. Pasar Jambu Dua baru akan kembali dibangun setelah proses pembongkaran selesai. Nantinya pasar ini, akan menampung 1141 pedagang yang terdiri dari pedagang lama, di Pasar Jambu Dua dan pedagang pindahan dari Pa sar Bogor. Muzakkir menjelaskan, revitalisasi Pasar Jambu Dua tidak didanai oleh APBD melainkan melalui dana investor yamg diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp65-70 miliar. Pembangunan ditargetkan rampung pada Desember 2023 mendatang. (Fat/c)

Bantu Cegah Stunting

Sambungan dari Hal 12

Ahli Gizi RS Azra Dinda

Annisa Fitri mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan agar anak-anak dapat tumbuh, dan berkembang secara optimal dan maksimal, disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik.

Dengan begitu diharapkan anak-anak ini dapat siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.

Edukasi yang disampaikan kepada warga, kata dia mengenai peranan protein hewani dalam pencegahan stunting. Menurutnya, protein merupakan zat penting dalam tubuh. Protein berperan sebagai bahan bakar, zat pembangun, dan juga zat pengatur. ”Potein hewani memiliki zat mikro yang lebih mudah diserap dibandingkan protein nabati. Protein hewani juga mengandung insulin-like growth factor yang dapat meningkatkan tinggi badan,” jelasnya.

Kekurangan protein bisa berakibat pada berkurangnya hormon pertumbuhan, gangguan regenerasi sel, terganggunya sistem kekebalan tubuh, terganggunya fungsi otak dan kesehatan mental, pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi terhambat, serta memperlambat poses penyembuhan luka.

Protein hewani bisa didapat dari berbagai umber di antaranya ikan, daging kambing, daging sapi, telur, daging ayam, cumi udang kerang, hati sapi, dan hati ayam. Di kesempatan itu Dinda juga menyampaikan menu-menu yang bisa menjadi pilihan para ibu hamil dan menyusui.

Dinda mengatakan, edukasi tersebut rutin disampaikan pada puluhan warga. Selain itu mereka juga senantiasa memeriksa berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala puluhan anak di wilayah tersebut.

Ia berharap, masyarakat bisa lebih memahami urgensi pemenuhan gizi pada anak secara baik sehingga stunting di Kota Bogor bisa teratasi secara optimal. (fat/c) tetap. Tentunya kami siap untuk meladeni jika memang tergugat mengambil upaya hukum lainnya,” sambung Roy Sianipar. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim angkat suara terkait hasil keputusan Majelis PHI pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang mengabulkan beberapa gugatan yang diajukan 39 mantan karyawan PDJT

Kota Bogor. Menurut Dedie, atas putusan ganti rugi senilai Rp21 miliar tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Sebagai bapaknya BUMD, ya tentu kami juga berkeinginan juga melakukan langkahlangkah, misalnya kasasi,” kata Dedie Rachim.

“Supaya menguatkan keputusan akhir sampai inkrah dari Peradilan Hubungan Industrial itu,” sambung dia. Semisal, dilanjutkan Dedie, dari hasil putusan yang sudah dikeluarkan PHI Bandung, dimungkinkan ada poin-poin yang belum kuat.

Sehingga, hal itu akan pihaknya kuatkan lagi sampai nanti inkrah, dan keputusan

Minkrah itu yang akan dijadikan dasar bagi pihaknya untuk mengambil kebijakan. “Jadi itu yang kami dorong justru, dari pada berandaiandai kami disalahkan secara hukum, mengeluarkan duit salah, tidak mengeluarkan duit salah, sekarang kami tunggu saja secara resmi, apa keputusan peradilan hukum industrialnya,” pungkas dia.(ded/c)