Aktivitas Pemerintahan Tak Terganggu

z Sudah Sepekan Logo TNI Terpasang di Gedung yang Ditempati Pemkot Magelang

KOTA MAGELANG, TRIBUN - Wali

Kota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz memastikan aktivitas pemerintahan di lingkungan kantor Pemkot Magelang tetap berjalan normal. Hal ini ia sampaikan menyusul keberadaan logo TNI pada bangunan yang saat ini digunakan untuk perkantoran Pemkot Magelang.

“Tidak, sangat tidak mengganggu (aktivitas pemerintahan). Kami kan sudah sepakat dengan panglima sebelumnya (Andika Perkasa), bahwa pemasangan itu (logo TNI), akan diberikan setelah serah terima (gedung aset TNI),” ujarnya, Kamis (9/2).

Sebelumnya sejak Jumat (3/2), seba- nyak tiga logo TNI berbentuk segi lima berwarna merah terpasang di bagian depan lantai atas gedung yang saat ini dijadikan kantor Pemkot Magelang. Gedung tersebut merupakan bangunan eks Mako Akabri.

Dirinya pun tak mengelak dan mengakui bahwa aset gedung yang dipakai

Pemkot Magelang saat ini, milik TNI. “Ya memang betul itu milik TNI, dan itu sudah menjadi kesepakatan bahwa nanti ada mekanisme penyerahan,” katanya.

“Dan itu tahunnya sudah ditetapkan pada saat kami bertemu di Jakarta disaksikan oleh Panglima TNI kala itu (Andika Perkasa), Kemenkeu, dan Menko

Polhukam,” lanjut Aziz.

Ia mengaku masih menunggu balasan surat yang dikirim oleh Pemkot Magelang kepada Panglima TNI saat ini (Yudo Margono) dan Menko Polhukam Mahfud MD. “Belum ada balasan kapan akan bertemu Menko Polhukam dan Panglima. Iya (tetap ingin bertemu),” katanya. Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Magelang, Joko Budiyono mengatakan bahwa Pemkot Magelang sudah mencadangkan dana untuk pembangunan kantor baru. Nominalnya yakni sebesar Rp70 miliar. “Pemkot sudah mencadangkan dana sebesar Rp70 miliar selama dua tahun.

Nanti kami juga minta bantuan Kemenkeu, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur karena untuk membangun bangunan yang baru membutuhkan lebih dari Rp100 miliar,” terangnya. Lanjut dia, untuk proses perpindahan kantor sesuai dengan kesepakatan diberikan tenggat waktu 5,5 tahun. Kesepakatan itu tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pemkot Magelang, tentang Penyerahan dan Penerimaan Hibah Tanah dan Bangunan di Kota Magelang, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (13/9/2022) lalu.

“Yang paling penting itu MoU yang ditandatangani masing-masing pihak terkait. Jadi, diberi waktu 5,5 tahun baru Pemkot pindah. Adapun durasi 5, 5 tahun dibagi dua untuk tahapannya,” kata Joko.

“Tahapan pertama, Menkeu membangun BPLK baru, kalau tidak di Yogya atau Bali. Mereka minta waktu 2,5 tahun. Setelah 2,5 tahun itu, lahan kosong Pemkot minta waktu tiga tahun. Dengan perincian, dua tahun membangun, satu tahun untuk pindah. Jadi, sesuai kesepakatan 2025 Pemkot Magelang pindah ke kantor baru,” urainya. (ndg)