5 minute read
Jalan Sepanjang 1.200 Km di DIY Rusak
BBPJN Jateng-DIY Akan Mulai Proses Lelang Bulan Ini
YOGYA, TRIBUN - Balai terangan saksi dan rekaman kamera CCTV, IAM kemudian diamankan oleh kepolisian di wilayah Sleman. Kepada petugas kepolisian, IAM sudah menjual beberapa ponsel hasil curiannya itu.
Advertisement
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-DI Yogyakarta memetakan ruas jalan di DIY sepanjang 1.200 kilometer (km) mengalami kerusakan. Pihak BBPJN akan membantu perbaikan jalan daerah berstatus rusak menyusul diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pembangunan Jalan Daerah.
“Kami amankan IAM di wilayah Sleman. Dia bekerja sebagai driver ojol. Kami juga mengamankan tujuh handphone sebagai barang bukti. Untuk enam handphone sisanya sudah dijual,” terang dia. Selain mengamankan barang bukti ponsel curian, polisi juga menyita sepeda motor yang digunakan pelaku. Selain mengamankan IAM, polisi juga turut menangkap HAM (23) yang tak lain adalah kakak dari IAM. HAM diamankan polisi lantaran diduga turut serta menjadi penadah atas barang curian dari adiknya.
“Untuk IAM kami kenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara, kemudian kakaknya HAM kami kenakan pasal 480 sebagai penadah yaitu ancaman maksimal 4 tahun hukuman penjara,” sambungnya. Saat gelar perkara, IAM mengaku terlilit utang Pinjol. Dia mengakui ponsel hasil curiannya itu sebagian telah dijual ke Pasar Klitikan, Kota Yogyakarta. “Dijual beda-beda ada Rp500 ribu sama yang paling tinggi Rp750 ribu,” katanya kepada wartawan. Uang hasil menjual barang curian itu digunakan untuk membayar angsuran utang pinjaman online “Uangnya buat bayar pinjaman online. Saya utang Rp5 juta. Saya minta maaf dan menyesali perbuatan ini,” ungkpnya. (hda)
Kepala BBPJN Jawa Tengah-DIY Wida Nurfaida mengatakan, akan membantu melakukan perbaikan baik di jalan yang berstatus jalan provinsi maupun kabupaten/kota.
“Memang sudah kami usulkan hampir ada 1.200 km yang kami usulkan dari balai. Memang yang baru pembahasan sudah 1.000 km dan sekitar 200 meter lagi yang belum,” terang Wida usai bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (6/2).
Pasca-diterbitkannya Inpres, pemerintah pusat memang berkomitmen untuk membantu percepatan perbaikan jalan-jalan daerah yang selama ini terhambat akibat terbatasnya anggaran.
Dengan adanya pembangunan jalan daerah yang statusnya tidak mantap, harapannya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dapat tercapai. Wida belum bisa memastikan kapan pengerjaan bakal dilakukan. Namun, dia memastikan proses itu akan dimulai sesegera mungkin karena di Februari 2023 ini akan dilakukan tahap lelang pengerjaan. “Akan dilakukan sesegera mungkin karena Inpres jalan daerah itu harapan pak Dirjen untuk februari kita sudah proses lelang,” jelasnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerja- an Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP ESDM) DIY, Wira Sasongko Putro mengungkapkan, jalan provinsi sepanjang 226,65 km di DIY berada dalam kondisi tidak mantap atau mengalami kerusakan ringan hingga berat.
Jika dipersentase, kondisi jalan yang mengalami kerusakan mencapai 29,82 persen dari keseluruhan jalan provinsi sepanjang 760,45 Km. Dia merinci, kondisi jalan yang mengalami kerusakan ringan paling banyak terdapat di Kabupaten Gunungkidul yakni sepanjang 76,96 km, disusul Kulon Progo sepanjang 37,380 km, Bantul sepanjang 34,150 km, dan Sleman 23,125 km. “Untuk rusak berat di Bantul sepanjang 22,525 km, Kulon Progo 17,750 km, Gunungkidul 13,075 km dan Sleman 1,800 km,” paparnya. Setiap tahunnya, DPUP ESDM DIY rutin mengusulkan adanya rekonstruksi
Belum Ada yang Ekstrem dan Membahayakan
RUAS jalan di Kabupaten Sleman yang mengalami kerusakan dilaporkan mencapai 23,125 km rusak ringan dan 1,8 km rusak berat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Taupiq Wahyudi mengatakan, jalan provinsi yang rusak menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DIY.
Menurutnya, data kerusakan jalan bisa bersumber dari laporan masyarakat yang kemudian disampaikan ke DPUP ESDM DIY yang memiliki kewenangan memperbaiki. Pihaknya tidak memiliki kewenangan memperbaiki, kecuali jalan rusak ektrem dan membahayakan. Itupun tidak banyak.
“Yang jelas jika memang kerusakannya ektrem dan membahayakan. Ada laporan dan fotonya, nanti biasanya kita minta izin tangani. Tapi tidak banyak,” kata Taupiq, Senin (6/2).
Penanganan cepat ini dilakukan jika kondisi kerusakan jalan sudah ektrem dan mem-
Pasar Giwangan Bakal Jadi Pusat
Pengelolaan Limbah Pasar Tradisional
YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogya menetapkan Pasar Giawangan sebagai pusat pengelolaan sampah secara terpadu yang bersumber dari seluruh pasar tradisional di wilayahnya. Bukan tanpa alasan, selama ini aktivitas pasar rakyat yang bergulir setiap hari, menjadi salah satu penyumbang alokasi limbah terbesar.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag)
Kota Yogya, Veronica Ambar Ismuwardani, mengatakan, sedikitnya 10 persen dari total produksi sampah sekitar 260 ton, berasal dari pasar tradisional.
Bahkan, ketika masa-masa ramai, layaknya jelang momen hari besar atau libur panjang, volume bisa meningkat hingga 30 ton per hari.
Seiring gerakan zero sampah anorganik yang mulai diterapkan di Kota Yogya sejak 1 Januari 2023, Disdag pun tidak bisa begitu saja membuang puluhan ton sampah dari pasar menuju pembuangan akhir. Alhasil, butuh upaya ekstra guna memilah limbah organik, anorganik dan residu sebelum dibawa ke TPA Piyungan.
“Kami harus melakukan sesuatu untuk terlibat aktif, terkait gerakan zero sampah anorganik, ya, dengan memilah dan mengelola sampah yang bersumber dari pasar tradisional. Jadi, pengelolaannya dipusatkan di Pasar Giwangan,” ujarnya, Senin (6/2).
Mekanismenya, ungkap Ambar, seluruh sampah yang diproduksi oleh 29 pasar tradisional di Kota Yogya, akan dibawa menuju Pasar Giwangan. Lantas, di sana, pihaknya pun menyiagajan petugas untuk melakukan pengelolaan dan pemilahan, antara sampah organik dan anorganik, hingga sampah yang dapat didaur ulang, serta mana yang benar-benar residu.
“Target kami melalui pemusatan pengelolaan sampah pasar ini bisa ikut menurunkan volume sampah Kota Yogya setidaknya 7 ton per hari,” terangnya.
Ia menyampaikan, Pasar Giwangan dipilih lantaran memiliki luas lahan yang mencukupi, sehingga diyakini tidak akan mengganggu aktivitas pedagang maupun pembeli di sana. Kemudian, di pasar setempat bakal direalisasikan khusus Kantor Administrasi Manajemen Pengelolaan Sampah di aula lantai 2 pasar.
Realisasi tersebut, bertujuan mendorong manajemen persampahan dan pengelolaan yang semakin baik, lalu melihat sejauh mana perkembangannya, serta berapa angka penurunannya. Sementara, sampah-sampah organik dan anorganik yang sudah terpilah pun bakal dimanfaatkan lebih lanjut, selaras dengan peruntukannya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah
(Sekda) Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya, menandaskan, pusat pengelolaan sampah di Pasar Giwangan relatif sudah cukup memenuhi kriteria apa yang diharapan. Alhasil, ia pun berharap, keberadaan fasilitas tersebut bisa mendukung gerakan zero sampah anorganik. “Secara random sampling, sudah cukup memenuhi kriteria dari apa yang kita bayangkan. Ini merupakan gambaran bahwa dari 29 pasar rakyat di Yogya volume sampahnya relatif besar,” katanya. (aka)
DOK. TRIBUN JOGJA
BELAJAR BERSAMA - Siswa SMA Bopkri 2 Yogyakarta yang tergabung dalam Majalah Idola Boda melakukan visit media di Harian Tribun Jogja, Senin (6/2). Kegiatan ini untuk belajar bersama tentang pengelolaan media. Kedatangan mereka yang didampingi guru pembimbing YB Margantoro diterima Pemred Ribut Raharjo dan Editor Hari Susmayanti. (*/ ord) bahayakan. Sebab, menurut Taupiq, model perbaikan yang dilakukan Pemerintah Provinsi biasanya long action dengan dipihakketigakan. Sedangkan perbaikan jalan di DPUPKP Kabupaten Sleman dilakukan dengan membuat aspal sendiri melalui pengadaan barang sehingga bisa langsung diperbaiki jika ada jalan rusak. Sejauh ini, kata Taupiq, pihaknya belum menangani perbaikan jalan provinsi yang rusak. Artinya, belum ada yang mengalami kerusakan ektrem dan membahayakan. Menurutnya, titik jalan provinsi yang termonitor rusak, Ia menyebut jalan Godean. “Yang banyak laporan keluhan ya itu, jalan Godean,” katanya. Jalan Godean kondisinya rusak. Di beberapa titik kontur jalan bergelombang dan berlubang. Selain itu, jalan provinsi yang kondisinya dinilai mengalami kerusakan juga ada di Moyudan - Kebon Agung. Kondisi jalan rusak tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. (rif)
KOMITMEN MEMBANGUN z Ruas jalan di DIY sepanjang 1.200 kilometer (km) mengalami kerusakan. z Pihak BBPJN akan membantu perbaikan jalan daerah berstatus rusak. z Khusus ruas jalan provinsi sepanjang 226,65 km di DIY rusak ringan hingga berat. z Perbaikan ruas jalan akan dilaksanakan tahun ini. maupun rehabilitasi ruasruas jalan yang berada dalam kondisi tidak mantap. Namun mengingat keterbatasan fiskal APBD DIY, khususnya sejak pandemi Covid 19, maka tidak seluruh kerusakan jalan dapat ditangani.
Dia mengatakan, pada 2023 ini pihaknya sudah merencanakan perbaikan di sejumlah ruas jalan yang pendanaannya bersumber dari APBN maupun APBD DIY. Di Kabupaten Sleman, perbaikan rencananya dilakukan di ruas DenggungWonorejo sejauh 0,5 km, Wonorejo-Tambakan sepanjang 2 km, dan Jalan Kaliurang sejauh 1,30 km. Kemudian di Kabupaten Bantul perbaikan dilakukan di ruas Patuk-Terong sejauh 1,50 km (APBD). Adapun di Kulon Progo, perbaikan menyasar ruas jalan Karangnongko-Nagung sejauh 1,4 km dan NagungCicikan sejauh 1,6 km. Selain itu, dilakukan pula pemeliharaan rutin diseluruh jalan provinsi dengan anggaran hingga Rp18 miliar.
“Untuk Sleman perbaikan memanfaatkan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) non tematik, Kulon Progo DAK tematik dan Bantul melalui APBD DIY,” jelasnya. (tro)