Warta Kencana #9 2012

2

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

d aftar isi

13 | Jurnal

26 | Jurnal

Gubernur Ahmad Heryawan Raih Satyalancana Wira Karya

Mereka Ingin Belajar TPD ke Jawa Barat

15 | Laporan Khusus Tuntutlah Ilmu (KKB) sampai ke Negeri China!

30 | Jurnal Ini Dia Cokelat Chocodot Genre Series

16 | Laporan Khusus BKKBN Jabar – Aisyiyah Sepakat Kembangkan PPKS

18 | Lensa Parade Foto Program KKB Jawa Barat

31 | Jurnal

4 | Editorial

20 | Jurnal

Email, Hemat Kertas, Kurangi Seminar

Hari Keluarga Milik Keluarga Jawa Barat

Pesona Jawara Mupen on the Road 2012 Berlangsung Meriah

32 | Jurnal

5 | Wawancara Program KB, Kebutuhan Masyarakat, Tanggung Jawab Bersama

8|

Laporan Utama

Keluarga Penentu Kualitas Bangsa

10 | Laporan Utama

24 | Jurnal

MDK, dari Tanggal Lahir sampai Jamban

Bersama Mahasiswa Meretas Jalan Kependudukan

33 | Wacana

28 | Jurnal

35 | Kinerja

From Rancabadak to Rancabuaya

Pencapaian Kinerja Utama KKP BKKBN Jabar

Memahami Perbedaan Data Penduduk

Mitra Kerja Kunci Sukses Program KKB

11 | Laporan Utama Penerima Penghargaan Hari Keluarga XIX Jawa Barat NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

3

e ditorial WARTA KENCANA Media Advokasi Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Jawa Barat diterbitkan BKKBN Jawa Barat untuk keperluan penyebarluasan informasi dan kajian kependudukan dan keluarga berencana di Jawa Barat. Warta Kencana hadir setiap dua bulan. Redaksi menerima kiriman artikel, liputan kegiatan, dan foto kegiatan kependudukan atau keluarga berencana. Redaksi akan memprioritaskan kiriman dari daerah.

Setiap pemuatan akan mendapatkan bingkisan menarik dari redaksi.

Hari Keluarga Milik Keluarga Jawa Barat

Pemimpin Umum Kepala BKKBN Jawa Barat Ir. Siti Fathonah, MPH. Dewan Redaksi Drs. H. Saprudin Hidayat Drs. Eli Kusnaeli, M.Pd. Dra. Ida Indrawati Dra. Tetty Sabarniati Drs. H. Yudi Suryadi Drs. Rudy Budiman Drs. Soeroso Dasar, MBA Pemimpin Redaksi Drs. Rudy Budiman Wakil Pemimpin Redaksi Elma Triyulianti, S.Psi. Tim Redaksi Arif R. Zaidan, S.Sos. Chaerul Saleh Managing Editor Najip Hendra SP Fotografer Toni Fathoni Dodo Supriatna Tata Letak Litera Media Grafika Kontributor Nurjaman, S.Pd. IPKB Jawa Barat Sirkulasi Ida Farida Alamat Redaksi Kantor BKKBN Jawa Barat Jalan Surapati No. 122 Bandung Telp : (022) 720 7085 Fax : (022) 727 3805 Email: kencanajabar@gmail.com Website: www.jabar.bkkbn.go.id Percetakan Litera Media - 081320646821

4

Keluarga memiliki peran strategis dalam sejarah perjalanan sebuah bangsa. Keluarga merupakan wadah utama untuk mewariskan peradaban dan budaya. Dalam keluargalah dibentuk dan dipraktikkan nilai-nilai dasar hubungan antarmanusia.

Sayangnya, kita kadang lupa atau bahkan memungkiri arti penting keluarga. Kesibukan sehari-hari kerap melupakan hakikat dan makna keluarga bagi hidup masing-masing sebagai perorangan dan makna keluarga bagi kehidupan bangsa.

Padahal, bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa-bangsa yang sekarang maju, juga menempatkan keluarga pada posisi sentral dalam kehidupan masyarakatnya.

Benarlah apa yang dikatakan para ahli bahwa keluarga sebenarnya adalah inti dan asal-usul dari peradaban manusia yang kita kenal sekarang ini. Begitu strategisnya peran keluarga itu, sehingga dalam upaya mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis , dan sejahtera, maka kualitas kehidupan keluarga Indonesia juga harus ditingkatkan.

Hari Keluarga memiliki makna spesial karena makna keluarga itu sendiri yang begitu penting. Gebyar Hari Keluarga bertujuan mengingatkan kepada seluruh keluarga di Jawa Barat bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia itu berawal dari lingkup keluarga itu sendiri.

Kemudian kita juga harus mengapresiasi bahwa dalam satu tahun itu kita punya satu hari khusus yang memang harus kita spesialkan untuk keluarga. Ya, itulah Hari Keluarga. Tanggl 29 Juni yang diperngati sebagai Hari Keluarga menjadi sebuah evaluasi tentang makna keluarga. Dirgahayu Keluarga Indonesia!

Rudy Budiman Pemimpin Redaksi

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

w awancara

Wawancara Khusus dengan Dekan Fakultas Kedokteran Unpad Prof. Dr. Med. Tri Hanggono Achmad, dr.

Program KB, Kebutuhan Masyarakat, Tanggung Jawab Bersama Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar program pengabdian kepada masyarakat di daerah Jawa Barat bagian selatan. Kegiatan ini diberi tajuk From Rancabadak to Rancabuaya: From West Java to the World for Global Health. Apa tujuannya dan bagaimana program tersebut bersinggungan dengan program kependudukan dan keluarga berencana (KKB)? Berikut wawancara Warta Kencana dengan Dekan Fakultas Kedokteran Unpad Prof. Dr. Med. Tri Hanggono Achmad, dr. di Rancabuaya 29 Juni 2012 lalu.

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

5

w awancara Dok, bisa dijelaskan tentang program pengabdian masyarakat ini?

Tajuk awalnya ke sini itu pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, itu pasti fokus ke kesehatan. Kesehatan itu luas, multidisiplin, multisektor. Sasaran penting kami juga sebenarnya tidak sempit, karena saat kita berbicara tentang kesehatan ke depan itu aspek preventif. Sekarang banyak pendidikan kedokteran itu kuatnya pada aspek pendidikan kuratif. Pelayanan kesehatan sendiri lebih banyak kuratif, lihat saja klinik-klinik, RS-RS, yang orang tahu pelayanan kesehatan itu kuratif. Kalau berbicara tentang wealthness, jarang yang berpikir tentang itu.

Seperti apa kesehatan preventif itu?

Kalau berbicara dokter layanan primer, berarti masih hospital based. Tindakan prevensinya berat.

Kalau sudah berbicara preventif , berarti lebih ke arah masyarakat. Berarti kita berbicara masalah kualitas ibu, kualitas keluarga. Hal ini penting karena manajemen kesehatan ada di keluarga. Karena itu, kesehatan preventif itu menggunakan pendekatan dokter keluarga. Dengan semakin bertambahnya penduduk, berarti kebutuhan pelayanan kesehatan makin tinggi. Artinya perlu banyak lagi tenaga dan tempat pelayanan kesehatan. Di sinilah pentingnya kesehatan preventif tadi.

Itu yang saya katakan tadi terbukti itu. Sejak 2006 lalu sudah cukup bagus. Terbukti kunjungan ke RSHS, terutama di bagian gawat darurat, berkurang drastis.

Penurunan signifikan terjadi pada 2010. Kita sudah mengurangi kesan RSHS sebagai puskesmas raksasa.

Kalaupun dilempar ke RSHS, biasanya karena aspek pembiayaan dan bobot penyakit.

Artinya, masyarakat sudah sadar pentingnya kesehatan preventif?

Secara keseluruhan tentu belum. Terbukti dengan membaiknya tingkat kesehatan masyarakat yang ditandai menurunnya volume pasien di RSHS. Namun begitu, kesan di masyarakat masih melekat bahwa bicara kesehatan itu berarti berbicara rumah sakit, obat, dan lain-lain. Padahal, kita bisa melakukan manajemen kesehatan di keluarga masing-masing.

Keluarga berperan besar dalam kesehatan preventif ini. Sehingga, kami mengembangkan konsep dokter keluarga yang menitikberatkan pada pendekatan manajemen kesehatan berupa pola hidup sehat di setiap keluarga.

Menyangkut kependudukan, sejauhmana hubungannya dengan kesehatan?

Pentingnya kesehatan berkaitan erat dengan aspek kependudukan. Masalah berat kesehatan itu adalah populasi penduduk yang tinggi, apalagi Jawa Barat.

Jawa Barat itu dengan provinsi dengan populasi tertinggi di Indonesia. Kita nggak mau excuse, Unpad ada di sini sudah seharusnya bisa bertanggung jawab untuk membantu memecahkan permasalahan Jawa Barat. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan membangun simpul jaringan kesehatan di Jawa Barat bagian selatan ini. Upaya lainnya dengan mengembangkan konsep kesehatan preventif tadi. Di Rancabuaya misalnya, kami membangun rumah sehat yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk preventif.

Berarti peran keluarga sangat penting ya?

Begitu berbicara tentang keluarga, tentu menjadi topik yang sangat penting. Proses hidup berlangsung di situ, maka di situlah kesehatan berbicara lebih komprehensif. Kesehatan tidak hanya obat, tetapi lebih ke dasar-dasar kesehatan keluarga.

Bagaimana kesadaran masyarakat sendiri?

Sebenarnya kita juga sudah mendorong hospital based-nya sudah lepas dari RS Hasan Sadikin (RSHS).

6

Pilot Project Rumah Sehat di Rancabuaya

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

w awancara Oh ya, Dok. Di manakah sebenarnya letak program KB dalam kesehatan dan kependudukan?

Bagi Unpad, kami di FK punya kepentingan tersendiri. Pola ilmiah Unpad diterjemahkan menjadi keunggulan keilmuan kesehatan reproduksi dan kesehatan lingkungan. Nah, kesehatan reproduksi itu pasti kuat kaitannya dengan keluarga berencana dan kependudukan, kan begitu. Jadi, sisi-sisi itu kembali ke kualitas kehidupan manusia itu dimulai dari aspek reproduksi.

Dalam lima tahun ini kami bekerjasama dengan tiga perguruan tinggi di Eropa, dapat grant untuk riset HIV (AIDS). Awalnya Jawa Barat itu AIDS cukup tinggi. Dulu dianggap banyak penularan dari jalur penggunaan suntik, tapi sekarang mulai bergeser. Produk dari riset kita itu kita kembangkan terhadap kurikulum namanya Hebat: hidup sehat dengan sahabat.

Bagaimana kita hidup dengan ODHA, berikutnya mencegah AIDS. Berikutnya kita buat lagi kurikulum kesehatan reproduksi remaja untuk SMP. Yang terakhir ini didukung juga oleh Dinas Pendidikan. Unpad yang membuat kurikulum, eksekusinya Dinas Pendidikan.

Lima SMP di Kota Bandung menjadi pilot project program ini. Sekarangsudah 40 sekolah di Bandung, nanti akan kita perluas ke seluruh Jawa Barat.

Khusus program KB, ada impresi khusus?

Sebenarnya itu rutin. Pendidikan residen atau pendidikan bidan misalnya, pasti ada pelatihan mengenai kontrasepsi. Bukan hanya di rumah sakit, di masyarakat juga kami sudah rutin melaksanakan.

Sasaran pentingnya justru membangun kesadaran karena tingkat pemahanan masyarakat masih kurang.

Program ini ke depannya diharapkan muncul dari kesadaran masyarakat, bukan karena pemerintah yang memprogramkan. Program KB merupakan kebutuhan masyarakat, mereka yang mebutuhkan.

Bagaimana program KB selama ini?

Saya kira upayanya sudah luar biasa. Tapi, kembali ke kompleksitas tantangannya. Untuk itu, semua orang harus bekerja sama, bukan BKKBN sendiri, bukan tanggung jawab sektor kesehatan sendiri.

Kita harus berusaha bangun bersama. Alhamdulillah, ternyata banyak pihak yang sadar bersama. Aspek pentingnya itu harus dicontoh karena kalau banyak wacananya, nggak jadi-jadi. Masyarakat merupakan potensi besar. Mereka sangat partisipatif bila sudah memahami programnya.

manajemen kesehatan, tapi tidak pernah berbicara lebih mendalam tentang konteks kesehatan keluarga.

Dengan begini nanti kita bisa juga dapat feedback di mana kekurangan kurikulum kami. Kalau kami tidak pernah terjun langsung melihat seperti ini, mungkin sok tahu saja dalam menyusun kurikulum. Makanya ini dilakukan setiap tahun, dengan ini relevansinya akan makin kuat.

Bagi kami, yang penting bukan acara besarnya, tapi setelah ini yang penting adalah program pendidikan yang kita jalankan itu. Kami pun tidak mungkin menjalankan pendidikan yang baik kalau tidak ada pelayanan kesehatan yang baik. Karena pada karakteristik praktik kedokteran itu pendidikan, pelayanan, dan penelitian tidak pernah terpisahkan.

Nanti dari data-data ini mucul lagi ke media, berinovasi pelayanan yang lebih baik lagi.

Terkait rumah sehat, bagaimana sebenarnya konsep rumah sehat itu dikembangkan?

Konsepnya sama seperti kesehatan preventif tadi, kesehatan dari rumah. Bumi Walagri ini tujuannya seperti itu. Kami menempatkan mahasiswa di sini.

Bukan rahasia lagi, tidak banyak dokter yang bersedia ditempatkan di sini. Paling satu atau dua bulan sudah pindah. Nah, melalui program ini kami akan mencoba membuat sebuah sistem terpadu manajemen pelayanan kesehatan. FK Unpad akan melaksanakan program berkelanjutan untuk menggarap Jabar bagian selatan yang selama ini belum banyak terjangkau pelayanan kesehatan. Makanya kalau mengirimkan mahasiswa ke sini nggak akan khawatir.

Sisi penting memelihara kesehatan juga dari tenaganya ya harus update, kalau di sini kita matimatian pasang satelit biar bisa connect ke dunia luar itu. Ini kan daerah terisolasi. Kalau ada koneksi dengan dunia luar kan ilmu ter-update, kita bisa berhubungan pusat pemeritahan, pusat layanan kesehatan lain itu bisa dilakukan.

Bagaimana siklusnya?

Rotasinya empat minggu sekali diganti. Itu berjalan bukan hanya di sini. Bakal ada di Pameungpeuk, di Garut juga ada, Hasan Sadikin pun ada. Dan kalau pola ini bagus, kita akan dorong klinik-klinik 24 jam atau puskesmas yang ada di jalur ini itu untuk menjalankan pola yang sama. Yang namanya Bumi Walagri itu bukan hanya Unpad, BKKBN (harusnya) punya, banyak yang menjalankan program yang sama.

Kembali ke kegiatan di Rancabuaya ini, feed back apa yang diharapkan?

Jadi connect-nya itu dibentuk network yang melingkar dari Jabar selatan ya?

Saya pikir feed back-nya nanti kita akan digunakan untuk memperbaiki kurikulum kita. Karena balik lagi, kalau bicara pendidikan dokter, ya itu tadi, kuatnya di kuratif. Kalaupun ada komunikasi, mata kuliah

Ya. Karena ujung sudah kita patok di Banjar dan Sukabumi. Di sini sumbu. Nanti mulai dari sumbu ini Kabupaten Bandung yang akan kita buat. Nanti diintegrasikan dengan pendidikan.(*)

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

7

l aporan utama

Puncak Peringatan Hari Keluarga XIX

Keluarga Penentu Kualitas Bangsa Wapres Pimpin Puncak Peringatan Hari Keluarga XIX

M

engapa kita memperingati Hari Keluarga?

Kata Wakil Presiden Boediono saat memulai sambutan pada puncak peringatan Hari Keluarga (Harga) tingkat nasional di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 30 Juni 2012 lalu.

Pertanyaan itu seperti mengingatkan kembali seluruh masyarakat tentang arti penting keluarga.

“Sebab kita menempatkan keluarga pada posisi yang sangat strategis dalam membangun bangsa.

Keluarga adalah penentu kualitas bangsa. Keluarga yang sehat dan sejahtera adalah prasyarat bagi bangsa yang sehat dan sejahtera. Keluarga yang cerdas adalah landasan dari bangsa yang cerdas. Dari keluarga-keluarga seperti itulah akan lahir pemimpinpemimpin bangsa yang andal,” kata Boediono menegaskan pentingnya Harga diperingati setiap tahun.

Ekonom yang akrab disapa Pak Boed ini mengungkapkan lebih jauh, “Dalam keluarga kita membentuk dasar-dasar karakter manusia, terutama karakter dan kepribadian anak-anak kita, generasi penerus bangsa, penerima estafet kepemimpinan bangsa. Dalam keluarga kita membangun kualitas manusia. Kualitas manusia dalam arti yang utuh, yaitu mencakup segi kesehatan, pendidikan, keterampilan,

8

sikap, karakter, dan lain-lain.”

Dengan demikian, imbuh Boediono, keluarga mempunyai peran sentral dalam pembentukan karakter manusia Indonesia. Pada dasarnya, setiap manusia mendapatkan landasan dasar pendidikan, kesehatan, karakter, kasih sayang, rasa tenteram, rasa saling memiliki dari keluarga masing-masing. Kualitas manusia memang ditentukan oleh kualitas keluarga.

Lebih jauh Wapres menjelaskan, suatu bangsa sebenarnya adalah kumpulan dari keluarga-keluarga.

Dan, satu hal penting yang perlu diingat adalah bahwa simpul syaraf sentral dalam keluarga umumnya adalah ibu. Ibu memegang peranan yang luar biasa dalam menentukan kesejahteraan dan kekuatan sebuah keluarga. Perempuan berpendidikan dan sehat akan memiliki keturunan yang pandai dan sehat pula.

“Memberdayakan perempuan sebagai titik sentral pembangunan keluarga adalah strategi yang tepat.

Itulah yang diandalkan pemerintah,” tegas Boediono.

Sesaat sebelumnya, Ketua Panitia Harga XIX Vita Gamawan Fauzi mengungkapkan, Hari Keluarga yang diperingati setiap tahunnya merupakan perwujudan kepedulian dan perhatian pemerintah dan seluruh masyarakat dalam upaya menjadikan keluarga sebagai

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

l aporan utama

subjek dan objek pembangunan bangsa. Tahun ini, Harga mengusung tema “Dengan Semangat Hari Keluarga Kita Bangkitkan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional”. Semangat itu ditegaskan dalam motto “Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Keluarga Tangguh dan Mandiri”.

Vita menegaskan, peringatan Harga mengingatkan akan pentingnya keluarga sebagai tempat persemaian putra-putri bangsa dalam membangun nilai luhur bangsa. Juga sebagai tempat berkembang mereka untuk menjadi manusia yang berkualitas.

“Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai sosial budaya dalam aspek kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat yang perlu dikembangkan, didayagunakan, dan dilestarikan oleh segenap anggota keluarga. Nilai-nilai itu menjadi kekuatan dalam membangun bangsa dan menjadi keluarga sebagai wahana yang tanggung dan mandiri demi terwujudnya ketahanan nasional,” tegas Vita.

Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Jawa Barat Ahmad heryawan juga mengungkapkan pentingnya keluarga. Ditemui usai bertemu 1.500 tenaga penggerak desa TPD di kampus Universitas Padjadjaran, Heryawan mengungkapkan bahwa dalam semua literatur, dalam semua filosofi kemasyarakatan, keluarga memiliki peran yang besar untuk menentukan keberhasilan masyarakat dalam lingkup lebih besar.

“Tak peduli apakah itu filosofi Barat, filosofi Timur, termasuk filosofi Islam, keluarga adalah unit masyarakat paling kecil yang menentukan masyarakat yang lebih besar. Kita tidak akan mungkin memimpikan masyarakat yang serta negara yang aman dan tenteram tanpa ketenteraman yang hadir di keluarga masing-masing,” ujar Heryawan.

“Oleh karena itu, peringatan Hari Keluarga sangat penting dan kita harus menggaungkan pentingnya keluarga dalam tatanan masyarakat modern.

Keutuhan keluarga sangat penting. Ibu, ayah, dan anak harus hadir dalam sebuah harmoni yang sangat kuat dalam sebuah keluarga bahagia,” pungkas Gubernur.

Peringatan Hari Keluarga Jawa Barat Sementara itu, peringatan Hari Keluarga XIX tingkat Jawa Barat akan digelar pada 17 dan 18 Juli 2012.

Acara yang digelar di Kota Depok ini sekaligus juga digabung dengan peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli. Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Siti Fathonah menjelaskan, Harga selalu diperingati spesial karena makna keluarga yang begitu penting. Gebyar Harga bertujuan mengingatkan kepada seluruh keluarga di Jawa Barat bahwa kebahagiaan atau kesejahteraan sebuah keluarga itu berawal dari lingkup keluarga itu sendiri.

“Kemudian kita juga harus mengapresiasi bahwa dalam satu tahun itu kita punya satu hari khusus yang memang harus kita spesialkan untuk keluarga,” cetus Fathonah.

Selain itu, puncak perayaan Harga di Depok juga akan mengangkat adanya integrasi kegiatan-kegiatan BKKBN dengan program-program lainnya. Sebut saja misalnya yang dilakukan PKK dalam posyandu.

Kemudian Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB untuk masalah pemberdayaan perempuan dan hari anak, termasuk di dalamnya kegiatan untuk remaja.

Untuk pameran dagang, BKKBN juga bekerja sama dengan Disperindag khususnya untuk UPPKS. “Jadi, kerjasama lintas sektor itu akan kita satukan dalam momen tersebut,” kata Fathonah.

BKKBN juga akan mengglar Lomba cerdas cermat antarkader dan temu kader se-Jawa Barat.

Pada kesempatan temu kader itu, BKKBN sekaligus melakukan pembekalan bagi para kader. “Di temu kader itu kita akan memberikan motivation training untuk para kader kita,” pungkas Fathonah.(ELM/NJP)

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

9

l aporan utama

Sugiri Syarief

Mitra Kerja Kunci Sukses Program KKB

P

ada peringatan Hari Keluarga tingkat nasional di Mataram 30 Juni lalu, Kepala BKKBN Sugiri Syarief menekankan semakin pentingnya program Keluarga Berencana (KB). Apalagi. dalam tiga abad terakhir ini jumlah penduduk Indonesia diperkirakan naik empat kali lipat. Pada abad ke-17 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan hanya sekitar 10 juta jiwa. Pada abad ke-20 naik menjadi 40 juta jiwa.

Indonesia hanya membutuhkan waktu satu abad (1900-2000) untuk bertambah penduduknya sebanyak lima kali lipat. Hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia telah melampaui angka proyeksi nasional yaitu sebanyak 237,6 juta jiwa dan laju pertumbuhan penduduk (LPP) rata-rata 1,49 persen atau sekitar 4 juta per tahun. Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-4 penduduk terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. “Oleh karena itu, program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera harus digarap secara serius agar tidak akan terjadi ledakan penduduk (baby boom) pada masa yang akan datang,� ujar Sugiri.

Meskipun program Kependudukan dan KB telah berhasil menurunkan angka fertilitas dan LPP, ternyata jumlah penduduk masih terus meningkat. Hal ini disebabkan masih banyaknya jumlah penduduk usia reproduksi sebagai dampak dari tingginya angka kelahiran pada masa lalu. Hal tersebut memberikan isyarat bahwa pencapaian kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang akan memerlukan upaya yang lebih keras lagi.

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 menggambarkan total fertility rate (TFR) mencapai angka 2,6, kesertaan ber-KB 61,4 persen, dan sekitar 9,1 persen PUS yang ingin ber-KB tetapi belum terlayani (unmet need). “Namun, kami percaya bahwa melalui kerja keras dengan seluruh komponen

10

Kepala BKKBN Sugiri Syarief

masyarakat, instansi pemerintah, TNI dan Polri selama empat tahun terakhir ini kesertaan KB semakin meningkat. Dampaknya angka kelahiran semakin menurun,� kata Sugiri.

Sugiri menegaskan, kuantitas penduduk memang sangat penting. Namun begitu, kualitas juga tak kalah pentingnya. Kualitas penduduk dipengaruhi oleh kualitas keluarga, karena itu BKKBN terus melakukan pembangunan keluarga melalui program keluarga sejahtera. Kesejahteraan keluarga akan lebih mudah untuk dicapai apabila anak pada keluarga inti jumlahnya ideal, yaitu dua anak lebih baik. Caranya dengan mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak, disertai serta melaksanakan delapan fungsi keluarga secara baik.

Pria kelahiran Lampung ini percara, keluarga yang sejahtera menjadikan keluarga damai dalam kehidupan yang saling menghormati dan saling menghargai. Dengan demikian, dapat melahirkan keluarga dan masyarakat yang berkepribadian dan bermoral tinggi dengan tidak meninggalkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun negara yang penuh kedamaian.

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

l aporan utama “Di sisi lain, kenyataan yang sering kita temukan adalah adanya berbagai permasalahan sosial saat ini.

Terutama kemiskinan, kerukunan, dan keharmonisan antarwarga masyarakat menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius yang dirasakan keluargakeluarga Indonesia,” papar Sugiri lebih jauh.

Kondisi seperti ini tidak lepas dari akar permasalahan kependudukan yang apabila tidak ditangani dengan serius dan dikelola dengan baik akan semakin menyulitkan kehidupan keluarga, masyarakat dan akhirnya akan mempengaruhi ketahanan bangsa Indonesia. Hal ini berarti menjadi tanggungjawab semua pihak baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota serta semua komponen bangsa termasuk LSOM, swasta, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat itu sendiri.

Dalam era otonomi daerah saat ini program kependudukan dan KB di Indonesia sempat melemah.

Saat ini masih ada yang beranggapan bahwa program KKB masih belum menjadi prioritas pembangunan di daerah, terutama daerah dengan jumlah penduduk masih jarang, atau yang PADnya rendah. Atau sebaliknya, ada sebagian daerah yang merasa sudah cukup mampu secara finansial beranggapan boleh memiliki jumlah penduduk yang banyak.

“Padahal kita menyadari bahwa dengan semakin banyak jumlah penduduk, juga akan timbul isu persaingan, memperebutkan kesempatan maupun merebutkan sumber daya alam yang jumlahnya semakin terbatas,” imbuh Sugiri.

Menutup sambutannya, Sugiri menekankan pentingnya kerjasama semua kalangan dalam menyukseskan program KKB. “Kita menyadari betul bahwa prinsip kemitraan dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan semua mitra kerja adalah kunci keberhasilan program Kependudukan, KB dan Keluarga Sejahtera,” Sugiri menegaskan.(ELM)

PENERIMA PENGHARGAAN GUBERNUR JAWA BARAT DALAM RANGKA LOMBA HARI KELUARGA XIX TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

BKB Terbaik I Kelompok BKB Bougenvile Terbaik II Kelompok BKB Melati Terbaik III Kelompok BKB Anggrek BKB KEMAS Terbaik I BKB Kemas Al Mukarromah Terbaik II BKB Kemas Nur Drajat Terbaik III BKB Kemas Roudhatul Alfah KADER BKB Terbaik I Ny. Wyanita Setya H. Terbaik II Ny. Sri Widiyawati Terbaik III Ny. Yani Nurliani BINA KELUARGA REMAJA Terbaik I Kelompok BKR Mawar IX Terbaik II Kelompok BKR Rostika Terbaik III Kelompok BKR Garuda BINA KELUARGA LANSIA Terbaik I Kelompok Flamboyan Terbaik II Kelompok Rosella Terbaik III Kelompok An Nur

Kab. Bandung Kab. Garut Kota Bandung

Ny. Tita R Ny. Lilis Eddy Hj. Yuli Fajri

Kab. Ciamis Kab. Cirebon Kab. Bekasi

Ny. Ani Yulianti Ny. Aan Rohanah

Kab. Sukabumi Kab. Bandung Barat

KELUARGA HARMONIS Terbaik I Tn. Usman Hermanto dan Ny. Ini Sumiati Terbaik II Tn. Nour Hakim S. dan Ny. Siti Etingah Terbaik III H. Iman Sudjadi dan Hj. Anie Mulyani PIK TAHAP TUMBUH Terbaik I SMA 5 Terbaik II Kerta Muda Terbaik III Galaxy Baralak PIK TAHAP TEGAK Terbaik I Gemas Terbaik II Irma Baetussyukur Terbaik III Frerss

Kab. Bandung Kab. Bogor Kota Depok

Ny. Sari Sundari Ny. Ris Susi Ny. Rostika

Kab. Bogor Kota Cimahi Kab. Indramayu

Ny Susi Rianawati Ny. Ninik Ny. Inah Kab. Kuningan Kota Bekasi Kab. Bandung Barat Kota Bekasi Kab. Cianjur Kab. Majalengka Kab. Bogor Kota Banjar Kota Bandung

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

11

l aporan utama 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

12

PIK TAHAP TEGAR Terbaik I Sinatria Terbaik II Andalan Terbaik III Mitra Medika DUTA REMAJA DAN DUTA MAHASISWA Duta Remaja Putri Terbaik I Mutiara Nurul A. Terbaik II Riezka Wanda Terbaik III Dian Maris Duta Remaja Putra Terbaik I Iman Abdul R. Terbaik II Ade ARD Terbaik III Candra Prawira Duta Mahasiswa Putri Terbaik I Risya Terbaik II Pipit Terbaik III Sri Puji Duta Mahasiswa Putra Terbaik I Eggy Nurginanjar Terbaik II M. Farid Terbaik III Azhar

Kab. Bandung Barat Kota Cimahi Kab. Sukabumi

Kab. Bogor Kab. Karawang Kab. Purwakarta Kab. Tasikmalaya Kab. Majalengka Kota Sukabumi Kab. Karawang Kab. Bandung Barat Kab. Garut Kota Bandung Kab. Karawang Kab. Bandung Barat

KELOMPOK UPPKS Terbaik I Terbaik II Terbaik III Harapan I Harapan II Harapan III

Pelita Hati Sawargi Karya Mekar Teratai Melati 20 Anggrek

IMP TELADAN Terbaik I Terbaik II Terbaik III

Atiqah, S.Ag. Dedeh Widaningsih, S.Pd. Sri Widaningsih

Kab. Bandung Kab. Ciamis Kota Bogor

PLKB TELADAN Terbaik I Terbaik II Terbaik III

Anita Latifah Ahmad Taufik Endang Lestari

Kab. Cianjur Kota Banjar Kota Cirebon

KB LESTARI 10 TH Terbaik I Terbaik II Terbaik III

Tn. Rukman-Ny. Eti Rohaeti Tn. Dahyono-Ny. Sapa’ah Tn. Adam Ramdhani-Ny. Ina Herlina

Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kota Sukabumi

KB LESTARI 15 TH Terbaik I Terbaik II Terbaik III

Tn. Lukman Abdul Wafa-Ny. Een Suhaenah Tn. Setiaatmojo-Ny. Tatik Rahayu Tn Ajat Sudrajat-Ny. Illis

Kota Depok Kab. Bandung Kota Bekasi

KB LESTARI 20 TH Terbaik I Terbaik II Terbaik III

Tn. Imam Harmadji-Ny. Gustini Tn. Weddy Indra Tossin-Ny. Ika Rostika Tn. Manopo-Ny. Atin Sunarti

Kota Bandung Kab. Tasikmalaya Kota Cirebon

KB PERUSAHAAN Terbaik I Terbaik II Terbaik III

PT Pindo Deli PT Indonesia Power PT Sanghiang Sri

Kab. Karawang Kab. Bandung Kab. Subang

KELOMPOK KB PRIA Terbaik I Terbaik II Terbaik III

Ki Ageng Jongor Sejati Bahagia

Kab. Cirebon Kota Banjar Kab. Bandung Barat

Ny. Virgowati Ny. Ika Sulikah Ny. Nia Kania Dewi Ny. Neneng Marwati Ny. Septiani Ny. Betty Nurbaety

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

Kab. Bogor Kab. Majalengka Kab. Kuningan Kota Depok Kab. Bandung Barat Kota Sukabumi

l aporan utama

Ahmad Heryawan dan Sukmawijaya

Gubernur Ahmad Heryawan Raih Satyalancana Wira Karya Sukmawijaya Pelopori Kampung KKB di Sukabumi Langkah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meluncurkan program tenaga penggerak desa (TPD) mendapat apresiasi positif sejumlah kalangan. Selain menjadi rujukan bagi daerah lainnya, kiprah Heryawan juga mendapat perhatian pemerintah pusat. Bertepatan dengan puncak peringatan Hari Keluarga ke-19 tingkat nasional di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 30 Juni 2012 lalu, Heryawan mendapat anugerah Satyalencana Wira Karya (SWK) bidang kependudukan dan KB.

A

dalah program TPD yang kemudian menjadi pertimbangan utama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan penghargaan tertinggi bidang kependudukan dan keluarga berencana (KKB) tersebut. Maklum, Jabar merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki petugas lini lapangan dari kalangan masyarakat dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Kredit poin pertama untuk Pak Gubernur (Jawa Barat) adalah TPD. Tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang memiliki program seperti TPD. Artinya, beliau sangat prihatin terhadap KKB, dalam hal ini kekurangan sumber daya PLKB atau petugas lapangan KB. Itu

kredit poin paling besar,” terang Kepala BKKBN Jawa Barat Siti Fathonah.

Fathonah yang ditemui sesaat sebelum pertemuan TPD di Graha Sanusi Hardjadinata kampus Unievrsitas Padjadjaran (Unpad) belum lama ini menambahkan, alasan kedua pengusulan Heryawan adalah keberpihakannya pada program KKB secara umum.

Yakni, kebijakan menghibahkan dana APBD kepada BKKBN untuk program KKB. “Di Indonesia ini hanya ada dua provinsi yang menerima hibah APBD, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Dibanding Jawa Timur, cara atau mekanisme yang ditempuh Pak Gubernur dalam menghibahkan anggaran untuk program KKB ini lebih baik. Bila

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

13

l aporan utama di Jawa Timur diperoleh setelah BKKBN perwakilan di sana mengajukan kepada gubernur.

Sementara itu, di Jawa Barat berbeda. Saya yang dipanggil oleh Pak Gubernur dan ditanya, butuh bantuan apa dari kami? Itu kan luar biasa,” terang Fathonah.

Itu hanya pertimbangan pengusulan. Di sisi lain, proses seleksi yang dilakukan Istana boleh dibilang sangat ketat sekaligus berat. Fathonah membandingkan, bila sebelumnya proses pengusulan hanya dilakukan tim Sekretariat Militer (Setmil) Presiden, tahun ini ada lima tingkatan. Selain menurunkan tim Setmil ke Jawa Barat, Presiden masih menugaskan empat pihak untuk melakukan verifikasi berkas pengajuan yang dilakukan BKKBN Jabar.

ungkap Fathonah sumringah.

Yang tidak kalah membuat Fathonah deg-degan adalah dilibatkannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Intelejen Negara (BIN). Beruntung kekhawatiran perempuan berdarah Solo ini tak terbukti. Baik KPK maupun BIN menilai Heryawan bersih sehingga layak mendapat anugerah SWK. Fathonah makin berbungabunga karena kandidat lain dari Jawa Barat, Bupati Sukabumi Sukmawijaya, juga lolos dari seleksi ketat Istana.

“Alhamdulillah tahun ini Jawa Barat meloloskan dua orang.

Pertama Pak Ahmad Heryawan, kedua Pak Sukmawijaya.

Keduanya benar-benar layak mendapat anugerah SWK karena

Bersama TPD

Kandidat harus bersih dari masalah hukum. Untuk keperluan tersebut, Presiden meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan pemeriksaan setiap berkas pencalonan. Hasilnya positif, mantan ketua Persatuan Umat Islam (PUI) ini dianggap bersih.

Heryawan pun melenggang ke “pos” berikutnya.

“Berikutnya, Presiden juga menurunkan tim Polri untuk turun ke Jawa Barat. Mereka tidak ke gubernur, tapi ke sejumlah stake holders yang berkaitan dengan KKB. Mereka mendatangi BKKBN, BPPKB, Dinas Kesehatan, dan pihak-pihak lainnya. Tim tersebut mewawancarai tentang komitmen Gubernur terhadap KKB. Alhamdulillah tahap ini juga lolos,”

14

keberpihakan mereka pada program KKB sungguh luar biasa,” ujar Fathonah bangga.

Selama memimpin Sukabumi, imbuh Fathonah, Sukmawijaya sukses memelopori program Kampung KKB yang di dalamnya berisi pelayanan terpadu program KKB. Dalam pelaksanaannya, Kampung KKB ini tak melulu mengandalkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menaungi KKB, melainkan melibatkan lintas sektoral.

“Sebenarnya yang mengajukan itu Pemkab Sukabumi, namun kami di BKKBN Jabar tentu sangat mendukung. Beliau memang layak mendapatkan SWK atas keberhasilannya dalam menggerakkan kembali program

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

KKB mulai puncuk pemerintahan hingga masyarakat melalui Kampung KKB yang di dalamnya terdapat Taman Posyandu,” kata Fathonah.

Kabupaten Sukabumi terpilih menjadi model atau pilot project pelaksanaan program KKB secara menyeluruh di tengah masyarakat melalui model Kampung KKB. Yakni, implementasi pengelolaan program KKB secara terintegrasi dan paripurna.

“Prinsip Kampung KKB adalah mengajak kita untuk bersamasama, sareundeuk, saigel, sabobot, sapihanean, sapapait, samamanis, samanah, satanaga, samilik, sabilulungan untuk mewujudkan pembangunan yang menyentuh masyarakat. Program dikelola oleh dan untuk masyarakat,” terang Bupati Sukabumi Sukmawijaya pada kesempatan berbeda.

Ditemui perpisah, Ahmad Heryawan mengaku bersyukur mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat. “Alhamdulillah, atas nama masyarakat Jawa Barat, aaya sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas penghargaan yang saya terima. Ini merupakan wujud apresiasi Pemerintah Pusat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta seluruh pihak terkait. Utamanya dalam mensukseskan program KKB,” ungkap Heryawan.

Lebih lanjut Heryawan menyatakan jumlah penduduk Jawa Barat yang besar harus dikelola dengan baik sebagai sebuah potensi SDM. Untuk itu, pihaknya menggulirkan sejumlah program, baik bidang pendidikan, kesehatan, penguatan perekonomian masyarakat, ketenagakerjaan, pelestarian lingkungan pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan. Diharapkan dengan program tersebut SDM yang melimpah itu menjadi sumber kekuatan penggerak pembangunan Jawa Barat. “SDM kita harus tampil unggul dan berdaya saing,” ujarnya.(NJP)

l aporan khusus

Pelayanan Kesehatan

Tuntutlah Ilmu (KKB) sampai ke Negeri CHINA! “Tuntutlah ilmu sampai ke Negeri China,� begitu kata pepatah bijak. Ungkapan itu seakan memberikan pengakuan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan di China. Wajar bila negara berjuluk Negeri Tirai Bambu ini menjadi rujukan sejumlah bangsa di dunia untuk mempelajari aneka ilmu pengetahuan.

N

ah, keunggulan negara komunis tersebut rupanya menjalar hingga ke berbagai aspek. Salah satunya mengenai one child policy alias kebijakan untuk hanya memiliki satu anak bagi sebuah keluarga China. Negara berpenduduk lebih dari satu miliar jiwa ini pun berhasil mengembangkan pelayanan terpadu program keluarga sejahtera. Konsep inilah yang diadopsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).

Di Jabar, pengembangan PPKS akan dilakukan dengan menggandeng Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jawa Barat.

Kesepakatan tentang Peningkatan Program Kependudukan dan KB Nasional melalui Fasilitas Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat ini ditandangani Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Ir. Siti Fathonah, MPH dan Ketua PWA Jabar Dra. Muthiah Umar, M.Si di Wisma Kartini, Jalan Van Deventer, Kota Bandung, pada 22 Juni 2012 lalu.

Penandatanganan kesepamahan juga disaksikan seluruh Pimpinan

Daerah Aisyiyah dari kabupaten dan kota di Jabar.

Ditemui di sela penandatanganan kesepahaman tersebut, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) BKKBN Jawa Barat Tetty Sabarniati menguraikan secara rinci konsep PPKS. Tentu saja, keberadaan tidak bisa dipisahkan dari konsep serupa di negeri asalnya, China.

Di China, terang Tetty, fokus pelayanan PPKS meliputi lima aspek pelayanan. Yakni, 1) Keluarga bayi berusia 0-3 melalui pendidikan anak usia dini; 2) Kesehatan remaja; 3) Kesehatan reproduksi dan konseling pernikahan keluarga prenatal dan postnatal; 4) Pembinaan lansia; 5) Konseling berkaitan dengan kualitas hidup, kesehatan, dan keluarga sejahtera.

Pelayanan pendidikan usia

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

15

l aporan khusus dini meliputi penyediaan ruang parenting, berupa ruang pertemuan bagi orang tua untuk mendapatkan informasi tentang tumbuh kembang anak. Ada juga ruang pojok ASI, yaitu ruang yang disiapkan bagi ibu menyusui yang hadir pada pertemuan.

Tersedia juga ruang bermain yang menyediakan berbagai mainan yang mampu mendorong kreativitas anak. PPKS juga menyediakan perpustakaan anak yang di dalamnya menyediakan aneka buku cerita bergambar.

Anak-anak juga dikenalkan pada kekayaan budaya melalui beberapa alat permainan maupun alat musik.

Tidak kalah pentingnya penyediaan ruang pengenalan publik. Ruangan ini menyediakan beberapa contoh yang menggambarkan tempat

Tetty Sabarniati

pelayanan umum, seperti supermarket, rumah sakit, dan lain-lain.

Di sisi lain, pelayanan kesehatan remaja, kesehatan reproduksi dan konseling pernikahan keluarga, prenatal, dan postnatal dilakukan di aula jasa konsultasi. Ada juga kartu layanan persalinan dan masalah informasi medis. Sistem ini dijalankan dengan manajemen pelayanan modern yang didukung layanan elektronik, laboratorium dengan peralatan terbaru, dan berorientasi pada kesepakatan dengan keluarga. Pemerintah China juga mengembangkan mesin kontrasepsi yang tersebar di perdesaan yang dapat dijangkau selama 24 jam menggunakan kartu pelayanan tadi.

Pelayanan bagi remaja diberikan di beberapa ruang terpisah. Di sana

16

tersedia ruang pameran yang di dalamnya berisi berbagai informasi yang dibutuhkan oleh remaja, antara lain alat kontrasepsi, mesin kontrasepsi, dan lain-lain. Remaja juga bisa berdiskusi dan membahas permasalahan yang dihadapi di ruang meeting khusus remaja.

Sementara itu, ruang konsultasi kesehatan reproduksi (Kespro) diperuntukkan untuk melayani remaja yang akan berkonsultasi mengenai kespro, termasuk konsultasi pernikahan dan fertilitas. Ini berbeda dengan ruang konsultasi privat yang tidak menyediakan konselor. Di ruang ini, remaja memperoleh informasi melalui teknologi informasi tanpa berhadapan langsung dengan konselor.

Ruang pelayanan remaja juga menyediakan pemeriksaan kesehatan sekaligus mendeteksi kemunculan penyakit. Ada juga ruang kuis untuk menambah pengetahuan dan ruang healthy chilbearing untuk mendapatkan informasi mengenai proses terjadinya kehamilan serta proses melahirkan secara sehat.

Kalangan lansia juga mendapat perhatian memadai. Setelah melakukan pendaftaran, lansia bisa mendapatkan informasi melalui internet di ruang khusus.

Bagi yang bermasalah, lansia bisa berkonsultasi di ruang konseling.

Sementara ruang pemeriksaan digunakan untuk memeriksa lansia yang mengalami gangguan kesehatan.

Lansia juga bisa berlatih khusus di ruang kebugaran. Dengan alat-alat yang sudah disesuaikan dengan kondisi fisik lansia, alat-alat kebugaran tersebut bisa digunakan untuk menjaga agar para lansia tetap sehat dan dapat beraktivitas dengan normal. Melihat betapa paripurnanya pelayanan tersebut, tampaknya sangat layak bila kita belajar kependudukan dan keluarga berencana (KKB) ke Negeri China.(NJP)

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jawa Barat sepakat untuk mengembangkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Pengurus Wilayah Aisyiyah Jawa Barat.

K

esepakatan dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani di Wisma Kartini, Bandung, pada 22 Juni 2012 lalu. Kerjasama tentang Peningkatan Program Kependudukan dan KB Nasional melalui Fasilitas Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat ini ditandangani Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Ir. Siti Fathonah, MPH dan Ketua PWA Jabar Dra. Muthiah Umar, M.Si. Penandatanganan kesepamahan juga disaksikan seluruh Pimpinan Daerah Aisyiyah

l aporan khusus

Kepala Perwakilam BKKBN Jawa Barat Siti Fathonah dan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat Muthiah Umar menandatangani naskah kerjasama tentang Peningkatan Program Kependudukan dan KB Nasional melalui Fasilitas Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat di Wisma Kartini, Bandung, pada 22 Juni 2012.

BKKBN Jabar – Aisyiyah Sepakat Kembangkan PPKS dari kabupaten dan kota di Jabar.

Ditemui usai penandatangan, Fathonah menjelaskan PPKS merupakan tempat pelayanan terpadu program kependudukan dan keluarga berencana (KKB).

Dalam hal ini, BKKBN membantu memfasilitasi sarana dan prasarana pusat layanan informasi dan dokumentasi KKB, dan layanan konseling keluarga balita. PPKS juga melayani pasangan pranikah, keluarga remaja dan remaja, keluarga lansia dan lansia, KB dan kesehatan reproduksi, keluarga harmonis, dan usaha ekonomi keluarga.

“Kemitraan BKKBN dengan PW Aisyiyah Jabar merupakan salah satu tindak lanjut nota kesepahaman antara BKKBN Pusat dengan Pengurus Pusat Aisyiyah.

Di Jawa Barat, kesepamahan itu dikonkretkan dengan

mengembangkan model PPKS,” terang Fathonah.

Melalui PPKS ini, imbuh Fathonah, masyarakat bisa mendapatkan informasi, pelayanan, rujukan, dan lainlain. Tahun ini, BKKBN Pusat menargetkan pembentukan masing-masing satu model di setiap provinsi. Mantan Kepala BKKBN Kalimantan Barat ini berharap pada 2013 mendatang PPKS dapat dibentuk di tiap kabupaten dan kota di Jabar.

Di tempat yang sama, Muthiah mengaku akan berusaha keras mewujudkan model PPKS tersebut.

Rencananya, PPKS Jawa Barat akan diresmukan pada Juli bulan depan.

PPKS akan memanfaatkan salah satu bangunan milik Aisyiyah Jabar di Jalan Rancagoong, tidak jauh dari pusat perbelanjaan terpadu di daerah Gatot Subroto, Kota

Bandung.

“Kerjasama ini meliputi capacity building program KKB bagi para pimpinan Aisyiyah di Jawa Barat. Selain itu, ada juga kegiatan konseling, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta promosi program KKB. Aisyiyah juga berkomitmen dalam peningkatan ketahanan keluarga remaja melalui program Generasi Berencana (GenRe) di lingkungan Aisyiyah Jawa Barat.

Kami juga memberikan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas bagi masyarakat,” terang Muthiah.

Rencananya, peluncuran resmi PPKS Jawa Barat bakal digelar pada 16 Juli 2012. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Keluarga XIX tingkat Provinsi Jawa Barat yang dipusatkan di Kota Bekasi. (NJP)

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

17

l ensa

TPD Bertanya, Gubernur Menjawab

18

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

l ensa

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

19

j urnal

SPEKTAKULER Pesona Jawara Mupen on the Road 2012 Berlangsung Meriah Spektakuler! Barangkali itulah kata yang tepat untuk menggambarkan betapa spektakulernya rangkaian kegiatan Penggerakkan Sasaran Operasional Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Jawa Madura (Pesona Jawara) Mupen on the Road 2012 lintas Jawa Barat yang berlangsung selama dua hari, 4-5 Mei 2012, di Kabupaten Karawang. Di Jawa Barat, kegiatan yang dimulai dengan pencanangan Bakti TNI KB Kesehatan di Cilegon tersebut dipusatkan di kompleks industri PT Pupuk Kujang, Cikampek, Kabupaten Karawang. angkaian kegiatan diawali dengan penerimaan rombongan di lapangan Karawang Pawitan pada Jumat sore, 4 Mei 20120, oleh Bupati Karawang Ade Swara. Ade pula yang menerima pataka Pesona Jawara untuk kemudian diserahkan kembali kepada Direktur Advokasi dan KIE Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Paulina Johana S. Dari Karang Pawitan, rombongan melanjutkan perjalanan sepanjang lebih kurang 12 kilometer menuju kompleks Pupuk Kujang.

R

“Saya atas nama pribadi dan masyarakat Kabupaten Karawang menyambut baik kegiatan ini. Kami percaya kegiatan Mupen on the Road ini mampu mengakselerasi program KB di Kabupaten Karawang maupun di Jawa Barat pada umumnya. Kegiatan ini mengingatkan masyarakat tentang program KB setelah beberapa tahun sempat tenggelam dari

20

ingatan masyarakat,� kata Ade saat menyambut kedatangan rombongan.

Turut mengiringi defile menuju kawasan industri kebanggaan Jawa Barat tersebut adalah 100 sepeda motor penyuluh KB, 20 motor besar kelompok Motor Besar Club (MBC) Karawang, 25 unit mobil off-road, dan tentu saja 27 unit mobil unit penerangan (Mupen) KB. Bupati Ade memimpin langsung rangakaian sepanjang lebih kurang dua kilometer yang melintasi jalan utama di Kabupaten Karawang tersebut.

Rombongan tiba di kawasan pabrik Pupuk Kujang seluas 510 hektar tersebut menjelang malam. Seolah tak kenal lelah, peserta rombongan melanjutkan kegiatan berupa pemutaran film di lima titik berbeda.

Rangkaian kegiatan hari itu berakhir sekitar pukul 21.00. Peserta pun memanfaatkan waktu dengan beristirahat sekaligus mempersiapkan perjalanan berikutnya menuju Jawa Tengah.

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

j j urnal Kemeriahan sesungguhnya dimulai keesokan harinya, Sabtu 5 Mei 2012. Perpaduan antara pelayanan KB dan entertainment berlangsung penuh kemeriahan di Graha Pupuk Kujang. Di gedung konvensi berkapasitas besar tersebut dilangsungkan pertunjukkan menyambut kedatangan peserta berupa angklung, celempungan, stand up comedy, dan simulasi story telling tentang perilaku hidup berwawan kependudukan (PHBK).

Tidak kurang dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Netty Heryawan larut dalam kemeriahan yang digelorakan anggota PIK Remaja salah satu SMP di Kabupaten Karawang itu. Netty tampak ikut bernyanyi saat kelompok musik angklung membawakan lagu Keluarga Bahagia yang tidak lain ciptaan Netty sendiri. Kelompok PIK Remaja juga tampak piawai saat membawakan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars KB dengan iringan angklung.

Kolaborasi apik antara angklung dan tradisional berirama khas Pantura terjalin padu saat mengiringi penari cantik melengak-lengok di hadapan hadirin.

Lagu Goyang Karawang yang familiar hampir di semua telinga hadirin menggiring pada gerakan tepuk tangan yang disesuaikan dengan ketukan musik.

Ada nuansa berbeda saat Nurani Widaningsih dari Picu Pacu Kreativitas mengajak sejumlah anak naik ke atas panggung. Muka-muka imut tersebut dipersilakan untuk unjuk kabisa di hadapan gubernur dan undangan lainnya. Kak Rani, panggilan Nurani, kemudian mengumpulkan mereka untuk menyimak cerita tentang kemacetan.

Celoteh polos terus mengiringi tokoh Kaci dan Beni yang setiap hari berhadapan dengan kemacetan di kotanya. Mereka pun akhirnya mengerti mengapa kemacetan muncul. Salah satu akibatnya adalah terlalu banyaknya jumlah penduduk. Karena itu, harus dikendalikan dengan baik.

Lain lagi ketika duo Urban, kelompok stand up comedy asal Bandung, mengocok perut hadirin.

Sestama BKKBN Subagyo

Banyolan segar yang sesekali disisipi pesan tentang kependudukan dan keluarga berencana (KKB) sukses membawa rombongan yang melakukan perjalanan panjang dari Banten hingga Cikampek cukup rileks.

“Luar biasa. Sambutan Jawa Barat benar-benar meriah. Saya salut untuk Jawa Barat yang berhasil mengemas acara ini dengan luar biasa. Terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat yang berkenan hadir dan Bupati Karawang serta direksi Pupuk Kujang yang telah bersedia menjadi tuan rumah acara ini,” ungkap Sekretaris Utama BKKBN Subagyo saat dimintai tanggapannya tentang acara tersebut.

Menjelang tengah hari, rombongan utama Pesona Jawara sebanyak 21 unit mupen dilepas Gubernur Jawa Barat di halaman kantor pusat PT Pupuk Kujang.

Rombongan langsung menuju Jawa Tengah untuk kemudian melanjutkan kembali di Yogyakarta, Madura, dan Gresik. Penyambutan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan dilakukan di Kabupaten Brebes, sebelum kemudian puncak kegiatan dilangsungkan di Ungaran, Semarang.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Siti Fathonah menjelaskan, Pulau Jawa dan Madura menjadi sasaran kegiatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa 58 persen penduduk di Indonesia saat ini bertempat tinggal di dua pulau tersebut. Bila dirata-rata, sehingga setiap kilometer per segi dihuni sekitar 1.055 orang. Padahal, luas daerahnya hanya 7 persen dari total Indonesia.

“Melalui kegiatan Pesona Jawara Mupen On The Road tahun 2012 ini, diharapkan komitmen pemerintah dan pemerintahan daerah, serta dukungan mitra kerja semakin kuat, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap program KKB. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan citra program KKB di Indonesia,” tandas Fathonah.

Ahmad Heryawan yang membuka kegiatan secara resmi mengaku sangat mengapresiasi kegiatan Pesona Jawara Mupen On The Road yang digagas BKKBN. Jawara dalam pengertian lain, kata Gubernur, menegaskan bahwa mupen dan penggerak lini lapangan merupakan jawara dalam menyukseskan program KB. Heryawan berharap kegiatan mampu membangkitkan kesadaran dan menghadirkan kebersamaan dalam menyelesaikan program kependudkan di Jawa Barat.

“Sebab, kependudukan akan jadi masalah yang sangat rumit bila kita tidak melakukan langkahlangkah pengendalian dan langkah penanggulangan serta penyelesaiannya. Pertambahan penduduk tidak semata-mata tambah jumlah, tapi ada konsep sosiologis yang terkait dengan kebutuhan. Semakin banyak jumlah, semakin bertambah kebutuhan,” kata Heryawan.(NJP)

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

21

j urnal

Edukasi Alat Kontrasepsi

Mencegah Kehamilan, Melindungi dari HIV/AIDS Tentang Kondom, Kebijakan BKKBN Tidak Berubah

P

asangan muda itu maju mundur mendekati etalase kondom di sebuah pusat perbelanjaan.

Si perempuan mendorong sang lelaki untuk maju, tapi sang lelaki justru merangsek mundur.

Keduanya malu-malu, tatapan tajam karyawan perempuan di belakang etalase membuat keduanya semakin ciut. Yang terjadi justru mereka balik kanan menjauhi etalase kondom. Tak ada komunikasi verbal, hanya tatapan mata saja tak bisa menjelaskan bahwa keduanya sudah menikah, suami istri.

Kejadian semacam itu seringkali terjadi. Stigma negatif masyarakat terhadap kondom membuat kampanye pemakaian kondom di Indonesia selalu memancing kontroversi. Pada 2007, penolakan keras juga terjadi ketika muncul ide untuk menyediakan ATM kondom di tempat umum. Image kondom yang lekat dengan seks bebas dan perzinaan membuat kondom menjadi hal yang selalu memicu kontroversi, “Cobalah jangan mendiskreditkan orang yang memakai kondom,� ungkap Siti Fathonah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat menanggao

22

polemik kondom yang kembali mencuat setelah Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menggulirkan kampanye kondom.

Terkait stigma negatif kondom yang sering disamakan dengan zina atau seks bebas, Fathonah tidak menampik bahwa penjualan kondom meningkat setiap perayaan Valentine atau malam Tahun Baru.

Fakta itu merupakan fenomena penyakit sosial di masyarakat. Namun, bukan berarti suami istri harus sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan kondom. “Akan sakit kita bila pasangan suami istri sembunyisembunyi membeli kondom hanya karena masyarakat membuat judgement yang tidak benar bahwa kondom equal to zina,� jelas Siti Fathonah lebih jauh.

Ya, Juni lalu Menteri Nafsiah kembali mengangkat kampanye pemakaian kondom dalam masyarakat.

Sasaran kampanye ini adalah golongan dengan risiko seksual tinggi (high risk), seperti pasangan suami istri yang salah satunya merupakan penderita HIV/AIDS dan pekerja seks komersial (PSK).

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

j urnal Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Fathonah.

Dalam program BKKBN, selain sebagai alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tak diinginkan, kondom memiliki dua fungsi sekaligus dalam dual protection bagi pasangan suami istri dengan ODHA. Kondom sebagai dual protection itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan, untuk kontrasepsi dan mencegah HIV saling terkait.

“Dari dulu sampai sekarang, program BKKBN itu memberikan kondom seumur hidup bagi pasangan suami istri yang suami atau istrinya salah satu sudah terinveksi HIV. BKKBN harus menjamin ketersediaan kondom bagi keluarga-keluarga tersebut.

Pertama, tidak akan terjadi kehamilan dalam keluarga yang salah satunya positif HIV, dan yang kedua tidak menulari pasangannya.

Ini yang harus diingat benar, dual protection artinya ke situ,” jelasnya panjang lebar.

Beda dengan penjualan di tempat umum yang tidak memerhatikan latar belakang pembeli.

“Aspek lainnya berkaitan dengan kepraktisan.

Kadang orang itu tidak mau ribet. Ketika akan melakukan hubungan seksual misalnya, tidak jarang laki-laki menganggapnya ribet ketika harus terlebih dahulu memasang kondom,” kata Yudi.

Di sisi lain, Yudi berharap agar kebijakan kondom tidak harus menjadi polemik. Dalam kerangka program KB, imbuh Yudi, kondom merupakan alat kontrasepsi dan memberikan perlindungan bagi keluarga yang terinfeksi HIV. Sehingga, data penjualan kondom yang dimilikinya sejalan dengan kebijakan itu.

Hingga Mei tahun ini, pihaknya baru berhasil menjaring 20.165 orang atau sekitar 30 persen target akseptor yang dicanangkan BKKBN Jabar. Sementara target BKKBN Jabar pada angka 66.430 orang. Dari pemakai aktif, paling banyak di Kota Bekasi sejumlah 9.864 orang, lalu disusul i Kabupaten Bekasi 8.148 orang. Angka Syafe pengguna terendah di Kota Cirebon, t a achm hanya 847 orang. “Untuk Cirebon sudah Dr. R . f o r P melampaui target karena targetnya kita hanya 700 orang,” tutup Yudi.

Kondom juga dipergunakan sebagai kontraseosi sela. Misalnya seorang pria menjalani vasektomi, maka dalam waktu minimal 20 kali berhubungan badan harus tetap menggunakan kondom. Hal yang sama digunakan bagi keluarga yang memilih KB alami.

Yakni, keluarga yang melakukan hubungan badan berdasarkan sistem kalender. Dengan begitu, bila mereka dituntut memperhatikan betul kapan masa subur seorang perempuan.

“Nah, ketika mereka melakukan hubungan badan pada masa subur, maka harus menggunakan kondom.

Harus diingat bahwa tidak semua masyarakat Indonesia mau menggunakan alat kontrasepsi modern dan hormonal. Karena itu, kondom menjadi alternatif,” kata Fathonah.

Menurut data BKKBN, dari tahun ke tahun pengguna kondom terus meningkat setiap tahun.

Menurut Fathonah, BKKBN sendiri sulit melakukan pencatatan akseptor kondom karena banyak pria mendapatkan kondom di apotek atau toko. Pengguna kondom yang tercatat hanyalah yang mendapatkan kondom dari klinik KB saja.

Ditemui terpisah, Kepala Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Jabar Yudi Suryadi mengungkapkan, rendahnya angka penggunaan kondom melalui klinik KB berkaitan erat dengan aspek kultural.

Banyak orang merasa malu ketika harus mendaftarkan namanya di klinik KB untuk mendapatkan kondom.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan Jawa Barat Rachmat Syafei percaya kampanye kondom bukan untuk melegalisasi seks bebas. “Lagipula perlu diteliti juga, apa karena kondom ini seks bebas jadi merebak atau karena kesadaran agamanya yang kurang,” kata Rachmat.

Rachmat menilai, program ini bertujuan mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar. “Ini kan dampaknya ke HIV/AIDS. Perlu dipahami dulu bagaimana dampak yang ditimbulkan. Seringkali di masyarakat itu timbul persepsi melegalkan prostitusi dan lainnya,” kata Rachmat.

Salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat ini optimistis program Menkes Nafsiah ini tak akan menimbulkan hal begitu negatif. “Karena apa? Negatif atau tidak itu kembali kepada masyarakat masing-masing. Tapi intinya, usaha ini dilakukan untuk mengatasi problema yang lebih besar,” pungkas Rachmat di Bandung pada 26 Juni lalu.(IKA)

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

23

j urnal

Bersama Mahasiswa Meretas Jalan Kependudukan Tujuh Perguruan Tinggi Sepakat Gelar KKN Tematis Tujuh perguruan tinggi (PT) di Jawa Barat memastikan diri siap melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) dengan tema kependudukan bagi mahasiswanya. Kesiapan ini tertuang dalam nota kesepahaman antara Badan Kependudukan dan Beluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Jawa Barat dengan tujuh pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang ditandatangani pada 4 Juli 2012 lalu di Bale Rumawat, kampus Universitas Padjadjaran (Unpad), Jalan Dipati Ukur 35 Bandung.

K

etujuh PT itu terdiri atas Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Pasundan (Unpas), Universitas Islam Bandung (Unisba), Universitas Langlangbuana (Unla), dan Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani). Pada saat yang sama, Kepala BKKBN Jabar Siti Fathonah juga menandatangani nota kesepahaman dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung.

“Perguruan tinggi sangat melekat dengan tugas pokok Tri Dharma yang salah satunya berupa pengabdian kepada masyarakat. Sementara pemilihan kegiatan KKN karena di sanalah berlangsung kegiatan yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat secara bersama-sama. Kami berharap materimateri kependudukan akan lebih mudah diterima masyarakat,” harap Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Jawa Barat Ferry Hadiyanto yang menginisiasi kerjasama tersebut.

24

Selain menjalankan fungsi-fungsi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), peserta KKN juga akan dilibatkan secara langsung dalam kegiatan KKB di tengah masyarakat. Lebih dari itu, mahasiswa akan diajak untuk ikut mencari peserta baru keluarga berencana (KB). Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi Unpad berharap kerjasama BKKBN dengan PT bisa menjadi model kemitraan dalam implementasi pendidikan kependudukan.

Ferry menegaskan, kependudkan perlu mendapat perhatian serius demi terwujudnya tujuan pembangunan. Terlebih Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk paling gemuk di Indonesia. Karena itu, para pemimpin daerah perlu memiliki visi kependudukan dalam membangun daerahnya.

“Pembangunan harus senantiasa berpusat pada kependudukan. Tanpa itu, maka program-program pemerintah bisa menjadi garam yang ditabur ke lautan. Semuanya mubazir,” tegas Ferry.

Di sisi lain, pimpinan Unpad menawarkan kerjasama lebih luas dari sekadar program KKN. Tawaran itu tidak lepas dari besarnya potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat tersebut.

Berbicara di hadapan pimpinan tujuh LPPM dan peserta seminar kependudukan, Wakil Rektor Bidang PPM, Kerja Sama, dan SDM Unpad Dr. dr. med.

Setiawan mengaku sangat tertarik menjalin kerjasama program konkret KKB. Setiawan pun langsung “menantang” BKKBN Jabar untuk menyiapkan seorang wakilnya untuk mendiskusikan lebih jauh mengenai program-program yang akan dilakukan.

“Sampai Desember 2011, Unpad memiliki jumlah 41.412 mahasiswa, dengan rincian Doktor 1.792

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

j urnal

Kemitraan dengan Perguruan Tinggi

orang, Magister 3.616 orang, Spesialis 1.147 orang, Profesi 1.482 orang. Proporsi terbesar Strata Satu (S-1) sebanyak 28.295 orang. Ada juga Diploma IV (D-IV) 76 orang, Diploma III (D-III) 5.004 orang. Unpad juga memiliki sekitar 192 ribu alumni yang tersebar di berbagai tempat, baik di dalam maupun luar negeri,” kata Setiawan.

Jumlah yang besar tersebut, merupakan potensi luar biasa bagi pengembangan program KKB di Jawa Barat. Terlebih di dalamnya terdapat ahliahli kesehatan yang siap diterjunkan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belum lagi sekitar 1.800 dosen yang tersebar di 16 fakultas di almamaternya.

“Kepada BKKBN, kami menawarkan untuk melakukan kerjasama lebih konkret. Misalnya dengan memberikan pelatihan kepada dokter-dokter untuk melakukan pelayanan KB kepada masyarakat.

BKKBN tinggal menyiapkan kontak. Unpad juga akan menyiapkan hal yang sama. Kemudian duduk satu meja untuk membicarakan program,” Setiawan menambahkan.

Bagi Setiawan, kemitraan PT dan lembaga pemerintah maupun masyarakat sangat penting untuk membangun kualitas SDM. Dengan begitu, kuantitas penduduk yang melimpah bisa diimbangi dengan peningkatan kualitas.

Masalahnya, imbuh Setiawan, semua harus melakukan sinergi secara konkret. Betapapun perguruan tinggi memiliki SDM melimpah, tentu tidak bisa menyelesaikan masalah sendirian. Bahkan, untuk perguruan tinggi nomor satu sekalipun.

“Taruhlah misalnya Harvard University,

universitas nomor satu di dunia. Tentu, tak akan bisa menyelesaikan masalah sendirian. Karena itu, Unpad mengapresiasi sinergi BKKBN yang diinisiasi Koalisi Kependudukan mengenai kerjasama KKN kependudukan,” tegas Setiawan.

Gayung pun bersambut. Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Siti Fathonah mengaku sangat beruntung bisa bermitra dengan kalangan pendidikan tinggi.

Untuk pelayanan kesehatan misalnya, Fathonah sangat berterima kasih bila Unpad bersedia turut menyediakan sumber daya manusia.

“Salah satu keterlibatan Fakultas Kedokteran (FK) Unpad misalnya, saya berharap dalam proses screening atau penapisan klinis calon akseptor. Proses ini memang hanya bisa dilakukan tenaga medis atau paramedis. Ini yang kita harapkan,” terang Fathonah.

Lebih jauh lagi, Fathonah berharap FK Unpad juga turut membantu dalam pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) berupa pemasagan IUD dan implant. Sementara itu, tindakan medis operasi pria (MOP) maupun wanita (MOW) hanya bisa dilakukan dokter spesialis obgyn yang sudah terlatih.

Untuk dapat memberikan pelayanan tersebut, terang Fathonah, seorang dokter spesialis harus sudah terlebih dahulu mendapat pelatihan khusus dari P2KS di tingkat provinsi dan P2KP di tingkat kabupaten dan kota. Instruktur yang dalam P2KS maupun P2KP merupakan dokter-dokter spesialis obgyn yang terlatih melakukan pelayanan.

“Mereka itu seperti master of trainer. Tugasnya memberikan pelatihan kepada dokter lain,” Fathonah menambahkan.(NJP)

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

25

j urnal

Heryawan menyapa TPD

Mereka Ingin Belajar TPD ke Jawa Barat

T

iap daerah harus mencontoh Jawa Barat.

Begitu kata Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Soedibyo Alimoeso menyikapi kekurangan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) hampir di seluruh daerah di tanah air pada akhir tahun 2011 lalu.

“Meskipun provinsi ini kekurangan PLKB, mereka tidak kehilangan akal. Jawa Barat menggunakan dana APBD provinsi untuk mengangkat tenaga honor tenaga penggerak desa atau TPD untuk membantu tenaga PLKB melakukan penyuluhan KB,” kata Soedibyo yang kala itu masih menjadi sekretaris utama BKKBN. Rupanya, imbauan Soedibyo tak sia-sia. Hingga pertengahan 2012 ini, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku kerap menerima kunjungan dari provinsi lain untuk studi banding kebijakan TPD. “Sekarang banyak daerah lain datang ke Jawa Barat untuk melakukan studi banding mengenai TPD. Mereka

26

tertarik mengikuti jejak Jawa Barat dalam menyediakan tenaga sukarela untuk membantu PLKB yang jumlahnya terus berkurang setiap tahun,” kata Heryawan saat ditemui usai bertemu sekitar 1.500 TPD dari kabupaten dan kota se-Jabar di Graha Sanusi Hardjadinata, kampus Universitas Padjadjaran (Unpad), Jalan Dipati Ukur 35 Bandung, 9 Juli 2012 lalu.

Heryawan yang belum lama ini menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya menjelaskan, selain menyangkut mekanisme kerja dan pola rekruitmen, sejumlah provinsi juga mempelajari skema penganggaran yang dilakukan Pemprov Jabar. Hal ini menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah di tempat lain karena pembiayaan TPD bersumber dari APBD provinsi. Di sisi lain, BKKBN merupakan lembaga vertikal.

Tahun ini, imbuh Heryawan, Gedung Sate menggelontorkan dana tidak kurang dari Rp 9 miliar untuk penguatan program KKB di Jawa Barat. Jumlah ini meningkat tajam dibanding kali pertama program TPD digulirkan tiga tahun lalu sebesar Rp 5 miliar.

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

j urnal “Tidak semua dana APBD diberikan untuk keperluan operasional TPD. Ada juga bentuk lain yang masih satu kerangka dalam program penguatan KKB. Saya melihat bahwa kependudukan merupakan persoalan serius yang harus disikapi secara strategis.

Caranya, penduduk yang belum lahir dikendalikan, sementara yang sudah lahir diberdayakan,” kata Heryawan.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Siti Fathonah yang ditemui sesaat sebelum pertemuan TPD bersama Gubernur Jawa Barat mengungkapkan hal senada.

“Saat kami mengikuti peringatan Hari Keluarga XIX tingkat nasional di Nusa Tenggara Barat, banyak kawan dari kabupaten dan kota yang mengaku tertarik dengan TPD. Mereka ingin mempelajari lebih jauh mengenai TPD kepada Jawa Barat,” kata Fathonah.

juga kita menambah sejumlah penyuluh pertanian.

Demikian juga dengan sektor lain lainnya dilakukan upaya-upaya percepatan,” kata Heryawan.

Penegasan Heryawan tersebut menanggapi pernyataan sejumlah TPD yang mengaku mengkhawatirkan masa depannya. Selain meminta penjelasan kemungkinan naiknya status kepegawaian menjadi pegawai negeri sipil (PNS), sebagian di antara mereka malah mengaku khawatir kebijakan TPD akan berhenti di tengah jalan.

Bagaimana dengan kemungkinan peralihan status menjadi PNS? Heryawan yang dinobatkan sebagai salah satu tokoh perubahan oleh sebuah harian nasional ini menjelaskan bahwa kewenangan mengangkat dan memberhentikan PNS ada pada pemerintah pusat. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah provinsi adalah mengusulkan skema penerimaan CPNS bagi tenaga lapangan KB kepada pemerintah pusat.

“Kalau kewenangan (mengangkat PNS) itu ada pada pemerintah provinsi, maka sudah sejak awal seluruh TPD diangkat menjadi PNS. Atau bila pemerintah provinsi bebas mengajukan calon PNS, maka saya akan mengusulkan seluruh TPD jadi PNS,” kata Heryawan disambut gemuruh tepuk tangan sekitar 1.500 TPD yang datang dari kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Deputi KSPK BKKBN Sudibyo Alimoeso

Bagi Fathonah yang sebelumnya bertugas di Kalimantan Barat tersebut, keinginan daerah lain untuk melakukan studi banding TPD merupakan sebuah pengakuan atas prestasi Jawa Barat dalam mengakselerasi program kependudukan dan keluarga berencana (KKB). Apalagi, sejauh ini hanya Jawa Barat yang memiliki 1.500 orang tenaga honor lapangan KB.

Janji Pertahankan TPD

Namun demikian, Heryawan meminta TPD tidak berkecil hati. Pihaknya akan berusaha menaikkan bantuan operasional TPD sesuai kemampuan keuangan pemerintah provinsi. Cara lainnya, dia mengimbau agar TPD juga berkiprah di dunia usia atau kewirausahaan. Dengan demikian, akan terhindar dari ketergantungan kepada tunjangan daerah atau bahkan gaji sebagai pegawai.

“Saya bersyukur dan bangga manakala ada Bapak atau Ibu yang berwirausaha. Dengan jadi wirasauahawan, Bapak atau Ibu juga berpeluang untuk melibatkan orang lain sebagai tenaga kerja.

Hal ini akan membantu membuka lapangan kerja dan pengantasan kemiskinan,” papar Heryawan.(NJP)

Seakan menegaskan komitmennya pada program KKB, Heryawan berjanji untuk mempertakankan keberadaan TPD. Cuma saja, dia mengaku tidak bisa menjamin kebijakannya akan terus berlanjut atau tidak manakala dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai orang nomor satu di Jawa Barat.

“Bahkan, saya menginginkan adanya penambahan jumlah TPD di Jawa Barat. TPD sangat membantu akselerasi program kependudukan dan KB di masyarakat. Kebijakan TPD ini selaras dengan kebijakan-kebijakan lain dalam rangka mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat. Di bidang pertanian

Silaturahmi TPD se-Jawa Barat

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

27

j urnal

Pemeriksaan Kesehatan Gratis

From Rancabadak

to Rancabuaya

D

eburan ombak yang terus menderu sepanjang hari menjadi teman bagi lebih dari 1.000 mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Padjadjaran (Unpad) saat berada di Rancabuaya, sebuah kawasan pantai di Kecamatan Caringin, daerah paling selatan Kabupaten Garut, selama tiga hari, 28-30 Juni 2012. Selama tiga hari itu pula mereka tinggal dan berkegiatan bersama masyarakat.

Itulah rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat FK Unpad yang diberi label From Rancabadak to Rancabuaya: From West Java to the World for Global Health. Kegiatan pokok yang diikuti 1.100 mahasiswa dari program studi diploma kebidanan, sarjana kedokteran, dan pendidikan dokter spesialis serta staf pendidik dan kependidikan FK Unpad ini meliputi balai pengobatan, khitanan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing, penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kehamilan serta KB, dan pembuatan MCK. Kegiatan dihelat bersamaan di enam desa di Kecamatan Caringin yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia tersebut.

28

Ada juga kegiatan survei kesehatan dasar, peresmian Bumi Padjadjaran Walagri (Health Science Centre), dan peresmian e-health. Bumi Walagri yang berarti rumah sehat ini merupakan satu model baru pelayanan kesehatan masyarakat yang dikembangkan FK Unpad. Berbeda dengan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang lebih mengedepankan aspek kuratif atau pengobatan, rumah sehat ala FK Unpad ini mencoba mengajak masyarakat lebih mewaspadai kemungkinan datangnya penyakit. Di sinilah aspek preventif lebih dikedepankan.

Dekan FK Unpad Tri Hanggono Achmad menjelaskan, pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pengejewantahan misi FK Unpad, yaitu Science for Society, from West Java to the World for Global Health. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana dan kesempatan bagi civitas akademika FK Unpad untuk berperan serta dalam penanganan masalah kesehatan lokal dan global. “Bukan rahasia lagi, tidak banyak dokter yang bersedia ditempatkan di sini. Paling satu atau dua bulan

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

j urnal sudah pindah. Nah, melalui program ini kami akan mencoba membuat sebuah sistem terpadu manajemen pelayanan kesehatan. FK Unpad akan melaksanakan program berkelanjutan untuk menggarap Jabar bagian selatan yang selama ini belum banyak terjangkau pelayanan kesehatan,” terang Tri. Tri menegaskan, kegiatan tiga hari di Rancabuaya bukanlah kepedulian sesaat. Kegiatan selanjutnya justru menjadi sangat penting. From Rancabadak to Rancabuaya hanya momentum untuk mengenalkan mahasiswa kedokteran kepada kondisi masyarakat secara riil. Tri berharap kegiatan ini mampu membangun empati mahasiswa untuk kemudian berperan lebih besar di masyarakat.

Pelibatan lebih jauh dalam pelayanan masyarakat, papar Tri, pihaknya akan menjadikan Jabar Selatan sebagai daerah ujicoba manajemen kesehatan terpadu. Caranya, FK Unpad akan membangun simpulsimpul pelayanan di beberapa titik. Di antaranya Pameungpeuk dan Caringin. Jaringan akan diperkuat dengan kerjasama pembangunan layanan kesehatan di Banjar dan Sukabumi. Dengan demikian, tidak semua pelayanan kesehatan dirujuk ke RS Hasan Sadikin (RSHS) di Bandung.

“Simpul-simpul rumah sakit ini akan membangun jaringan komunikasi, baik dengan sesama rumah sakit di Jabar Selatan maupun dengan RSHS dan FK

Unpad. Dengan begitu, pasien bisa ditangani di rumah sakit-rumah sakit binaan tadi. FK Unpad juga akan menghubungkan antarrumah sakit melalui satelit.

Karena itu, kita mati-matian memasang perangkat teknologi di sini. Harapannya, dalam keadaan tertentu, dokter atau tenaga kesehatan di sini bisa memberikan tindakan medis dengan panduan dari dokter ahli di RSHS atau FK Unpad,” papar Tri. Pembantu Dekan III FK Unpad A Hussein S Kartamihardja menjelaskan, program ini merupakan rangkaian dari Lustrum XI FK Unpad. Kegiatan ini diharapkan merupakan program berkelanjutan dan dapat memberdayakan masyarakat serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak, antara lain RSHS, Rumah Sakit Mata Cicendo, Kepolisian Resor Garut, Kostrad, BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dan lain-lain.

“Sebagai sebuah institusi pendidikan, FK Unpad tidak hanya memperhatikan aspek akademik semata tetapi juga memberikan perhatian yang sama pada pengembangan soft skill peserta didik. FK Unpad pun menekankan pentingnya empati (kesantunan perilaku) dan moralitas (kesantunan batin) dengan melaksanakan program-program yang dapat mengembangkan nilainilai luhur. Karena itu, program pengabdian kepada masyarakat ini dikemas sebagai bagian dari pembinaan kemahasiswaan FK Unpad,” terang Hussein. (NJP)

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

29

j urnal Cokelat untuk Keluarga Kecil

Ini Dia Cokelat Chocodot Genre Series “Katakan cinta dengan cokelat!” Itulah salah satu pesan yang tertera dalam kemasan cokelat keren ala Chocodot. Bagaimana jika cokelat belum berhasil meluluhkan hati “sasaran tembak” kamu? Tenang, kepingan dark chocolate seberat 100 gram itu masih bisa jadi obat patah hati. Tuh, kan!

T

entu, Jurus Jitu Mencari Jodoh –begitu Chocodot menyebutnya– tak hanya melulu soal itu. Ada tiga pesan lain yang disampaikan dalam salah satu kemasan cokelat Chocodot Genre Series yang diluncurkan di markas Chocodot Garut tersebut.

Seri pertama dengan tema Cokelat Pencari Jodoh ini mensyaratkan kesiapan mental, fisik, dan kedewasaan dalam persiapan menikah. Juga, carilah pasangan menikah dengan usia

30

ideal: pria 25 tahun, perempuan 20 tahun. Tak kalah pentingnya adalah kepiawaian dalam memikat calon pasangan, orang tua, dan temantemannya.

Pesan berbeda akan ditemukan dalam kemasan lainnya. Kali ini Chocodot mengusung tema Cokelat untuk Keluarga Kecil.

Dengan bungkus perpaduan warna putih, biru cerah, dan kuning, penggila cokelat akan menemukan pesan penting di bagian belakang.

“Pastikan anak Anda Cuma dua karena lebih banyak anak, makin banyak cokelat yang harus dibagi,” bunyi pesan dalam kepingan white chocolate 100 gram tersebut.

Sederet pesan yang diberi label Rumus Tepat Menyantap Cokelat ini menyarankan agar cokelat dibagi rata menjadi empat bagian. Ayah, ibu, kakak, dan adik akan mendapat bagian yang sama. Dengan “ketentuan” itu, makan cokelat pun menjadi lebih nikmat. Apalagi, bila dinikmati saat bercengkerama. So, cokelat pun bisa membuat keluarga kecil tambah bahagia.

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

Ngomong-ngomong, di mana cokelat Chocodot Genre Series ini didapatkan? Ya, tentu saja di outlet-outlet Chocodot. Seperti halnya kemasan 100 gram lainnya, cokelat seri generasi berencana ini dibanderol dengan harga yang sama.

“Pada prinsipnya kami hanya menitipkan pesan-pesan Genre kepada Chocodot. Adapun bunyi pesan disesuaikan dengan konsep yang dikembangkan tim kreatif Chocodot. Bagi kami yang penting substansi pesan sampai kepada remaja,” kata Kepala Sub Bidang Advokasi BKKBN Jabar Elma Triyulianti ihwal cokelat edisi khusus tersebut.

Penerbitan Chocodot Genre Series, terang Elma, merupakan sebuah sinergi pemerintah dan masyarakat dalam penyebarluasan informasi program kependudukan dan keluarga berencana (KKB).

Pemilihan tema Genre sematamata karena pada umumnya remaja merupakan penggila cokelat. Oke deh, Selamat ya! (NJP)

j urnal

Email, Hemat Kertas, Kurangi Seminar Cara BKKBN dalam Mengefektifkan Anggaran

Ada beberapa poin menarik yang disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief saat berlangsungnya Rapat Konsultasi dan Perencanaan (Koren) I Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Tahun 2013 di Bandung akhir Mei lalu.

Di samping arah kebijakan program KKB 2013 mendatang, Sugiri juga menyampaikan enam poin yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran. Pertama, Sugiri meminta seluruh anak buahnya di berbagai tingkatan untuk membatasi belanja-belanja yang bersifat pemborosan.

Caranya dengan memaksimalkan pemanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas-tugas perkantoran. “Saya mengajak Saudara-saudara sekalian untuk memanfaatkan email, sehingga dapat menghemat kertas dan sumber daya lain,” pria kelahiran Lampung ini menyerukan pesannya.

Kedua, mantan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini meminta timnya mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang berdampak terhadap prioritas pembangunan nasional.

Juga, kegiatan-kegiatan yang kurang memberikan kontribusi pada keberhasilan program KKB. Upaya tersebut dianggap sebagai salah satu representasi reformasi birokrasi yang tengah dilakukan BKKBN. Karena itu, setiap rencana kerja harus benarbenar disesuaikan dengan output dan indikator rencana kerja BKKBN. Sejalan dengan itu, seluruh pegawai BKKBN dituntut meningatkan disiplin kerja dengan budaya cerdas, ulet, dan kemitraan (CUK) sebagaimana telah disepakati sebagai nilai-nilai dalam bekerja.

Ketiga, doktor jebolan Universitas Padjadjaran (Unpad) ini mengingatkan anak buahnya untuk mengamankan barang milik negara (BMN) berupa aset lembaga. Setiap BMN harus dimanfaatkan dan dipelihara secara tertib. Caranya dengan membuat pencatatan dan pelaporan setiap upaya pengelolaan keuangan dan BMN. Keempat, peraih sertifikat Champion for Safe Motherhood ini mendesak seluruh unit kerja BKKBN untuk membatasi pertemuan dan seminar. Sugiri lebih cenderung untuk menggunakan gedung kantor sebagai termpat bekerja. Dengan begitu, perencanaan 2013 hendaknya lebih memprioritaskan kegiatan yang menyentuh program KKB.

Pemanfaatan IT

“Saya minta hal ini diperhatikan dengan baik agar percepatan pencapaian sasaran pembangunan KKB dapat dicapai dan tidak terjadi temuan pengawasan.

Kita juga perlu mengingat ketetapan bahwa 30-50 persen anggaran yang diberikan kepada BKKBN Provinsi merupakan kegiatan di kabupaten dan kota,” tegas Sugiri.

Kelima, Suguru mengajak anak buahnya untuk bersungguh-sungguh menjalankan pakta integritas.

“Jangan menganggap pakta integritas tersebut normatif belaka, kita harus menjabarkannya dalam budaya kerja sehari-hari,” kata Sugiri seraya menambahkan pentingnya akuntabilitas pengelolaan pembangunan KKB.(NJP)

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

31

j urnal

MDK, dari Tanggal Lahir sampai Jamban Tidak berlebihan kiranya bila Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) optimistis pemutakhiran data keluarga atau MDK bisa dijadikan pijakan bagi perencanaan program dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana (KKB).

Maklum, formulir F/I/MDK/II yang menjadi lembar pengisian MDK menyajikan data komprehensif tentang keluarga.

Input Data Keluarga

Secara umum, formulir MDK memuat data dalam empat kategori. Yakni, identitas keluarga, status keluarga dan kesertaan KB, indikator dan status tahapan keluarga sejahtera, dan keluarga mendapatkan modal tahun ini dan keluarga ikut unit usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS).

Kategori identitas keluarga di dalamnya memuat 22 indikator.

Bagian pertama memuat nomor induk kependudukan, kemudian nama kepala dan anggota keluarga, hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, usia, kepemilikan akta kelahiran, dan status pendidikan.

32

Ada juga jenis pekerjaan, status kawin, usia kawin pertama, data kematian yang dirinci berdasarkan usia dan jenis kelamin.

Data ketagori kesertaan KB juga tak kalah rigid. Kolom pertama formulir memuat apakah pasangan usia subur (PUS) sudah menggunakan KB atau tidak. Kapan PUS tersebut mulai menggunakan kontrasepsi dan metode apa yang terakhir digunakan. Bagi peserta KB, di manakah mereka mendapat pelayanan. Apakah di tempat pelayanan pemerintah atau swasta.

Pada kolom kategori tahapan keluarga sejahtera (KS), formulir juga menyajikan data indikator KS, apakah prasejahtera, KS I, KS

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

II, KS III, atau KS III plus. Kolom berikutnya adalah kepemilikan fasilitas buang air besar, apakah memiliki jamban/kakus sendiri atau tidak. Keluarga juga ditanya ihwal penggunaan sumber penerangan listrik, sumber air minum, dan bahan bakar untuk memasak. Indikator terakhir MDK menyangkut UPPKS. “Situasi dan kondisi penduduk menentukan pencapaian pembangunan. Sebaliknya, pencapaian pembangunan juga menentukan situasi dan kondisi penduduk waktu berikutnya. Data kependudukan merupakan bekal untuk membuat perencanaan pembangunan,” terang Kepala Subbidang Data dan Informasi BKKBN Jabar Syarifudin.

Dalam konteks mikro, papar Syarifudin, data keluarga yang terus diperbarui melalui MDK merupakan modal bagi kegiatan operasional tenaga penggerak lapangan program KKB. Data yang sama juga digunakan para pemangku kepentingan di setiap tingkatan. “Melalui MDK ini, kader di lapangan akan mengetahui data keluarga secara rinci. Kader juga bisa mengetahui jumlah calon peserta baru KB, alat kontrasepsi yang harus disediakan, dan lainlain,” terang Syarifudin.

Dengan begitu, Syarifudin menegaskan bahwa data keluarga merupakan sebuah kebutuhan.

Data ini sangat penting bagi perencanaan program KKB. Sehingga, perlu ada komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung MDK yang digelar selama tiga bulan pada JuliSeptember setiap tahunnya. (NJP)

w acana

Nugraha Setiawan

Peneliti Puslit Kependudukan Unpad, Ketua Komisi Data dan Adminduk Koalisi Kependudukan Jawa Barat

P

ada konsep pembangunan yang menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan, posisi penduduk tidak lagi sebagai obyek melainkan menjadi subyek.

Berkenaan dengan itu, sudah seharusnya setiap perencanaan pembangunan di sektor mana pun selalu berbasiskan data penduduk. Permasalahan yang muncul, data penduduk yang tersedia dan dijadikan acuan untuk perencanaan adakalanya berbedabeda. Pada akhirnya timbul pertanyaan, data penduduk mana yang sebaiknya digunakan.

Adanya perbedaan data, penulis sendiri melihatnya sebagai hal yang sangat wajar, karena sangat sulit untuk membuat suatu publikasi data penduduk akurat, berkenaan dengan sifatnya yang dinamis.

Misalkan pada hari tertentu kita melakukan pendataan, belum juga data diterbitkan, mungkin beberapa jam kemudian data sudah berubah karena adanya proses kelahiran atau kematian maupun migrasi. Apalagi jika data penduduk tersebut hasil estimasi atau proyeksi.

Walaupun perbedaan tersebut wajar, tentunya tidak elok jika dalam membuat suatu perencanaan, setiap sektor pada wilayah administrasi yang sama menggunakan data yang berbedabeda, apalagi jika masing-masing

Memahami Perbedaan Data Penduduk sektor merasa datanya lah yang paling benar. Dalam menyikapi perbedaan tersebut, yang perlu dilakukan adalah menyamakan persepsi sektoral terhadap data penduduk yang tersedia.

Sumber Data Sensus. Di Indonesia saat ini, data penduduk yang dapat disebut paling mendekati kondisi sebenarnya hanyalah data penduduk hasil sensus. Mengapa demikian, karena pada waktu yang bersamaan dilakukan pendataan di seluruh wilayah terhadap seluruh populasi.

Dalam istilah statistika angkanya disebut paramater, bukan lagi statistik. Terhadap parameter tidak perlu dilakukan uji statistik karena dianggap sudah merepresentasikan seluruh populasi.

Kekurangan sensus, data penduduk baru bisa diterbitkan dalam waktu yang relatif lama, sehubungan dengan banyaknya data yang harus diolah. Peran data seperti ini tentu saja bukan untuk dijadikan sebagai dasar perencaan sektoral, karena data yang diperlukan dalam perencanaan adalah kondisi-kondisi penduduk di tahun-tahun mendatang. Namun jika ketersediaan data sensus dijadikan sebagai basis untuk melakukan estimasi atau proyeksi, akan lebih baik dibandingkan

dengan data penduduk yang berasal dari sumber lain seperti hasil survey dan registrasi.

Survei. Pelaksanaan sensus penduduk oleh BPS di Indonesia hanya dilakukan sepuluh tahun sekali, pada tahun yang berakhiran angka nol. Mengatasi masalah waktu tersebut, dilakukan survei setiap tahun berakhiran angka lima, yang dikenal dengan istilah Supas atau Survei Penduduk Antar Sensus. Sama halnya dengan hasil sensus, data penduduk hasil survei pun baru diterbitkan beberapa waktu kemudian, walaupun waktu penerbitan biasanya lebih cepat dibandingkan dengan sensus.

Survei berkaitan dengan proses sampling. Sampling sendiri dalam wacana statistika didasarkan pada kaidah-kaidah probabilitas atau kemungkinankemungkinan. Pendataan tidak dilakukan terhadap seluruh populasi, sehingga datanya tidak bisa disebut sebagai parameter, tetapi disebut sebagai statistik.

Dalam ranah statistika inferensial, hasil survei masih perlu diuji untuk menentukan interval kepercayaannya.

Registrasi. Data penduduk yang lebih aktual bisa diperoleh dari hasil registrasi, karena dalam konsep registrasi palaporan kelahiran, kematian, dan migrasi

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

33

w acana penduduk dilakukan secara rutin dan kontinyu, sehingga data bisa ter-update setiap saat. Data registrasi inilah yang sebetulnya menjadi harapan sebagai basis data terbaik untuk melakukan estimasi dan proyeksi penduduk, karena datanya lebih aktual.

Sayang pelaksanaan registrasi di Indonesia pada umumnya masih belum berjalan dengan baik.

Estimasi dan Proyeksi

Telah diuraikan sebelumnya, paling tidak ada tiga sumber data penduduk, yang masingmasing memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Namun dalam konteks perencanaan pembangunan berbasiskan data penduduk pada masa yang akan datang, data tersebut hanya dapat dijadikan acuan sebagai basis untuk memperkirakan data penduduk tahun-tahun mendatang, melalui teknik estimasi maupun proyeksi.

Istilah estimasi penulis gunakan untuk teknik perhitungan yang biasa dipakai untuk memperkirakan total penduduk, sementara istilah proyeksi untuk teknik perhitungan yang dapat memperkirakan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Ada beberapa teknik estimasi yang bisa dipakai, secara garis besar dibedakan menjadi intercencal dan postcencal.

Pada teknik estimasi penduduk kelompok postcencal, tersedia beberapa pendekatan yang biasa dipakai, antara lain pendekatan aritmatik dan geometrik yang didasarkan pada asumsi pola pertumbuhan penduduk linier, dan pendekatan eksponensial dengan memakai asumsi pertumbuhan penduduk nonlinier. Adanya perbedaan asumsi yang dipakai sebagai dasar estimasi tentu saja akan menghasilkan data penduduk yang berbeda pula, walau mungkin perbedaannya tidak terlalu besar.

Bahkan dengan memakai data dasar yang sama pun, teknik estimasi yang berbeda akan menghasilkan angka berbeda pula.

34

Pada teknik estimasi hanya melibatkan sebuah variabel, yaitu total penduduk, perbedaan lebih disebabkan adanya pendekatan tren teoretis yang masuk dalam formulasi matematis. Pada teknik proyeksi, variabel yang terlibat tidak hanya data total penduduk, juga variabel lain yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Persoalan yang bisa menimbulkan perbedaan hasil proyeksi lebih kompleks lagi. Data fertilitas misalnya, pada umumnya didapat melalui perhitungan metode tidak langsung seperti metode own children atau yang lainnya. Demikian pula data mortalitas, seperti IMR atau harapan hidup, diperoleh dari hasil perhitungan tidak langsung.

Apalagi jika sudah menyangkut data migrasi.

Selain persoalan data dasar penduduk, pada teknik proyeksi, variabel fertilitas, mortalitas, dan migrasi harus diprediksi kemungkinan perkembangannya pada tahun-tahun yang akan datang. Bagaimana misalnya prediksi terhadap fertilitas, apakah akan meningkat, konstan, atau menurun.

Hal ini tentu saja akan sangat terkait, bagaimana rencana intervensi alat kontrasepsi (alkon), bagaimana perkembangan kesehatan ibu, bagaimana kemungkinan kondisi ekonomi yang bisa memperkuat pembelian alkon secara mandiri, dan yang lainnya.

Kecermatan dalam memprediksi perkembangan kondisi yang akan berpengaruh terhadap fertilitas, mortalitas, dan migrasiakan sangat terkait erat dengan kecermatan hasil proyeksi. Sehingga dalam membuat proyeksi, tidak semata-mata pertimbangan faktor-faktor demografi formal atau angka-angka, tetapi perlu mempertimbangkan masukan dari berbagai sektor terkait.

Memahami dan Menyikapi Perbedaan Adanya perbedaan data penduduk bisa berasal dari

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

perbedaan sumber data serta metode yang digunakan. Bahkan ketika data dasar yang dipakai untuk estimasi penduduk sama, tetapi metode yang dipakai berbeda bisa menghasilkan hasil estimasi yang berbeda pula.

Lebih-lebih dalam teknik proyeksi, misalnya metode yang dipakai sama, data dasar penduduk sama, juga variabel fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang dijadikan dasar perhitungan sama, namun hanya karena ada perbedaan pemakaian asumsi untuk memprediksi kondisi fertilitas di masa datang, juga akan menghasilkan data penduduk yang berlainan. Apalagi jika perbedaan terjadi tidak hanya tentang asumsi perkembangan fertilitas, namun juga tentang asumsi mortalitas dan migrasi, maka perbedaan data akan lebih bervariasi lagi.

Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan, secara singkat bisa dijelaskan, bahwa adanya perbedaan data penduduk harus dipahami sebagai adanya perbedaan dalam sumber data, perbedaan metode yang dipakai, dan asumsi-asumsi yang diterapkan dalam melakukan proyeksi. Jelas menjadi tidak relevan lagi, ketika ada yang mengklaim bahwa data penduduknyalah yang paling akurat, tanpa memberi penjelasan mengenai sumber data, metode, dan asumsi yang dipakai.

Penting untuk disikapi bahwa ketersediaan data penduduk yang akan dijadikan acuan untuk membuat perencanaan di berbagai sektor dalam wilayah yang sama harus didasarkan pada data penduduk yang disepakati bersama. Cara yang dapat dilakukan, proyeksi penduduk untuk keperluan perencanaan pembangunan, dalam prosesnya tidak semata-mata menjadi pekerjaan orang demografi, tapi harus mempertimbangkan masukan dari berbagai sektor terkait yang kelak akan menjadi pengguna data penduduk tersebut.***

REKAPITULASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERWAKILAN BKKBN JAWA BARAT S.D. MEI 2012

k inerja

NO. 8/ III/ 2012/EDISI KHUSUS HARI KELUARGA

35