Pedagang Ancam Nekat Beroperasi

 Pj Wali Kota: Buka Paksa Bisa

Dituntut Secara Hukum

YOGYA, TRIBUN - Para pedagang di Jalan Perwakilan, Kota Yogyakarta menyatakan akan nekat membuka kembali tokonya meski sejak Rabu (4/1) kemarin sudah disegel Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Mereka berharap segera diberi solusi oleh pemerintah setempat.

Koordinator Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP) Adi Kusuma Putra Suryawan mengatakan, sampai saat ini pihaknya memilih untuk tidak berdagang sementara dan memberikan waktu kepada Pemkot Yogyakarta serta pihak terkait untuk memberikan solusi kepada mereka.

“Sampai saat ini kami memahami dulu. Kami akan tutup dulu mengikuti tapi harus ada solusi,” kata Adi, Kamis (5/1).

Ia mengatakan bahwa pemerintah sudah berjanji untuk mengundang para pedagang di Jalan Perwakilan guna memberikan solusi terbaik mengenai masalah itu. Namun hingga saat ini, pihaknya belum juga mendapat kepastian waktu pertemuan tersebut.

“Sampai saat ini kami masih menunggu undangannya. Kemarin kita tanya kapan undangan itu akan datang juga tidak diberi kepastian,” terangnya.

Namun, kata Adi, para pedagang tak bisa berdiam diri terlalu lama. Mereka harus mulai kembali beraktivitas untuk mencukupi kebutuhan sehari- cananya akan dilakukan pada akhir pekan ini. Jika memang nantinya belum ada solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah. Dia menambahkan, setidaknya ada 21 usaha di Jalan Perwakilan yang terdampak dari penyegelan kios-kios di sana. Total pengusaha beserta karyawan diperkirakan berkisar antara 200 orang.

Niku wong ngerti aturan mboten, kok ajeng mbukak paksa (itu orang paham aturan apa tidak kok mau buka paksa) wong jelas manggon (sudah jelas menetap) di situ aja.

Dari aspek hukum itu bisa dituntut penguasaan tanpa hak lho.

Jadi Polemik

Para pedagang di Jalan di sini kita ya menunggu paling tidak tiga hari lah, coba kita tunggu itikad baik dari pemerintah. Tetapi, jika memang tetap tidak ada solusi ya tetap kami akan nekat bertahan karena kami juga punya keluarga dan karyawan. Kami akan buka. Dalam artian di sini kan Sultan Ground Apakah mungkin Sultan itu akan melaporkan kami,” tegasnya. Adi menekankan bahwa para pedagang sejak awal tidak pernah menolak untuk dipindah dari Jalan Perwakilan. Namun tindakan itu mau tidak mau harus dilakukan mengingat belum adanya solusi yang diberikan pemerintah. “Di sini bukan menolak, kami hanya belum diberikan solusi itu, kami tekankan itu. Ditata mau. Cuma sampai sekarang yang jadi masalah kan karena kami tidak diberikan ruang dialog, mau direlokasi kemana, solusi seperti apa itu tidak pernah dikatakan jadi ya buntu sampai saat ini,” paparnya. Pembukaan kembali kioskios itu ren-

Perwakilan, Kota Yogyakarta menyatakan akan nekat membuka kembali tokonya. Sejak Rabu (4/1), Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sudah menyegel toko mereka.

Pedagang berharap segera diberi solusi oleh pemerintah setempat.

Pj Wali Kota menyebut membuka paksa kios tindakan yang menyalahi aturan.

Merespon hal itu, Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta, Sumadi, mengatakan tindakan untuk membuka paksa kios dipertokoan Jalan Perwakilan pasca penyegelan merupakan tindakan yang menyalahi aturan. “ Niku wong ngerti aturan mboten, kok ajeng mbukak paksa (itu orang paham aturan apa tidak kok mau buka paksa) wong jelas manggon (sudah jelas menetap) di situ aja. Dari aspek hukum itu bisa dituntut penguasaan tanpa hak lho,” kata Sumadi.

Mengenai persoalan sewa menyewa pertokoan, Sumadi menegaskan bahwa Pemkot Yogyakarta tidak mengurusi hal itu. “ Kulo mboten ngurusi sing ewuh kok, niku ndeke Keraton kok nyewa karo wong ki piye (saya enggak mengurusi itu. Itu tanah Kraton kok sewa sama orang itu bagaimana) itu urusannya pedagang dengan yang sewa,” tegasnya. Sumadi menegaskan, Pemkot sudah jauh-jauh hari mensosialisasikan rencana relokasi pedagang di Jalan Perwakilan. Bahkan sejak Agustus 2022 lalu, Pemkot memberikan alternatif relokasi di lantai atas Pasar Beringharjo atau Pasar Klitikan.

“Kok solusi belum ada gimana, le kondo sopo (yang bilang siapa-red). Saya sudah sejak Agustus (2022) sudah sosialisasi,” kata

Sumadi.

Sumadi tak menampik bahwa dirinya belum bertemu secara langsung dengan para pedagang.

Namun, mantan Sekda

Sleman ini mengaku telah mendelegasikan bawahannya untuk menemui perwakilan pedagang guna mencarikan solusi.

“Saya kan sudah mendelegasikan, masa apa-apa harus saya, kan sudah ketemu pak sekda, ketemu teman-teman dari tata ruang, (dinas) kebudayaan. Podo mawon yang disampaikan omongan kulo,” paparnya.

(hda/tro)

Nikmati View Bantaran Sungai Code, Harga Ramah di Kantong

YOGYA, TRIBUN - Tak lengkap rasanya jika berkunjung ke Yogyakarta tidak mencicipi kuliner angkringan.

Kuliner yang menyajikan makanan dan minuman dengan harga terjangkau itu memang mudah dijumpai di berbagai tempat di DIY.

Namun, ada satu lokasi di pusat

Kota Yogyakarta, yang menjual kuliner angkringan dengan view bantaran Kali Code. Lokasinya tak lain adalah di Jalan Prau, Kelurahan Kotabaru, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta atau berjarak 800 meter dari Tugu Pal Putih Kota Yogyakarta.

Di area tersebut, terdapat banyak pelaku usaha angkringan yang sering diburu oleh kalangan anakanak muda.

Pemilik Qilla Coffe Code Makanan, Muzain (26), mengatakan bahwa telah menjalani usaha kuliner angkringan di Jalan Prau sejak 2006. “Sekarang cari lowongan kerja itu kan susah ya. Kebetulan saya juga tinggal di Kemantren Gondokusuman, terus pada saat itu saya coba untuk buka usaha. Ya lumayan banyak suka dukanya. Tapi alhamdulillah masih bertahan sampai saat ini,” ucapnya kepada Tribun Jogja di tempat usahanya, Kamis (5/1). Kini, ia pun bisa mendapatkan omzet sekitar Rp1,1 juta per hari. Maka dari itu, Zain pun mengajak saudara-saudaranya untuk membantu menjalankan Qilla Coffe Code Makanan. Ada sejumlah menu pilihan berupa mi goreng, mi rebus, sate usus, sate nugget, sate sosis, gorengan hingga beragam minuman. Sementara itu, untuk harga yang ditawarkan berkisar di antara Rp7 ribu - Rp14 ribu.

“Kami sendiri biasa buka dari jam 15.00-03.00 WIB. Tapi kalau jamjam ramai itu biasanya sekitar pukul 21.00 WIB,” tutupnya. (nei)

Jangan Asal Parkir di Jalan Pasar Kembang

BARU-BARU ini, beredar video di twitter, seorang wisatawan di Kota Yogyakarta yang menanyakan perihal boleh atau tidaknya parkir kendaraan di Jalan Pasar Kembang, Kelurahan Sosromenduran, Kemantren Gedong Tengen, Kota Yogyakarta.

Melalui hal tersebut, Kepala Bidang Perparkiran, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Imanudin Aziz, menyampaikan, sejak 2016 Jalan Pasar Kembang tersebut sudah diberikan pernyataan larangan parkir oleh Dishub Kota Yogyakarta. “Itu tercantum di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kemudian ada Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran,” ucap dia kepada Tribun Jogja melalaui telepon, Kamis (5/1).

Kemudian, lokasi tersebut juga telah di pasang marka chevron dan marka jalan berbiku yang berarti tanda larangan parkir. “Di sana juga dipasang rambu-ram- bu lalu lintas dilarang parkir dan dilarang stop. Termasuk spanduk yang tertuliskan di jalan itu dilarang parkir. Dishub Kota Yogyakarta bersama jajaran terkait selalu melakukan penertiban di lokasi itu. Baik setiap siang, sore maupun malam hari. Termasuk pada hari-hari biasa, weekend atau long weekend ,” imbuh Aziz.

Pihaknya pun berharap, para pelaku parkir liar atau ilegal setidaknya dapat terus menghentikan aktivitasnya. Di samping itu, Pemer- intah Kota Yogyakarta tidak akan mengeluarkan izin parkir Jalan Pasar Kembang sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Hal itu (dilakukan) bukan hanya terkait dengan sumbu filosofi, tetapi Jalan Pasar Kembang yang merupakan penopang (akses jalan keluar dan masuk) Malioboro dan di area itu ada stasiun juga. Sehingga dari sisi lalu lintas kami ingin menjaga kelancaran lalu lintas di Jalan Pasar Kembang,” papar Aziz. (nei)