MAJALAH WARTA KENCANA EDISI #41-2020 by Warta Kencana

MENU EDISI INI

Warta Kencana â&#x20AC;¢ NOMOR 41 TAHUN 2020

DARI REDAKSI

Penasehat KEPALA BKKBN JAWA BARAT Dewan Redaksi UUNG KUSMANA DADI A. RUSWANDI ELMA TRIYULIANTI RAKHMAT MULKAN PINTAULI R. SIREGAR IRFAN INDRIASTONO Pemimpin Redaksi HERMAN MELANI Wakil Pemimpin Redaksi ARIF R. ZAIDAN Managing Editor NAJIP HENDRA SP Tim Redaksi IRFAN HANIFUL QOYYIM ADITYA UTAMI DEWI CHAERUL SALEH DODO SUPRIATNA HENDRA KURNIAWAN Kontributor ACHMAD SYAFARIEL (JABOTABEK) AKIM GARIS (CIREBON) AA MAMAY (PRIANGAN TIMUR) HENDI WIRYADI (BOGOR RAYA) ANGGOTA IPKB JAWA BARAT HIKMAT SYAHRULLOH Tata Letak LITERA MEDIA Sirkulasi IDA PARIDA Penerbit Perwakilan BKKBN Jawa Barat Percetakan LITERA MEDIA 022 87801235 www.literamedia.com Alamat Redaksi Kantor BKKBN Jawa Barat Jalan Surapati No. 122 Bandung Telp : (022) 7207085 Fax : (022) 7273805 Email: wartakencana2020@gmail.com Website: www.wartakencana.com

Redaksi menerima kiriman artikel, tulisan berita, dan foto tentang kegiatan atau dinamika program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di Jawa Barat. Setiap karya yang dimuat berhak mendapatkan bingkisan menarik dari redaksi.

Merayakan Harganas Dari Rumah

etelah 26 tahun merayakan Hari Keluarga Nasional –sempat berubah menjadi Hari Keluarga saja, tanpa embel-embel nasional, perayaan ke-27 pada 29 Juni 2020 tahun ini benar-benar berbeda. Jika sebelumnya Harganas identik dengan pergelaran meriah bersama ribuan warga, tahun ini di rumah saja. Memang begitulah caranya. Itulah yang terbaik untuk berdamai dengan pandemi yang sudah merenggut ribuan jiwa di seantero tanah air. Tentu, di balik kesulitan masa pandemi ternyata memberikan ruang dan peluang antaranggota keluarga untuk lebih saling mengenal. Terpusatnya aktivitas harian di rumah menyebabkan sikap anggota keluarga yang selama ini tidak terperhatikan akan menjadi tampak. Tak salah bila kemudian BKKBN mengusung tema khusus Harganas “BKKBN Baru Dengan Cara Baru dan Semangat Baru Hadir di Dalam Keluargamu.” Hikmah pandemi Covid-19 ini menjadi kesempatan dan peluang bagi keluarga untuk memperbaiki dinamika yang terjadi. Penting bagi kita semua untuk menjadikan momentum Harganas ini sebagai momen untuk menggugah kesadaran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif dalam memperkuat ketahanan keluarga. Nah, bagi BKKBN, pandemi bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, pandemi Covid-19 menjadi tantangan untuk mengejar ketertinggalan target yang drop tergerus pandemi. Setelah menggelar tasyakuran, berikutnya adalah pelayanan serentak untuk mencapai target nasional sebanyak 1 juta akseptor. Kita memang para jura. Pemilik mental juara. Di tengah segala keterbatasan pelayanan, Jawa Barat berhasil menorehkan prestasi luar biasa. Dari 34 provinsi di tanah air, Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi dengan raihan di atas 400 ribu akseptor. Dengan angka 466.304, bukan saja melampaui target capaian nasional, melainkan target Jabar sendiri yang sudah sejak awal mematok angka di atas nasional. Tentu saja itu bukan semata-mata capaian BKKBN. Itulah hasil kerja keras dan kerja cerdas seluruh punggawa Bangga Kencana Jawa Barat. Terima kasih untuk semua. Selamat merayakan Hari Keluarga Nasional bersama keluarga di rumah. Herman Melani Pemimpin Redaksi

NOMOR 41 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

MENU EDISI INI

JABAR JUARA SEJATI Kepala BKKBN Jawa Barat Kusmana bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menunjukkan piagam penghargaan Jawa Barat sebagai Juara I Pelayanan 1 Juta Akseptor dalam rangka peringatan ke-27 Hari Keluarga Nasional (Harganas) pada 29 Juni 2020. Penghargaan ini menjadi bukti sekaligus pengakuan Jawa Barat sebagai juara sejati pelayanan KB.

WARTA UTAMA

Jabar Juara Sejati 1 Juta Akseptor Pandemi Covid-19 mengubah semuanya. Adaptasi menjadi kuncinya. Pun dengan pelayanan kontrasepsi, maupun program Bangga Kencana pada umumnya. BKKBN pun menyikapinya dengan cara cerdas. Untuk kali pertama dalam sejarah perjalanan program KB di Indonesia melakukan pelayanan serentak lebih dari 1 juta akseptor dalam pencatatan satu hari. Prestasi ini pun dicatat sebagai rekor dunia oleh Musium Rekor Dunia Indonsia (MURI). Harganas tahun ini terasa berbeda.

Warta Kencana â&#x20AC;˘ NOMOR 41 TAHUN 2020

WARTA MENU EDISI UTAMA INI

WARTA UTAMA

13 17

WARTA UTAMA

Rempug Jukung keur Sajuta Akseptor Target pelayanan yang dibebankan BKKBN kepada Jawa Barat bukan main banyaknya. Butuh kekuatan ekstra untuk menggenapkan angka 454.226 akseptor yang harus dilayani. Kolaborasi dan pengerahan segenap sumber daya pun menjadi sebuah keniscayaan. Salah satunya dengan menggandeng induk semang yang membidani kelahiran BKKBN.

Ini Dia Tiga Kebijakan Baru BKKBN Era AKB

WARTA JABAR

Rekor MURI untuk Sejuta Akseptor

Pelayanan Serentak Sejuta Akseptor KB yang diprakarsai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat sukses ganda. Pertama, tercapainya target pelayanan hingga 1.459.449 akseptor atau 103,10 persen dari target semula sebanyak 1.415.600 akseptor. Kedua, tercatatnya jumlah layanan serentak terbanyak oleh Musium Rekor Dunia Indonesia (MURI).

RPJMN 2020-2024 Fokus Wilayah dan Sasaran Khusus

Mitigasi Pascapandemi Bonus Demografi

Demi UPPKS Naik Kelas

Bersinergi Demi Jabar Juara

Bangga Kencana Mengudara

Sah! BKKBN Hapus Jabatan Eselon III dan IV

All-Out Perang Melawan Covid-19 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memastikan diri untuk all-out dalam perang melawan virus korona atau Covid-19 di Jawa Barat. Sikap ini diwujudkan dengan mengerahkan segenap sumber daya yang dimiliki BKKBN untuk difungsikan dalam setiap upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

NOMOR 41 TAHUN 2020 â&#x20AC;˘

Warta Kencana

WARTA UTAMA

HARGANAS VIRTUAL Suasana peringatan ke-27 Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni 2020 di Gedung Negara Pakuan. Upacara berlangsung virtual dipimpin Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Pandemi Covid-19 mengubah semuanya. Adaptasi menjadi kuncinya. Pun dengan pelayanan kontrasepsi, maupun program Bangga Kencana pada umumnya. BKKBN pun menyikapinya dengan cara cerdas. Untuk kali pertama dalam sejarah perjalanan program KB di Indonesia melakukan pelayanan serentak lebih dari 1 juta akseptor dalam pencatatan satu hari. Prestasi ini pun dicatat sebagai rekor dunia oleh Musium Rekor Dunia Indonsia (MURI). Harganas tahun ini terasa berbeda.

Warta Kencana â&#x20AC;˘ NOMOR 41 TAHUN 2020

WARTA UTAMA

JABAR JUARA SEJATI 1 JUTA AKSEPTOR Merayakan Harganas ke-27 di Tengah Pandemi Bersama Keluarga Jawa Barat IRFAN HQ/BKKBN JABAR

adan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memilih cara berbeda untuk merayakan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tahun ini. Berbeda dengan tahuntahun sebelumnya, perayaan ke-27 ini dikemas sederhana dan lebih

membumi. Lebih dari itu, BKKBN menjadikan momentum Harganas sebagai ajang pelayanan serentak guna mengatrol kesertaan ber-KB yang diperkirakan drop selama masa pandemi. Secara nasional, BKKBN menargetkan pelayanan serentak

1 juta akseptor bertepatan dengan peringatan ke-27 Harganas pada Senin, 29 Juni 2020. Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya berasal dari Jawa Barat. Tepatnya, 454.226 akseptor. Angka ini menempatkan Jabar paling superior di antara provinsi lain di Indonesia.

NOMOR 41 TAHUN 2020 â&#x20AC;˘

Warta Kencana

WARTA UTAMA

“Harganas tahun ini dirayakan di tengah situasi kecemasan akibat pandemi, sehingga memberikan suasana berbeda. Secara garis besar, peringatan Harganas ke-27 dilangsungkan secara sederhana. Kami keluarga besar BKKBN menyelenggarakan upacara bendera dan tasyakuran. Fokus kami lebih kepada pelayanan KB serentak untuk mencapai target nasional sebanyak 1 juta akseptor,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana. Upacara peringatan Harganas ke-27 tingkat Provinsi Jawa Barat dipimpin Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Negara Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata Nomor 1, Kota Bandung, pada Senin pagi, 29 Juni 2020. Gubernur juga bakal langsung memonitor jalannya pelayanan KB serentak di Jawa Barat sekaligus berinteraksi dengan para petugas dan akseptor melalui telekonferensi video. Kusmana memastikan pelayanan KB serentak tetap mengikuti protokol pencegahan corona virus disease 2019 (Covid-19), baik untuk petugas maupun akseptor. Kusmana yang akrab disapa Ayah Uung ini menggarisbawahi, di balik kesulitan masa pandemi ternyata memberikan ruang dan peluang antaranggota keluarga

untuk lebih saling mengenal. Terpusatnya aktivitas harian di rumah menyebabkan sikap anggota keluarga yang selama ini tidak terperhatikan akan menjadi tampak. Tak salah bila kemudian BKKBN mengusung tema khusus Harganas “BKKBN Baru Dengan Cara Baru dan Semangat Baru Hadir di Dalam Keluargamu.” “Hikmah pandemi Covid-19 ini menjadi kesempatan dan peluang bagi keluarga untuk memperbaiki dinamika yang terjadi. Dengan memahami satu sama lain dalam keluarga diharapkan akan semakin mengetahui celah-celah untuk menyikapi permasalahan yang terjadi. Penting bagi kita semua untuk menjadikan momentum Harganas ini sebagai momen untuk menggugah kesadaran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif dalam memperkuat ketahanan keluarga,” ungkap Kusmana. Lebih jauh Kusmana menjelaskan, rangkaian kegiatan peringatan ke27 Harganas di Jawa Barat sudah

DUKUNGAN KEPALA DAERAH Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meninjau pelayanan akseptor di salah satu fasilitas kesehatan di Kota Bogor.

Warta Kencana • NOMOR 41 TAHUN 2020

Untuk menyegarkan kembali memori masyarakat tentang Harganas, BKKBN Jabar melakukan serangkaian talkshow radio dan televisi. Talkshow radio dilakukan dengan menggandeng 10 radio swasta di Jawa barat yang tergabung dalam Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). Sementara talkshow televisi menggandeng Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Jawa Barat. Di darat, BKKBN mengerahkan seluruh mobil unit penerangan (Mupen) KB untuk melakukan wawar berisi pemberitahuan pelayanan serentak 1 juta akseptor sekaligus imbauan untuk menunda kehamilan selama pandemi Covid-19.

Jabar Paling Superior

DOK. DPPKB KOTA BOGOR

berlangsung sejak pertengahan Juni 2020. Sejumlah kegiatan yang dihelat antara lain Forum Genre dihadiri secara virtual oleh 1.000 orang se-Indonesia. BKKBN Jabar juga menggelar Covering Theme Song BKKBN Challenge berupa lomba pembuatan cover lagu resmi BKKBN dan launching video “Keluarga Bantu Keluarga” berupa kegiatan sosial membantu keluarga kurang mampu. Ada lagi kampanye “2125” melalui media sosial untuk memasyarakatkan imbauan menunda usia pernikahan muda.

Terkait target pelayanan KB yang menjadi Jawa Barat, Kusmana mengaku optimistis bisa memenuhinya. Meski tidak bisa dilakukan secara massal, pihaknya menyiasati dengan mengerahkan seluruh petugas hingga jejaring masyarakat. Pengerahan “pasukan” dilakukan didasari pertimbangan besarnya target dan jenis kontrasepsi yang menitikberatkan pada perlunya penggerakkan massif. Dari 454.226 akseptor, 384.932 atau sekitar 85 persen di antaranya merupakan pil dan kondom.

WARTA UTAMA

Dua jenis kontrasepsi itulah jelas membutuhkan mobilisasi petugas besar-besaran. “Sesuai arahan (BKKBN) Pusat, selama masa pandemi ini para petugas lini lapangan mendapat tugas mengantarkan pil dan kondom kepada akseptor secara door to door. Langkah ini diambil mengingat keterbatasan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kontrasepsi. Dengan begitu, strategi paling memungkinkan adalah dengan menggerakkan lini lapangan,” tambah Kusmana. Di luar 384.932 pil dan kondom, BKKBN Jabar menargetkan bisa melayani 12.029 akseptor IUD atau implan dan 57.265 akseptor suntik. Dengan demikian, total pelayanan serentak bisa mencapai target 454.226 yang sebelumnya sudah disepakati antara Perwakilan BKKBN Jawa Barat dan organisasi perangkat daerah (OPD) KB Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Dari 454.226 akseptor yang menjadi target Jawa Barat, Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan beban paling besar. Kabupaten dengan jumlah penduduk paling gemuk di Indonesia ini ditarget mampu memberikan pelayanan kepada 52.279 peserta KB. Daerah lain dengan target di atas 30 ribu akseptor meliputi Kabupaten Bekasi (43.321 akseptor), Kabupaten Cianjur (31.226 akseptor), dan Kabupaten Karawang (30.935 akseptor).

masyarakat (PPM) yang sudah ditetapkan pada saat rapat kerja daerah beberapa waktu lalu. Daerah dengan pasangan usia subur banyak tentu mendapat target banyak juga. Secara keseluruhan, Jawa Barat memiliki 9 juta pasangan usia subur,” papar Kusmana. Sebelumnya, Koodinator Bidang Advokasi, Penggerakkan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Jawa Barat Herman Melani menjelaskan, angka yang disepakati BKKBN dan OPD KB di Jawa Barat lebih tinggi dari yang dipatok BKKBN Pusat. Merujuk pada Panduan Peringatan ke-27 Harganas yang diterbitkan BKKBN Pusat, Jawa Barat dipatok melayani 418.224 akseptor. Angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Target provinsi besar seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur tak sampai setengahnya dari target Jawa Barat. Jawa Tengah dan Jawa Timur hanya ditarget masing-masing 147.653 akseptor dan 185.395 akseptor. Padahal, jumlah penduduk dua

JABAR JUARA Kepala BKKBN Jawa Barat Kusmana bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menunjukkan piagam penghargaan Jawa Barat sebagai Juara I Pelayanan 1 Juta Akseptor.

provinsi ini relatif besar. Target Jawa Barat ini tampak makin mencolok jika dibandingkan dengan provinsiprovinsi dengan jumlah penduduk sedikit seperti Papua Barat atau Maluku. Dua provinsi ini dipatok 2.108 akseptor dan 2.866 akseptor saja. Masih lebih tinggi Kota Cimahi yang dipatok bisa memberikan kepada 3.963 akseptor. Sebagai catatan, Kota Cimahi hanya memiliki tiga kecamatan. “Kami menyadari bahwa Jawa Barat merupakan tulang punggung program Bangga Kencana nasional. Berapa pun target yang dibebankan, tentu kami siap bekerja keras sekuat tenaga untuk mencapainya. Kami optimistis,” tandas Herman.

Dukungan Penuh Pemerintah Daerah Ada yang membuat Kusmana dan segenap punggawa program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) makin optimistis di tengah kepungan pandemi. Yakni, dukungan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota. Meski puncak peringatan Harganas

Sebaliknya, daerah dengan target paling sedikit adalah Kota Banjar (1.228 akseptor), Kota Sukabumi (1.723 akseptor). Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, hanya dua daerah ini yang mendapat target kurang dari 2.000 akseptor. “Penetapan target ini didasarkan pada perkiraan permintaan

IRFAN HQ/BKKBN JABAR

NOMOR 41 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

WARTA UTAMA

baru berlangsung 29 Juni 2020, namun gema Harganas ke-27 sudah sudah bergemuruh sejak beberapa waktu sebelumnya.

REKAPITULASI HASIL PELAYANAN SATU JUTA AKSEPTOR KB DALAM RANGKA PERINGATAN KE-27 HARGANAS TAHUN 2020 AKSEPTOR MENURUT METODE KONTRASEPSI NO

KAB / KOTA

PB PP

KB MKJP MOW MOP

Bahkan, Gubernur Ridwan Kamil dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jawa Barat Atalia Praratya sudah menyapa lebih awal melalui media sosial Instagram dan platform lainnya. Selain mengucapkan selamat merayakan Hari Keluarga Nasional untuk seluruh keluarga Jawa Barat, Kang Emil dan Teteh Cinta secara khusus meminta remaja Jawa Barat untuk menunda pernikahan sampai pada usia ideal: 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Hal serupa juga turut dilakukan para kepala daerah di Jawa Barat. Yang terbaru, Gedung Sate meluncurkan surat edaran resmi berisi dukungan pelaksanaan Harganas XXVII, Hari Anak Nasional, dan Hari Anti Narkotika Internasional. Surat bernomor 003.3/99/YANBANGSOS tersebut diteken Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja pada 26 Juni 2020. Ditujukan kepada Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat, para perangkat daerah/biro di lingkungan Provinsi Jawa Barat, kepala instansi vertikal Provinsi Jawa Barat, dan pimpinan BUMN/BUMD/BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Pemdaprov Jawa Barat secara tegas mendukung momentum Harganas pada kegiatan Pelayanan KB Sejuta Akseptor dengan memberikan pelayanan KB secara gratis kepada calon peserta KB non-JKN sebagai upaya menekan angka kehamilan saat pandemi Covid-19. Gedung Sate juga mengintruksikan dinas pengelola program Bangga Kencana sebagai koordinator kegiatan pelaksanaan Harganas

ACEH

2. 3.

IUD

IMPLAN

SUNTIK

PIL

KOND

TOTAL

TARGET

1.305

1.085

2.384

4.610

5.149

2.126

15.394

4.681

329

3.509

SUMATERA UTARA

821

1.201

13.804

9.592

40.648

10.933

76.255

63.069

121

15.082

SUMATERA BARAT

394

925

4.725

6.656

9.129

4.948

26.390

17.388

152

5.657

RIAU

177

663

4.542

8.622

12.229

4.292

30.371

23.604

129

5.228

JAMBI

196

511

3.896

4.536

5.560

696

15.241

11.093

137

4.449

SUMATERA SELATAN

1.686

693

14.725

20.990

20.281

6.656

63.351

56.469

112

15.424

BENGKULU

286

477

3.593

3.796

7.219

2.741

17.837

9.550

187

4.081

LAMPUNG

557

5.847

11.070

22.980

2.753

43.207

39.177

110

6.413

BANGKA BELITUNG

269

1.016

2.032

3.981

838

8.136

8.000

102

1.285

10.

KEPULAUAN RIAU

424

339

985

5.849

2.065

359

9.625

4.854

198

1.352

11.

DKI JAKARTA

581

2.214

2.093

3.749

8.379

5.402

21.858

21.193

103

4.328

12.

JAWA BARAT

30.127

481

31 11.555

21.454 167.999 229.640

35.144

466.304

418.224

111

33.521

13.

JAWA TENGAH

5.495

228

7.042

23.315

70.307

20.139

173.698

147.654

118

30.621

14.

DI YOGYAKARTA

117

1.995

823

1.772

8.007

5.567

18.212

8.151

223

2.866

15.

JAWA TIMUR

2.623

862

238

6.132

18.213

26.972

18.114

6.643

77.174

209.049

25.445

16.

BANTEN

3.451

1.704

6.922

19.500

27.336

7.449

62.914

54.503

115

8.629

17.

BALI

870

560

1.346

1.046

1.036

4.864

4.616

105

1.436

18.

NUSA TENGGARA BARAT

3.155

1.140

9.666

32.715

15.069

2.694

61.346

87.673

10.868

19.

NUSA TENGGARA TIMUR

609

632

6.849

8.803

2.895

719

19.949

23.997

7.532

20.

KALIMANTAN BARAT

574

332

3874

5186

3714

362

13522

23985

56,4

4260

21.

KALIMANTAN TENGAH

283

203

3.350

6.587

6.110

780

17.032

14.779

115

3.555

22.

KALIMANTAN SELATAN

1.309

131

1.830

4.732

41.399

2.186

50.308

43.144

117

1.991

23.

KALIMANTAN TIMUR

1.247

1.900

6.153

8.806

2.845

20.960

13.073

160

3.156

24.

KALIMANTAN UTARA

336

1.609

928

271

3.217

1.900

169

409

25.

SULAWESI UTARA

259

233

3.000

4.522

5.737

1.057

14.601

7.767

188

3.285

26.

SULAWESI TENGAH

1416

1414

7708

8554

11907

535

30176

24916

121,1

9180

27.

SULAWESI SELATAN

1.831

113

641

8.162

15.209

14.162

1.514

39.801

27.708

143,6

8.916

28.

SULAWESI TENGGARA

1.733

190

4.272

6.607

11.857

1.163

24.109

18.091

133

4.482

29.

GORONTALO

144

142

508

1.080

5.785

7.596

8.197

653

30.

SULAWESI BARAT

2.097

1.634

2.210

399

6.438

3.751

172

2.195

31.

MALUKU

988

1.975

595

3.623

2.865

126

1.004

32.

MALUKU UTARA

3.876

2.281

580

6.895

4.450

155

3.961

33.

PAPUA

1.141

2.509

1.331

5.121

4.921

104

1.187

34.

PAPUA BARAT

494

2473

791

117

3924

3108

126

543

NASIONAL

59.227 2.317

390 44.848 188.948 464.351 625.946 132.658 1.459.449 1.415.600 103,10 236.503

XXVII Tahun 2020 di tingkat kabupaten/kota. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan

10 Warta Kencana â&#x20AC;¢ NOMOR 41 TAHUN 2020

52.631

tersebut, Pemdaprov Jawa Barat meminta sejumlah pihak terkait untuk memasang spanduk,

WARTA UTAMA

banner, dan umbul-umbul di lokasi-lokasi strategis.

Juara Sejati Bagaimana hasilnya? Jawa Barat benar-benar menuntaskan ambisinya menjadi paling superior dalam pelayanan serentak 1 juta akseptor KB. Hasil akhir pelayanan di Jawa Barat mencapai 466.304 akseptor untuk semua alat dan obat kontrasepsi (Alokon). Angka fantastis tersebut sekaligus mengukuhkan Jawa Barat sebagai juara dalam pelayanan KB yang secara nasional diganjar rekor terbanyak oleh Musium Rekor Dunia Indonesia (MURI) tersebut.

Adapun BKKBN Jabar menargetkan mampu melayani 454.226 akseptor. Dengan demikian, capaian Jabar mencapai 111,5 persen dari target nasional dan 102,6 persen dari target Jabar. Superioritas Jabar makin tampak saat disandingkan dengan capaian provinsi lain di Indonesia. Sebagaimana ditampilkan dalam Dashboard Quick Count Pelayanan KB Sejuta Akseptor saat data capaian berada pada angka 1.355.294 akseptor, Jabar menjadi satusatunya provinsi dengan pelayanan di atas 400 ribu akseptor. Bahkan, Jawa Tengah yang bertengger

di urutan kedua hanya mampu melayani 173 ribu akseptor. Berdasarkan data akhir sebagaimana disampaikan Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Rudy Budiman, total pelayanan mencapai 1.459.449 akseptor. Angka ini melampaui target awal sebanyak 1.415.600. Dengan demikian, capaian akhir nasional nasional mencapai 103,10 persen. Kepala BKKBN Jabar Kusmana tampak sumringah saat dimintai tanggapannya terkait capaian Jabar dalam pelayanan serentak Harganas. Bagi Kusmana, capaian

Dalam pelayanan yang dilaporkan serentak dalam satu hari tersebut, Jawa Barat melayani seluruh alokon, baik metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD, implan, vasektomi, dan tubektomi maupun non-MKJP seperti KB suntik, pil, dan kondom. Secara keseluruhan, 93 persen pelayanan berupa non-MKJP atau jangka pendek, dengan hampir 50 persen di antaranya menggunakan pil. Dari berita acara pelayanan KB serentak dalam rangka Harganas XXVII/2020 yang diteken Kepala BKKBN Jawa Barat Kusmana, total akseptor KB yang dilayani di Jawa Barat berjumlah 466.304 orang. Rinciannya: 229.640 pil, 35.144 kondom, 167.999 suntik, 11.555 IUD, 21.454 implan, 31 metode operasi pria (MOP) alias vasektomi, dan 481 metode operasi wanita (MOW) alias tubektomi. Raihan angka 466.304 bukan saja melampaui target capaian nasional, melainkan target Jabar sendiri yang sudah sejak awal mematok angka di atas nasional. Merujuk pada Panduan Peringatan ke-27 Harganas yang diterbitkan BKKBN Pusat, Jawa Barat dipatok melayani 418.224 akseptor.

NOMOR 41 TAHUN 2020 â&#x20AC;˘

Warta Kencana

WARTA UTAMA

ini tidak lepas dari kerjasama dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Capaian ini menunjukkan bahwa kerjasama dan kolaborasi merupakan modal sosial masyarakat yang nilainya tak terhingga. “Ini berkat kerjasama dan dukungan luar bisa dari pimpinan Jawa Barat, mulai Pak Gubernur, Pak Panglima Kodam III Siliwangi, Tim Penggerak PKK, Muslimat NU, dan yang paling menentukan kesiapan adalah jajaran bidan di Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan penyuluh keluarga berencana (PKB), baik PNS maupun non-PNS. Unsur masyarakat, dalam hal ini para pos KB, sub pos KB, dan para kader, tentu sangat berperan besar. Juga masyarakat yang mau memanfaatkan pelayanan ini. Kepada mereka semua, kami BKKBN mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah swt,” ungkap Kusmana antusias.

tunggu mateng dulu, fisik mental harus siap, perencanaan keluarga jg harus mantap..supaya nanti jadi keluarga berkualitas.//Info ini mari spiralkan, kakaaa” tulis Atalia disertai tagar #sicinta. Sampai majalah ini terbit, video pendek tersebut dilihat 272.873 kali. Postingan ini juga dibanjiri komentar netizen, mulai serius hingga lucu-lucuan. Dalam dialog singkat tersebut, Gubernur Ridwan Kamil dan Atalia menekankan pentingnya remaja Jawa Barat menikah pada usia ideal. Laki-laki pada usia 25 tahun, perempuan usia 21 tahun. Bahkan, Atalia mengaku prihatin masih banyak warga Jawa Barat menikah pada usia muda. “Akang, Teteh mah suka prihatin kalau lihat anak muda masih melakukan pernikahan dini,” kata Atalia.

perempuan idealnya minimal 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Itulah semangat 21-25 Keren,” tambah Ridwan Kamil. Ditemui secara terpisah, Koordinator Sub Bidang Ketahanan Remaja BKKBN Jawa Barat Dela Aryati menjelaskan, tagline Semangat 21-25 Keren bertujuan memberikan penyadaran kepada remaja Jawa Barat tentang usia ideal menikah. Pendewasaan usia perkawinan ini sangat penting untuk menekan angka fertilitas di Jawa Barat, terutama pada rentang usia remaja. Saat ini, angka kelahiran usia 14-19 tahun berada pada angka 35. Artinya, 35 dari 1.000 perempuan melahirkan pada usia 14-19 tahun. Dela menuturkan, kelahiran yang dimaksud yaitu kelahiran pertama. Mereka terus berupaya untuk mengendalikan angka tersebut agar remaja perempuan terutama

Semangat 21-25 Keren Ada lagi yang membuat perhelatan Harganas tahun ini berasa berbeda, khususnya di Jawa Barat. Selain pandemi dan pelayanan serentak sejuta akseptor, Jawa Barat punya sesuatu yang baru: Semangat 21-25 Keren. Tagline kampanye pendewasaan usia perkawinan ini diperkenalkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya beberapa hari menjelang puncak peringatan ke-27 Harganas. Tak lama berselang, Atalia mengunggah potongan dialog peluncuran tagline tersebut melalui Instagram pribadinya @ataliapr sehari menjelang Harganas. “Heyyy hey heyyy..//Ada pesan utk kawula muda dan para ortu yang punya remaja nihhh.//Omat jangan terburu-buru nikah/menikahkan terlalu dini ya..//Kalau buah mah,

IRFAN HQ/BKKBN JABAR

SEMANGAT 21-25 KEREN Gubernur Ridwan Kamil bersama Bunda Genre Jawa Barat Atalia Praratya meluncurkan Semangat 21-25 Keren dalam rangkaian kegiatan Harganas 2020.

“Pernikahan dini itu menikah di bawah umur yah?” Ridwan Kamil menimpali. “Nah, Jawa Barat ini ada program keren dari BKKBN. Namanya 21-25 Keren. Jadi, pernikahan yang terencana yang sehat dan baik, secara kesehatan maupun psikologi itu yang

12 Warta Kencana • NOMOR 41 TAHUN 2020

memahami mengenai kesehatan reproduksi dengan menunda untuk memiliki anak sebelum usianya cukup yaitu 21 tahun, sementara untuk laki-laki usia kawin itu idealnya 25 tahun. “Jabar tingkat kawin muda sangat tinggi dan mempengaruhi usia melahirkan pertama. Tingginya angka stunting di Jabar menjadi salah satu akibat dari melahirkan di usia yang sebenarnya belum ideal,” terang Dela. •NJP

WARTA UTAMA

LINI LAPANGAN Petugas lini lapangan program Bangga Kencana menjadi unung tombak pencapaian target pelayanan 1 juta akseptor. NAJIP HENDRA SP/WARTA KENCANA

Rempug Jukung keur Sajuta Akseptor Kerahkan 60 Ribu Kekuatan Lini Lapangan Target pelayanan yang dibebankan BKKBN kepada Jawa Barat bukan main banyaknya. Butuh kekuatan ekstra untuk menggenapkan angka 454.226 akseptor yang harus dilayani. Kolaborasi dan pengerahan segenap sumber daya pun menjadi sebuah keniscayaan. Salah satunya dengan menggandeng induk semang yang membidani kelahiran BKKBN.

NOMOR 41 TAHUN 2020 â&#x20AC;˘

Warta Kencana

WARTA UTAMA

ejarah program keluarga berencana (KB) di Indonsia tak dapat dipisahkan dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Bahkan, PKBI pula yang membidani kelahiran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), lembaga yang mendapat mandat khusus menangani program KB atau kini bertransformasi menjadi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana). Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana menyebut PKBI sebagai induk semang BKKBN. “PKBI ini induk semang kami, BKKBN. Kalau tidak ada PKBI, mungkin BKKBN tidak akan lahir. Karena itu, kami keluarga BKKBN sangat berterima kasih kepada teman-teman PKBI yang tetap setia mengawal program KB hingga kini,” kata Kusmana saat membuka webinar “Rembug Jukung Dukung Program Sajuta Akseptor” yang diprakarsai PKBI Jawa Barat, sore kemarin, 24 Juni 2020.

menyelamatkan Indonesia dari ledakan penduduk sekaligus menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang hingga kini masih tinggi.

Dari 1 juta yang menjadi target nasional, hampir setengahnya berasal dari Jawa Barat. Kita semua rempug jukung mendayagunakan sumber daya sauyunan keur sajuta yang dimilikiakseptor. PKBI. Klinik-klinik PKBI siap menjadi tempat pelayanan KB dalam rangka pelayanan serentak KUSMANA Harganas maupun pelayanan jangka panjang setelah Harganas,” Kepala BKKBN Jawa Barat kata Rosmananda. Rosmananda menegaskan, PKBI terus memegang komitmen untuk mengawal program KB di Indonesia. Komitmen tersebut menjadi bagian dari ikhtiar

Kolaborasi BKKBN-PKBI Jabar kemarin diikuti para Pengurus Daerah PKBI Jawa Barat, Pengurus Cabang PKBI, para relawan PKBI, pengelola program Bangga Kencana se-Jawa Barat. Webinar menghadirkan narasumber Siti Hannifah dari PKBI Jawa Barat yang secara khusus menjelaskan pelayanan KB di klinik-klinik PKBI selama masa pandemi Covid-19. Selain Kusmana, Ketua Pengurus Daerah PKBI Jawa Barat Rosmananda Romli turut memberikan pengantar sekaligus bercerita kilas balik perjalanan PKBI di Indonesia. “Kami siap untuk rempug jukung sauyunan mendukung pelayanan 1 juta akseptor di Jawa Barat. Kami di Jawa Barat dan 18 cabang di daerah siap mengerahkan relawan

PELAYANAN ALL OUT Sejumlah tenaga kesehatan melayani pendaftaran calon akseptor sebelum menjalani pelayanan kontrasepsi.

DOK. BKKBN JABAR

14 Warta Kencana • NOMOR 41 TAHUN 2020

“PKBI lahir dari keprihatinan tingginya kematian ibu dan bayi di Indonesia pada akhir dekade 1950-an. Fertilitas yang tinggi kala itu mengakibatkan banyaknya ibu yang meninggal saat melahirkan. Tidak jarang bayinya juga tidak tertolong. Kami bertekad menekan tingginya angka kematian tersebut. Spirit itu tetap terpelihara hingga sekarang,” tegas Rosmananda.

Rempug Jukung Di bagian lain, Kepala BKKBN Jabar Kusmana menjelaskan, Pelayanan KB Sejuta Akseptor merupakan inisiatif BKKBN dalam memanfaatkan peringatan Hari Keluarga Nasional XXVII. Melalui kegiatan ini pihaknya berharap beberapa target sasaran strategis BKKBN dapat tetap diwujudkan di tengah pandemi Covid-19. Karena itu, pelayanan tetap memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang berlaku. “Pelayanan KB sajuta akseptor bertujuan memenuhi kebutuhan

WARTA UTAMA

IRFAN HQ/BKKBN JABAR

akan kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS), guna melindungi dari adanya kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan yang berisiko karena pandemi Covid-19. Harus kami akui bahwa kondisi pandemi Covid-19 saat ini berdampak terhadap terbatasnya pelayanan KB bagi masyarakat yang membutuhkan,” terang Kusmana. Terhambatnya pelayanan kepada masyarakat dengan sendirinya menjadi pemicu angka putus pakai kontrasepsi alias drop out peserta KB. Kalau sudah begitu, meningkatnya peluang kehamilan yang tidak diinginkan pun menjadi semakin nyata. Dengan jumlah PUS mencapai 9 juta, risiko kehamilan patut menjadi perhatian serius semua kalangan. “Saat ini jumlah penduduk usia produktif di Jawa Barat 66 persen. Persentase penduduk usia reproduksi yang tinggi ini menuntut konsistensi dan pemerataan akses terhadap pelayanan KB. Inkonsistensi dan tidak meratanya akses terhadap pelayanan KB dapat dengan mudah memicu terjadinya baby

HARGANAS VIRTUAL Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin peringatan ke-27 Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni 2020 dari Gedung Negara Pakuan. Upacara berlangsung virtual.

boom jilid II,” tandas Ayah Uung, sapaan Kusmana. Meski begitu, Uung optmistis target pelayanan yang dibebankan kepada Jawa Barat dapat tercapai. Di tengah kepungan pandemi Covid-19, Uung melihat adanya komitmen kuat dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota serta dukungan dari masyarakat. Kelembagaan lini lapangan berbasis masyarakat menjadi modal kuat bagi pencapaian target besar tersebut. “Dari 1 juta yang menjadi target nasional, hampir setengahnya berasal dari Jawa Barat. Tepatnya 454.226 akseptor, baik baru maupun ganti cara dan ulangan. Tentu dengan dukungan dan komitmen mitra kerja, termasuk teman-teman PKBI, dalam mendukung kebijakan Bangga

Kencana ini menjadi sebuah kekuatan besar. Kita semua rempug jukung sauyunan keur sajuta akseptor. Kami optimistis!” tegas Kusmana. Kusmana menjelaskan, pelayanan 1 juta akseptor di Jawa Barat bakal melibatkan 3.479 petugas lapangan KB, 6.718 pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) alias pos KB, dan 50.740 sub PPKBD atau sub pos KB. Pelayanan berlangsung di 1.336 fasilitas kesehatan (faskes) pemerintah, 918 faskes swasta, 7.477 bidan praktik, dan 925 jejaring lainnya.

Kerahkan Semua Kekuatan Ditemui terpisah, Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Jawa Barat Herman Melani mengungkapkan, pihakny mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya untuk menyukseskan pelayanan 1 juta akseptor. Bukan tanpa alasan, BKKBN mematok hampir setengah dari 1 juta target nasional tersebut

NOMOR 41 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

WARTA UTAMA

berasal dari Jawa Barat. Tepatnya, 454.226 akseptor. “Kami optimistis bisa memenuhi target tersebut. Memang tantangannya karena ini sedang dalam masa pandemi Covid-19. Pelayanan tidak bisa dilakukan secara massal. Namun begitu, kami menyiasatinya dengan mengerahkan seluruh petugas hingga jejaring masyarakat,” ungkap Herman saat ditemui di ruang kerjanya, sepekan sebelum pelaksanaan pelayanan serentak berlangsung. Herman menjelaskan, pengerahan “pasukan” dilakukan didasari pertimbangan besarnya target yang dibebankan BKKBN Pusat kepada Jawa Barat. Juga jenis kontrasepsi yang menitikberatkan pada perlunya penggerakkan massif. Dari 454.226 akseptor, 384.932 atau sekitar 85 persen di antaranya merupakan pil dan kondom. Dua jenis kontrasepsi itulah jelas membutuhkan mobilisasi petugas besar-besaran. “Sesuai arahan (BKKBN) Pusat, selama masa pandemi ini para petugas lini lapangan mendapat tugas mengantarkan pil dan kondom kepada akseptor secara door to door. Langkah ini diambil mengingat keterbatasan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kontrasepsi. Dengan begitu, strategi paling memungkinkan adalah dengan menggerakkan lini lapangan,” tambah Herman. Mantan auditor ini mengaku diuntungkan dengan karakteristik program keluarga berencana (KB) atau kini menjadi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) yang lebih bersifat gerakan. Gerakan inilah yang memungkinkan segenap unsur masyarakat untuk terlibat dalam program Bangga Kencana. Sejak

pelayanan yang tidak bisa dilakukan oleh para kader lini lapangan. Tentu, pelayanan senantiasa memperhatikan protokol pencegahan Covid-19,” terang Herman.

Kami mengerahkan 60.937 lini lapangan untuk menggerakkan sekaligus mengawal pelayanan di 10.656 fasilitas kesehatan. HERMAN MELANI Koordinator Bidang Adpin BKKBN Jawa Barat

kelahirannya, program KB sudah melibatkan institusi masyarakat perdesaan (IMP) yang benarbenar memanfaatkan potensi masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, pelibatan masyarakat bukan semata-mata demi menggenjot pelayanan KB dalam rangka Harganas. Lebih dari itu, kolaborasi menjadi semacam pembuktian bagi BKKBN dan masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program Bangga Kencana. “Salah satu kekuatan BKKBN terletak pada keberadaan IMP. Mereka merupakan ujung tombak program. Khusus dalam kegiatan pelayanan serentak ini, pos KB dan sub pos KB bergerak menjadi perpanjangan rantai pasok alat dan obat kontrasepsi. Adapun bidan dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan melakukan

16 Warta Kencana • NOMOR 41 TAHUN 2020

“Pelayanan IUD dan implan dilakukan di faskes. Pelayanan KB suntik dilakukan oleh PMB (praktik mandiri bidan). Kesepakatan kami dengan Pengurus Daerah IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Jawa Barat, dalam setiap satu jam terdapat enam orang yang dilayani. Pengaturan ini dilakukan untuk menghindari penumpukkan akseptor di fasilitas kesehatan,” Herman menambahkan. Herman merinci lebih jauh, totak sumber daya yang dikerahkan lebih dari 60 ribu orang. Angka ini terdiri atas 3.479 petugas lapangan KB, baik penyuluh KB (PKB) maupun tenaga penggerak desa dan kelurahan (TPD/K), 6.718 kader pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD), dan 50.740 kader sub PPKBD. Jumlah itu hanya tim yang bergerak langsung di lapangan. Jika sumber daya manajemen digabungkan, angkanya melambung lagi. “Kami mengerahkan 60.937 lini lapangan untuk menggerakkan sekaligus mengawal pelayanan di 10.656 fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah, swasta, praktik bidan mandiri, maupun jejaring lainnya. Jabar beruntung memiliki sumber daya melimpah untuk menggerakkan masyarakat. Inilah satu kekuatan progam Bangga Kencana di Jawa Barat,” terang Herman. “Kami menyadari bahwa Jawa Barat merupakan tulang punggung program Bangga Kencana nasional. Berapa pun target yang dibebankan, tentu kami siap bekerja keras sekuat tenaga untuk mencapainya. Kami optimistis,” pungkas Herman. •NJP

WARTA UTAMA

REKOR DUNIA Awan Rahargo dari MURI menyerahkan sertifikat rekor kepada Kepala BKKBN Hasto Wardoyo DOK. BKKBN

Rekor MURI untuk Sejuta Akseptor

elayanan Serentak Sejuta Akseptor KB yang diprakarsai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat sukses ganda. Pertama, tercapainya target pelayanan hingga 1.459.449 akseptor atau 103,10 persen dari target semula sebanyak 1.415.600 akseptor. Kedua, tercatatnya jumlah layanan serentak terbanyak oleh Musium Rekor Dunia Indonesia (MURI).

“Peringatan Harganas ke-27 tahun 2020 ini masih dalam masa pandemi Covid-19. Walaupun terasa sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, BKKBN tetap harus bisa lebih dekat dengan masyarakat. Dalam arti bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, gerakan “Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor” yang BKKBN selenggarakan pada Senin, 29 Juni 2020 menjadi bagian dari bentuk peringatan atau perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)

yang dilaksanakan dengan lebih dekat kepada masyarakat,” ungkap Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam siaran pers yang bisa diunduh pada portal resmi BKKBN. Imbas penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia yang dimulai pada Maret 2020 mempengaruhi berbagai aspek, tak terkecuali pada pelayanan program keluarga berencana (KB). Berbagai kebijakan dilakukan BKKBN untuk terus menggenjot peningkatan

NOMOR 41 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

WARTA UTAMA

kesertaan ber-KB tersebut untuk antisipasi terjadinya baby boom pada masa yang akan datang. Ini dilakukan demi kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ini baik jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui momentum peringatan Harganas ke-27 tahun 2020 dengan segala keterbatasan kondisi dan upaya saat ini, BKKBN berinisitif untuk melakukan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor. Melalui kegiatan ini diharapkan beberapa target sasaran strategis BKKBN dapat tetap diwujudkan dengan mempertimbangkan pendekatan budaya kearifan lokal serta tetap memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang berlaku. Pelayanan KB Sejuta Akseptor dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada pukul 08.00-15.00 waktu setempat dan dilakukan pencatatan Rekor MURI, dengan target layanan sejumlah 1.415.600. Hal ini merupakan upaya BKKBN untuk menghadapi implikasi dari kondisi pandemi Covid-19, yakni terjadi pengurangan kunjungan masyarakat kepada fasilitas kesehatan. Fenomena ini tentunya berakibat pada penurunan jumlah peserta KB aktif maupun peserta KB baru yang ingin mendapatkan pelayanan keluarga berencana melalui fasilitas kesehatan. Selain berimbas pada penurunan peserta KB, penyebaran wabah Covid-19 juga berakibat kepada penurunan aktivitas dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIKR dan UPPKS) serta penurunan mekanisme operasional di lini lapangan, termasuk di Kampung KB: Pertemuan Pokja dan Pemantauan oleh OPD-KB tidak bisa optimal. Hal ini bukan tanpa alasan, tentu banyak para akseptor KB yang merasa takut ketika hendak mengakses pelayanan KB di masa pandemi Covid-19 ini.

“Pelayanan KB yang sangat berdampak akibat wabah Covid-19 ini dikarenakan KB sendiri pelayanannya yang ada sekarang (existing) adalah dengan baksos, sosialisasi oleh penyuluh KB, dan juga kader-kader. Jadi sangat full kontak atau people to people contact atau person to person. Sehingga ketika ada physical distancing atau social distancing maka jelas akan menurun pelayanan itu,” jelas Hasto. Pemantauan pelayanan KB sejuta akseptor dilakukan di Ruang Serbaguna I Kantor Pusat BKKBN, melalui dashboard yang memperlihatkan hasil quick count secara realtime, dapat dipantau juga secara langsung oleh masyarakat melalui live stream Youtube BKKBN Official. Quick count menggunakan aplikasi yang dikembangkan Direktorat Pelaporan dan Statistik BKKBN, dengan basis aplikasi KoBoToolBox dari United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), badan PBB yang menangani urusan kemanusiaan. BKKBN telah mendaftarkan akun secara resmi sehingga dapat menggunakan unlimited data yang masuk, dengan update data setiap 30 menit atau paling lama 60 menit. Pengumpulan dan pelaporan data secara langsung ditempat pelayanan KB dilakukan oleh penyuluh KB, kader IMP, petugas faskes, dan operator kabupaten/ kota dari seluruh Indonesia. Tempat pelayanan KB sejuta akseptor dilakukan di puskesmas (diutamakan puskesmas rawat inap), praktik mandiri bidan (PMB), kunjungan rumah, rumah sakit atau faskes dan pelayanan KB bergerak. Pelayanan berupa pelayanan KB baru (termasuk KB pascapersalinan), KB ulangan dan KB ganti cara. Jenis pelayanan KB terdiri atas pil, kondom, suntik, IUD, implan, MOW, dan MOP

18 Warta Kencana • NOMOR 41 TAHUN 2020

dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan, kondisi zona wilayah dan protokol pelayanan pada masa pandemi Covid-19. Dalam kegiatan tersebut, BKKBN juga sekaligus memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) bagi bidan untuk mendukung pelayanan kontrasepsi. Hasil capaian quick count diumumkan dalam siaran langsung peringatan Harganas ke-27 Bangga Indonesia di Televisi Republik Indonesia (TVRI) Senin malam. Acara dihadiri Kepala BKKBN, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama BKKBN, Nycta Gina, Rizky Kinos, Gilang Dirga, Hesti Purwadinata, Judika, Citra Scholastika dan artis papan atas lainnya. Hasil quick count hingga pukul 22.00 WIB “Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor” mendapatkan jumlah 1.355.294. Quick count dilanjutkan sampai keesokan harinya hingga seluruh data masuk. Capaian ini mendapatkan penghargaan Rekor MURI Pelayanan KB Secara Serentak dengan Akseptor KB Terbanyak karena telah melakukan pelayanan KB serentak dengan jumlah akseptor lebih dari 1 juta dalam waktu sehari. Penghargaan secara langsung diserahkan oleh Awan Rahargo perwakilan dari MURI kepada Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. “Malam ini rencana untuk mendapatkan 1 juta akseptor dalam waktu sehari. Puji syukur alhamdulillah bisa tercapai. Terimakasih kepada temanteman BKKBN pusat dan seluruh Indonesia, bidan-bidan, penyuluh KB, PLKB, gubernur, bupati, wali kota, dandim, kapolres, camat, dan semua yang sudah bekerja keras hari ini, semua telah bergerak bersama pada hari ini, dan terimakasih untuk penghargaan dari MURI, semoga ini menjadi penyemangat bagi kita semua,” pungkas Hasto. •NJP

WARTA UTAMA

All-Out Perang Melawan Covid-19 Atalia Kamil: BKKBN Keren!

IRFAN HQ/BKKBN JABAR

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memastikan diri untuk all-out dalam perang melawan virus korona atau Covid-19 di Jawa Barat. Sikap ini diwujudkan dengan mengerahkan segenap sumber daya yang dimiliki BKKBN untuk difungsikan dalam setiap upaya pencegahan penyebaran covid-19.

NOMOR 41 TAHUN 2020 â&#x20AC;˘

Warta Kencana

WARTA UTAMA

epala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana menegaskan hal itu dalam temu virtual penulis pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) yang tergabung dalam Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) beberapa waktu lalu. Ngopi bareng daring ini diikuti 71 partisipan dari berbagai praktisi media dan pengelola program Bangga Kencana di Jawa Barat. “Kami BKKBN dan organisasi perangkat daerah yang membidangi Bangga Kencana di kabupaten dan kota langsung terjun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan covid-19 menggunakan mobil unit penerangan (Mupen). Total ada 40 mupen di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Ada beberapa kabupaten dan kota yang memiliki dua unit mupen,” terang Uung.

dapur umum untuk menyediakan makanan jadi bagi masyarakat terdampak covid-19. “BKKBN memiliki 1.191 penyuluh KB, 2.000 tenaga penggerak desa dan kelurahan (TPD), 5.400-an pos KB, dan 8.000-an sub pos KB. Semuanya terjun ke lapangan untuk membantu masyarakat,” papar Uung. Tak hanya itu, BKKBN juga mengalihfungsikan sejumlah balai pendidikan dan pelatihan (Balai Diklat) miliknya menjadi lokasi rapid test dan tempat isolasi atau karantina mandiri covid-19. Di Cirebon misalnya, Balai Diklat BKKBN sudah menangani sekitar 200 orang.

UJUNG TOMBAK Mupen Bangga Kencana menjadi salah satu sarana sekaligus ujung tombak sosialisasi protokol pencegahan Covid-19 andalan.

yang merasakan gejala psikis terkait pandemi covid-19 bisa mendatangi PPKS Sauyunan. Kami menyiapkan sejumlah konselor dan tenaga ahli di sana,” tambah Kusmana. Di sisi lain, Uung menjamin pelayanan Bangga Kencana tetap berlangsung selama pandemi covid-19. Pelayanan kontrasepsi dilakukan reguler dengan terlebih dahulu membuat janji dengan petugas kesehatan yang akan melayani. Adapun pembinaanpembinaan peserta KB dilakukan dengan memanfaatkan layanan daring atau online. Sejumlah kanal informasi BKKBN Jawa Barat juga secara periodik menyampaikan perkembangan terbaru terkait penanggulangan wabah. Uung tidak memungkiri adanya layanan yang terpaksa ditangguhkan selama pandemi. Yakni, pelayanan yang berpotensi mendatangkan massa. Sebut

IRFAN HQ/BKKBN JABAR

Tak hanya itu, BKKBN mengerahkan seluruh petugas lini lapangan untuk aktif melakukan sosialisasi dan terlibat dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Bersama-sama dengan kader PKK dan relawan penggerak lainnya, para petugas lini lapangan terjun membangun

“Kami juga sangat memperhatikan kondisi keluarga. Khusus bagi keluarga yang menderita stres akibat wabah covid-19, BKKBN Jawa Barat belum lama ini meluncurkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Sauyunan di Kota Bandung untuk melayani konseling keluarga terdampak covid-19. Masyarakat

20 Warta Kencana • NOMOR 41 TAHUN 2020

saja misalnya pelayanan terpusat metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) tubektomi alias metode operasi wanita (MOW) dan vasektomi atau metode operasi pria (MOP) yang biasanya dilaksanakan berbarengan kegiatan bakti sosial atau momentum pelayanan lainnya.

WARTA UTAMA

membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19. Saat ini dari jumlah desa sebanyak 5.312 desa sudah relawan sudah dibentuk di 4.346 desa atau sekitar 84,79 persen dengan jumlah total relawan sebanyak 182.532 orang dengan estimasi rata-rata 42 orang di setiap desa,” ungkap Dedi.

“Kami terus berkoodinasi dengan Dinas Kesehatan Jawa Barat untuk memastikan pelayanan kontrasepsi tetap berlangsung. Tentu dengan beberapa penyesuaian. Kami memastikan rantai pasok kontrasepsi tetap terjaga. Kami juga memberikan dukungan moril maupun alat bantu kepada para bidan melalui kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Jawa Barat,” terang Uung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jawa Barat Dedi Supandi (kini Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat) yang menyapa dari ruang kerjanya memaparkan, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat menerapkan tiga strategi. Meliputi pengendalian kesehatan, pengadaan dan distribusi, dan pemulihan ekonomi. Khusus menyangkut penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak, Jabar membuka sembilan pintu bantuan sosial. Bantuan tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta Bantuan Sosial (Bansos Presiden khusus perantau Jabodetabek. Selain itu, ada juga Dana Desa untuk kabupaten, Kartu Prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial (Kemensos), bansos kabupaten atau kota, bansos gubernur, dan Gerakan Nasi Bungkus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. “Beberapa hari lalu kami menerima laporan adanya masyarakat yang menolak bantuan dari Pemerintah Pronvinsi Jawa Barat. Alasannya, bantuan yang datang tidak sesuai dengan data calon penerima yang diajukan RW setempat. Dari 20 yang diusulkan, bantuan yang datang hanya empat paket. Ini kemudian dikembalikan oleh Ketua RW-nya. Sebenarnya, yang 20 itu akan menerima semua. Cuma, sumber bantuannya beda. Beda pintu. Yang datang

Untuk menyalurkan bantuan sosial ini kami dibantu kader-kader masyrakat. Ada kader PKK, kader KB, kader posyandu, patriot desa, dan lain-lain. DEDI SUPANDI Satgas Covid-19 Jawa Barat

duluan itu bantuan Pemprov Jabar. Sisanya beragam dari mulai bantuan pemerintah pusat hingga kabupaten dan kota,” terang Dedi. Dedi menjelaskan, data terdampak datang dari bawah. Pemerintah kemudian mengklasifikasi dan memetakan. Sayangnya tidak semua masyarakat atau bahkan perangkat desa paham akan hal tersebut. Untuk menghindari simpang-siur data penerima bantuan, pihaknya berencana memberikan penanda khusus untuk setiap rumah yang menerima bantuan. Dengan demikian, tidak akan tertukar atau terjadi duplikasi yang mengakibatkan terganggunya bantuan untuk penerima lainnya. “Untuk menyalurkan bantuan sosial ini kami dibantu kaderkader masyrakat. Ada kader PKK, kader KB, kader posyandu, patriot desa, dan lain-lain. Untuk penanggulangan secara keseluruhan, kami telah

Dia menambahkan, Tim Desa Lawan Covid-19 telah mendirikan sebanyak 4.346 posko, 2.230 ruang isolasi, 6.047 aksi sosialisasi Covid-19, menyediakan 5.312 tempat cuci tangan, kemudian 4.994 penyemprotan disinfektan, 4.252 pendataan pemudik, pendataan masyarakat rentan sakit hingga pengadaan 22.061 masker. Menyinggung peran badan usaha milik desa (Bumdes) selama pandemi covid-19, Dedi mencatat sejumlah bumdes turut menjadi penyedia masker bagi masyarakat. Sebagian lainnya, bumdes juga turut aktif melakukan bakti sosial bagi masyarakat. “Berikutnya, dana desa juga sudah bisa dipergunakan untuk membiayai kegiatan padat karya. Dengan demikian, pemulihan ekonomi pascapandemi nanti bisa cepat dilakukan. Insya allah dengan berbagai kekuatan serta sumber daya yang ada di desa, maka secara bersama-sama kita akan terus melawan covid-19,” tandas Dedi.

BKKBN Keren Kiprah BKKBN Jawa Barat dalam pelayanan publik selama pandemi mendapat acungan jempol Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Barat Atalia Praratya Kamil. Nyonya Gubernur yang akrab disapa Bu Cinta ini mengaku sangat mengapresiasi peran yang dilakukan BKKBN dan seluruh

NOMOR 41 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

WARTA UTAMA

pengelola program Bangga Kencana di Jawa Barat dalam upaya mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona disease baru (Covid-19). Bagi Bunda Generasi Berencana (Genre) Jawa Barat ini, yang dilakukan BKKBN dan punggawa Bangga Kencana se-Jabar sangat keren. “Pokoknya BKKBN keren. Pak Gubernur sangat berterimah kasih atas peran aktif teman-teman BKKBN dan para petugas lapangan dalam membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanggulangan covid-19 ini,” kata Atalia dalam virtual meeting melalui aplikasi Zoom bersama 165 tenaga penggerak desa (TPD) dan petugas lini lapangan lainnya dari Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cirebon beberapa waktu lalu. Atalia merinci sejumlah kegiatan yang telah dilakukan BKKBN bersama pengelola program Bangga Kencana selama pandemi Covid-19. Di tingkat provinsi, sambung Atalia, BKKBN aktif melakukan sosialisasi bahaya covid-19 dan upaya pencegahannya melalui mobil unit penerangan keluarga berencana (Mupen KB). BKKBN juga sangat mendukung Gerakan Satu Juta Masker di Jawa Barat. Bersama dengan sarung tangan medis (handscoon), BKKBN mendistribusikan masker kepada bidan melalui Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (PD IBI) Jawa Barat.

Di tingkat lini lapangan, Bu Cinta mendapat laporan kegigihan para penyuluh KB, TPD, kader pos KB, dan sub pos KB dalam membantu masyarakat sekaligus mengawal kebijakan pemerintah daerah terkait penanggulangan Covid-19. Bila BKKBN dan organisasi perangkat daerah yang membidangi Bangga Kencana di tingkat kabupaten dan kota melakukan sosialisasi menggunakan mupen KB, para petugas lapangan melakukannya dengan cara gerilya dari rumahrumah untuk mengimbau agar masyarakat tetap berada di rumah dan tetap produktif selama berada di rumah. “Saya mendapat laporan bahwa para TPD/K atau Laju Desa, penyuluh KB, bersama TP PKK Desa dan Kecamatan menjadi relawan dapur umum. Mereka juga terlibat aktif menjaga Posko Gugus Tugas Covid-19. Juga aktif membantu mendistribusikan bantuan logistik (Bansos) maupun masker bagi warga masyarakat yang membutuhkan. Di beberapa kabupaten dan kota, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) melakukan bakti sosial berupa pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak

“Tidak kalah pentingnya, BKKBN juga terlibat aktif sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat. Terima kasih kepada Ayah Uung (Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana, red) dan teman-teman BKKBN yang telah bersama-sama berupaya menyelamatkan Jawa Barat,” kata Bu Cinta, sapaan akrab Atalia Kamil.

22 Warta Kencana • NOMOR 41 TAHUN 2020

ATALIA PRARATYA Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat

covid-19,” terang Bu Cinta. Di tengah ancaman wabah, para petugas juga tetap aktif dalam memberikan pelayanan KB kepada masyarakat, terutama membantu mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi. Khusus yang satu ini, Bu Cinta berpesan agar para petugas tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan covid-19 selama menjalankan tugasnya. Ibu dua anak ini mewanti-wanti agar jangan sampai program Bangga Kencana, khususnya terkait pengendalian kelahiran, gagal gara-gara pandemi. “Yang terbaru, saya mendapat laporan bahwa BKKBN telah meluncurkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) untuk memberikan layanan konseling kepada keluarga yang mengalami masalah psikis akibat wabah covid-19. Ini keren sekali. Kita tahu wabah covid-19 ini memicu tekanan mental cukup berat. Dan, BKKBN hadir untuk menjawabnya,” ujarnya antusias. Di samping itu, Atalia mengaku bangga sekaligus terharu atas peran masyarakat Jawa Barat yang secara proaktif turut membantu pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Salah satunya dengan cara turut memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik mandiri maupun bersama-sama dengan komunitas. “Saya terharu melihat warga yang mengantungkan makanan di pagar rumahnya. Berbekal gantungan baju, mereka menggantungkan makanan untuk diambil oleh mereka yang membutuhkan. Belum lagi pembagian nasi bungkus yang banyak dilakukan sejumlah komunitas. Peran akif ini sangat keren. Saya yakin dengan bersamasama, kita bisa menghadapi dan menanggulangi Covid-19,” tandas Atalia bangga. •NJP

WARTA WARTAUTAMA JABAR

Ini Dia Tiga Kebijakan Baru BKKBN Era AKB

abak penormalan baru (new normal) atau belakangan menjadi adaptasi kebiasaan baru (AKB) sudah barang tentu membawa perubahan bagi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di Indonesia. Apa saja yang berubah? Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menguraikan jawaban tersebut dalam seminar daring bersama Warta Kencana pada Juni lalu. Hasto menegaskan kenormalan baru berarti cara baru, tidak bisa lagi sama seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19. â&#x20AC;&#x153;New normal secara sederhana dan itu dilakukan sekarang adalah tetap sukses melakukan pelayanan dan menjalankan program (Bangga Kencana) yang aman dari Covid-19. Secara konseptual atau berpikir besarnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau masyarakat untuk kepentingan branding power equity Indonesia di mata dunia. Tentunya berdasarkan kemandirian dan gotong royong. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebersihan, keselamatan, dan keamanan warga negara,â&#x20AC;? terang Hasto.

IRFAN HQ/BKKBN JABAR

NOMOR 41 TAHUN 2020 â&#x20AC;˘

Warta Kencana

WARTA JABAR

Secara kelembagaan, BKKBN mengubah kebijakan untuk menyesuaikan dengan penormalan baru tersebut. Pertama, BKKBN menggerakkan para penyuluh keluarga berencana (PKB) untuk sepenuhnya membantu pelayanan. Termasuk di antaranya adalah mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) untuk digunakan di fasilitas kesehatan (Faskes). Ini berbeda dengan sebelumnya yang menitikberatkan tugas PKB kepada tugas-tugas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) atau penyuluhan. “Perubahan ini menjadi suatu keniscayaan. Indonesia memiliki banyak remote area yang sulit dijangkau. Kalau mengandalkan jalur normatif, disribusi alokon itu bisa telat. Akhirnya di desa-desa stock out. Ini yang berbahaya bagi kelangsungan peserta KB,” kata Hasto. “Zaman dulu, pada masa Orde Baru, ada pos KB desa. Salah satu tugasnya mengantarkan alokon kepada akseptor. Kemudian muncul larangan untuk menyimpan alokon di desa. Ketentuan menyimpan obat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Pos KB desa sudah tidak diperbolehkan (menyimpan alokon). Dalam kondisi pandemi dan new normal ini, maksud saya, PKB-nya bolehlah membawa obat atas request faskes atau bidanbidan,” tambah Hasto.

Ketiga, BKKBN mengubah menu belanja pada dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan kepada kabupaten dan kota. Bila sebelumnya DAK banyak diperuntukkan untuk pertemuan-pertemuan di tingkat masyarakat, kini tidak lagi. BKKBN menghendaki gelontoran duit tersebut digunakan untuk menggerakkan pelayanan. “Jadi, nanti dana yang besar di DAK ke kabupaten-kabupaten ini, yang biasanya untuk pertemuanpertemuan itu, kita ubah. Pada masa new normal ini pertemuan sulit dilakukan, tidak bisa. Dulu anggaran itu mayoritas untuk petemuan. (Pandemi covid-19) ini yang kemudian ada berkahnya juga. Anggarananggaran pertemuan itu bisa kita coret semua. Kita alihkan untuk pelayanan,” kata Hasto. Hasto bercerita punya pengalaman menarik terkait pertemuanpertemuan di masyarakat. Tujuh tahun menjadi Bupati Kulonprogo di Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasto menemukan pola pertemuan yang disebutnya “itu-

TERUS MELAYANI Suasana pelayanan KB era pandemi Covid-19 di salah satu faskes di Kota Bandung.

itu saja”. Menurutnya, pertemuan kader pos pelayanan terpadu (Posyandu), minilokakarya pos KB desa, pertemuan kampung KB itu, dan lain-lain kerap dihadiri orang yang sama. “Orang itu-itu lagi. Tandatangannya saja yang berubah-ubah, kolomnya yang berubah-ubah. Pokoknya cingcai lah. Makanya itu yang saya ubah. Anggaran DAK kami ubah,” tandas Hasto. Secara teknis, sambung Hasto, kebijakan teknis BKKBN dalam pelayanan Bangga Kencana adalah memastikan untuk senantiasa mengikuti protokol kesehatan dalam setiap pelayanan kepada masyarakat. Beberapa di antaranya adalah pembagian alat pelindung diri (APD) dan sarung tangan medis (handscoon) kepada bidan praktik. Jika sebelumnya hanya digunakan oleh bidan yang memberikan pelayanan susuk KB atau alias implan, kini pelayanan suntik juga menggunakan handscoon.

Ogah Turunkan Target Di bagian lain, Hasto mematikan pihaknya tidak akan menurunkan capaian target pada masa kenormalan baru. Mantan Ketua Program Studi Program Pendidikan

Perubahan kedua, BKKBN akan mendistribusikan alokon kepada faskes-faskes swasta. Ini berbeda dari kondisi sebelum pandemi covid-19 yang hanya mendistribusikan alokon untuk faskes pemerintah seperti puskesmas dan rumah sakit atau klinik-klinik milik pemerintah. Dengan catatan, distribusi kepada faskes swasta tersebut tetap tercatat di BKKBN. DOK. DPPKB KOTA BANDUNG

24 Warta Kencana • NOMOR 41 TAHUN 2020

WARTA JABAR

Dokter Spesialis Obsetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) ini memilih mengubah kebijakan untuk tetap memburu target pencapaian program. Dia juga mengembalikan para pegawainya dari yang semula bekerja dari rumah (work from home) untuk kembali ngantor. Alasannya, tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. “WFH memang saya kontrol di pusat maupun di daerah. Hasilnya jelas sangat berpengaruh. Tidak semua bisa dikerjakan di rumah. Mau tidak mau harus datang ke kantor. Apalagi sebagai provider, seperti sebagai bidan atau petugas pelayanan. Kalau WFH jadi tidak bisa memberikan pelayanan. Mau tidak mau harus hands on, harus turun kita ini. Makanya kami BKKBN sudah mengakhiri WFH di pusat ini,” kata Hasto. Kebijakan ini diambil guna mengenjot capaian target yang drop dalam beberapa waktu terakhir. Ketika Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) bertanya siapa yang akan menurunkan target, BKKBN memilih tidak menurunkan target. Hasto mengungkapkan, secara nasional peserta aktif KB turun sebanyak 10 juta selama April 2020. Pada Maret 2020, Indonesia memiliki 36 juta peserta KB aktif. Jumlahnya rontok menjadi 26 juta orang pada April 2020. Dari jumlah tersebut, 2.5 juta di antaranya merupakan pasangan usia subur dengan fertilitas tinggi pada rentang usia 20-30 tahun. “Itulah mengapa pada new normal ini tetap harus bisa mencapai target. Kalau kita dalam new normal ini menjadi new target kemudian under target, maka menurut saya kita bunuh diri. Kita repot,” tegas Hasto. Dokter yang mengawali tugasnya di salah satu puskesmas di

“Ini merarik. Kalau ada pasangan suami-istri mengalami stop kontrasepsi, maka mereka akan hamil berapa banyak. Untuk suntik, kalau bulan pertama stop, maka yang hamil ada sekitar 10 persen. Kalau IUD, kalau dilepas dan aktif seksual, maka yang hamil akan ada 15 persen. Kemudian pil, kalau berhenti, bulan pertama bisa langsung 20 persen. Makanya membuat hitung-hitungan kalau rata-rata 15 persen saja selama tiga bulan pertama ini, maka sudah cukup banyak,” ungkap Hasto.

Itulah mengapa pada new normal ini tetap harus bisa mencapai target. Kalau kita dalam new normal ini menjadi new target kemudian under target, maka menurut saya kita bunuh diri. HASTO WARDOYO Kepala BKKBN

pedalaman Kalimantan ini menjelaskan, penuruan peserta KB terjadi pada seluruh jenis alokon. Penurunan terbesar jenis KB suntik yang rontok dari 18 juta pada Maret 2020 menjadi 13 juta pada April 2020. Demikian juga pada pil, dari 7,3 juga menjadi 5,4 juta. Ini bisa dimaklumi mengingat 75 persen peserta KB di Indonesia merupakan pengguna KB suntik dan pil. Hasto berdalih, penurunan pada April menunjukkan adanya kepatuhan pada masyarakat untuk tetap berada di rumah. Peserta KB memilih menunda pemasangan berulang atau pemeriksaan dan memilih tetap di rumah. Pada saat yang sama, pelayanan pun tidak mudah diakses. Bila kondisi ini terus dibiarkan, potensi kehamilan baru selama pandemi menjadi cukup tinggi.

“Menghitung angka dari berbagai data di Indonesia, ada 2.5 pesreta KB yang drop-out. Saya berharap 2.5 juta bisa diraih lagi pada Mei. Mulai April kami sudah bergerak cepat. Kalau 2.5 juta dalam masa subur dan melakukan hubungan seks 2-3 kali seminggu, maka yang hamil bisa 15-20 persen. Sehingga kalau 15-20 persen, maka tambahannya bisa 370 ribu-500 ribu kehamilan. Inilah yang sebetulnya ingin kami cegah agar tidak terjadi yang tidak kami inginkan,” Hasto menambahkan. Di bagian lain, Hasto mengapresiasi Gubernur Jawa Barat yang secara konsisten terus mendukung program Bangga Kencana. Dukungan kepala daerah ini menjadi sangat penting mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk paling besar di Indonesia. Yang membedakan Jawa Barat dari daerah lain, sambung Hasto, adalah kebijakan gubernur dalam memberikan insentif bagi tenaga penggerak desa dan kelurahan. “Jawa Barat itu istimewa karena Pak Gubernur memberikan insentif kepada (penyuluh KB) non-PNS. Ini bantuan luar biasa bagi BKKBN karena medapat tambahan 2000 petugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Hasto. •NJP

NOMOR 41 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

WARTA JABAR

SASARAN KHUSUS Armada BKKBN menyambangi tempat pelayanan KB di salah satu daerah terisolasi di selatan Kabupaten Garut.

RPJMN 20202024 Fokus Wilayah dan Sasaran Khusus IRFAN HQ/BKKBN JABAR

emasuki periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bakal lebih fokus pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi di wilayah dan sasaran khusus. Wilayah khusus tersebut meliputi daerah dengan kesertaan KB rendah, tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, miskin perkotaan, dan wilayah bencana. Adapun sasaran khusus meliputi para suami, pasangan usia subur (PUS) unmet need, miskin, dan memiliki risiko tinggi untuk hamil dan melahirkan anak stunting.

Deputi Kepala BKKBN Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Dwi Listyawardani (kini Deputi Pengendalian Penduduka) menegaskan hal tersebut saat memberikan arahan pada kegiatan Konsolidasi Program KBKR di Jawa Barat beberapa waktu lalu. Pelayanan komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran menjadi salah satu dari lima arah kebijakan BKKBN memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. Listyawardani menjelaskan, arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui enam strategi. Pertama, penguatan kapasitas fasilitas kesehatan dan jejaring yang

26 Warta Kencana â&#x20AC;˘ NOMOR 41 TAHUN 2020

melayani KBKR, terutama metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan KB Pascapersalinan (KBPP). Kedua, peningkatan kualitas pelayanan KBKR melalui penguatan kemitraan. Ketiga, peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah khusus dan sasaran khusus. Keempat, peningkatan kesertaan KB Pria melalui penguatan peran motivator KB Pria dan pemenuhan tenaga kesehatan metode operasi pria (MOP) atau vasektomi yang kompeten di setiap kabupaten dan kota. Kelima, penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, termasuk pencegahan empat terlalu kepada keluarga, PUS, dan remaja. Kelima,

WARTA JABAR

peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB. Pejamanan tersebut, sambung Listyawardani, tidak lepas dari capaian kinerja BKKBN sebagaimana tecermin dalam hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah (SKAP) untuk program KKBPK 2019 yang boleh dibilang memprihatinkan. Dari lima sasaran strategis 2019, hanya satu yang memenuhi atau melampaui target. “Penggunaan MKJP dapat mencapai 24,6 persen dari target 23,5 persen. Angka kelahiran total yang diharapkan turun menjadi 2,28 per WUS usia 15-19 tahun, justru menunjukkan peningkatan menjadi 2,45. Begitu pula dengan penggunaan kontrasepsi modern yang anjlok menjadi 54,97 persen dari tahun sebelumnya 57 persen. Tingkat putus pakai menunjukkan angka yang sama dengan capaian SDKI 2017 sebesar 29 persen, meningkat 4 persen dari tahun 2018. Capaian unmet need tidak bergerak di angka 12,1 persen,” ungkap Dani, sapaan Dwi Listyawardani. Dani merinci ada setidaknya delapan faktar yang menjadikan capaian BKKBN pada 2019 jeblok. Yakni, belum optimalnya pelayanan KB pascapersalinan. Hal ini dikarenakan mekanisme pembiayaan jaminan kesehatan, pelayanan KB menjadi satu paket dengan biaya persalinan. Berikutnya adalah masih kurangnya strategi KIE program KBKR yang menyasar pada kelompok masyarakat tertentu dengan pendekatan sosiokultural. Pemicu lainnya adalah minimnya dukungan anggaran terhadap penggerakan pelayanan KB MKJP yang disertai masih belum optimalnya promosi dan KIE informasi alokon kepada masyarakat. Juga belum optimalnya tenaga kesehatan

dalam memberikan KIE KB dan sosialisasi tentang delapan fungsi keluarga secara utuh kepada PUS. Kondisi ini diperburuk dengan kurang optimalnya sinergitas program pembangunan keluarga antarkementerian/lembaga yang menangani pembangunan keluarga. Kebijakan pembangunan keluarga belum diterjemahkan secara operasional di seluruh tingkatan wilayah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. “Performa Jawa Barat memiliki kemiripan dengan nasional. Ketika TFR Jawa Barat naik menjadi 2,52, capaian nasional juga turut anjlok. Ini menunjukkan bahwa Jawa Barat menjadi tulang punggung program secara nasional. Terlebih dari sejumlah indikator menunjukkan angka Jawa Barat tidak lebih baik dari nasional. Selain TFR tadi, unmet need Jawa Barat juga lebih tinggi dari nasional. Saat nasional bergeming pada angka 12,1 persen, Jawa Barat merosot menjadi 13,3 persen. Dengan jumlah penduduk nyaris mencapai 50 juta, tingginya unmet need ini harus menjadi perhatian serius,” tandas Dani.

DWI LISTYAWARDANI Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN

Lebih jauh Dani menjelaskan, selain penajaman sasaran berdasarkan wilayah dan segmentasi, arah kebijakan BKKBN juga meliputi empat matra lainnya. Pertama, menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dalam rangka mencapai, mempertahankan, dan memanfaatkan bonus demografi. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan grand desain pembangunan kependudukan (GDPK) untuk seluruh tingkatan wilayah di Indonesia, penguatan sinergisitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk, peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan institusi pendidikan, dan peningkatan sinkronisasai dan pemanfaatan data/informasi kependudukan. Kedua, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga. Ketiga, meningkatkan advokasi dan penggerakan program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan karakteristik wilayah. Keempat, memperkuat sistem informasi keluarga terintegrasi yang diwujudkan melalui strategi peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan wilayah dan pengembangan smart technology untuk memperkuat pengelolaan program Bangga Kencana. “Lima arah kebijakan BKKBN tersebut secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024. Terutama dalam menerjemahkan prioritas nasional melalui program prioritas dan kegiatan prioritas yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 20202024,” papar Litsyawardani.•NJP

NOMOR 41 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

WARTA JABAR

Mitigasi Pascapandemi Bonus Demografi Jawa Barat Peringati Hari Kependudukan Sedunia 2020

PIXABAY.COM

ituasi pandemi covid-19 menjadi tantangan baru bagi Jawa Barat yang saat ini sudah memulai periode bonus demografi. Pandemi bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, melainkan turut melahirkan krisis sosialekonomi keluarga. Butuh mitigasi krisis untuk mempertahankan momentum bonus tersebut. Turut menjadi bagian dari mitigasi tersebut adalah upaya pendewasaan usia perkawinan

secara terus-menerus dan menunda kehamilan bagi keluargakeluarga muda di Jawa Barat. Demikian salah satu simpulan webinar Hari Kependudukan Sedunia 2020 yang digelar Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat bekerjasama dengan Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Jawa Barat dan Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Sabtu, 11 Juli 2020. Webinar

28 Warta Kencana â&#x20AC;˘ NOMOR 41 TAHUN 2020

menghadirkan narasumber Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Rektor Unpad Rina Indiastuti, Ketua Dewan Profesor Unpad Sutyastie Soemitro Remi, Produser Eksekutif Kompas TV Abie Besman, dan tokoh remaja Jawa Barat Putri Gayatri. Hasto Wardoyo yang menyapa langsung ribuan peserta dari ruang bedah sebuah rumah sakit berpesan agar para remaja perempuan memberikan perhatian

WARTA JABAR

terus mengalami pertumbuhan organ tubuh. Aktivitas seksual yang dilakukan pada usia remaja berbahaya bagi kesehatan remaja itu sendiri. Apalagi jika sampai terjadi kehamilan dan persalinan. “Hubungan seksual yang dilakukan pada usia 15 tahun berisiko kanker mulut rahim. Dan, seorang ibu hamil itu dia berbagi kalsium dengan bayinya. Karena itu, tulang remaja yang masih membutuhkan pertumbuhan, masih proses menjadi lebih kuat dan keras, harus dibagi dengan bayinya. Jangan heran ketika memasuki menopouse nanti langsung bungkuk karena tulang-tulangnya tidak memiliki kekuatan untuk menyangga tubuh,” terang Hasto. “Perlu diketahui juga bahwa lebar panggul pada perempuan akan mencapai ukuran ideal pada usia 20-21 tahun. Pada usia tersebut lebar panggul mencapai 10 centimeter. Sementara lebar kepala bayi itu antara 9,7-9,8 centimeter. Jika perempuan nelahirkan sebelum lebar panggul ideal, maka kepala bayi akan mengalami tekanan pada tulang panggul. Ini bisa mengakibatkan kematian bayi maupun kematian ibunya,” Hasto menambahkan.

BELAJAR DARING Pembelajaran jarak jauh menjadi opsi terbaik selama pandemi guna menyelamatkan momentum bonus demografi.

khusus pada upaya pendewasaan usia perkawinan. Penting bagi remaja Indonesia untuk mempersiapkan usia perkawinan secara matang, baik secara usia maupun ekonomi. Sementara bagi keluarga muda, Hasto berpesan untuk menunda kehamilan selama pandemi covid-19. “Remaja kita harus dipersiapkan dengan baik sebelum memasuki jenjang pernikahan. Bukan hanya mempersiapkan prewedding, tapi

bagaimana kita mempersiapkan kesehatan. Jangan sampai prewedding yang biasanya membutuhkan banyak uang kita siapkan, tapi vitamin yang murah tidak dibeli,” kata Hasto yang saat menyampaikan paparan masih mengenakan pakaian bedah.

Atas pertimbangan tersebut, sambung Hasto, BKKBN terus melakukan kampanye penundaan usia perkawinan. Rebranding yang dilakukan BKKBN sejak awal tahun ini pada dasarnya merupakan upaya mendekatkan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) kepada kalangan muda. BKKBN menyebutnya sebagai cara baru untuk generasi baru.

Dokter kandungan dan kebidanan ini mengingatkan pubertas bukan menandai kesiapan organ reproduksi. Pada masa tersebut, seorang remaja masih

“BKKBN siap menjadi sahabat remaja, sahabat keluarga, mendampingi keluarga-keluarga muda,” mantan Bupati Kulonprogo periode 2012-2019 tersebut

NOMOR 41 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

WARTA JABAR

menandaskan. Terkait tema Hari Kependudukan Sedunia 2020, Hasto mengungkapkan, dunia memberikan perhatian lebih kepada hak perempuan dan anak perempuan. Tema ini tidak lepas dari situasi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terganggunya pelayanan kesehatan reproduksi perempuan. Kondisi ini mengancam derajat kesehatan perempuan. “Setiap tahun menyelenggarakan kegiatan untuk memperingati Hari Kependudukan yang diperingati setiap 11 Juli, dengan tema berbeda-beda. Pada 2020, tema yang diangkat adalah ‘Dampak Covid-19 terhadap Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu, dan Kekerasan Berbasis Gender’. Hal ini sejalan dengan United Nations Population Fund (UNFPA) yang mengangkat tema ‘Menghentikan Covid-19: Bagaimana Menjaga Kesehatan dan Hak Perempuan dan Anak Perempuan’. Tujuan dari tema ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan kesehatan reproduksi dan adanya kerentanan bagi perempuan selama pandemi Covid-19,” papar Hasto.

perhatian serius mengingat wajah kependudukan nasional akan sangat dipengaruhi kependudukan Jawa Barat. Baik-buruknya kependudukan nasional akan sangat bergantung kepada Jawa Barat,” kata Kusmana. Situasi terkini kependudukan Jawa Barat, sambung Kusmana, sampai saat ini masih diwarnai laju pertumbuhan tinggi, jumlah usia muda yang tinggi, dan angka perkawinan muda yang juga tinggi. Pada saat yang sama, angka kematian bayi dan angka kematian ibu juga masih tinggi. Belum lagi rata-rata lama sekolah yang masih berkutat pada angka delapan tahun. Artinya, rata-rata penduduk Jawa Barat hanya mengenyam pendidikan kelas 2-3 SMP. “Bonus demografi hanya bisa dipetik jika sumber daya manusia kita berkualitas. Karena itu, menjadi tugas kita untuk bersamasama meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Kualitas remaja-remaja Jawa Barat harus

MITIGASI KEPENDUDUKAN Rektor Unpad Rina Indiastuti menilai pentingnya mitigasi bencana kependudukan untuk memaksimalkan bonus demografi.

Dalam laporan sekaligus ucapan selamat datangnya sebagai tuan rumah, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana mengungkapkan, situasi kependudukan Jawa Barat perlu mendapatkan perhatian serius para pemangku kepentingan. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia sekaligus tetangga ibu kota, Jawa Barat memiliki peran strategis dalam pembangunan di Indonesia. “Sesuai proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Jawa Barat akan mencapai jumlah 50 juta pada tahun ini atau awal tahun depan. Ini patut mendapat

DOK. HUMAS UNPAD

30 Warta Kencana • NOMOR 41 TAHUN 2020

terus kita tingkatkan,” tandas Kusmana.

Mitigasi Risiko Kependudukan Sementara itu, Rektor Unpad Rina Indiastuti menegaskan pentingnya mitigasi kependudukan untuk memaksimalkan potensi bonus demografi Jawa Barat. Mitigasi menjadi sangat penting di tengah situasi pandemi maupun pascapandemi. Perempuan dan remaja perempuan Jawa Barat perlu untuk mendapat pemahaman memadai tentang mitigasi risiko risiko pascapandemi covid-19. “Apa yang kita bicarakan sangat penting dan terkait langsung dengan pandemi Covid-19. Covid-19 membawa kita pada tatanan baru, karena itu perubahan sudah seyogyanya dilakukan. Covid-19 melahirkan krisis kesehatan. Tentu berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi. Mari kita lihat, hari-hari ini yang mereka alami. Remaja tidak boleh ke kampus, tidak sekolah, diam di rumah, dan seterusnya,” kata Rina. Dengan masih terus bertambahnya kasus Covid-19,

WARTA JABAR

Rina mengingatkan bahwa adaptasi terhadap pandemi masih panjang. Dampaknya bukan hanya pada kesehatan, melainkan pada sosial-ekonomi remaja dan keluarga. Di masa pandemi ini, sambung Rina, mencari cari kerja menjadi lebih susah, mobilitas menjadi sangat terbatas, kehidupan ekonomi sudah pasti terganggu. Kalau sudah begitu, ada dimensi baru dalam mencegah pernikahan muda. Meski begitu, Rina mengajak remaja untuk terus membangun optimisme. Terus menempa diri dengan pengetahuan dan terus melakukan terobosan atau inovasi. Remaja perlu diyakinkan bahwa mereka memiliki masa depan lebih baik. Untuk mencapainya, orang tua dan pihak-pihak terkait perlu memborbardir dengan pengetahun dan semanat. Juga mendorong untuk terus berkolaborasi. “Yang ingin saya soroti, pemerintah udah berbuat banyak hal. Namun, kita tidak bisa menolak bahwa kaum wanita banyak yang goyang. Goyang karena ibu-ibu di Jabar banyak menjadi pekerja informal. Pendapatannya berkurang selama pandemi. Ini berakibat pada kesehatan mental hingga reproduksi, maka problem makin kompleks. Bukan hanya remaja, tapi juga ibu muda. Sebagian mereka dihantui kecemasan,” papar Rina. Penelitian yang dilakukan Unpad menunjukkan sebagian besar keluarga mengalami gangguan. Remaja dan kaum ibu tergangu karena kecemasan yang muncul selama pandemi. Karena itu, sebaiknya kehamilan ditunda hingga pandemi benar-benar berakhir. “Kecemasan dan ketakutan berisiko pada bayi. Dia akan wewarisi stres ibunya. Bayi yang

DOK. BKKBN JABAR

MITRA BANGGA KENCANA Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Jawa Barat Ferry Hadiyanto aktif mendorong peran serta akademisi untuk mendorong Bangga Kencana.

lahir menjadi bayi yang stres. Penting untuk kita sikapi dengan tepat,” tambah Rina. Di bagian lain, Ketua Dewan Profesor Unpad Sutyastie Soemitro Remi mengungkapkan kependudukan, kesehatan, dan ketahanan keluarga menjadi bagian penting dari strategi optimasi bonus demografi. Hal itu dilakukan dengan perluasan dan peningkatan kualitas peserta keluarga berencana (KB), peningkatan pelayanan puskesmas, peningkatan peran lembaga terkait, dan menjaga kesehatan ibu dan anak sejak dalam kandungan. “Agar bonus demografi optimal perlu sinkronisasi dan sinergi kelembagaan yang terkait dan pemangku kepentingan. Bonus demografi merupakan kesempatan dan tantangan yang perlu dikelola dengan baik agar tidak jadi musibah. Dan,

perlu strategi optimasi spesifik mengingat kondisi keunikan SDM antardaerah,” papar Sutyastie.

Ribuan Peserta Deretan webinar rupanya tak mambuat para peminat diskursus kependudukan berkurang. Faktanya, webinar yang diprakarsai KKI Jawa Barat dan Perwakilan BKKBN Jawa Barat serta Unpad ini sukses menyedot animo ribuan peserta. Memanfaatkan platform konferensi virtual Zoom, webinar diikuti tidak saja dari Jawa Barat, melainkan dari berbagai wilayah di tanah air. Juga melibatkan beragam profesi di dalamnya. Pantauan Warta Kencana selama jalannya webinar, kuota Zoom sebanyak 300 partisipan ludes hanya dalam beberapa menit setelah dibuka. Jumlah ini stabil selama tiga jam pelaksanaan webinar. Adapun ribuan peserta lainnya mengikuti jalannya webinar melalui live streaming dua kanal Youtube sekaligus: BKKBN Pusat dan BKKBN Jawa Barat. Sampai akhir acara, tercatat lebih dari 3.200 views untuk BKKBN Pusat dan 800 views BKKBN Jawa Barat.

NOMOR 41 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

WARTA JABAR

Dilihat dari sebaran wilayah, peserta webinar setidaknya berasal dari 11 provinsi di Indonesia. Mereka datang dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bengkulu, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Asal peserta tersebut tampak dari live chat peserta saat memperkenalkan diri melalui platform Zoom maupun Youtube. Profesi peserta juga sangat beragam. Tercatat antara lain para pengelola program Bangga Kencana di organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten/kota se-Jawa Barat dan nasional, para penyuluh keluarga berencana (PKB), dosen, mahasiswa, hingga pelajar. Ada juga kalangan jurnalis dan pemerhati Bangga Kencana yang tergabung dalam Ikatan Penulis Keluarga Berencna (IPKB), forum generasi berencana (Genre), pengurus KKI, dan masyarakat umum. Dari kalangan lintas instansi, tampak hadir antara lain para ahli statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan lintas instansi lainnya. Ada juga pegiat sosial keagamaan yang tergabung dalam Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama (LKKNU) dan sejumlah pegiat pemberdayaan masyarakat lainnya. Ketua KKI Jawa Barat Ferry Hadiyanto yang memantau jalannya webinar dari kampus Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad di Jalan Hayam Wuruk, Kota Bandung, mengaku bersyukur hajat yang diprakarsai para pegiat kependudukan di Jawa Barat tersebut mendapat sambutan luar biasa dari peserta. Bagi Ferry, partisipasi ribuan peserta tersebut menjadi bukti nyata masih besarnya perhatian masyarakat kepada kependudukan. “Jika diperhatikan, peserta ini sangat beragam. Ini menunjukkan isu kependudukan bukan hanya menjadi milik BKKBN atau OPD yang membidangi KB, melainkan milik semua kalangan. Kalangan perempuan dan remaja perempuan yang menjadi tema sentral Hari Kependudukan tahun ini juga tampak memenuhi ruang webinar di Zoom maupun Youtube. Mereka sangat antusias dan bertahan hingga berakhirnya sesi diskusi,” ujar Ferry sumringah. Ferry mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah turut mendukung penyelenggaraan webinar Hari Kependudukan Sedunia di Jawa Barat. Khususnya kepada narasumber yang masih bersedia menyempatkan waktunya di sela kesibukan dan hari keluarga di akhir pekan.•NJP

32 Warta Kencana • NOMOR 41 TAHUN 2020

PAMERAN UPPKS Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Atalia Praratya mengunjungi stand pameran kelompok UPPKS Jawa Barat.

Virus corona atau corona virus disease 2019 (Covid-19) boleh saja merontokkan perekonomian. Meski begitu, selalu ada peluang di tengah kesulitan yang mendera. Peluang itu yang ditawarkan Perwakilan BKKBN Jawa Barat kepada kelompok UPPKS. Caranya, UPPKS diajak untuk memasarkan produknya melalui platform digital.

WARTA JABAR

Demi UPPKS Naik Kelas Atalia Kamil: UPPKS Harus Manfaatkan Peluang Ekonomi Era Adaptasi Kebiasaan Baru

PPKS atau usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera bukan barang familiar di telinga masyarakat. Produknya juga demikian. Publik lebih mengenal UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah atau bahkan produk rumahan alias home industry. Pada umumnya, produk kelompk UPPKS beredar terbatas dari pameran ke pameran. Itu pun jika penyelenggaranya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau satuan kerja perangkat

IRFAN HQ/BKKBN JABAR

daerah (SKPD) yang membidangi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana). Sudah tentu kurang menarik dari sisi kemasan. Tapi itu dulu. Potret UPPKS kini berubah. Para pegiat pemberdayaan ekonomi keluarga ini mulai berbenah. Produk UPPKS bukan lagi barang pameran atau gelar dagang Hari Keluarga Nasional (Harganas). Produknya beredar melintasi kota dan pulau. Upaya BKKBN mulai menampakkan hasil.

BKKBN bukan bukan semata mengajak. Induk semang kelompok UPPKS ini memberikan sejumlah pelatihan teknis terkait digital marketing kepada para pelaku pemberdaya ekonomi keluarga tersebut. Bahkan, BKKBN Jabar turut memfasilitasi etalase virtual bagi setiap produk UPPKS yang dianggap sudah memenuhi standar kelayakan untuk dipasarkan kepada khalayak. â&#x20AC;&#x153;BKKBN memang tidak berjalan sendirian. Kami menggandeng sejumlah pihak yang memiliki perhatian pada pengembangan

NOMOR 41 TAHUN 2020 â&#x20AC;˘

Warta Kencana

WARTA JABAR

pengelola program Bangga Kencana merupakan produk UPPKS di Kabupaten Majalengka. Mereka memiliki kemampuan untuk menjadi sumber kekuatan ekonomi keluarga dan masyarakat,” terang Elma.

IRFAN HQ/BKKBN JABAR

ekonomi kerakyatan, khususnya ekonomi keluarga. Belum lama ini kami mengirimkan sejumlah kelompok UPPKS pilihan untuk mengikuti workshop digital marketing yang diadakan oleh Shopee. Selanjutnya, mereka yang telah lolos kurasi produk sudah bisa langusng memasarkan produknya melalui Shopee,” terang Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) BKKBN Jawa Barat Elma Triyulianti saat ditemui di ruang kerjanya. Selain bekerjasama dengan marketplace kelas kakap tersebut, pihaknya juga memfasilitasi kelompok yang lain untuk mengikuti workshop mandiri BKKBN. Meski prakarsa datang dari BKKBN, namun dalam pelaksanaannya tetap menggandeng para pihak yang memiliki perhatian kepada pengembangan ekonomi keluarga tersebut. Elma menyebut setidaknya tiga mitra utama yang berkolaborasi dengan BKKBN Jawa Barat untuk membantu mengembangkan kelompok UPPKS: YK Mark, Evermos, dan Zoya. YK Mark merupakan sebuah perusahaan rintisan (startup) yang bergerak dalam digital campaign atau

PRODUK UPPKS Kepala BKKBN Jawa Barat Kusmana mendampingi anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto saat mampir ke stand pameran UPPKS di sela kunjungan kerja di Kota Depok.

pemasaran digital. Tim ini berperan menganalisis bisnis dan menawarkan strategi solutif dalam meraih objektif yang menjadi target pasar kelompok UPPKS. Adapun Evermos merupakan sebuah platform untuk menjual produk-produk muslim Indonesia. Mengusung tagline “Everyday Need for Every Moslem”, Evermos bertujuan membantu pelaku-pelaku bisnis kecil dan perorangan untuk bersaing dengan perusahaanperusahaaan besar dan yang sudah maju. Evermos membangun channel penjualan dan peluang bisnis sebagai reseller untuk berjualan produk muslim di Indonesia dengan lebih efisien dan efektif. “Potensi kelompok UPPKS ini sangat besar. Saat ini terdapat 6.205 kelompok UPPKS di Jawa Barat. Jenis usahanya juga beragam, mulai makanan olahan hingga kriya dan pakaian jadi. Batik Kencana edisi Jawa Barat yang menjadi seragam kebanggaan

34 Warta Kencana • NOMOR 41 TAHUN 2020

Elma menilai setidaknya terdapat dua kelemahan umum UPPKS di Jawa Barat maupun daerah lain di tanah air. Pertama, belum memiliki kemampuan untuk mengemas produk secara menarik atau sesuai selera konsumen. Kedua, memiliki keterbatasan dalam memasarkan produk. Sejauh ini produk UPPKS hanya berkembang di sekitar tempat produksi atau masyarakat setempat. Produk UPPKS sulit menjangkau pasar lebih luas. “Boleh dibilang pandemi Covid-19 ini membawa berkah. Gara-gara imbauan di rumah saja dan kebijakan bekerja dari rumah, kami mendesain kegiatan workshop virtual yang bisa diikuti para pegiatan kelompok UPPKS. Responsnya sangat bagus. Mereka antusias mengikuti serial pelatihan digital marketing yang kami adakan selama pandemi. Hasilnya juga sudah bisa kita lihat sekarang. Mereka mulai piawai menjajakan produknya secara daring, baik melalui media sosial sendiri maupun menjadi mitra marketplace yang sudah ada,” papar Elma. “Kami menargetkan melalui pelatihan dan pendampingan digital marketing ini UPPKS kita bisa naik kelas. Bila sebelumnya produk UPPKS hanya beredar di daerah tertentu, melalui pemasaran digital ini bisa menjangkau lebih banyak konsumen. Tak ada lagi batasan wilayah. Kami menerima laporan, kini banyak produk UPPKS yang dipesan dari luar kota, bahkan dari luar Pulau Jawa. Ini menunjukkan bahwa produk UPPKS bisa bersaing, baik kualitas maupun harga. Jika ini terus berjalan, kami

WARTA JABAR

sangat yakin akan menjadi daya ungkit perekonomian keluarga Jawa Barat. Sudah barang tentu mengatrol tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan,” tambah Elma. Lebih jauh Elma menjelaskan, untuk mengenalkan produkproduk UPPKS, pihaknya menyediakan etalase virtual yang bisa dimanfaatkan seluruh kelompok UPPKS. Etalase ini berupa lapak digital pada platform Instagram dan Facebook dengan nama akun @rumpakabalantik. Melalui lapak ini, warganet bisa mengintip produk apa yang ditawarkan UPPKS se-Jawa Barat. Mereka yang berminat bisa langsung mengubungi pemilik produk tersebut yang informasinya tersaji lengkap pada deskripsi masing-masing produk. Penasaran? Mari berkunjung ke @ rumpakabalantik!

Peluang Ekonomi Baru Dukungan kini mengalir. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil mengajak kelompok UPPKS di Jawa Barat untuk terus membangun ekonomi keluarga pada masa adaptasi kebiasaan baru (AKB). Caranya dengan cerdas membaca peluang usaha untuk menghasilkan produk yang diminati masyarakat.

di sejumlah media, banyak di antaranya keluarga kelaparan. Ada keluarga pemulung yang tidak bisa makan selama dua hari. Ada mencoba bertahan dengan hanya makan nasi dan cabai. Bahkan, ada di antaranya yang terpaksa mencuri beras untuk bisa makan. Ini kondisi yang kita hadapi selama pandemi Covid-19. Kita harus bersama-sama menghadapinya,” kata Atali Cinta penuh iba. Atalia lantas bercerita pengalamannya saat terjun ke masyarakat bersama tim Jabar Bergerak. Menurutnya, para penerima bantuan tersebut sangat bersyukur karena mendapat bantuan langsung dari pemerintah maupun hasil penggalangan dari masyarakat. Sebagian di antaranya menangis saking bahagianya ketika menerima bantuan di tengah kelaparan. Namun begitu, Atalia mengajak warga Jawa Barat untuk tabah menghadapi cobaan sambil terus berusaha untuk bangkit pada

PEMBERDAYAAN EKONOMI Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Atalia Praratya menjadi narasumber webinar tentang pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UPPKS.

masa penormalan baru alias AKB. Master Ilmu Komunikasi jebolan Universitas Pasundan (Unpas) ini tidak memungkiri wabah korona menghantam demikian berat perokonomian keluarga. “Wabah korona ini berdampak pada hilangnya pendapatan rumah tangga. Pekerja yang dirumahkan dan kena pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari 1,5 juta. Impor kita juga pada triwulan I 2020 turun 3,7 persen. Sementara inflasi Mei 2020 mencapai 2,19 persen. Artinya, semua terkena dampak. Pada level mikro di keluarga maupun ekonomi nasional kita,” papar Atalia. “Saya menyampaikan pesan Pak Gubernur untuk terus optimistis dan kreatif membaca peluang. Termasuk bagi para pegiat UPPKS agar bergerak memanfaatkan peluang pascapandemi nanti. Pada penormalan baru nanti kita tidak bisa kembali seperti sebelum adanya wabah. Kita akan memasuki normal yang baru. Mari kita manfaatkan peluang pada periode baru tersebut,” tambah Atalia. Apa saja peluang usaha yang bakal hadir pada periode AKB tersebut? Belajar dari masa pandemi, Atalia

Bu Cinta, sapaan Atalia Praratya Ridwan Kamil, mengungkapkan hal itu saat menjadi narasumber dalam webinar atau seminar daring tentang “New Normal Bangga Kencana: Masa Depan Pelayanan Bangga Kencana Pascapandemi Covid-19” beberapa waktu lalu. “Wabah Covid-19 memang berdampak luas pada kehidupan kita. Sebagaimana diberitakan

NOMOR 41 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

WARTA JABAR

menyebut sejumlah usaha yang kolaps dan sebagian lain yang bertahan. Bahkan, ada juga di antara jenis usaha yang meningkat selama pandemi. Nah, usahausaha itulah yang kemudian menjadi peluang bagi Kelompok UPPKS ke depan. Sektor yang justru bangkit pada masa pandemi tersebut antara lain makanan, kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, produk kesehatan pribadi, dan retail. Mengutip sebuah portal berita, Atalia mencontohkan pergeseran bisnis yang diambil Ayu Artati, warga asal Petang Kabupaten Badung, Bali, yang sebelum pandemi membuka usaha jualan baju anak dengan merek AySea Baby. Wabah Covid-19 tiba, bisnis Ayu mengalami penurunan tajam. Sang suami pun menjelang status unpaid leave akibat kebijakan

perusahaan tampatnya bekerja. Ayu lantas berkreasi membuat roti. Walhasil, pasarnya ternyata bagus dan banyak yang memesan. Atalia juga mencontohkan pebisnis Solo, Anne Patricia Sutanto, yang sukses membaca peluang bisnis di tengah pandemi Covid-19. Anne merupakan Vice CEO Pan Brothers, perusahaan yang memproduksi kain, benang, dan juga pakaian jadi. Pans Brothers mengoperasikan 25 pabrik di tiga provinsi di Pulau Jawa dan memasok 46 merek ternama dunia

seprti Adidas, Nike, Uniqlo, dan New Balance. Di balik pakaian yang terancam tak lagi ramai seperti biasanya, Pan Brothers berhasil melihat peluang usaha baru. Pan Brothers banting setir memproduksi masker kain dan baju hazmat. Alat pelindung diri (APD) yang diproduksi mereka telah diekspor karena diminati pasar luar negeri. Hal ini disebabkan karena fungsi APD dan masker medis yang dibuat dapat dicuci hingga 30 kali. “Kondisinya tentu tidak sama antara satu usaha dengan usaha lainnya. Namun, kita jangan berhenti membaca peluang untuk menghadapi tantangan yang dihadapi. Secara umum, tantangan usaha sebenarnya relatif sama. Yakni, seputar produk, modal,

sumber daya manusia (SDM), dan pemasaran. Nah, tugas para pelaku usaha untuk menemukan produk yang dibutuhkan,” ungkap komisaris Urbane Indonesia tersebut. Selain dibutuhkan, sambung Atalia, pelaku usaha juga dituntut untuk membuat produk yang disukai. Setelah itu, bagaimana agar produk yang terbukti dibutuhkan dan disukai tersebut bisa diketahui publik. Lebih dari sekadar diketahui, target akhirnya adalah bagaimana agar produk bisa dibeli

36 Warta Kencana • NOMOR 41 TAHUN 2020

konsumen. Dengan potensi besar yang dimiliki, Atalia berharap kelompok UPPKS bisa membaca peluang ekonomi baru pada era AKB. Bu Cinta lantas merinci sejumlah upaya yang bisa dilakukan UPPKS selama masa pandemi maupun pada babak penormalan baru. Pertama, Kelompok UPPKS bisa memproduksi masker yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, UPPKS bisa berperan menjadi penyuplai kebutuhan masyarakat selama masyarakat tetap berada di rumah. Dalam hal ini, UPPKS menjual bahan pokok secara daring atau layanan antar. Ketiga, UPPKS memproduksi minuman penambah daya tahan tubuh seoerti minuman rempah-rempah. Produk dijual secara daring untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Produk UPPKS ini cukup beragam. Ada olahan makanan, fashion, craft, perhiasan, batik, APD, dan lain-lain. Ini bisa dipasarkan secara offline maupun online di media sosial. Yang terbaru misalnya, UPPKS mengembangkan pasar online melalui instagram dan facebook dengan akun Rumpaka Balantik. Saya mengapresiasi Kelompok UPPKS Jawa Barat yang telah merambah media sosial untuk memasarkan produknya,” ujarnya bangga. •NJP

WARTA JABAR

KOLABORASI JUARA Penandatanganan kerjasama antara BKKBN Jawa Barat dan Bank BJB di Kantor Cabang BJB Suci. IRFAN HQ/BKKBN JABAR

Bersinergi Demi Jabar Juara Sebagai lembaga vertikal, BKKBN Jawa Barat bukanlah unit di bawah binaan langsung Gubernur. Meski begitu, punggawa BKKBN bertekad kuat menyukseskan visi Jabar Juara. Untuk mewujudkannya, kolaborasi menjadi kunci. Tak semata jargon, BKKBN benar-benar mengimplementasikannya. Kali ini kolaborasi dengan lembaga perbankan yang sebagian besar sahamnya dimiliki Gedung Sate.

erwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) memastikan diri untuk saling mendukung dan bersinergi demi terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin. Hal ini ditandai dengan perjanjian kerjasama layanan pembayaran

gaji (payroll service) melalui sistem pembendaharaan dan anggaran negara (SPAN) yang diteken Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana dan Pemimpin BJB Cabang Suci Ahmad Faizal di Bandung pada pertengahan Juni lalu. Dengan perjanjian ini, seluruh pegawai Perwakilan BKKBN Jawa Barat dan penyuluh keluarga

berencana (PKB) di Jawa Barat bakal menerima gaji melalui rekening BJB. Sejalan dengan itu, BJB bakal mengambil peran lebih besar dalam mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di Jawa Barat dengan cara menjadi sponsor untuk kegiatan-kegiatan yang dihelat BKKBN Jabar.

NOMOR 41 TAHUN 2020 â&#x20AC;˘

Warta Kencana

Sejumlah rencana yang mengemuka untuk dilakukan bersama-sama antara lain kerjasama branding kendaraan operasional milik BKKBN Jawa Barat. Saat ini BKKBN memiliki tidak kurang dari 40 mobil unit penerangan (Mupen) Bangga Kencana yang tersebar di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ini belum termasuk mobil unit pelayanan (Muyan) yang juga tersebar di kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Kusmana menilai mobilitas tinggi dua jenis kendaraan operasional tersebut menjadi kekuatan besar untuk promosi dan penyampaian informasi program atau layanan BJB kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan dua pesan sekaligus. Pesan terkait Bangga Kencana di satu sisi dan layanan perbankan BJB di sisi lainnya. “Branding bersama antara BKKBN dan BJB tentu menjadi keren sekali. Apalagi bila kelak ditindaklanjuti dengan penggerakkan bersama, seperti nonton bareng atau roadshow misalnya,” ujar Kusmana sumringah. Agenda kolaborasi lain yang mengemuka adalah pembinaan ekonomi keluarga di Kampung KB atau Kampung Keluarga Berkualitas. BJB siap mendukung pembinaan kelompok usaha

peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) melalui Kredit Mesra alias Masyarakat Ekonomi Sejahtera, sebuah skema kredit bagi pelaku usaha mikro di Jawa Barat. “Dari diskusi dengan pimpinan BJB mengemuka bahwa 70 persen pegawai BJB masuk kategori millenial. Rentang usia ini sangat cocok dengan target utama BKKBN yang kini membidik generasi baru Bangga Kencana. Ini sesuai dengan ikhtiar kita untuk mendekati generasi baru dengan cara baru. Alhamdulillah BJB welcome bahkan meminta agar para pegawai millenial tersebut mendapatkan sosialisasi tentang perencanaan keluarga maupun program Bangga Kencana secara umum,” ungkap Uung, sapaan akrab Kusmana. Lebih jauh Kusmana menjelaskan bahwa pihaknya terus berusaha menebar energi positif kepada segenap pemangku kepentingan di Jawa Barat. Sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang hadir di daerah, BKKBN berkomitmen penuh untuk mendukung pembangunan di Jawa Barat. Salah satunya dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki BKKBN untuk bisa membawa manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Jawa Barat. “Seperti juga ditegaskan Pak Kepala BKKBN pada saat webinar bersama Bu Cinta Atalia, kami BKKBN berkomitmen penuh untuk mendukung program Pak Gubernur di Jawa Barat. Hari ini kami berkolaborasi membangun sinergi dengan BJB untuk bersama-sama mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi,” pungkas Kusmana. •NJP

38 Warta Kencana • NOMOR 41 TAHUN 2020

BANGGA KENCANA

“Perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara BKKBN Jabar dengan BJB yang ditandatangani pada saat rapat kerja daerah Bangga Kencana Jawa Barat beberapa waktu lalu. Tentu bukan hanya payroll service, melainkan banyak kegiatan yang ke depan akan dirumuskan bersama-sama antara BKKBN Jabar dan BJB,” terang Kusmana saat ditemui usai penandatanganan perjanjian kerjasama.

MENGUDARA

WARTA JABAR

Kebersamaan BKKBN dan radio komunitas di Jawa Barat makin lengket. Keduanya sepakat melanjutkan kebersamaan yang sudah terbangun belasan tahun ke belakang. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama belum lama ini.

WARTA JABAR

SINERGI DI UDARA

Kepala BKKBN Jawa Barat Kusmana bersama Ketua JRK Jawa Barat Adi Rumansyah menunjukkan naskah perjanjian kerjasama.

IRFAN HQ/BKKBN JABAR

abut menyambut saat rombongan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat dan perwakilan 54 radio komunitas Jawa Barat tiba di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, menjelang senja di penghujung Juli 2020. Iring-iringan kendaraan itu kemudian berhenti di antara bentangan persawahan. Jalan buntu. Memang di situlah tujuan akhir perjalanan hari itu.

Jaringan Radio Komunitas (JRK) Jawa Barat sepakat bertemu di lokasi resepsi salah satu pegiat radio komunitas di Kecamatan Cisewu. Penandatanganan sekalian kondangan.

Dibanding penandatanganan kerjasasama lainnya, pemilihan lokasi ini boleh dibilang tidak lazim. Pemilihan waktunya juga tak kalah unik. BKKBN dan

â&#x20AC;&#x153;Kebersamaan BKKBN dengan radio komunitas ini bukan hal baru. Kita sudah lama bersamasama menyosialisasikan program kepada masyarakat. Di mana

Meski begitu, pemilihan waktu dan lokasi sama sekali tak mengurangi substansi dan kekhidmatan acara. Sebaliknya, pemilihan waktu yang menegaskan betapa dekatnya relasi BKKBN dengan para pegiat radio komunitas di Jawa Barat.

pun saya bertugas, saya selalu mengajak radio komunitas untuk bersama-sama mendekatkan program kepada masyarakat,â&#x20AC;? kata Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana saat menyampaikan sambutan sebelum penandatanganan kerjasama. Bagi Kusmana, radio komunitas merupakan saluran efektif untuk menyampaikan pesan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) kepada masyarakat. Ini tidak lepas dari keberadaan radio komunitas yang lahir dan berkembang bersama masyarakat. Ikatan emosional antara penyiar dan

NOMOR 41 TAHUN 2020 â&#x20AC;˘

Warta Kencana

WARTA JABAR

pemirsa menjadi kekuatan tersendiri dalam komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). “Waktu saya bertugas di Direktorat Advokasi dan KIE, saya mendesain pertemuan nasional rakom di Solo, Jawa Tengah. Saat itu kami mencatat ada sekitar 6.000 rakom di Indonesia. Ini potensi luar biasa untuk menyampaikan pesan program Bangga Kencana kepada masyarakat,” ungkap Kusmana. “Saat bertugas di Lampung juga saya merangkul teman-teman rakom. Memang di Lampung itu tidak sebanyak di Jawa Barat. Di sana hanya 16 kabupaten dan kota. Saya kemudian meneruskan kerjasama dengan rakom di Kalimantan Barat. Di sana lebih mudah karena kebetulan ketua JRKnya urang Sunda. Akhirnya sekalian saja membentuk paguyuban warga asal Jawa Barat. Nah, hari ini saya kembali menggandeng temanteman rakom untuk mengabarkan Bangga Kencana di udara,” tambah Kusmana. Kusmana yang sore itu didaulat menerima panggilan Abah dari keluarga besar radio komunitas mengaku sangat bersyukur bisa kembali hadir di tengah para pegiat radio komunitas. Tercatat 54 radio komunitas dari seantero Jabar yang sore itu secara khusus datang ke Cisewu, salah satu daerah paling terisolasi di selatan Kabupaten Garut. Kusmana bangga rakom terus eksis di tengah keterbatasan jaringan komunikasi di Jabar. Kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Cisewu yang sore itu turut menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama, Kusmana menyarankan untuk memanfaatkan radio komunitas dalam menyampaikan program kepada masyarakat. Baik untuk keperluan penyampaikan informasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantimbas) maupun

informasi pembangunan lainnya. Bahkan, dalam mengabarkan informasi terkait protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. “Pak Kapolsek dan Pak Danramil, kalau ingin menyampaikan tentang Kantimbas, tentang Covid, atau apa saja, rakom ini saluran yang tepat untuk digunakan,” kata Abah Kusmana. Di tempat yang sama, Ketua JRK Jawa Barat Adi Rumansyah mengaku bersyukur bisa kembali menjalin kerjasama dengan BKKBN Jabar. Adi berharap kerjasama BKKBN dengan JRK mampu memperkuat peran radio komunitas dalam mendukung program-program pemerintah yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Pada saat yang sama, BKKBN bisa memanfaatkan

Kebersamaan BKKBN dengan radio komunitas ini bukan hal baru. Kita sudah lama bersamasama menyosialisasikan program kepada masyarakat. KUSMANA Kepala BKKBN Jawa Barat

40 Warta Kencana • NOMOR 41 TAHUN 2020

jaringan radio komunitas untuk menggelorakan program Bangga Kencana melalui udara. “Kemitraan JRK dan BKKBN ini sudah berlangsung sangat lama. Barangkali puncaknya itu terjadi pada 2006 lalu. Kerjasama terus berlangsung hingga sekarang. Ada program atau tidak, JRK sudah dicap sebagai penyampai program BKKBN. Mulai masih KB sampai sekarang menjadi Bangga Kencana. Kami setia bersama BKKBN,” ungkap Adi. Kerjasama BKKBN-JRK Jabar dengan judul resmi “Penguatan Peran Radio Komunitas Dalam Mendukung Sosialisasi Program Bangga Kencana” ini meliputi enam ruang lingkup. Pertama, pelaksanaan advokasi dan KIE, konseling dan promosi program Bangga Kencana berbasis data dan informasi keluarga yang terdapat dalam sistem informasi keluarga (Siga). Kedua, kemitraan pelaksanaan program Bangga Kencana. Ketiga, pelayanan keluarga berencana bersama tenaga lini lapangan program Bangga Kencana melalui berbagai kegiatan KIE, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendistribusian alkon kepada masyarakat. Keempat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaksana dan pengelola program Bangga Kencana serta praktisi dan pengurus radio komunitas di Jawa Barat yang bernaung pada JRK Jawa Barat melalui berbagai metode. Kelima, sosialisasi program prioritas nasional (ProPN), seperti kesehatan reproduksi, remaja, dan 1000 HPK, serta rebranding yang menjadi salah satu prioritas program BKKBN melalui berbagai kegiatan. Keenam, memperkuat keberadaan jejaring radio komunitas di Jawa Barat sebagai salah satu media komunitas utama program Bangga Kencana. •NJP

WARTA JABAR

REORGANISASI BKKBN Pelantikan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional di lingkungan BKKBN Jawa Barat secara virtual. IRFAN HQ/BKKBN JABAR

Sah! BKKBN Hapus Jabatan Eselon III dan IV

adan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memantapkan jalan reformasi birokrasi. Terhitung mulai Jumat, 17 Juli 2020, BKKBN merampingkan struktur organisasi dengan meniadakan jabatan eselon III dan IV, masingmasing setingkat kepala bidang atau kepala sub direktorat dan kepala sub bidang atau kepala seksi. Penetapan ini seiring pelantikan 671 jabatan fungsional hasil penyetaraan yang dilakukan serentak secara nasional. Dari 671 yang dilantik, 27 orang di antaranya berasal dari Perwakilan BKKBN Jawa Barat. Pelantikan

berlangsung khidmat di lapangan upacara kantor BKKBN Jabar, Jalan Surapati Nomor 122, Kota Bandung. Transformasi organisasi tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang diteken Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pada 29 Juni 2020 dan diundangkan pada 3 Juli 2020 dengan dicatat dalam Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703. Dengan perubahan tersebut, BKKBN menghapus hampir seluruh jabatan eselon III dan IV, baik di pusat maupun perwakilan. Untuk kantor pusat, BKKBN masih menyisakan 10

jabatan administrasi. Sementara di perwakilan provinsi hanya menyisakan sekretaris badan. Adapun kepala balai diklat masih menunggu peraturan lebih lanjut. Kepala BKKBN Hasto Wadoyo memastikan bahwa seluruh jabatan fungsional yang dilantik sudah sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Secara nasional, ke-671 orang yang dilantik terdiri atas Pejabat Ahli Madya sebanyak 149 orang dan Pejabat Fungsional Ahli Muda 522 orang, dengan 19 jenis rumpun jabatan fungsional. â&#x20AC;&#x153;Pelantikan pejabat fungsional dari transformasi jabatan administrasi

NOMOR 41 TAHUN 2020 â&#x20AC;˘

Warta Kencana

WARTA JABAR

ke jabatan fungsional dan jabatan administrasi di lingkungan BKKBN merupakan tindak lanjut arahan Bapak Presiden RI tentang penyederhanaan birokrasi. Selain pejabat fungsional yang dilantik hari ini, masih ada 298 orang atau jabatan dalam proses validasi di Kemenpan RB yang nanti akan kami lantik pada tahapan berikutnya,” kata Hasto dalam sambutannya sesaat setelah pengambilan sumpah jabatan. Hasto berpesan, para pejabat fungsional agar tetap melaksanakan kegiatan dan unsur yang dinilai dalam memperoleh angka kredit sesuai dengan jenjang kepangkatan, Namun demikian, tetap melaksanakan peran secara fungsi yang melekat pada jabatan fungsionalnya masingmasing. Kepada para pejabat struktural, Hasto meminta agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam mensyukseskan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana). “Saya minta kepada saudarasaudara, agar bisa menjalankan tugas dengan penuh amanah dan tanggung jawab, agar dapat mewujudkan birokrasi yang agile, efektif dan efisien,” ujar Hasto. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan pelantikan pejabat fungsional BKKBN merupakan bagian dari reformasi birokrasi kementerian dan lembaga negara nonkementerian. Tjahjo mengungkapkan, reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk memotong birokrasi dan meningkatkan pelayanan. “Saat ini telah 60 persen lembaga dan kementerian yang melakukan reformasi birokrasi. Kami menargetkan Desember ini harus

“Sebaliknya, ketika kepala perwakilan tidak mendapatkan hasil memuaskan dari pejabat yang diminta, maka bisa leluasa meminta pejabat lain untuk mengerjakan. Ini akan mengakselerasi pencapaian program. Saya makin optimistis,” tambah Kusmana.

Amunisi Baru TJAHJO KUMOLO Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

bisa 100 persen hingga ke daerah,” ujar Tjahjo seraya menambahkan bahwa BKKBN tidak masuk dalam lembaga negara yang bakal dicoret keberadaannya. Tjahjo ini menegaskan bahwa pengangkatan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional tidak melupakan kesejahteraan pegawai. Transformasi birokrasi berupa perampingan struktur diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus mempercepat kenaikan pangkat. Ditemui sesaat setelah pelantikan, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana mengaku optimistis transformasi organisasi BKKBN bakal lebih memacu kinerja dan produktivitas aparatur sipil negara (ASN). Dengan organiasasi lebih ramping, BKKBN bisa bergerak lebih lincah dan cepat dalam melakukan eksekusi program. “Dengan perubahan ini, saya sebagai kepala perwakilan maupun kuasa pengguna anggaran bisa leluasa menentukan atau meminta seseorang untuk melaksanakan sebuah program atau kegiatan. Tidak ada lagi hambatan birokrasi berjenjang seperti sebelumnya. Organisasi baru ini akan memacu setiap orang untuk berkompetisi secara fair dan terbuka,” tandas Kusmana.

42 Warta Kencana • NOMOR 41 TAHUN 2020

Beberapa aktu sebelumnya, Perwakilan BKKBN Jawa Barat resmi mendapatkan amunisi baru. Tambahan amunisi berasal dari 85 ASN yang dilantik awal Maret lalu. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Kusmana berpesan kepada para ASN yang baru saja dilantik untuk menjalankan tugas sebaikbaiknya di masyarakat. Uung, sapaan Kusmana, menegaskan bahwa ASN merupakan garda terdepan pelayanan kepada masyarakat. ASN hadir sebagai perpanjangan tangan negara di masyarakat. Para ASN yang baru dilantik juga harus mampu mengimplementasikan spirit BKKBN baru produk rebranding yang lebih mengedepankan pendekatan milenial dan percepatan pelayanan. “Anak-anakku para CPNS yang baru saja dilantik, kalian adalah tunas-tunas baru BKKBN yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak di masyarakat. Kalian harus senantiasa siap menjadi teladan masyarakat,” ujar Uung berpesan. “Tantangan sekarang adalah masyarakat kita yang makin dinamis. ASN harus siap mengarungi perubahan tersebut. Salah satunya menyangkut tren teknologi informasi. Kita harus siap memanfaatkan teknologi untuk mempercepat informasi dan pelayanan kepada masyarakat,” tambah Uung. •NJP

WARTA FOTO FOTO: IRFAN HQ/BKKBN JAWA BARAT

DUTA GENRE JAWA BARAT

Duta Genre Putra Jabar 2020 Fiqih Aghniyan Hidayat dan Duta Genre Putri Jabar 2020 Anisa Kurnia Ramdhini

TALKSHOW RADIO

PEMILIHAN DUTA GENRE

Kepala BKKBN Jabar Kusmana dan Koordinator Bidang Adpin Herman Melani usai talkshow di Radio Trijaya Network.

SEMANGAT 21-25 KEREN

Kepala BKKBN Jabar Kusmana bersama Duta Genre 2019 dan bintang tamu pemilihan Duta Genre 2020.

Bunda Genre Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil menyerahkan poster “Semangat 21-25 Keren” kepada Kepala BKKBN Jawa Barat Kusmana.

ROADSHOW

Tim Adpin Jabar saat melakukan roadshow radio komunitas ke Garut Selatan.

TPD

Kepala BKKBN Jawa Barat Kusmana bersama TPD Kecamatan Cisewu, Garut.

BERENCANA ITU KEREN

Pimpinan BKKBN Jawa Barat menyampaikan Salam BKKBN.

SKUAD DALDUK

Tim Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Jawa Barat berpose di depan panel data parameter kependudukan Jawa Barat.

NOMOR 41 TAHUN 2020 •

Warta Kencana

MAJALAH WARTA KENCANA EDISI #41-2020

Articles inside

Bangga Kencana Mengudara

Demi UPPKS Naik Kelas

Bersinergi Demi Jabar Juara

RPJMN 2020-2024 Fokus Wilayah dan Sasaran Khusus

Mitigasi Pascapandemi Bonus Demografi

Ini Dia Tiga Kebijakan Baru BKKBN Era AKB