Pasar Klithikan Jadi Alternatif

„ Pedagang Jalan Perwakilan Wajib Kosongkan Lapak Hari Ini

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menawarkan kebijakan alternatif untuk para pedagang Jalan Perwakilan.

Pihak Pemkot bersedia menampung pedagang di Pasar Klitikan Pakuncen, Wirobrajan. Perlu diketahui, para pedagang di Jalan Perwakilan

Kota Yogya, diwajibkan untuk mengosongkan lapaklapaknya per Sabtu (14/1).

Meski demikian, Pemkot

Yogya memastikan tidak melepas tangan begitu saja, dengan tetap memberikan kebijakan afirmatif agar pedagang bisa tetap beraktivitas di lain tempat.

Sebagai informasi, pedagang di Jalan Perwakilan terkena dampak dari wacana Pemda DIY membangun Jogja Planning Gallery (JPG), yang direalisasikan di Gedung DPRD DIY. Rencananya, tempat berkantornya para wakil rakyat di tingkat provinsi itu akan diubah sebagai ruang pentas seni sekaligus galeri. Pemkot pun didapuk melaksanakan upaya sterilisasi.

Kebijakan Afirmasi

Pemkot Yogyakarta menawarkan kebijakan alternatif untuk para pedagang Jalan Perwakilan.

Pihak Pemkot bersedia menampung pedagang di Pasar

Klitikan Pakuncen, Wirobrajan.

Terdapat 17 pedagang yang menerima kebijakan afirmatif itu.

Pasar Klitikan representatif untuk mengakomodasi pedagang

Jalan Perwakilan yang mayoritas bergelut di sektor kuliner. .

Sektetaris Daerah Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya, mengatakan, terdapat 17 pedagang yang menerima kebijakan afirmatif itu, di mana mereka sebelumnya berjualan di sisi utara Jalan Perwakilan. Menurutnya, langkah tersebut ditempuh Pemkot, sebagai bentuk keberpihakan pada rakyat, meski sejatinya eksekutif tak memiliki kewajiban menyediakan tempat baru.

“Jadi, ini bukan relokasi, karena kami menawarkan kebijakan afirmasi kepada pada pedagang agar mereka bisa tetap berjualan di tempat lain. Sudah kita berikan penawaran,” urainya, Jumat (13/1).

Dia menjelaskan, melalui penawaran tersebut, Pemkot pun bersedia menampung pedagang Jalan Perwakilan di Pasar Klitikan Pakuncen, Wirobrajan. Bahkan, para pelaku usaha sudah meninjau langsung lapaklapak yang ditawarkan, sehingga mereka bisa menimbang opsi tersebut, sebelum mengambil keputusan.

“Responsnya tadi banyak juga yang berminat. Tapi, kami tetap memberikan waktu satu minggu pada para pedagang, sebelum mengambil keputusan, apakah menerima tawaran itu, atau tidak,” ucap Sekda.

Ia mengungkapkan, Pasar Klitikan dipilih, mengingat lokasi ini terbilang representatif untuk mengakomodasi pedagang Jalan Perwakilan yang mayoritas bergelut di sektor kuliner. Bulan tanpa alasan, Aman memandang, Jalan HOS Cokroaminoto kini mulai tumbuh menjadi satu di antara kawasan kuliner di Kota Pelajar. “Sehingga, keberadaan mereka bisa melengkapi, ya. Penataan Pasar Klitikan juga akan dilakukan, harapan kami bisa seperti Lantai

2 Pasar Kranggan yang dulu sepi, terus sekarang jadi diminati,” jelasnya. Lebih lanjut, Sekda menjelaskan, meski pedagang sama sekali tidak memiliki ikatan dengan pemerintah maupun keraton selama berjualan di Jalan Perwakilan, pihaknya tetap memilih pendekatan kemanusiaan. Sehingga, kebijakan afirmatif pun tetap dihadirkan, melalui tawaran berdagang di tempat anyar. “Bagaimanapun empati tetap kami kedepankan, ini soal keberpihakan. Sama seperti penataan-penataan sebelumnya, dilakukan dengan pendekatan sosiologis dan berbuah hasil optimal,” cetusnya.

Kosongkan kios

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, meski sudah disegel dan tidak dipakai berjualan, pihaknya mengimbau agar para pedagang dapat mengosongkan kiosnya termasuk barang-barang yang ada di sana.

“Mohon para pedagang kemarin yang menggunakan kan masih ada barangbarang yang harus diopeni (dibawa), mohon untuk segera dipindahkan, sayang nanti kalau rusak,” kata Aji.

Aji belum bisa memastikan kapan pelaksanaan pembongkaran dilakukan. Sebab, Pemda perlu berkoordinasi dengan Keraton Yogyakarta sebagai pemilik lahan tanah Kasultanan termasuk bangunan yang berdiri di atasnya.

Karenanya butuh pengurusan administrasi dalam pemanfaatan tanah tersebut. Apalagi Pemda menggunakan APBD untuk pengembangan kawasan budaya di lahan tersebut berbarengan dengan lahan di Teras Malioboro (TM) 2 dan kantor DPRD DIY. (aka/tro/ord)

"Selamat Tinggal Malioboro"

PEDAGANG di Jalan Perwakilan Kota Yogyakarta sudah mulai mengemasi barang-barang dagangan. Para penyewa toko dan karyawan tampak sibuk mengemasi barang-barang yang diangkut pada sebuah truk.

“Selamat tinggal Malioboro,” ujar Rukamto (58) seorang pedagang di Jalan Perwakilan kawasan Malioboro, Kamis (12/1).

Rukamto mengemasi barang-barang dagangannya yang berada di pertokoan Jalan Perwakilan. Dia bersama beberapa karyawannya mengemasi barangbarang. Kompor sebesar kurang lebih 2 meter mulai diangkat perlahan oleh karyawannya.

24 tahun berdagang di Jalan Perwakilan, kini Rukamto harus meninggalkan toko yang dia sewa. Sudah 10 hari dia tidak berjualan semenjak toko miliknya disegel oleh jajaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Dia sudah menyewa kepada pemilik Kekancingan secara langsung. Jumlah sewanya sebesar Rp 120 juta. Sedangkan dia menyewa 4 toko di kawasan pertokoan Jalan Perwakilan. “Saya juga bayar rutin PBB tiap tahunnya,” katanya. Sudah 10 hari sejak penyegelan dilakukan, dia mengatakan tak ada pemasukan dan harus menanggung gaji karyawan sebanyak 22 orang. Tabungan dan motor matik miliknya harus dijual untuk memenuhi kewajibannya sebagai pemilik usaha. “Saya ada tabungan Rp 15 juta sama motor Beat saya jual, dan saya memberikan pengertian kepada pegawai saya dan mereka mau menerima keadaan saya saat ini,” kata dia. Kabar terakhir dia bersama pedagang lain akan direlokasi di Pasar Klithikan, Kota Yogyakarta. Tetapi, setelah dia mencari informasi lahan yang akan digunakan oleh pedagang masih ditempati pedagang lama. “Ini kan ibarat membunuh. Sudah sekarat, tetapi tidak disiapkan kuburannya,” kata dia ketus. (kpc)