1.1 Latar Belakang

1.1 Latar Belakang

Penataan ruang merupakan pengaturan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan bagi kegiatan pembangunan berbagai sektor yang membutuhkan ruang. Penataan ruang adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam bidang pengembangan kota dan wilayah yang mencakup tiga proses utama yang saling terkait, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga kegiatan tersebut berjalan sebagai suatu siklus kontinu dalam suatu manajemen penataan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan manusianya.

Pada dasarnya pertumbuhan dan perkembangan wilayah semakin kedepan akan semakin berubah. Dinamika pembangunan terjadi sangat cepat dan pesat menuntut pemerintah untuk membuat tindakan antisipasi akan perubahan yang berjalan serta dampak yang akan mengikutinya. Perkembangan wilayah ini akan diikuti oleh peningkatan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, serta utilitas dan fasilitas pendukungnya. Hal itu tentunya akan memberikan kontribusi terhadap upaya kegiatan penataan ruang, terutama pada aspek perencanaan ruang guna mengantisipasi segala bentuk kecenderungan perkembangan tersebut.

RDTR merupakan pendalaman materi dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar dapat lebih operasional dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik wilayah. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan rencana yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai penetapan fungsi bagian wilayah yang pada hakekatnya menjadi arahan lokasi berbagai kegiatan yang memiliki kesamaan fungsi maupun lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu. Pada prinsipnya, RDTR juga merupakan rencana tiga dimensi yang mengandung pengertian upaya penetapan intensitas penggunaan ruang untuk setiap bagian bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur tata ruang secara keseluruhan.

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) memiliki luas 445.404,13 Ha dengan klasifikasi kelerengan 40%, dibedakan menjadi datar, landai, berombak, bergelombang, berbukit, bergunung yang memiliki potensi cukup besar di sektor pertanian, perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan parawisata. Potensi ini harus dimanfaatkan secara optimal agar dapat memperluas kesempatan kerja sehingga mampu memicu percepatan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengarahkan pembangunan yang terarah, pemerintah kabupaten Aceh Tengah telah

menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah yaitu terdapat di dalam Qanun Kabupaten Tengah Nomor 2 Tahun 2016-2036.

Pada tahapan selanjutnya RDTR dapat operasional sebagai perangkat pengendalian, maka untuk lebih menjabarkan RDTR kawasan Kabupaten Aceh Tengah diperlukan juga Peraturan Zonasinya. Peraturan Zonasi tersebut, disusun untuk mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan RDTR zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada setiap zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Kecamatan Pegasing memiliki luas sekitar 16.983 Ha yang terbagi menjadi 31 kampung. Kecamatan ini berada pada jarak sekitar 7 km dari pusat kota. Salah satu PelayananKawasan (PPK) Kabupaten Aceh Tengah terletak di Kecamatan Pegasing, yakni PPK Simpang Kelaping. Kecamatan Pegasing ini mempunyai karakteristik sebagai kawasan wisata dengan melihat potensi yang terdapat di kawasan Bagian Wilayah Perencanaan (BWP). Pengelolaan potensi lokal kawasan perkotaan mendukung tujuan dibentuknya BWP yang harus mampu mengembangkan potensi lokalnya, yang kegiatan utamanya antara lain sektor perdagangan, jasa, central business district (CBD), serta dapat dikembangkan menjadi sektor pariwisata.

Namun dalam rangka persiapan RDTR wilayah yang direncanakan untuk fokus pengembangan adalah 12 kampung,yaitu kampung Belang Bebangka, Kampung Gele Lungi, Kampung Jurusen, Kampung Kala Pegasing, Kampung Kayu Kul, Kampung Kung, Kampung Paya Jeget, Kampung Pegaisng, Kampung Simpang Kelaping, Kampung Ujung Gele, Kampung Uning dan Kampung Wih Nareh. Pemilihan lokasi perencanaan didasarkan pada prioritas pembangunan yang ada dan disusun berdasarkan persepsi, serta pertimbangan terhadap potensi, masalah dan karakteristik eksisting. Sebagaimana fungsi dari PPK, laporan ini mencakup wilayah layanan PPK, yaitu 12 kampung dengan total luas wilayah yang direncanakan sekitar 1528,94 hektar.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Simpang Kelaping diperuntukkan sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kopi dan kakao yang ramah lingkungan, pusat penelitian dan pengembangan perikanan, serta untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan. Untuk mempersiapkan pertumbuhan serta pengembangan