Sampah Tahun Baru Meningkat 10 Ton

 Warga Masih Abaikan Gerakan Zero Limbah Anorganik

Tunggu Kepastian

Berakhirnya Masa PPKM

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah

DIY masih menunggu kepastian berakhirnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penghentian PPKM bukan berarti seluruh urusan mengenai penangan Covid-19 akan ikut berakhir.

“Tadi disampaikan bahwa PPKM itu sudah segera diakhiri. Berhubung kasus di Indonesia rata-rata sudah melandai,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji, di Kepatihan, Senin (2/1).

Namun pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Kemendagri. Sebab meski pun status PPKM akan diakhiri, akan tetapi status kedarutatannya masih berlaku.

“Karena kedaruratan atau PPKM itu tidak menghilangkan bahwa itu masih menjadi pandemi. Sebab yang menyatakan pandemi kan WHO. WHO sampai sekarang ini kan masih mengatakan bahwa Covid-19 masih ada. Nah, PPKM ini kan yang mengatur pembatasan yang ada di Indonesia kan itu berakhir. Tapi terkait kedaruratan itu masih berlangsung,” ungkapnya.

Sementara untuk regulasi terbaru tingkat daerah yang nantinya digunakan untuk mengawal barakhirnya PPKM, pemerintah DIY masih harus mempelajari terlebih dahulu isi Instruksi Mengagri mengenai pencabutan PPKM. Tak dipungkiri kasus Covid-19 di DIY masih juga dijumpai disetiap harinya. Oleh sebab itu, Baskara Aji menyampaikan berakhirnya PPKM bukan berarti kewaspadaan akan Covid-19 dihilangkan. Dia menganalogikan virus Covid-19 saat ini tak jauh berbeda situasinya dengan virus influenza, TBC dan penyakit demam berdarah. Kemudian, untuk intervensi pemerintah terhadap penularan demam berdarah, pemerintah sudah melayani dengan penyemprotan jentik nyamuk.

Kemudian untuk satuan tugas (Satgas) Covid-19 ditingkat padukuhan hingga pemerintah kalurahan dan kapanewon maupun kemantren juga menyesuaikan. Termasuk satgas Covid-19 dilingkungan pendidikan juga sudah diperkenankan untuk dibubarkan.

“Ya, kalau itu (satgas) kan juga diatur PPKM. Jadi kalau sudah tidak diatur PPKM (dibubarkan) gak ada masalah. Tapi manti pemerintah daerah akan menyikapi apa yang terjadi dimasyarakat dan isinya Inmendagri seperti apa,” tegasya. Berakhirnya PPKM juga berpengaruh terhadap skema pengadaan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Secara postur APBD, kini tidak ada lagi penganggaran khusus untuk penanganan Covid-19.

“Tidak ada alokasi khusus untuk Covid-19. Tetapi kami sudah siapkan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Jadi sifatnya sekarang tidak dianggaran melalui APBD. Tetapi kondisional dari BTT,” ungkap Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana. Khawatir

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyatakan kekhawatirannya menyusul euforia warga menyambut berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 30 Desember 2022. Saat ini, masih banyak warga abai terkait dengan prokes.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, mengatakan, berdasar pengamatan Pemkot sejauh ini, masyarakat terkesan mulai mengabaikan protokol kesehatan dan merasa sudah aman begitu PPKM resmi diakhiri.

“Saya sudah kumpulkan semua lurah dan mantri pamong praja, supaya itu diluruskan di masyarakat. Bukan berarti PPKM dicabut terus situasi pandeminya selesai, bukan seperti itu,” imbuh Pj Wali Kota. (aka)

Sebanyak 170 ASN Pemerintah

DIY Ambil Cuti Akhir Tahun

YOGYA, TRIBUN - Sekretariat Daerah (Setda) DIY memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah DIY tidak ada yang bolos di hari pertama masuk kerja awal tahun 2023.

Namun, sebanyak 170 ASN diketahui juga mengambil cuti akhir tahun.

Sekretaris Daerah (Sekda)

DIY Kadarmanta Baskara

Aji, menyampaikan Senin (2/1) pagi pihaknya telah mendapat laporan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY jika tak ada satu pun ASN-nya yang tak hadir tanpa keterangan dihari pertama kerja pada awal tahun. “Sampai hari ini (kemarin) semua masuk tepat waktu. Mungkin ini juga dampaknya dari kemarin kami berikan kesempatan mereka cuti,” kata Baskara Aji, di Kepatihan, Senin siang. Dia menilai para ASN sudah mendapat waktu istirahat yang cukup sebab momen pergantian tahun jatuh pada Minggu (1/1) dini hari.

Dengan begitu, Aji menilai para ASN tidak memiliki alasan untuk tidak masuk di hari Senin.

“Sehingga tidak perlu lagi penundaan masuk atau terlambat. karena malam tahun barunya malam Minggu. Tadi saya cek BKD biasa. Artinya gak ada terlambat. Kehadiran kawankawan seperti biasa,” jelasnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Amin Purwani, menyampaikan dari total ASN di pemerntah DIY sebanyak 13.545 orang

YOGYA, TRIBUN - Petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta harus bekerja ekstra keras untuk menuntaskan tumpukan sampah, Senin (2/1). Tumpukan sampah sisa perayaan tahun baru ini volumenya tercatat meningkat sekitar 10 ton. Sebagai informasi dalam sehari rata rata produksi sampah di Kota Yogyakarta bisa menyentuh 360 ton, dengan rincian 55 persen organik dan 45 persennya anorganik. Sementara pada malam tahun baru lalu, tercatat ada lonjakan sekitar 10 ton sampah yang berasal dari pusatpusat keramaian di Kota Pelajar. Kepala DLH Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto, mengatakan, pihaknya harus mengerahkan 30 unit armada yang diberangkatkan ke TPA Piyungan pada Senin (2/1). Bukan tanpa alasan, alokasi sampah selama dua hari sudah menumpuk di sejumlah depo dan harus dibereskan sebelum timbul polemik.

“Jadi, hari ini (kemarin), kami masih harus menolkan sampah hasil tahun baru, kemarin Minggu itu TPA Piyungan tutup,” ulasnya, Senin (2/1).

Tidak berhenti sampai di situ, beban petugasnya di depo pun semakin berat, lantaran limbah-limbah yang dibuang mayoritas belum dipisahkan, antara organik dan anorganik. Sehingga, para personelnya harus melakukan pemilahan terlebih dulu sebelum ratusan ton sampah itu diangkut menuju TPA Piyungan.

“Sebenarnya mulai 1 Januari di Kota Yogya sudah diterapkan gerakan zaro sampah anorganik. Tapi mungkin karena banyak pengunjung dari luar daerah, sampah itu terbuang tanpa pemilahan,” ucap Sugeng. Sementara itu, gerakan zero sampah anorganik yang diterapkan di Kota Yogyakarta mulai 1 Januari 2023, tampaknya belum berjalan optimal. Memasuki hari kedua digulirkannya program itu, Senin (2/1), warga masyarakat belum tergerak mengelola limbah rumah tangganya, meski sejumlah depo sampah telah mendapat penjagaan dari petugas linmas.

Sejauh ini masih persuasif. Perintah pimpinan, untuk penindakan secara represif baru mulai April. Jadi, tiga bulan ke depan kita masifkan edukasi dan evaluasi, soal perkembangan di lapangan.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) Satpol PP Kota Yogyakarta, Suwarna, menyampaikan berdasarkan pemantauannya di sejumlah depo, serta tempat pembuangan sementara

Penggerobak Minta Pemkot Tegas

PARA penggerobak yang sehari-hari mengambil sampah di lingkungan penduduk hingga kini masih kewalahan memilah sampah. Sebab, proses pemilahan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat di tingkat rumah tangganya, terpaksa harus mereka laksanakan seorang diri.

yang hadir bekerja jumlahnya 13.375 orang. “Sisanya 170 orang mereka sedang cuti,” kata Amin.

Pemantauan terhadap 13.375 orang yang hadir di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga masih seperti biasa atau tepat waktu. Sementara untuk 170 ASN yang sedang mengambil cuti keperluannya beragam. “Macam-macam, ada yang sakit, ibadah dan keperluan penting atau mendesak,” pungkasnya. (hda)

GL Zoo Tembus 8.500 Pengunjung

Saat Tahun Baru

JUMLAH kunjungan wisatawan ke Gembira lokasi Zoo (GL Zoo) meningkat selama Libur Natal dan Tahun Baru 2022/2023.

Manager Humas GL Zoo, Yosi

Hermawan mengatakan jumlah kunjungan GL Zoo meningkat sejak 24 Desember 2022. Ia menyebut rata-rata jumlah pengunjung per hari sekitar 4.000-5.000.

Jika dibandingkan dengan hari biasa, ada kenaikan dua kali lipat. Jumlah pengunjung GL Zoo pada hari biasa sekitar 1.000-2.000.

“Rata-rata per hari 4000-5000 pengunjung mulai dari tanggal 24 Desember 2022. Perbandingan kunjungan harian normal hari biasa 1.000-2.000 pengunjung, sementara Sabtu/ Minggu bisa mencapai 2.000-3.000 pengunjung,” katanya, Senin, (2/1). Ia mengungkapkan puncak kunjungan terjadi pada 1 Januari 2023 kemarin. Ia mencatat ada

8.500 pengunjung berkunjung ke GL Zoo. “Puncak kunjungan tanggal 1 Januari 2023 mencapai

8.500 pengunjung,”ungkapnya.

Menurut dia, jumlah kunjungan saat liburan memang cenderung meningkat. Peningkatan pengunjung juga tercatat pada libur Nataru 2021/2022 lalu. Hanya saja tingkat kunjungan tidak setinggi libur Nataru tahun ini. “Tahun lalu pengunjung kita (GL Zoo) cenderung meningkat namun tidak sebanyak tahun ini. Ratarata harian Nataru (2021/2022) 2000 sd 3000 pengunjung,” ujarnya. (maw)

“Katanya mulai tanggal 1 Januari, tapi sekarang sudah 2 Januari masih saja dilanggar. Harapannya, warga dan pemerintah, yang membuat aturan, bisa konsisten,” kata salah seorang pengggerobak di Kota Yogya, Ngatiman, Selasa (2/1).

Kekecewaan yang diutarakannya pun bukan tanpa alasan karena Ngatiman harus berjuang ekstra keras untuk memisahkan limbah organik dan anorganik yang diangkutnya dari rumah warga.

Terlebih, sesuai aturan dalam gerakan zero sampah anorganik, limbah yang belum terkelola tak bisa dibuang ke depo.

“Saya memilah sampah itu tadi dari jam 06.00 pagi, baru selesai jam 12.00 siang. Tapi, ternyata di depo orang-orang bebas membuang sampah tanpa dipilah dulu. Terus terang, lara ati ini,” jelasnya. Padahal, dirinya bersama penggerobak lain sudah berjibaku membongkar setiap plastik sampah, untuk dipisahkan antara organik dan anorganik, yang tentu tidak mudah. Alhasil, ia pun berharap kesadaran dari masyarakat, untuk bersama mengubah kebiasaan, agar situasi darurat sampah tak terjadi.

“Pemerintah juga harus tegas karena kita tidak bisa melewatkan sampah meski kondisinya belum terpilah, tetap kita ambil. Lha, mau bagaimana, dia tetangga saya juga, seduluran sudah puluhan tahun kan ora kepenak pasti,” cetusnya. (aka)

(TPS), masih banyak warga yang abai. Sehingga, pemilahan terpaksa harus dilakukan oleh penggerobak, maupun petugas yang sudah disiagakan Pemkot di depo sampah.

“Pemilihan sampah dari rumah tangga kita lihat tadi belum terkondisi masih campur seperti itu. Sehingga, petugas depo yang repot karena harus memiliahnya sendiri,” ujar Suwarna.

Ia pun menegaskan, pengawasan 24 jam non stop di 13 depo yang tersebar di penjuru Kota Pelajar, bakal lebih diintensifkan mulai Selasa (3/2), oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), maupun linmas. Menurutnya, 13 depo yang diawasi petugas antara lain, depo RRI, Lapangan Karang, Purawisata, Pasar Ngasem, Mandala Krida, serta Sorosutan.

“Petugas yang berjaga di depo terbagi dalam tiga shift. Jadi, shift pagi untuk petugas DLH, kemudian yang siang dan malam petugas linmas. Mereka akan ditugaskan untuk memantau perilaku pembuangan limbah penduduk menuju depo,” katanya. Masih persuasif Hanya saja, Suwarna mengakui, pihaknya belum bisa memberikan tindakan tegas terhadap warga yang nekat membuang sampah anorganiknya tanpa lewat proses pemilahan. Menurutnya, selama tiga bulan ke depan, gerakan zero sampah anorganik masih bersifat masa uji coba, sehingga penegakan aturan secara represif tak akan diambil jajaran Satpol PP.

“Sejauh ini masih persuasif. Perintah pimpinan, untuk penindakan secara represif baru mulai April. Jadi, tiga bulan ke depan kita masifkan edukasi dan evaluasi, soal perkembangan di lapangan,” urainya. Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, pun menyadari, mengubah kebiasaan masyarakat memang tidak semudah membalik telapak tangan. Namun, ia menegaskan, bagaimanapun gerakan zero sampah anorganik di Kota Yogyakarta menjadi harga mati, serta harus diterapkan semua elemen tanpa terkecuali, karena kondisi sudah mendesak.

“Masih perlu evaluasi lagi. Tapi, yang jelas persoalan sampah harus ditangani serius. Ini memang kebijakan yang kurang populis, tapi harus dilakukan. Karena, kalau tidak, persoalan sampah ini akan membelenggu Kota Yogya terus-menerus,” tegasnya. (aka)

PURWOREJO, TRIBUN - Geliat pariwisata di Kabupaten Purworejo mulai bangkit usai terpuruk akibat pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan di Kota Pejuang yang mencapai 452 ribu lebih sepanjang 2022. Tercatat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi tiket wisata 2022 mencapai Rp2,2 miliar. “Itu baru tercapai 89,04 persen dari target realisasi Rp2,5 miliar,” ungkap Kabid Destinasi Wisata Dinporapar Kabupaten Purworejo, Agung Pranoto, Senin (2/1). Angka itu dari akumulasi kunjungan di empat objek wisata yang dikelola Pemkab Purworejo melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dinporapar).

Antara lain, Pantai Dewaruci Jatimalang, Kolam Renang Artha Tirta, Goa Seplawan, dan Geger Menjangan. Agung melaporkan, objek wisata yang memiliki sumbangsih tertinggi dalam capaian PAD wisata 2022 ialah Pantai Dewaruci Jatimalang dengan total pendapatan Rp1,3 miliar dari target Rp897 juta. Artinya, capaian realisasi PAD Pantai Dewaruci Jatimalang sebesar 145 persen. Agung merinci, di Kolam Renang Artha Tirta capaian PAD sebesar 38,15 persen dari target Rp960 juta dan hanya terpenuhi Rp366 juta. Kemudian, di Goa Seplawan perolehan PAD selama setahun mencapai Rp51 juta dari target Rp114 juta atau 45,43 persen.

Sedangkan, di Geger Menjangan, penyerapan PAD wisata 2022 mencapai Rp16 juta, baru terpenuhi sebesar 40,97 persen dari target Rp39 juta. “Tren (kunjungan wisata) paling tinggi itu pas Lebaran. Kalau libur Nataru kemarin memang tinggi tapi tidak setinggi Lebaran,” ucapnya. Hal itu dibuktikan dengan perolehan PAD pada Mei 2022 di Pantai Dewaruci Jatimalang sebesar Rp384 juta, lebih tinggi ketimbang Desember 2022 yakni Rp84 juta. Goa Seplawan, pada Mei 2022 perolehan PAD mencapai Rp11 juta, jauh melampaui Desember 2022 sebesar Rp4 juta.

“Kalau libur Nataru kemarin, pendapatan Pantai Jatimalang tertinggi pada

Minggu (1/1) sebesar Rp27 juta dengan total 5.457 pengunjung. Sementara akumulatif perolehan PAD Pantai Jatimalang 24 Desember 2022 - 1 Januari 2023 sebesar Rp38 juta,” ungkapnya.

Jika dilihat dengan seksama, perolehan PAD wisata 2022 di Kabupaten Purworejo masih meleset dari target yang dicanangkan. Pandemi Covid-19 dan infrastruktur pun disinyalir menjadi salah satu penyebab hal tersebut.

Oleh karena itu pada 2023, Dinporapar Purworejo mengaku akan fokus mengoptimalkan dana alokasi khusus (DAK) untuk menambah sejumlah fasilitas dan memperbaiki infrastruktur di sejumlah objek wisata yang ada. (drm)