Upaya Genjot Penerimaan PAD

 Pemda Susun Perda Pajak dan Retribusi Daerah

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah DIY akan membentuk Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut sebagai tindak lanjut berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Pelaksana Harian Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda DIY, Beny Suharsono mengungkapkan hal tersebut, saat membacakan sambutan Gubernur DIY dalam kegiatan Dialog Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI ke Pemda DIY pada Kamis (9/2).

Beny mengatakan, pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Hingga kini dana perimbangan masih menjadi andalan Pemda DIY dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah yang terus meningkat.

Proporsi dana perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah DIY, setidaknya selama kurun waktu tahun 2016-2020 dengan besaran yang cenderung fluktuatif. Hal tersebut mengindikasikan adanya ketergantungan fiskal DIY terhadap pusat serta belum terwujudnya kemandirian fiskal DIY.

Dia mengatakan, disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD oleh DPR RI ini diharapkan akan membawa dampak positif pada pendapatan asli daerah (PAD). Dengan UU HKPD inilah, pemerintah bisa memberi harapan pada pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dan pendapatan perpajakannya dengan insentif perpajakannya, atau dengan realisasi perpajakannya.

“Kami akan segera menindaklanjuti dengan membentuk Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang HKPD ini,” terang Beny.

Anggota BULD DIY GKR Hemas menuturkan, penyelenggaraan kegiatan dialog BULD DPD RI dengan Pemda DIY ini bertujuan untuk membicarakan persoalan terkait pembentukan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu untuk mendapatkan informasi dari Pemda DIY mengenai konsep implementasi pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD. Termasuk konsekuensi untuk mengatur lebih lanjut ke dalam peraturan daerah khususnya terkait kewenangan Pemda DIY.

“Kami berharap dialog dapat berjalan dengan aktif sehingga nantinya poin-poin penting dapat dicatat dan ditindaklanjuti sebagai bahan masukan bagi penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda terkait pajak daerah dan retribusi daerah,” ujar GKR Hemas.

PAYUNG HUKUM

 Pemda segera membentuk Perda pajak daerah dan retribusi daerah.

 Pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

 Tujuan dibentuknya payung hukum ini untuk mendongkrak PAD.

Sementara itu, Wakil Ketua III BULD DPD RI Abdurrahman Abubakar Bahmid mengungkapkan, keberadaan UU HKPD dibentuk sebagai langkah untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien serta mengatur tata kelola hubungan keuangan yang adil, selaras, dan akuntabel.

UU HKPD bertujuan untuk mengatur mengenai pola alokasi belanja negara yang disalurkan kepada daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD), pembiayaan utang daerah, pengendalian APBD, dan pengelolaan perpajakan di daerah.

“Harapannya, melalui penerapan undang-undang ini maka dapat membuka ruang bagi terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desentralisasi fiskal,” jelas Abdurrahman. (tro)

DOK. TRIBUN JOGJA

TERUS BERSINERGIManager PLN UP3 Yogyakarta Ahmad Samsuri bersama jajaran berkunjung ke Tribun Jogja dalam rangka Hari Pers Nasional, Kamis (9/2). Kedatangannya diterima Pemimpin Redaksi, Ribut Raharjo, GM Bisnis, Danang Purwoko dan jajaran. Selain menyampaikan ucapan Hari Pers Nasional, Samsuri ingin terus bersinergi dalam berbagai hal untuk kemajuan DIY dan sekitarnya.

UGM Komitmen Jadi Kampus Anti-DO Karena Biaya

UNIVERSITAS Gadjah Mada (UGM) melakukan subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) agar mahasiswa bisa menyelesaikan studi hingga tuntas. Ini juga merupakan komitmen UGM untuk menjadi kampus tanpa mahasiswa drop out atau DO lantaran kekurangan biaya.

“Belum pernah ada cerita mahasiswa DO (drop out) karena tidak mampu membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal). UGM selalu berkomitmen dan akan terus berkomitmen membantu mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang kurang menguntungkan,” tegas Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan, Prof. Supriyadi, M.Sc., Ph.D., CMA., CA., Ak., Rabu (8/2) dalam acara Pojok Bulaksumur. Dia menjelaskan, selama ini, jumlah mahasiswa UGM yang ditarik biaya kuliah per semester berupa senilai besaran Bia- ya Kuliah Tunggal (BKT) relatif sedikit. Lebih dari 90 persen mahasiswa membayar biaya kuliah per semester dengan besaran UKT yang telah disubsidi atau di bawah besaran BKT di program studi tempatnya menjalani studi. “Per tahun kita memberi bantuan keringanan UKT rata-rata sebesar Rp20 Miliar,” imbuh Direktur Keuangan UGM, Syaiful Ali, S.E., MIS., Ph.D., Ak. (ard)