SEF MENYAPA Edisi II 2014
ME
NYO
RO T AN I GAP TAR AT EO R
I
LEM
BA DAN P GA KE RAKT UA NG IK AN SYA
RIA
H
Notulensi Kajian Literatur “Satanic Finance” Pertumbuhan Semu itu Tidak Baik
Kata Pengantar
Sambutan Ketua SEF UGM Novieka Kurniawan Satori
Ketua Umum Novieka Kurniawan Satori Sekretaris Jenderal Azam Akbar Hawariy Redaktur Departemen Kajian SEF UGM Achmad Masyhadul Amin Atika Winastuti Nurindah Sari Basu Gede Pangestu Muhammad Imam Adli Desain dan Layout Guratri Jinggasari Lalan Dwi Kurniawan Kontak Telepon: +6282134098914 +6285883903135 email: sef.fe.ugm@gmail.com Website: sef.feb.ugm.ac.id Twitter: @KSEI_SEFUGM Facebook: KSEI SEF UGM Alamat Sekretariat SEF UGM Lantai 3 Sayap Barat Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Jalan Sosio Humaniora 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281 1
sef.feb.ugm.ac.id
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga SEF Menyapa edisi II ini dapat hadir di tengah para pembaca untuk kembali memberikan ilmu serta wawasan baru tentang ekonomi islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada idola dan panutan kita semua Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula saya sampaikan beribu terima kasih atas partisipasi para inovator dan kreator SEF Menyapa kali ini sehingga dapat menyajikan sebuah wacana keilmuan dengan sangat baik dan semoga bermanfaat bagi penikmat ilmu lainnya. Aamiin. Bertemakan “Menyoroti Gap Antara Teori dan Praktik Lembaga Keuangan Syariah� saya rasa merupakan wacana yang paling tepat untuk diulas kembali mengingat masih belum idealnya lembaga keuangan syariah (LKS) saat ini dalam menerapkan prinsip syariah. Kita perlu mem-brainstorm masalah ini kembali karena nantinya peran ekonomi islam dan khususnya LKS yang menjadi produk unggulannya akan semakin kompleks dan dituntut secara profesional. Sedangkan di lapangan kita ketahui secara langsung masih banyak praktik yang menyimpang. Kita tentu tak mau menjadi orang yang mengekor, untuk itu kami berharap dengan adanya SEF Menyapa kali ini para pembaca yang didominasi mahasiswa dan khususnya yang berkecimpung di dakwah ekonomi islam dapat kritis dan wajib berperan secara langsung dalam memberikan solusi yang nyata. Mungkin demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Saya pribadi berharap embrio kekritisan kita dalam dakwah ekis ini didukung dengan semangat keilmuan dan tindakan yang solutif. Fastabiqul Khairat! Berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena saya yakin suatu saat ekis (ekonomi islam, red) akan jaya di tangan orang-orang yang menggantungkan niat serta tekadnya karena Allah semata. SEFmangat! Salam Ekonom Rabbani Gadjah Mada.
Opini
Pertumbuhan Semu itu Tidak Baik Achmad Masyhadul Amin Akuntansi 2012 Betapa populernya isu mengenai lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia. Sampai sekarang, lembaga keuangan syariah (LKS) masih berkembang dengan sangat 'mengagumkan', baik dari sisi perkembangan aset, laba, maupun ďŹ nancing to deposit ratio. Tak sedikit pula publikasipublikasi yang menyerukan konsumen lembaga keuangan untuk beralih menuju jasa keuangan yang bebas dari riba, nir akan dosa. Seruan-seruan itu pun mengundang perhatian pemerintah, hingga berbagai program pro-LKS pun mulai dirintis seperti Gerakan Ekonomi Syariah (Gres!) beberapa bulan yang lalu. Lantas, dengan pemberitaan yang gencar mengenai LKS, adakah dampak lebih baik bagi perekonomian Indonesia karena LKS? Seperti biasa, pemberitaan mengenai LKS tak luput dari propaganda bahwa keuangan syariah itu jauh lebih baik, lebih adil, lebih ekonomis, lebih eďŹ sien, lebih efektif, dan tentu saja lebih berkah. Para kaum muslim, dan sebagian yang bukan, pasti beranggapan bahwa pernyataan tersebut absolut benarnya, pasti betul, dan mustahil salah. Akan tetapi, s u d a h m e n j a d i r a h a s i a u m u m ba h w a kenyataannya sebagian besar LKS hanyalah lembaga keuangan yang 'mencatut' kata syariah. LKS yang menurut berbagai media dikatakan paling merakyat pun kenyataannya tetap 'mencekik', atau justru lebih 'mencekik' debitur daripada bank plecit alias rentenir. Tentu saja hal tersebut terjadi, mengingat LKS yang seharusnya adalah lembaga keuangan paling dekat dengan masyarakat yang
unbankable, atau lembaga keuangan yang berposisi sebagai lembaga keuangan secondatau third-tier. Ujung-ujungnya, LKS harus mendapatkan keuntungan dari interest spread antara bunga kredit dengan bunga deposito. Ironisnya, ketika orang awam pun tahu bahwa beda antara LKS dengan lembaga keuangan konvensional sangat tipis, tak sedikit LKS yang berusaha memusingkan debitur maupun kreditur pada carrousel yang penuh dengan ta' marbuthah. Memang akad-akad pada LKS yang sebagian besar diakhiri dengan akhiran ta' marbuthah tersebut nyata ada pada masa Rasulullah SAW, bahkan memang sudah berjalan sebelum era kerasulan Muhammad SAW. Akan tetapi, seiring perkembangan jaman, peradaban Islam mulai menyimpang dari syariatnya, termasuk dari segi muamalah, hingga mencapai titik nadirnya pada saat dinasti Ottoman runtuh di beranda abad keduapuluh. Beberapa gerakan untuk kembali pada ekonomi syariah mulai bermunculan pada pertengahan abad kedua puluh dengan munculnya Bank Mit Ghamr di Mesir, kemudian berkembang hingga sekarang ini. Permasalahannya, LKS yang muncul akhir-akhir ini bukan berarti bebas dari kekangan rezim ekonomi Keynes dan Smith. Dengan fakta te r s e b u t , m a k a j a n g a n h e r a n a pa b i l a kenyataannya LKS secara formal adalah lembaga syariah, namun secara substansial adalah lembaga biasa, mengindikasikan adanya pertumbuhan semu LKS.
sef menyapa
2
Opini Terpisah dari kenyataan bahwa akad murabahah secara substansial adalah transaksi kredit berbunga, atau akad ijarah muntahiyya bit tamlik secara substansial adalah financial lease, kita perlu mendukung perkembangan LKS untuk tetap maju. Kita perlu menelaah dengan bijaksana praktik jasa keuangan LKS di Indonesia dengan memahami pendekatan yang digunakan oleh penganut mazhab mainstream. Mazhab tersebut memiliki anggapan bahwasannya mempraktikkan muamalah yang sesuai dengan kaidah itu tidak seperti yang dikatakan dalam pepatah Jawa suwe mijet wohing ranti (Jawa: mudah sekali) terutama di sebuah sistem moneter konvensional dengan standar keuangan fidusiari, yaitu standar keuangan dengan fiat money sebagai mata uang resmi. Langkah-langkah perintisan oleh pendahulu kita perlu diapresiasi, generasi pengubah wajah dan jiwa dari LKS. Bermunculannya LKS di Indonesia setidaknya membawa kita pada memori masa lalu mengenai akad-akad beraksen Arab dan mendorong kita untuk belajar lebih banyak mengenai fikih muamalah dan ekonomika islami. Dengan pemahaman secara komprehensif mengenai fikih muamalah, LKS yang pada praktiknya masih 'membisniskan utang' bisa diarahkan pada area yang dari sisi syariah lebih aman, seperti pengelolaan aset dan ekuitas, pengelolaan modal dengan basis modal ventura, atau syirkah koperasi. Mem ang ada benarnya bahwa pengelolaan sebagian LKS di Indonesia dilakukan secara setengah hati, namun langkah untuk membiarkannya hingga mati adalah cara yang tidak bijaksana. Meskipun praktik LKS “jauh panggang dari api”, perekonomian Indonesia tidak bisa dibiarkan tertopang pada lembaga keuangan konvensional. Bubblenomics tentu saja bukan sistem yang cocok bagi perekonomian Indonesia, dan
3
sef.feb.ugm.ac.id
peran LKS sangat penting untuk mencegah perekonomian Indonesia mengembang seperti balon, melainkan seperti kue. Pada akhirnya, di era kepemimpinan yang baru nanti, siapapun presiden dan parlemennya, peraturan mengenai LKS dan posisi DSN MUI perlu ditegaskan, termasuk aturan mengenai audit kepatuhan. Ya, di samping audit keuangan yang berperan untuk memberikan asuransi bahwa asersi LKS terhadap kegiatan ekonomis sesuai dengan standar dari AAOIFI (yang seharusnya diadopsi dalam PSAK tentang akad syariah), audit kepatuhan perlu dilakukan khusus untuk LKS agar praktik jasa keuangan syariah didorong untuk menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh DSN MUI. Selain itu, perlu adanya 'sertifikasi halal' untuk produk LKS serta LKS yang secara berkelanjutan memperbaiki operasi serta skema pendanaan LKS, bukan untuk LKS yang dari tahun ke tahun tidak mencoba meraih kesempurnaan atau idealisme operasi. Dengan sinergi antara LKS, DSN-MUI, eksekutif dan legislatif, serta akuntan publik, LKS dapat berkembang secara riil sebagai lembaga yang mengintervensi debitur untuk pencapaian kesempurnaan operasi, bukan tumbuh secara semu sebagai lembaga bertopeng syariah.
Kajian Literatur
Notulensi Kajian Literatur “Satanic Finance” Pada tan ggal 1 6 A p ri l 2 0 1 4 , bertempat di ruang Audio Visual FEB UGM, Departemen Kajian SEF UGM menyelenggarakan acara Kajian Literatur yang mengupas buku berjudul Satanic Finance. Pembicara pada acara ini adalah Bhima Yu d i s t i r a , S . E . d a n d i m o d e r a to r i o l e h Muhammad Imam Adli (Staf Departemen Kajian). Buku Satanic Finance ditulis oleh A. Riawan Amin pada tahun 2007. Hal yang m e n a ri k d a ri b u k u i n i a d a l a h ba n y a k kontradiksi-kontradiksi yang ditemui yaitu lucu, provokatif, dan mengecewakan. Dua puluh persen di antaranya (kontradiksi yang
ditemui, red) berupa gambar. Buku ini terbit di saat yang tepat sebagai sarana provokasi pada saat terjadi krisis ekonomi global “subprime mortgage”. Buku Satanic Finance terbagi ke dalam empat bab yang terdiri atas permasalahan tentang individu, negara, sistem, dan solusi. Kesalahan pertama dalam sistem uang pada individu adalah adanya lembaga intermediasi yang akhirnya menambah nilai barang. Misalnya saja, satu kilogram beras seharusnya dihargai Rp 9000 akhirnya menjadi Rp 9200. Pada sistem barter, tidak ada inflasi karena jumlah uang yang beredar tidak melebihi jumlah barang.
sef menyapa
4
Kajian Literatur.. Bank syariah diharapkan dapat menekan inflasi, namun bank syariah mulai “bermain”. Pada awalnya bank syariah menggunakan mekanisme profit and loss sharing. Kini sistem itu berubah menjadi revenue sharing. Untung harus selalu dibagi, kerugian ditanggung sendiri. Hal ini tentu akan merugikan nasabah. Bank syariah akan jatuh pada lubang yang sama. Saat ini banyak orang yang menentang bank syariah karena mereka menganggap bahwa bank syariah merupakan kapitalisme berproduk . Terdapat kritik mengenai credit card yang ditawarkan oleh bank. Credit card membuat orang terus mengonsumsi dan menambah utangnya. Fakta miris yang terjadi adalah terdapat bank syariah di Indonesia yang sedang sangat gencar mempromosikan credit card. Bank syariah mengakalinya dengan kartu kredit syariah. Asumsi yang sering dilekatkan adalah jika tidak ada label halal, maka kita tidak bisa menggunakan kartu kredit tersebut. Namun, jika tetap halal, apakah akan merubah perilaku konsumtif? Kenyataannya tidak. Pada zaman dahulu, pada saat sistem barter digunakan, uang belum digunakan sehingga banyak orang yang tergolong unbankable, namun, kini uang kertas merusak seluruh sistem perekonomian yang ada di dunia. Uang kertas ini dapat menurunkan nilai suatu barang. Solusi di akhir buku ini disarankan supaya menggunakan Dinar atau Dirham. Namun ditekankan di akhir bahwa Dinar dan Dirham tidak applicable. Kesalahan dalam sistem uang pada sistem negara adalah pembayaran utang pokok pemerintah beserta bunganya. Misalnya saja, Indonesia berhutang pada IMF (International Monetary Fund). Utang turun, tetapi akumulasi bunga justru naik. Pokok utang bisa diputihkan, namun tidak untuk bunga yang berlipat-lipat. Akhirnya banyak
5
sef.feb.ugm.ac.id
negara yang diperbudak karena utang akibat sistem yang ada. Krisis 1997 mengajarkan Indonesia supaya tidak berhutang lagi. Sistem bank syariah saat ini sudah masuk ke dalam “satanic finance”. Bank syariah yang pada awalnya masuk untuk memerangi “satanic finance”, justru malah masuk ke dalam sistem tersebut. Orang – orang golongan unbankable menjadi sasaran bank-bank syariah. Bank syariah justru mendorong masyarakat tersebut untuk masuk ke dunia perbankan. Banyak kasus penggelapan oleh bank syariah, banyak BMT yang menjadi sarana-sarana pejabat untuk money laundry supaya tidak ketahuan KPK. Sekuat apapun melawan, satanic finance tetap masih hidup. Lalu, apa bedanya profit sharing dengan riba? Sesuatu yang makin radikal, justru digunakan untuk mengeruk keuntungan. Perlawanan murni dari perbankan syariahpun akan kalah. Kapitalisme akan tetap ada sampai kiamat nanti. Peradaban telah dirusak oleh uang. Munculnya financial inclusion merupakan penyebab rusaknya perekonomian negara di mana terdapat motif penawaran perbankan. Satu hal yang dikhawatirkan oleh para ekonom: bank syariah akan memperkuat sistem kapitalis. Bagaimanapun juga, bank syariah harus bersaing dengan bank-bank lainnya. Jika berbagai macam biaya dikurangi, bank syariah bisa bangkrut.
KOMIK SEF OH MUDHARABAH ... Pada Suatu hari, Roni tampak bersedih kemudian Rima datang
Gini nih rim, usahaku kan bangkrut karena gunung kelud meletus, tapi bank syariah meminta aku mengembalikan modal secara utuh. Sedih banget
Kamu kenapa ron? Kok sedih gitu
Loh bukanya ditanggung sepenuhnya bank kalau bukan kelalaianmu ?
Hmmm harusnya gitu
Kemarin aku habis ikut Pelatihan di SEF ron, dan setelah baca, di FIQH menyebutkan bahwa keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan karena bukan kelalaian mudharib, kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.
Yah memang beritanya kan Bank syariah belum tentu menerapkan prinsip yang ada dalam teori ekonomi islam. Tapi aku yakin itu bisa diperbaiki dengan memperbaiki dulu sumber daya insani-nya rim.
YUK BELAJAR EKONOMI ISLAM LEBIH DALAM LAGI !!!
Iya ron, masak kita negara yang mayoritas penduduknya Islam belum mampu menerapkan sistem ekonomi islam yang itu merupakan solusi atas permasalahan yang ada. Lembaga keuangan syariah sudah mampu menarik perhatian masyarakat tetapi masih banyak gap antara teori dengan praktiknya. Makanya kita harus bisa menjadi penerus yang mampu memberikan perubahan ron.
SETUJUUUUU !!!!!
Ilustrasi : Eva’s sister (Tivania) Naskah : Evaulia
sef menyapa
6
Opini
Accrual Basis: Syariah atau Tidak? Prastiwi Akuntansi 2013 Kendati sudah melewati satu dasawarsa lebih sejak kepailitannya, kasus perusahaan Enron masih menjadi bahan segar dalam setiap pembahasan skandal-skandal akuntansi. Walaupun sudah banyak literatur dan karya ilmiah lain yang membahasnya secara terperinci, tak ada salahnya jika kita menelisik sedikit gerangan apa yang terjadi pada perusahaan multinasional tersebut melalui artikel ini. Pada kasus tersebut, Enron terbukti telah melakukan pencatatan akuntansi yang tidak benar. Piutang yang sudah lunas tidak langsung dicatat dalam pembukuan perusahaan, tetapi menunggu hingga pelunasan piutang lain. Hal ini tentunya akan mengakibatkan ketidakseimbangan antara jumlah kas dan piutang. Tak hanya dilarang dalam akuntansi konvensional yang penuh dengan kapitalisme khas barat, akuntansi dalam Islam pun melarang praktik kecurangan yang telah dilakukan oleh Enron tersebut. Sebagaimana telah disebutkan dalam Q.S. Al Baqarah ayat 282, “... Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...�, maka setiap transaksi yang melibatkan utang piutang harus segera dicatat tanpa mengurangi maupun menambahi nominal dan atau batas waktu yang sudah ditentukan. Dalam sistem akuntansi konvensional, pencatatan piutang untuk menandai pendapatan yang belum diperoleh seperti ini dikenal dengan istilah accrual basis. Accrual
7
sef.feb.ugm.ac.id
basis ini mencatat sebuah transaksi berdasarkan waktu terjadinya, bukan kapan uang diperoleh (cash basis). Sedangkan dalam Islam, sistem semacam itu masih diragukan kesyariah-annya. Hal itu dikarenakan sifat pendapatannya yang belum riil di mana pada saat terjadinya transaksi uang belum diterima oleh si pemberi utang. Pendapatan yang belum riil tersebut juga belum pasti akan diterima di masa depan. Islam sendiri melarang untuk mengakui sesuatu yang belum pasti karena hal-hal semacam itu mengandung gharar (ketidakpastian). Lagipula, metode accrual basis juga membuka peluang penyimpangan yang dapat berakhir dengan terjadinya tindakan korupsi. Salah satu contohnya dengan window dressing pada saat pemublikasian neraca dan laporan laba rugi akhir tahun. Bank-bank bisa saja menggelembungkan pendapatannya dengan cara mengkredit akun pendapatan dan mendebit akun pendapatan yang masih akan diterima (unearned service revenue). Meskipun metode accrual basis masih diragukan ke-syariah-annya, perbankan syariah di Indonesia justru menerapkan metode accrual basis. Bahkan, berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Indonesia (PAPSI) tahun 2003, bankbank syariah atau usaha-usaha yang berbasis syariah wajib memasukkan pendapatan yang akan ditagih menjadi pendapatan riil dalam pembuatan laporan laba rugi. Penerapan metode accrual basis dalam pengakuan beban dan pendapatan bank syariah juga ditetapkan
Opini dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59. Ahli yang mendukung sistem accrual basis berdalih bahwa suatu janji menurut syariah juga merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi. Misalnya, seseorang menyewakan rumahnya dengan nominal tertentu selama enam bulan, maka orang tersebut diperbolehkan mencatat pendapatannya sejumlah akumulasi harga sewa per bulan. Hal itu diperbolehkan karena pemilik dan penyewa sudah menyepakati kontrak sewa sehingga penyewa wajib membayar sesuai dengan nominal yang sudah disepakati. Di sisi lain, sebagai manusia biasa, tentunya kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak akan pernah tahu apakah pendapatan tersebut pasti diperoleh atau tertunda sampai batas waktu yang tidak jelas. Hal itulah yang mendasari bahwa sejatinya metode accrual basis bertentangan dengan syariah Islam. Masa depan merupakan misteri bagi manusia karena hanya Allah SWT yang mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu, apakah metode accrual basis sudah memenuhi aturan syariat Islam? Syariah atau tidaknya metode accrual basis tersebut masih menjadi suatu perdebatan di kalangan para ahli. Seorang analis mengatakan, penerapan metode accrual basis dalam akuntansi syariah diperbolehkan, asalkan diberi tenggat waktu selama tiga bulan. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada pendapatan yang diterima, maka pembukuan harus dikoreksi. Setelah menelaah lebih lanjut dan mempertimbangkan dalil Al-Qur'an tentang pencatatan, akuntansi syariah lebih baik menerapkan metode cash basis daripada accrual basis walaupun tak sepenuhnya menyalahkan metode accrual basis. Selain
menunjukkan besarnya pendapatan secara riil, metode cash basis juga dapat memperkecil celah terjadinya kecurangan. Apabila hendak menerapkan metode accrual basis dalam pencatatan akuntansi syariah, maka akan lebih baik jika pendapatan yang belum pasti tersebut dicatat sebagai piutang. Adapun untuk memperjelas kapan diperolehnya pendapatan dapat dilakukan melalui pemberian tenggat waktu.
sef menyapa
8
catch
9
sef.feb.ugm.ac.id
E R A WE LY I M A F F E S
e v o l with we share
sef menyapa
10
Mushola Al-Banna, 3rd floor, West Wing, Faculty of Economics and Business UGM, Jalan Sosio Humaniora 1 Bulaksumur, Yogyakarta, 55281; Contact Person: Novieka Kurniawan S. (+6285755579517), Azam Akbar H. (+628993644788); Email: sef.fe.ugm@gmail.com; Twitter: @KSEI_SEFUGM; Website: sef.feb.ugm.ac.id