oleh Nur Rahmadayana Siregar

PERJANJIAN BAKU: MASALAH DAN SOLUSI

Judul: Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi Penerbit: Pelangi Grafika, bekerjasama dengan Deutsche Gesellschaft fur International Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Penulis Utama: Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H.,LL.M; Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H.,M.H.,CN Tebal Buku: xiv + 158 Halaman Tahun Terbit: 2021 ISBN: 978-602-74627-7-9

Nur Rahmadayana Siregar

Redaksi Legal Talk Society (LTS)

Buku “Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi” merupakan karya dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yaitu Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M (Guru Besar Hukum Perikatan dan Hukum Konsumen) dan Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN., (Guru Besar Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan Hukum Perlindungan Konsumen), bersama 4 kontributor lainnya, yakni Prof. Dr. phil. Budiono Kusumohamidjojo, S.H., Dr. David M.L.Tobing, S.H., M.Kn., Dr. Megawati Simanjuntak, SP. M.Si., dan Dr. Johanes Widijantoro, S.H., MH. Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penggunaan perjanjian baku di Indonesia dan kaitannya dengan perlindungan konsumen, juga persoalan umum dan tantangan spesifik di era digital, serta beberapa rekomendasi untuk mengatasinya.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih sebagaimana dijelaskan Pasal 1313 KUHPerdata. Penulis memahami perjanjian baku (standard form contracts/standardized contracts) sebagai suatu perjanjian yang berbagai ketentuannya dibuat secara sepihak oleh suatu pihak tertentu, yang akan digunakan untuk bertransaksi dengan banyak pihak lain yang berkepentingan dengan pokok yang sama dari perjanjian yang pihak tertentu itu menawarkannya, selagi “the other party has little or no ability to negotiate more favorable terms and is thus placed in a “take it or leave it” position ” .

Buku ini berisi pengetahuan baru bagi para pembaca terkait hukum perjanjian, dikemas secara jelas dalam 4 (empat) bab pembahasan. Pada Bab I membahas gambaran umum tentang perjanjian, perjanjian baku dan klausula baku, penulis dalam bab ini mencoba menggambarkan pengertian perjanjian, perjanjian baku dan klausula baku serta peraturan perundang-undangan tentang perjanjian baku disertai perlindungan konsumennya. Pengertian perjanjian dijabarkan penulis sebagai kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang saling mengikatkan diri sehingga timbul perikatan antara para pihak. Penulis dalam bab ini juga membahas adanya asas perjanjian, keabsahan perjanjian, akibat perjanjian, penafsiran perjanjian, perbuatan melanggar perjanjian atau wanprestasi, gugatan dan pembelaan pihak yang melanggar perjanjian atau wanprestasi.

Pernjelasan perjanjian baku digambarkan secara rinci dengan menuliskan sejarah singkat perjanjian baku dan macam-macam jenis perjanjian baku.

Bab II membahas masalah penggunaan perjanjian baku. Selain kendala umum dalam penyalahgunaan perjanjian baku di berbagai sektor, terdapat juga masalah-masalah lain seperti (1) rendahnya kesadaran dan pemahaman penggunaan perjanjian baku oleh konsumen, (2) kesimpangsiuran pengaturan perjanjian baku, serta (3) kurang terstrukturnya lembaga pengawasan.

Selanjutnya, Bab III membahas solusi penggunaan perjanjian baku. Beberapa contoh yang ditawarkan termasuk perubahan undang-undang perlindungan konsumen, peningkatan kompetensi dan kejelasan pengawasan perjanjian baku, serta mekanisme penyelesaian sengketa perjanjian baku. Bab ini menguraikan lima faktor yang menjadi kendala penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) khusus berkaitan dengan perjanjian baku yaitu gramatika undangundang, sistematika undang-undang, tanggungjawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa konsumen, dan kelembagaan. Buku ditutup dengan Bab IV yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

Hal menarik dari buku ini telah menjelaskan perjanjian baku digital, yang dibahas lebih lanjut di Bab II. Tidak bisa dipungkiri bahwa digitalisasi telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Perjanjian baku digital digunakan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), biasanya dalam bentuk kontrak elektronik. Beberapa masalah yang sering ditemui terkait dengan keabsahan serta penyelesaian sengketa perjanjian baku digital, yang dijelaskan dalam buku ini secara lugas, disertai dengan aturan-aturan hukum yang mengatur transaksi elektronik.

Buku ini ditulis secara aktual, mulai dari pembahasan mengenai perjanjian baku sebelum adanya UUPK di Indonesia hingga rekomendasi dari penulis untuk memperbarui UUPK beserta regulasi sektoral terkait lainnya. Mencoba menggambarkan situasi hukum perjanjian dan perlindungan konsumen di Indonesia dari masa ke masa. Buku ini akan lebih menarik jika terdapat pembahasan tentang perjanjian baku dan hubungannya dengan aturan lain, misalnya Hukum Pidana, Hukum Adminitrasi Negara, dengan dukungan teori yang memadai.

Terlepas dari itu buku ini menjadi salah satu refrensi bacaan bagi semua kalangan yang diharapkan dapat mengedukasi masyarakat umum dan menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan terkait dengan perjanjian baku dan perlindungan konsumen ke depannya. Hal tersebut dapat dilihat dari rekomendasi yang dijelaskan di Bab IV dalam buku ini, mencakup perubahan regulasi, pembinaan terhadap pelaku usaha, serta peningkatan kesadaran konsumen mengenai klausula baku.

Penulisan buku ini didukung oleh proyek ASEAN-Jerman PROTECT yang dilaksanakan oleh Deutsche Gesellschaft fur International Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dan didanai oleh Kementerian Federal untuk kerja sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ).

[Ed.]