RABU, 26 OKTOBER 2016 | Nomor 1015 Tahun IV
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
MAN UNITED vs MAN CITY
LIFESTYLE
LAKI ITU BERANI!
NUANSA LUSUH
»B17
»C25
HARIAN NASIONAL | BAYU INDRA KAHURIPAN
DINAMIS DAN MENCERAHKAN Pemerintah disarankan membatasi gerak motor berdasar tipologi wilayah.
Pengendara motor melintas di Jalan Daan Mogot, Grogol, Jakarta Barat, Selasa (25/10).
banyak masyarakat yang membutuhkan motor,” tuturnya. OJK, menurut dia, telah menetapkan minimal kredit sebesar 2,5 persen dari harga motor. Upaya ini dilakukan untuk menekan jumlah kepemilikan. “Kami ingin yang beli motor benar-benar butuh. Jadi lebih selektif.” Sekretaris Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hindro Surahmat satu suara soal rencana menekan kepemilikan motor. “(Kepemilikan) Motor harus dikurangi, melihat tingginya tingkat kecelakaan.” Kendati demikian, ia mengakui, pemerintah belum melakukan langkah konkret untuk menekan jumlah pengguna motor. Pemerintah, sambungnya, baru berupaya membuat jumlah korban meninggal akibat kecelakaan bermotor berkurang. “Kami memberikan helm gratis. Ini juga untuk edukasi supaya masyarakat lebih aware akan bahaya kecelakaan,” katanya. Dalam upaya edukasi, pemerintah turut menyasar instansi pendidikan. Kabid Bin Gakkum Korlantas Polri Kombes Pol Chrysnanda
PASLON TAK LOLOS JANGAN GADUH » Jakarta
23-34°C
Bandung
20-30°C
A3
Semarang
PERAN SEPEDA MOTOR DI INDONESIA Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)
JAKARTA (HN) R e n c a n a pemerintah menekan jumlah korban meninggal imbas kecelakaan di sektor lalu lintas darat terbentur sepeda motor. Meski mendominasi angka kecelakaan, sebanyak 71 persen dari 95.906 kasus pada 2015—data Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan—jumlah kepemilikan sepeda motor justru tak terbendung. Pada 2014, misalnya, menukil hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, peningkatan jumlah kepemilikan mencapai 70 persen. Pada data yang sama, kepemilikan sepeda motor banyak ditujukan sebagai penunjang produktivitas. Di Bogor, Jawa Barat, Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi dan Pembinaan Pembangunan Pemerintah Kota Bogor Hilman Haerudin mencontohkan, kenaikan jumlah pengguna motor meningkatkan pendapatan daerah, termasuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kelas menengah hingga bawah. “Karena ada ojek online dan sebagainya, secara tidak langsung income per kapita meningkat,” katanya di Jakarta, Selasa (25/10). Alhasil, pemerintah Bogor menganjurkan dan bahkan menyediakan motor sebagai kendaraan dinas. Fasilitas ini ditujukan untuk pegawai eselon lima dan pelaksana lapangan. “Karena banyak diminati,” Hilman melanjutkan, “jumlah kendaraan roda dua di kota Bogor naik 20 persen per tahun.” Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tuahta Aloysius Saragih mengatakan, rencana menekan penggunaan sepeda motor sulit dilakukan. “Sulit, karena motor meningkatkan pergerakan ekonomi negara, dan
JUMLAH PENGGUNA SEPEDA MOTOR 1.800 MENURUT UMUR DAN KEGIATAN (2014) 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 -200 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 92 Usia Menggunakan sepeda motor untuk sekolah
PERSENTASE PENDUDUK MENURUT PENGGUNAAN KENDARAAN DAN KEGIATAN
20,00 2 118,00 116,00
Sepeda untuk bekerja
114,00
Sepeda untuk sekolah
112,00
Mobil untuk bekerja
110,00 8,00
Mobil untuk sekolah
6,00
Motor untuk bekerja
4,00 Motor untuk sekolah
2,00 0,00 2011
2012
Dwilaksana memastikan, Korlantas Polri terus berusaha menekan jumlah korban meninggal akibat kecelakaan bermotor. Menurut Chrysnanda, setidak-
PENETAPAN UMP TERANCAM DEADLOCK » 22-32°C
Yogyakarta
Menggunakan sepeda motor untuk bekerja
23-32°C
Surabaya
26-35°C
2013
2014
Sumber: Susenas, diolah
nya ada tiga upaya yang menjadi fokus Korlantas. Pertama terkait rekayasa lalu lintas. Kedua, sambungnya, memberikan edukasi terkait keamanan berlalu lintas,
A12
Denpasar
dengan menyasar anak-anak, pelajar, dan masyarakat. Ketiga terkait penegakan hukum, menyangkut sistem ujian kepemilikan SIM. “Kami juga terus bermitra dengan sejumlah pihak. Sejauh ini kami telah punya RUMK (Rencana Umum Manajemen Keselamatan Lalu Lintas), bahkan mulai dari pencegahan hingga penanganan pascakecelakaan,” tuturnya kepada HARIAN NASIONAL. Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarjono mengatakan, upaya menekan tingkat kepemilikan motor harus dibarengi peningkatan transportasi massal. Cara lain, ia menyarankan pemerintah turut membatasi gerak motor. Untuk perkotaan, misalnya, izin penggunaan sekadar menyentuh motor dengan satuan volume silinder (cc) berukuran 50. Jika lebih besar, menurut Djoko, “untuk perdesaan yang memang membutuhkan, seperti pegunungan.” O ULIYA HELMI ALI | ARIF RAHMAN
>> BERITA TERKAIT DI A11
PAKISTAN PERKETAT PENGAMANAN » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A15 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG