Jalan Kabupaten Selesai Diperbaiki

KLATEN, TRIBUN - Pemkab Klaten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) mengklaim, sebanyak 98 ruas jalan kabupaten yang rusak dan berlubang di Kabupaten Bersinar sudah rampung diperbaiki guna menyambut pemudik.

Sedangkan untuk ruas jalan yang sering di lalui truk pembawa tanah uruk tol, sekitar 80 persen juga sudah ditambal oleh pihak terkait.

kinkan informasi yang diberikan benar. Amar putusan yang dijatuhkan kepada Bambang Tri tersebut sama seperti vonis yang dijatuhkan kepada Gus Nur beberapa saat sebelumnya. Bambang Tri dinyatakan bersalah dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Hal itu seperti diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UURI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan umum pidana, jo pasal 55 ayat 1 KUHP sebagai mana dalam dakwaan perdana primer.

Atas kasus ini, sejumlah barang bukti ikut disita, seperti satu flashdisk berisi video unggahan Channel YouTube Gus Nur 13 Official. Ditemui usai sidang, Bambang Tri yang tidak didampingi kuasa hukum mengatakan akan mengajukan banding. “Karena Hakim (PN Surakarta) kurang memperhatikan pledoi dari saya. Akan saya pakai mencari pengacara terbaik yang mau membantu saya. Mungkin Prof Yusril mau, karena pernah berhubungan. Rifky Harun juga. Mereka akan saya minta menyusun banding kita,” kata Bambang Tri. (tribunsolo/dtc)

Linmas Jaga Perlintasan KA

Tanpa Palang Pintu

TUJUH perlintasan kereta api (KA) tanpa palang pintu di wilayah Kabupaten Klaten bakal dijaga oleh petugas Linmas selama libur Idul Fitri 1444 Hijriah. Hal itu dilakukan guna mencegah kecelakaan lalu lintas seiring peningkatan kendaraan.

“Kami menugaskan anggota Linmas untuk menjaga perlintasan tanpa palang pintu, kami kerja sama dengan Kasi Trantibun di kecamatan,” ujar Kepala Satpol PP dan Damkar Klaten, Joko Hendrawan, Selasa (18/4). Menurut dia, pihaknya juga bekerjasama dengan Polri dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membantu pengawasan perlintasan kereta api tanpa palang pintu itu. Adapun penugasan personel Linmas tersebut dimulai pada H-1 lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah.

“Totalnya ada tujuh titik perlintasan kereta api yang tersebar di beberapa kecamatan.

Kami sudah koordinasi dengan kecamatan, muspika juga,” ucapnya. Menurut Joko, setiap titik perlintasan kereta api akan dijaga sebanyak tiga personel dalam satu kali 24 jam. Adapun tujuh titik perlintasan KA tanpa palang pintu itu berada di lima kecamatan yakni di Desa Boto dan Desa Bolali yang masuk dalam Kecamatan Wonosari.

Kemudian, di Kecamatan Ceper berada di Desa Mlese, lalu Kecamatan Klaten Utara berada di Desa Ketandan dan Desa Karanganom, Kecamatan Jogonalan di Desa Titang, dan Kecamatan Prambanan di Desa Taji. Kapolres Klaten, AKBP Eko Prasetyo mengatakan, penjagaan perlintasan KA tanpa palang pintu itu sudah dikoordinasikan oleh Satpol PP dengan pihak Polres Klaten. “Totalnya ada tujuh titik perlintasan KA yang dijaga oleh personel Linmas dari Satpol PP,” ujarnya. (mur)

“Kami memperbaiki ruas jalan kabupaten sebanyak 98 ruas, total panjangnya hampir 200 kilometer,” ujar Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bidang Bina Marga, DPUPR Klaten, Agus Setyana, Selasa (18/4). Agus menjelaskan, perbaikan sudah dilakukan sejak Februari hingga H-3 Idul Fitri dengan anggaran mencapai Rp14 miliar. “Kami juga melakukan perbaikan gorong-gorong sekitar 32 titik dengan total panjangnya 250 meter,” papar Agus.

Ia berharap, dengan adanya perbaikan ini maka masyarakat atau pemudik yang tiba di Klaten bisa nyaman berada di kampung halaman. “Sudah siap semua, hari selasa ini terakhir kami kerjakan,” imbuhnya.

“Untuk jalan Wedi-Bayat tinggal 400 meter yang belum selesai diperbaiki,” akunya. Sebelumnya, Bupati Klaten, Sri Mulyani, memastikan perbaikan ruas jalan kabupaten di daerah itu sudah dikebut oleh DPUPR. Ia menargetkan sebelum Lebaran tiba, jalan di Klaten sudah mulus dan bisa dilalui pengendara dengan nyaman.

“Kami sudah anggarkan untuk pemeliharaan jalan dan sudah dipetakan. Target kami saat arus mudik dimulai, jalan sudah selesai diperbaiki,” ucapnya.

Selain di Kabupaten Klaten, upaya perbaikan jalan juga dilakukan Pemkab Purworejo sebagai respons adanya lonjakan pemudik saat arus mudik atau balik Lebaran 2023. Proses pengerjaan perbaikan dan pemeliharaan jalan-jalan alternatif itu sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR

Kabupaten Purworejo, Prono Sumbogo mengatakan, proses pemeliharaan jalan melibatkan unit pelaksana teknis (UPT) penanganan jalan dan irigasi (PJI) di lima wilayah Kabupaten Purworejo, yakni Loano, Kutoarjo, Purworejo, Purwodadi, dan Kemiri.

“Kami telah memperbaiki 34 ruas jalan kabupaten termasuk jalan yang menuju objek wisata jelang libur Lebaran 2023. Insyaallah, jalan kabupaten kami, siap jadi jalur alternatif dan dilewati pemudik,” kata Prono.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, Hery Raharjo menyebutkan bahwa hampir seluruh jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional di Kabupaten Purworejo siap dilewati oleh para pemudik.

“Seluruh jalan di Kabupaten Purworejo, baik itu jalan kabupaten, jalan provinsi, atau jalan nasional sudah siap dilewati pemudik. Jadi nanti kalau di jalur utama ada kepadatan kendaraan bisa kami alihkan ke jalan-jalan alternatif, semisal di Butuh atau Klepu-Pituruh,” ucapnya. (mur/ drm)

124 Warga Akhirnya Relakan Tanahnya

untuk Proyek Bendungan Bener

PURWOREJO, TRIBUNRatusan warga Desa Guntur dan Desa Nglaris, Kecamatan Bener serta warga Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo terdampak proyek Bendungan Bener menerima uang ganti rugi (UGR). Penyerahan UGR dilakukan di Kantor Pembangunan Perumahan (PP) Resort Office PT PP, Kecamatan Bener, Selasa (18/4).

“Kami melakukan pembayaran UGR untuk 138 bidang tanah milik 124 warga Desa Guntur, Desa Nglaris, dan Desa Kemiri. Luas tanah yang dibebaskan sekitar 141.918 meter persegi dengan total nilai UGR Rp17,9 miliar,” ucap Andri Kristanto, Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Purworejo di sela kegiatan, Selasa (18/4).

Sebelumnya di lokasi tersebut ada sekitar 176 bidang tanah milik warga terdampak proyek Bendungan Bener yang bermasalah. Bahkan, warga menggugat BPN Kabupaten Purworejo ke Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung (MA). “Warga menang, tapi ketika mengajukan kasasi ke Mah- kamah Agung (MA) dan peninjauan kembali (PK), mereka kalah,” katanya. Warga pun kini merelakan tanahnya. Kendati demikian, Andri menyebut dari 178 bidang itu masih ada delapan bidang tanah yang belum dibayar karena memerlukan perbaikan administrasi. “Salah satunya karena perbedaan luas yang dibebaskan ada 783 meter persegi, tetapi di dokumen letter c ada 729 meter persegi, masih butuh konfirmasi,” jelasnya. Misrun (67), salah satu warga yang ikut mengugat BPN menjelaskan, usaha itu dilakukan untuk menuntut nilai UGR yang layak. Pasalnya, saat itu pemerintah menghitung besaran nilai tanah berdasarkan Perbup Kebumen 2012, yang mana tanam tumbuh dihitung secara global dengan harga murah di bawah aturan Perbup Purworejo Nomor 69 tahun 2020. “Sebenarnya, dulu kami tidak menolak proyek. Hanya menginginkan tanam tumbuh di atas tanah kami dihitung berdasarkan Perbup Purworejo. Karena kalau pakai hitungan Perbup

TRIBUN JOGJA/DEWI RUKMINI

PENCAIRAN - Proses pencairan uang ganti rugi (UGR) bagi 124 warga Desa Guntur, Desa Nglaris, dan Desa Kemiri yang terdampak proyek Bendungan Bener di Kantor PT PP, Desa Karangsari, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Selasa (18/4).

Kebumen 2012 itukan sudah kedaluwarsa, kejauhan, sekarang sudah 2023. Perbedaan tempat juga dihitung dengan harga sama, jadi secara harga masih tidak layak,” imbuhnya. Meski begitu, ia mengaku sudah ikhlas melepaskan tanah walaupun masih meninggalkan rasa kecewa di hati. Misrun sendiri mendapatkan UGR sekitar Rp700 juta dari dua bidang tanah seluas 725 meter persegi dan 3.615 meter persegi yang terdampak pembangunan proyek Bendungan Bener. “Sebenarnya sakit hati, tapi demi kepentingan yang lebih besar, mau tidak mau saya harus ikhlas. Semoga saja, Tuhan nanti akan memberi ganti rejeki. Kalau untuk uang UGR saya belum tahu mau buat apa. Yang jelas, karena dapatnya cuma sedikit, semoga bisa jadi banyak untuk mencukupi kebutuhan, kepentingan keluarga, agama, dan ibadah,” tandasnya. (drm)