SENIN, 30 JANUARI 2017 | Nomor 1090 Tahun IV
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
REAL BETIS 1-1 BARCELONA
SUAREZ SANG PENYELAMAT
TRADISI GAMBANG KROMOMG
»B9
»C17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Mahkamah Patut Diawasi
Kewenangan Komisi Yudisial Perlu Dikembalikan
DEKLARASI ANTI-HOAX
Pengawasan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi terhadap hakim tidak maksimal dan terbatas.
25-31°C
Bandung
Praktik “Kotor” Hakim bakal Dibongkar
» A2
ADELINE SYAHDA PENELITI KAJIAN KONSTITUSI DAN DEMOKRASI INISIATIF
awasan eksternal, ia khawatir kasus serupa Akil dan Patrialis terulang. Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan, keputusan MK terhadap UU KY dan UU Kekuasaan Kehakiman pada 2006 membuat fungsi pengawasan eksternal hilang. Mahkamah, kata Farid, menyatakan hakim konstitusi bukan profesi. Alhasil, mahkamah menyatakan bahwa hakim konstitusi tak termasuk dalam objek pengawasan KY. Jika diawasi, mahkamah khawatir kewenangan MK sebagai pemutus sengketa kewenangan
PEMASUNGAN MASIH MARAK » Jakarta
Warga memberikan tanda tangan di atas spanduk bertuliskan ‘Deklarasi Hidup Tanpa Hoax dan Fitnah’ saat mengikuti hari bebas kendaraan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/1). Aksi melawan hoax dan fitnah dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat menjelang Pilkada Serentak.
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
JAKARTA (HN) Tertangkapnya Hakim Konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi momen pembenahan. Mahkamah Konstitusi (MK). Peneliti Kajian Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Adeline Syahda menilai, kasus suap terhadap hakim konstitusi imbas ketiadaan lembaga pengawas eksternal. Praktik minor, menurut Adeline, juga menunjukkan pengawasan yang dilakukan Majelis Kehormatan Konstitusi tak berjalan maksimal. Selain Patrialis, Adeline mengingatkan, kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar juga perlu menjadi pemelajaran. “Pengawasan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi terhadap hakim tidak maksimal dan terbatas,” kata Adeline kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (29/1). Alhasil, Adeline berharap kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi hakim konstitusi dikembalikan, ketimbang membentuk lembaga pengawas baru. Tak sekadar hakim konstitusi, menurut Adeline, pengawasan harus juga menyasar seluruh jajaran di MK. Memperbaiki pola rekrutmen hakim yang melibatkan tiga unsur –parlemen, pemerintah, dan Mahkamah Agung– dinilai dapat meningkatkan integritas hakim. “Poinnya (pembenahan) pada pengawasan dan rekrutmen hakim, harus transparan dan partisipatif,” imbaunya. Peneliti ICW Aradila Caesar mengatakan, mengembalikan kewenangan KY untuk mengawasi MK harus dilakukan dengan revisi undang-undang, yakni UU KY atau UU MK. Tanpa peng-
20-30°C
A3 Semarang
lembaga negara terganggu. “(MK juga khawatir) Tidak dapat bersikap imparsial, khususnya jika ada sengketa kewenangan antara KY dengan lembaga lain,” tutur Farid. Peristiwa Akil dan Patrialis, menurut Farid, harus menjadi momen untuk memperbaiki integritas hakim dari pola rekrutmen, termasuk pengawasan. “Tujuannya untuk terciptanya dunia peradilan yang bersih.” Ihwal perkara, KPK menduga Patrialis menerima suap sekitar Rp 2,5 miliar rupiah terkait uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014
PETANI WASPADAI HAMA WERENG » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Komisi antirasuah telah menetapkan Patrialis sebagai tersangka. Ketua Umum DPP Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Teguh Boediyana mengatakan, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki banyak kepentingan impor, terutama daging kerbau asal India. Aturan ini, menurut Teguh, dibutuhkan peternal lokal untuk mempertahankan kesehatan ternak, seturut kualitas kerbau India yang belum bebas penyakit mulut dan kaki (PMK). “Impor ini bisnis besar, per-
A5 Denpasar
timbangan utama kami mengajukan uji materi adalah perlindungan bagi hewan. PMK itu sangat berbahaya bagi peternakan Indonesia. Sampai saat ini kami belum dapat putusan,” ungkap Teguh. Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menyarankan mahkamah untuk fokus terhadap uji materi UU 41. “MK merupakan benteng terakhir dalam menegakkan konstitusi. Diharapkan keputusan yang diambil berdasarkan konsistensi penegakan konstitusi dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” imbaunya. Pemerintah, ia mengingatkan, harus mendukung dan memfasilitasi peternak lokal berkembang. “Yang menang (uji materi) haruslah mereka yang benar dan untuk kepentingan banyak pihak.” O RICAD SAKA | ELVI ROBIATUL ADAWIYAH
ATURAN IMIGRASI TRUMP DIKECAM » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A8 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG