MAJALAH WARTA KENCANA EDISI #39-2019 by Warta Kencana

MENU EDISI INI

Warta Kencana â&#x20AC;¢ NOMOR 38 TAHUN 2019

DARI REDAKSI

Penasehat KEPALA BKKBN JAWA BARAT Dewan Redaksi S. TEGUH SANTOSO RAKHMAT MULKAN PINTAULI R. SIREGAR Pemimpin Redaksi ELMA TRIYULIANTI Wakil Pemimpin Redaksi ARIF R. ZAIDAN Managing Editor NAJIP HENDRA SP Tim Redaksi CHAERUL SALEH DODO SUPRIATNA HENDRA KURNIAWAN IRFAN HQ Kontributor ACHMAD SYAFARIEL (JABOTABEK) AKIM GARIS (CIREBON) AA MAMAY (PRIANGAN TIMUR) YAN HENDRAYANA (PURWASUKA) ANGGOTA IPKB JAWA BARAT HIKMAT SYAHRULLOH Tata Letak LITERA MEDIA Sirkulasi IDA PARIDA Penerbit Perwakilan BKKBN Jawa Barat Percetakan LITERA MEDIA 022 87801235 www.literamedia.com Alamat Redaksi Kantor BKKBN Jawa Barat Jalan Surapati No. 122 Bandung Telp : (022) 7207085 Fax : (022) 7273805 Email: kencanajabar@gmail.com Website: www.duaanak.com

Redaksi menerima kiriman artikel, tulisan berita, dan foto tentang kegiatan atau dinamika program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di Jawa Barat. Setiap karya yang dimuat berhak mendapatkan bingkisan menarik dari redaksi.

Hari Keluarga, Hari Kita Semua Harta yang paling berharga adalah keluarga Istana yang paling indah adalah keluarga Puisi yang paling bermakna adalah keluarga Mutiara tiada tara adalah keluarga Penggalan lirik Keluarga Cemara yang dipopulerkan Novia Kolopaking di atas benar-benar merepresentasikan arti penting keluarga dalam peradaban umat manusia. Keluarga adalah awal sekaligus akhir dari perjalanan seorang anak manusia. Dia lahir dan akan kembali ke dalam keluarga. Syair yang sanggup melintasi zaman. Syair yang abadi. Lalu, ketika kita menyepakati bahwa harta yang paling berharga, maka tidak berlebihan kiranya bila kita merayakan Hari Keluarga sehari dalam satu tahun. Ya, sehari saja. Memperingati sekaligus merayakan Hari Keluarga merupakan ekspresi syukur kita semua sebagai anggota keluarga. Karena hari keluarga adalah hari kita semua. Tahun ini, menjadi peringatan Harganas mengusung tagline “Hari Keluarga, Hari Kita Semua” dan pesan inti “Cinta Keluarga. Cinta Terencana”. Sungguh sangat relevan dengan spirit universal setiap keluarga. Terlebih peringatan Harganas XXVI merefleksikan empat konsep pendekatan ketahanan keluarga, meliputi keluarga berkumpul, keluarga berinteraksi, keluarga berdaya, serta keluarga peduli dan berbagi. Juga menguatkan kembali Gerakan Kembali ke Meja Makan dan Delapan Fungsi Keluarga. Konsep ini sangat bermanfaat dalam menghadapi Era 4.0 agar anggota keluarga tetap memiliki ketahanan dan tetap berinteraksi langsung di tengah pemanfaatan teknologi yang kian dikedepankan. Sejalan dengan spirit dan nilai-nilai luhur keluarga itulah Warta Kencana edisi ini menyajikan secara khusus laporan Harganas XXVI. Di dalamnya menyajikan hasil liputan peringatan Harganas, baik di tingkat nasional maupun Jawa Barat. Tentu, dengan tetap menghadirkan sajian menarik program KKBPK, khususnya hasil telaah tengah tahun 2019 yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Selamat Hari Keluarga Nasional ke-26 untuk semua Keluarga Jawa Barat! Elma Triyulianti Pemimpin Redaksi

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

WARTAEDISI MENU UTAMA INI

LAJU DESA DI PENTAS HARGANAS XXXI Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil ditemani Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat Elly Rosita Karniwa dan Ketua Dhama Wanita Persatuan BKKBN Jawa Barat Kunkun Dewi Kurniaty Teguh Santoso berpose di tengah frame media sosial BKKBN Jawa Barat saat pameran dan gelar dagang Harganas XXVI Tahun 2019, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pameran tersebut mendadi kesempatan bagi BKKBN Jawa Barat untuk mengenalkan Laju Desa di pentas nasional.

WARTA UTAMA

Hari Keluarga, Hari Kita Semua Peringatan Harganas XXVI Tahun 2019 Tingkat Nasional di Kalimantan Selatan berlangsung meriah. Hajat tahunan ini menyedot perhatian warga Banjarbaru dan Banjarmasin yang menjadi pusat penyelenggaraan Harganas XXVI. Riuh rendah terus berlangsung mulai sepekan sebelum pelaksanaan hingga puncaknya pada 6 Juli 2019. Harganas pun benar-benar menjadi hari milik semua.

Warta Kencana â&#x20AC;˘ NOMOR 38 TAHUN 2019

WARTA MENU EDISI UTAMA INI

WARTA UTAMA

WARTA JABAR

Momentum Membangun Keluarga Sejahtera Pesan khusus peringatan Harganas datang dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani. Harganas adalah momentum untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar lebih menyadari dan memahami pentingnya keluarga sebagai pondasi membangun kehidupan yang sejahtera.

Pemilihan Duta Genre Jabar 2019

Kunci Utama Keluarga Bahagia Adalah Kebersamaan Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam membentuk kepribadian anak bangsa dan kehidupan bernegara. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat paham betul bahwa keluarga adalah lembaga terpenting dalam membangun bangsa.

Satu Satyalencana, Dua MKK, Lima Pakarti

Dari Superhero Hingga Pantai Selatan

Dedikasi dan komitmen sejumlah kepala daerah di Jawa Barat terhadap program KKBPK mendapat mendapat ganjaran setimpal. Tiga bupati asal Jawa Barat didapuk menerima tanda kehormatan dan penghargaan saat berlangsungnya puncak peringatan Harganas XXVI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Apresiasi juga diberikan kepada pengelola di tingkat lini lapangan.

Jalan Sunyi Proyek Prioritas Nasional

Anomali Peserta KB Jabar

Rancang Bangun Pendataan Keluarga 2020

IPeKB Jabar Siap Kawal Proyek Prioritas Nasional

WARTA PERSONA

Rebranding BKKBN

Puncak peringatan Harganas XXVI tingkat Provinsi Jawa Barat baru akan dihelat penghujung Agustus 2019. Namun demikian, gong kegiatan sudah ditabuh sejak dua bulan lalu, bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni 2019.

WARTA JABAR

Pengendalian Penduduk untuk Daya Saing Daerah Ada hubungan erat antara jumlah penduduk dengan daya saing daerah. Penduduk berkualitas diyakini menjadi penopang utama daya saing suatu daerah. Kalau sudah begitu, perencanaan kelahiran dan pengendalian penduduk menjadi sebuah keniscayaan.

WARTA SINEMA

Dua Garis Biru: Bukan Sekadar Pendidikan Seks

NOMOR 38 TAHUN 2019 â&#x20AC;˘

Warta Kencana

WARTA UTAMA

Hari Keluarga, Hari Kita Semua Puncak Peringatan Harganas XXVI di Kalimantan Selatan Berlangsung Meriah

Peringatan Harganas XXVI Tahun 2019 Tingkat Nasional di Kalimantan Selatan berlangsung meriah. Hajat tahunan ini menyedot perhatian warga Banjarbaru dan Banjarmasin yang menjadi pusat penyelenggaraan Harganas XXVI. Riuh rendah terus berlangsung mulai sepekan sebelum pelaksanaan hingga puncaknya pada 6 Juli 2019. Harganas pun benar-benar menjadi hari milik semua. 6

Warta Kencana â&#x20AC;˘ NOMOR 38 TAHUN 2019

uncak seremonial peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI Tahun 2019 memang hanya berlangsung satu hari, 6 Juli 2019. Acara puncak ini dihelat di halaman utama kantor Gubernur Kalimantan Selamat di Kota Banjarbaru. Namun demikian, kemeriahan sudah berlangsung selama beberapa hari sebelumnya. Banjarbaru pun berbagi kemeriahaan dengan Banjarmasin dalam menyambut hari milik keluarga Indonesia tersebut. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Haris memperkirakan setidaknya ada 13 ribu pendatang dari 34 provinsi yang hadir selama rangkaian kegiatan Harganas XXVI. Tak melulu hadir sebagai peserta upacara, tetamu hadir untuk menikmati sejumlah destinasi wisata, baik wisata yang selama ini identik dengan Bumi Kalsel maupun paket wisata yang secara khusus hadir dalam rangka Harganas XXVI.

Festival KIE Jukung Hias

WARTA UTAMA

Berkat kemeriahaan tersebut, Festival KIE Jukung Hias sukses menyabet rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri). Muri menilai buah kerjasama BKKBN, Pemerintah Provinsi Kalsel, Pemerintah Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru ini sebagai kejadian superlatif karena kali pertama diselenggarakan dan diperingati melibatkan atraksi sungai. Penyerahan Tanda Rekor Muri diterima secara bersamasama oleh Gubernur Kalsel, Sekretaris Utama BKKBN, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalsel. Dalam sambutannya, Gubernur Sahbirin Noor menilai momen ini merupakan sejarah bagi Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalsel karena pada kegiatan ini ada perwakilan dari seluruh Indonesia menyatu di Sungai Martapura. â&#x20AC;&#x153;Kami bersyukur hari ini kedatangan dari saudara-saudara seluruh Indonesia yang semuanya mencintai keluarga. Selamat datang BKKBN dari seluruh Indonesia semoga ini bisa menjadi sarana sosialisasi sekaligus membangun citra pariwisata di Kalsel dan Indonesia pada umumnya,â&#x20AC;? kata Sahbirin Noor.

Pameran dan Gelar Dagang Tak kalah meriah lagi adalah pameran dan gelar dagang Harganas XXVI yang menghadirkan 170 stand pameran di lapangan pusat pemerinatahan Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru. Pameran berlangsung selama tiga hari, 4-6 Juli 2019. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Erni Guntarti Tjahjo Kumulo menjelaskan, peserta pameran dan gelar dagang merupakan kelompok-kelompok UPPKS, UP2K-PKK, kementerian/ lembaga, perwakilan BKKBN seluruh Indonesia, Dekranas dan Dekreanasda, BUMN-BUMD, perbankan, dan usaha kecil menengah (UKM). Pameran menyajikan berbagai produk unggulan, seperti pakaian, kuliner, dan cinderamata dari daerah masing-masing.

RAKERDA KKBPK Jukung kontingen BKKBN Jawa Barat saat Festival KIE Jukung Hias dalam rangka Harganas XXVI di Sungai Martapura, Banjarmasin.

Salah satu daya tarik utama wisata Harganas berupa Festival KIE Jukung Hias yang dipusatkan di Kawasan Siring Menara Pandang Piere Tendean, Sungai Martapura, Banjarmasin. Sungai Martapura bersinar terang bermandikan cahaya lampu dari puluhan jukung hias yang berlalu lalang. Festival KIE Jukung Hias ini dibuka Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, didampingi Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal. Pelepasan parade ditandai dengan bunyi sirine dan kembang api yang menambah merah suasana.

NOMOR 38 TAHUN 2019 â&#x20AC;˘

Warta Kencana

WARTA UTAMA

Erni mengatakan, pameran dan gelar dagang ini merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan dan menyosialisasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi keluarga. Antara lain berbagai produk UKM dari seluruh provinsi di Indonesia dan produk-produk unggulan hasil karya para kader PKK di 34 provinsi. â&#x20AC;&#x153;Kegiatan ini dapat mempertemukan dua unsur manajemen, yakni manajemen pembangunan dan pemerintahan. Karena, pada hakikatnya pembangunan keluarga merupakan komponen utama dalam manajemen pembangunan nasional, sekaligus kunci terhadap manajemen pemerintahan. Jadi, pameran dan gelar dagang ini mencerminkan adanya koordinasi di antara keduanya,â&#x20AC;? ujar Erni.

Pasar Apung Masih ada rangkaian kegiatan dalam rangkaian kegiatan Harganas XXVI yang di dalamnya menghadirkan atau mengundang antusiasme pengunjung. Sebut saja misalnya Genre Edu Camp yang diikuti 500 remaja dari 34 provinsi dan Temu Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Indonesia yang sama-sama diikuti perwakilan provinsi se-Indonesia. Di luar agenda resmi tersebut, Harganas juga menjadi berkah bagi Pasar Apung Sungai Martapura. Dalam sepekan pelaksanaan Harganas di Kalsel, hampir bisa dipastikan sebagian besar tamu

PASAR APUNG Suasana pagi di Pasar Apung Lok Baintan, Sungai Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Harganas XXVI membawa berkah pariwisata dan ekonomi bagi warga di sepanjang Sungai Martapura.

Warta Kencana â&#x20AC;˘ NOMOR 38 TAHUN 2019

menyempatkan diri menikmati wisata pasar apung. Lebih dari sekadar belanja layaknya di pasar tradisional, mengunjungi pasar apung memberikan sensasi tersendiri karena pengujung harus menyusuri Sungai Martapura saat pagi menjelang matahari terbit. Beberapa hotel menyediakan paket wisata pasar apung ini sebagai complimentary yang bisa dinikmati setiap tamu. Warta Kencana yang hadir bersama Perwakilan BKKBN Jawa Barat berkesempatan menikmati wisata pasar apung di Lok Baintan. Lokasi ini ditempuh menggunakan perahu selama lebih kurang satu jam perjalanan dari hotel di pusat kota. Aktivitas perdagangan

WARTA UTAMA

mulai ramai sejak pagi buta dan berakhir sekitar pukul 09.00 waktu setempat. Komoditi yang diperdagangkan pada umumnya merupakan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat. Apalagi jika musim panen tiba, kumpulan pedagang di pasar apung ini pun akan melebihi jumlah pada umumnya. Selain buah-buahan dan sayur-mayuran, kue khas daerah setempat pun kerap diperjualbelikan para pedagang. Tak hanya penganan khas, ada pula pedagang yang menjajakan sarapan berat dengan menu andalannya yaitu Soto Banjar dan Ketupat Kadangan. Menikmati sarapan di atas perahu pun memberikan sensasi tersendiri.

Makna Sebuah Keluarga Sementara itu, dalam sambutannya Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan, Harganas merupakan pengingat akan pentingnya keluarga bagi pembangunan bangsa sebagai wahana memenuhi kebutuhan asah asih dan asuh. “Keluarga menjadi tempat sempurna untuk menanamkan nilai karakter manusia Indonesia, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong,” ujarnya. Mantan Bupati Kulonprogo ini menyampaikan, pihaknya terus mendorong masyarakat untuk selalu memulai segala sesuatu dengan rencana dalam setiap aspek kehidupan, semuanya diawali dari keluarga. “Hidupkan kembali nilai-nilai keluarga melalui aktivitas berkumpul, berinteraksi, berdaya, berbagi dan peduli. Momen Harganas ini hendaknya kita jadikan sarana untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya arti sebuah keluarga,” cetusnya.

HARGANAS PERDANA Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan sambutan pada puncak peringatan Harganas XXVI 2019 di Banjarbaru, Kaimantan Selatan. Tahun ini merupakan Harganas perdana bagi Hasto sebagai Kepala BKKBN.

Dalam kesempatan berbeda, Hasto mengungkapkan bahwa peringatan Harganas XXVI/2019 merupakan momentum yang tepat dalam melakukan refleksi dan evaluasi atas upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas keluarga di seluruh Indonesia. Yakni, dengan menumbuhkan kesadaran setiap keluarga agar selalu memperbaiki kualitas keluarga secara berkelanjutan. “Tema sentral Harganas tahun ini yaitu Hari Keluarga: Hari Kita Semua, dan mengusung pesan inti Cinta Keluarga, Cinta Terencana. Tema ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi keluarga Indonesia untuk dapat terus-menerus meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya sehingga mampu melahirkan generasi yang lebih baik dan mencapai generasi emas tahun 2045,” jelas Hasto.

Keluarga, sambung Hasto, menjadi suatu institusi penting yang merupakan lingkungan pertama dan utama, tempat terbentuknya kepribadian yang mewarnai kehidupan manusia. Keluarga memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan, di mana persemaian nilai-nilai agama, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan sosial , dan nilainilai moral secara praktis akan berproses dan ditentukan oleh keluarga. Keluarga juga merupakan pranata sosial pertama dan utama yang mengemban fungsi strategis dalam membekali nilai-nilai kehidupan bagi anak manusia yang tengah tumbuh dan berkembang untuk mencari makna dalam perjalanan hidupnya, sehingga terbentuk karakter manusia sejak dini hingga dewasa. Harganas merupakan bentuk komitmen bersama pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam rangka revitalisasi peran keluarga dalam percepatan capaian pembangunan nasional. Harganas menjadi momentum strategis

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

WARTA UTAMA

dan tepat bagi semua sektor terkait untuk menampilkan ekspose program dan kegiatan, sekaligus secara terusmenerus melakukan upaya memasyarakatkan pentingnya pembangunan keluarga, fungsi dan peran keluarga khususnya dan umumnya memperkokoh ketahanan nasional serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada kesempatan Harganas XXVI/2019 ini, BKKBN telah memberikan apresiasi kepada berbagai lintas kemitraan, seperti pemerintah daerah provinsi dan kota/kabupaten, tokoh agama, dan lembaga lainnya atas komitmen terhadap program KKBPK dalam bentuk Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK), Wira Karya Kencana (WKK), Dharma Karya Kencana (DKK), dan Cipta Karya Kencana (CKK) kepada Gubernur, Bupati, Walikota dan mitra kerja yang telah berjasa dalam program KKBPK.

Momentum Membangun Keluarga Sejahtera

Hasto berharap peringatan Harganas tidak hanya sebagai acara seremonial, namun dapat bermanfaat langsung untuk masyarakat melalui keterlibatan masyarakat di dalamnya. Sementara itu, Gubernur Sahbirin Noor mengajak untuk bersama-sama menjaga keluarga. Keluarga adalah pondasi dasar untuk kuatnya sebuah bangsa. “Kita ingin bangsa yang berkualitas dan berdaya saing sehingga kita tidak letih sendiri didalam membangun bangsa ini, tetapi dengan kerja keras kita berharap Indonesia semakin jaya dengan keluarga sehat dan sejahtera,” ujar gubernur yang akrab dipanggil Paman Birin tersebut. •NJP

10 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

Pesan khusus peringatan Harganas datang dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani. Harganas adalah momentum untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar lebih menyadari dan memahami pentingnya keluarga sebagai pondasi membangun kehidupan yang sejahtera.

WARTA UTAMA

dan tanggung jawab, untuk mewujudkan keluarga Indonesia, keluarga yang tenteram, sejahtera, dan berbudaya,” tandas Puan. Puan menegaskan, setiap keluarga Indonesia harus memahami bahwa Indonesia merupakan negara besar dan beragam. Keluarga harus menjadi tempat membangun sikap dalam menghargai perbedaan dan mengedepankan rasa persatuan keluarga Indonesia. Untuk itu, Puan mengimbau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kesehatan untuk mengingatkan keluarga Indonesia bahwa mencintai keluarga berarti merencanakan keluarga bahagia. Tugas BKKBN tidak hanya melakukan upaya pengendalian penduduk, tetapi membangun pemahaman dan komitmen dalam mewujudkan keluarga yang sehat, berpendidikan dan sejahtera. “Butuh peran aktif dari seluruh pihak. Mulai masyarakat, keluarga, sampai ke pemerintah,” paparnya.

Puan menyampaikan pesan tersebut saat menghadiri sekaligus membuka secara resmi acara puncak peringatan Harganas XXVI 2019 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Keluarga menjadi tempat pertama dalam membimbing dan memberdayakan keluarga secara sosial ekonomi budaya. Keluarga berperan penting membangun budi pekerti memperteguh pancasila dalam kehidupan bernegara. “Peringatan Harganas dengan tagline Cinta Keluarga, Cinta Terencana, mengajak kita semua bahwa mencintai keluarga berarti

PUNCAK HARGANAS Menko PMK Puan Maharani meresmikan peringatan Harganas XXVI didampingi Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Menteri Kesehatan Nina F Moeloek, dan Gubernur Kalsel Sahribin Noor.

kita merencanakan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berbudaya,” ujarnya. “Untuk dapat membangun keluarga dan kependudukan Indonesia, dibutuhkan peran aktif dari seluruh pihak baik anggota keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Mari bergotong royong mengambil peran

Pada kesempatan tersebut, Menteri Puan menyematkan penghargaan tanda penghormatan Satya Lencana Pembangunan, Satya Lencana Wira Karya, dan Manggala Karya Kencana kepada 42 kepala daerah yang hadir, terdiri atas gubernur, bupati, dan wali kota. Selain itu, juga menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) secara simbolis kepada penerima bantuan sosial. Di akhir acara, Menko PMK turut menyapa dan berinteraksi langsung dengan pengelola kampung KB melalui video conference. Hadir mendampingi, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. •NJP

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

WARTA UTAMA

HARGANAS GEDUNG SATE Gubernur Ridwan Kamil saat memberikan sambutan pada peringatan Harganas XXVI Jawa Barat di halaman Gedung Sate, 1 Juli 2019 (atas). Aerial foto upacara Harganas XXVI di halaman Gedung Sate. Upacara ini diikuti seluruh pegawai BKKBN Jawa Barat dan pimpinan OPD di lingkungna Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (kanan).

Gubernur Jawa Barat Pimpin Apel Harganas 2019

WARTA UTAMA

mulai terabaikan. Kemudian, muncul kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak karena keterbatasan waktu untuk mendengarkan keluh kesah atau masalah, terutama pada anak remaja. Selain itu, keluarga kerap tidak tanggap atau kurang peduli pada kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. Pada akhirnya, budaya gotong-royong antarwarga dan antarmasyarakat bisa dikatakan hampir luntur. “Tantangan keluarga hari ini makin besar pada revolusi industri yang membuat kadang-kadang kualitas komunikasi keluarga menjadi tereduksi. Ada tantangantantangan generasi muda terkait bahaya narkoba, pernikahan dini, dan lain-lain,” kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil. Karena itu, Emil menyatakan bahwa atensi pemerintah pusat maupun Jawa Barat tertuju pada programprogram penguatan fundamental keluarga. Salah satu program yang dicanangkan pemerintah pusat dan Jawa Barat adalah 621.

enegasan pentingnya peran keluarga dalam pembangunan sebuah bangsa tersebut datang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memimpin apel peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-26 di halaman Gedung Sate, 1 Juli 2019 lalu. Apel tersebut diikuti seluruh pegawai Perwakilan BKKBN Jawa Barat dan pimpinan organisasi perangkat daerah serta pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Jawa Barat. “Keluarga memiliki delapan fungsi, yaitu fungsi agama, cinta kasih, perlindungan, ekonomi, pendidikan, reproduksi, sosial budaya, dan lingkungan. Bila diimplementasikan

kedelapan fungsi keluarga tersebut, niscaya akan tumbuh anak bangsa Indonesia yang memiliki karakter kuat dan kepribadian terpuji. Apalagi dalam situasi dan kondisi serba transparan saat ini,” papar Gubernur. Gubenur dengan jutaan follower di media sosial ini mengingatkan, pandangan baik pada masa lalu belum tentu diterima keluarga masa kini. Hal itu karena perubahan lingkungan strategis terjadi sangat cepat dan kehadiran revolusi industri 4.0. Pada tatanan keluarga, situasi tersebut membuat waktu berkumpul yang berkualitas

“Kita ada program dari nasional, program 621 yaitu berharap setiap puul 6 sore sampai pukul 9 malam kita tidak melakukan adanya kegiatan ber-gadget. Maksudnya, agar dijadikan momentum untuk bersama keluarga,” katanya. Emil juga menyatakan bahwa kunci keluarga kuat, sehat, dan bahagia terletak pada waktu berkumpul dan kualitas komunikasi dengan semua anggota keluarga. Jika dua hal itu diimplementasikan dengan baik, membentuk keluarga harmonis dan bahagia bukan perkara sulit. “Kuncinya adalah memberi ruang kepada setiap anggota keluarga untuk punya waktu yang berkualitas dengan sesama anggota keluarganya,” katanya. •HUMAS JABAR

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

WARTA UTAMA

Satu Satyalencana, Dua MKK, Lima Pakarti Jawa Barat Raih Penghargaan Harganas XXVI Dedikasi dan komitmen sejumlah kepala daerah di Jawa Barat terhadap program KKBPK mendapat mendapat ganjaran setimpal. Tiga bupati asal Jawa Barat didapuk menerima tanda kehormatan dan penghargaan saat berlangsungnya puncak peringatan Harganas XXVI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Apresiasi juga diberikan kepada pengelola di tingkat lini lapangan.

14 Warta Kencana â&#x20AC;˘ NOMOR 38 TAHUN 2019

upati Karawang Cellica Nurrachadiana tampak sumringah saat namanya dipanggil untuk menerima penganugerahan tanda kerhomatan Satyalencana Pembangunan Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dari Presiden Joko Widodo. Tanda kehormatan tersebut disematkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusian dan Kebudayaan Puan Maharani, turut disaksikan Kepala BKKBN Hasto Wadoyo dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Bupati Cellica menjadi satu-satunya kepala daerah dari Jawa Barat yang tahun ini menerima tanda kehormatan tertinggi bidang KKBPK tersebut. Sementara dua koleganya, Bupati Kuningan Acep Purnama dan Bupati Sukabumi Marwan Hamami, menerima penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) dari BKKBN. Penghargaan Manggala Karya Kencana merupakan prestasi yang menonjol

WARTA UTAMA

dalam komitmen kepemimpinan menggerakkan KKBPK untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera (KKBS). “Alhamdulillah. Sebagai orang Jawa Barat bisa mempersembahkan prestasi ini atas kerja keras ASN, partisipasi masyarakat, stakeholders terkait untuk menghantarkan penghargaan dari Pak Presiden ini. Ya mudahmudahan menjadi semangat bagi kami khususnya,” ucap Cellica seperti dikutip Pikiran Rakyat. Meski demikian, Cellica menegaskan, penghargaan tersebut tidak akan membuatnay takabur. Melainkan menjadi motivasi untuk tetap perbaiki diri, sistem, kebijakan, program, dan anggaran. Sehingga, ke depan bisa mempertahankan prestasi tersebut. Selain itu, raihan

TERIMA PENGHARGAAN Sejumlah kepala daerah berpose bersama Menko PMK usai menerima penghargaan dan tanda kehormatan dalam rangkaian kegiatan Harganas XXVI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (kiri). Bupati Cellica menyerahkan dokumen pengajuan tanda kehormatan Satyalencana Pembangunan saat penilaian lapangan beberapa waktu lalu (bawah).

tersebut bisa jadi banana diskusi dengan daerah lain.

Kuningan, dan Kabupaten Kuningan.

Menurutnya, selama empat tahun ini terakhir Pemkab Karawang terus memacu kesertaan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Selain itu, upaya mengembangkan kampung KB dilakukan dengan cara menghidupkan partisipasi kepala desa, RT/RW, stakeholders dan masyarakat. “Ini komitmen semua pihak dan relawan KB tentunya,” kata dia.

Selain tanda kehormatan dan dua penghargaan tersebut, Jawa Barat juga sukses mencatatkan namanya dalam sejumlah kategori lomba Kesatuan Gerak PKK-KKBPK dan Kampung KB Percontohan. Lomba-lomba tersebut diikuti oleh Kabupaten Kota se-Indonesia sebagai rangkaian dari kegiatan peringatan Harganas XXVI. Tahun ini, Jawa Barat berhasil meraih empat penghargaan. Kota Banjar menerima piala Pakarti Utama II LBS kategori Kota. Kota Cimahi menerima piala Pakarti Madya I PHBS dalam kategori Kota. Kabupaten Sumedang menerima Pakarti Utama III Kesrak PKKKKBPK-Kes Kategori Kabupaten. Kabupaten Bandung menerima Pakarti Utama III Posyandu Kategori Kabupaten. Kota Depok menerima piala Pakarti Utama III Posyandu Kategori Kota.

Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Atalia Praratya Kamil yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, penghargaan untuk Bupati Karawang, Kuningan, dan Kabupaten Sukabumi menjadi kebanggaan Jawa Barat. Atalia berharap penghargaan tersebut bisa mendorong kabupaten dan kota lain di Jawa Barat. Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso menuturkan, pihaknya pun turut berbangga dengan prestasi yang diraih ketiga daerah tersebut. Pihaknya pun siap untuk mendorong wilayah lain di Jawa Barat agar bisa seperti Karawang,

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Bupati Kuningan Acep Purnama mengaku bersyukur dan bangga atas prestasi yang diraih sekaligus mengucapkan terima kasih atas upaya dan kerja keras semua elemen. “Penghargaan ini saya dedikasikan untuk semua masyarakat Kabupaten Kuningan. Program pemerintah khususnya dalam bidang kependudukan dan KB dapat kita laksanakan dengan baik,” ujar Acep seperti dikutip Radar Cirebon. Acep mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atas kerja keras menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui penurunan TFR dan upaya meningkatkan peserta KB aktif di Kabupaten Kuningan. “Saya juga berharap, ke depan kita harus mempersiapkan dengan baik kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat,” katanya. •NJP

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

WARTA UTAMA

erakan Laskar Juara Majukan Desa (Laju Desa) mulai merambah kancah nasional. Program yang diluncurkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil awal Mei 2019 ini diperkenalkan kepada pengelola program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) nasional melalui Pameran dan Gelar Dagang Harganas XXVI Tahun 2019. Booth pameran Perwakilan BKKBN Jawa Barat dikemas demikian rupa sehingga mampu menjadi ruang informasi Laju Desa dan sarana promosi produk unggulan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) asal Jawa Barat. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk tayangan audio visual, infografik, frame media sosial berbagi foto Instragram, aneka cinderamata, dan buku saku kerangka acuan Laju Desa. “Ini merupakan ekspose perdana Laju Desa di forum terbuka di luar Jawa Barat. Sebelumnya, Laju Desa sudah dipamerkan dalam sejumlah kesempatan di Jawa Barat. Walaupun demikian, diseminasi Laju Desa melalui forum-forum pertemuan sudah terlebih dahulu disampaikan secara nasional,” terang Kepala Sub Bidang Advokasi dan KIE BKKBN Jawa Barat Arif Rifqi Zaidan di sela pameran. Zaidan menilai ekspose Laju Desa di kancah nasional penting dilakukan untuk lebih mengenalkan inovasi Jawa Barat dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah dan lintas sektor lainnya. Aliansi kemitraan strategis inilah yang kemudian menjadi kekuatan Jawa Barat dalam mendongkrak kinerja pembangunan KKBPK. Terlebih, Laju Desa merupakan pengembangan dari kemitraan BKKBN dan Pemerintah Provinsi

PAMERAN JABAR Berbagi keseruan di booth pameran dan gelar dagang Jawa Barat di area Harganas XXVI.

Laju Desa Eksis di Pameran Harganas Jawa Barat yang sebelumnya berupa penggalangan relawan penggerak program KKBPK melalui tenaga penggerak desa dan kelurahan (TPD/K). “Laju Desa adalah Gerakan Percepatan Pembangunan Keluarga untuk mendukung pencapaiaan visi Jabar Juara Lahir Batin. Laju Desa ini memaksimalkan para penyuluh

16 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

KB dan TPD/K di Jabar yang saat ini jumlahnya sebayak 3.850 orang yang tugasnya kini tak hanya dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan menciptakan keluarga yang berkualitas namun kini harus berperan serta dalam menekan angka stunting di Jabar dan juga ikut memberdayakan ekonomi masyarakat desa,” papar Zaidan.

WARTA UTAMA

menjelaskan, konsep Laju Desa lahir dari sebuah komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Perwakilan BKKBN Jawa Barat sebagai representasi kehadiran pemerintah pusat di daerah dalam pengelolaan program KKBPK. Komitmen ini juga lahir setelah menimbang besarnya potensi antara dua entitas pemerintah. “Potensi pengembangan dan optimalisasi program prioritas daerah di satu sisi, dan sumber daya BKKBN di sisi lainnya. Meski saat ini BKKBN merupakan lembaga vertikal, namun sejarah mencatat bahwa BKKBN merupakan satu lembaga dengan jejaring hingga akar rumput,” terang Elma saat sosialisasi Laju Desa di Kota Bandung, awal Juli lalu. Lebih dari sekadar intersection program sebagaimana telah diurai di atas, potensi BKKBN menyebar mulai provinsi hingga satuan rukun tetangga, bahkan kelompokkelompok kecil yang tergabung dalam kelompok kegiatan (Poktan). Per awal 2019, aparatur sipil negara (ASN) BKKBN Jawa Barat berjumlah 152 orang. Jumlah ini tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah jejaring di daerah, baik ASN maupun non-ASN dan kader KB. Jumlah penyuluh KB di Jawa Barat berjumlah 1.231 orang.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso yang mendampingi Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Atalia Praratya Kamil saat mengunjungi booth Jawa Barat menjelaskan, Laju Desa bukanlah nomenklatur baru. Ini adalah semangat baru dalam menggerakkan masyarakat demi menyikapi visi gubernur yang akan menjadikan Jabar sebagai provinsi juara lahir bathin. Laju

“Desa di lapangan tidak berkerja sendiri mereka barus bekolaborasi dan juga harus membina sekitar 68.000 kader KB di desa hingga RT. Kami ingin mengenalkan program ini sebagai program unggulan di Jabar,” papar Teguh. Dalam kesempatan terpusah, Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Jawa Barat Elma Triyulianti

Keberadaan ASN ini dibantu dengan TPD/K yang jumlahnya mencapai 2.602 orang. Tenaga pos KB lebih besar lagi, 6.203 orang. Kemudian, tenaga sub pos KB yang ada di tingkat RW sebanyak 58.574 orang. Dan, inilah yang paling jumbo: Kelompok KB. Per awal 2019 ini, jumlah kelompok KB atau poktan mencapai 188.562 orang. Bila semuanya dijumlahkan, angkanya spektakuler: 257.324 orang. •NJP

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

WARTA UTAMA

Harganas XXVI Tingkat Provinsi Jawa Barat

Dari Superhero Hingga Pantai Selatan Puncak peringatan Harganas XXVI tingkat Provinsi Jawa Barat baru akan dihelat penghujung Agustus 2019. Namun demikian, gong kegiatan sudah ditabuh sejak dua bulan lalu, bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni 2019.

erwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat memulai “pesta” keluarga dengan cara unik dan lebih membumi. Bukan di gedung pertemuan atau lapangan upacara dan panggung pertunjukkan, kick-off perayaan Harganas XXVI dilakukan di ruang publik yang

18 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

menyatukan semua kalangan: taman kota. Berikut rangkaian lengkap peringatan Harganas XXVI Tingkat Provinsi Jawa Barat.

Harganas on The Spot Peringatan Harganas tahun ini juga digelar secara spontan dengan melibatkan keluarga yang

WARTA UTAMA

berkunjung di Taman Superhero dan Taman Sejarah Bandung pada 29 Juni 2019. Kegiatan dilaksanakan atas kerjasama dengan Radio Cakra Bandung dan Picu Pacu Creative, juga para Duta Genre di wilayah Bandung Raya. Selain sosialisasi Harganas, kegiatan ini juga

Barat, kepala OPD tingkat Provinsi Jawa Barat, beserta mitra kerja terkait program KKBPK. Upacara ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung Program KKBPK demi mewujudkan keluarga bahagia, Juara Lahir Batin.

HARGANAS JAWA BARAT

Dalam sambutannya, Gubernur Ridwan Kamil menekankan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk kepribadian anak bangsa dan kehidupan bernegara. Mengapa demikian? Karena setiap keluarga memiliki

Kak Rani tengah mendongeng di hadapan anak-anak yang mengunjungi Taman Superhero saat berlangsungnya Harganas on the Spot (kiri). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ketua TP PKK Jawa Barat Atalia Praratya Kamil serta peserta upacara lainnya berpose di depan Gedung Sate usai melaksanakan upacara Harganas (bawah).

fungsi, yang disebut delapan fungsi keluarga. Fungsi agama, cinta kasih, perlindungan, ekonomi, pendidikan, reproduksi, sosial budaya, serta fungsi lingkungan.

Pasanggiri Kreativitas KIE Kegiatan dengan tajuk lomba paduan suara antar kabupaten dan kota se-Jawa Barat ini merupakan salah satu rangkaian peringatan Harganas tingkat Jawa Barat. Pesertanya adalah kader KB dan petugas lapangan KB di tingkat desa/keluarahan se-Jawa Barat. Kegiatan dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat di Taman Budaya Dago Tea House Bandung pada 21 Agustus 2019. Mengusung tema â&#x20AC;&#x153;Kampung KB Giat, Pembangunan Keluarga Makin Kuatâ&#x20AC;?, kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan tenaga lini lapangan dalam melaksanakan KIE. Selain itu, meningkatkan semangat para pos KB dan kader kampung KB dalam memberikan KIE kepada masyarakat.

melibatkan anak-anak dalam sesi bercerita dari Kak Rani mengenai kisah Kaci Beni (KB) yang cinta lingkungan dan kesehatan, sebagai salah satu aspek implementasi delapan fungsi keluarga.

Mupen Racing

KIE KREATIF Pemenang Pasanggiri Kreativitas KIE menunjukkan papan pemenang bersama peserta lainnya dari seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat di Dago Tea House, Kota Bandung.

Mobil Unit Penerangan KB Roadshow Ayo Cegah Stunting (Mupen Racing) merupakan kegiatan promosi dan sosialisasi dalam bentuk aktivitas KIE (Komunikasi, Informasi Edukasi) program

Upacara Harganas di Gedung Sate Gong kedua peringatan Harganas XXVI Jawa Barat ditabuh di Gedung Sate pada 1 Juli 2019. Peringatan ini ditandai dengan upacara peringatan Harganas XXVI Tahun 2019 di halaman Gedung Sate Bandung. Upacara yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa

NOMOR 38 TAHUN 2019 â&#x20AC;˘

Warta Kencana

WARTA UTAMA

Kepala BKKBN dan Gubernur Jawa Barat serta Bupati Sukabumi. Dalam kegiatan puncak peringatan Harganas tahun ini mengambil fokus pada launching Kader KB sebagai Pelopor Pembangunan Keluarga di Jawa Barat.

pembangunan Jawa Barat berbasis kependudukan dan ketahanan keluarga. Tema sentralnya adalah pencegahan stunting dengan mengoptimalkan 100 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada masyarakat di tiga kabupaten yang dilalui oleh tim roadshow. Kegiatan ini juga merupakan aktivitas KIE below the line yang menyentuh langsung lini lapangan yang berlangsung selama tiga hari, 26-28 Agustus 2019. Roadshow diikuti 30 mupen dari kabupaten/ kota se-Jawa Barat serta mupen Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Start dari Bandung (Gedung Sate) – Titik 1. Kabupaten Bandung. – Titik 2. Kabupaten Cianjur. – Finish Kabupaten Sukabumi (Palabuhanratu). Karena sifatnya adalah roadshow KIE, di beberapa titik akan

dilaksanakan penyampaian materi terkait pencegahan stunting kepada masyarakat. Sosialisasi dan KIE dilaksanakan selama tiga jam dengan hiburan dan pembagian doorprize kepada masyarakat. Pada setiap titik juga akan diserahkan bantuan kepada pengelola kampung KB yang dilewati tim Mupen Racing. Juga turut diramaikan oleh OB Van setempat. Sebelum acara dapat dilakukan Wawar (pengumuman) pelayanan KB kepada masyarakat dalam rangka menyambut hari keluarga nasional di masingmasing kabupaten.

Puncak Peringatan Harganas Jabar Dipusatkan di Lapang Cangehgar, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan akan dihadiri

Akan menghadirkan tidak kurang dari 5.000 kader KB dari seluruh desa se-Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat juga akan melakukan sapa warga, berinteraksi dengan kader KB yang hadir di lokasi puncak peringatan. Sesi ini akan dipandu artis ibu kota yaitu Nirina Zubir beserta suami. Pada puncak peringatan ini juga akan diserahkan penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) dari Kepala BKKBN Kepala BKKBN kepada Bupati Sukabumi atas komitmen dan dukungannya terhadap program KKBPK, khususnya di Jawa Barat. Selain itu, akan turut dilakukan penyerahan penghargaan dalam rangka Harganas XXVI tingkat Provinsi Jawa Barat. Daftar penerima bias dilihat pada tabel. Selain berbagai kesgiatan tersebut, pada puncak peringatan Harganas XXVI tingkat Jawa Barat juga akan diramaikan dengan berbagai penampilan kesenian lockl, pameran dan gelar dagang produk UPPKS dari seluruh Jawa Barat, dan juga pameran Program KKBPK Jawa Barat.(*)

Daftar Penerima Penghargaan Program KKBPK Dalam Rangka Peringatan Harganas XXVI Tahun 2019 Tingkat Provinsi Jawa Barat NO. 1. 2.

KATEGORI

DITERIMA OLEH

Manggala Karya Kencana Bupati Sukabumi Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan (Kategori Kabupaten) Juara I Ketua TP PKK Kab. Sumedang Juara II Ketua TP PKK Kab. Bandung Barat Juara III Ketua TP PKK Kab. Bekasi

20 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

KABUPATEN/KOTA Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Bandung Barat Kab. Bekasi

WARTA UTAMA 3.

10.

11.

12.

13.

Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan (Kategori Kota) Juara I Ketua TP PKK Kota Bandung Juara II Ketua TP PKK Kota Depok Juara III Ketua TP PKK Kota Cimahi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kategori Kabupaten) Juara I Ketua TP PKK Kab. Pangandaran Juara II Ketua TP PKK Kab. Bandung Juara III Ketua TP PKK Kab. Tasikmalaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kategori Kota) Juara I Ketua TP PKK Kota Cimahi Juara II Ketua TP PKK Kota Bekasi Juara III Ketua TP PKK Kota Bogor Lingkungan Bersih dan Sehat (Kategori Kabupaten) Juara I Ketua TP PKK Kab. Cirebon Juara II Ketua TP PKK Kab. Sukabumi Juara III Ketua TP PKK Kab. Subang Lingkungan Bersih dan Sehat (Kategori Kota) Juara I Ketua TP PKK Kota Banjar Juara II Ketua TP PKK Kota Sukabumi Juara III Ketua TP PKK Kota Tasikmalaya Pasanggiri Kreativitas KIE Kader dan Pos KB Juara I Kab. Ciamis Juara II Kab. Sukabumi Juara III Kab. Bogor Pengabdian Pos KB Widaningsih Sumidah D. Lestari Duta Genre Putra Terbaik Juara I Imam Muhammad Agung Fauzy Juara II Muhammad Hilmi Sabitul Azmi Juara III Naufal Daffa Abdurahman Duta Genre Putri Terbaik Juara I Teliana Juwita Juara II Putri Helwa Juara III Tiara Salsabila Kampung KB Percontohan Pembentukan 2016 Juara I Kampung KB Kaliaren, Desa Banjarnegara Juara II Kampung KB Dusun I, Desa Bendungan Juara III Kampung KB Muara Kidul, Kel. Pasirjaya Kampung KB Percontohan Pembentukan 2017 Juara I Kampung KB Pelangi, Desa Sindangsari Juara II Kampung KB Gagak, Kel. Sukahati Juara III Kampung KB Ki Bastawi, Desa Pasirmuncang

Kota Bandung Kota Depok Kota Cimahi Kab. Pangandaran Kab. Bandung Kab. Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Bekasi Kota Bogor Kab. Cirebon Kab. Sukabumi Kab. Subang Kota Banjar Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya

Kab. Garut Kota Bandung Kab. Sukabumi Kab. Kuningan Kota Bandung Kab. Karawang Kota Depok Kota Bandung Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kota Bogor

Kab. Cianjur Kab. Bogor Kab. Majalengka

NOMOR 38 TAHUN 2019 â&#x20AC;¢

Warta Kencana

WARTA JABAR

Ada hubungan erat antara jumlah penduduk dengan daya saing daerah. Penduduk berkualitas diyakini menjadi penopang utama daya saing suatu daerah. Kalau sudah begitu, perencanaan kelahiran dan pengendalian penduduk menjadi sebuah keniscayaan.

elaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad memberikan impresi khusus pada aspek pengendalian penduduk saat menyampaikan sambutan pembukaan review atau telaah tengah tahun program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) Provinsi Jawa Barat belum lama ini. Dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai angka 50 juta pada 2021 mendatang, Daud menegaskan pentingnya pengedalilan penduduk Jawa Barat.

BKKBN Jabar Gelar Review Program KKBPK Semester Pertama

Pengendalian Penduduk untuk Daya Saing Daerah

22 Warta Kencana â&#x20AC;˘ NOMOR 38 TAHUN 2019

WARTA JABAR

REVIEW KKBPK JABAR Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso menyerahkan cinderamata kepada Plh Sekda Jabar Daud Achmad usai pembukaan Review Program KKBPK Jabar 2019 (kiri). Seluruh peserta larut dalam permainan angklung yang dipandu dari tim Saung Angklung Udjo di sela kegiatan review prograkm KKBPK Jabar (atas).

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai pengendalian kelahiran merupakan satu hal yang sangat penting. Pengendalian penduduk berdampak pada daya saing daerah. Juga, menjadi investasi bagi pembangunan manusia,” tandas Daud. “IPM, indeks pembangunan manusia, Jawa Barat naik kurang dari satu persen dibanding tahun sebelumnya. Ini tidak lepas dari pengendalian kelahiran yang dilakukan BKKBN bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” Daud menambahkan.

Namun demikian, Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ini menilai Jawa Barat masih memiliki sejumlah pekerjaan besar. Sebut saja misalnya deretan kasus stunting, keluarga prasejahtera, dan anak putus sekolah yang masing terbilang tinggi di Jawa Barat. “Program KKBPK turut menyumbang proyek prioritas nasional sebagai salah satu upaya pengendalian penduduk dan merupakan pelayanan sosial dasar yang penting bagi daerah. Program ini memberikan kontribusi besar bagi pembangunan sumber daya manusia, baik saat ini maupun masa yang akan datang,” papar Daud. Program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK), sambung Daud, akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik. Dalam hal ini, meningkatkan daya saing dan lebih sejahtera. Hal ini sejalan

dengan misi Gubernur Jawa Barat yang ingin melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif. Lebih jauh Daud menjelaskan sejumlah upaya yang telah dilakukan Gedung Sate dalam melayani kebutuhan masyarakat dan sesuai denga tuntutan zaman. Salah satunya adalah dengan mendukung kampung KB yang saat ini mencapai 2035 di Jawa Barat. Jawa Barat menjadi satusatunya pemerintah provinsi yang menyalurkan hibah pembiayaan tenaga penggerak desa dan kelurahan (TPD/K) kepada lebih dari 2000 orang.

Review Program KKBPK 2019 Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

WARTA JABAR

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso menjelaskan, review tengah tahun dilaksanakan sebagai upaya mengetahui sampai sejauh mana kinerja program KKBPK di Jawa Barat selama satu semester pertama 2019. Review berlangsung selama dua hari, diikuti seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana se-Jawa Barat. “Review ini mengusung tema percepatan pencapaian KKBPK untuk mendukung target proyek prioritas nasional 2019. Tema tersebut dipilih karena dukungan program KKBPK terhadap keberhasilan proyek prioritas nasional adalah tanggung-jawab bersama. Keberhasilan kinerja program KKBPK tentu akan memberikan efek positif bagi tercapainya target-target proyek prioritas nasional 2019,” papar Teguh. “Selain itu dalam rangka percepatan pelaksanaan program KKBPK di Jawa Barat, kami berharap kegiatan ini juga dapat memperkuat sinergitas pelaksanaan program KKBPK dengan agenda kerja pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dan mitra kerja,” Teguh menambahkan. Teguh menegaskan, pelaksanaan program KKBPK harus dipercepat, baik di desa maupun di kota. Khusus di desa, percepatan program KB harus sinergi dengan pengembangan potensi desa tersebut. Untuk mempercepat program KB pihaknya telah telah membentuk laskar desa. “Terkait desa ini, kami melakukan pemetaan secara seksama. Dalam hal ini termasuk bagaimana dana desa bisa turut digunakan untuk membiayai pembangunan KKBPK. Pembiayaan memang

tidak mungkin hanya menjadi tanggungngan BKKBN. Artinya, pemanfaatan potensi desa, dana desa, menjadi sebuah keniscayaan,” ungkap Teguh. Menyoal stunting, Teguh menegaskan bahwa percepatan program juga pada dasarnya merupakan sebuah upaya melawan stunting. Terlebih bagi Jawa Barat yang memiliki prevalensi stunting mencapai 30 persen dari total bayi. BKKBN memastikan diri ambil bagian dari ikhtiar Gubernur Jawa Barat dalam mewujudkan provinsi bebas stunting pada 2023 mendatang. “Stunting dalam perspektif kependudkan dan KB adalah kelahiran. Jadi, tidak ada stunting kalau tidak ada kelahiran. Bayi stunting karena lahir. Dengan demikian, jika kelahiran direncanakan dengan baik, dikendalikan dengan baik, maka otomatis stunting juga akan turun,” tandas Teguh.

Delapan Kesepakatan Menutup pelaksanaan review tengah tahun selama dua hari,

24 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

SINERGI JAWA BARAT Penandatanganan nota kesepamahan antara Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Dinas Sosial Jawa Barat, dan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat disaksikan Plh Sekda Jabar Daud Achmad.

peserta menghasilkan delapan kesepakatan. Selain berisi simpulan atas capaian kinerja selama satu semester pertama, kesepakatan juga meliputi tindak lanjut yang akan dilaksanakan selama satu semester ke depan. Fokusnya mengacu kepada hasil rapat kerja daerah (Rakerda) yang dihelat awal tahun lalu. Adapun fokus program KKBPK pada 2019 lebih dititikberatkan pada upaya menyukseskan pembangunan sumber daya manusia melalui program prioritas utama atau lebih dikenal dengan isu 3+1 sebagai berikut: 1. Pemantapan dan peningkatan pelayanan KB berkualitas untuk meningkatkan kesertaan ber-KB. 2. Kampung KB menjadi prioritas untuk dapat menembus wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan yang sulit diakses, ditandai dan harus dipastikan masuknya parameterparameter kependudukan

WARTA JABAR

dalam RPJMD masing-masing pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan program KKBPK melalui upaya pembinaan kampung KB. 3. Pemanfaatan potensi desa untuk mendukung kegiatan operasional program KKBPK. 4. Optimalisasi program ketahanan keluarga dalam upaya menurunkan angka kejadian stunting melalui proyek peningkatan promosi pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan. Berdasarkan pemaparan narasumber dan diskusi dirumuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Penguatan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas merupakan salah satu kebijakan nasional dalam RPJMN 20152019. 2. Hasil evaluasi capaian Kinerja Program KKBPK (semester I tahun 2019), menunjukkan bahwa naik turunnya (fluktuasi) angka pencapaian peserta KB aktif (PA) pada 2019 tidak terlalu drastis jika dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya. Keadaan ini menandakan bahwa kualitas pencatatan pelaporan sudah semakin baik di lapangan.

3. Adanya penetapan ganti cara (GC) dilakukan untuk mendongkrak pencapaian kesertaaan KB MKJP, yaitu adanya perpindahan kesertaan KB dari non-MKJP ke MKJP. 4. Pencapaian minus data additional user atau PA tambahan ditandai dengan angka pencapaian PB yang tidak memberikan kontribusi berarti terhadap pencapaian PA. Untuk mencapai additional user diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: »» Pembenahan data PA, sehingga akhir tahun menunjukkan kondisi PA sebenarnya. »» Meningkatkan cakupan laporan klinik, di mana angka cakupan saat ini belum 100 persen, sehingga terdapat kemungkinan bahwa data PA maupun PB yang tidak terlaporkan. »» Pemenuhan kebutuhan sarana (form) di lapangan sesuai dengan usulan OPD kabupaten dan kota, sehingga tidak ada hambatan pada proses pencatatanp dan pelaporan.

KESEPAKATAN JAWA BARAT Kepala OPD KB Subang menyerahkan dokumen kesepakatan Review KKBPK 2019 kepada Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat.

»» Dalam menyongsong PK 2020 perlu dilakukan updating secara rutin hasil pendataan keluarga PK 2015. 5. Diperlukan dukungan sarana dan prasarana pelayanan di lapangan, termasuk jaminan ketersediaan alokon (implant, fallopering) dan sumberdaya pelayanan KB (tenaga medis operator MOP dan MOW yang belum bersertifikat kompetensi). 6. Merujuk pada proyek prioritas nasional, diperlukan upaya fokus pada pelaksanaan anggaran dan pelaporan. Karena itu, pengelolaan alokon harus melalui pendekatan proaktif dan tidak terlalu birokratif (hanya menunggu distribusi alokon), terencana, terdistribusi dan yang terpenting terlaporkan dengan baik, upaya lain berupa distribusi dinamis untuk menjamin ketersediaan alokon. 7. Dalam hal pemanfaatan potensi desa, Petugas lini lapangan sebagai pekerja bukan penerima upah (pekerja sektor informal) sesungguhnya merupakan pihak yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar mendapatkan jaminan/ perlindungan sosial. Karena itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya memberikan perlindungan pada petugas lini lapangan. 8. Terdapat sinergitas program KKBPK dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Barat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan Pemberdayaan ekonomi. Melalui integrasi ini, dilakukan kerjasama antara PKH dengan BKKBN dalam hal pemanfaatan sumber daya manusia di tingkat lini lapangan. Terdapat 3.500 PKB dan TPD/ TPK sebagai petugas lini lapangan. •NJP

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

WARTA JABAR

Jalan Sunyi Proyek Prioritas Nasional Jargon “Kerja, kerja, kerja!” memang identik dengan Presiden Joko Widodo. Namun jangan salah, BKKBN sudah menjalani budaya kerja ini sejak lama. BKKBN memilih jalan sunyi, jauh dari ingar-bingar dan tepuk tangan riuh. BKKBN memilih fokus pada pencapaian tugasnya sebagaimana menjadi amanat proyek prioritas nasional. Sepi ing pamrih, rame ing gawe.

26 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

WARTA JABAR

PRO PN 2019 Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Dwi Listyawardani memaparkan proyek prioritas nasional yang menjadi tugas BKKBN di hadapan peserta Review KKBPK Jabar 2019 (kiri). Ketua KKI Jabar Ferry Hadiyanto menyampaikan pendapatnya tentang SDGs (insert).

eputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dwi Listyawardani memang sama sekali tidak mengutip falsafah ini, “Sepi ing pamrih, rame ing gawe.” Namun, pernyataannya dalam sesi dialog Review Program KKBPK Jawa Barat 2019 secara tersirat mengisyaratkan falsafah luhur tersebut. Pernyataan ini terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Jawa Barat Ferry Hadiyanto yang menyinggung tidak adanya peran jelas lembaga yang membidangi program KKBPK dalam skenario percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ketika tugas-tugas BKKBN masuk dalam indikator pembangunan pemerintah, maka selesailah sudah. Inilah jalan sunyi yang dipilih BKKBN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas program KKBPK. “Semua kita kerjakan. Kenapa harus gembar-gembor. Ya, nggak? Bonus (demografi) itu siapa yang membentuk kalau bukan pengendalian kelahiran. Itu saja kuncinya. Bahwa bonus dimanfaatkan bukan hanya oleh BKKBN, kita sudah membentuk struktur (penduduk) yang bagus. Nah, kementerian lain mengisi. Kementerian pendidikan mengisi apa, kesehatan apa,” Dani memberi contoh. Bagi mantan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur ini, semua harus berperan aktif karena

PRO PN 2019 Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Dwi Listyawardani menerima cinderamata dari Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso di hadapan peserta Review KKBPK Jabar 2019

membentuk manusia berkualitas itu tidak bisa hanya oleh BKKBN. Sejauh ini, BKKBN terus mengembangkan programprogram terkait. Sebut saja mislanya program 1000 hari pertama kelahiran sebagai upaya pencegahan stunting atau gagal tumbuh. Atau, bagaimana agar balita tumbuh kembang dengan baik melaui kelompok kegiatan bina keluarga balita (BKB). “Itu semua dalam rangka mempersiapkan anak-anak kita. Suatu ketika, 10-15 tahun lagi, mereka memasuki usia kerja, maka dia adalah SDM berkualitas. Kita menyasar dari awal, bahkan sejak 1000 hari pertama kelahiran. Sekarang anak-anak kita stunting, bagaimana nanti ketika besar memasuki usia kerja? Bayangkan, ada 35 persen balita kita stunting. Itu nanti akan jadi angkatan kerja yang tidak profduktif. Itu harus kita selesaikan,” tandasnya. Salah satu upaya menekan angka stunting, sambung Dani, adalah dengan memutus pernikahan anak. Nah, siapa yang selama ini aktif dalam program pendewasaan usia perkawinan? Dani mengingatkan, BKKBN aktif mengampanyekan pendewasaan usia perkawinan tersebut sejak lama.

Sepi ing pamrih, rame ing gawe dapat diartikan bahwa dalam melakukan sesuatu hendaknya tidak terlalu memikirkan apa yang akan didapat dan tak perlu banyak bicara. Akan tetapi melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Dalam melaksanakan falsafah ini diperlukan komitmen dan keikhlasan sangat tinggi. Menurut Dani, sapaan akrab Dwi Listyawardani, BKKBN tidak perlu gembar-gembor dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

WARTA JABAR

“Memang BKKBN sering kali tidak masuk dalam skema, tetapi progrmamnya itu selalu ada. Program-program itu selalu ada. Mestinya tidak usah khawatir. BKKBN ada,” tegas Dani lagi. Dani kembali menunjukkan contoh bagaimana substansi program BKKBN hadir dalam program pemerintah, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK). Program tersebut digulirkan Kementerian Kesehatan sejak 2015 lalu. Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda kelima Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama Pembangunan Kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

1000 HPK Psikolog Nyi Mas Diane Wulansari menyampaikan materi Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan untuk Pencegahan Stunting dalam rangkaian Review KKBPK Jabar 2019.

“Kita lihat misalnya program Indonesia Sehat. Indikator yang pertama apa? Keluarga ikut KB. Gak perlu di situ disebut BKKBN. Tak perlu. Tapi semua keluarga ikut KB. Tanpa ada KB, bagaimana kita membentuk Indonesia Sehat,” ujar Dani. Program KB juga juga menjadi bagian penting dari upaya menekan angka kematian ibu (AKI). Dalam hal ini, KB bukan semata-mata mengendalikan kelahiran. Sebuah hasil penelitian menunjukkan, prevalensi kontrasepsi 64 persen bisa menurunkan hingga 45 persen AKI. Sementara jika seluruhnya menggunakan kontrasepsi, maka penurunan AKI mencapai 70 persen. Hal itu terjadi karena setiap kelahiran yang direncanakan dengan baik akan melahirkan bayi yang sehat oleh ibu yang sehat pula. Kelahiran yang sehat melahirkan generasi berkualitas. . Inilah alasan mengapa kelahiran harus diatur. “Mendapatkan keturunan itu benar merupakan hak asasi. Namun demikian, kelahiran itu harus benar-benar direncanakan. Karena kelahiran yang tidak diharapkan itu efeknya macamacam. Misalnya, dia tidak merawat

kelahirannya, menggugurkan kandungannya, dan lain-lain. Kalau seorang ibu belum sehat untuk hamil, memang tidak boleh hamil. Ini yang bisa menurunkan AKI. Karena AKI itu tidak sematamata karena kelahiran, tetapi ada penyakit-penyakit penyertanya, sehingga dia melahirkan dalam keadaan lemah,” papar Dani. Lalu, apakah harus ada narasi BKKBN dalam skenario penurunan AKI? Dani menilai substansi program itulah yang penting untuk muncul. Termasuk dalam upaya pencapaian proyek prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2014-2019. Rincian target dalam prioritas nasional sudah cukup bagi BKKBN untuk memaksimalkan kinerja.

Proyek Prioritas Nasional Merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang di dalamnya memuat program prioritas nasional. Satu dari lima kegiatan prioritas dalam program prioritas peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat adalah peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. BKKBN juga mendapat amanat dalam kegiatan prioritas nasional percepatan penurunan stunting. Kegiatan prioritas pertama dilakukan melalui proyek peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Keluarannya berupa proyek pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan, peningkatan promosi dan konseling kesehatan

28 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

WARTA JABAR

Sasaran dan Indikator Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana RPJMN 2019

reproduksi berbasis komunitas, dan penyiapan perencanaan kehidupan keluarga bagi remaja. Adapun penurunan stunting diimplementasikan melalui peningkatan pendidikan gizi, dengan output proyek peningkatan promosi pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dokumen yang sama juga mengatur pembangunan bidang.

Khusus program kependudukan dan keluarga berencana masuk dalam bidang pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama. Pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia ditujukan meningkatkan daya saing SDM yang dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan manusia dan masyarakat dilakukan melalui

upaya pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak. Negara secara tegas menyatakan bahwa pembangunan kependudukan dan keluarga

NOMOR 38 TAHUN 2019 â&#x20AC;˘

Warta Kencana

WARTA JABAR

berencana memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Dengan penduduk yang tumbuh seimbang, maka daya tampung dan dukung lingkungan akan tetap terjaga. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peningkatan komitmen dan dukungan pemangku kepentingan serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isu kependudukan (termasuk kelanjutusiaan), keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang komprehensif dan terintegrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan peraturan perundangan yang efektif. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana 2019 tersebut meliputi empat indikator utama. Pertama, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan KB. Kedua, menguatnya advokasi dan KIE tentang program KKBPK. Ketiga, meningkatnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga pembinaan remaja. Keempat, meningkatnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Rincian indikator bisa dilihat dalam tabel. Di samping itu, sasaran dan indikator pembangunan kependudukan dan KB juga dilakukan dalam rangka penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan, kelembagaan pembangunan, serta data dan informasi bidang kependudukan dan KB yang mencakup: (a) meningkatnya kapasitas kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah; (b) tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergis dan

harmonis antara pembangunan bidang kependudukan dan KB terhadap bidang pembangunan lainnya; dan (c) meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan kependudukan dan KB yang akurat dan tepat waktu, serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

“Semua kita kerjakan. Kenapa harus gembargembor. Ya, nggak? Bonus (demografi) itu siapa yang membentuk kalau bukan pengendalian kelahiran. Itu saja kuncinya.” Dwi Listyawardani Deputi Bidang KBKR BKKBN

Dalam rangka pembangunan kependudukan dan KB 2019 tersebut, pemerintah menetapkan arah kebijakan sebagai berikut. Pertama, menguatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas, baik dalam SJSN Kesehatan maupun Non-SJSN Kesehatan melalui penyediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, peningkatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), penyediaan pelayanan medis pemasangan kontrasepsi bekerja sama dengan pihak terkait, dan penyediaan fasilitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta sarana dan prasarananya. Kedua, menguatkan advokasi kepada para pembuat kebijakan dan KIE tentang kependudukan (termasuk kelanjutusiaan), keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di seluruh wilayah dan kelompok melalui berbagai media dan audiensi serta tenaga lapangan KB. Ketiga,

30 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan penyiapan kehidupan berkeluarga, melalui pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja serta bina keluarga remaja. Keempat, meningkatkan peran dan fungsi keluarga. Kelima, menguatkan kelembagaan kependudukan (termasuk kelanjutusiaan) dan keluarga berencana yang efektif antara lain melalui pembinaan kampung KB, menyusun landasan hukum dan menyerasikan kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB, serta menguatkan data dan informasi kependudukan dan KB. Sejauh ini, Dani menilai tingkat pengatahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi masih rendah. Karena itu, promosi kesehatan reproduksi perlu terus dilakukan. “Kita tahu bahwa persoalan kematian ibu, bayi, termasuk stunting, berkakitan erat dengan kespro. Karena itu, kita harus menyampaikan informasi selengkap-lengapnya melalui berbagai channel yang ada di level masyarakat,” ungkap Dani. Jawa Barat sendiri, sambung Dani, memiliki tandatangan tersendiri karena masuk wilayah dengan angka pernikahan anak cukup tinggi. Dengan begitu, perlu penguatan KIE bagi keluarga yang di dalamnya memiliki remaja, termasuk remajanya sendiri. “Sedangkan untuk program lain sudah cukup bagus. Kemitraan juga (bagus). Untuk kesejahteraan sosial misalnya, BKKBN Jawa Barat memprakarsai kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini terkait dengan jaminan hari tua bagi pengelola program di lini lapangan. Mudah-mudahan jadi contoh bagi daerah lain,” pungkas Dani. •NJP

WARTA JABAR

Kabupaten Bandung Jawara Drop Out, Kabupaten Bogor Paling Moncer

Anomali Peserta KB Jabar Hasil telaah program KKBPK Jabar selama satu semester pertama 2019 menunjukkan adanya anomali dalam capaian peserta KB aktif. Meski peserta KB baru terus bertambah, namun tidak ada penambahan peserta KB aktif. Sebaliknya, peserta KB aktif malah minus.

alah satu hasil kesepakatan review atau telaah tengah tahun program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) Jawa Barat 2019 adalah sorotan terhadap capaian tambahan peserta KB aktif atau additional user. â&#x20AC;&#x153;Pencapaian minus data additional user (PA tambahan) ditandai dengan angka pencapaian PB yang tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap pencapaian PA (data s.d juni 2019),â&#x20AC;? demikian bunyi poin keempat kesepakatan yang dibacakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang Nunung Syuhaeri di penghujung acara.

NOMOR 38 TAHUN 2019 â&#x20AC;˘

Warta Kencana

WARTA JABAR

Merujuk pada capaian kinerja program KKBPK Jawa Barat, sampai Desember 2018 lalu terdapat 7.140.555 peserta KB aktif. Selama enam bulan pertama, Januari-Juni 2019, jumlah peserta KB baru Jawa Barat mencapai 647.687 orang. Idealnya, peserta KB aktif pada akhir Juni 2019 adalah 7.788.242 orang. Angka ini hasil perjumlahan peserta aktif tahun lalu dengan peserta baru tahun ini. Nah, di sinilah anomalinya. Laporan tengah tahun program KKBPK Jawa Barat menunjukkan bahwa jumlah peserta KB aktif berjumlah 6.982.964 orang. Alihalih bertambah, jumlah peserta KB aktif justru rontok 157.591 orang atau sebesar 2,02 persen. Dibanding jumlah peserta KB aktif yang seharusnya, berarti ada 805.278 peserta KB aktif teridentifikasi drop out. Di mana saja rontoknya peserta KB aktif? Hasil review menunjukkan, jumlah drop out paling banyak terdapat di Kabupaten Bandung. Tetangga ibu kota provinsi Jawa Barat ini mencatat adanya 83.433 drop out selama enam bulan terakhir. Dibandingkan dengan peserta aktif 2018, angka ini menggerus setidaknya 59.752 peserta KB aktif yang seharusnya. Dengan penambahan peserta

KB baru sebanyak 23.681 orang, idealnya jumlah peserta KB aktif Kabupaten Bandung pada akhir Juni 2019 lalu mencapai 627.692 orang. Angka ini hasil penjumlahan peserta KB aktif 2018 dengan tambahan peserta KB baru selama enam bulan. Hitung-hitungan tersebut sekaligus mengantarkan performa jeblok capaian peserta KB aktif tambahan Kabupaten Bandung. Dibanding 26 kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, Kabupaten Bandung mencatat angka minus terendah dengan -9,52 persen. Sederhananya, satu dari 10 peserta KB aktif di Kabupaten Bandung rontok. Kabupaten Bandung tidak sendirian. Capaian negatif juga ditunjukkan 17 kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat. Kontribusi minus besar penambahan peserta baru terhadap peserta aktif juga terjadi di Kabupaten Indramayu (-8,42 persen), Kabupaten Garut (-8,16 persen), dan Kota Bogor (-7,06 persen). Sementara daerah lain cukup beragam, mulai -0,07 persen (Kabupaten Sumedang) hingga -5,61 persen (Kabupaten Bandung Barat). Tentu, masih ada 10 kabupaten dan kota yang sukses menambah

jumlah peserta KB aktif di Jawa Barat. Dari 10 tersebut, Kabupaten Bogor berhasil mengukuhkan diri menjadi yang terbaik dengan kontribusi 4,81 persen. Meski kehilangan 33.263 peserta alias drop out, namun peserta baru yang berhasil diraih mencapai dua kali lipat dari angka drop out, 70.506 orang. Sehingga, dari peserta KB aktif tahun lalu sebanyak 703.061 orang, Kabupaten Bogor bertahan dengan 740.245 orang peserta KB aktif. Angka ini masih di bawah angka ideal 773.508 orang, hasil penjumlahan peserta tahun lalu dengan peserta KB baru. Angka signifikan juga ditunjukkan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. Dua daerah bertetangga ini mencatat kontribusi peserta baru terhadap peserta aktif masing-masing 3,83 persen dan 3,65 persen. Berikutnya terdapat Kabupaten Sukabumi dengan capaian 2,42 persen. Menyikapi catatan minus kontribusi peserta baru terhadap KB aktif ini, Perwakilan BKKBN Jawa Barat menyiapkan sedikitnya empat langkah sebagaimana tertuang dalam dokumen kesepakatan hasil review. Pertama, pembenahan data peserta KB aktif, sehingga pada akhir tahun mendatang menunjukkan kondisi peserta KB aktif sebenarnya. Kedua, meningkatkan cakupan laporan klinik, di mana angka cakupan saat ini belum 100 persen. Dengan begitu, terdapat kemungkinan bahwa data peserta aktif maupun peserta baru yang tidak terlaporkan. Ketiga, pemenuhan kebutuhan sarana di lapangan sesuai dengan usulan kaupaten dan kota. Harapannya, tidak ada lagi hambatan pada proses pencatatan dan pelaporan. Keempat, menyongsong Pendataan Keluarga 2020 perlu dilakukan updating secara rutin hasil pendataan keluarga 2015. â&#x20AC;˘NJP

32 Warta Kencana â&#x20AC;˘ NOMOR 38 TAHUN 2019

WARTA JABAR

Rancang Bangun Pendataan Keluarga 2020 Jika tak ada aral melintang, BKKBN akan kembali melaksanakan pendataan keluarga pada 2020 mendatang. Lebih dari sekadar menjalankan perintah konstitusi, pendataan menjadi sangat penting seiring dinamisnya situasi keluarga Indonesia. Sebuah jalan menuju big data pembangunan keluarga.

ita awali dengan sebuah pertanyaan, â&#x20AC;&#x153;Mengapa harus pendataan keluarga?â&#x20AC;? Jawaban resmi dari pertanyaan tersebut datang dari Direktur Pelaporan dan Statistik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Rudy Budiman saat menyampaikan rancang bangun Pendataan keluarga (PK) 2020 di pada Review Tengah Tahun Program KKBPK Jawa Barat 2019 belum lama ini.

Setidaknya ada empat alasan yang menjadi latar belakang pentingnya PK 2020. Pertama, untuk keperluan profil pasangan usia subur (PUS). Profil PUS yang sudah atau belum ber-KB akan menghasilkan basis data PUS by name by address yang menjadi sasaran program dan kinerja para kader KB dalam menjalankan program. Basis data atau profil PUS ini tidak tersedia pada sumber data manapun kecuali melalui pelaksanaan PK.

NOMOR 38 TAHUN 2019 â&#x20AC;˘

Warta Kencana

WARTA JABAR

Kedua, pendataan keluarga sebagai evidence based. Basis data keluarga memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh tentang hasil pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera di lapangan. Ketiga, sebagai salah bentuk pemberdayaan kader KB untuk membangun keluarga Indonesia yang lebih sejahtera. Pelaksanaan PK serentak pada sekitar 493 ribu dusun/RW seIndonesia memberdayakan 1,34 juta kader KB untuk mendata 80 juta keluarga di seluruh Indonesia. Keempat, pandataan keluarga berkaitan erat dengan konsep beyond family planning. Pembangunan keluarga akan mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (beyond family planning), mewujudkan keluarga sejahtera dan tangguh serta diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam hal ini, bukan sekadar pengentasan kemiskinan. Rudy menjelaskan, PK 2020 merupakan pendataan keluarga keenam yang dilaksanakan BKKBN. Dilaksanakan kali pertama di Jawa dan Bali pada 1971 silam, pendataan keluarga berisi pencatatan pelaporan pelayanan KB di klinik. Boleh dibilang sangat sederhana. Pendataan nasional baru dilaksanakan pada 1985 dengan mendata PUS dan peserta KB. Indikator terus berkembang dan makin kompleks pada pendataan keluarga berikutnya: 1994, 2000, dan 2015. Pada PK 2015 lalu, pendataan meliputi indikator pembangunan database keluarga, pentahapan keluarga sejahtera secara tertutup, dan pelaporan angka individu by name by address. Indikator terus berkembang pada PK 2020 tahun depan. Pendataan yang ditarget menghasilkan

VARIABEL

SENSUS PENDUDUK 2020 DATA PERUMAHAN: 1. Apakah status kepemilikan rumah yang ditempati? 2. Apakah menggunakan listrik? 3. Apa sumber air minum yang digunakan keluarga ini? 4. Apakah memiliki fasilitas tempat buang air besar dan septic tank? 5. Apakah jenis lantai terluas? DATA KEPENDUDUKAN: 1. Nama lengkap sesuai KK/ KTP 2. Jenis kelamin 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 4. Apakah alamat tempat tinggal sekarang sesuai dengan alamat KTP 5. Tempat lahir 6. Kewarganegaraan 7. Suku bangsa 8. Agama/Kepercayaan 9. Nama orang tua kandung 10. Status perkawinan 11. Status hubungan dengan kepala keluarga 12. Lama tinggal di alamat yang sekarang 13. Ijazah/Pendidikan tertinggi yang ditamatkan 14. Aktifitas yang biasa dilakukan 15. Pekerjaan 16. Lapangan usaha/Bidang pekerjaan 17. Status pekerjaan DATA KB:

1. Apakah anda/pasangan sekarang menggunakan alat/cara KB? 2. Jika tidak, apakah masih ingin/memiliki anak?

basis data keluarga Indonesia (BDKI) ini memuat 55 indikator, meliputi kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan

34 Warta Kencana â&#x20AC;˘ NOMOR 38 TAHUN 2019

keluarga. Dibanding PK 2015, PK 2020 didesain lebih baik dengan adanya perbaikan pada empat area utama. Perbaikan mulai dari pengorganisasian lapangan, pengumpulan dan pengolahan data, diseminasi, dan orientasi atau pelatihan kader pendata. â&#x20AC;&#x153;PK 2020 ini menjadi bagian dari roadmap integrasi database pendataan keluarga dengan sensus penduduk yang samasama dilaksanakan tahun depan. PK 2020 juga menjalani sinkronisasi dengan indikator pembangunan keluarga atau IPK. Dengan demikian, terdapat sejumlah indikator yang secara khusus didesain untuk memenuhi kriteria IPK tadi. Integrasi ini diharapkan menghasilkan big data pembangunan keluarga yang disajikan melalui sistem informasi keluarga (Siga),â&#x20AC;? papar Rudy. Lebih jauh Rudy menjelaskan, Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) memuat 24 variabel data, meliputi lima variabel perumahan, 13 variabel penduduk, empat variabel penduduk lebih dari lima tahun, dan dua variabel penduduk perempuan usia 15-49 tahun. Dua variabel terakhir ini memuat pertanyaan: 1) Apakah Anda/ pasangan sekarang menggunakan alat/cara KB? 2) Jika tidak, apakah masih ingin/memiliki anak? Adapun variabel PK 2020 memuat 55 indikator yang terbagi ke dalam tiga indikator utama: kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga. Ketiga indikator tersebut memuat masing-masing 14 indikator, 12 indikator, dan 29 indikator. Sementara IPK memuat delapan variabel, meliputi dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Ketentraman berarti kondisi keluarga yang di dalamnya memiliki rasa aman, tenang

WARTA JABAR

baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan tanpa meminta tergantung pada keluarga lain. Kebahagiaan adalah

kondisi keluarga yang di dalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga, dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri. “Sejalan dengan IPK tersebut, PK 2020 turut memasukkan indikator

dari masing-masing dimensi yang muncul dalam IPK 2020. Total ada empat variabel PK 2020 yang ditambahkan untuk memenuhi dimensi IPK. Selebihnya tetap seperti variabel PK 2015,” jelas Rudy. Irisan variabel PK 2015, PK 2020, dan IPK 2020 disajikan pada tabel. •NJP

VARIABEL

PENDATAAN KELUARGA 2020 INDIKATOR KEPENDUDUKAN: 1. Alamat Kepala Keluarga 2. Nama Kepala Keluarga 3. Nama Anggota Keluarga 4. Nomor Kepala Keluarga 5. Jenis Kelamin 6. Hubungan denganKepala Keluarga 7. Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 8. Setiap anak (usia 0-17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 9. Tanggal Lahir 10. Status Perkawinan 11. Pendidilkan 12. Kepesertaan JKN/Asusransi Kesehatan Lainnya 13. Agama 14. Pekerjaan INDIKATOR KB: 1. Usia Kawin pertama 2. Jumlah Anak yang pernah dilahirkan 3. Apakah Ibu saat ini sedang hamil 4. Apakah kehamilan ini memang diinginkan 5. Jika jawab Tidak, apakah ingin punya anak 6. Apakah saat ini pakai KB 7. Apakah dalam 12 bulan terakhir pernah pakai KB 8. Apakah dalam 12 bulan terakhir pernah berhenti/ putus pakai KB 9. Sudah berapa lama menggunakan alat kontrasepsi tersebut

10. Kapan berhenti menggunakan alat kontrasepsi terakhir 11. Tempat Pelayanan KB terakhir 12. Alasan utama tidak pakai KB atau putus pakai KB INDIKATOR PEMBANGUNAN KELUARGA: 1. Keluarga membeli satu stel pakaian baru untuk seluruh anggota keluarga minimal setahun sekali 2. Seluruh anggota keluarga makan minimal 2 kali sehari 3. Seluruh anggota keluarga bila sakit berobat ke fasilitas kesehatan 4. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian 5. Seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur minimal seminggu sekali 6. Seluruh anggota keluarga menjalankan ibadah agama sesuai ketentuan agama atau Kepercayaan yang dianut 7. Keluarga memiliki tabungan dalam bentuk uang/emas/ tanah/hewan minimal senilai Rp. 1.500.000 8. Keluarga memiliki kebiasaan berkomunikasi dengan seluruh anggota keluarga 9. Keluarga ikut dalam kegiatan sosial di lingkungan RT 10. Keluarga yang memiliki akses informasi dari surat kabar/ majalah/radio/TV/lainnya 11. Keluarga memiliki anggota yang menjadi pengurus

kegiatan social 12. Keluarga mempunyai balita ikut kegiatan Posyandu 13. Keluarga mempunyai balita ikut kegiatan BKB 14. Keluarga mempunyai remaja ikut kegiatan BKR 15. Ada anggota keluarga masih remaja ikut PIK-R / M 16. Keluarga lansia atau mempunyai lansia ikut kegiatan BKL 17. Keluarga mengikuti kegiatan UPPKS 18. Setiap anggota keluarga tidak ada yang sakit hingga tidak bisa melakukan aktifitas dalam 1 (satu) bulan terakhir. 19. Setiap anggota keluarga berekreasi bersama di luar rumah minimal 6 (enam) bulan sekali 20. Apakah jenis atap rumah terluas 21. Apakah jenis dinding rumah terluas 22. Apakah jenis lantai rumah terluas 23. Apakah sumber penerangan utama 24. Apakah sumber air minum 25. Apakah bahan bakar utama untuk memasak 26. Apakah fasilitas tempat buang air besar 27. Status kepemilikan rumah / bangunan tempat tinggal 28. Berapa luas rumah/ bangunan keseluruhan (m2) 29. Berapa orang yang tinggal dan menetap di rumah/ bangunan ini.

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

WARTA JABAR

Irisan Variabel PK 2020 dan IPK 2020 VARIABEL

INDIKATOR

IPK 2020

PK 2015

PK 2020

1.1. Setiap anggota keluarga (usia 10 tahun keatas) menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut. 2.1. Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Seluruh anggota keluarga menjalankan ibadah agama sesuai ketentuan agama yang dianut.

Tetap

2.2. Setiap anak (usia 0-17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Setiap anak (usia 0-17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

1.1. Keluarga memiliki Sumber Penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan pokok. 2.1. Keluarga memiliki simpanan/ tabungan yang dapat digunakan sewaktu-waktu.

Pekerjaan kepala keluarga dan anggota keluarga. Keluarga memiliki tabungan dalam bentuk uang/emas/tanah/hewan minimal senilai Rp. 1.000.000,Tingkat pendidikan anggota keluarga.

Tetap

Setiap anggota keluarga tidak ada yang sakit hingga tidak bisa melakukan aktifitas dalam 1 (satu) bulan terakhir.

Keluarga memiliki kebiasaan berkomunikasi dengan seluruh anggota keluarga. -

Tetap

Dimenasi Ketenteraman

1. Kegiatan Ibadah

2. Legalitas Keluarga

Dimensi Kemandirian

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 2. Jaminan Keluarga

3. Keberlangsungan Pendidikan

4. Kesehatan Keluarga

3.1. Setiap anggota keluarga yang saat ini berusia sekolah (7-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah dari SD/sederajat sampai dengan SLTA/sederajat. 4.1. Setiap anggota keluarga tidak ada yang sakit hingga tidak bisa melakukan aktifitas dalam 1 (satu) bulan terakhir.

Tetap

Dimensi Kebahagiaan

1. Interaksi Keluarga

1.1. Setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari. 1.2. Setiap anggota keluarga berekreasi bersama di luar rumah minimal 6 (enam) bulan sekali.

2. Kepedulian Sosial

2.1. Keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial di masyarakat dalam waktu 1 tahun terakhir

36 Warta Kencana â&#x20AC;˘ NOMOR 38 TAHUN 2019

1.1. Keluarga ikut dalam kegiatan sosial dilingkungan RT. 1.2. Keluarga memiliki anggota yang menjadi pengurus kegiatan sosial.

Setiap anggota keluarga berekreasi bersama di luar rumah minimal 6 (enam) bulan sekali. Tetap Tetap

WARTA JABAR

IPeKB Jabar Siap Kawal Proyek Prioritas Nasional Dianggap Strategis, Masih Kalah Populer dari Kader KB Amunisi pembangunan KKBPK Jabar makin meyakinkan seiring dikukuhkannya pengurus IPeKB belum lama ini. Asosiasi profesi penyuluh ini memastikan diri siap mengawal pembangunan KKBPK di Bumi Parahyangan. Sambil terus menempa diri sebagai organisasi yang solid dan bergairah.

elaah tengah tahun program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) Jawa Barat beberapa waktu lalu menjadi tonggak penting bagi Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana

(IPeKB) dalam meneguhkan kiprahnya sebagai salah satu pilar utama pembangunan KKBPK di Jawa Barat. Pengurus IPeKB Jawa Barat periode 2018-2022 dilantik oleh Sekretaris Umum IPeKB I Nyoman Karyawan. Sesaat kemudian giliran

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso mengukuhkan secara resmi kepengurusan. Ditemui usai pelantikan, Ketua IPeKB Jawa Barat A Nopian Hendriana mengaku lega setelah

NOMOR 38 TAHUN 2019 â&#x20AC;˘

Warta Kencana

WARTA JABAR

menjalani prosesi pelantikan dan pengukuhan. Bagi Nopian, pelantikan merupakan titik awal bagi pengurus IPeKB Jawa Barat dalam melaksanakan amanat organisasi. Walaupun demikian, aktivitas organisasi sebenarnya sudah bergulir tidak lama setelah kepengurusan terbentuk pada 2018 lalu. “Usai pelantikan ini kami langsung tancap gas. Baik dalam penataan organisasi maupun dalam tugas-tugas profesional sebagai penyuluh KB. Secara kelembagaan, kami siap mengawal sekaligus menjadi salah satu ujung tombak pembangunan KKBPK di Jawa Barat,” tegas Nopian.

berkeluarga bagi remaja melalui penguatan pusat informasi dan konseling remaja (PIKR) dan bina keluarga remaja (BKB). “Sesuai tujuan IPeKB sebagai organisasi profesi, kami berperan aktif dalam memgembangkan metode penyuluhan, penggerakan, pelayanan, dan pengembangan secara efektif, efesien, dan produktif. Kami IPeKB juga terus serta dalam menyebarluaskan informasi program KKBPK,” papar Nopian.

KIE KELOMPOK Dua petugas KB melaksanakan KIE tentang kesehatan reproduksi dan kontrasepsi di Kabupaten Sukabumi.

organisasi profesi. Kemudian, peningkatan kompetensi penyuluh KB melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop, seminar, dan peningkatan kesejahteraan anggota melalui kegiatan tali asih dan promosi produk yang dibuat oleh penyuluh KB melalui kegiatan pameran program KKBPK. IPeKB juga menyediakan bantuan hukum bagi PKB yang mempunyai masalah dengan hukum. Lebih dari itu, IPeKB juga menjadi ruang untuk menyemai benihbenih kepedulian sosial yang dilembagakan melalui kegiatan bakti sosial. Yang terdekat, IPeKB Jabar bakal menggelar bakti sosial pemberian kacamata baca kepada 100 lansia dan donor darah di lokasi peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-26 Tingkat Provinsi Jawa Barat di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. “Kami juga akan mengembangkan kampung KB percontohan binaan IPeKB Jabar. Program-program tersebut menjadi media kami IPeKB dalam menunjukkan eksistensi organisasi. Ini di luar kegiatan penyebarluasan informasi melalui media sosoal dan interaksi langsung dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya,” tambah Nopian.

Nopian memastikan lembaga yang dipimpinnya diri siap berperan aktif dalam mewujudkan target capaian proyek prioritas nasional BKKBN 2019. Dalam hal ini, hal-hal yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi petugas lapangan KB. Sebut saja misalnya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui kelompok kegiatan dan berbasis komunitas. Demikian pula dalam promosi dan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) 1000 hari pertama kelahiran (1000 HPK) untuk mempercepat penurunan stunting dan penyiapan kehidupan

Terkait penataan organisasi, Nopian menjelaskan, program kerja DPD IPeKB Indonesia Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2022 fokus pada pembenahan dan penguatan internal organisasi serta peningkatan mutu profesi penyuluh KB. Salah satunya menyangkut pembaruan database anggota, penerbitan kartu tanda anggota (KTA), dan penataan organisasi di tingkat cabang atau kabupaten dan kota. IPeKB Jawa Barat juga fokus pada konsolidasi organisasi sebagai

38 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

Ihwal pentingnya organisasi profesi penyuluh KB, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan bahwa keberhasilan program KKBPK turut ditentukan oleh sinergitas antara BKKBN dengan IPeKB. Karena itu, penting untuk diintensifkan sampai ke daerah. “Kebijakan program organisasi IPeKB Indonesia yang semula bergerak sebagai organisasi masyarakat kini bertransformasi menjadi organisasi profesi, sehingga diperlukan adanya sinergitas di semua aspek, baik itu dalam tubuh dewan pengurus

WARTA JABAR

pusat (DPP) dan dengan semua dewan pengurus daerah (DPD) yang tersebar di Indonesia,” kata Hasto saat memberikan sambutan dalam kegiatan konsolidasi DPP IPeKB Indonesia 2019 di Balai Diklat Kantor Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, Banjarmasin, awal Juli lalu. Konsolidasi IPeKB tersebut merupakan rangkaian dari peringatan Harganas XXVI di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Menurutnya, penguatan sinergitas dan komitmen dengan BKKBN sebagai instansi pembina yang diharapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan Perka BKKBN No 20/2018 tentang tata hubungan kerja dengan BKKBN yang termaktub pada pasal 13 ayat (1) dan (2).

Dalam hal ini, pembinaan dilakukan secara berjenjang dari penyuluh kepada pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) atau lebih dikenal sebagai pos KB desa. Pos KB melakukan pembinaan kepada sub pos KB atau sub PPKBD, dan seterusnya. Dengan pola semacam ini, Nopian menilai adanya kemungkinan penyuluh KB tidak berinteraksi atau melakukan KIE secara langsung kepada pasangan usia subur atau keluarga sasaran. Pola ini pula yang kemudian menjadikan kader-kader KB di lapangan lebih dikenal masyarakat sebagai petugas KB. Merujuk pada hasil SDKI 2017, keterpajanan terhadap pesan KB melalui kontak personal

lebih banyak melalui perawat atau bidan, PKK atau kader, dan dokter. Angkanya cukup jomplang. Hasil SDKI menunjukkan sekitar 28,2 persen perempuan usia subur mendengar, melihat, dan membaca pesan KB melalui kontak personal dengan perawat arau bidan. Kemudian, 14,4 persen dari kader dan 8,5 persen dari dokter. Setelah itu, barulah 7,8 persen lainnya menerima dari petugas KB, 2,8 persen dari tokoh masyarakat, 2,7 persen dari tokoh agama, 1,5 persen dari apoteker, dan 1 persen dari guru. Di luar kontak personal tadi, perempuan kawin usia 15-49 tahun lebih banyak menerima informasi KB dari televisi. Jumlahnya mencapai 64,3 persen.

“Dengan ditandatanganinya Peraturan Kepala BKKBN No 20 tahun 2018 tentang Organisasi Profesi harus ditindaklanjuti dengan gerakan perubahan dalam internal organisasi untuk menyelaraskan arah dan tujuan organisasi,” katanya. Sementara itu, menanggapi hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 yang menempatkan petugas KB pada posisi keempat sebagai pihak yang menjadi sumber informasi program KB, Nopian berdalih hal itu terjadi karena keterbatasan jumlah penyuluh KB. Sejauh ini, rasio petugas KB terhadap jumlah desa binaan masih terbilang jomplang. “Saat ini jumlah penyuluh KB hanya 1.300-an orang. Sedangkan daerah binaan hampir 6.000 desa. Ini yang kemudian menjadikan penyuluh KB kurang dikenal masyarakat. Di samping itu, pola pembinaan juga tidak selalu dilakukan secara langsung dengan masyarakat,” ungkap Nopian.

PELAYANAN KONTRASEPSI Petugas KB membantu calon peserta KB memersiapkan berkas administrasi sebelum pelayanan kontrasepsi di Kabupaten Bandung.

Media lainnya adalah papan informasi (38,5 persen), poster atau pamflet (38,4 persen), internet (20,6 persen), koran atau majalah (13,1 persen), dan radio (9,2 persen). Menariknya, terdapat 26,3 persen yang tidak mendapatkan informasi KB dari media yang disebutkan tadi. Jumlah tersebut di atas persentase mereka yang tidak memiliki akses sama sekali terhadap media, sebesar 11,4 persen. •NJP

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

WARTA PERSONA

Mengenal Lebih Dekat Kepala BKKBN Hasto Wardoyo

Rebranding BKKBN Setelah lama kosong, akhirnya 1 Juli 2019 lalu kursi kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terisi. Adalah Hasto Wardoyo, seorang dokter spesialis kandungan yang diplot Istana untuk memimpin agenda pembangunan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di tanah air. Sebelum ditarik ke Jakarta, Hasto merupakan Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rekam jejaknya selama memimpin Kulon Progo layak mendapat acungan jempol. Wajar bila kemudian namanya masuk dalam radar Istana untuk mengisi kekosongan orang nomor satu di BKKBN. Untuk mengenal lebih jauh bos anyar BKKBN tersebut, Warta Kencana mencoba menelusuri sejumlah informasi terkait sosok Hasto, baik tayangan wawancara, berita reguler di sejumlah media, hingga mengintip portal resmi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Berikut rangkumannya.

40 Warta Kencana â&#x20AC;˘ NOMOR 38 TAHUN 2019

asto Wardoyo lahir di Kulon Progo, 30 Juli 1964 lalu. Usai menamatkan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1989, dunia Hasto tak jauh-jauh dari latar belakang pendidikannya. Setahun setelah lulus, Hasto berangkat Kabupaten Kutai di Kalimantan Timur untuk mengabdikan diri sebagai Kepala Puskesmas Kahala, daerah pedalaman Kalimantan. Dalam sebuah wawancara dengan kanal televisi online, Hasto mengaku memilih sendiri lokasi puskesmas yang akan dipimpinnya. Alasannya, Hasto muda ingin belajar banyak hal tentang kesehatan masyarakat pedalaman. Lima tahun kemudian, Hasto kembali ke Yogyakarta. Dia menjadi staf medis fungsional di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sardjito. Dari situ dia kemudian menjadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran UGM. Hasto pun menapaki karir di almamaternya tersebut sampai 2010, dengan jabatan terakhir Ketua Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis Obsetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UGM/RSUP Dr. Sardjito. Hasto kemudian beralih haluan menjadi politikus dan ambil bagian dalam kontestasi kepala daerah. Namun demikian, Hasto tetap menekuni profesinya sebagai dokter kandungan. Bahkan ketika dirinya sudah menjalani tugas sebagai Bupati Kulon Progo. Selama menjadi bupati inilah Hasto banyak mengekplorasi potensi Kulon Progo. Hasilnya bisa terus dinikmati masyarakat Kulon Progo hingga kini. Lalu, apa yang akan dilakukan Hasto ketika mendapati tugas baru sebagai Kepala BKKBN?

WARTA PERSONA

Menjawab pertanyaan tersebut, Hasto mengungkapkan bahwa pada dasarnya BKKBN harus bisa menyiapkan struktur penduduk ideal menyongsong periode bonus demografi. Di sini, peran BKKBN dalam menjaga pertumbuhan penduduk untuk menciptakan penduduk yang berkualitas dan bonus demografi bisa menjadi berkah di Indoensia. Dalam menjaga bonus demografi dari beban demografi harus ada roadmap kependudukan. Seperti yang telah disampaikan Presiden Jokowi, Hasto mengaku mendapat pesan menurunkan tingkat kematian ibu dan pencegahan stunting. Untuk itu, perlu ada sosialisasi baru, dari sebelumnya dua anak cukup menjadi dua anak sehat. Dalam menyampaikan pesan harus bisa dimengerti oleh pihak masyarakat untuk mendapatkan isi pesan dari dua anak cukup. Rebranding pun menjadi target awal Hasto di BKKBN. “Kerangka kerja di BKKBN sudah ada. Hal yang penting jelas untuk dilanjutkan adalah menjaga pertumbuhan penduduk seimbang. Selain itu, target dari Bappenas tingkat fertilitas 2,1 anak per ibu. Inovasi yang akan dilakukan adalah rebranding, khususnya untuk targetnya adalah milenial,” terang Hasto. Menjaga pertumbuhan penduduk seperti penggunaan alat kontrasepsi yang diberikan secara merata, sehingga tujuan akhirnya adalah meratakan kualitas dan kuantitas penduduk. Inovasi yang dilakukan bukan hanya bersifat teknokratis, tapi yang perlu dirubah mindset, untuk itu yang dikerjakan adalah campaign yang dapat mengubah mindset, yang mampu “menjebol” tatanan berpikir yang umum. Jika ingin lakukan perubahan, maka yang

dilakukan tidak cukup hanya inovasi tapi harus ada revolusi. “Salah satu cara campaign agar bisa merevolusi mindset masyarakat adalah dengan mencari kata yang lebih tepat untuk diterima masyarakat. Contoh, jika menggunakan kata sexual education maka yang ditangkap masyarakat adalah mengajarkan tentang sexual intercourse. Untuk itu, harus menggunakan bahasa yang lebih bisa diterima masyarakat adalah edukasi kesehatan reproduksi. Penggunaan istilah kesehatan reproduksi lebih mampu menyentuh ke anak-anak milenial untuk lebih terbuka sexual education. Pendidikan seks kepada millenials harus bisa mengikuti zaman. Harus menggunakan kaca mata milenial itu sendiri. Sejalan dengan hal itu, Hasto menargetkan rebranding BKKBN. Tujuannya memberikan persepektif berbeda mengenai BKKBN. Hasto menargetkan proses rebranding sudah selesai akhir tahun ini. •NJP

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

WARTA SINEMA

Film Dua Garis Biru

Bukan Sekadar Pendidikan Seks

ahadiran film Dua Garis Biru patut mendapat kredit khusus. Inilah satu film yang terbilang berani mengangkat tema sensitif: pendidikan seksual. Sesuai yang kurang populer di dunia sinema Indonesia. Beruntung mendapat sambutan hangat para moviegoers tanah air. Dua Garis Biru sendiri sebenarnya bukan semata pendidikan seks. Lebih dari itu, narasi yang dibangun adalah memberikan suguhan tentang pentingnya membuka ruang dialog dalam keluarga.

Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, prevalensi perkawinan anak (berumur 17 tahun ke bawah) di atas 10 persen tersebar di 30 provinsi. Lima besar provinsi yang membukukan angka pernikahan dini pada anak melebihi 25 persen adalah Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Hanya Kepulauan Riau, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Yogyakarta yang angka perkawinan pada anak tidak menyentuh 10 persen.

Dalam siaran persnya, penulis sekaligus sutradara Gina S Noer menyebut bahwa Dua Garis Biru semacam surat cinta darinya kepada setiap keluarga yang sedang atau pernah menghadapi kesalahan anggota keluarganya. Sebuah proses memaafkan satu sama lain dalam perjalanannya menjadi lebih baik lagi. Selain itu, film ini sekaligus desakan keras untuk para pihak yang bertanggung jawab agar berupaya lebih serius mengurangi jumlah kesalahan fatal seperti kehamilan dini pada remaja di Indonesia. “Kesalahan yang bisa berujung pada kematian ibu dan atau bayinya, menambah jumlah angka pelajar putus sekolah, lingkaran kemiskinan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga karena ketidaksiapan pernikahan dini,” tegas Gina. Apa yang disampaikan Gina bukan pepesan kosong. Seperti tampak pada infografik di atas yang kami rangkum berdasarkan laporan

Secara total terjadi peningkatan pernikahan dini pada anak Indonesia. Jika pada 2017 tercatat sebesar 14,18 persen, angka tersebut berubah menjadi 15,66 persen setahun berikutnya. Alhasil anak-anak perempuan hamil pada usia di mana tubuh dan mental

42 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

mereka belum siap. Ada risiko besar yang menanti di depan mata. Peringatan ini sempat disampaikan dokter yang memeriksa kandungan Dara dalam film Dua Garis Biru. Lebih lanjut diterangkan dalam Laporan Kajian Perkawinan Usia Anak di Indonesia terbitan 2018, perempuan yang belum genap 18 tahun berisiko meninggal saat melahirkan. Demikian juga sang bayi. Risiko lain adalah bayi lahir prematur dan stunting (kerdil), hamil saat usia muda juga rentan mengalami pendarahan, keguguran, hamil anggur, dan hamil prematur. Bahkan saat lahir pun bisa sangat mungkin anak mendapatkan pola asuh yang salah. Penyebabnya karena terbatasnya pengetahuan sifat keibuan dalam psikologi. Hamil di luar nikah, seperti yang dialami Dara, hanya salah satu penyebab pernikahan pada anak. Hasil penelitian Bank Dunia pada 2016 menyebut penyebab lainnya adalah kemiskinan, tingkat pendidikan, dan konflik kemanusian. Dalam kesempatan berbeda, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Dwi Listyawardani mengatakan film ini menjadi cara untuk mengedukasi remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi. “Tema peringatan Hari Kependudukan Dunia yang diselenggarakan hari ini 11 Juli adalah mengurangi unmeet need KB, angka kematian ibu, kekerasan berbasis gender dan praktik bahaya. Film ini benar-benar menggambarkan realita bahwa banyak remaja yang masih awam tentang kesehatan reproduksi dan juga tidak tahu risiko yang bisa terjadi akibat perkawinan usia dini,” tegas Listyawardani. Menurutnya, penyampaian pesan melalui media film sudah tepat dan menjadi alat sosialisasi program di seluruh provinsi karena anak muda atau generasi remaja tidak akan mendengarkan ceramah atau seminar. •NJP