Stabilisasi Harga di Pasaran, Bulog dan

Pemerintah DIY Salurkan 72 Ton Beras

YOGYA, TRIBUN - Bulog Kanwil

Yogyakarta bekerja sama dengan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY menyalurkan beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Toko Tani Indonesia/Pasar Mitra Tani (TTI/PMT). Kerja sama tersebut diawali dengan penyaluran perdana beras SPHP ke outlet TTI Center di DPKP DIY, Jumat (13/1).

Agenda tersebut dihadiri oleh Pemimpin Wilayah Bulog Kanwil Yogyakarta, Muhammad Attar Rizal, Kepala DPKP DIY, Sugeng Purwanto, Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda DIY, Yuna Pancawati, Kepala Bank Indonesia Budiharto, Perwakilan Disperindag DIY, dan Perwakilan Badan Pangan Nasional. Pemimpin Wilayah Bulog Yogyakarta, Muhammad Attar Rizal menyampaikan bahwa Bulog berusaha menyalurkan beras program SPHP merata ke pasar tradisional, ritel, dan lainnya untuk mengendalikan harga dan menjaga daya beli masyarakat.

“Kami berupaya agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau di berbagai saluran,” ucapnya di halaman TTI Center DPKP Provinsi DIY.

Selain itu, imbuhnya, Bulog akan mengajak TTI sebagai jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) sebagai outlet penjualan produk-produk Bulog yang telah tersebar diseluruh Yogyakarta.

Jumlah RPK aktif mencapai 636 outlet di wilayah DIY. Kepala DPKP DIY, Sugeng Purwanto mengatakan, kerja sama tersebut dalam rangka menjalankan amanah dari Badan Pangan Nasional untuk mengendalikan inflasi. Dinas Pertanian turut andil melalui saluran Toko Tani Indonesia yang telah memiliki 228 outlet di seluruh DIY.

“Untuk target awal kerja sama ini, TTI akan menyalurkan sekitar 72 ton beras program SPHP untuk memenuhi 31 outlet TTI secara bertahap,” ujarnya. (nei) delegasi kurang lebih dari 10 negara. Nah, itu akan kami manfaatkan untuk bisa melihat hal-hal yang sekiranya bisa menjadi promosi di negara mereka,” ucapnya kepada wartawan, Jumat (13/1). Tidak hanya itu, nantinya para delegasi tersebut akan diajak menyantap makanan tradisional di Warung Eyup atau wisata kuliner bernuansa tradisional. Bahkan, melalui penyajian tradisional, Pemerintah Kabupaten Sleman rencananya turut mempromosikan produk UMKM lokal yang nantinya digelar di beberapa tempat. “Kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM dalam menyiapkan UMKM yang sudah terkurasi. Jadi, yang ditampilkan adalah UMKM berkelas, se- hingga nanti bisa mengusung pasar atau ekspor skala besar,” beber Ishadi. Menurutnya, wisatawan kini sudah beralih minat ke wisata alam. Mereka cenderung jenuh dengan hal-hal modern dan butuh pengalaman lain yang tradisional. “Sehingga, para delegasi itu akan menikmati momen masa lalu saat berada di Kabupaten Sleman,” papar dia. Pihaknya belum menargetkan capaian perputaran uang selama ATF berlangsung. Namun, ia meyakini perhelatan itu akan berimbas terhadap sektor perekonomian. “Pada 6 Ferbruari 2023 malam, kami juga akan mengadakan table top di The Jayakarta. Nah, nanti kami akan mempertemukan buyer dengan seller di sana,” tutupnya. (nei)

Nilai Ekspor Produk Kulon Progo

Capai Rp374,5 Miliar Sepanjang 2022

KULON PROGO, TRIBUN - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Kulon Progo mencatat, capaian ekspor produk dari wilayahnya tembus Rp374,5 miliar selama 2022. Nilai ekspor ini disebut meningkat 110,55 persen dibandingkan 2021. “Pada 2021, capaian ekspor sekitar Rp177,8 Miliar. Sementara, pada 2022 mencapai Rp374,5 miliar atau naik 110,55 persen,” ucap Endang Zulywanti, Kepala Bidang Perdagangan, Disdagin Kulon Progo, Jumat (13/1).

Peningkatan nilai ekspor di Kulon Progo pada 2022, kata Endang, karena pandemi covid-19 mulai mereda sehingga perekonomian menjadi bangkit. Di Kulon Progo, ada lima jenis produk yang sudah laku ekspor, di antaranya produk serat tumbuhan, olahan makanan gula semut, kerajinan bambu, kerajinan kayu, dan kerajinan batik.

Namun, dalam perjalanannya, pelaku usaha di Kulon Progo kerap kali menemui sejumlah kendala. Mulai dari belum optimalnya pengetahuan tentang ekspor, tingkat kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan, hingga kurangnya pangsa pasar yang diketahui oleh UMKM. Mereka mayoritas sudah nyaman menjadi supplier eksportir karena tidak adanya regenerasi terhadap usaha yang dilakukan.

Berbagai upaya dilakukan Disdagin Kulon Progo untuk mengatasi persoalan tersebut. Secara rutin, Disdagin mengadakan temu usaha dan pelatihan yang berkaitan dengan tata cara ekspor dan kualitas ekspor. Selanjutnya, mengedukasi para pelaku usaha bahwa dengan ekspor sendiri, kesejahteraan pelaku usaha dapat lebih baik tanpa langsung memutuskan hubungan sebagai supplier

Di tahun ini, untuk menjadikan Kulon Progo mempunyai eksportir sendiri, Disdagin akan mengadakan pelatihan hazard analysis critical control point (HACCP) sebagai syarat supaya UMKM dapat ekspor sendiri. “Kami juga memberikan fasilitasi melalui pameran tingkat nasional dimana pelaku usaha bertemu langsung dengan buyer dari luar negeri,” imbuhnya. Tercatat ada sekitar 100 industri kecil menengah (IKM) di Kulon Progo. Endang menyampaikan, ada beberapa anggaran yang dialokasikan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo untuk membantu pelaku UMKM di wilayahnya, meliputi pembinaan kualitas produk dan fasilitasi pemasaran melalui temu usaha dan pameran. Sementara, bantuan sarana UMKM difasilitasi oleh bidang industri berupa peralatan produksi. (scp)