6.1.5 Ketentuan khusus

12. Zona Pariwisata 9. Bangunan yang menjadi tempat kuliner dan penginapan bukan merupakan bangunan permanen karena berada di sempadan sungai. 10. Pengembangan bangunan dengan nuasa alami dan tradisional.

6.1.5 Ketentuan khusus 11. Menyediakan tempat atau spot untuk berfoto disetiap objek wisata. 12. Menyediakan area parkir disetiap kawasan wisata yang akan dikembangkan. 13. Menyediakan sarana penunjang disetiap objek wisata seperti pintu masuk untuk tiket, toko/swalayan, tempat ibadah, toilet serta warung/foodcourt. 14. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. 15. Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup dan letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. 16. Menyediakan bak septik berjarak sekurangkurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 17. Penyediaan drainase tertutup. 18. Penyediaan jaringan lisrik 19. Penyediaan jaringan telekomunikasi. 20. Penyediaan penginapan/vila/homestay dan lain lain. 21. Penyediaan sarana peribadatan 22. Penyediaan pasar sovenir dan oleh oleh 23. Penyediaan pos jaga

Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya. Selain itu, ketentuan pada zona-zona yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (overlay) dengan zona lainnya dapat pula dijelaskan disini. Ketentuan

khusus merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (overlay) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar terakomodasi dalam aturan dasar, adapun aturan tambahan meliputi:

A. Ketentuan Luas Persil Perumahan

Ketentuan luas persil khusus bagi zona kawasan perumahan (R) yang dijabarkan dalam sub zona R3 dan R4. Ketentuan luas persil sebagaimana ketentuan dibagi menjad lima kategori, yaitu :  Luas Persil kurang dari 60 m2 (KDB maksimal yang diperkenankan adalah 80% tetapi tetap mengacu pada ketentuan tata bangunan yang berlaku).  Luas Persil 60 m2 sampai dengan kurang dari 200 m2 .  Luas Persil 200 m2 sampai dengan kurang dari 400 m2 .  Luas Persil 400 m2 sampai dengan kurang dari 500 m2 .  Luas Persil lebih besar dari 500 m2 .

B. Ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Jarak Bebas

Jika GSB lebih kecil dari persyaratan jarak bebas samping maka yang dipakai sebagai patokan jarak bangunan terhadap garis sempadan jalan adalah persyaratan jarak bebas samping tersebut. Besarnya GSB dihitung berdasarkan ketentuan :  Untuk peruntukan hunian KDB tinggi pada perumahan kepadatan sedang untuk jalan < 8 m yaitu ½ x lebar jalan.  Untuk peruntukan hunian KDB rendah untuk jalan < 8 m, yaitu (½ x lebar jalan + 1). Jarak bebas samping untuk tipe bangunan deret pada perumahan sedang dan padat mulai lantai pertama diperkenankan 0 (nol) dengan memperhatikan pencahayaan dan keamanan, sedangkan jarak bebas samping untuk ketinggian bangunan lebih dari delapan lantai mengikuti jarak bebas yang sudah ditentukan. Jarak bebas samping untuk tipe bangunan deret pada perumahan kepadatan tinggi mulai lantai pertama sampai dengan lantai ke empat diperkenankan 0 (nol) dengan memperhatikan pencahayaan dan keamanan, sedangkan jarak bebas samping untuk ketinggian bangunan lebih dari delapan lantai mengikuti jarak bebas yang sudah ditentukan. C. Ketentuan Penataan Pola Rencana Jalan dan Peruntukan Lahan

Penataan pola rencana jalan, tetap tidak menghilangkan struktur ruang kota dan menambah nilai positif bagi lingkungan terhadap pola yang baru. Penataan pola rencana jalan dan peruntukan lahan, diperhitungkan dengan luas lahan dengan proporsi tetap atau menambah

prasarana dan sarana kota. Jalan dengan lebar minimal 8 meter tidak diperkenankan untuk dihilangkan atau diperkecil ROW nya.

D. Ketentuan Pemanfaatan Ruang Pada Lahan Prasarana dan Sarana

Persil/lahan yang terkena prasarana dan sarana utilitas termasuk RTH sebesar 75%, dapat diberikan ijin sementara selama 5 (lima) tahun. Pemanfaatan ruang terhadap ijin sementara diatas prasarana dan sarana diberikan maksimal 30% dari luas lahan atau maksimal 200 m2 , dan minimal 45 m2 yang digunakan untuk hunian/rumah tinggal. Ijin sementara yang diberikan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dengan penataan ruang. Lahan yang diberikan ijin sementara, dalam rangka pembebasan lahan untuk pembangunan prasarana dan sarana termasuk ruang terbuka hijau hanya mendapatkan penggantian nilai lahan sesuai ketentuan yang berlaku. Ijin sementara yang diberikan harus diperpanjang selama 5 (lima) tahun sampai ada pembebasan lahan atau evaluasi rencana kota.

E. Transit Oriented Development (TOD)

Pada TOD terdapat prinsip-prinsip untuk mewujudkan atau menjadikan Kawasan sebagai kawasan yang berkonsep Transit, diantarnya :  Berjalan Kaki (Walk)

Jalur pejalan kaki yang lengkap didefinisikan sebagai, trotoar yang diperuntukkan secar a khusus bagi pejalan kaki dan terlindung dari kendaraan lain dan jalan berbagi (shared street) yang dirancang ramah dan aman bagi pejalan kaki, pengendara sepeda, dan kendaraan lainnya.  Bersepeda (Cycle)

Bersepeda adalah opsi transportasi bebas emisi, sehat dan terjangkau, yang sangat efisien dan mengkonsumsi sedikit sekali ruang dan sumber daya perkotaan.  Menghubungkan (Connect)

Berguna untuk menciptakan jaringan jalan dan jalur pejalan kaki yang padat dan terhubung satu sama lain dengan blok-blok perkotaan, dengan dua kunci sasaran yaitu: rute berjalan kaki dan bersepeda pendek, langsung, dan bervariasi, dan rute berjalan kaki dan bersepeda lebih pendek dari pada rute kendaraan bermotor untuk memprioritaskan konektivitas.  Angkutan Umum (Transit)

Dalam TOD standar Jarak maksimal menuju terminal angkutan umum terdekat yang direkomendasikan untuk pembangunan berkonsep transit adalah 1 kilometer, atau 15