Mahfud Hingga AHY Bacawapres Ganjar

JAKARTA–Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membeberkan sejumlah nama, yang masuk ke dalam radar calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Puan mengungkap, terdapat 10 nama yang masuk radar bakal cawapres Ganjar.

Nama-nama itu di antaranya

Menteri Koordinator Bidang

Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud

MD, Menteri BUMN Erick

Thohir hingga Ketua Umum

Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). ”Pencawapresan nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kami, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak sopo lagi? Pak Airlangga,” kata Puan di Sekolah

(ILUSTRASI/JAWA POS) sejauh ini terdapat PPP dan Partai Hanura yang telah resmi mendukung pencalonan Ganjar.

PILIHAN: Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak pemilihan.

Parpol Islam Sulit Menang di Pemilu

JAKARTA–Ketua Umum Partai

Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia

Anis Matta menilai, partai Islam masih sulit untuk memenangi pertarungan politik di kontestasi

Pemilu 2024, baik pemilu legislatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (Pilpres).

Hal itu disebabkan narasi yang ditawarkan hanya diperuntukkan bagi kelompoknya saja, bukan narasi untuk keseluruhan populasi rakyat Indonesia.

Dari dulu sampai sekarang, narasinya tidak pernah berubah, selalu mewakili kelompoknya sendiri.

”Pada dasarnya partai-partai Islam ini selalu berorientasi mewakili kelompoknya sendiri dan tidak mewakili populasi. Partai yang basisnya tradisional, dia berusaha mewakili Islam tradisional, demikian pula dari kelompok modernis dia berusaha mewakili Islam modernis,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (6/6).

Karena itu, kata Anis Matta, porsi dukungan masyarakat terhadap partai Islam tidak sebesar dukungan kepada partai nasionalis.

”Inilah masalah fundamental yang seharusnya menjadi perhatian serius untuk mengubah orientasi narasi mewakili kelompoknya, menjadi narasi mewakili populasi atau seluruh

TOLAK MAHAR: Partai Golkar secara tegas menolak praktik mahar politik.

Komitmen Beringin

Tolak Mahar Politik

JAKARTA–Wakil Umum Partai

Golkar Ridwan Kamil secara tegas menolak praktik mahar politik. Ia memastikan, Partai Golkar berkomitmen menolak mahar politik.

Gubernur Jawa Barat itu pun menegaskan, mahar politik perlu dihindari. Sebab, seorang pemimpin tidak boleh melakukan upaya-upaya untuk membeli kecintaan rakyat. ”Karena menjadi pemimpin itu jangan dimulai dari niat membeli kecintaan rakyat, membeli kepercayaan rakyat,” kata pria yang karib disapa Kang Emil ini.

Ridwan Kamil meyakini, rakyat akan mencintai pemimpin yang bekerja dengan tulus dan ikhlas. Karena itu, ia menyebut, tidak perlu ada mahar politik.

Terlebih, Partai Golkar sebagai partai tengah, sudah membuktikan komitmen tersebut. RK menyampaikan bahwa hal itu turut menjadi penekanan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam Rakernas Partai Golkar.

”Pesan tersirat (dari Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk) menguatkan lagi bahwa Partai Golkar itu partai tengah dan juga partai tanpa mahar,” jelasnya. Mantan Wali Kota Bandung itu berujar, proses politik yang dimulai dengan praktik mahar politik bakal menjadi beban. ”Kalau proses politik harus selalu dimulai dari belimembeli, saya kira perjalanan kepemimpinan siapapun itu nanti, pasti tersandera oleh niat awal yang kurang baik,” ucapnya. Oleh karena itu, Ridwan Kamil dan Partai Golkar tegas menolak praktik mahar politik. Melalui pemilu serentak tahun depan, pihaknya berharap besar akan lahir pemimpinpemimpin yang bekerja total untuk kepentingan rakyat. ”Kita berdoa demokrasi ini menghasilkan seleksi calon-calon legislatif, pemimpin-pemimpin daerah, sampai presiden yang berintegritas dan jadi harapan masa depan Indonesia,” terang dia.(jpc) rakyat Indonesia,” katanya.

Menurut Anis Matta, seharusnya konsep ajaran Islam digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat, seperti keadilan distribusi ekonomi dan menghadapi ketimpangan ekonomi.

Bukan sebaliknya digunakan untuk membela kelompoknya saja, dan memusuhi kelompok yang lain.

Padahal negara dan agama itu tidak bisa pisah-pisahkan dalam sejarahnya. ”Tetapi ada upaya untuk memisahkan agama dan negara dengan dibuat sedemikian rupa sebagai sumber konflik, oleh mereka yang membawa kekuatan agama sebagai ideologinya,” ujar Anis Matta. Anis Matta menegaskan, Indonesia yang berdasarkan Pancasila, bukan merupakan negara sekuler. Malahan dengan Pancasila, Indonesia justru dikenal sebagai negara religius, karena mengakui adanya Ketuhanan Yang Maha Esa.

”Inilah yang kita sayangkan kenapa partai Islam itu, tidak pernah ada yang mencoba menggali ajaran agama Islam ini sebagai satu sumber inspirasi. Selain itu, partai Islam juga selalu membawa perbedaan friksi mengenai tata cara beragama, antara yang tradisional dan modernis, di bawah ke politik,” katanya.(fjr)