Warga Tinggalkan Ruang Musyawarah

 Perundingan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Tol Yogya-Solo di Tlogoadi Tak Berjalan Mulus

SLEMAN, TRIBUN - Aksi walkout oleh sejumlah warga mewarnai agenda musyawarah kesepakatan ganti rugi pembebasan lahan terdampak pembangunan jalan tol Yogya-Solo di Balai Kalurahan Tlogoadi, Mlati, Sleman, Senin (16/1). Warga keluar dari ruangan musyawarah setelah merasa keberatan karena nilai ketetapan ganti kerugian, khususnya pada lahan pekarangan terdampak tol, lebih rendah dari yang diharapkan.

Adapun musyawarah hari itu berlangsung bagi warga Padukuhan Nglarang. Sedianya, musyawarah hari itu digelar dalam dua sesi. Namun, menurut Lurah Tlogoadi, Sutarja, di sesi pertama pukul 09.00-11.00 WIB, sejumlah warga memilih walkout atau keluar dari ruangan. Sementara di sesi kedua, yang digelar pada pukul 11.00-13.00 WIB, tidak ada warga yang mau masuk.

“Jadi, sesi pertama mayoritas (warga) keluar). Yang sesi kedua, (warga) tidak mau masuk,” katanya.

Ia menceritakan, warga terdampak tol di Padukuhan Nglarang, keluar dari ruang musyawarah karena nilai ganti rugi untuk tanah pekarangan dianggap tidak wajar, padahal lahan tersebut dibeli oleh negara untuk membangun jalan tol. Sayangnya, hasil appraisal atau taksiran nilai ganti rugi dianggap seperti orang biasa membeli tanah, sehingga warga kesulitan untuk mencari tanah pengganti.

“Yang jelas, untuk dibelikan tanah dengan harga yang ditetapkan itu masih sulit. Pemerintah, kan, harusnya tidak memberatkan warga. Paling tidak, uang ganti rugi jika untuk membeli (tanah) tidak kesulitan. Appraisal yang sekarang, warga kesulitan mencari tanah pengganti. Rekoso, ya, pas-pasan,” kata Sutarja. Selain itu, kata Suratja, warga juga harus merelakan sejarah dan kenangan, akibat tanahnya tergerus jalan tol. Kendati demikian, Pemerintah Kalurahan Tlogoadi tidak bisa berbuat banyak. Menurut Sutarja, pihaknya tidak bisa mencampuri terkait hasil appraisal atas nilai tanah terdampak pembangunan jalan tol tersebut. Dalam proses pengadaan tanah, pihak kalurahan hanya bertugas mengurus perihal kelengkapan administrasi.

Untuk diketahui, lahan terdampak jalan tol YogyaSolo di Tlogoadi ada 267 bidang dari 348 pihak yang berhak (PYB). Lahan tersebut tersebar di tiga padukuhan, yakni Nambongan, Nglarang, dan Karangbajang. Pelaksanaan musyawarah di hari sebelumnya berjalan lancar. Namun, pelaksanaan hari ketiga yang dikhususkan bagi warga Nglarang tidak berjalan mulus. Ketua Tim Pengadaan Tanah yang juga Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, Suwito menjelaskan, musyawarah sesi pertama sedianya untuk 30 bidang dari 44 PYB dan sesi kedua 31 bidang. Menurutnya, nilai hasil appraisal lahan terdampak tol di masing-masing bidang berbeda, termasuk sisi depan dan belakang karena tergantung lokasinya.

Dia mengakui, ada warga yang belum menerima appraisal karena nilai penggantiannya dianggap tidak sesuai harapan masyara-

Minta Cek Ulang

MUSYAWARAH penetapan bentuk ganti kerugian atas obyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogya-Solo di Kalurahan Tlogoadi, Mlati, Senin (16/1), tak berjalan mulus. Ada warga yang menolak penawaran ganti ruginya, karena dianggap kurang layak. Warga RT 5, RW 29 Padukuhan Nglarang, Susanto (50) berujar, harga yang ditawarkan oleh penyelenggara pembangunan jalan tol tersebut belum layak. Pihak pemrakarsa menawarkan harga lahan tertinggi Rp3,3 juta per meter, padahal harga lahan sawah di wilayah itu menurutnya sudah ada yang di atas Rp3,3 juta.

“Artinya, kita jual tanah tidak dapat tanah. Nanti kalau nyari tanah tidak dapat. Apalagi, kami harus bikin rumah juga. Gimana mau bikin rumah kalau ditawarkan segitu?” terangnya.

Susanto sendiri mendapatkan penawaran ganti rugi tanah sebesar Rp2,9 juta per meter. Namun, nominal itu dianggap kurang layak dan warga minta cek ulang dibandingkan harga pasaran di wilayah setempat. “Ya, kami minta cek ulang saja, harga luas tanah di area situ berapa. Jadi bisa tahu, harga normalnya berapa dan harga ganti rugi tolnya berapa,” pinta dia.

Ketua RT 5, RW 29 Padukuhan Nglarang, Muham Japar mengatakan, setidaknya di wilayahnya terdapat sekitar 30 kepala keluarga (KK) terdampak proyek jalan tol Yogya-Solo. Dia juga berharap warganya bisa mendapatkan ganti rugi yang layak. “Kami intinya mendukung proyek tol atau proyek dari pemerintah. Tapi, warga kami paling tidak mendapatkan ganti rugi yang layak, lah,” tutup Japar. (nei)

AKSI WALKOUT kat.”Yang jelas nilainya belum sesuai harapan. Tadi mereka belum menerima atau menolak,” kata Suwito. 14 hari

 Agenda musyawarah ganti rugi pembebasan lahan untuk tol YogyaSolo di Tlogoadi, Mlati, Sleman, tak berjalan mulus.

 Warga melakukan aksi walkout karena keberatan dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan.

 Nilai ganti ruginya dianggap lebih rendah dari yang diharapkan warga.

Bagi warga yang saat ini belum menerima, pihaknya memberikan durasi waktu selama 14 hari untuk berpikir. Ia pun berharap, selama rentang waktu penetapan bentuk ganti rugi itu berlangsung, dapat ditemukan dinamika perkembangan sesuai apa yang diharapkan.

“Ini kan masih ada ruang waktu 14 hari. Jadi, sementara, hari ini mereka belum tanda tangan menerima maupun menolak.

Jadi, kami lebih intens lagi dan kami akan koordinasi melalui desa maupun tokoh masyarakat yang bersangkutan Walaupun tadi dalam satu sesi (musyawarah penetapan bentuk ganti rugi) seakan-akan mereka keluar semua atau menolak semua. Tapi saya yakin, itu tidak dari hati nurani semua, mungkin (bisa) terpengaruh dari kanan kiri mereka,” paparnya.

Diketahui, musyawarah kesepakatan ganti rugi merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum pencairan uang ganti rugi (UGR). Dalam proses ini, warga dimintai kesepakatan nilai dan bentuk ganti kerugian. Setelah melalui validasi data dan dianggap lengkap, berkas diajukan ke LMAN untuk permohonan pencarian UGR.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol YogyaSolo, Kementerian PUPR, Dian Ardiansyah sebelumnya mengungkapkan, anggaran untuk pembebasan lahan terdampak jalan tol Yogya-Solo seksi 2 di Kalurahan Tlogoadi senilai Rp417 miliar. Jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar UGR sebanyak 267 bidang di Padukuhan Nambongan, Nglarang, dan Karangbajang.

“Kami berharap warga bisa menerima dengan baik sehingga kita bisa segera melanjutkan ke proses berikutnya,” kata dia. (rif)

DISKUSI - Suasana musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian atas objek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo II di Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Senin (16/1).

Siswa SMP 1 Cangkringan Kesurupan Saat Upacara

SLEMAN, TRIBUN - Sejumlah murid di salah satu SMP Negeri 1 Cangkringan, Sleman dikabarkan mendadak kesurupan pada Senin (16/1). Kesurupan massal itu terjadi ketika para siswa tengah melakukan upacara.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaaan SMPN 1 Cangkringan, Festu Firmansyah membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan siswa yang sempat kesurupan kemudian dipulangkan.

“Sekarang sudah terkondisi,” kata Destu saat dikonfirmasi Tribun Jogja Saat dihubungi, ia mengaku sedang mengikuti acara bimbingan teknis (bimtek), sehingga tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait kejadian itu. Yang jelas, para siswa sudah dipulangkan karena kegiatan pembelajaran di hari Senin hanya berlangsung hingga pukul 12.00. Pihak sekolah diketahui memin- ta bantuan polisi dan relawan serta tim reaksi cepat (TRC) atas peristiwa tersebut. Kapolsek Cangkringan, AKP Cerryn Nova bercerita, dirinya mendapat panggilan telepon dari kepala sekolah pada Senin (16/1) pagi, meminta bantuan karena sejumlah anak didik di SMP tersebut merasa pusing, lemas bahkan ada yang tibatiba menangis. Menindaklanjuti itu, pihaknya berkoodinasi dengan Koramil, rekan-rekan BPBD, relawan UPC Wukirsari, dan komunitas penggiat seni jathilan di Cangkringan. Para siswa kemudian dipulangkan setelah kondisinya lebih stabil. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman, Ery Widaryana mengatakan, peristiwa t bermula ketika siswa sedang melaksanakan upacara di pagi hari.

Di tengah pelaksanaan upacara, ada satu anak yang pusing, kemudian berteriak-teriak.

“Intinya, sewaktu upacara ada satu anak pusing terus teriak-teriak, (lalu) menular ke beberapa siswa,” kata Ery Widaryana. Ery tidak menyebutkan berapa jumlah siswa yang tertular dari kejadian tersebut. Namun, informasi yang dihimpun Tribun Jogja, ada belasan siswa kesurupan. Saat kejadian itu, para siswa segera mendapat pertolongan dari anggota TRC BPBD DIY, Koramil-Polsek Cangkringan, dan tokoh spiritual. Agar kejadian tersebut tidak berlarut-larut, menurut Ery, para siswa akhirnya diminta belajar di rumah. Mereka dipulangkan lebih awal sekira pukul 09.00 WIB. “Alhamdulillah, sudah kondusif dan sekolah akan berusaha untuk anak yang punya potensi itu, dikomunikasikan supaya tidak terulang,” kata dia. (rif)

Dinkes dan Polres Kulon Progo Intensif

Awasi Penjualan Ciki Ngebul

DINAS Kesehatan (Dinkes) dan Polres Kulon Progo mengintensifkan pengawasan terhadap ciki ngebul atau penganan siap saji yang mengandung nitrogen cair di daerah ini. Pemantauan dilakukan di tempat keramaian hiburan seperti pasar malam. “Pemantauan dilakukan bersama Polres Kulon Progo dengan menyasar pe- dagang di pasar malam Stadion Cangkring pada Minggu (15/1),” kata Rina Nuryati, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Dinkes Kabupaten Kulon Progo, Senin (16/1). Rina melanjutkan, pengawasan perlu ditingkatkan meski kasus keracunan pangan yang mengandung nitrogen cair belum ditemukan di Kulon Progo. Menurutnya, konsumsi jajanan itu dapat mengakibatkan luka di saluran pencernaan. Dinkes mengimbau kepada pedagang agar tidak menjual makanan mengandung nitrogen cair. “Masyarakat juga jangan mengonsumsinya,” pesannya.

Kasi Dokkes Penda Polres Kulon Progo, Juliana Saragih, menambahkan, kandungan nitrogen cair yang terdapat di ciki ngebul sangat berbahaya jika dikonsumsi melebihi ambang batas. “Penggunaan dan penambahan nitrogen cair sangat berbahaya apabila dikonsumsi dalam jangka panjang. Tentunya, akan berakibat menjadi masalah kesehatan yang fatal dan mengakibatkan erosi lambung,” tegasnya. (scp)