MAJALAH WARTA KENCANA EDISI #42-2020

DARI REDAKSI

Penasehat KEPALA BKKBN JAWA BARAT Dewan Redaksi UUNG KUSMANA DADI A. RUSWANDI ELMA TRIYULIANTI RAKHMAT MULKAN PINTAULI R. SIREGAR IRFAN INDRIASTONO Pemimpin Redaksi HERMAN MELANI Wakil Pemimpin Redaksi MARINA AYU Managing Editor NAJIP HENDRA SP Tim Redaksi IRFAN HANIFUL QOYYIM ADITYA UTAMI DEWI CHAERUL SALEH DODO SUPRIATNA HENDRA KURNIAWAN Kontributor ACHMAD SYAFARIEL (JABOTABEK) AKIM GARIS (CIREBON) AA MAMAY (PRIANGAN TIMUR) HENDI WIRYADI (BOGOR RAYA) ARIEF R. ZAIDAN (IPKB JAWA BARAT) HIKMAT SYAHRULLOH AMANA PRASETYO Tata Letak LITERA MEDIA Sirkulasi IDA PARIDA Penerbit Perwakilan BKKBN Jawa Barat Percetakan LITERA MEDIA 022 87801235 www.literamedia.com Alamat Redaksi Kantor BKKBN Jawa Barat Jalan Surapati No. 122 Bandung Telp : (022) 7207085 Fax : (022) 7273805 Email: wartakencana2020@gmail.com Website: www.wartakencana.com

Redaksi menerima kiriman artikel, tulisan berita, dan foto tentang kegiatan atau dinamika program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di Jawa Barat. Setiap karya yang dimuat berhak mendapatkan bingkisan menarik dari redaksi.

Kontrasepsi untuk Hidup Berkualitas

K

ontrasepsi tentu bukan barang baru di telinga masyarakat kita. Hal ini setidaknya tercermin dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonsia (SDKI) 2017 maupun 2012 atau bahkan periode survei sebelumnya. Tidak kurang dari 96 persen perempuan dan 93 persen pria mengetahui kontrasepsi, khususnya kontrasepsi modern.

Sayangnya, pemahaman terhadap kontrasepsi baru pada tahap alat atau obat untuk mencegah terjadinya kehamilan. Padahal, kontrasepsi bertujuan mewujudkan kehidupan reproduksi sehat agar terhindar dari kehamilan tidak diinginkan serta kesakitan dan kematian karena kehamilan terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat atau dekat, dan terlalu sering atau banyak.

Gagasan perencanaan keluarga untuk mewujudkan kehidupan reproduksi yang sehat dapat dijalankan dengan konkret di antaranya dengan penggunaan alat kontrasepsi. Kesehatan reproduksi yang baik merupakan sebab dan akibat dari upaya perencanaan hidup yang baik. Jika kesehatan reproduksi dapat dijaga dengan baik, maka kualitas hidup keluarga secara umum juga dapat ditingkatkan.

Selain masih terbatas, pemahaman kontrasepsi juga masih berjalin-kelindan dengan rumor dan mitos. Inilah yang kemudian disinyalir menjadi salah satu alasan di balik keengganan pasangan usia subur menjadi peserta KB. Di sinilah terjadi hambatan dalam sosialisasi program Bangga Kencana. Dalam hal ini, masih rendahnya pemahaman tentang ragam jenis, kelemahan dan kelebihan, serta rumor dan mitos yang mengakibatkan ketakutan dan keengganan untuk menggunakan kontrasepsi.

Nah, peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia atau World Contraception Day (WCD) 2020 menjadi momentum penting untuk mengajak mayarakat memahami kontrasepsi lebih dari sekadar alat untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi bertujuan mewujudkan kehidupan reproduksi sehat dan hidup berkualitas.

Tahun ini, WCD diperingati secara berbeda. BKKBN melaksanakan pelayanan serentak untuk mengatrol capaian kinerja yang sempat drop selama pandemi. Dengan demikian, WCD diharapkan mencatat sukses ganda. Kampanye tentang kontrasepsi dalam makna seluas-luasnya dan meningkatnya capaian pelayanan kontrasepsi. Selamat merayakan Hari Kontrasepsi Sedunia!

Herman Melani Pemimpin Redaksi

NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

3

MENU EDISI INI

PENGARAHAN PERDANA Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto menyampaikan pengarahan perdana di hadapan pegawai Perwakilan BKKBN Jawa Barat pada 1 Oktober 2020. Dalam paparannya, Tavip menjelaskan delapan isu strategis BKKBN, mulai transformasi jabatan, reorganisasi, optimalisasi anggaran, perencanaan anggaran 2020, pengawalan reformasi birokrasi, pengawalan pelayanan publik, 100 hari pertama kerja, hingga netralitas ASN pada Pilkada 2020.

WARTA UTAMA

6

4

Kali Ini Jadi Nomor Dua Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2020 tahun ini menjadi momentum kedua bagi BKKBN untuk mengejar pencapaian target pelayanan peserta KB tahun ini. Bagi Jawa Barat, drama pengejaran jilid II ini menjadi tantangan tersendiri mengingat pada pelayanan sebelumnya sukses membukukan catatan gemilang. Sementara jumlah sasaran tidak bergerak alias itu-itu saja. Meski begitu, capaian Jabar tak bisa dibilang buruk. Secara absolut, jumlah peserta KB yang terlayani bertengger di urutan kedua teratas.

Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

WARTA MENU EDISI UTAMA INI

WARTA UTAMA

11 13 16

WARTA KHUSUS

Yuk Pahami Mitos dan Fakta Kontrasepsi!

Berkembangnya rumor dan mitos seputar alat dan obat kontrasepsi disinyalir menjadi salah satu alasan di balik keengganan PUS menjadi peserta KB. Padahal, setiap alat dan obat kontrasepsi memiliki karakteristik masing-masing. Dengan begitu, tersedia banyak pilihan bagi mereka yang ingin ber-KB.

21

Sosialisasi & Bakti Sosial Bangga Kencana BKKBNKomisi IX DPR RI

27

Ribka Tjiptaning Minta Warga Tunda Kehamilan

29

Intan Fauzi Ajak Tunda Kehamilan Saat Pandemi

31

Picu Kematian Ibu, Adang Minta Remaja Tak Nikah Muda

Stunting Makin Genting Stunting makin genting. Begitulah pemerintah melihatnya. Sudut pandang ini bisa dimaknai dari dua sisi sekaligus. Pertama, genting karena prevalensinya yang tinggi. Kedua, kegentingan yang memerlukan tindakan darurat dan revolusioner. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo merinci dua sisi kegentingan tersebut saat melakukan kunjungan mendadak ke Jawa Barat belum lama ini.

Nasib Stunting Kini di Tangan BKKBN Penanggulangan stunting atau kekerdilan pada anak memasuki babak baru. Pemerintah melakukan perubahan fundamental untuk menekan angka stunting dalam lima tahun ke depan. Bila sebelumnya upaya penanggulangan bersifat parsial dan reaktif, ke depan didesain sebagai pelayanan terpadu dan berkelanjutan.

WARTA JABAR

19

24

Sekolah Pranikah untuk Calon Keluarga Baru Tak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Selama ini proses menjadi orang berlangsung secara alamiah dan turun-temurun. Padahal tantangan berubah. Butuh pendekatan baru untuk menyeleraskan kehidupan berkeluarga dengan perubahan zaman.

33

Netty Heryawan 100% Dukung Bangga Kencana

35

Putih Sari Prihatin Angka Kehamilan Masih Tinggi

37

Dewi Asmara: Nikah Boleh, Hamil Jangan Dulu!

39

Obon Tabroni Serahkan Bantuan Bagi Peserta KB

41

Jauhi Narkoba, Jangan Tawuran, Tunda Nikah Muda!

Jaga Netralitas, Loyalitas Pada Program Bagi aparatur sipil negara, tak terkecuali di lingkungan BKKBN, netralitas adalah keniscayaan. Tak ada alasan untuk berpihak kepada calon kepala daerah. Tak ada alasan untuk melakukan penggiringan memenangkan salah satu kandidat.

NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

5

WARTA UTAMA

KALI INI JADI NOMOR DUA BKKBN Jabar Layani 41.425 Akseptor KB MKJP Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2020 atau World Contraception Day (WCD) tahun ini menjadi momentum kedua bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengejar pencapaian target pelayanan peserta KB tahun ini. Bagi Jawa Barat, drama pengejaran jilid II ini menjadi tantangan tersendiri mengingat pada pelayanan sebelumnya sukses membukukan catatan gemilang. Sementara jumlah sasaran tidak bergerak alias itu-itu saja. Meski begitu, capaian Jabar tak bisa dibilang buruk. Secara absolut, jumlah peserta KB yang terlayani bertengger di urutan kedua teratas.

6

Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

IRFAN HQ/BKKBN JAWA BARAT

WARTA UTAMA

PELAYANAN SERENTAK Seorang bidan melayani pemasangan kontrasepsi implan di salah satu klini KB dalam rangkaian bulan pelayanan serentak Hari Kontrasepsi Sedunia 2020 .

NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

7

WARTA UTAMA

J

arum jam menunjuk angka sembilan malam. Kepastian jumlah yang terlayani tak kunjung muncul. Padahal, Perwakilan BKKBN Jawa Barat sudah sangat siap untuk merilis hasil kerja keras selama sebulan terakhir tersebut keesokan harinya. Hanya butuh konfirmasi untuk memastikan angka yang akan dimunculkan dalam media cetak harian edisi Senin, 28 September 2020. Deadline sudah di depan mata.

Selang satu menit kemudian, pesan masuk dari Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana. Isinya berupa capture total capaian pelayanan KB serentak dalam rangka WCD 2020 secara nasional. Konten yang sama datang dari Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Rudy Budiman tak lama berselang. Merujuk pada catatan tersebut, BKKBN berhasil melayani 287.991 akseptor, melampaui target 250 ribu peserta KB. Dari jumlah tersebut, 40.787 di antaranya berasal dari Jawa Barat. Angka itu yang keesokan harinya menghiasi tak kurang dari 35 pemberitaan media cetak dan elektronik di Jawa Barat.

Kusmana lantas merinci jumlah capaian selama kurun 18 Agustus-26 September 2020 tersebut. Dari 40.787 yang

terlayani, 16.348 di antaranya berupa alat kontrasepsi dalam rahim atau lebih dikenal dengan intrauterine device (IUD). Kemudian, 24.439 implan atau susuk. Jumlah tersebut belum termasuk 152 peserta KB metode operasi pria (MOP) atau vasektomi dan 486 metode operasi wanita (MOW) atau tubektomi. Jika semuanya dihitung, jumlah yang terlayani mencapai 41.425 orang.

Dibanding target yang sebelumnya telah dipatok Jakarta sebanyak 43.256 akseptor, capaian IUD dan implan tersebut berkisar pada angka 94,3 persen. Dari dua jenis kontrasepsi tersebut, capaian implan sejatinya sangat moncer dengan raihan hingga 221,1 persen. Sayangnya performa IUD loyo dengan hanya berhasil menyentuh angka 50,8 persen dari target.

Meski begitu, jumlah absolut yang berhasil dilayani sama sekali tak bisa dibilang sedikit. Dibandingkan dengan 33 provinsi lain di Indonesia, capaian Jabar ini masih sangat tinggi. Angka 40.787 hanya kalah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang berhasil melayani

PEMASANGAN IMPLAN Tim bidan memberikan pemasangan implan kepada salah satu akseptor.

masing-masing 49.648 akseptor dan 40.832 akseptor. Bahkan, jika capaian MOP dan MOW turut dijumlahkan, Jabar masih berada di atas Jawa Tengah yang berhasil melayani masing-masing 31 MOP dan 531 MOW. Bila dicermati lebih jauh, penyangga utama capaian Jawa Barat berasal dari 2-8 kabupaten. Delapan kabupaten tersebut masing-masing berhasil menyumbang di atas 2.000 akseptor. Bahkan, dua kabupaten di antaranya menembus angka 3.000 akseptor. Yakni, Kabupaten Cianjur sebanyak 3.781 akseptor dan Kabupaten Sukabumi sebanyak 3.337 akseptor.

Sebaliknya, terdapat enam kabupaten dan kota yang capaiannya tak sampai menyentuh angka 500 akseptor. Kota Cirebon dan Kota Cimahi hanya menyumbang masing-masing 184 akseptor dan 249 akseptor.

Satu-satunya kabupaten yang capaiannya di bawah 500 adalah Pangandaran. Tepatnya hanya 413 akseptor.

Penting untuk dicatat, data yang dikemukakan di atas merupakan angka resmi yang dirilis BKKBN hingga 27 September 2020 malam.

Pencatatan internal yang dilakukan BKKBN Jabar sendiri menunjukkan angka berbeda. Merujuk data input BKKBN Jabar, jumlah yang dilayani mencapai 43.591 akseptor. Angka ini sudah memasukkan MOP dan MOW sekaligus. Jika angka ini menjadi patokan, maka capaian Jabar bukan saja lebih tinggi dari yang dirilis Jakarta, melainkan sukses melampaui target. Dengan angka 43.591 akseptor, berarti Jabar menyentuh angka 100,77 persen.

Kolaborasi Dimintai tanggapannya terkait capaian pelayanan dalam rangka IRFAN HQ/BKKBN JAWA BARAT

8

Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

WARTA UTAMA

WCD 2020, Kusmana mengaku sangat bersyukur dengan capaian segenap punggawa Bangga Kencana Jabar. Bagi Uung, sapaan akrab Kusmana, keberhasilan ini tidak lepas kolaborasi dengan mitra kerja yang terus mendukung BKKBN Jabar.

“Kami sangat dibantu temanteman bidan, para dokter, dan para kader penggerak di lapangan.

Khusus dalam rangka pelayanan Hari Kontrasepsi ini, kami juga bekerja sama dengan Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat. Selain menjadi perpanjangan jejaring pelayanan, anggota Fatayat NU yang berada pada rentang usia subur menjadi sasaran pelayanan,” kata Uung dalam pertemuan virtual dalam rangka evaluasi pelayanan serentak Hari Kontrasepsi Sedunia, 26 September 2020.

“Tentu kami juga terus menjalin kerjasama dengan mitra kerja Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jabar, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jabar, Tim Penggerak PKK Jabar, dan persatuan dokter spesialis kandungan. Support juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta para jurnalis dan pekerja media yang tergabung dalam Ikatan Penulis Keluarga Berancana (IPKB) Jabar,” tambah Uung.

Uung layak ketar-ketir. Jeda waktu pelayanan serentak jilid I dan jilid II terbilang pendek, kurang dari dua bulan. Setelah sukses melampaui target capaian pada jilid I, pelayanan serentak dalam rangka peringatan ke-27 Hari Keluarga Nasional (Harganas) pada 29 Juni 2020, praktis pasangan usia subur (PUS) yang menjadi sasaran peserta sudah berkurang drastis.

“Untuk memenuhi target nasional sebanyak 43.256 peserta KB, kami memetakan sasaran secara cermat di masing-masing kabupaten

IRFAN HQ/BKKBN JAWA BARAT

Alhamdulillah kekhawatiran awal tidak terbukti,” ujar Herman.

SAJOJO Tim Senam Sajojo berpose bersama Kepala BKKBN Jawa Barat sebelum pengambilan gambar di halaman kantor BKKBN Jabar.

dan kota. Proses penajaman sasaran ini lebih mudah dari sisi pengorganisasian karena para penyuluh KB di bawah binaan langsung BKKBN. Dengan demikian, jalur koordinasinya linier mulai pusat hingga daerah,” terang Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakkan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Jawa Barat Herman Melani melengkapi keterangan Kusmana.

Herman menilai pelayanan serentak jilid II memiliki dua tantangan sekaligus. Pertama, pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Selama pasa pandemi, sejumlah fasilitas kesehatan membatasi pelayanan. Kedua, pendeknya jeda antara jilid I dan jilid II pelayanan serentak. Terlebih, Jawa Barat selama ini dikenal sebagai Ratu Suntik sejalan dengan tingginya dominasi penggunaan kontrasepsi jenis suntik.

Sementara pelayanan serentak Hari Kontrasepsi khusus melayani IUD dan implan.

“Capaian ini menunjukkan keinginan masyarakat untuk ber-KB masih cukup tinggi.

Herman mengklaim salah satu kunci keberhasilan Jabar terletak pada pemetaan akurat target sasaran di masing-masing kecamatan dan kelurahan atau desa. Dengan begitu, tenaga lini lapangan bisa langsung melakukan eksekusi penggerakkan. Pada saat yang sama, pihaknya gencar melakukan sosialisasi atau komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat.

“Harus diakui sampai sekarang masih berkembang rumor dan mitos yang salah tentang kontrasepsi. Nah, WCD ini menjadi momentum tepat untuk mengedukasi masyarakat terkait fakta-fakta seputar kontrasepsi.

Kami berusaha meluruskan mitos keliru tentang kontrasepsi. Upaya ini dilakukan dengan segenap saluran yang tersedia, baik melalui media luar ruang, media sosial, maupun penyampaian langsung oleh petugas lini lapangan kepada masyaraat,” terang Herman.

Di sisi lain, Herman mengingatkan bahwa kontrasepsi menjadi lebih dari sekadar alat untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Lebih dari itu, kontrasepsi bertujuan mewujudkan kehidupan reproduksi sehat agar terhindar

NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

9

WARTA UTAMA

(MKJP), terdiri atas 32.202 IUD dan 11.054 implan. Jumlah tersebut tersebar di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat, dengan target capaian tertinggi ada di Kabupaten Bekasi sebanyak 3.790 peserta KB. Sementara target paling mini ada di Kota Banjar sebanyak 291 peserta KB.

dari kehamilan tidak diinginkan serta kesakitan dan kematian karena kehamilan terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat atau dekat, dan terlalu sering atau banyak.

Kontrasepsi, sambung Herman, merupakan salah satu bagian dalam pengelolaan program KB. Gagasan perancanaan keluarga untuk mewujudkan kehidupan reproduksi yang sehat dapat dijalankan dengan konkret di antaranya dengan penggunaan alat kontrasepsi. Kesehatan reproduksi yang baik merupakan sebab dan akibat dari upaya perencanaan hidup yang baik. Jika kesehatan reproduksi dapat dijaga dengan baik, maka kualitas hidup keluarga secara umum juga dapat ditingkatkan.

Sementara itu, Koordinator Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Jawa Barat Pintauli Siregar menjelaskan, selain pelayanan serentak, peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia diisi sejumlah agenda. Antara lain peluncuran aplikasi Klik KB, sertifikasi kompetensi bidan terlatih, lomba covering jingle BKKBN “Berencana Itu Keren”, penyelenggaraan sejumlah webinar, lomba Senam Sajojo dan Sajojo Serentak, dan peresmian Tugu Kontrasepsi di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pintauli menjelaskan, peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia bertujuan meningkatkan komitmen dan dukungan dari pemangku kepentingan, provider medis, mitra kerja, dan masyarakat dalam mendukung pencapaian program Bangga Kencana. Secara khusus, bertujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Juga meningkatkan komitmen dan kesertaan PUS dalam program KB. “Peringatan Hari Kontrasepsi juga bertujuan meningkatkan

Kami sangat dibantu teman-teman bidan, para dokter, dan para kader penggerak di lapangan. Kami juga bekerja sama dengan Pengurus Wilayah Fatayat NU Jawa Barat KUSMANA Kepala BKKBN Jawa Barat

komitmen dan dukungan stake holders, provider medis, mitra kerja untuk percepatan pencapaian program Bangga Kencana secara menyeluruh. Karena itu, kami mengembangkan tema khusus yang diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ‘Bersama Mitra Tingkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Pada Adaptasi Kebiasaan Baru.’ Tentu dengan tetap menyeleraskan dengan tema nasional: Pahami dan rencanakan dengan nyaman,” terang Pinatuli.

Lebih jauh Pintauli menjelaskan, sepanjang bulan pelayanan kontrasepsi dalam rangka peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia, Jawa Barat menargetkan pelayanan 43.256 peserta KB untuk dua jenis metode kontrasepsi jangka panjang

10 Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

Target capaian Jawa Barat tersebut diharapkan mampu menggenapi target nasional sebanyak 250 ribu peserta KB selama satu bulan pelayanan. Bersama dengan provinsi-provinsi besar lain di Pulau Jawa, Jabar menjadi penopang utama pengejaran target capaian dalam rangka peringatan ke-13 Hari Kontrasepsi Sedunia pada 26 September 2020.

Secara kumulatif, enam provinsi di Pulau Jawa dibebani target 154.492 peserta KB atau sekitar 61 persen dari total target.

Berbeda dengan target capaian dalam rangka peringatan ke-27 Harganas, kali ini Jawa Timur mendapat target tertinggi sebanyak 45.385 peserta KB. Terpaut 2.129 dari Jawa Barat.

Sementara pada momentum pelayanan serentak 1 Juta Akseptor dalam rangka peringatan ke-27 Harganas lalu, Jawa Barat menyumbang hampir sepertiga dari total capaian nasional.

Dalam pelayanan yang dicatat serentak pada 29 Juni 2020 tersebut, Jabar berhasil melayani 466.304 akseptor. Dibanding pelayanan nasional sebanyak 1.459.449 akseptor, berarti Jabar menyumbang sekitar 32 persen.

Raihan ini menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan pelayanan terbanyak di tanah air. Jabar merupakan juara sejati pelayanan serentak sejuta akseptor. Bahkan, capaian Jawa Tengah yang berhasil menempati posisi kedua tidak sampai setengah dari raihan Jawa Barat.

“Hanya” 173.698 akseptor. •NJP

WARTA UTAMA

KIE KELOMPOK Dua penyuluh KB memberikan KIE tentang metode kontrasepsi IUD dalam seuah pertemuan kelompok di Kabupaten Sukabumi.

NAJIP HENDRA SP/WARTA KENCANA

Jangan Keliru, Yuk Pahami Mitos dan Fakta Kontrasepsi!

Berkembangnya rumor dan mitos seputar alat dan obat kontrasepsi disinyalir menjadi salah satu alasan di balik keengganan pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta keluarga berencana (KB). Padahal, setiap alat dan obat kontrasepsi memiliki karakteristik masing-masing. Saat ini tersedia setidaknya delapan jenis alat dan obat kontraespsi di Indonesia. Dengan begitu, tersedia banyak pilihan bagi mereka yang ingin ber-KB.

K

oordinator Bidang Advokasi, Penggerakkan, dan Informasi (Adpin) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Herman Melani mengungkapkan, salah satu hambatan dalam sosialisasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana), khususnya pelayanan kontrasepsi, berkaitan dengan problem komunikasi. Dalam hal ini, masih rendahnya pemahaman tentang ragam jenis, kelemahan dan kelebihan, serta rumor dan mitos yang mengakibatkan ketakutan dan keengganan untuk menggunakan kontrasepsi. “Setidaknya ada empat masalah komunikasi program Bangga Kencana. Pertama, program Keluarga Berencana masih diidentikkan dengan kontrasepsi, NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

11

WARTA UTAMA

bukan perencanaan dalam membangun dan menjalankan seluruh tahapan kehidupan berkeluarga. Kedua, kontrasepsi dipahami sekadar alat untuk mencegah terjadinya kehamilan, bukan untuk mewujudkan kehidupan reproduksi yang sehat,” terang Herman saat menjadi narasumber pertemuan virtual evaluasi pelayanan KB serentak dalam rangka peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia pada 26 September 2020.

“Ketiga, masih rendahnya pemahaman tentang ragam jenis atau pilihan serta kelemahan dan kelebihan alat dan obat kontrasepsi. Keempat, masih tingginya rumor dan mitos yang membuat ketakutan untuk menggunakan kontrasepsi,” Herman menambahkan.

Karena itu, sambung Herman, peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia menjadi momentum penting untuk mengajak masyarakat memahami kontrasepsi lebih dari sekadar alat mencegah kehamilan. Kontrasepsi bertujuan mewujudkan kehidupan reproduksi sehat agar terhindar dari kehamilan tidak diinginkan serta kesakitan dan kematian karena kehamilan terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat, dan terlalu sering atau banyak.

disiapkan Biro Umum dan Humas BKKBN, saat ini tersedia delapan metode metode kontrasepsi di Indonesia. Kedelapan metode tersebut meliputi implan alias susuk, alat kontrasepsi dalam rahim atau intrauterine device (IUD), suntik (progestin/kombinasi), pil (progestin/kombinasi), kondom, metode operasi pria (MOP), metode operasi wanita (MOW), dan metode amenorhea laktasi (MAL).

Keunggulan implan dan IUD sangat efektif dan tidak mengganggu air susu ibu (ASI). Demikian juga dengan suntik dan pil yang mengandung hormon progestin.

Adapun keunggulan suntik dan pil yang mengandung kombinasi hormon adalah lebih efektif.

Efektivitas tinggi juga menjadi keunggulan MOW. Demikian juga dengan MOP atau vasektomi.

Menyusui efektif sebagai metode kontrasepsi jika ibu belum menstruasi kembali setelah melahirka n. Bayi harus sering disusui ASI eksklusif atau mendekati ASI penuh (vitamin, air, jus, nutrisi lain sebagai tambahan.

Adapun keunggulan kondom adalah meningkatkan kesertaan pria dalam ber-KB.

Setiap kontrasepsi memiliki masa efektif berbeda satu sama lain.

Implan memiliki masa efektif tiga tahun, IUD 8-10 tahun, 1 strip pil untuk 1 bulan dan diminum setiap hari, suntikan 1-3 bulan tergantung jenis dan kandungannya.

Mitos atau Fakta Saat ini berkembang rumor menyebutkan IUD dapat bergeser dan menimbulkan pendarahan.

Faktanya, IUD dipasang di rongga rahim yang tidak memiliki lubang lain selain vagina. Apabila ada pergeseran, maka itu hanya di sekitar rongga rahim dan tidak menimbulkan perdarahan massif.

Pil dan suntik dianggap dapat menyebab berat badan naik.

Faktanya, berat badan berubah secara alami sejalan dengan perubahan kondisi kehidupan dan seiring bertambahnya usia.

Jadi, tidak berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi.

Ada juga mitos menyebutkan alat kontrasepsi dapat menyebabkan kemandulan. Faktanya, terdapat keterlambatan kesuburan setelah berhenti menggunakan kontrasepsi hormonal. Namun demikian, pada waktunya wanita akan dapat kembali hamil dan perlu waktu agar pola menstruasi kembali seperti semula.

Hal itu diiringi dengan upaya peningkatan pemahaman komprehensif tentang ragam jenis serta kelemahan dan kelebihan masing-masing alat dan obat kontrasepsi. Herman meyakini, semakin banyak tahu ragam jenisnya, semakin banyak tahu pilihan sesuai dengan yang dibutuhan. Semakin banyak tahu kelemahan dan kelebihannya, semakin tenang dan nyaman menggunakannya karena terhindar dari rumor, mitos, dan ketakutan.

Merujuk pada narasi tunggal peringatan WCD 2020 yang

Semua metode kontrasepsi memiliki efektivitas tinggi sesuai dengan kategori metode jangka pendek ataupun jangka panjang.

Berdasarkan roda KLOP, jika dipakai secara biasa, maka implan, MOP, MOW dan IUD sangat efektif.

HERMAN MELANI Koordinator Bidang Adpin BKKBN Jawa Barat

12 Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

Mitos lainnya menyebut penggunaaan kontrasepsi dapat mengganggu kenyamanan hubungan suami-istri. Faktanya, tidak ada pengaruh kontrasepsi terhadap kenyamanan hubungan suami-istri. •NJP

WARTA UTAMA

STUNTING MAKIN GENTING

IRFAN HQ/BKKBN JAWA BARAT

Stunting makin genting. Begitulah pemerintah melihatnya. Sudut pandang ini bisa dimaknai dari dua sisi sekaligus. Pertama, genting karena prevalensinya yang tinggi. Kedua, kegentingan yang memerlukan tindakan darurat dan revolusioner.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo merinci dua sisi kegentingan tersebut saat melakukan kunjungan mendadak ke Jawa Barat belum lama ini.

A

zan magrib baru saja berkumandang saat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menginjakan kaki di Jalan Surapati Nomor 122, Kota Bandung. Hasto tak sendirian. Turut menyambangi kantor Perwakilan BKKBN Jawa Barat tersebut antara lain Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Dwi Listyawardani, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Eni Gustina, Kepala Biro Perencanaan Siti Fathonah, Kepala Biro Keuangan dan Pengolahan Barang Milik Negara Ahmad Taufik, Direktur Komunikasi, Informasi dan Edukasi Eka Sulistia Ediningsih, dan Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Putut Riyatno.

Kedatangan Hasto cs menjelang malam ini layak menjadi catatan khusus. Selain menjadi kehadiran perdana Hasto di kantor BKKBN Jawa Barat, pemilihan waktu di luar jam kerja juga menarik. Kedatangannya NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

13

WARTA UTAMA

menjadi pertanda betapa penting masalah yang dibawa ke Jawa Barat. Butuh empat jam bagi doktor kehormatan bidang pendidikan vokasi ini untuk mengurai satu demi satu masalah yang dihadapi lembaga yang dipimpinnya. Setelah itu, Hasto langsung kembali ke Jakarta.

Stunting. Itulah topik utama yang dibawa Hasto ke Surapti. Dengan penurunan prevalensi sangat lambat dalam lima tahun terakhir, Hasto menilai perlu adanya skenario baru untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia. “Prevalensi stunting Indonesia masih sangat tinggi. Merujuk pada hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), pervalensi stunting pada 2019 berada pada angka 27,7 persen. Angka ini menurun sekitar 3 persen dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan 2018 lalu sebanyak 30,8 persen,� terang Hasto.

Meski menurun 3 persen dalam setahun terakhir, namun angkanya boleh dibilang sangat lambat jika dihitung dalam lima tahun terakhir.

Bila dirata-rata, penurunan tersebut hanya 0,3 persen, dari 29 persen pada 2015 menjadi 27,7 pada 2019.

Lambatnya penurunan prevalensi ini yang mendorong pemerintah untuk melakukan sebuah terobosan dalam pendekatan penanganan bayi pendek adan sangat pendek tersebut.

Jawa Barat lebih apes lagi. Data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya (pendek) atau stunting yaitu sebesar 31,1 persen. Angka 31,1 persen ini merupakan gabungan dari kategori pendek 19,4 persen dan sangat pendek 11,7 persen. Kategori balita pendek dan sangat pendek alias stunting merupakan status gizi berdasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur.

IRFAN HQ/BKKBN JAWA BARAT

KUNJUNGAN KERJA Kepala BKKBN Jabar Kusmana menyerahkan cinderamata paket buku Bonus Demografi kepada Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Dampak dari stunting juga merugikan secara ekonomi.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, jika tidak diatasi, kerugian akibat stunting bisa mencapai 2-3 persen dari PDB. Dengan PDB pada 2017 sebesar Rp 13 ribu triliun, kerugian akibat stunting diperkirakan mencapai sekitar Rp 300 triliun. Jumlah itu mencakup biaya mengatasi stunting dan hilangnya potensi pendapatan akibat rendahnya produktivitas anak yang tumbuh stunting.

Hasto yang menekuni karir profesionalnya sebagai dokter kandungan mengingatkan bahwa stunting bukan semata persoalan pascakelahiran. Jauh sebelum seorang anak lahir, proses pertumbuhan sudah terjadi sejak dalam kandungan. Dengan begitu, penanganan stunting sejatinya dilakukan sejak prakonsepsi atau pembuahan. Bahkan, lebih jauh lagi.

Karena itu, sangat penting bagi calon orang tua untuk merencanakan kehamilan. Sebab, ketika tahapan tersebut diabaikan, maka dampaknya langsung kepada kualitas bayi dalam kandungan.

14 Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

Dalam banyak kasus, para calon pengantin hanya berfokus pada perayaan pernikahan itu sendiri, termasuk prewedding.

Hasto merinci setidaknya terdapat enam faktor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan otak dan pertumbuhan janin.

Keenam faktor tersebut meliputi toksin, gizi, infeksi, stres, radiasi, dan hormon. Butuh kesadaran bersama dalam keluarga untuk membantu tumbuh kembang optimal bayi dalam kandungan. Termasuk misalnya kebiasaan merokok. Hasto menyayangkan kebiasaan sejumlah orang tua yang merokok di depan anak-anak dan ibu hamil. Bahkan, tidak kurang dari 70 juta orang dewasa di Indonesia yang terbiasa merokok di dalam rumah.

Dalam sudut pandang luas, Hasto menilai isu stunting tidak lepas dari sejumlah masalah yang melingkupinya. Ini bisa dilihat dari sejumlah fakta yang menunjukkan angka mengkhawatirkan. Merujuk pada hasil Riskesdas 2018 lalu, terdapat 593 ribu ibu hamil dengan anemia usia 10-19 tahun atau sekitar 8,1 persen. Riskesdas juga mencatat adanya 192 ribu bayi berat lahir rendah (BBLR) dan panjang lahir kurang dari 48 centimeter atau sekitar 4 persen. Padahal, riset BMC Nutrition pada 2017 lalu menunjukkan bahwa BBLR

WARTA UTAMA

berisiko 1,74 kali mengalami stunting dibanding bayi lahir normal.

Mundur satu dekade ke belakang, Sensus Penduduk 2010 menunjukkan adanya 675 ribu bayi prematur atau mencapai 13,5 persen. Sementara Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015 mencatat adanya 505 ribu perempuan Indonesia menikah pada rentang usia 10-19 tahun atau 2,29 persen dari total wanita usia subur (WUS).

Dua tahun kemudian, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 melaporkan adanya 663 ribu kehamilan dengan jarak kurang dari 24 bulan atau sekitar 9 persen.

“Population Reference Bureau pada 2009 merilis laporan bahwa jarak kehamilan kurang dari 24 bulan memiliki risiko 1,5 kali bayi lahir stunting. Sementara Pediatric pada 2016 melaporkan bahwa autisme terjadi 1,9 kali lebih besar dan autisme disorder 2,69 kali lebih besar pada kehamilan dengan jarak kurang dari 12 bulan,” papar Hasto.

Tiga Faktor Besaran masalah tersebut, sambung Hasto, menunjukkan bahwa stunting tidak bisa dilepaskan dari dimensi kesehatan lainnya. Penyebab stunting bisa diklasifikasi dengan melihat penyebab langsung, penyebab antara (intermediate), dan tidak langsung. Penyebab langsung meliputi nutrisi, ASI, dan penyakit.

Penyebab antara meliputi jarak anak, jumlah anak, dan umur ibu.

Adapun penyebab tidak langsung meliputi sanitasi, pendidikan, sosialekonomi, dan kemiskinan.

Dari tiga klasifikasi tersebut, Hasto menilai penyebab langsung “hanya” menyumbang 30 persen terjadinya stunting. Itu pun beririsan dengan penyebab antara. Sementara penyebab tidak langsung dan penyebab antara menjadi

penyebab 70 persen terjadinya stunting. Khusus penyebab tidak langsung, penanganan stunting bisa dilakukan seperti yang sudah berjalan selama ini melalui kementerian dan lembaga terkait.

“Upaya percepatan bisa dilakukan dengan membuat program khusus untuk penyebab antara dan penyebab langsung. Dalam perspektif BKKBN, pencegahan dini stunting dilakukan dengan mengatur interval kelahiran. Termasuk di dalamnya dengan melakukan intervensi untuk 1000 hari pertama kelahiran (HPK),” terang Hasto.

Hasto menegaskan perlunya sebuah kebijakan yang mengatur (policy rules) untuk mempercepat penurunan stunting. Kebijakan ini mengatur mulai pranikah, kehamilan, hingga masa interval kelahiran. Kebijakan mengatur mulai pendaftaran bimbingan kespro dan skrining kesehatan calon pengantin secara daring paling lambat tiga bulan sebelum nikah.

Selanjutnya, calon pasangan atau calon pengantin (Catin) akan mendapatkan pretest terkait kespro dan dilanjutkan bimbingan secara daring. Catin diminta melaporkan hasil pemeriksaan lab sederhana untuk menilai ada tidaknya anemia dan akan segera mendapat bimbingan. Semua tahapan tadi dilakukan secara daring.

HASTO WARDOYO Kepala BKKBN

“Dalam waktu tiga bulan dijamin tidak ada yang gagal nikah.

Bagi yang belum memenuhi syarat hamil, nikah tetap bisa dilaksanakan tetapi KB dulu. Jika semua sudah dilakukan diberikan tanda kelulusan yang diserahkan ke KUA,” papar Hasto.

Pada fase kehamilan, kebijakan mengatur bahwa semua bidan yang bertugas sebagai provider di bawah pemerintah dan atau bidan yang resmi praktik mandiri diberi tugas mengawasi ibu hamil (Bumil) di wilayah kerjanya. Bumil akan terbagi habis di bawah pengawasan bidan. Dengan jumlah bumil 4,8-5 juta, jumlah bidan sebagai provider 250 ribu.

Dengan demikian, satu bidan bertanggungjawab sebanyak 20 bumil per tahun.

Berikutnya, kebijakan semua bidan dan dokter provider melaporkan secara khusus data temuan janin tumbuh lambat dan bayi baru lahir yang ditangani dengan ukuran antropometri di bawah normal.

Kemudian, kebijakan bahwa semua bidan dan dokter provider wajib membantu penganan dan pencegahan stunting yang menjadi program pemerintah.

Pada masa interval kehamilan, kebijakan mengatur bahwa semua ibu pascapersalinan dilakukan motivasi KB dan dilayani secara gratis. BKKBN sudah menyediakan pil baru untuk ibu menyusui. Kebijakan ini diikuti dengan pengaturan bahwa semua yang melahirkan dibimbing dan diarahkan untuk ASI eksklusif dan menaikkan daya tahan bayi dan anak dari infeksi Covid-19.

“Selanjutnya adalah gerakan aktif dan massif family planing information dan pelayanan kontrasepsi untuk mencegah stunting dan menjaga jarak kehamilan,” tandas Hasto. •NJP

NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

15

WARTA UTAMA

Nasib Stunting Kini di Tangan BKKBN

BKKBN Jadi Penanggung Jawab Utama Penanggulangan Stunting di Indonesia Bakti IBI Layani 167.624 Akseptor

Penanggulangan stunting atau kekerdilan pada anak memasuki babak baru.

Pemerintah melakukan perubahan fundamental untuk menekan angka stunting dalam lima tahun ke depan.

Bila sebelumnya upaya penanggulangan bersifat parsial dan reaktif, ke depan didesain sebagai pelayanan terpadu dan berkelanjutan. Adalah BKKBN yang kemudian mendapat tugas baru sebagai lokomotif perubahan tersebut.

16 Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

K

PENANGGULANGAN STUNTING Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto menyampaikan arahan tentang perubahan paradigma penanggulangan stunting di Indonesia.

IRFAN HQ/BKKBN JAWA BARAT

ehadiran langsung Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus Rayanto pada pertemuan evaluasi Bakti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jawa Barat awal Oktober 2020 ini membawa pesan penting bagi pengelola program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di Jawa Barat. Pesan yang boleh dibilang haneut keneh karena baru saja diterima dari Istana dua hari sebelumnya. “Pak Kepala (BKKBN) baru saja dipanggil Presiden. Dalam penanganan stunting, BKKBN ditunjuk menjadi koordinator yang diarahkan di tingkat lapangan. Penunjukan ini lantas ditindaklanjuti dengan melakukan serangkaian pertemuan, di antaranya dengan jajaran Kantor Wakil Presiden dan Kementerian Keuangan,� kata Tavip.

Penunjukan ini sekaligus menjadi titik awal perubahan paradigma penanggulangan stunting di tanah air. Tavip menjelaskan, saat ini penanganan stunting berlangsung sektoral dan berbasis kegiatan di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. Fokus jangkauan pelayanan terbatas (narrow targeting) pada anak stunting. Dalam paradigma ini,

WARTA UTAMA

penanggulangan stunting lebih terkesan reaktif atau merespons masalah aktual.

Ke depan, sambung Tavip, paradigma yang dibangun adalah mendorong terjadinya percepatan atau akselerasi melalui lima kerangka. Pertama, pelayanan terpadu dan berkelanjutan (one stop services). Kedua, menjangkau seluruh keluarga yang berpotensi maupun mengalami masalah aanak stunting (universal approach) dan inklusif, meliputi sosial, ekonomi, maupun geografis.

Ketiga, sistem dan program yang melembaga dan profesional.

Keempat, mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Kelima, berdasarkan peraturan presiden (Perpres) atau instruksi presiden (Inpres). Lima poin tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma fundamental berupa platform percepatan dan pendekatan hulu, yaitu keluarga.

“Tren prevalensi stunting di Indonesia dari menunjukkan pergerakan lambat, dengan ratarata penurunan tahunan hanya 0,3 persen. Sampai 2019 lalu, prevalensi stunting di Indonesia masih 27,7 persen. Pada periode RPJMN 2020-2024 ini pemerintah menargetkan penurunan stunting menjadi 14 persen atau terjadi penurunan 2,5 persen per tahun.

Untuk mencapai target tersebut memerlukan platform percepatan.

Ini yang kemudian menjadi tugas BKKBN,” papar Tavip.

Pendekatan Hulu Skenario besar percepatan penurunan stunting meliputi aspek pencegahan dan penanganan sekaligus atau prospektif dan retrospektif. Pencegahan dilakukan dengan melakukan pendekatan hulu berupa pengendalian total fertility rate (TFR) menjadi 2,1 pada

2024 mendatang. BKKBN juga gencar melakukan penyiapan kehidupan berkeluarga dengan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi 66 juta remaja di 15 ribu pusat informasi dan konseling remaja dan 32 ribu kelompok kegiatan bina keluarga remaja.

“Pencegahan juga dilakukan melalui penundaan kehamilan anak pertama bagi pasangan usia subur (PUS) usia kurang dari 21 tahun dan penjarangan kehamilan. BKKBN mendorong setiap kehamilan adalah terencana. Kehamilan yang terencana,” ungkap Tavip.

Dari sisi penanganan, BKKBN menggenjot promosi dan KIE pengasuhan 1000 hari pertama kelahiran (1000 HPK). Pada saat yang sama dilakukan pemantauan dan intervensi tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun pada 3,6 juta keluarga melalui 83 ribu kelompok kegiatan bina keluarga balita.

Pendekatan hulu juga dilakukan melalui serangkaian intervensi berupa pendataan keluarga dan intervensi mikro hingga kebijakan makro. Intervensi mikro dilakukan untuk keluarga. Targetnya pengaturan jarak kehamilan, usia pernikahan, dan persiapan membentuk keluarga bagi calon pengantin agar paham stunting.

Intervensi juga dilakukan pada level komunal. Hal ini dilakukan melalui kampung keluarga berkualitas (Kampung KB) dan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), maupun praktik bidan mandiri. Sementara pada level makro, intervensi dilakukan dengan menerbitkan cetak biru pembangunan kependudukan.

Serangkaian intervensi tersebut diharapkan menghasilkan sejumlah keluaran (output) berupa data keluarga berisiko stunting yang disajikan di rumah data.

Kemudian, tersedianya data calon pengantin yang mendapat pembekalan pencegahan stunting, terselenggaranya layanan KB pascapersalinan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.

Kebijakan kependudukan juga diharapkan hadir di masing-masing daerah.

“Keluaran tersebut diharapkan menghasilkan data keluarga berpotensi dan memiliki anak stunting, baik berdasarkan indikator maupun tambahan indikator baru. Indikator lama atau klasik ini meliputi TFR, kesertaan KB MKJP, ASFR 15-19 tahun, prevalensi KB modern, unmet need, dan lain-lain.

Adapun indikator baru meliputi jarak kehamilan dan persalinan, persentase calon pengantin paham stunting, jumlah stunting baru, dan jumlah stunting teratasi. Model ini juga diharapkan menghasilkan jumlah dan persentase rumah sakit yang menjalankan KB pascapersalinan dan jumlah PUS pascapersalinan yang ber-KB,” papar Tavip.

Penerima Anugrah Pangripta Utama atau Perencana Terbaik Tingkat Nasional pada 20152017 ini optimistis pendekatan hulu yang dilakukan BKKBN mampu mencegah 80 persen risiko penambahan bayi stunting.

Pertanyaan yang kemudian muncul, siapa dan di mana yang paling mudah dilakukan intervensi? Tavip melihat tiga kluster utama yang secara teknis mudah dilakukan intervensi.

Pertama, pasangan baru menikah yang jumlahnya sekitar 2,6 juga. Jika 80 persen dari PUS baru tersebut hamil pada tahun pertama, maka ada potensi 2 juta kehamilan baru. Kedua, mereka yang belum terlayani (unmet need) sebanyak 11 persen dari total 51 juta PUS atau sekitar 5,6 juta. Jika 30 persen PUS hamil pada tahun tersebut, maka ada 1,7 juta potensi

NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

17

WARTA UTAMA

kehamilan. Ketiga, 30 persen PUS lama atau sekitar 15 juta PUS yang menginginkan anak. Dengan asumsi mereka berada pada rentang usia fertil (20-35 tahun) sebanyak 4,5 juta, maka 30 persen itu berarti 1,5 juta kehamilan.

Optimisme Tavip tersebut tentu bukan sesumbar semata. Ada sejumlah potensi yang diyakini mampu menjadi kekuatan besar BKKBN dalam memimpin gerakan penanggulangan stunting dalam lima tahun ke depan. Secara kelembagaan, BKKBN diperkuat 32 kantor perwakilan dengan gudang alat dan obat kontrasepsi plus satu koordinator di Kalimantan Utara dan delapan balai pendidikan dan pelatihan.

BKKBN juga memiliki sumber daya manusia melimpah. Saat ini, BKKBN memiliki 14 ribu penyuluh keluarga berencana (PKB) dan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) tersebar di seluruh. Belum lagi PLKB non-PNS yang jumlahnya mencapai 10.689 orang. Tak kalah pentingnya adaalah keberadaan 1,2 juta kader pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) atau Pos KB Desa dan sub PPKBD yang berasal dari masyarakat.

“BKKBN juga memiliki jejaring kerja dengan 18.493 dokter, 111.912 praktik bidan mandiri, dan 9.879 puskesmas di Indonesia. Kekuatan

lain terletak pada kerangka regulasi yang menempatkan program Bangga Kencana pada posisi trategis dalam RPJMN 2020-2024.

Memang untuk tahap selanjutnya membutuhkan Inpres Percepatan Penurunan Stunting dan Inpres Kampung KB,” ungkap Tavip.

Dari sisi kerangka anggaran, BKKBN memiliki kekuatan pada pendanaan belanja gaji kepada 14 ribu PKB/ PLKB yang berbasis kinerja. Belum lagi transfer ke daerah dan dana desa berupa dana alokasi khusus (DAK) fisik sejak 2008 dan nonfisik sejak 2016. Ini diperkuat dengan mobilisasi dana desa dan alokasi dana desa untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

Kekuatan lain terletak pada kerangka layanan publik berupa kampanye perubahan perilaku dan sosial yang berpihak pada program Bangga Kencana melalui penyuluhan door to door. Kerangka ini diperkuat dengan penyediaan alat dan obat kontrasepsi, pelatihan, dan penyajian data mikro melalui pendataan keluarga.

PELAYANAN TERBAIK Sekretaris Utama BKKBN memberikan penghargaan kepada pengurus cabang IBI terbaik dalam rangka Bakti IBI Jawa Barat 2019.

IRFAN HQ/BKKBN JAWA BARAT

18 Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

Dengan demikian, BKKBN powerfull untuk memimpin percepatan penurunan stunting. Yakni, program Menuju Keluarga Berkualitas yang Berorientasi pada Penurunan Stunting.

Program ini menyasar keluarga mulai pranikah hingga interval antarkehamilan. Fase pranikah dilakukan selama tiga bulan sebelum nikah berupa skrining dan pembekalan kesehatan reproduksi.

Fase kehamilan melalui antenatal care (ANC) berupa pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter atau bidan. Langkah ini diikuti pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil dan KIE berupa perencaanaan KB pascapersalinan dan kesehatan reproduksi.

Fase selanjutnya berupa KB pascapersalinan dan metode Amenore Laktasi (MAL), adalah metode kontrasepsi alami bersifat sementara yang dapat digunakan setelah persalinan. Berikutnya berupa pembinaan keluarga baduta dan balita, pemberian makanan tambahan untuk menderita stunting, dan bantuan bagi keluarga risiko tinggi stunting.

Bakti IBI Jabar Pengurus Daerah IBI Jawa Barat melaporkan selama Bhakti IBI 2019 berhasil melayani 167.624 akseptor.

Jumlah tersebut terdiri atas 24.808 IUD, 18.446 implan, 43.253 suntik, dan 81.117 pil.

Atas keberhasilan tersebut, Perwakilan BKKBN Jawa Barat menyampaikan apresiasi khusus kepada pengurus IBI dan para bidan di daerah. Tahun ini, penghargaan juara pertama sampai ketiga berturut-turut adalah Penurus Cabang IBI Cianjur, Ciamis, dan Kabupaten Bandung. Adapun untuk perorangan, juara pertama hingga ketiga diberikan kepada Tuti Haryati (Cianjur), Iis Suryamah (Ciamis), dan Teti Sri Yulianti (Subang).•NJP

WARTA JABAR

KOLABORASI Kepala BKKBN Jawa Barat Kusmana dan Ketua Fatayat NU Jawa Barat menunjukkan naskah nota kesepahaman.

NOVI AFSARI/INFINITEENS

Sekolah Pranikah untuk Calon Keluarga Baru BKKBN Jabar-Fatayat NU Kolaborasi Kembangkan Bangga Kencana Tak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Selama ini proses menjadi orang berlangsung secara alamiah dan turun-temurun.

Padahal tantangan berubah.

Butuh pendekatan baru untuk menyeleraskan kehidupan berkeluarga dengan perubahan zaman. BKKBN pun merasa perlu mengembangkan “sekolah” khusus bagi calon-calon keluarga baru.

P

erwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat terus melebarkan kemitraan. Kali ini dengan Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat.

Kolaborasi lembaga pemerintah nonkementerian dan organisasi kemasyarakatan ini berupa kesepahaman untuk bersama-sama melakukan ikhtiar pendewasaan usia perkawinan hingga pengasuhan dan pengaturan kelahiran melalui kegiatan sekolah pranikah.

Penandatanganan nota kesepahaman berlangsung tidak lama setelah pelantikan Pengurus Wilayah Fatayat NU Jawa Barat Masa Bakti 2020-2025 oleh Ketua Umum Fatayat NU Anggia Ermarini di Auditorium Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, Kota Bandung, awal Agustus lalu.

NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

19

WARTA JABAR

Di tempat yang sama, Ketua Fatayat NU Jawa Barat Hirni Kifa Hazefa mengaku bersyukur bisa berkolaborasi dengan BKKBN Jawa Barat. Sebagai entitas pergerakan perempuan muda nahdliyin, Hirni memastikan pihaknya siap berkolaborasi dengan semua pihak sekaligus siap bekeja untuk menjadi magnet perubahan dan perbaikan perempuan.

“Hari ini Fatayat NU Jawa Barat memperkuat kerjasama dengan BKKBN untuk mendukung Program Bangga Kencana. Terutama dalam mengembangkan konsep konseling pranikah melalui Sekolah Pranikah,” terang Hirni.

IRFAN HQ/BKKBN JAWA BARAT

Nota kesepahaman diteken Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana dan Ketua Fatayat NU Jawa Barat Hirni Kifa Hazefa. Turut menyaksikan antara lain Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Ida Fauziah, Ketua PWNU Jawa Barat Hasan Nuri Hidayatulloh, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Lina Marlina Ruzhanul Ulum, dan seluruh Pengurus Cabang NU se-Jawa Barat melalui telekonferensi.

Nota kesepahaman yang salinannya diperoleh Warta Kencana menyebutkan, kedua belah pihak menyepakati lima poin utama.

Pertama, Program Sekolah Pranikah; Kedua, Program 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK); Ketiga, Pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan Informasi Data Keluarga; Keempat, Pengembangan dan pelatihan kepada orangtua terkait komunikasi efektif dengan remaja; Kelima, kegiatan dan kerjasama lain yang dikembangkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Ditemui usai penandatanganan, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana berharap kesepahaman bersama ini diharapkan mampu meningkatkan

MEDIA GATHERING Kepala BKKBN Jawa Barat Kusmana bersama Ketua Fatayat NU Jawa Barat Hirni Kifa Hazefa saat menjadi narasumber pada media gathering bersama Ikatan Penulis KB Jawa Barat dan media mitra kerja BKKBN Jawa Barat di tepi Waduk Cirata beberapa waktu lalu.

spirit 21-25 Keren, sebuah kampanye pendewasaan usia perkawinan (PUP) ideal untuk remaja Jawa Barat. Kusmana menargetkan pernikahan usia ideal bisa terealisasi di seluruh Jawa Barat.

“Gerakan 21-25 Keren ini merupakan kampanye kreatif untuk mengajak remaja Jawa Barat agar lebih siap memasuki babak baru kehidupan, yaitu berkeluarga.

Angka 21-25 merupakan usia ideal pernikahan, 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Pada usia ini laki-laki dan perempuan mencapai kematangan, baik dari sisi kesehatan, psikologis, maupun ekonomi. Karena itu, pendewasaan usia perkawinan sangat penting bagi remaja untuk menghadapi kehidupan berkeluarga agar terencana serta memiliki visi dan misi dalam menjalankan bahtera rumah tangga,” terang Kusmana.

20 Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

Sementara itu, Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga BKKBN Jawa Barat Elma Triyulianti menjelaskan, salah satu tujuan Sekolah Pranikah adalah mencegah stunting sebagai akibat kawin muda dan terbatasnya pengetahuan calon ibu dalam pengasuhan.

Nota kesepamahan ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

“Nota kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu tiga tahun dan bisa terus diperbarui setelahnya.

Semoga kolaborasi ini menjadi upaya nyata dapat mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir dan Batin,” jelas Elma.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Fatayat NU Jawa Barat Hirni Kifa Hazefa mengaku siap mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya.

Baik melalui jejaring organisasi maupun dengan pengayaan materi pada program-program yang selama ini sudah berjalan.

“Fatayat NU memiliki kegiatankegiatan yang sudah given berjalan.

BKKBN bisa memanfaatkan program given ini menambah materi khusus,” ungkap Hirni. •NJP

WARTA JABAR

Jaga Netralitas, Loyalitas Pada Program Pesan Kepala BKKBN kepada ASN Jelang Pilkada Serentak NETRAL Seorang ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan tinta pemiilu sebagai bukti kesertaannya dalam Pemilu. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo meminta ASN di lingkungan BKKBN untuk menjaga netralitas pada Pilkada mendatang.

AFP

Bagi aparatur sipil negara, tak terkecuali di lingkungan BKKBN, netralitas adalah keniscayaan. Tak ada alasan untuk berpihak kepada calon kepala daerah. Tak ada alasan untuk melakukan penggiringan memenangkan salah satu kandidat.

Meski begitu, ASN jangan melupakan haknya untuk memberikan pilihannya di bilik suara. Netralitas tidak untuk dibenturkan dengan hak sebagai warga negara.

K

epala BKKBN Hasto Wardoyo mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) pengelola program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) untuk besikap netral dalam menghadapi perhelatan Pilkada. Netral dalam pengertian tidak mengarahkan dukungan kepada salah satu calon kepala daerah, baik petahana maupun kandidat lainnya. Pilihan hanya diberikan pada saat mencoblos di bilik suara.

Penegasan Hasto tersebut disampaikan dalam pertemuan virtual bersama sekitar 500 ASN penyuluh keluarga berencana (PKB) dari delapan kabupaten dan kota di Jawa Barat yang tahun ini melaksanakan pilkada serentak. Turut menyampaikan arahan terkait pentingnya netralitas ASN dalam pilkada adalah anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Wasikin Marzuki.

“ASN tidak sulit untuk netral. Saya saja yang pejabat politik bisa netral.

Saya waktu bupati tidak pernah memanggil sekda, kadis, untuk kita arah-arahkan. Tidak pernah sama sekali. Selama menjabat harus menjadi milik publik. Demikian juga dengan ASN, bekerja untuk kepentingan publik,” kata Hasto.

“Loyalitas ASN itu pada program, bukan kepada pribadi kepala daerah. Tugas ASN menyukseskan visi dan misi kepala daerah. Di NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

21

WARTA JABAR

samping visi dan misi BKKBN tentunya,” tambah Bupati Kulonprogo dua periode tersebut.

Menurutnya, ASN harus diterima semua pihak. Ketika dia menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kandidat, maka akan sulit diterima semua pihak.

Kalau sudah begitu, maka akan mengganggu kinerja sebagai ASN. “ASN tidak dilarang untuk memilih.

Memilih adalah hak kita sebagai waga negara. Yang dilarang itu mempengaruhi orang untuk memilih. Aslinya hati ASN tidak netral. Pada saatnya nanti memilih, maka memilihlah. Berbeda dengan TNI dan Polri, ASN punya hak untk memilih,” kata Hasto.

Meski begitu, Hasto tidak memungkiri adanya kemungkinan ASN yang bandel dalam menjalankan tugasnya. Tidak menutup kemungkinan masih adanya ASN yang aktif mengarahkan dukungan kepada salah satu kandidat. Perilaku itu setidaknya tergambar dalam hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 lalu yang menyebutkan adanya gangguan mental ringan pada sekitar 9 persen warga.

“Saya memperkirakan ada sekitar 6 persen ASN. Dari 100, ada enam orang yang error. Gangguan mental emosial. Kalau ada dia, heboh. Mental emosional dissorder.

Itu biasa. Pengidap gangguan mental ringan ini bisa jadi ASN, guru,dokter, dan lain-lain. Artinya, sangat mungkin terdapat ASN yang error, termasuk dalam masa pilkada ini,” terang Hasto.

Sadar posisi para penyuluh KB rawan mendapat ajakan atau penggiringan, Hasto berpesan agar seluruh ASN di lingkungan BKKBN untuk senantiasa bijak dalam menyikapi situasi politk di daerah.

Jangan sampai seorang ASN BKKBN tergoda iming-iming dari

calon kepala daerah. Pamrih atas nama jabatan atau materi.

“Ini bukan sekadar ceramah. Ini testimoni dari orang yang pernah menjadi bupati dua periode. Anda bisa membayangkan menjadi saya. Yang sampaikan bukan dari membaca, tapi saya menjalankan di lapangan. Ketika kita jadi bupati, dipilih dari perut demokrasi.

Proses poitik. Adapun ASN lahir dari perut birokrasi. Sehingga, antara kepala daerah dan ASN dua ‘binatang’ beda spesies. Kepala daerah dengan ASN itu seperti kebo dengan sapi. Sama melayani publik, tapi beda asal muasalnya,” Hasto mengibaratkan.

Menanggapi pertanyaan peserta terkait kemungkinan adanya arahan dari kepala dinas atau unit pelaksana teknis untuk memilih salah satu kandidat, Hasto mengimbau untuk menjawabnya secara bijak. Jawaban paling tepat adalah dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki hak pilih yang akan digunakan pada saat pencoblosan di bilik suara.

Di tempat yang sama, Wasikin mengungkapkan bahwa para petugas lini lapangan KB atau Bangga Kencana termasuk paling rawan mendapat penggiringan suara. Bahkan, muncul anggapan bahwa barang siapa menginginkan menang pilkada, maka dia harus menggandeng petugas KB. “Ada anggapan jika menguasai petugas KB di daerah, maka 30 persen kemenangan sudah di tangan. Petugas KB bukan hanya jadi incaran iknumben, tapi juga calon lain,” kata Wasikin.

Terkait hal itu, Wasikin sepakat dengan Kepala BKKBN yang menegaskan pentingnya loyalitas ASN pada program, bukan pada sosok pribadi kepala daerah. Bagi Wasikin, siapapun yang menang pasti akan memberikan perhatian

22 Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

kepada program BKKBN. Alasannya program KB atau Bangga Kencana merupakan program nasional yang menjadi tanggung jawab seluruh kepala daerah.

Wasikin mengingatkan, selama pandemi Covid-19 berlaku pembatasan jumlah massa pada saat kampanye. Kampanye terbuka hanya boleh diikuti 100 orang. Sementara kampanye tertutup boleh diikuti 50 orang.

Dengan demikian, jika dalam 50 atau 100 orang tersebut terdapat ASN BKKBN akan sangat mudah diketahui.

“Tos netral bae. Gak usah takut ke sana ke mari. Karena punya hak pilih, nanti saja di TPS. Jangan di ruang terbuka. Kalau ada petugas BKKBN, itu bakal kelihatan. Hindari saja,” pesan Wasikin.

Terkait sumbangan atau dukungan program, sepanjang lebih banyak manfaat daripada mudharatnya, Wasikin berpendapat diterima saja. Syaratnya, tidak ada perjanjian-perjanjian dengan kandidat. Pendapat Wasikin tersebut menjawab terkait adanya sumbangan kepada kampung keluarga berkualitas (Kampung KB) dari salah satu calon kepala daerah.

“Sudah benar. Loyal pada program, bukan pada perorangan. Kalau memang pengen aman, BKKBN bisa melakukan pelayanan di tempat terbuka. Kalau bersama pasangan calon, maka harus hadir di semua pasangan calon. Jangan hanya pada saat calon tertentu,” tandas Wasikin.

Untuk menghindari salah persepsi dan peluang terjadinya pelanggaran, Wasikin mengundang BKKBN atau dinas di daerah untuk melakukan konsultasi dengan Bawaslu. Selanjutnya, Bawaslu akan memberikan pertimbangan dan menyampaikan rambu-rambu yang berlaku. •NJP

WARTA JABAR

KERJA SAMA DOK. BKKBN JAWA BARAT

Penandatangan naskah perjanjian kerja sama oleh Kepala BKKBN Jawa Barat Kusmana dan Komandan Koharmatau Marsda Tri Suryono.

Dirgantara Peduli Keluarga BKKBN Jawa Barat-Koharmatau Sepakat Tingkatkan SDM Jawa Barat

D

ukungan terhadap program Bangga Kencana terus mengalir.

Kali ini datang dari Komando Pemeliharaan Materiil Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Koharmatau).

Dukungan ini menambah kekuatan sekaligus menjadi suntikan moral bagi Perwakilan BKKBN Jawa Barat untuk terus mengembangkan Bangga Kencana.

Lebih dari sekadar dukungan verbal, Koharmatau dan BKKBN Jawa Barat langsung mengikat sebuah kerja sama untuk bersama-sama meningkatkan ketahanan keluarga dan ketahanan nasional. Perjanjian kerja sama diteken Komandan Koharmatau Marsekal Muda TNI Tri Suryono dan Kepala BKKBN Jawa Barat Kusmana di Makoharmatau, Pangkalan Udara Husein Sastranegara, awal Oktober 2020.

Tri Suryono menyatakan bahwa perjanjian kerja sama tersebut merupakan komitmen dan keinginan BKKBN bersama TNI AU untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional.

Khususnya pembangunan bidang kependudukan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

“Penduduk merupakan aspek penting dalam pembinaan potensi dirgantara. Pembinaan unsur demografi ini mencakup pembinaan terhadap data dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada akhirnya penduduk Indonesia secara keseluruhan memiliki potensi sebagai komponen pertahanan negara sesuai dengan profesi masing-masing,” tegas Tri. Lebih lanjut Tri menyampaikan, Koharmatau dan BKKBN melalui

program Bangga Kencana dan program pendukung lainnya berkomitmen mewujudkan sumber daya manusia Indonesia berkualitas dan cerdas. Dengan demikian, diharapkan memiliki kemampuan mempertahankan negara.

Di tempat yang saama, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana mengaku bersyukur bisa menjalin kerja sama dengan jajaran TNI AU. Bagi Kusmana, kerja sama ini menjadi simbol kepedulian korps dirgantara sekaligus dukungan bagi pembangunan keluarga Jawa Barat.

“Ketahanan keluarga ditopang oleh sejauh mana fungsi-fungsi keluarga bisa berjalan optimal.

Di sinilah perlunya penguatan aspek pembangunan keluarga melalui pendekatan delapan fungsi keluarga,” terang Kusmana. •NJP

NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

23

WARTA KHUSUS

SOSIALISASI & BAKTI SOSIAL

BANGGA KENCANA BKKBN-KOMISI IX DPR RI

NAJIP HENDRA SP/WARTA KENCANA

Sosialisasi Bersama, Sama-sama Peduli Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat terus berusaha menjaga kesinambungan pelayanan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) selama masa pandemi Covid-19. Untuk memastikan hal tersebut, BKKBN mengajak Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk bersamasama melihat dari dekat pelayanan di tengah masyarakat.

24 Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

WARTA KHUSUS

L

ebih dari sekadar melakukan pemantauan, BKKBN-Komisi IX juga turut menyampaikan sosialisasi dan memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19, khususnya kepada peserta KB dan pasangan usia subur (PUS) maupun masyarakat.

Bantuan disalurkan bersamaan dengan kunjungan bersama di sejumlah titik di Jawa Barat. “Pemilihan lokasi menyesuaikan dengan daerah pemilihan (Dapil) anggota Komisi IX DPR RI asal Jawa Barat tersebut. Alhamdulillah Jawa Barat memiliki delapan wakil di Komisi IX yang menjadi

mitra BKKBN. Mengapa lokasi sosialisasi dan bakti sosial disesuaikan dengan dapil, karena kami menganggap anggota Dewan lebih memahami karakteristik dan kebutuhan dapil bersangkutan,� terang Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana.

Untuk periode 2019-2024, delapan

NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

25

WARTA KHUSUS

anggota Komisi IX DPR RI berasal dari lima dapil berbeda. Yakni, Adang Sudrajat dari Dapil Jabar II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat); Ribka Tjiptaning dan Dewi Asmara dari Dapil Jabar IV (Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi); Wenny Hartanto dan Intan Fitriana Fauzi dari Dapil Jabar VI (Kota Depok dan Kota Bekasi), Putih Sari dan Obon Tobroni dari Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta); Netty Prasetiyani dari Dapil Jabar VIII (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu).

Kusmana menjelaskan, kemitraan BKKBN-Komisi IX DPR RI ini merupakan sinergi eksekutif dan legislatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai fungsinya, BKKBN berperan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang mendapat tugas dalam penyelenggaraa program Bangga Kencana, adapun DPR RI menjalankan pengawasan salah satu fungsinya sebagai lembaga legislatif. Dengan demikian, kebersamaan BKKBNKomisi IX dalam sosialisasi dan bakti sosial ini merupakan salah satu wujud akuntabilitas pelayanan publik.

“Sebagai mitra, BKKBN-DPR RI selalu berjalan berdampingan.

Saling bahu-membahu. Tidak bisa saling mendahului atau saling meninggalkan, tapi kita harus bersama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kami di BKKBN melaksanakan, Komisi IX melakukan monitoring pelaksanaan program Bangga Kencana,” papar Kusmana.

“Kegiatan sosialisasi dan bakti sosial bersama mitra sekaligus untuk monitoring dua kegiatan utama. Pertama, menyangkut program Bangga Kencana secara keseluruhan. Kedua, secara

khusus terkait pembangunan keluarga sebagai salah satu matra pelayanan Bangga Kencana. Lebih khusus lagi terkait pembinaan remaja melalui program Generasi Berencana,” tambah Uung, sapaan akrab Kusmana.

Lebih jauh Kusmana menelaskan, bakti sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 meliputi sejumlah kebutuhan bahan pokok. Untuk setiap titik pelaksanaan kegiatan, pihaknya menyiapkan 500 paket bantuan bahan pokok. Namun demikian, pembagian tidak dilakukan di satu tempat. Hanya 20 paket yang diberikan secara langsung kepada perwakilan warga saat kegiatan monitoring di satu tempat. Selebihnya diantarkan langsung ke rumah warga yang sebelumnya telah didata petugas.

Hal ini dilakukan semata-mata untuk mencegah penyebaran virus korona atau Covid-19.

“Kegiatan sosialisasi ini berbeda dari tahun sebelumnya. Selama masa pandemi Covid-19 ini, kami menjalankan protokol kesehatan.

Kami menghindari pengumpulan massa besar. Semata-mata demi kemaslahatan bersama. Yang penting bantuan sampai kepada yang berhak menerimanya,” papar Kusmana.

Selain kebutuhan pokok sehari-hari, BKKBN-DPR RI juga memberikan bantuan khusus kepada bidan atau fasilitas kesehatan. Bantuan berupa baju hazmat yang berfungsi sebagai alat pelindung diri, masker, sarung tangan medis, pelindung muka, dan hand sanitizer. Dengan demikian, para bidan tetap bisa memberikan pelayanan kontrasepsi selama masa pandemi secara aman dan sesuai protokol pencegahan Covid-19. Ini sesuai dengan konsep penormalan baru (new normal) alias adaptasi kebiasaan baru yang diusung BKKBN.

26 Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

“New normal secara sederhana dan itu dilakukan sekarang adalah tetap sukses melakukan pelayanan dan menjalankan program (Bangga Kencana) yang aman dari covid-19.

Secara konseptual atau berpikir besarnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau masyarakat untuk kepentingan branding power equity Indonesia di mata dunia. Tentunya berdasarkan kemandirian dan gotong royong. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebersihan, keselamatan, dan keamanan warga negara,” terang Kusmana.

Secara kelembagaan, BKKBN mengubah kebijakan untuk menyesuaikan dengan penormalan baru tersebut. Pertama, BKKBN menggerakkan para penyuluh keluarga berencana (PKB) untuk sepenuhnya membantu pelayanan. Termasuk di antaranya adalah mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) untuk digunakan di fasilitas kesehatan (Faskes). Ini berbeda dengan sebelumnya yang menitikberatkan tugas PKB kepada tugas-tugas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) atau penyuluhan.

“Perubahan ini menjadi suatu keniscayaan. Indonesia memiliki banyak remote area yang sulit dijangkau. Kalau mengandalkan jalur normatif, disribusi alokon itu bisa telat. Akhirnya di desa-desa stock out. Ini yang berbahaya bagi kelangsungan peserta KB,” kata Uung.

Perubahan kedua, BKKBN akan mendistribusikan alokon kepada faskes-faskes swasta. Ini berbeda dari kondisi sebelum pandemi covid-19 yang hanya mendistribusikan alokon untuk faskes pemerintah seperti puskesmas dan rumah sakit atau klinik-klinik milik pemerintah.

Dengan catatan, distribusi kepada faskes swasta tersebut tetap tercatat di BKKBN.(*)

WARTA KHUSUS

DOK. BKKBN JAWA BARAT

Ribka Tjiptaning Minta Warga Tunda Kehamilan

P

Ribka Tjiptaning Proletariyati Fraksi Partai PDIP Dapil Jabar IV (Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi)

andemi dan situasi ekonomi penting untuk disikapi secara bijak oleh keluarga, khususnya warga Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi.

Terutama menyangkut rencana kehamilan. Demi kebaikan keluarga, anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning Proletariyati mengimbau warga menunda kehamilan selama pandemi Covid-19.

Ribka mengungkapkan hal itu saat berlangsungnya sosialisasi

NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

27

WARTA KHUSUS

program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) bersama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat di Rumah Sakit Pelita Rakyat, Lembursitu, Sukabumi, beberapa waktu lalu. Tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga mengkhawatirkan minimnya asupan gizi lantaran merosotnya pendapatan masyarakat selama masa pandemi.

Khusus terkait program Bangga Kencana, Ribka mengajak pasangan usia subur menunda kehamilan selama pandemi Covid-19. Sebab, kurangnya asupan gizi akan berpengaruh pada kesehatan anak, sehingga dikhawatirkan melahirkan anak stunting.

“Kita akui perekonomian Indonesia saat ini sedang masa sulit. Juga hamil pada saat ini sulit bagi ibuibu karena jika hamil pasti ada lesunya, terlebih jika suaminya tidak kerja bisa mempengaruhi lahirnya anak stunting,” ujar Ribka.

Untuk itu, Ribka menyarankan agar masyarakat terlebih pasangan usia produktif agar rajin dan tidak takut memeriksakan diri mengontrol KB ke puskesmas maupun rumah sakit. Dia mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan alat kontrasepsi KB selama pandemi berlangsung. Selain itu, bagi kaum pria yang sudah siap vasektomi untuk segera melaksanakan.

“Jangan sampailah masa sulit ini ada kehamilan. Karena kondisinya akan lebih sulit dari masa kehamilan pada saat normal.

Apalagi jika suami dirumahkan.

Tentunya jika program KB-nya tidak diperhatikan bisa membuat angka kehamilan melonjak di tahun berikutnya,” imbuh dia.

Di bagian lain, Ribka menjelaskan, sosialisasi dan bakti sosial

merupakan kegiatan rutin Komisi X DPR RI bersama BKKBN. Khusus selama pandemi, kegiatan sosialisasi didesain berbeda untuk menyesuaikan dengan protokol pencegahan covid-19.

“Ini agenda biasa seperti tahun sebelumnya, menyosialisasikan keluarga berencana di Puskesmas dan di sekolah-sekolah. Hanya saja, saat ini pesertanya dibatasi dan dihadiri oleh perwakilan saja untuk memberikan semangat kepada akseptor KB,” kata Ribka.

Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19 ini banyak di antara peserta KB khawatir pergi ke puskesmas. Sebagian masyarakat beranggapan puskesmas sebagai sarang penyakit. Padahal, hal itu tidak benar sama sekali.

“Kita menyampaikan agar akseptor KB tetap semangat dan tidak terlalu takut berlebihan. Yang perlu diperhatikan adalah tetap harus hati-hati,” ujarnya.

Selain memberikan sosialisai, Ribka memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) lengkap untuk tenaga medis di puskesmas setempat. Dia pun memberikan sumbangan berupa sembako untuk masyarakat.

“Untuk perlindungan diri tenaga medis di puskesmas-puskesmas, kami menyumbangkan baju hazmat, hand sanitizer, dan masker.

Penyerahanya kita wakilkan agar tidak terjadi kerumunan,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana mengaku senantiasa mewaspadai adanya peningkatan jumlah ibu hamil. Alasannya, hamil pada masa pandemi itu sangat menyulitkan. “Tapi berdasarkan hasil evaluasi pemantauan dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, trennya tidak terlalu

28 Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

menghawatirkan,” ungkap Kusmana.

Belum diketahui angka pasti jumlah ibu hamil pada masa pandemi Covid-19. Namun, kata Kusmana, angkanya cenderung menurun jika dibanding kurun.

“Adapun ibu hamil saat ini merupakan data sebelum pandemi Covid-19. Sedangkan, pada masa pandemi ini tidak menunjukan gejala yang menghawatirkan,” katanya.

Meskipun begitu, lanjut Kusmana, potensi terjadinya peningkatan jumlah ibu hamil masih tetap ada. Ada beberapa faktor yang berpotensi termasuk pada masa stay at home (tetap di rumah).

“Salah satu contohnya pada saat suami istri tidak ke mana-mana, pada saat itu peluang untuk melakukan kewajiban suami istri cukup tinggi,” ujarnya.

Di bagian lain, Kusmana menjelaskan, kemitraan BKKBNKomisi IX DPR RI merupakan sinergi eksekutif dan legislatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai fungsinya, BKKBN berperan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang mendapat tugas dalam penyelenggaraa program Bangga Kencana, adapun DPR RI menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian, kebersamaan BKKBN-Komisi IX dalam sosialisasi dan bakti sosial ini merupakan salah satu wujud akuntabilitas pelayanan publik.

“Sebagai mitra, BKKBN-DPR RI selalu berjalan berdampingan.

Saling bahu-membahu. Tidak bisa saling mendahului atau saling meninggalkan, tapi kita harus bersama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat.

•NJP

WARTA KHUSUS

NAJIP HENDRA SP/WARTA KENCANA

Intan Fauzi Ajak Tunda Kehamilan Saat Pandemi Intan Fauzi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Jabar VI (Kota Depok dan Kota Bekasi)

A

nggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Intan Fitriana Fauzi mengajak warga Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Flamboyan di RW 02, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, untuk menunda kehamilan selama masa pandemi Covid-19.

Penundaan ini dilakukan untuk mengurangi risiko bagi ibu hamil dan bayinya. Intan mengimbau agar setiap kehamilan dipastikan terencana dengan baik.

NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

29

WARTA KHUSUS

“Sesuai arahan BKKBN, jarak kehamilan yang baik itu minimal 2-3 tahun. Dengan jarak ideal tersebut, ibu bisa memberikan ASI eksklusif kepada buah hatinya. Ini akan sangat baik untuk tumbuh kembang anak,” kata Intan di hadapan sejumlah ibu muda yang menghadiri Sosialisasi dan Bakti Sosial Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) BKKBN Bersama Mitra Kerja di ruang pertemuan RW beberapa waktu lalu.

Sosialisasi dan bakti sosial berlangsung sederhana dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Salah satunya ditandai dengan penataan tempat duduk berjarak 1 meter dan penggunaan masker bagi seluruh peserta. Selain itu, seluruh peserta diharuskan mencuci tangan dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ke tuang pertemuan. Turut hadir bersama warga Kampung KB antara lain Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana dam Kepala Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok Nessi Annisa Handari.

Intan mengungkapan, program Bangga Kencana yang digulirkan BKKBN merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Indonesia. Dengan perencanaan keluarga yang baik, maka setiap keluarga memiliki kesempatan untuk menata keluarga lebih baik.

“Salah satu pesan utama program Bangga Kencana ada perencanaan kelahiran. Dua anak sudah yang terbaik bagi kita saat ini. Kita tahu betul bahwa biaya pendidikan maupun kesehatan di Kota Depok.

Makin banyak anak, makin banyak yang harus dibiayai. Karena itu, dua anak memungkinkan kita untuk mengurus anak-anak kita dengan berkualitas,” kata Intan.

Dengan terpenuhinya hak pendidikan bagi anak, sambung Intan, maka peluang terjadinya mobilitas vertikal sebuah keluarga sangat terbuka luas. Pendidikan yang baik membuka kesempatan kerja lebih besar, sehingga kesejahteraan keluarga menjadi meningkat.

“Khusus di tengah pandemi ini, pasangan usia subur sangat disarankan untuk menunda kehamilan. Caranya dengan tetap ber-KB. Jika kesulitan mengakses pelayanan KB jangka panjang, gunakan dulu KB jangka pendek seperti suntik, pil, dan kondom. Ini penting untuk melindungi keluarga kita dari bahaya Covid-19 sekaligus mempersiapkan masa depan keluarga lebih baik,” papar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Terkait pencegahan Covid-19, Intan mengajak masyarakat mengikuti anjuran pemerintah.

Menggunakan masker, menjaga jarak fisik, sering mencuci tangan menggunakan sabun, serta menahan diri untuk tidak keluar rumah merupakan cara efektif melindungi keluarga dari ancaman Covid-19. Keluar rumah hanya dilakukan untuk keperluan mendesak, seperti mencari nafkah dan membeli kebutuhan pokok.

“Mari jaga keluarga kita dari penyebaran virus corona. Semua masyarakat harus waspada, tapi jangan sampai berlebihan takut terhadap virus. Yang harus dilakukan saat ini menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan tetap di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak,” ungkap Intan.

Di bagian lain, Intan mengapresiasi kreativitas Kampung KB Flamboyan yang tetap produktif selama masa pandemi. Salah satunya dengan terus melakukan produksi telur asin oleh anggota kampung KB di rumah masing-masing. Produk

30 Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang diberi nama Teri Kabayan (Telur asin gurih Kampung KB Flamboyan) ini menjadi solusi pemberdayaan ekonomi keluarga di tengah pandemi.

“Para ibu di sini hebat. Selain bisa beranak, bisa juga bertelur,” ujarnya berkelakar. “Kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga ini sukses menghasilkan produk makanan unggulan seperti telur asin. Pemasarannya juga telah dilakukan online, sehingga jangkauan pemasaran lebih luas,” ucap Intan.

Di sisi lain, Intan menjelaskan perencanaan keluarga sangat penting bagi remaja karena menjadi pintu utama menuju keluarga berkualitas. Dia meminta remaja yang siang itu hadir untuk fokus mempersiapkan masa depan dengan cara belajar sunguhsungguh dan menunda usia perkawinan.

“Remaja harus merencanakan kapan menikah, nanti akan punya anak berapa, dan lainlain. Menikahlah pada usia ideal, sehingga sudah matang secara kesehatan maupun ekonomi. Hamil pada usia muda sangat rentan bagi kesehatan ibu,” kata Intan.

Di tempat yang sama, Kepala DPAPMK Kota Depok Nessi Annisa Handari menjelaskan, saat ini Kampung KB sudah hadir di seluruh kelurahan. Dengan demikian, terdapat 63 kampung KB di tetangga ibu kota ini.

“Kampung KB Flamboyan ini salah satu unggulan di Kota Depok. Alhamdulillah keberadaan kampung bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Kampung KB menjadi media akselerasi pelaksanaan fungsi keluarga, termasuk fungsi ekonomi,” kata Nessi. •NJP

WARTA KHUSUS

NAJIP HENDRA SP/WARTA KENCANA

Picu Kematian Ibu, Adang Minta Remaja Tak Nikah Muda Adang Sudrajat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jabar II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat)

A

nggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Adang Sudrajat membawa pesan khusus kepada remaja Jawa Barat. Jangan nikah muda! Itulah pesan yang disampaikan Adang saat Sosialisasi dan Bakti Sosial Pembangunan Keluarga bersama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat di Graha Berkah Sadaya, Jalan Baleendah Nomor 9B Kabupaten Bandung pada Jumat beberapa waktu lalu.

NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

31

WARTA KHUSUS

Turut hadir antara lain Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Muhammad Hairun.

kita perhatikan semua. Idealnya sesuai arahan BKKBN, laki-laki 25 tahun, perempuan 21 tahun.

Sekarang misalnya ada yang hamil saat usia 14 tahun atau 15 tahun.

Itu sebetulnya belum siap. Kasihan ibunya, kasihan bayinya juga,” kata Adang lagi.

Adang beralasan, nikah muda berisiko secara kesehatan maupun psikologis keluarga.

Secara kesehatan, nikah yang diikuti kehamilan saat usia muda berpotensi memicu sejumlah masalah kesehatan.

Tertutama dipicu akibat belum matangnya organ reproduksi pada perempuan. Secara psikologis, menikah tentu saja menuntut kesiapan mental.

Sejalan dengan itu, Adang menekankan agar remaja belajar mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Perencanaan keluarga menjadi sangat penting di tengah semakin kompleksnya masalah yang dihadapi keluarga dari waktu ke waktu. Keluarga berkualitas, sambung Adang, hanya akan terwujud manakala sebuah keluarga direncanakan dengan baik.

“Kalau saya jelas, pernikahan muda harus dihindari. Itu akan sangat berkaitan dengan tingkat kematian ibu dan bayi. Salah satu pemicu tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi dari situ, kehamilan usia muda. Perempuan belum siap untuk punya anak.

Ibunya juga belum siap mengurus anak. Sampai saat ini angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN lainnya,” tegas Adang.

Karena itu, Adang menyambut baik transformasi program BKKBN yang kini lebih fokus pada generasi muda. Paradigma ini bergeser dari program keluarga berencana (KB) era sebelumnya yang menekankan pengendalian kehamilan atau pemakaian kontrasepsi. BKKBN kini lebih menyasar pembangunan keluarga, khususnya generasi millenial.

Sejalan dengan pesan program BKKBN, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan agar remaja menikah pada saat usia sudah matang. Usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Usia itu dianggap ideal karena pada usia tersebut laki-laki dan perempuan sudah sampai pada kematangan organ reproduksi. Asumsi lainnya adalah bahwa usia tersebut remaja sudah menyelesaikan sekolah dan mulai bekerja.

“Kalau pun di bawah itu, jangan terlalu jauh lah kurangnya. Undangundang sudah menetapkan minimal 18 tahun. Memang harus

“Penting bagi remaja untuk merencanakan usia nikah, perencanaan jumlah anak yang ingin dilahirkan, dan rencana lainya. Itu konteks yang diusung BKKBN sekarang. Bukan sematamata pembatasan jumlah kelahiran, tapi kita ingin keluarga itu berkualitas,” terang Adang.

“Kami dari Komisi IX terus mendukung adanya program KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) kepada generasi muda agar mereka lebih merencanakan ke depannya. Dan, ini diharapkan generasi muda lebih mampu merencanakan karena kehidupan masa depan ada di mereka, milik generasi muda. Masa depan Indonesia ini ada pada mereka,” tambahnya.

32 Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

Salah satu yang penting bagi remaja adalah membangun produktivitas. Agar bisa lebih produktif, maka remaja harus mampu mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan masa depan. Terutama terkait keterampilan-keterampilan era industri 4.0. Di mana, pada era tersebut sejumlah pekerjaan baru akan muncul menggantikan pekerjaan lama yang sudah tidak relevan.

“Yang paling dekat misalnya adalah menyesuaikan diri dengan adaptasi kebiasaan baru (new normal). Setidaknya itu akan mempengaruhi bagaimana hidup kita ke depan,” ungkapnya lagi.

Sementara itu, staf ahli Adang Sudrajat, Budi Setiawan Joemhur, mengatakan Komisi IX ingin memastikan masyarakat terutama di daerah pemilihan dapat tercover berbagai program yang sangat bagus dari BKKBN. Selain itu, sebagai wakil rakyat, anggota DPR RI maupun DPRD berkewajiban untuk turun ke masyarakat untuk mengawasi berbagai program yang dilakukan oleh mitra kerjanya dapat berjalan dengan baik.

“Komisi IX DPR mendukung dan mengawasi pemerintah agar semua program ini berjalan dengan baik. Tidak hanya ditingkat nasional, tapi harus berjalan baik hingga tingkat RT/RW selama pandemi ini,” kata Budi.

Ia mengatakan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona itu cukup besar. Sehingga, DPRRI memiliki kewajiban untuk memastikan berbagai program tersebut berjalan dengan baik. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengamankan kebijakannya dalam hal penanganan pandemi ini. •NJP

WARTA KHUSUS

NAJIP HENDRA SP/WARTA KENCANA

Netty Heryawan 100% Dukung Bangga Kencana Netty Prasetiyani Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jabar VIII (Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu)

K

eluarga merupakan fondasi umat manusia dalam membangun sebuah peradaban.

Segala sesuatu bermula dari keluarga. Suka atau tidak suka, setiap manusia merupakan produk keluarga. Baik atau buruknya seseorang bergantung pada proses pengasuhan yang berlangsung dalam keluarga.

Keluarga merupakan awal dari semua. Karena itu, pembangunan keluarga merupakan sebuah keniscayaan.

NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

33

WARTA KHUSUS

Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Repubik Indonesia (DPR RI) Netty Prasetiyani Heryawan menegaskan hal itu saat berkunjung ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Watubelah di Sumber, Kabupaten Cirebon, beberapa waktu lalu. Netty mengaku sangat mendukung upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menjadikan pembangunan keluarga sebagai prioritas dalam program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana).

“Mau presiden, pejabat, Pak RW, RT, sampai kita sebagai individu adalah produk keluarga. Karena itu, saya sangat mendukung ketika BKKBN menitikberatkan pada pembangunan keluarga.

BKKBN menyadari bahwa keluarga tempat lahirnya generasi. Keluarga tempat persemaian benih dan nilai keluarga. Keluarga tempat berlangsungnya ideologisasi kebenaran,” ungkap Netty.

“Jangan lupa salat! Jangan lupa masuk kamar mandi pakai kaki kiri! Kalau makan pakai tangan kanan! Proses itu terjadi dalam keluarga. Sehingga kalau kemudian menjadikan program pembangunan keluarga sebagai program unggulan, saya menyetujui dan mendukung 100 persen,” tambah Netty yang sebelum berkantor di Senayan menghabiskan 10 tahun menjadi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan (PKK) Jawa Barat.

Netty menjelaskan, keluarga adalah bagian dari ecological system dunia. Paling kecil adalah mikrosistem yang kita sebut sebagai diri. Kemudian bertemu dengan lingkaran lebih besar, mesosistem, bernama keluarga.

Sebelum kita masuk ke dalam sistem yang lebih besar, kelompok

atau organisasi, sistem negara yang melahirkan kebijakan publik, semua lahir dari keluarga.

pendidikan formalnya tidak tinggi, pasti suaminya juga sama,” tambahnya.

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berkepentingan dengan keluarga karena upaya membangun kejujuran, menghindari kecurangan, tidak nyontek, itu ditanamkan dari keluarga. Karena itu, pada saat seseorang menjadi pejabat publik, dia bergeming untuk ditawari tindakan korupsi dan sebagainya.

Ini pentingnya kita memberikan perhatian besar kepada keluarga,” jelas Netty.

Netty lantas bercerita saat mendampingi sang suami, Gubernur Jawa Barat periode 2008-2018 Ahmad Heryawan, dalam salah satu kegiatan. Saat itu Netty bertemu seorang penjual gorengan dengan penghasilannya Rp 10 ribu per hari. Istri si pedagang pernah hamil hingga 25 kali, dengan tujuh di antaranya mengalami keguguran.

Doktor ilmu pemerintahan ini mengingatkan, tidak semua keluarga hidup beruntung. Kepada mereka itulah pemerintah dan maupun pemangku kepentingan lainnya harus memberikan perhatian besar. Kepada keluarga-keluarga yang masuk kategori keluarga prasejahtera. Tugas para pengambil kebijakan untuk memberikan intervensi agar keluarga-keluarga itu bisa naik kelas. Bisa memiliki perencanaan yang baik.

“Tidak semua keluarga seberuntung keluarga Ayah Uung (Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana). Tidak seberuntung keluarga Pak Junaidi (anggota DPRD Kabupaten Cirebon). Bagi suami-istri terdidik, pasti anak-anaknya juga pasti diarahkan menjadi terdidik, memiliki jenjang pendidikan yang lebih baik. Bayangkan kalau kemudian satu dari sembilan perempuan menikah pada usia reproduktif yang tidak aman dan tidak tepat. Bangunan keluarga seperti apa yang akan dibangun?”

Netty mengingatkan.

“Cita-cita apa yang akan ditanamkan pada pasangan yang jika ibunya menikah pada usia 14 tahun. Bisa kita tebak siapa suaminya. Suaminya pasti tidak jauh dari usia 15-17 tahun. Kalau istrinya, mohon maaf, jenjang

34 Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

“Kira-kira jenis keluarga seperti apa yang akan lahir. Kira-kira mimpi dan cita-cita apa yang mereka sudah rancang untuk masa depannya. Apakah kemudian kita akan kumaha engke wae? Itu filosofi yang salah dan gagal. Kenapa, karena kita diperintahkan untuk berpikir. Kita harus bersungguhsungguh dalam mempersiapkan kehidupan. Kita diperintahkan untuk membuat perencanaan,” kenang Netty.

“Semua membutuhkan perencanaan. Berkeluarga itu butuh perencanaan. Kapan saya menikah, dengan siapa saya menikah, berapa anak akan saya lahirkan, kira-kira dengan apa saya membesarkan anak. Ini semua membutuhkan perencanaan.

Mudah-mudahan kita memahami dengan utuh konsep pembangunan keluarga yang mejadi perhatian utama dalam program Bangga Kencana,” harap Netty.

Sementara itu, Kusmana menjelaskan, tahun ini BKKBN memasuki tahap baru. Selain rebranding kelembagaan dengan melakukan perubahan logo, BKKBN juga mengubah orientasi program dari semula mendahulukan keluarga berencana menjadi pembangunan keluarga. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan masyarakat. •NJP

WARTA KHUSUS

NAJIP HENDRA SP/WARTA KENCANA

Putih Sari Prihatin Angka Kehamilan Masih Tinggi

A

Putih Sari Fraksi Partai Gerindra Dapil Jabar VII (Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta)

nggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengaku prihatin sekaligus khawatir melihat masih tingginya angka kelahiran selama pandemi Covid-19. Bukan semata-mata soal kehamilan, melainkan rentannya kesehatan ibu hamil selama pandemi. Untuk menekan angka kehamilan, Putih mengimbau pasangan usia subur tetap menjadi peserta KB. Putih Sari mengingatkan, kehamilan selama pandemi berisiko pada kesehatan ini dan bayi yang akan dilahirkan.

NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

35

WARTA KHUSUS

Kekhawatiran Putih Sari tersebut terungkap saat anggota Fraksi Partai Gerindra ini melakukan kunjungan kerja sekaligus sosialisasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) dan bakti sosial bersama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat di Puskesmas Koncara, Jalan Ibrahim Singadilaga, Purwakarta. Pada hari yang sama, Putih juga melakukan kegiatan serupa dengan tema khusus pembangunan keluarga di Kabupaten Karawang.

pemerintah. Penerapan adaptasi kebiasaan baru hanya akan berhasil jika masyarakat patuh dan disiplin menjalankan protokol pencegahan Covid-19.

Kami berharap pasangan usia subur tetap ber-KB. Ini penting untuk menghindari kehamilan selama pandemi yang penuh risiko,” tambah Pintauli.

“Dalam masa adaptasi kebiasaan baru kita harus turut serta untuk lebih taat. Hal ini dilakukan demi kebaikan kita bersama,” tegas Putih Sari.

Selain kebutuhan pokok sehari-hari, BKKBN-DPR RI juga memberikan bantuan khusus kepada bidan atau fasilitas kesehatan. Bantuan berupa baju hazmat yang berfungsi sebagai alat pelindung diri, masker, sarung tangan medis, pelindung muka, dan hand sanitizer. Dengan demikian, para bidan tetap bisa memberikan pelayanan kontrasepsi selama masa pandemi secara aman dan sesuai protokol pencegahan Covid-19. Ini sesuai dengan konsep adaptasi kebiasaan baru (new normal) yang diusung BKKBN.

Putih mencatatat, kehamilan selama pandemi di Indonesia mencapai 400 ribu. Terlepas dari adanya kenaikan atau tidak, Putih menilai angka tersebut tetap tinggi.

Di bagian lain, Putih Sari mengaku terus mendorong semua kementerian dan lembaga nonkementerian untuk dapat menyesuaikan program-program yang bisa meringankan beban masyarakat yang terkeda dampak pandemi Covid-19. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan langsung yang dibutuhkan masyarakat.

“(Angka) itu bukan secara nasional, tapi global. Peningkatan kehamilan masa pandemi ini cukup prihatin.

Bukan masalah kehamilannya, tapi masalah kualitas kesehatan ibu hamil yang hari ini dinyatakan hamil. Ini perlu diprioritaskan jangan sampai melahirkan generasi yang tak sehat,” ujarnya.

“Pada kunjungan kali ini, kami bersama BKKBN sebagai mitra kerja Komisi IX DPR RI memberikan 500 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Kami juga menyalurkan bantuan alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan,” terang Putih Sari.

Untuk menghindari penyebaran Covid-19, Putih Sari mengingatkan warga untuk disiplin selama masa pandemi Covid-19. Disiplin mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Jawa Barat Pintauli Siregar menjelaskan, angka kehamilan selama pandemi relatif terkendali. Tak ada kenaikan jikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Pentingnya disiplin dalam menjalani pola hidup bersih dan sehat ini harus diterapkan di lingkungan terdekat, yaitu keluarga.

Keluarga adalah lingkungan terdekat yang harus diperhatikan dan benar-benar menjadi prioritas dalam menghadapi wabah Covid-19 ini. Bisa jadi Covid-19 itu menular dari orang-orang terdekat kita,” tandas Putih Sari.

Cara terbaik untuk mendisiplinkan diri, sambung Putih Sari, adalah mentaati aturan yang ditetapkan

“Tinggi itu kunjungan orang hamil ke pelayanan cukup baik.

Artinya kunjungan baik jadi gak ada kenaikan signifikan. Tingginya angka kehamilan belum terlihat.

Namun, pelayanan KB tetap berjalan,” ujar Pintauli.

“Melalui sosialisasi dan bakti sosial ini, masyarakat bisa terbantu secara ekonomi sekaligus tidak melupakan program keluarga berencana di tengah pandemi.

36 Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

“New normal secara sederhana dan itu dilakukan sekarang adalah tetap sukses melakukan pelayanan dan menjalankan program (Bangga Kencana) yang aman dari covid-19. Secara konseptual atau berpikir besarnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau masyarakat untuk kepentingan branding power equity Indonesia di mata dunia. Tentunya berdasarkan kemandirian dan gotong royong.

Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebersihan, keselamatan, dan keamanan warga negara,” terang Pintauli.

Secara kelembagaan, BKKBN mengubah kebijakan untuk menyesuaikan dengan penormalan baru tersebut. Pertama, BKKBN menggerakkan para penyuluh keluarga berencana (PKB) untuk sepenuhnya membantu pelayanan. Termasuk di antaranya adalah mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) untuk digunakan di fasilitas kesehatan (Faskes). Ini berbeda dengan sebelumnya yang menitikberatkan tugas PKB kepada tugas-tugas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) atau penyuluhan. •NJP

WARTA KHUSUS

DOK. BKKBN JAWA BARAT

Dewi Asmara: Nikah Boleh, Hamil Jangan Dulu!

A

Dewi Asmara Fraksi Partai Golkar Dapil Jabar IV (Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi)

nggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara secara tegas meminta para ibu untuk menunda kehamilan selama pandemi Covid-19. Permintaan tersebut disampaikan saat politikus senior Partai Golkar ini melakukan sosialisasi dan bakti sosial proram pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama mitra kerja di Iscalton Hotel, Jalan Siliwangi

NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

37

WARTA KHUSUS

Nomor 99, Cicurug, Sukabumi.

Dewi hadir bersama Kepala Bidang Advokasi, Penggerakkan, dan Informasi BKKBN Jawa Barat Herman Melani.

“Hari ini kami memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Tentu belum dapat menjangkau seluruhnya, tetapi paling tidak kami hadir dan mencoba meringankan beban masyarakat sambil tetap menyosialisasikan program Bangga Kencana. Perlu saya sampaikan selama pandemi ini, nikah boleh, kawin boleh, tapi hamil jangan. Tunda dulu yah selama masa pandemi ini,” kata Dewi Asmara.

“Karena apa, bagi mereka yang hamil, tingkat imunitasnya berkurang. Biasa kan kalau orang hamil muda itu mungkin ada yang mabok, mual, pusing, dan gejala-gejala lainnya.

Apalagi dalam kondisi tersebut seorang ibu tetap menyiapkan makan untuk suami dan anakanak. Kondisi ini fisik maupun psikologis ibu agak terganggu. Ini mengakibatkan imunitasnya turun.

Ibu hamil menjadi sangat rentan terjangkitnya virus corona,” Dewi menambahkan.

Karena itu, Dewi berpesan agar pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi tetap menjaga keberlangsungan pemakaian kontrasepsi. Dalam situasi pandemi, Dewi berpesan agar para suami legowo dalam penggunaan kontrasepsi. Ketika para ibu kesulitan mendatangi fasilitas kesehatan akibat adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), maka para suami harus inisiatif menggunakan kondom.

Bagi Dewi, menjaga keberlangsung kontrasepsi berarti melindungi daya tahan para ibu dari ancaman Covid-19 sekaligus menjaga katahanan keluarga.

Dalam beberapa bulan terakhir ini Dewi mengaku banyak menerima laporan dari masyarakat bahwa pelayanan KB tergganggu selama pandemi, khususnya pelayanan kontrasepsi jangka panjang yang bisanya dilangsungkan di puskesmas atau klinik. Ini yang kemudian membuat Dewi khawatir adanya kemungkinan naiknya kehamilan selama pandemi. Pada saat yang sama, masyarakat tengah dilanda kesulitan ekonomi akibat terhentinya roda perekonomian keluarga.

“Puskesmas-puskemas kan sempat terhenti akibat adanya pandemi ini. Karena itu, pemasangan IUD di puskermas dan rumah sakit mau tidak mau dihentikan,” kata Dewi.

Situasi ini yang kemudian mendorong Komisi IX untuk aktif mendukung BKKBN dalam menyosialisasikan program Bangga Kencana. Namun karena pertimbangan protokol pencegahan Covid-19, sosialisasi tidak bisa dilakukan dalam skala besar. Untuk menyiasatinya, sosialisasi dilakukan dengan cara mendatangi rumah keluarga terdampak sambil menyerahkan bantuan kebutuhan pokok.

“Kita sama-sama tahu pada masa pandemi ini KB tentang menjadi hal yang penting. Apalagi selama masa PSBB intensitas bertemu dalam keluarga menjadi sangat tinggi. Dikhawatirkan juga kalau tidak dilakukan sosialisasi akan ada hambatan yang terlampau besar dalam pencapaian program Bangga Kencana ini,” ungkap Dewi.

Faktor kesehatan juga bukan menjadi satu-satunya masalah yang dihadapi masyarakat. Pandemi juga mengakibatkan sejumlah keluarga kehilangan mata pencaharian.

Terutama bagi pekerja harian.

Untuk membantu meringankan beban warga, BKKBN dan Komisi IX kompak menyalurkan bantuan

38 Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

kebutuhan pokok bagi warga dan bantuan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan.

“BKKBN bekerjasama dengan Komisi IX DPR RI, khususnya saya sebagai anggota DPR RI mewakili Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi, memiliki kepedulian kepada warga agar masyarakat di perdesaan tetap menjalankan program KB. Bakti sosial ini bertujuan meringankan beban warga di desa-desa,” papar Dewi.

Untuk menyalurkan bantuan, pihaknya bekerja sama dengan para kepala desa. Para kepala desa ini mendata dan menyeleksi siapa saja yang berhak menerima bantuan. Dewi mensyaratkan pemerima bantuan adalah mereka yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun desa. Dengan begitu, tidak terjadi tumpah-tindih penerima bantuan.

Adapun APD secara khusus diberikan kepada bidan-bidan desa yang menjadi ujung tombak pelayanan di lapangan. Paket bantuan APD terdiri atas masker, baju hazmat, face shield, sarung tangan media, dan hand sanitizer.

Di bagian lain, Dewi Asmara menilai generasi muda memegang peranan penting dalam pembangunan karena mereka merupakan pemilik masa depan. Mereka dituntut memiliki perencanaan yang baik tentang masa depannya, terutama terkait perencanaan kehidupan berkeluarga. Secacara khusus, Dewi berharap pemerintah lebih banyak melibatkan generasi muda dalam aksi-aksi sosial.

“Jangan menafsirkan generasi muda itu tidak punya kepedulian.

Tergantung kita mengarahkan mereka. Artinya, marilah kita meraih mereka. Mereka memiliki kepedulian dengan gayanya masing-masing,” kata Dewi. •NJP

WARTA KHUSUS

NAJIP HENDRA SP/WARTA KENCANA

Obon Tabroni Serahkan Bantuan Bagi Peserta KB

A

Obon Tabroni Fraksi Partai Gerindra Dapil Jabar VII (Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta)

nggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni menyerahkan sejumlah bantuan kepada peserta keluarga berencana (KB) terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Karawang. Penyerahan secara simbolik kepada perwakilan penerima bantuan berlangsung di Balai Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang beberapa waktu lalu.

Selebihnya diantarkan langsung kepada keluarga penerima bantuan oleh petugas.

NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

39

WARTA KHUSUS

Penyerahan bantuan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, mie instan, dan lain-lain menjadi bagian dari kegiatan Sosialisasi dan Bakti Sosial Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bersama Mitra Kerja pada Era Covid-19. Turut mendampingi Obon antara lain Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang Sopiah Hasna, Camat Klari, dan aparat desa setempat.

Selain bahan kebutuhan pokok, Obon juga menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) seperti masker, baju hazmat, sarung tangan medis, hand sanitizer, dan lain-lain bagi tenaga kesehatan.

Penerima bantuan diprioritaskan bagi bidan praktik mandiri atau bidan desa yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan KB. “Semua merasakan dampak Covid-19. Apa yang kami lakukan bersama dengan BKKBN merupakan upaya bersama antara pemerintah dan DPR RI untuk berperan langsung dalam penanggulangan Covid-19.

Khususnya bagi peserta KB. Mengapa peserta KB, karena kali ini Komisi IX bekerja sama dengan BKKBN. Unsur penerima manfaat lainnya kami serahkan bersama mitra kerja lain maupun bantuan langsung kepada masyarakat terdampak,” terang Obon saat ditemui usai penyerahan bantuan.

Aktivis buruh ini mengimbau agar masyarakat taat pada imbauan pemerintah untuk senantiasa menjaga kesehatan. Dalam hal ini patuh menjalankan protokol pencegahan Covid-19. Sebut saja misalnya disiplin menjaga

pola hidup sehat, sering mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan memakai masker ketika terpaksa harus keluar rumah.

“Kalau pandemi masih berlangsung, ini akan sangat terasa dampaknya.

Apalagi buat Kabupaten Karawang sebagai kawasan industri.

Perusahaan-perusahaan banyak yang tutup yang berakibat pada ledakan pengangguran. Ini sangat berbahaya. Karena itu, saya mengimbau agar kita semua patuh menjalan protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir,” tandas Obon.

Meski pandemi kelak berakhir, Obon mengingatkan masyarakat agar tetap menjalan pola hidup sehat. Pascapandemi nanti, tata kehidupan masyarakat akan berubah menuju adaptasi kebiasaan baru (AKB) alais new normal. Normal pascapandemi tidak bisa disamakan dengan kehidupan seperti sebelum Covid-19. New normal bukan hanya soal kesehatan, tapi semua aspek kehidupan sehari-hari. New normal akan mengubah kebiasaan, mengubah pengualaran keluarga, cara bersosialisasi, dan lain-lain.

Terkait pelayanan KB era pandemi, Obon mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat ihwal kebutuhan APD bagi para tenaga kesehatan, khususnya para bidan. Kekurangan APD tersebut berakibat pada terhambatnya pelayanan KB karena protokol kesehatan mensyaratkan penggunaan APD pada saat memberikan pelayanan medis.

Padahal, mereka adalah ujung tombak program program keluarga berencana. Kekurangan APD juga melanda pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

“Kalau mereka kekurangan APD, itu akan salah. Dampaknya akan makin besar karena masyarakat kita kalau

40 Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

ada masalah kesehatan mendatangi puskesmas. Kadang-kadang di puskesmas itu tidak bisa mendeteksi apakah seseorang itu terkena Covid-19 atau enggak. Artinya, risiko penularan Covid-19 sangat besar jika puskesmas tetap memberikan pelayanan tanpa penggunaan APD. Karena itu, kami ingin agar APD itu langsung ke bawah. Ke puskesmas dan bidan-bidan desa.

Unit pelayanan ini yang sangat membutuhkan,” terang Obon.

Di bagian lain, Obon berpesan agar para peserta KB menjaga keberlangsungan penggunaan kontrasepsi. Keberlangsungan kontrasepsi ini sangat penting untuk mengurasi risiko kehamilan yang tidak diinginkan.

“Terkait pandemi ini, bukan berarti tidak boleh punya anak.

Namun, yang harus dipikirkan ulang karena ada risiko-risiko lain yang dihadapi ibu hamil. Hamil pada saat pandemi sangat rentan tertular Covid-19 karena kondisi ibu hamil muda pada umumnya sangat lemah. Kami mengimbau sebaiknya tidak hamil dulu.

Caranya adalah dengan tidak putus ber-KB,” papar Obon lagi.

Lebih jauh Obon menjelaskan, Komisi IX DPR RI sangat mendukung program Bangga Kencana. Hal ini dibuktikan dalam bentuk persetujuan anggaran dan bahkan turun langsung membantu sosialisasi program Bangga Kencana. Turun langsung sekaligus menjadi kesempatan bagi Komisi IX untuk melakukan kontrol terhadap jalannya program Bangga Kencana.

“Dari sisi anggaran sudah jelas yah. Sekarang ini juga memang anggaran pemerintah banyak untuk persoalan kesehatan karena ini terkait pandemi Covid-19. Selain soal kesehatan, jangan dilupakan adalah program KB. KB ini penting banget,” pungkas Obon. •NJP

WARTA KHUSUS

IRFAN HQ/BKKBN JABAR

Jauhi Narkoba, Jangan Tawuran, Tunda Nikah Muda!

Wenny Haryanto Fraksi Partai Golkar Dapil Jabar VI (Kota Depok dan Kota Bekasi)

A

nggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto berpesan kepada remaja di tanah air untuk jangan sekalisekali bersentuhan dengan narkoba dan menghindari tawuran. Dia juga meminta remaja untuk tidak terburu-buru menikah dan sebaiknya lebih fokus mempersiapkan masa depannya.

Wenny menyampaikan hal tersebut di sela kegiatan Sosialisasi dan Bakti Sosial Program Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan

NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

41

WARTA KHUSUS

dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI Era Pandemi Covid-19 di Kampung KB Mekarsari, RW 020, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok beberapa waktu lalu. Turut hadir bersama Wenny antara lain Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana, Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga Kota Depok Nessi Annisa Handari, dan aparat kewilayahan setempat.

“Kepada generasi muda, saya berharap tetap belajar dengan rajin walaupun di rumah. Remaja harus tetap produktif. Saya bersyukur selama pandemi Covid-19 ini tak ada lagi tawuran pelajar. Saya kira ini salah satu berkah yang dari adanya wabah Covid-19. Selalu ada berkah di balik setiap bencana. Semoga saat pandemi sudah berakhir pun tetap tidak tawuran,” harap Wenny.

Pendiri Depok Civil Society ini juga berpesan agar remaja menjauhi narkoba. Terungkapnya pabrik narkoba berskala besar di Kota Depok menjadi indikasi kuat bahwa narkoba kini sedang menyerang Kota Depok. Dengan kata lain, Kota Depok menjadi sangat rentan terhadap narkoba.

“Tahun ini kita dikagetkan adanya temuan pabrik sabu di Cinere dan Sukmajaya. Artinya, Kota Depok sangat rentan terhadap narkoba.

Karena itu, remajanya harus punya ketahanan. Perlu kerjasama antara sekolah dan orang tua untuk bersama-sama menjauhkan anak dari ancaman narkoba,” kata Wenny.

Politikus Partai Golkar ini juga berpesan secara khusus agar remaja lebih melek perencanaan keluarga. Seorang remaja, tegas Wenny, harus mempersiapkan dengan serius masa depannya, terutama berkaitan dengan perencanaan keluarga. Remaja

harus bisa merencanakan menikah pada usia yang tepat dan matang secara usia.

“Nikah muda sebaiknya bisa dicegah. Hindari menikah sebelum usia matang karena organ kehamilan juga belum matang betul. Kurang sehat untuk bayi yang dikandung nanti. Tunggu sampai usia tepat,” tandas Wenny.

Di bagian lain, Wenny mengapresiasi keberadaan kampung keluarga berkualitas (Kampung KB) di RW 020.

Menurutnya, kampung KB merupakan salah satu wahana pemberdayaan keluarga di masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). Bahkan, Wenny sempat berbelanja sejumlah produk yang ditawarkan UPPKS di sana.

“Saya barusan membeli tempat tisu dan salad buah produksi UPPKS di sini. Kualitasnya bagusbagus. Mudah-mudahan bisa terus dikembangkan, sehingga bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga,” harap Wenny.

Disinggung mengenai kegiatan bakti sosial, Wenny menjelaskan pihaknya sengaja datang ke Kota Depok untuk menyapa secara khusus dan memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada para peserta KB. Bagi Wenny, para peserta KB merupakan pejuang KB itu sendiri karena mereka itulah yang menjadi penentu performa program. Wajar bila kemudian DPR RI dan BKKBN memberikan apresiasi kepada para peserta KB yang nota bene turut terdampak pandemi Covid-19.

“Dampak pandemi ini melanda semua kalangan. Keluarga para peserta KB tentu saja menjadi bagian di dalamnya. Karena itu,

42 Warta Kencana • NOMOR 42 TAHUN 2020

kami Komisi IX DPR RI dan BKKBN sepakat untuk menyalurkan bantuan kepada 1.000 keluarga di Kota Depok. Bantuan ini sematamata kepedulian kami dan mitra kerja untuk meringankan beban keluarga-keluarga terdampak Covid-19,” terang Wenny.

Di bagian lain, Wenny menyampaikan mengapresiasi khusus kepada peserta KB. Saking besarnya jasa peserta KB bagi kelangsungan program Bangga Kencana, Wenny menyebutnya sebagai pejuang KB. Berkat partisipasi peserta KB itulah Bangga Kencana eksis di tanah air.

“Pemberian sumbangan kepada peserta KB merupakan apresiasi kami di Komisi IX bersama mitra kerja pemerintah. Dalam hal ini BKKBN. Hari ini kami menyerahkan apresiasi, penghargaan, dan tanda kasih kami kepada pada pejuang KB,” kata Wenny.

Berbicara di hadapan perwakilan peserta KB dan warga yang hadir dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Wenny mengatakan saat ini banyak di antara keluarga yang tidak mempertimbangkan masa depan keluarga. Menikah dan memiliki anak tanpa perhitungkan kemampuan. Padahal, sambung dia, menikah tanpa perencanaan matang hanya menambah daftar panjang masalah keluarga.

“Sekarang itu banyak yang begini, pasangan menikah, lalu punya anak. Anaknya banyak, tapi uang nggak punya. Padahal, anak itu tanggung jawab orang tua. Nah, ke depan harus dipersiapkan dengan matang. Tugas orang tua mempersiapkan kehidupan anaknya secara mandiri pada saat dewasa kelak. Mandiri untuk bisa menghidupi hidupnya sendiri. Itu tugas orang tua sampai nanti anak mandiri. Itu yang sering dilupakan.

Terutama dilupakan oleh pasangan muda,” ungkap Wenny. •NJP

WARTA FOTO FOTO: IRFAN HQ/BKKBN JAWA BARAT

PEDULI COVID-19

Kepala BKKBN Jawa Barat Kusmana dan Ketua Darma Wanita Persatuan Unit BKKBN Jawa Barat bersama penerima bantuan warga terdampak Covid-19.

RAPID TEST

Rapid test untuk mencegah penyebaran Covid-19 bagi pegawai BKKBN Jawa Barat.

DETIK-DETIK PROKLAMASI

Upacara virtual peringatan detikdetik Proklamasi Kemerdekaan RI.

SAJOJO

Senam serentak Sajojo dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia 2020.

MEDIA GATHERING

Tim IPKB Jawa Barat saat media gathering jelang peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2020.

IYD 2020

Talkshow radio Duta Genre jelang peringatan International Youth Day 2020.

KEBAYA PROKLAMASI Tampil cerita berkebaya menyambut Proklamasi Kemerdekaan RI.

NOMOR 42 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

43