Tarif Parkir Swasta Bisa 5 Kali Lipat



Dishub Kota

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengizinkan pengelola tempat parkir swasta untuk menaikkan tarif hingga lima kali lipat dari Tempat Khusus Parkir (TKP) yang dikelola pemerintah. Namun, untuk menerapkannya, pengelola TKP harus lebih dahulu memikirkan dampak serta memenuhi persyaratan selaras dengan peraturan daerah.

Kepala Bidang (Kabid)

Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogya, Imanudin Aziz, menuturkan kebijakan tersebut sejatinya tidak hanya diterapkan saat momentum liburan Idulfitri tahun ini saja. Dalam Perda No 2 Tahun 2020 tentang retribusi tempat khusus parkir telah diatur tarif di TKP swasta dan pemerintah.

“Khususnya yang di kawasan premium, tarif TKP yang dikelola pemerintah itu menerapkan sistem progresif berdasar patokan jam,” urainya, Senin (17/4).

Adapun tarif parkir untuk sepeda motor dikenai Rp2.000 pada dua jam pertama dan Rp1.500 di jam berikutnya. Untuk mobil Rp5.000 pada dua jam pertama, dan Rp2.500 di jam berikutnya. Sementara untuk bus sedang, dipatok tarif Rp50.000 pada tiga jam pertama dan 12.500 di jam berikutnya, serta tarif bus besar ditetapkan Rp75.000 tiga jam pertama dan Rp25.000 pada jam berikutnya.

“Misalnya di TKP Senopati (milik pemerintah) parkir selama 4 jam, bayarnya Rp100 ribu, gambarannya seperti itu sudah berlaku sejak 2020,” ujarnya.

Selaras dengan ketentuan Perda nomor 2 Tahun 2020, lanjut Aziz, pengelola TKP swasta pun diperbolehkan menerapkan tarif yang lebih tinggi dibanding tempat khusus parkir milik pemerintah. Hanya saja, tegasnya, pengelola TKP

Yogya Minta Pengelola Wajib Cantumkan Ongkos

PERTIMBANGKAN DAMPAK swasta harus mempertimbangkan deretan aspek sebelum menetapkan retribusi.

 Pemkot izinkan pengelola tempat parkir swasta untuk menaikkan tarif hingga lima kali lipat.

 Tarif TKP yang dikelola pemerintah itu menerapkan sistem progresif berdasar patokan jam.

 Pengelola parkir wajib cantumkan tarif via banner atau papan pengumuman.

 Dilarang untuk nuthuk tarif yang membuat wisatawan jera.

“Bukan berarti bisa langsung menerapkan, misalnya Rp25 ribu untuk mobil.

Tapi, sesuai dengan Perda juga, bagaimana kelangsungan operasional di TKP tersebut, apakah ketika diterapkan membuat masyarakat jadi kapok itu harus dipertimbangkan,” terangnya.

Kemudian, TKP swasta juga wajib membuat karcis tersendiri dan memasang tarif yang diberlakukan via banner, atau papan. “Jadi, ada informasi dari awal, ketika masyarakat akan parkir di situ, ada kejelasan terkait harganya terlebih dahulu,” tambah Aziz. Dia menjelaskan, aturan tersebut memang dititikberatkan bagi tempat khusus parkir di kawasan premium seperti di utara Hotel Cavinton Jalan Letjen Suprapto, utara Hotel Grand Zuri Jalan Margoutomo, hingga sepanjang Jalan KH Ahmad Dahlan. Ia pun menegaskan, Dishub sudah menyambangi deretan TKP tersebut, untuk memberikan edukasi menyambut libur lebaran. “Jangan sampai melebihi ketentuan dan harus ada karcisnya. Sejauh ini, di TKP-TKP itu menyatakan tidak ada yang melampaui tarif. Mereka memahami, karena tidak ingin jadi masalah di kemudian hari, karena itu bakal mengganggu operasionalnya juga,” jelasnya. Lebih lanjut, Aziz menandaskan, Dishub pun sudah memasang rambu- rambu petunjuk arah menuju TKP swasta untuk mempermudah akses wisatawan ketika libur lebaran mendatang. Sehingga, ketika TKP yang dikelola pemerintah kehabisan kuota, pelancong pun bisa mengakses deretan lahan parkir legal itu.

“Sebagian besar (yang mengakses TKP swasta) itu kendaraan bus. Informasinya puncaknya ketika long weekend satu minggu setelah lebaran, 29 April. Sebelumnya yang dominan, kan, mobil, atau kendaraan pribadi,” pungkasnya.

Jangan nuthuk

Penjabat Wali Kota Yogya, Sumadi berharap melalui kebijakan tersebut para juru parkir yang beroperasi pada libur lebaran mendatang tidak mematok tarif sesuka hatinya. Dengan tegas ia mengatakan, fenomena parkir nuthuk yang berulang kali terjadi beberapa waktu lalu, hingga viral di ragam lini media sosial tidak terulang, karena berpotensi merusak citra pariwisata Kota Pelajar.

“Kami mengimbau untuk parkir itu jangan sampai nuthuk , apalagi kalau sampai di-upload di media yang akan merusak citra kita. Tadi kami sudah sampaikan kepada temanteman di wilayah untuk mengantisipasi jangan sampai kejadian itu,” katanya.

“Termasuk juga dengan Dinas Perhubungan, apabila terjadi kalau sudah dipasang banner (petunjuk tarif) kemudian nuthuk, kami tidak segan untuk memberi sanksi tegas,” tambah Sumadi. (aka)

Kejati DIY Kembangkan Kasus Mafia Tanah Kas Desa

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) DIY akan mengembangkan kasus penyelewengan tanah kas desa yang dilakukan Direktur PT Dazatama Putri Santosa (DPS) berinisial RS (33). Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru.

Saat ini Kejati DIY juga terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan kasus ma a tanah kas desa di lokasi lain. “Semuanya akan dikembangkan, diteliti karena mungkin ada kemungkinan (kasus) hal yang sama, kita lakukan pendalaman lagi,” ujar

Wakil Kepala Kejati DIY, Amiek Mulandari di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (17/4). PT DPS diduga melakukan perbuatan melawan hukum yakni tanpa izin memanfaatkan lahan dari Gubernur DIY untuk membangun permukiman dan menyewakan tanah kas desa kepada pihak ketiga. Padahal, dalam perjanjian proposal sebelumnya, penggunaan TKD di kawasan tersebut akan dibangun homestay di tanah seluas 5.000 meter persegi. Tapi saat ini justru dibangun perumahan permanen. Saat ini, Kejati DIY telah melakukan penahanan terhadap tersangka. Hal itu dilakukan agar pengembang tersebut tidak melarikan diri. Apalagi dalam kasus tersebut, RB diancam hukuman lebih dari lima tahun penjara. “RS dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti sehingga ditangkap. Kita lihat perkembangannya lebih lanjut,” tuturnya. (tro)

Perantau Bisa Titip Motor di Mapolsek Terdekat Saat Mudik

BAGI masyarakat yang bingung menitipkan kendaraan bermotornya ketika akan pulang ke kampung halamanan tak perlu risau. Sebab pihak kepolisian sudah menyiapkan tempat khusus untuk menampung kendaraan bermotor yang ditinggal pemudik.

“Masyarakat bisa menitipkan kendaraannya di Polsek-polsek terdekat apabila hendak mudik,” kata Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Saiful Anwar, seusai memimpin apel Gelar Pasukan Ops Ketupat Progo 2023.

Kombes Saiful menjelaskan, masya- rakat sebaiknya berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas masing-masing wilayah terkait penitipan kendaraan bermotornya. Nantinya Bhabinkamtibmas setempat akan mengarahkan ke Polsek tata cara menintipkan kendaraan bermotor pada saat akan ditinggal mudik.

“Yang jelas surat-suratnya harus lengkap. Silakan hubungi Bhabinkamtibmas setempat,” ujarnya. Selain memberikan pelayanan penitipan kendaraan bermotor secara gratis, Kapolresta juga mengantisipasi adanya tindak kejahatan menjelang leba- ran 2023. Kejahatan pencurian dengan kekerasan (curas) dan aksi kriminalitas lainnya patut diwaspadai oleh semua kalangan.

“Saya mengimbau masyarakat tetap waspada. Curas, curat itu harus diantisipasi. Kalau ke pusat perbelanjaan ya harus waspada,” terang dia.

Sebagai informasi, mulai besok Polisi resmi menggelar operasi pengamanan lebaran dengan sandi Ketupat Progo 2023. Sebanyak 1300 personel gabungan dikerahkan dalam pengamanan lebaran tahun ini. (hda)