Wujudkan Keadilan, Menkeu Incar Pajak Orang Super Kaya

JAKARTA, TRIBUN - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan gencar melakukan ekstensifikasi perpajakan guna mendongkrak penerimaan pajak. Salah satunya dengan memburu pajak dari orang super kaya alias para crazy rich Seperti yang diketahui, para crazy rich dengan penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun tersebut membayar pajak dengan tarif 35% yang sebelumnya sebesar 30%.

Hal ini telah tertuang dalam UndangUndang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, adanya lapisan tarif baru tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan. Misalnya, orang kaya dengan penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun bisa membayar pajak dengan kisaran Rp1,75 miliar per tahun.

“Banyak netizen komentar harusnya yang kaya dan para pejabat yang bayar pajak. Setuju dan betul banget. Mereka

Realisasi Penerimaan Pajak di DIY Capai Rp5,5 Triliun Sepanjang 2022

YOGYA, TRIBUN - Realisasi penerimaan pajak di DI Yogyakarta sepanjang tahun 2022 tercatat melampaui target. Nilainya penerimaan netto 2022 sebesar Rp5,5 trilun, sedangkan targetnya hanya Rp4,8 triliun. “Lebih dari target, alhamdulillah realisasi 2022 tercapai 114.75 persen, dengan pertumbuhan penerimaan sebesar 19,01 persen,” kata Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY, Agung Subchan Kurnianto , Minggu (15/1).

Capaian penerimaan pajak tahun 2022 tersebut menjadi prestasi tersendiri, lantaran Kanwil DJP DIY pernah gagal mencapai 100 persen. Capaian 100 persen terakhir yang kaya dan para pejabat memang dikenakan pajak. Bahkan, untuk yang punya gaji di atas Rp5 miliar per tahun, bayar pajaknya 35% (naik dari sebelumnya 30%,” ujar Sri Mulyani dalam unggahan di instagram pribadinya @smindrawati, dikutip Minggu (15/1). Belum lama ini, DJP dalam media sosial resminya melaporkan, sudah ada sekitar 1.119 wajib pajak super kaya alias crazy rich dengan penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun. DJP meyakini, pengenaan tarif PPh sebesar 35% tersebut akan meningkatkan penerimaan PPh secara signifikan. DJP mengklaim, kenaikan tarif pajak superkaya tersebut bukanlah sebuah jalan pintas untuk meraup pendapatan dari pajak, namun jalan panjang yang dirintis DJP untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat luas. “Tentu saja tujuan pemerintah Indonesia untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan melalui peningkatan tarif pajak ini akan tercapai, jika semua elemen dalam masyarakat mendukung pelaksanaannya,” tulis DJP di media sosialnya. (ktn) kali ditorehkan pada tahun 2012 lalu. Menurut Agung, kondisi pertumbuhan ekonomi di DIY menjadi tantangan tersendiri. Berbeda dengan Jakarta, atau Sumatra, dan Kalimantan yang memiliki tambang, perekonomian DIY ditopang oleh perdagangan. Pandemi Covid-19 pun membuat perekonomian masyarakat lemah. Hal itu pula yang membuat penerimaan pajak di DIY tidak sampai 100 persen. Meski begitu, upaya peningkatan penerimaan pajak tetap dilakukan. Pihaknya rutin mengimbau wajib pajak untuk lapor surat pemberitahuan tahunan (SPT). Tak hanya itu, pihaknya juga mengadakan penyuluhan dan pembinaan, tujuannya agar pelaporan

SPT dilalukan secara benar. Upaya meningkatkan penerimaan pajak juga dilakukan dengan program pengungkapan sukarela (PPS). Naiknya PPN menjadi 11 persen tidak dipungkiri meningkatkan penerimaan pajak, meski hanya 1 persen. “Kami juga melakukan penegakan hukum yang belum lama ini juga kami lakukan,”bebernya. Meski kesadaran masyarakat kesadaran masyarakat untuk melaporkan SPT tinggi, namun upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan. Berdasar data kepatuhan SPT Kanwil DJP DIY, sampai dengan 30 November 2022 adalah 313.745 dari target 310.900 SPT. Kepatuhan laporannya sudah 100 persen lebih. (maw)