Gambar 6. 2 Ilustrasi Jarak Bebas Menara di Atas 60 Meter Terhadap Jaringan Jalan

Gambar 6. 2 Ilustrasi Jarak Bebas Menara di Atas 60 Meter Terhadap Jaringan Jalan

 Ketentuan jarak bebas menara terhadap bangunan terdekat diukur berdasarkan ketentuan

 KDB dalam rencana tata ruang; dan  Jenis dan tinggi menara : 1) Menara mandiri : a. Tinggi menara di atas 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kali menara atau pondasi; dan b. Tinggi menara di bawah 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat di skeitarnya adalah selebar kaki menara atau pondasi. 2) Untuk menara teregang, jarak bebas minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling adalah 2,5 m; 3) Untuk menara tunggal dengan ketinggian di atas 50 meter, maka jarak bangunan menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 5 meter.

4. Kriteria Teknis Perpakiran

A. Perparkiran kendaraan bermotor

Terdiri dari parkir di dalam halaman atau di dalam persil (off-street) dan parkir di dalam daerah milik jalan (on-street).  Parkir di dalam persil (off-street)

Perparkiran di dalam persil (off street) diatur berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini: a. Parkir dalam persil merupakan kewajiban yang harus disediakan sesuai dengan pemanfaatan ruang yang diisyaratkan kecuali rumah tinggal pada peruntukan rumah taman, rumah renggang, dan rumah deret; b. Pada peruntukan tanah ruang terbuka tidak diwajibkan menyediakan parkir kecuali pada penggunaan rekreasi dan tempat pemakaman; c. Parkir bersama dalam bentuk pelataran parkir, taman parkir, dan atau gedung parkir dapat dibangun pada semua peruntukan tanah kecuali di peruntukan tanah terbuka; d. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan, dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan, kesehatan dan kenyamanan; dan e. Untuk parkir di bawah tanah (basement) harus sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan kdb dan kdh yang ditetapkan, dan harus menyediakan sarana parkir bawah tanah berupa ruang tunggu, toilet, mushola, kantin dan sarana lain sesuai kebutuhan.

 Parkir di daerah milik jalan (on Street)

Parkir di daerah milik jalan diatur berdasarkan prinsip-prinsip berikut : a. Parkir di daerah miiik jalan, hanya diperkenankan pada : 1. Jalan lokal dan kolektor sekunder; dan 2. Kawasan dengan penggunaan lahan sekitarnya adalah perdagangan, jasa dan perkantoran dengan ketentuan telah menyediakan parkir bersama (baik berupa gedung parkir maupun taman parkir). b. Penentuan parkir di jalan lokal dan kolektor sekunder ditentukan dengan keputusan Walikota; dan c. Penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan, dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan,Mkeselamatan, kesehatan dan kenyamanan.

B. Standar - Standar Perparkiran