MAJALAH WARTA KENCANA EDISI #38-2019

MENU EDISI INI

AYAH-BUNDA GENRE JABAR Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso memasang selempang Ayah Genre Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara Ketua Dharma Wanita Persatuan BKKBN Jawa Barat Kunkun Dewi Teguh Santoso memasang selendang Bunda Genre Jawa Barat kepada Ketua TP PKK Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil.

Keduanya resmi didulat menjadi Ayah dan Bunda Genre Jawa Barat.

WARTA UTAMA

4

Pengendalian Penduduk Songsong The Big Five 2045 Profil demografi Indonesia terkini membuka harapan baru. Indonesia menjadi salah satu negara terbesar di dunia. Bukan semata jumlah, melainkan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan menjadi nomor empat di dunia pada 2045 mendatang.

8 12

Menuju Indeks Pembangunan Keluarga Publik tentu familiar dengan IPM. Sebagian kalangan lain malah sudah akrab dengan IPG. Bagaimana dengan keluarga? BKKBN baru akan menyusunnya untuk dimasukkan ke dalam rancangan teknokratik RPJMN periode mendatang.

2

22

BKKBN-Unpad Sepakat Perkuat Program KKBPK

26

Pemilihan Duta Genre Jabar 2019

30

Siaran Keliling Menyapa Warga Jawa Barat

WARTA DAERAH

34

Rakerda Bangun Sinergitas Program KKBPK Purwakarta

35

Subang Gelar Rakorda KKBPK

36

KKBPK Wewujudkan SDM Kuningan nu Sajati

TFR Turun, CPR Naik, Unmetneed Stagnan

38

Kampung KB untuk Atasi Masalah Kependudukan

Para pengelola program KKBPK di Jawa Barat patut bangga. Secara umum, hasil SDKI 2017 menunjukkan capaian positif. Rapor biru ini tercermin dari sejumlah indikator utama SDKI 2017.

39

Sampaikan Pesan KKBPK Lewat Lagu

Laskar Juara, Relawan Sejati Pahlawan Kemanusiaan Tekad Gubernur Ridwal Kamil untuk ngabret menjadikan Jabar Juara mendapat suntikan darah segar. Tenaga baru dipastikan siap menjadi ujung tombak sekaligus agen pembangunan Jawa Barat di perdesaan.

Laskar Juara Majukan Desa, itulah sebutan amunisi baru tersebut.

18

WARTA JABAR

Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

DARI REDAKSI

Penasehat KEPALA BKKBN JAWA BARAT Dewan Redaksi S. TEGUH SANTOSO RAKHMAT MULKAN PINTAULI R. SIREGAR Pemimpin Redaksi ELMA TRIYULIANTI Wakil Pemimpin Redaksi ARIF R. ZAIDAN Managing Editor NAJIP HENDRA SP Tim Redaksi CHAERUL SALEH DODO SUPRIATNA HENDRA KURNIAWAN IRFAN HQ Kontributor ACHMAD SYAFARIEL (JABOTABEK) AKIM GARIS (CIREBON) AA MAMAY (PRIANGAN TIMUR) YAN HENDRAYANA (PURWASUKA) ANGGOTA IPKB JAWA BARAT HIKMAT SYAHRULLOH Tata Letak LITERA MEDIA Sirkulasi IDA PARIDA Penerbit Perwakilan BKKBN Jawa Barat Percetakan LITERA MEDIA 022 87801235 www.literamedia.com Alamat Redaksi Kantor BKKBN Jawa Barat Jalan Surapati No. 122 Bandung Telp : (022) 7207085 Fax : (022) 7273805 Email: kencanajabar@gmail.com Website: www.duaanak.com

Redaksi menerima kiriman artikel, tulisan berita, dan foto tentang kegiatan atau dinamika program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di Jawa Barat. Setiap karya yang dimuat berhak mendapatkan bingkisan menarik dari redaksi.

T

ahun 2019 begitu istimewa. Seluruh lembaga negara, kementerian maupun nonkementerian, bakal ditagih hasil pekerjaannya selama lima tahun terakhir. Tagihan ini seiring dengan berakhirnya satu periode perencanaan jangka menengah nasional 2014-2019.

Sebagai tahun penutup, tentu BKKBN menyiapkan jurus jitu. Inilah jurus jitu itu: 3+1.

BKKBN melihat ada empat isu utama pembangunan KKBPK pada 2019.

Keempat isu strategis tersebut diformulasikan ke dalam skema 3+1, meliputi: 1) Pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB; 2) Pemetaan kampung KB; 3) Penguatan potensi desa; plus pencegahan bertambahnya kasus stunting melalui 1000 hari pertama kelahiran (HPK).

Lahirnya formula 3+1 sebagai strategi operasional BKKBN dalam menghadapi 2019 ini tidak lepas dari kondisi faktual Jawa Barat saat ini.

Mengacu pada hasil Survei Penduduk Antarsensus (Supas) 2015, Jawa Barat diproyeksikan dihuni 49,02 juta jiwa pada 2019. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Jabar juga terbilang tinggi, 1,63 persen.

Kemudian, angka kelahiran total (TFR) Jawa Barat turun melandai berdasarkan SDKI 2017, yaitu dari 2,6 (2007) menjadi 2,5 (2012) dan 2,4 (2017). Sementara berdasarkan SKAP 2018, angkanya 2,49. Median usia kawin pertama (UKP) wanita usia 25-49 tahun masih 20,2 tahun. Adapun ASFR 15-19 tahun sebesar 35/1.000.

Secara demografis, struktur usia produktif Jabar relatif besar, 68.84 persen.

Sayangnya, namun kualitas dan produktivitas relatif rendah. Ini ditandai dengan IPM Jawa Barat sebesar 70,69, masih di bawah IPM nasional sebesar 70,81.

Jurus jitu 3+1 ini kemudian diselaraskan dengan kepemimpinan baru Jawa Barat yang mengusung visi Jabar Juara Lahir Batin. Visi itu pula yang menjadi spirit baru pembangunan KKBPK Jawa Barat dalam lima tahun ke depan. Sajian Warta Kencana edisi ini mencoba menghadirkan spirit tersebut dalam sejumlah liputannya. Selamat membaca!

Elma Triyulianti Pemimpin Redaksi NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

3

WARTA UTAMA

RAKERDA KKBPK Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa memukul gong menandai pembukaan resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (atas). Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso bersama pengelola program KKBPK se-Jabar dan mitra kerja BKKBN menyampaikan salam KKBPK sebagai simbol komitmen dan kerja sama membangun Jawa Barat menyongsong hadirnya RPJMN 2020-2024 sekaligus tekad bersama mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin(kanan).

Rakerda KKBPK Jawa Barat 2019

Pengendalian Penduduk Songsong The Big Five 2045 Profil demografi Indonesia terkini membuka harapan baru. Indonesia menjadi salah satu negara terbesar di dunia. Bukan semata jumlah, melainkan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan menjadi nomor empat di dunia pada 2045 mendatang.

Pengendalilan penduduk menjadi salah satu prasyaratnya.

4

Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

WARTA UTAMA

S

ekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa membawa perspektif lebih makro saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di Bandung, Maret 2019 lalu. Iwa menegaskan, pengendalian penduduk menjadi salah satu indikator kuatnya daya saing daerah yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini penting guna mewujudkan Indonesia sebagai lima negara terbesar di dunia (the big five in the world) pada 2045 mendatang.

“Daya saing daerah salah satunya didukung oleh pengendalian penduduk dan juga kualitas keluarga. Ini yang kira-kira menjadi bahan ke depan, sehingga dengan demikian pertumbuhan ekonomi secara merata bisa mendorong kita nantinya salah satu syarat 2045 menjadi the big five in the world, dengan parameternya adalah produk domestik bruto,” papar Iwa. Iwa menambahkan, salah satu langkah strategis yang telah dilakukan pihak pemerintah provinsi Jabar dalam menekan angka kelahiran ialah melalui program Kampung KB. Program

ini dimulai pada tahun 2016, dan saat ini sudah ada sekitar 2.035 Kampung KB di seluruh Jabar.

“Langkah-langkah yang sudah dilakukan yang pertama adalah rakerda ini untuk penajaman sinkronisasi program dan kegiatan.

Kedua, implementasi. Ketiga, partisipasi masyarakat, karena kalau dengan anggaran itu kan terbatas. Nah, dengan langkahlangkah seperti inilah insyaallah pengendalian penduduk dan juga kualitas keluarga itu bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Nada optimisme yang diembuskan Iwa ini sejalan dengan Visi

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

5

WARTA UTAMA

Indonesia 2045 yang diluncurkan pemerintah beberapa waktu lalu. Berangkat dari proyeksi penduduk dengan based line Sensus Penduduk 2010, Indonesia akan mendapatkan rasio ketergantungan mencapai titik terendah pada periode 2028-2031, peluang bonus demografi dan bonus demografi kedua.

Perhitungan Proyeksi Penduduk Indonsia 2010-2045 mencatat, penduduk Indonesia akan mencapai angka 318,7 juta pada 2045 mendatang. Dengan angka fertilitas total di bawah hanya 1.9 pada 2045, maka rasio ketergantungan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen pada 2028-2031. Rasio ini menurun dibanding 2010 sebesar 50,5 persen dan 47,7 persen pada 2020. Setelah periode puncak, rasio perlahan naik menjadi 47,3 persen pada 2035 dan 48,4 persen pada 2040 mendatang.

Di sisi lain, UN Population Prospect 2010-2085 memperkirakan jumlah penduduk usia produktif Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Tidak tanggungtanggung, 41 persen penduduk usia produktif Asia Tenggara ada di Indonesia. Filipina yang diproyeksikan berada di posisi kedua terpaut jauh dengan hanya membukukan angka 19 persen.

Demikian juga dengan Vietnam sebesar 14 persen dan Myanmar di posisi berikutnya sebesar 8 persen.

Tak ada Malaysia atau Singapura dalam proyeksi UN tersebut.

Patut menjadi perhatian adalah komposisi penduduk yang masih menumpuk di Pulau Jawa. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan sekitar 55 persen penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Angka ini hanya menurun empat persen dari 2010 sebesar 59 persen. Dan, pada 2035 hampir 90 persen penduduk di Jawa tinggal di perkotaan, dengan konsentrasi

6

kepadatan penduduk perkotaan di wilayah Jakarta-Bandung, sekitar 76 juta orang.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun dua skenario pertumbuhan ekonomi 2016-2045 menuju negara berpendapatan tinggi dan salah satu negara dengan pendapatan domestik bruto (PDB) terbesar di dunia. Berangkat dari based line 2015, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 5,1 peren, maka pada 2045 mendatang PDB Indonesia akan menyentuh angka USD 19.794.

Angka ini menempatkan Indonesia pada posisi kedelapan negara dengan PDB tertinggi.

Sementara dengan skenario tinggi, PDB Indonesia diproyeksikan menyentuh angka USD 28.934 atau yang keempat di dunia. Skenario ini terwujud dengan asumsi feformasi struktural berjalan sesuai harapan serta pertumbuhan ekonomi dunia relatif tinggi.

Dengan posisi tersebut, Indonesia hanya kalah dari China, Amerika Serikat, dan India.

Melihat proyeksi di atas, wajar bila kemudian Sekda Iwa Karniwa menekankan pentingnya pengendalian penduduk guna mewujudkan visi besar tersebut.

Lebih dari sekadar pengendalian penduduk, Bappenas merumuskan tujuh kondisi yang diharapkan menjadi penopang Visi Indonesia 2045 yang nota bene menjadi momentum penting 100 Tahun Indonesia Merdeka. Tujuh kondisi tersebut menempatkan pentingnya pembangunan berpusat pada manusia (people-centered development). Berikutnya adalah pemanfaatan bonus demografi dan bonus demografi kedua.

Kemudian, redistribusi penduduk melalui pengendalian urbanisasi dan pengelolaan migrasi.

Pertumbuhan penduduk dan

Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

PRASYARAT MENUJU

THE BIG FIVE 2045 1. Pembangunan berpusat pada manusia.

2. Pemanfaatan bonus demografi dan bonus demografi kedua.

3. Pengendalian urbanisasi dan pengelolaan migrasi.

4. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya yang seimbang.

5. Perlindungan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan.

6. Peran strategis penduduk produktif Indonesia dalam pembangunan internasional.

7. Terjaganya nilai-nilai keluarga dan hubungan yang erat antar generasi.

persebarannya yang seimbang.

Perlindungan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan.

Peran strategis penduduk produktif Indonesia dalam pembangunan internasional. Dan, terjaganya nilainilai keluarga dan hubungan yang erat antargenerasi. Dengan tujuh kondisi tersebut, visi besar menjadi lima atau empat negara terbesar dunia menjadi keniscayaan.

Komitmen Pembangunan KKBPK Iwa menambahkan, salah satu langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menekan angka kelahiran ialah melalui program Kampung KB. Program ini dimulai pada 2016, dan saat ini sudah ada sekitar 2.035 Kampung KB di seluruh Jabar.

WARTA UTAMA

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso melaporkan, Rakerda KKBPK tahun ini berfokus pada optimalisasi Kampung KB menjadi Kampung KB mandiri. Ia mengatakan, Jabar sudah memiliki banyak Kampung KB yang mampu melahirkan inovasi seperti budidaya ulat pakan ternak, dan lainnya, sehingga secara tidak langsung perekonomian masyarakat kampung KB tersebut mulai terangkat.

“Tahun 2019 ini fokus pengendalian Kampung KB dalam melakukan pemetaan kampung-kampung KB yang sudah mandiri, berkembang dan yang baru dirintis, untuk kemudian dimantapkan pengelolaan potensi kampungnya,” tutur Teguh.

Untuk itu, Rakerda KKBPK merupakan lembaga koordinasi mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Kebijakan dan strategi program KKBPK diarahkan sebagai wadah kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK di semua tingkatan wilayah.

“Agar semakin menguatnya program KKBPK, kita mewujudkan Kampung KB sebagai episentrum program KKBPK. Selain itu, kita pun meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KKBPK, meningkatkan kinerja penyuluh KB, hingga meningkatkan aksi kemitraan dan jejaring kerja program KKBPK,” kata Teguh.

Dengan sinergitas dan kemitraan seperti itu, Teguh berharap manfaat program KKBPK dapat dirasakan masyarakat baik perkotaan maupun perdesaan.

Termasuk, masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di wilayah padat penduduk, wilayah nelayan, daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan sebagainya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal menuturkan, Indonesia mengukir sejarah keberhasilan dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk.

Tercatat, selama periode 19711980 angkanya sebesar 2,31 persen. Kemudian, pada periode 2000-2010 lajunya bisa ditekan hingga 1,49 persen dan selama periode 2010-2016 bisa lebih ditekan hingga 1,36 persen.

“Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini, konsisten dengan penurunan angka kelahiran total dari 5,61 anak per wanita usia subur pada 1971 menjadi 2,38 pada 2018,” ujarnya.

Penurunan angka kelahiran total tersebut merekayasa struktur umur penduduk untuk menciptakan peluang terjadinya bonus demografi yang dimulai sejak 2012. Bonus demografi ini ditandai dengan rasio ketergantungan di bawah 50 per

100 penduduk usia produktif.

Diproyeksikan bonus demografi ini akan membuka jendela peluang pada 2020-2030.

“Jika program KB tetap menjadi prioritas pemerintah dan pemerintah daerah, maka periode bonus demografi akan lebih panjang dan akan memberi dampak bagi pembangunan kesejahteraan,” tambahnya.

Sesuai amanat UU No 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia.

Pembangunan keluarga dilakukan melalui pendekatan siklus hidup dan penerapan delapan fungsi keluarga. Sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat, sejak 2008 disalurkan dana transfer ke daerah dalam bentuk DAK Fisik Sub Bidang KB yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Pada 2019 ini, total DAK Fisik Sub Bidang KB bagi kabupaten/kota se-Jabar terhitung sebesar Rp 29,4 miliar. Selain itu, DAK Penugasan sebesar Rp 840 juta dan BOKB sebesar Rp 151,9 miliar. Pihaknya mengharapkan, dana transfer tersebut dapat dimanfaatkan masing-masing daerah untuk mendukung pelaksanaan program KKBPK. •NJP

Menurutnya, sebagai upaya pencapaian sasaran strategis itu BKKBN melakukan berbagai langkah penguatan agar menjadi daya ungkit terhadap upaya pencapaian target. Di antaranya, melakukan penguatan sinergitas denan para pemangku kepentingandan mitra kerja di seluruh tingkatan wilayah.

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

7

WARTA UTAMA

Menuju Indeks Pembangunan Keluarga

Rakerda KKBPK Jawa Barat 2019 Publik tentu familiar dengan indeks pembangunan manusia atau IPM. Sebagian kalangan lain malah sudah akrab dengan indeks pembangunan gender (IPG). Bagaimana dengan keluarga? Sejauh ini kita belum memiliki indeks pembangunan keluarga. BKKBN baru akan menyusunnya untuk dimasukkan ke dalam rancangan teknokratik RPJMN periode mendatang.

8

38 TAHUN 2019 Warta Kencana • NOMOR 37

WARTA UTAMA

A

da sesuatu yang baru dari pernyataan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Jawa Barat 2019 di Bandung beberapa waktu lalu. Di hadapan pemangku kepentingan pembangunan KKBPK se-Jawa Barat tersebut, Nofrijal menyinggung rencana diluncurkannya indeks pembangunan keluarga (IPK).

“Saat ini sedang disiapkan rancangbangun indeks pembangunan keluarga yang akan menjadi based line data dan parameter pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Indonesia masa depan. Parameter ini telah dicantumkan dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024,” ungkap Nofrijal.

RAKERDA KKBPK Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal memberikan sambutan pada Rakerda Program KKBPK Jawa Barat di Bandung (kiri). Pada kesempatan tersebut, Nofrijal memperkenalkan rencana penyusunan indeks pembangunan keluarga. Sejumlah anak menunjukkan tarian berisi pesan-pesan keluarga saat jeda pelaksanaan Rakerda KKBPK Jabar (atas).

Mantan Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat ini tak mengurai lebih jauh ihwal IPK dalam sambutannya. Warta Kencana kemudian menelusuri dokumen yang disinggung Nofrijal: Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kalimat yang dikutip Nofrijal tersebut berasal dari sasaran, target, dan indikator bidang kebudayaan dan karakter bangsa.

Rancangan dokumen tersebut menulis, “Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga, yang ditandai oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga dari 50,03 pada tahun 2020 menjadi 54,03 pada 2024 dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan dari 21,8 (SDKI 2017) menjadi 22,1 pada 2024, serta angka perceraian yang terus menurun sampai tahun 2024.”

Di luar itu tidak ada lagi bagian yang mengurai IPK. Namun demikian, dokumen tersebut tampaknya memberikan perhatian lebih pada aspek keluarga. Ini terlihat dari arah kebijakan dan strategi bidang kebudayaan dan karakter bangsa yang turut menjadikan keluarga sebagai salah satu indikator. Poin c dalam kebijakan revitalisasi revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

9

WARTA UTAMA

berkarakter dilakukan melalui keluarga.

Yakni, “Penguatan ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini, mencakup: (a) penyelenggaraan pembangunan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, karakteristik wilayah dan target sasaran; dan (b) Penguatan fungsi-fungsi keluarga dalam menjaga nilai-nilai keluarga untuk kesinambungan antargenerasi; dan (c) penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup di era digitalisasi informasi.�

Keluarga Indonesia Poin tersebut tidak terlepas dari capaian RPJMN 2014-2019. Capaian tersebut menunjukkan keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga baru mencapai 38 persen (SKAP 2018). Tren perkara perceraian meningkat dari 344.237 perkara pada 2014 menjadi 365.633 perkara pada 2016 (Statistik Indonesia, 2017). Namun, median usia kawin pertama perempuan terus meningkat dan hampir mencapai usia menikah ideal, yaitu 21,8 tahun (SDKI 2017).

Wajar bila kemudian keluarga menjadi sorotan. Sebagaimana diungkap dalam rancangan teknokratik tersebut, negara menilai keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui pola pengasuhan dan pendidikan di manapun ia berada, baik di dalam keluarga inti, keluarga besar, maupun institusi pengasuhan alternatif. Keluarga juga berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian pemuda terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko.

Selanjutnya, perempuan sebagai seorang istri dan ibu berpengaruh pada kualitas pengasuhan dan pendidikan karakter anak di dalam keluarga. Oleh karena itu, pembangunan keluarga perlu dilaksanakan secara komprehensif dan ditangani secara menyeluruh, meliputi ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga, dan lingkungan keluarga yang kondusif.

Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015 mencatat, Indonesia memiliki 81.210.230 keluarga.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 76 persen (61.75 juta) keluarga

dengan kepala keluarga lakilaki, dan 24 persen (19.45 juta) keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Saat ini, pembangunan keluarga masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan antara lain: (a) meningkatnya pernikahan usia anak; (b) meningkatnya angka perceraian, sebesar rata-rata 3 persen per tahun (Pengadilan Agama, 2017); dan (c) meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, yaitu sebesar 7,1 persen kehamilan yang tidak direncanakan, dan dianggap bukan waktu yang tepat oleh 1,3 persen perempuan yang menikah.

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga (PK) 2015, Jawa Barat 12.686.858 keluarga. Dari jumlah tersebut, 11.078.591 keluarga atau 85,5 persen di antaranya berkepala keluarga laki-laki.

Sementara sisanya sebanyak 1.608.267 keluarga atau 14,5 persen berkepala keluarga perempuan. Patut menjadi catatan adalah tingkat pendidikan kepala keluarga di Jawa Barat yang nyaris setengahnya hanya tamatan sekolah dasar (SD) atau sederajat.

Hasil PK 2015 Jawa Barat menunjukkan, 5.714.099 kepala keluarga (KK) atau 45,30 persen dari total KK merupakan tamatan SD atau sederajat. Ini belum termasuk 840.193 KK atau 6,66 persen yang dilaporkan tidak tamat SD. Sementara 73.449 KK atau 0,58 persen lainnya belum atau tidak bersekolah. KK Jabar yang tamat perguruan tinggi hanya 906.050 KK atau 7,18 persen.

DUA ANAK CUKUP! Satu keluarga menunjukkan salam KB, Dua Anak Cukup, dalam sebuah acara BKKBN Jabar yang di dalamnya menghadirkan keluargakeluarga Jawa Barat beberapa waktu lalu. PK 2015 mencatat, Jawa Barat 12.686.858 keluarga.

10 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

WARTA UTAMA

Indeks Pembangunan Keluarga Dalam kesempatan terpisah, Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN M Yani mengatakan, BKKBN telah melakukan kajian indikator pembangunan keluarga yang sedang dikembangkan dalam delapan dimensi. Kedelapan dimensi itu adalah dimensi legalitas, agama, kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, sosial atau budaya, dan psikologis.

“Guna memperoleh indikator yang benar-benar sensitif, reliable, dan komprehensif untuk mengukur pembangunan keluarga di Indonesia, maka diperlukan masukan dari berbagai pakar yang ada di perguruan tinggi. Kalau perlu sebanyak mungkin,” katanya di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) beberapa waktu lalu.

Ia berharap, peran perguruan tinggi dalam memperkuat keluargakeluarga Indonesia. Perumusan IPK, setelah dikaji dengan kampus selanjutnya akan disampaikan lagi ke kementerian atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan. IPK, sambung Yani, merupakan yang pertama ada di Indonesia mengukur bagaimana ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia.

“Diharapkan indeks ini dapat mengakomodir keberagaman keluarga Indonesia. Kalau bisa dijadikan alat ukur indeks ini menjadi indikator pembangunan pemerintah dalam lima tahun terakhir,” kata Yani.

Dosen dan ahli sosiologi keluarga dan pedesaan IPB, Lala M. Kolopaking, mengungkapkan dalam indeks pembangunan keluarga harus melihat ke depan untuk bisa digunakan di manapun tempatnya.

“Saya mendorong BKKBN bekerjasama dengan BPS menjadikan keluarga sebagai unit analisis. Saat ini BPS masih menggunakan rumah tangga sebagai unit analisis,” kata Lala.

Pendataan Keluarga 2020 Di bagian lain, Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal mengungkapkan, IPK yang akan menggunakan based line berdasarkan PK 2020.

“Selain menampilkan indikator tahapan keluarga, PK 2020 juga akan mengumpulkan data untuk menyusun Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang masuk sebagai sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN,” jelas Nofrijal.

Nofrijal menegaskan, PK menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah dalam membuat basis data keluarga Indonesia bagi program KKBPK di Indonesia.

PK menghasilkan data keluarga dan individu by name by address yang menjadi sasaran intervensi program yang dapat ditelusuri dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, sampai dengan tingkat RW/ RT bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil. Basis data ini menghasilkan profil pasangan

PENDATAAN KELUARGA Seorang petugas melakukan wawacara untuk melengkapi kuesioner Pendataan Peluarga 2015 lima tahun lalu. Pemerintah akan kembali melakukan PK tahun depan.

usia subur (PUS), keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun kecuali melalui pelaksanaan PK. Hasil PK menjadi basis data dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang menyediakan data mikro dalam memonitor perkembangan program sekaligus sebagai peta sasaran intervensi program KKBPK maupun program pembangunan terkait lainnya. Dengan melihat begitu pentingnya PK, maka pada tahun 2020 BKKBN akan kembali mengadakan PK yang akan dilaksanakan secara serentak untuk mendata seluruh keluarga di Indonesia.

“PK 2020 akan mendata keluarga dengan memanfaatkan hasil PK 2015 yang telah dipadankan dengan data Dukcapil Kemendagri; telah menjadi Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) dan juga telah dilakukan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) setiap tahunnya,” jelas Nofrijal. •NJP

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

11

WARTA UTAMA

Laskar Juara, Relawan Sejati Pahlawan Kemanusiaan Gubernur Jawa Barat Luncurkan Gerakan Laju Desa: Laskar Juara Majukan Desa

12 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

WARTA UTAMA

Tekad Gubernur Ridwal Kamil untuk ngabret menjadikan Jabar Juara mendapat suntikan darah segar. Tenaga baru dipastikan siap menjadi ujung tombak sekaligus agen pembangunan Jawa Barat di perdesaan. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai ribuan di seantero Jawa Barat. Laskar Juara Majukan Desa, itulah sebutan amunisi baru pembangunan tersebut.

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

13

WARTA UTAMA

Sosok Ridwan Kamil tampaknya memang sudah sangat identik dengan juara. Banyak sekali program unggulan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, yang di dalamnya mencantumkan kata juara. Sebut saja Sekolah Juara, Guru Juara, Migran Juara, Petani Juara, Puskesmas Juara, dan lainlain. Dalam skema juara itulah Laskar Juara Majukan Desa atau Laju Desa hadir di Jawa Barat.

Lebih dari sekadar jargon atau tagline kampanye yang diusung pada saat kontestasi pemilihan gubernur lalu, Emil meyakini bahwa juara adalah spirit untuk terus maju. Kata juara adalah optimisme. Bila kita menyimak rupa-rupa program sebagaimana termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2018-2023, nyaris semua mencantumkan kata juara.

“Kata juara ini penting. Kalau diucapkan pelan, dia akan menjadi doa,” ujarnya sambil mencontohkan.

“Sing juara, sing hebat, dan seterusnya,” gumamnya lirih.

SEPEDA LAJU DESA Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan sepeda kepada perwakilan TPD sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para relawan dalam menyikseskan pembangunan KKBPK di Jawa Barat.

“Kalau diteriakkan, maka dia menjadi semangat. Makanya kalau saya bilang Jabar, semuanya harus teriak ‘Juara!’. Kita harus semangat.

Harus optimistis,” tegas Emil lagi.

Spirit juara itu pula yang ditunjukkan Ridwan Kamil saat memberikan sambutan di hadapan sedikitnya 3.500 penyuluh keluarga berencana (KB), tenaga penggerak desa/kelurahan (TPD/TPK), perwakilan pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) atau lebih dikenal sebagai pos KB, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB se-Jawa Barat, media, dan undangan lain yang pada Sabtu, 4 Mei 2019, lalu memenuhi gelanggang pemuda (youth center) di kompleks Sarana Pembinaan Olahraga Terpadu Jawa Barat (SPOrT Jabar), Jalan Pacuan Kuda, Arcamanik, Kota Bandung.

Emil tampak tidak ingin menyianyiakan kesempatan perdananya bersama para petugas lini lapangan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di Jawa Barat.

Emil menikmati betul momen kebersamaannya dengan para laskar yang siang itu dia luncurkan.

Arsitek beken ini tampak semangat saat menyampaikan sejumlah program unggulan Jawa Barat di bawah kepemimpinannya. Selain

mengurai pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam membangun daerah, Emil tak ketinggalan berbagi cerita ringan terkait “rumus” mengusir bau setelah makan jengkol atau pete.

“Keluarga Bu Atalia (Atalia Praratya, sang istri. Red) punya rahasia bagaimana mengusir bau jengkol atau pete,” ujarnya disambut gelak tawa hadirin. Ah, Kang Emil adaada saja, hehehe...

Jabar Juara Mengawali sambutannya, Emil berbagi optimisme dengan mengutip sejumlah hasil survei global tentang karakteristik kemanusiaan. Pertama, survei terhadap 200 negara di dunia tentang masa depan negaranya yang menempatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai bangsa paling optimistis. Kedua, laporan World Giving Index 2018 diselenggarakan Charities Aid Foundation (CAF).

Organisasi amal berbasis Inggris tersebut merilis laporan yang menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara paling dermawan sedunia.

“Ketika ditanya wartawan luar negeri tentang Indonesia, ini yang paling saya banggakan: indeks kedermawanan. Nomor hiji Indonesia. Kita harus bangga, Indonesia bangga. Jawa Barat harus bangga atas kedermawanan kita. Kita bangsa yang baik hati dan dermawan. Kita bangsa pangbageur-bageurna saalam dunya,” ungkap Emil.

Optimisme bangsa Indonesia dan kedermawanan ini, sambung Emil, menjadi modal besar bagi Jawa Barat untuk mewujudkan diri sebagai provinsi juara di Indonesia. Bukan tanpa alasan, nada optimisme ini membuncah bila Emil melihat performa Jawa Barat dalam satu tahun terakhir.

Pada 2018 lalu, Jawa Barat menjadi

14 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

WARTA UTAMA

satu-satunya provinsi di Indonesia yang mampu mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) hingga 5,6 persen.

Belum lama ini, Jabar baru saja menerima penghargaan nasional sebagai provinsi dengan kinerja pemerintahan terbaik di tanah air.

Jabar juga tercatat sebagai provinsi paling diminati investor. Gedung Sate mengklaim saat ini leboh dari 23 negara menanamkan modalnya di Jawa Barat, dengan nilai investasi mencapai Rp 60 triliun.

“Jangan sampai kita menyianyiakan hal positif ini. Optimisme itu harus ditularkan oleh penyuluh KB dan TPD. Jangan menularkan pesimisme. Kenapa? Pesimisme itu seperti virus menular. Kebanyakan negatif, hidupnya negatif.

Kebanyakan julid, hidupnya resah dan negatif. Kalau mau soleh, bergaulah dengan orang-orang soleh, pasti kebawa soleh. Kalau mau pintar bergaulan dengan orang-orang pintar, pasti kebawa pintar. Kalau mau optimis, bergaulah dengan Pak Ridwan Kamil. Insyaallah optimis,” tandas perancang sejumlah masjid ikonik di beberapa kota ini.

Namun demikian, Emil tidak memungkiri masih adanya ketimpangan pembangunan di Jawa Barat. Secara umum, bagian selatan Jawa Barat masih tertinggal bila dibandingkan dengan bagian tengah atau utara. Karena itu, Emil berharap para tenaga lapangan yang tergabung dalam Laju Desa ini mampu menjadi jembatan penghubung menuju kemajuan daerah.

Cegah Stunting Gubernur menargetkan Laju Desa dapat menyelesaikan dua pekerjaan rumah yang dinilai mendesak di desa. Pertama, ketimpangan sosial antara desa dan kota. Kedua, upaya pencegahan stunting atau kegagalan tumbuh kembang.

“Nah, saya titip, sambil kita inovasi, urusan keluarga harus bahagia lahir-batin. Tidak boleh ada KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada boleh ada kekerasan terhadap anak.

Tidak boleh ada stunting. Stunting itu datang akibat gizi buruk sejak dalam kandungan. Saya

PENYULUH KB NGARIUNG Ribuan penyuluh KB, TPD/TPK, perwakilan pos KB, para kepala OPD kabupaten/kota yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB se-Jawa Barat, dan undangan menghadiri hajatan PRUNG sekaligus pencanangan Laju Desa di kompleks SPOrT Jabar, Kota Bandung.

selalu berdoa, mudah-mudahan anak-cucu kita lebih sehat lebih sejahtera, lebih pintar, lebih soleh,” ungkap Emil.

“Tapi itu tidak akan terwujud bila penyuluh KB, TPD/K tidak peduli terhadap apa yang namanya stunting. Menurut penelitian, mereka hidupnya lebih susah.

Mereka susah dapat pekerjaan karena lemot. Menurut medis, meninggal dunianya lebih cepat.

Dan, masalahnya anak Jabar yang kena stunting mendekati 30 persen. Masih banyak. Kita bertekad jangan ada anak-anak Jawa Barat gagal tumbuh atau sunting,” Emil menambahkan.

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

15

WARTA UTAMA

dapat hidup sejahtera. “Peran Laju Desa menjadi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga mereka sangat dapat diandalkan,” katanya.

Apresiasi Program KKBPK

Atas tugas mulianya tersebut, Emil menjuluki para petugas yang tergabung dalam Laju Desa ini sebagai pahlawan kemanusiaan.

Yakni, penyuluh KB dan TPD/K yang akan menyelematkan masa depan bangsa. “Dan, yang akan menjadi pahlawan kemanusiaan adalah para penyuluh KB, para tenaga penggerak desa,” tegas Gubernur.

Gelar pahlawan kemanusiaan yang dinisbatkan Gubernur Ridwan Kamil ini melengkapi predikat lain yang sebelumnya disematkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso kepada para petugas lini lapangan KKBPK. “Para kader ini adalah relawan sejati. Para PLT, petugas lillahi ta’ala dengan honor sajuta: sabar jujur dan tawakal,” ujar Teguh.

Selain stunting, Gubernur mendorong Laju Desa agar menyukseskan visi Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan cara turut menyosialisasikan sekaligus menjembatani program-program unggulan. Sejumlah program yang sedang berjalan antara lain One Village One Company, One Pesantren One Product,

CINDERAMATA Deputi Bidang KBKR BKKBN Dwi Listyawardani menyerahkan mozaik kegiatan KKBPK bergambar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada sang Gubernur sebagai cinderamata dan ucapan terima kasih BKKBN.

Patriot Desa, Kredit Mesra, Mobil Siaga Desa, Mobile Puskesmas, Bumdesa, Desa Digital, Sadesha, Layad Rawat, dan lain-lain.

“Jadi kami punya kader, penggerak desa, ada penyuluh KB. Kami andalkan beribu-ribu penyuluh ini dalam menyosialisasikan programprogram pemerintah. Ini kalau lancar, Jawa Barat akan melompat.

Jabar akan ngabret. Laju Desa adalah semangat baru, kita harus maju, tidak boleh mundur,” katanya.

Emil menjelaskan, Jawa Barat memiliki 5.312 desa dan 645 kelurahan. Dari jumlah tersebut, 77,09 persen status desanya berkembang; 22,48 persen mandiri, dan 0,43 persen status desa tertinggal. Sehingga, kata dia, program KB yang disertai dengan konsep pembangunan akan menghasilkan SDM yang lebih baik, berdaya saing dan

16 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

Sejalan dengan visi juara yang diusung Jawa Barat, Ridwan Kamil mengajak para penggerak lini lapangan untuk senantiasa semangat. Termasuk di dalamnya semangat dalam mengakselerasi pencapaian program KKBPK sebagai core business gerakan Laju Desa. Bagi Emil, suksesnya program KKBPK Jawa Barat sangat ditentukan peran para kader di desa dalam menjalankan perannya sebagai penyuluh maupun penggerak masyarakat.

“Penduduk Jawa Barat laju pertumbuhannya masih terlalu cepat. Kita harus menjadi provinsi yang mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk. Setelah itu, menjadi provinsi yang keluarganya berkualitas. Tidak boleh terdengar KDRT, ekonomi susah, tidak ada lagi yang hijrah ke perkotaan. Tinggal di desa, rejeki kota. Tinggal di desa, bahagia lahir batin,” kata Gubernur.

Gubernur secara khusus mengapresiasi jumlah peserta KB aktif Jawa Barat yang melebihi ekspektasi. Mengacu pada data Perwakilan BKKBN Jawa Barat, per 2018 jumlah peserta KB aktif mencapai 7.486.443 peserta.

Dibandingkan dengan target 6.245.099 peserta, terdapat surplus 1.241.344 peserta.

“Hasil tersebut merupakan hasil kerja keras, terutama para ujung tombak di lapangan yaitu para penuyuluh KB dan tim penggerak desa. Saya sampaikan apresiasi kepada seluruh petugas,” ucap Gubernur.

WARTA UTAMA

Penyuluh KB Ngariung Dalam laporan yang disampaikan saat menyabut kedatangan Gubernur, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso menjelaskan, acara Prung atau Penyuluh KB Ngariung merupakan agenda tahunan yang dihelat BKKBN bersama OPD kabupaten/kota yang membidangi program KKBPK. Tujuannya memperkuat tali silaturahmi antarpenyuluh KB. Selain itu, untuk meningkatkan komitmen dan kinerja, pada forum ini para penyuluh KB menandatangani perjanjian kerja sama antara penyuluh KB dan OPD kabupaten/kota.

“Tahun 2019 merupakan tahun percepatan pencapaian kinerja Program KKBPK. Perjanjian ini merupakan komitmen formal para penyuluh dan pemerintah daerah dalam melaksanakan akselerasi program,” katanya.

Teguh menjelaskan, pada tahun percepatan ini BKKBN mengusung strategi “3+1”.

Skema ini meliputi pembinaan

akseptor KB untuk mengendalikan fertilitas, pelaksanaan program kampung KB untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan pemanfaatan potensi desa dalam pengelolaan program KKBPK, serta pemantapan program 1.000 hari pertama kelahiran dalam rangka penurunan stunting.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Dwi Listyawardani menilai Laju Desa yang baru dikukuhkan Gubernur Jabar adalah sebuah terobosan baru dalam pembangunan.

Dwi berpesan Laju Desa dalam menjalankan tugasnya tetap dapat menanamkan nilai-nilai ketahanan keluarga, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan perkawinan usia muda.

Dengan rentetan tugas yang dipikul ini, Dwi mengingatkan agar

PADUAN SUARA TPD Sejumlah TPD/K membawakan lagulagu bertema program KKBPK untuk menyambut kedatangan undangan sekaligus menghibur para tamu di arena PRUNG.

kapasitas dan kualitas penyuluh dimantapkan, sebelum berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Mohon dukungan Pak Gubernur, untuk memberikan dorongan agar target yang dituju cepat tercapai,” harap dia.

Ditemui di sela kegiatan Prung, salah satu TPD asal Kabupaten Majalengka, Dedep Apriadi, mengaku sangat bersyukur bisa menjadi bagian dalam Laju Desa. Dengan pemahaman yang diterimanya selama kegiatan Prung, warga salah satu desa di kaki gunung Cakrabuwana ini mengaku mendapat bekal baru untuk terjun ke tengah masyarakat binaannya.

“Kami para TPD menilai kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami yang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat. Ilmu baru ini akan segera kami sampaikan kepada masyarakat di desa.

Selain itu, Prung juga menjadi momen silaturahmi bagi kami para penggerak lini lapangan. Hatur nuhun buat Pak Gubernur yang telah berbagi ilmu dan semangat kepada kami semua,” ujarnya.

•NJP

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

17

WARTA UTAMA

Wajah Jabar dalam SDKI 2017

TFR Turun, CPR Naik, Unmetneed Stagnan

P

ara pengelola program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di Jawa Barat patut bangga. Secara umum, hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menunjukkan capaian positif. Rapor biru ini tercermin dari sejumlah indikator utama SDKI 2017. Pembandingnya jelas, SDKI sebelumnya.

Dari sekian banyak survei yang dilakukan BPS, SDKI patut mendapat perhatian serius para pengelola program kependudukan dan kesehatan. Melalui SDKI inilah kinerja pemerintah di bidang kesehatan dan kependudukan bisa dilihat.

Selain sensus penduduk yang dihelat setiap 10 tahun sekali tentunya. Salah satu indikator utama SDKI, bagaimana potret keluarga berencana Jawa Barat saat ini? Berikut ringkasannya.

18 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

Grafik angka fertilitas total (total fertility rate/TFR) Jawa Barat terus melandai. Ketika kali pertama dilakukan survei pada 1991, TFR Jawa Barat masih berkisar pada angka 3.37. Artinya, setiap perempuan Jawa Barat rata-rata melahirkan tiga sa mpai empat anak selama masa reproduksinya.

Angka ini masih jauh dari target program keluarga berencana (KB) yang mengusung tagline dua anak cukup.

Kasarnya, tidak ada keluarga Jawa Barat yang memiliki dua anak. Tentu itu angka kasar yang merujuk pada angka rata-rata. Faktanya tentu tidak demikian. Selain banyak keluarga memiliki dua anak, ada juga yang hanya memiliki satu anak atau

WARTA UTAMA

naiknya grafik prevalensi KB atau contraceptive prevalence rate (CPR).

Pemakaian kontrasepsi Jabar sedikit mengalami kenaikkan dari 62,2 persen pada SDKI 2012 menjadi 63,3 persen pada SDKI 2017. Dengan demikian, masih ada 36,7 persen yang belum ber-KB. Kenaikkan ini kalah tajam dibanding nasional yang berhasil mengatrol capaian CPR dari 62 persen menjadi 63,6 persen pada periode yang sama.

Dilihat dari metodenya, dari 63,3 persen tersebut, ada 59,5 persen peserta KB menggunakan kontrasepsi modern. Sementara sisanya sebanyak 3,8 persen memilih cara ber-KB tradisional.

Dari tujuh pilihan kontrasepsi modern, penguna KB suntik masih sangat mendominasi sebanyak 30,2 persen. Berarti setengah dari totak peserta KB modern di Jabar masih menggunakan suntik.

Adapun Berikutnya pengguna KB pil sebanyak 15,4 persen atau sekitar seperempat dari total peserta KB yang memilih cara modern. bahkan tidak memiliki anak sama sekali. Sayangnya, jumlah keluarga dengan anak lebih dari tiga orang jauh lebih banyak, hehehe...

membukukan TFR 2.4. Keluarga Jabar yang memiliki dua anak lebih banyak dibanding mereka yang memiliki tiga anak atau lebih.

Butuh lebih dari satu dekade bagi Jabar untuk menurunkan TFR di bawah angka tiga. Setelah hanya berhasil sedikit menekan TFR menjadi 3.17 dan 3.02 pada SDKI 1994 dan 1997, barulah pada SDKI 2002/2003 TFR Jabar berhasil memasuki angka psikologis: 2,8.

Bila diambil rata-rata, setiap keluarga Jawa Barat memiliki 2-3 anak. Walaupun keluarga dengan tiga anak masih mendominasi.

Penurunan TFR ini tampak alami dan lebih baik bila dibandingkan dengan capaian nasional. Bila Jabar menurun perlahan setiap periode survei, tidak demikian halnya dengan nasional. Meski sama-sama mancatatkan capaian akhir 2.4 pada SDKI 2017, TFR nasional stagnan dalam tiga periode survei. TFR nasional mentok pada angka 2.6 berdasarkan SDKI 2002/2003, SDKI 2007, dan SDKI 2012. Dalam periode yang sama, TFR Jabar menurun alamiah dari 2.8, 2.6., dan 2.5.

Kelahiran total terus menurun pada hasil SDKI berikutnya. Secara perlahan, TFR Jabar menurun menjadi 2.6 pada SDKI 2007 dan 2.5 pada SDKI 2012. Tren penurunan terus berlangsung hingga SDKI 2017 yang sukses

Hasil akhir capaian TFR tersebut tentu tidak lepas dari faktor hulu: pemakaian kontrasepsi. Melandainya grafik TFR berbanding lurus dengan

Secara kategorial, dua cara ber-KB tersebut berada dalam rumpun jangka pendek dengan tingkat putus pakai tinggi. Dengan kata lain, lebih dari setengah peserta KB Jabar masuk kategori jangka pendek. Sedangkan peserta metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih terbilang rendah. Hasil SDKI 2017 menunjukkan, peserta KB MKJP Jabar berkisar pada angka 11 persen. Patut menjadi catatan berikutnya adalah partisipasi pria dalam ber-KB. SDKI 2017 mencatat kepesertaan KB pria kurang dari 3 persen. Itu pun 2,7 persen memilih kondom. Hanya 0,2 persen yang memilih vasektomi atau metode operasi pria (MOP).

Komposisi pemakaian kontrasepsi Jabar ini relatif tidak berubah selama bertahun-tahun.

Setidaknya sejak kali pertama

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

19

WARTA UTAMA

SDKI dilaksanakan pada 1991 atau hampir tiga dekade silam.

Suntik dan pil terus mendominasi pemakaian kontrasepsi keluarga Jawa Barat.

Patut menjadi catatan berikutnya adalah tingginya angka unmetneed atau kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi. Defisit keinginan ber-KB dengan pelayanan yang diberikan ini stagnan dalam lima tahun terakhir pada angka 11 persen. Dengan begitu, terdapat 11 persen wanita kawin usia 15-49 tahun yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani. Menariknya, jumlah mereka yang tidak terlayani tersebut lebih banyak di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. Ini ironis mengingat pada umumnya fasilitas kesehatan di perkotaan lebih banyak dari perdesaan, 11,1 persen berbanding 10,9 persen.

Berbanding terbalik dengan CPR dan TFR yang terus meningkat, unmetneed justru mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil SDKI 1997, 2002/2003, 2007, 2012, dan 2017, unmetneed mengalami kenaikkan berturut-turut 9,8 persen, 9,9 persen, 10 persen, dan 11 persen. Merujuk pada angka ini, terdapat satu dari 10 orang wanita kawin usia 15-49 tahun yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani.

Siapa saja yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani tersebut?

SDKI mengelompokkannya menjadi dua, menjarangkan dan membatasi kelahiran. Unmetneed untuk menjarangkan kelahiran lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang ingin membatasi kelahiran.

Usia Kawin Remaja Fertilitas remaja Jawa Barat patut mendapat perhatian khusus.

Terutama menyangkut usia kawin pertama dan age spesific fertility

rate (ASFR) 15-19 tahun. Dilihat dari usianya, median kawin pertama perempuan Jawa Barat mengalami kenaikkan selama enam kali SDKI yang dilaporkan (1994, 1997, 2002/2003, 2007, 2012, dan 2017). Pada SDKI 1994 lalu, media kawin pertama perempuan Jawa Barat adalah 17 tahun. Angkanya merangkak naik menjadi 17,4 tahun pada 1994 dan 17,8 tahun lima tahun kemudian.

Kenaikkan signifikan terjadi selama periode survei 2007, 2012, dan 2017. Pada SDKI terakhir ini, Jabar berhasil membukukan angka 20,2 tahun. Raihan ini melampaui angka psikologis 20 tahun. Artinya, Jabar baru berhasil menaikkan usia kawin menjadi 20 tahun sejak tiga dekade pelaksanaan SDKI atau hampir lima dekade sejak digulirkannya program KB pada 1970-an. Capaian ini membutuhkan sedikit lagi untuk mencapai usia kawin ideal perempuan 21 tahun sebagaimana dikampanyekan program Generasi Berencana (Genre).

Dilihat dari fertilitasnya, fertilitas remaja Jabar masih terbilang tinggi. Merujuk hasil SDKI 2017, ASFR 15-19 tahun menunjukkan angka 35. Artinya, 35 dari 1000 perempuan Jawa Barat melahirkan

20 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

KIE KREATIF PUP Pertunjukkan wayang golek bertema pendewasaan usia perkawinan sebagai salah satu KIE kreatif yang dihelat BKKBN bekerja sama dengan mitra Komisi IX DPR RI di sejumlah tempat di Jawa Barat.

pada usia 15-19 tahun. Meski masih tinggi, capaian ini patut mendapat acungan jempol karena berhasil melonpat dari angka 48 pada SDKI 2012. Capaian ini melampaui target nasional, di mana BKKBN menargetkan penurunan ASFR dari 48 menjadi 40. Capaian ini juga meneruskan tren positif penurunan ASFR sejak SDKI 1991 silam sebesar 67.

Dalam sebuah kesempatan di Bogor beberapa waktu lalu, Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Dwi Listyawardani menilai ASFR 15-19 tahun masih memprihatinkan. “Mereka penyumbang tingginya angka balita pendek atau stunting, kematian ibu dan bayi di Indonesia,� kata Listyawardani.

ASFR di negara lain terutama negara maju lebih rendah dibanding Indonesia, karena remajanya diperbolehkan

WARTA UTAMA

mengakses alat kontrasepsi, macam kondom, sehingga kelahiran bisa ditekan. Di Indonesia, kebijakan seperti ini ditentang karena dinilai bertentangan dengan moral dan karakter bangsa.

Secara tertulis, tidak ada kebijakan akses kontrasepsi untuk remaja.

Penggunaan kontrasepsi di Indonesia hanya untuk pasangan menikah. Persoalannya, adakah jaminan bahwa remaja tidak mudah mengakses alat kontrasepsi. Faktanya, kontrasepsi seperti kondom dijual bebas di pasaran, di mal, apotek, depot, toko kecil, bahkan diiklankan.

Karena tidak ada kebijakan akses kontrasepsi kepada remaja, menurut Listyawardani, BKKBN lebih fokus pada upaya pencegahan.

Memperluas informasi, edukasi dan konseling kepada remaja di sekolah, perguruan tinggi maupun komunitas. Kemudian mengajak remaja untuk tidak putus sekolah, berprestasi, berpendidikan tinggi minimal S1, bekerja, baru memutuskan untuk berkeluarga dan memiliki anak di usia yang ideal.

Menurut Listyawardani, tingginya angka ASFR mengindikasikan pernikahan dini, dan perilaku seks bebas atau seks pranikah di kalangan remaja masih tinggi.

Selain itu karena faktor ekonomi dan budaya. Terkait budaya, menurutnya, di sejumlah daerah perempuan yang belum menikah di usia 15 tahun dianggap tidak laku dan perawan tua.

yang menopang secara finansial.

ASFR tinggi di daerah-daerah yang memiliki angka kelahiran total atau TFR juga tinggi, seperti NTT, Papua, Sumatera Utara, dan beberapa kabupaten pulau Jawa.

SDKI 2017 Sebagai catatan, SDKI 2017 dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan BKKBN dan Kementerian Kesehatan. Pendanaan survei disediakan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia dibantu oleh ICF Internasional melalui proyek DHS Program, yaitu program US Agency for International Development (USAID) yang menyediakan dana dan bantuan teknis dalam pelaksanaan survei kependudukan dan kesehatan di banyak negara.

SDKI 2017 merupakan survei kedelapan yang diselenggarakan di Indonesia melalui program bantuan teknis Demographic and Health Surveys (DHS). Data yang dikumpulkan dalam SDKI 2017 menghasilkan estimasi terkini indikator utama kependudukan dan kesehatan, utamanya TFR, CPR, MKJP, unmetneed, dan indikator kesehatan lainnya.

DISEMINASI SDKI 2017 Peneliti BKKBN memaparkan hasil SDKI 2017 di hadapan sejumlah pemangku kepentingan program kependudukan dan kesehatan beberapa waktu lalu.

SDKI 2017 dirancang untuk menyediakan data kependudukan, keluarga berencana, dan kesehatan. Sama seperti SDKI 2012, responden yang didata mencakup wanita usia subur (WUS) umur 15-49 tahun yang belum pernah kawin maupun pernah kawin. Selain itu, SDKI 2017 juga mewawancarai sejumlah pria kawin umur 15-54 tahun dan pria umur 15-24 tahun yang belum pernah kawin (remaja pria).

Responden WUS ditanyakan latar belakang pribadinya, anak yang dilahirkan, pengetahuan dan praktik KB, kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, pengetahuan HIV-AIDS, dan infeksi menular seksual lainnya. Selain itu juga ditanyakan perilaku merokok, minum-minuman beralkohol dan pemakaian obat-obatan terlarang, perilaku pacaran dan hubungan seksual, serta informasi lain yang berguna bagi penyusun kebijakan serta pengelola di bidang kesehatan dan keluarga berencana.

Responden pria berstatus kawin ditanya mengenai pengetahuan dan partisipasi mereka dalam perawatan kesehatan istri dan anaknya. Remaja pria yang belum pernah kawin ditanyakan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kesehatan reproduksi, perilaku dalam hal merokok, minum minuman beralkohol dan pemakaian obat-obatan terlarang, persepsi terhadap perkawinan dan anak, pengetahuan tentang HIVAIDS, serta perilaku pacaran dan hubungan seksual. •NJP

Bahkan di beberapa daerah, perempuan memilih menjanda daripada tidak menikah.

Sedangkan faktor ekonomi, biasanya karena perempuan putus sekolah. Daripada menganggur oleh orang tuanya kemudian dinikahkan. Juga karena kebutuhan ekonomi keluarga, anak perempuan dinikahkan agar ada

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

21

WARTA JABAR

BKKBN-Unpad Sepakat Perkuat Program KKBPK Kerja sama antara Unpad dan BKKBN sejatinya bukan hal baru. Dalam beberapa tahun ke belakang, sinergi Unpad-BKKBN sudah berlangsung. Dari aspek komunal di kampung KB hingga kajian dan riset strategis kependudukan di panggung akademik. Sinergi ini yang kemudian mengantarkan keduanya untuk mengikat lebih kuat kerjasama kerkesinambungan.

22 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

WARTA JABAR

KERJASAMA Sekretaris BKKBN Jawa Barat Rakhmat Mulkan, Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Jawa Barat Ferry Hadiyanto, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso, Direktur Kerja Sama Pendidikan Kependudukan BKKBN Ahmad Taufik, Rektor Unpad Tri Hanggono Anhmad, Ketua Dewan Profesor Unpad Sutyastie Soemitro Remi, Wakil Rektor Unpad Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi Akademik Keri Lestari berpose usai penandatangan nota kesepahaman di Executive Lounge Unpad, Jalan Dipati Ukur 35, Bandung.

perguruan tinggi menjadi lini terdepan.

“Bagi kami sebetulnya ini merupakan wujud dari komitmen perguruan tinggi era sekarang ini yang harus sudah mulai meningkatkan engagementnya agar bisa kontributif menyelesaikan tantangan yang memang ada di depan kita.

Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu langkah percepatan yang kita ikhtiarkan agar bisa memberikan dampak lebih kuat,” ujar Tri. Tri menjelaskan, pendekatan pentahelix menjadi fasilitas bagi Unpad dalam memaksimalkan perannya dalam pembangunan masyarakat. Adanya sinergi ini diharapkan kontribusi Unpad dalam memberikan kemaslahatan semakin kuat.

P

erwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat resmi mengikat kerja sama dengan Universitas Padjadjaran (Unpad). Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman Bersama (memorandum of understanding) tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Executive Lounge Unpad, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, pada 10 April 2019.

Penandatangan dilakukan pimpinan dua lembaga tersebut, Kepala Perwaklian BKKBN Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso dan Rektor Unpad Tri

Hanggono. Ruang lingkup kerja sama meliputi dua hal. Pertama, kegiatan dalam rangka penguatan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) melalui peran lembaga pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Kedua, menunjang pelaksanaan tugas masing-masing pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Tri Hanggono, aspek kependudukan menjadi salah satu hal strategis yang dihadapi saat ini. Karena itu, penguatan sumber daya manusia menjadi hal penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini,

Pentahelix sendiri merupakan sebuah formula pelibatan sejumlah kepentingan dalam sebuah program. Secara sederhana bias disebut sebagai gotong-royong antara pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan sektor swasta. Pentahelix populer dengan skema kemitraan academics, busness, community, government, and media atau disingkat mejadi ABCGM. Direktur Kerja Sama Pendidikan Kependudukan BKKBN Ahmad Taufik yang turut menyaksikan penandatangan kesepahaman mengatakan, untuk mendukung program BKKBN, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kerja sama dengan perguruan tinggi diperlukan.

Dia berharap, kerja sama dapat dilakukan dalam kegiatan kemahasiswaan, perkuliahan, penelitian, dan perpustakaan.

“Saya berharap kerja sama ini bukan hanya seremonial belaka, hanya memenuhi target

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

23

WARTA JABAR

administrasi. Lebih penting lagi adalah implementasi bagaimana kita melakukan kerja sama itu di lapangan,” harap Ahmad.

Kampung KB Binaan Jauh sebelum kesepahaman diteken, Unpad-BKKN Jawa Barat sudah terlebih dahulu menjalin kerja sama konkret di tengah masyarakat. Akhir 2018 lalu, Unpad-BKKBN mengembangkan kampung keluarga berencana (Kampung KB) binaan khusus di Dusun Pasirluhur, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Selain BKKBN, kerja sama juga melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang.

Kabupaten Sumedang, dan Plt. Kepala Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Lena Siti Marliana. Kehadiran kampung KB binaan Unpad ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas masyarakat di Dusun Pasirluhur.

Dalam hal ini, penguatan keagamaan, lingkungan, reproduksi, dan ekonomi.

“Kampung KB diresmikan secara nasional oleh Pak Jokowi pada 2016 di Kabupaten Cirebon.

Kampung KB benar-benar bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat,” kata Nasam, Kepala DPPKB Kabupaten Sumedang, usai peresmian.

Setelah dicanangkan, sambung Nasam, pihaknya akan terus membantu penguatan

“Di Kabupaten Sumedang, ada pemerintah desa yang mengalokasikan seperempat anggaran desa untuk kemajuan kampung KB. Beberapa tempat sudah menjalin kerja sama dengan perbankan, Baznas, dan perusahaan swasta,” katanya.

Penerbitan Buku Sebelumnya, sinergi Unpad-BKKBN menghasilkan produk riset yang kemudian diterbitkan menjadi buku. Buku berjudul Ekonomi Kependudukan: Teori dan Kebijakan ini merupakan hasil riset sejumlah peneliti Unpad di bawah komando Ferry Hadiyanto dan Sutyastie Soemitro Remi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Buku setebal 154 halaman tersebut diterbitkan Corleone Books di Bandung.

Buku ini menghadirkan kajian menarik tentang ekonomi kependudukan, baik dari sudut pandang teori maupun implementasi berupa kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara lebih khusus, bagian buku ini menghadirkan bagian dari dokumen road maps Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Barat yang sudah terlebih dahulu disusun oleh penulis. Dengan demikian, buku ini layak menjadi panduan dalam memetakan kebijakan kependudukan di daerah.

KAMPUNG KB Gapura Kampung KB binaan Unpad di Kampung Pasirluhur, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Pencanangan kampung KB binaan diresmikan Bersama oleh Ketua Dewan Profesor Unpad Sutyastie Soemitro Remi, Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Jawa Barat Ferry Hadiyanto, Kepala DPPKB

kelembagaan. Dengan begitu, pengelola bias mengembangkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar kampung KB. Pengalaman di Kabupaten Sumedang, keberhasilan kampung KB turut dipengaruhi keberpihakan pemerintah desa di mana kampung KB tersebut berada.

24 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

Karena itu, buku ini menjadi penting untuk dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan kependudukan di daerah. Selain itu, penting untuk menjadi referensi dalam kajian-kajian yang terkait dengan ekonomi kependudukan di perguruan tinggi maupun penelitianpenelitian kependudukan.

“Dalam beberapa dekade terakhir ini, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan tajam.

WARTA JABAR

EKONOMI KEPENDUDUKAN Penulis buku Ekonomi Kependudukan: Teori dan Kebijakan bersama Rektor Unpad, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran saat peluncuran buku di Pangandaran.

Di samping jumlah penduduk yang terus meningkat, masalahmasalah yang berhubungan dengan kependudukan pun semakin kompleks. Permasalahan kependudukan saat ini tidak saja tentang pengendalian jumlah penduduk, penurunan angka fertilitas, penurunan angka kematian bayi dan migrasi, akan tetapi bergeser pada isu yang lebih luas,” papar Sutyastie saat meluncurkan buku ini di Pangandaran beberapa waktu lalu.

“Adapun isu-isu yang menjadi perhatian saat ini yaitu isu yang berhubungan dengan pengaruh kependudukan terhadap lingkungan hidup, pembangunan, kemiskinan, kesetaraan gender, peningkatan usia lanjut, dan lain sebagainya,” tambah Sutyastie.

Ferry Hadiyanto menambahkan, permasalahan kependudukan yang cukup kompleks ini menuntut berbagai negara untuk menciptakan berbagai

program atau pun kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan kependudukan ditujukan untuk mempengaruhi besar, komposisi distribusi dan tingkat perkembangan penduduk.

“Di sisi lain, kependudukan dan kesehatan memiliki keterkaitan erat. Variabel-variabel kependudukan seperti kelahiran dan kematian mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi kesehatan penduduk,” jelas Ferry.

Asup Jabar Selain melulu program KKBPK, komitmen Unpad pada peningkatan sumber daya manusia Jawa Barat memang tak perlu diragukan lagi. Sebagai perguruan tinggi yang lahir di Tatar Pasundan, Unpad berkomitmen memajukan kapasitas wilayah-wilayah di 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat.

Bagi Unpad, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, memiliki posisi strategis dalam aspek pembangunan nasional.

mesti diselesaikan. Alasan inilah yang mendorong Unpad mengembangkan program Unpad Nyaah ka Jabar sejak tahun 2013. Dalam perkembangannya, program yang awalnya diperuntukkan untuk program afirmasi pendidikan kemudian berkembang lebih komprehensif pada sektor lainnya dengan tetap melalui pendekatan akademik.

Implementasi dari program tersebut adalah diluncurkannya Pusat Unggulan Aliansi Strategik Universitas Padjadjaran – Jawa Barat (ASUP Jabar).

“Program ASUP Jabar yang merupakan tindak lanjut program Unpad Nyaah ka Jabar. Proses pengembangan wilayah tidak bisa dilakukan hanya satu kota atau kabupaten. Hal ini melibatkan peran serta berbagai pihak, mulai pemerintah kota/kabupaten lainnya, hingga pelaku usaha dan media,” terang Rektor Unpad Tri Hanggono Ahmad dalam sebuat kesempatan di bilangan Waduk Jatigede, Sumedang.

Tri menegaskan, program ini terfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat.

Pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Program-program tersebut menjadi salah satu tugas Unpad melalui kegiatan yang tercakup dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Tentu, upaya penguatan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap wilayah.

“Program ini merupakan upaya peningkatan potensi Jawa Barat di kancah nasional, regional, maupun global,” tandas Tri. •NJP

Meski begitu, Jabar memiliki masalah-masalah yang cukup kompleks dan hal tersebut

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

25

WARTA JABAR

PEMILIHAN

DUTA GENRE JABAR 2019

Duta Genre Siap Sebar Nilai Moral untuk Remaja Remaja selalu punya dunianya sendiri. Tak mudah memasuki dunia mereka. Kalau sudah begitu, cara terbaik memahami dunia remaja adalah melalui remaja itu sendiri. Nah, peran itulah yang diharapkan mampu dilakukan para Duta Genre di Jawa Barat dalam mengampanyekan kebaikan bagi khalayak remaja.

26 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

WARTA JABAR

G

ubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyadari betul peran penting teman sebaya dalam dunia remaja. Karena itu, Duta Generasi berencana (Genre) sangat dibutuhkan dalam menyampaikan informasi yang efektif kepada para

remaja karena kesamaan usia.

Menurutnya, remaja saat ini harus kompetitif dan produktif dengan cara menggeser paradigma mereka dari hal negatif, antara lain menjauhi narkoba, menghindari pernikahan dini, dan menjauhi seks pranikah.

“Caranya yang paling pas adalah dinasehati oleh teman sebayanya.

Nah, Genre itu adalah cara BKKBN didukung Pemda Provinsi Jabar untuk mengajak nilai-nilai positif yang didorong oleh generasinya,� ujar Ridwan Kamil saat membuka dan memberikan motivasi pada

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

27

WARTA JABAR

malam Grand Final Pemilihan Duta Genre Jabar 2019 di eL Hotel Royale Bandung, belum lama ini.

“Mereka akan menyampaikan pesan-pesan moral kepada sebayanya di lapangan.

Mudah-mudahan melalui duta Genre ini berhasil dan Jabar jadi percontohan provinsi yang terencana dan produktif mengantarkan Indonesia negara adidaya,” tambah Emil, sapaan Gubernur Ridwan Kamil.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso menjelaskan, grand final diikuti 27 pasang remaja yang mewakili kabupaten dan kota di Jawa Barat. Pada malam grand final ini para duta Genre menyampaikan visi, misi, dan unjuk kreativitas di hadapan para juri.

“Sebelumnya, selama dua hari mereka telah mendapatkan pembekalan dari berbagai narasumber, salah satunya Bunda Genre Jabar Atalia Praratya.

Pemenang grand final kemudian dikukuhkan sebagai Duta Genre Jawa Barat 2019 sekaligus akan

mewakili Jabar pada pemilihan Duta Genre Indonesia pada September 2019 mendatang,” terang Teguh.

Saat ini, Jabar memiliki lebih dari pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang tersebar di sekolah, perguruan tinggi, dan lingkungan masyarakat. PIK-R merupakan tempat curhatnya para remaja kepada duta Genre tentang kehidupan atau tumbuh kembangnya sebagai remaja.

Di tempat yang sama, Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN Eka Sulistia Ediningsih mengungkapkan, hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menunjukkan bahwa kelompok sebaya dan orang tua terutama ibu menjadi tempat yang paling banyak dipilih oleh remaja untuk berdiskusi tentang kehidupannya.

Ini membuktikan bahwa remaja membutuhkan peran teman sebaya untuk berbagi informasi yang terkait dengan tumbuh kembangnya sebagai remaja.

“Bayangkan apa jadinya kalau remaja tidak memiliki kemampuan dan informasi yang benar. Karena itu, kehadiran duta Genre ini sangat penting,” ungkapnya.

28 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

Lebih lanjut Eka mengatakan, kegiatan pemilihan duta Genre pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemberian akses informasi, pendidikan, dan konseling kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja oleh pendidik dan konselor sebaya.

“Mereka adalah representasi dari 63 juta jumlah remaja Indonesia yang mengemban tugas menjadi

DUTA GENRE 2019 Duta Genre Jabar 2019 berpose bersama finalis lainnya usah ditetapkan menjadi pemenang pada ajang tahunan ini. Selain berhak menyandang gelar Duta Genre Jabar, pemenang juga mendapat hadiah tabungan dari Bank BJB dan sejumlah hadiah lainnya.

pendidik sebaya bagi remaja di daerahnya masing-masing,” kata Eka.

Teliana Juwita Duta Genre Jabar 2019 Akhirnya, karantina dua hari di Kota Kembang menjadi jalan bagi Teliana Juwita untuk menjadi yang terbaik Jawa Barat. Mahasiswa

WARTA JABAR

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) ini berhasil menasbihkan diri sebagai Duta Genre Jawa Barat 2019 setelah presentasinya tentang Piknik Asik (A Story is A Knowledge) sukses memukau para juri.

BUNDA GENRE JABAR Bunda Genre Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil menyampaikan Salam Genre bersama finalis pemilihan Duta Genre Jabar 2019 usai memberikan motivasi di eL Royale Hotel, Kota Bandung. Atalia menekankan pentingnya para duta memahami dunia remaja secara utuh.

Ke depan, Teli akan melakukan sinergitas dengan PIK-R Rumah Panda di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI. Salah satunya dengan melakukan pelatihan konselor sebaya agar dirinya tahu pengetahuan mengenai cara mendengarkan dan menanggapi cerita teman sebayanya.

“Kita kan harus bisa menjadi teman yang enak untuk diajak curhat. Kemudian juga harus bisa menanggapinya agar bisa memberi masukan yang terbaik,” terangnya.

program yang difokuskan oleh Genre. Dengan begitu, dapat menjadi pelopor dalam berbagai program Genre.

Terkait keberhasilan Teliana, Nessi menilai prestasi tersebut telah mengharumkan nama Kota Depok di tingkat provinsi. Tantangan pun sudah menanti Teli untuk terus berinovasi dalam menciptakan gagasannya.

“Membanggakan sekali, setelah enam tahun, akhirnya Kota Depok kembali meraih gelar juara,” tutup Nessi. •NJP

DUTA GENRE JABAR 2019 “Lewat Piknik Asik ini saya berupaya mendekatkan diri dengan remaja sebaya untuk menghindari tiga ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja (Triad KRR), yaitu permikahan dini, seks pranikah, dan NAPZA,’ ujar Teli kepada wartawan.

Menurutnya, Piknik Asik yang diluncurkannya itu merupakan suatu program yang akan dikerjakan langsung bagi remaja.

Inovasi tersebut berupa piknik untuk pergi ke suatu tempat, namun tetap disisipkan berbagai materi seputar Genre.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok Nessi Annisa Handari menjelaskan, pembinaan remaja melalui Duta Genre merupakan investasi penting yang akan menjadi aset Kota Depok. Dengan Duta Genre, diharapkan remaja di Kota Depok memiliki solusi atas berbagai permasalahan seperti pernikahan dini, seks pranikah, narkoba dan lainnya.

Selain itu, sambungnya, para remaja bisa memimpin generasinya dalam menggaungkan NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

29

WARTA JABAR

ULAR TANGGA GENRE Atalia turut bermain ular tangga Genre yang di dalamnya berisi sosialisasi kreatif program kesehatan reproduksi remaja hingga pencegahan narkoba.

Siaran Keliling Menyapa Warga Jawa Barat Atalia Praratya punya cara sendiri dalam mendukung program yang digulirkan sang suami, Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil. Sadar kesibukan sebagai gubernur demikian tinggi, Atalia memilih jalan sendiri menyapa warga Jawa Barat sekaligus menyosialisasikan kebijakan dan program yang digulirkan Gedung Sate. Atalia menyebutnya Sarling, Siaran Keliling. Seluruh kaupaten dan kota tak ada yang luput dari siarannya, salah satunya di Kabupaten Subang pertengahan Maret lalu.

30 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

WARTA JABAR

SARLING JABAR Aktivitas Ketua TP PKK Jawa Barat Atalia Kamil saat Sarling Jabar di Desa Beledong, Cibogo, Subang. Atalia tampak ikut bermain ular tangga Genre bersama remaja, membacakan buku cerita di hadapan anak-anak PAUD, dan berfoto bersama dengan siswa SMK Negeri 2 Subang. Atalia menghabiskan waktu seharian penuh untuk menyapa dan berbagi cerita bersama warga.

M

enjadi istri seorang gubernur tentu bukan perkara sederhana. Lebih dari sekadar pendamping kepala daerah, ada sejumlah jabatan yang melekat dalam kesehariannya. Sebut saja misalnya yang paling umum dikenali: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Jabatan ini juga melekat pada para istri kepala

daerah di kabupaten dan kota.

Sudah barang tentu Atalia otomatis menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat. Masa jabatannya sama dengan masa jabatan Gubernur Jawa Barat.

Nah, yang belum banyak diketahui publik adalah sederet jabatan lain yang melekat bersama Nyonya Gubernur Jabar. Beberapa di antaranya adalah Ketua Dewan

Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Barat dan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat. Di dunia pendidikan anak usia dini (PAUD), turut disematkan jabatan Bunda PAUD. Predikat tambahan datang dari para remaja yang tergabung dalam Generasi Berencana (Genre): Bunda Genre.

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

31

WARTA JABAR

Jabatan-jabatan itu yang kemudian mendorong Atalia untuk terjun langsung ke tengah masyarakat.

Ibu muda yang di media sosial mendapat sapaan khusus Bu Cinta dari dang suami ini berusaha menyerap aspirasi warga di seantero Jabar. Pada saat yang sama, Atalia turut menyampaikan apa saja yang tengah menjadi agenda Jabar. Isu-isu aktual seperti pentingnya literasi dalam bermedia sosial pun tak luput dari perhatiannya. Jebolan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan (Unpas) ini sadar betul ada tanggung jawab besar di pundak sang suami maupun dirinya sendiri sebagai orang nomor satu sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Melalui Sarling atau Siaran Keliling inilah Atalia memerankan dirinya secara optimal. Setiap kali turun gunung ke daerah, Atalia aktif berdialog bersama warga. Sebagai Ketua TP PKK, Atalia memastikan diri mengunjungi pelayanan pos pelayanan terpadu (Posyandu) sebagai tujuan awal. Tujuan berikutnya menyesuaikan dengan kondisi daerah kunjungan.

TUGU KELUARGA BERENCANA Kasubbid Advokasi dan KIE BKKBN Jabar Arif Rifqi Zaidan memamerkan Mobil Unit Penerangan (Mupen) KB di Tugu Keluarga Berencana Kabupaten Subang di perkebunan teh Tangkuban Parahu, Ciater.

Di Desa Belendung, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang misalnya, Bunda Genre Jabar ini menyempatkan diri berdialog bersama para remaja. Tak ketinggalan turut bermain ular tangga Genre yang di dalamnya berisi sosialisasi kreatif program kesehatan reproduksi remaja hingga pencegahan narkoba.

Sebagai Bunda PAUD, Atalia mengunjungi PAUD Hidayatudin dan turut berbagi cerita melalui story telling.

Dalam sambutannya, Atalia menyampaikan pentingnya membaca dan menyukai buku sejak kecil. Anak yang suka membaca buku harus menjadi kebiasaan yang harus didukung dari lingkungan rumah terutama orang tua. Guna mendukung pertumbuhan otak anak dan mendukung peningkatan kecerdasan anak, Atalia berpesan agar para ibu rajin memberikan konsumsi ikan kepada sang buah hati.

Saat mengunjungi Posyandu Arimbi, Atalia berdiskusi dengan setiap petugas di masing-masing meja. Salah satunya meja keempat yang melayani penyuluhan dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) oleh tenaga penggerak desa (TPD) kepada semua orang tua. “TPD harus terus semangat memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait pentingnya asupan gizi yang baik bagi dirinya

dan anak-anaknya. Tolong disampaikan kepada para ibu yang memiliki balita agar tidak lupa selalu datang ke posyandu,” tutur Atalia saat berdialog dengan salah seorang TPD. Menjelang siang, Sarling berlanjut ke SMK Negeri 2 Subang.

Kepada ratusan siswa yang menyambutnya, Atalia berpesan agar seluruh siswa taruna SMK Negeri 2 Subang untuk senantiasa memiliki tujuan hidup. Pesan lainnya adalah senantiasa hati-hati dalam bergaul.

“Pilih dan bergaulah hanya dengan orang baik agar kita juga dapat menjadi orang baik. Pergaulan yang baik akan mengantarkan kita menjadi orang tua yang baik. Salah satu teman baik tersebut adalah mereka yang aktif mengajak sebayanya untuk bersama-sama menjalani hidup sehat dan rajin belajar,” papar Atalia.

Menyinggung kehidupan remaja, Atalia mengajak para siswa untuk aktif dalam program Genre.

Melalui program Genre itulah para remaja bersama-sama mengampanyekan pencegahan pernikahan dini, seks pranikah, dan narkoba.

32 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

WARTA JABAR

Kuningan, Atalia mengajak anakanak sekolah dan masyarakat harus membiasakan memilih dan memilah setiap berita atau sebaran informasi yang diterima. Jangan gampang terprovokasi dan ikutikutan menyebarluaskan konten berita atau sebaran informasi dari sumber yang tidak jelas.

“Kalau lihat atau baca konten sesuatu jangan gemes dulu. Baca dulu, terutama lihat dulu sumber beritanya, ada buku, ada koran, ada televisi. Jadi dari beritaberita media mainstream saja lah percayanya. Kalau baca yang anehaneh dari sumber yang tidak jelas, jangan dipercaya dulu. Tanya dulu betul apa tidak,” katanya.

POSYANDU Ketua TP PKK Jawa Barat Atalia Kamil berdialog dengan warga pada saat pelayanan di Posyandu Arimbi, Desa Beledong, Cibogo, Subang.

Dalam kunjungan yang turut didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Subang cum Bunda PAUD dan Bunda Literasi Kabupaten Subang Yoyoh Sopiah Ruhimat tersebut, Bu Cinta menyerahkan alat penimbangan balita dacin Tanda Sayang Bunda Cinta kepada pengelola Posyandu Arimbi di Desa Belendung. Dia juga meninjau Kotak Literasi Cerdas (Kolecer) di Masjid Agung AlMusabaqoh Subang.

“Bunda PAUD atau Bunda Literasi harus menjadi lokomotif untuk mendorong segenap elemen masyarakat melakukan proaktif komunikasi. Jangan segan untuk berdiskusi dengan semua kelompok, baik di kecamatan maupun desa. Semua ini penting untuk mengembangkan pendidikan pendidikan anak usia dini yang berkarakter,” tandas Atalia.

Ia lebih lanjut menyarakan, jika menerima atau membaca seberan konten berita atau informasi misalnya dari media sosial, cek dulu betul tidak berita itu dan cek juga sumbernya, lalu telah konten berita itu bersifat bisa menolong atau membantu, memberikan pengaruh tidak, memberikan inspirasi tidak.

memberikan manfaat yang banyak dan sumbernya sudah dicek benar (bisa dipercaya) oke lah kita share (sebarkan). Mengandung nilai-nilai untuk kebaikan tidak? Lamun henteu, goodbye, tinggalkan,” ujarnya.

Melalui kesempatan itu Atalia juga sempat memimpin pembacaan deklarasi antihoaks diikuti tim Jabar Saber Hoaks, ratusan murid dan guru di sekolah tersebut. Deklarasi itu berisi empat poin pernyataan: 1) Menolak segala bentuk berita bohong yang menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, berlatar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan; 2) Menyampaikan berita yang benar sesuai fakta yang terjadi, tidak menyebarkan berita hoaks dan fitnah; 3) Menggunakan media sosial secara bijak, santun dan cerdas; 4) Bekerja sama dengan semua pihak untuk menolak, menangkal, dan menghentikan informasi yang tidak benar atau hoaks. •NJP

“Lamun henteu mah nanaonan disebarkeun. Tinggalkeun weh. Kalau

DIALOG KKBPK Ketua TP PKK Jawa Barat Atalia Kamil berdialog dengan TPD Kabupaten Subang saat meninjau pelayanan posyandu pada kegiatan Sarling Jabar di Desa Beledong, Cibogo, Subang (bawah). Memberikan motivasi tentang pentingnya tujuan hidup di hadapan siswa SMKN 2 Subang (kanan).

Sementara itu, dalam kegiatan Sarling sebelumnya di Kabupaten

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

33

WARTA DAERAH

Rakerda Bangun Sinergitas Program KKBPK Purwakarta

S

inergi program menjadi kata kunci penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kabupaten Purwakarta. Sinergi ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta Nurhidayat menegaskan, pihaknya bertekad terus meningkatkan sinergitas, komitmen, dan

dukungan dalam pemerataan pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK. Sejalan dengan itu, pihaknya berharap para pemangku kepentingan turut berperan aktif dalam program KKPBK di daerahnya.

“Rakerda ini bukan hanya hadir, duduk, dan langsung bubar. Ini merupakan rutinitas yang untuk membangun suatu konsepsi, daya gerak, dan menghasilkan keputusan yang pasti,” kata Nurhidayat saat menyampaikan sambutan Rakerda KKBPK di Bale Sawala Yudhistira Purwakarta akhir April lalu.

34 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

WARTA DAERAH

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Purwakarta Aming menyampaikan, program KKBPK dapat diimplementasikan dalam program kampung KB yang merupakan wadah dan bentuk miniatur pelaksanaan program KKBPK di masyarakat. Kampung KB juga mengusung spirit yang sama dalam pengentasan kemiskinan di daerah yang dipimpinnya.

“Kampung KB yang telah dibentuk di Kabupaten Purwakarta sejumlah 33 tempat. Ini menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan program KKBPK kepada masyarakat dengan mengaktualisaikan delapan fungsi keluarga dan membangun karakter bangsa melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera,” ujar Aming.

Aming meyakini program KKBPK sangat strategis. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Purwakarta, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

“Rakerda merupakan wahana membangun komitmen dalam penggarapan program KKBPK, sehingga program ini dapat memberikan kontribusi terhadap upaya kita dalam membangun kualitas hidup yang lebih baik sebagaimana yang dicita-citakan bersama,” ungkap Aming.

Untuk mewujudkan serta menyukseskan program KKBPK, Aming menegaskan pentingnya meningkatkan sinergi antarsektor terkait. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat perubahan sikap masyarakat Purwakarta lebih maju ke arah yang lebih baik lagi. •HUMAS PEMKAB PURWAKARTA

Subang Gelar Rakorda KKBPK Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Ade Mulyawadi yang hadir mewakili Bupati Subang mengungkapkan, program KKBPK merupakan upaya pembangunan sumber daya secara holistik dan integratif untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi. Ade mengaku bersyukur saat ini laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Subang hanya 1,07 persen, berada di bawah LPP Jawa Barat.

P

emerintah Kabupaten Subang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2019 di Aula Pemkab Subang, akhir April 2019. Tema yang diambil yaitu “Membangun Komitmen dan Sinergitas Pelaksanaan Program KKBPK Dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas Menuju Subang Jawara.”

Dalam laporannya, Kepala Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang Nunung Syuhaeri menjelaskan, rakorda bertujuan meningkatan sinergitas, komitmen, serta dukungan pemerintah daerah dan mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK di Kabupaten Subang.

“Untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang, penduduk perlu kita kendalikan dengan program KB. Jika tidak, maka akan menyedot daya tampung yang pada akhirnya dapat memicu masalah sosial dan perlindungan di masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan Pemerintah Kabupaten Subang tentang program Pos Daya.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh LPPM UPI Ahman dengan Ade Mulyawadi mewakili Bupati Subang.

Rakerda KKBPK Subang dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Subang, kepala organisasi perangkat daerah, para kepala UPT P3A, kepala puskesmas seKabupaten Subang, dan Ketua Forum Pos KB Kabupaten Subang.

•HUMAS PEMKAB SUBANG

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

35

WARTA DAERAH

KKBPK Wewujudkan SDM Kuningan nu Sajati

B

upati Kuningan Acep Purnama meyakini bahwa program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) berkontribusi positif dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Kabupaten Kuningan, KKBPK memberikan warna signifikan dalam pencapaian misi ketiga daerah, yaitu mewujudkan manajemen layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, adil, berkualitas, dan berkelanjutan dalam menciptakan sumber daya manusia nu sajati.

Penegasan Bupati Acep tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Daerah KKBPK Kabupaten Kuningan Tahun 2019 di Aula Gedung Permata Kuningan, April 2019 lalu. Acep karena tema rakerda selaras dengan visi daerah yang dipimpinnya,

yakni tercapainya Kuningan Maju, kependekan dari Makmur, Agamis, Pinunjul Berbasis Desa Tahun 2023.

Acep menjelaskan, visi Kuningan Maju lahir dari kesadaran bahwa pembangunan sejatinya dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan. Dalam hal ini, “Makmur” berarti terjaminnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Agamis” yang dicirikan dengan kehidupan beragama yang damai, toleran dan harmonis. “Pinunjul” dengan keunggulan pembangunan berdasarkan karakter masyarakat yang dikenal ulet, pekerja keras, dan pantang menyerah dengan sendi utama pembangunannya adalah “Desa”.

36 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

Visi tersebut, lanjut Acep, diterjemahkan ke dalam lima misi daerah. Pertama, membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan nu sajati. Kedua, mewujudkan masyarakat Kuningan nu sajati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan.

WARTA DAERAH

KKBPK dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas dalam Mendukung Tercapainya Kuningan Maju.” Rakerda merupakan salah satu media membangun komitmen peningkatan akses dan pelayanan KB, peningkatan keluarga, penguatan advokasi, peningkatan kemitraan, kerjasama pengembangan pendidikan, dan pengembangan kampung KB. “Rakerda bertujuan sebagai terwujudnya komitmen kebijakan strategi dalam mengarungi sasaran kinerja 2019 dalam mendukung RPJMD 2018-2023 dan tercapainya visi Kuningan Maju,” jelas Poppy di hadapan 186 peserta yang terdiri atas pimpinan satuan kerja perangkat daerah, camat se-Kabupaten Kuningan, unit pelaksana teknis KB, puskesmas, dan mitra kerja lainnya.

Ketiga, mewujudkan manajemen layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumber daya manusia nu sajati. Keempat, mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat.

Kelima, mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari.

Di tempat yang sana, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sukaryo Teguh Santoso menyampaikan apresiasi atas peran Kabupaten Kuningan dalam menyukseskan program KKBPK. Termasuk menghadirkan kearifan lokal dengan membangkitkan kampung KB sesuai karakterstik daerah di mana kampung KB tersebut berada.

“Kampung KB di Kabupaten Kuningan dapat menjadi

percontohan bagi Kampung KB lainnya. Semoga pelayanan pada masyarakat dari KB dapat terlayani dengan baik. Suatu komitmen kita bersama untuk memajukan masingmasing sektor dan berkolaborasi dalam menjadi Kampung KB yang unggul,” ujar Teguh.

Lebih jauh Teguh menjelaskan, kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatankegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan.

Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan kementerian/lembaga, mitra kerja, stake holders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah di seluruh kabupaten dan kota.

Sejak dicanangkan pada 14 Januari 2016 oleh Presiden Joko Widodo di Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, jumlah Kampung KB di Jawa Barat meningkat secara signifikan.

Hingga Februari 2019, tercatat sebanyak 2.037 kampung KB tersebar di 27 kabupaten/kota.

Dari 2.037 kampung KB tersebut, terdapat 244 kampung KB yang dibentuk pada 2016 dan 938 Kampung KB yang dibentuk pada 2017. •NJP

Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kuningan Poppy Puspitasari menjelaskan, Rakerda KKBPK Kabupaten Kuningan mengangkat tema “Meningkatnya Sinergitas Implementasi Program

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

37

WARTA DAERAH

Kampung KB untuk Atasi Masalah Kependudukan

P

emerintah Kota Cirebon mendorong kampung Keluarga Berencana (KB) berjalan dengan optimal untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas menuju Kota Cirebon Sehati. Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati mengungkapkan hal itu saat membuka Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kota Cirebon 2019 di Hotel Zamrud akhir April lalu. Eti meyakini kampung KB sangat penting dalam pelaksanaan dan kesuksesan program KKBPK. “Pelaksanaan rakerda ini sangat penting dalam wujud implementasi pelaksanaan program kependudukan dan KB. Keberadaan kampung KB juga

menjadi sarana paling efektif untuk program kependudukan,” ungkap Eti. Eti menambahkan, persoalan kependudukan menjadi target pemecahan permasalahan penting dan mendesak yang harus dilaksanakan. Selain program kependudukan kampung KB ini akan menjadi sarana sosialisasi dan mendukung visi misi Pemerintah Kota Cirebon Sehati 2018-2023 “Salah satunya permasalahan sampah. Kami berharap para ibuibu yang tergabung dalam kader, kelompok kegiatan turut serta membantu pemerintah untuk mengatasi masalah sampah ini.

Saya mengajak semuanya mari menjaga Kota Cirebon menjadi lebih bersih dan tertib,” kata Eti.

38 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

Para kader dan kelompok kegiatan, lanjut Eti, dapat membantu program lain termasuk dalam masalah pendidikan dan kependudukan. Pihaknya menyadari kampung KB menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan, bukan hanya masalah kependudukan.

WARTA DAERAH

“Kader dan kelompok kegiatan ini sangat menyatu dengan masyarakat karena berada di tingkat RW sehingga perannya sangat besar,” ujar Eti. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Cirebon Deane Dewi Ratih mengatakan, rapat kerja antarkader dan kelompok kerja dilakukan dalam mempersiapkan pelaksanaan program kependudukan. DPPKB memiliki banyak kemitraan dengan kader, kelompok kerja, puskesmas, rumah sakit dan lainnya.

“Ini sosialisasi kegiatan kampung KB yang banyak memiliki komponen. Di Kampung KB terdapat kader, kelompok masyarakat, kegiatan konseling dan lainnya,” ujar Deane.

Kegiatan juga sebagai tindak lanjut kegiatan rakerda tingkat Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan Kampung KB Jabar Juara Lahir Batin. Nantinya, dilaksanakan kegiatan bakti sosial pelayanan di Kampung KB Anggrek RW 09 Grenjeng Kecamatan Harjamukti, Kartika RW 06 Simaja Utara Kecamatan Kesambi dan Bougenville RW 17 Kriyan Barat Kecamatan Lemahwungkuk dan sejumlah kampung KB lainnya.

Sementara itu, Sekretaris BKKBN Jabar Rahmat Mulkan mengatakan, persoalan kependudukan akan menjadi prioritas nasional termasuk Provinsi Jabar. Jabar memiliki banyak permasalahan terkait kependudukan.

Sampaikan Pesan KKBPK Lewat Lagu pelaksanaan lomba dan cipta lagu tersebut. Syaifuddin menjelaskan, kondisi masyarakat sasaran program memiliki karakteristik berbeda untuk setiap segmen atau kelompoknya. Karena itu, perlu pendekatan sekaligus konten berbeda untuk mendorong efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program KKBPK.

D

inas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi mengemas cara berbeda untuk mendorong inovasi dan kreativitas tenaga lini lapangan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK). Kali ini melalui lomba paduan suara dan cipta lagu program KKBPK. Kepala Seksi Advokasi Pergerakan Institusi Masyarakat DPPKB Kabupaten Sukabumi Syaifuddin punya alasan khusus ihwal

“Lomba paduan suara dan cipta lagu ini wajib berisi pesan tentang KKBPK. Kita punya multisasaran, termasuk kita coba melalui seni budaya seperti ini,” ujar Syaifuddin seperti dikutip sukabumiupdate.com.

Syaifuddin melanjutkan, hal ini bertujuan untuk mengarahkan kepada para petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) untuk dapat memiliki kreativitas dalam aspek KIE. Pada saat yang sama, memberikan advokasi kepada masyarakat agar kelak para PLKB ini bisa diterima masyarakat.

“Lapisan masyarakat itu sangat banyak. Ada yang senang karena senda gurau, ada yang senang

“Laju pertumbuhan penduduk masih dirasakan sangat tinggi yakni 1,63 persen sesuai survei tahun 2012 lalu. Bahkan tercatat di Jabar terdapat 800 bayi lahir setiap tahunnya ini berada di atas ratarata nasional,” tandas Rahmat.

•HUMAS PEMKOT CIREBON NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

39

OPINI

karena seni tradisional, ada yang senang nyanyi dan sebagainya sesuai dengan perkembangan yang ada dan sebagainya. Kita coba seperti itu,” paparnya.

Namun ia menegaskan, PLKB berkewajiban mengetahui dan memahami apa isi pesan program KKBPK itu sendiri. Ini penting agar pesan itu dapat tersampaikan ke masyarakat sesuai dengan selera masyarakat.

“Ke depan, kami akan terus mengembangkan pendekatan berbeda untuk setiap segmen masyarakat sasaran. Termasuk menggunakan media online untuk menyasar kelompok tertentu seperti generasi muda dan masyarakat perkotaan,” imbuhnya.

Adapun peserta dalam kegiatan lomba paduan suara dan cipta lagu kali ini merupakan keseluruhan dari semua elemen PLKB, penyuluh KB, maupun para kader KB di Kabupaten Sukabumi. Para peserta lomba diharapkan mempunyai kemampuan untuk berinovasi dan melakukan pengembangan daripada KIE dan advokasi sendiri.

Ia juga berharap, semua petugas PLKB dapat menguasai fungsi KIE itu sendiri sesuai dengan sasarannya. Tambahnya, sasaran itu yakni bagaimana PLKB ini bisa menghadapi masyarakat yang kondisinya dinamis.

“Kalau KIE biasanya kan kita bentuknya tuh berupa penyuluhan dan sosialisasi. Kalau semua PLKB bisa menguasai dan memahami semua isi pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat, insyallah akan berhasil. PLKB itu pilar utama suksesnya KKBPK,” pungkasnya.

•SUKABUMIUPDATE.COM

Menyambut Sensus Penduduk 2020 Salah satu sumber data dan informasi kependudukan dapat diperoleh melalui Sensus Penduduk. Data hasil Sensus Penduduk menjadi sangat penting karena hasil Sensus Penduduk akan melahirkan data kependudukan yang menyeluruh, akurat, terkini, dan lengkap.

T

anggal 11 Juli diperingati sebagai Hari Kependudukan Dunia (World Population Day). Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu kependudukan secara global.

Awal mula ditetapkannya Hari Kependudukan Dunia diilhami oleh meningkatnya jumlah penduduk dunia menjadi sebanyak 5 miliar jiwa, tepat pada tanggal 11 Juli 1987 oleh Governing Council of the United Nations Development Programme. Penetapannya sendiri dilakukan pada tahun 1989. Hingga kini, 30 tahun selepas penetapan, berdasarkan perkiraan terbaru Perserikatan Bangsa Bangsa dari data worldometer, pada Juli 2019 jumlah penduduk dunia telah mencapai 7,7 miliar.

Aspek kependudukan memiliki tantangan dan permasalahan yang kompleks. Salah satu tantangan kependudukan adalah tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pada Bab VIII pasal 49 tentang Data dan Informasi Kependudukan, menyebutkan

40 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

bahwa data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah (pusat) dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Salah satu sumber data dan informasi kependudukan dapat diperoleh melalui Sensus Penduduk. Data hasil Sensus Penduduk menjadi sangat penting karena hasil Sensus Penduduk akan melahirkan data kependudukan yang menyeluruh, akurat, terkini, dan lengkap.

Berbeda dengan survei yang mengambil data melalui sampel, sensus penduduk dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi. Sensus penduduk, menurut UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada suatu saat tertentu.

Bagimana data sensus ini diperoleh? Setiap 10 tahun sekali Badan Pusat Statistik menyelenggarakan kegiatan

OPINI

Nuraini, S.Si., M.Stat.

Fungsional Statistisi di Bidang Pengendalian Penduduk Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat menggabungkan pencacahan metode tradisional seperti sensus penduduk sebelumnya dan metode berbasis data dasar penduduk dari Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Metode kombinasi ini diimplementasikan untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia dan mewujudkan “register based census” sesuai dengan rekomendasi dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Sensus Penduduk. Tahun 2020, BPS akan menyelenggarakan kembali Sensus Penduduk yang merupakan Sensus Penduduk ketujuh kali sejak Indonesia merdeka. Penyelenggarannya dimulai pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

Melihat lebih jauh ke belakang, sesungguhnya Sensus Penduduk (SP) di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada masa kekuasaan Inggris di bawah pemerintahan Thomas Stamford Raffles (1785).

Saat itu, sensus yang dilakukan

hanya mencakup Pulau Jawa.

Selanjutnya, pada pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, Sensus Penduduk pernah di tahun 1920 namun juga masih terbatas di Pulau Jawa. Untuk pertama kalinya Sensus Penduduk yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dilakukan pada tahun 1930.

Satu hal yang membuat Sensus Penduduk 2020 berbeda dengan Sensus Penduduk tahun sebelumnya adalah Sensus Penduduk 2020 menggunakan metode kombinasi. Yaitu

Hasil yang diharapkan dari Sensus Penduduk 2020 adalah tersedianya data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju Satu Data Kependudukan, tersedianya sampling Frame untuk survei, Tersedianya data parameter demografi (fertilitas, mortalitas, dan migrasi), serta karakteristik penduduk lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan proyeksi penduduk, indikator SDGs, dan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Salah satu lembaga/instansi pemerintahan yang memanfaatkan hasil dari Sensus Penduduk adalah Badan Kependudukan dan

NOMOR 38 TAHUN 2019 •

Warta Kencana

41

OPINI

Keluarga Berencana (BKKBN).

Sesuai Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, BKKBN mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana. Salah satu fungsi BKKBN di bidang pengendalian penduduk adalah penetapan perkiraaan pengendalian penduduk secara nasional .

Dengan fungsi inilah Provinsi dan Kabupaten Kota mempunyai wewenang untuk menyusun parameter Kependudukan dan KB serta memanfaatkan data Proyeksi Penduduk untuk perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk, dari tahun 1930 sampai 2010 penduduk Jawa Barat mengalami kenaikan hampir 5 kali lipat (gambar.1) dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai titik tertinggi pada periode 19701980 dimana program KB belum meluas seperti saat ini. Dengan berjalannya program Keluarga Berencana Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 1,89 persen pada periode 2000-2010 (gambar2).

Bagaimana hasil Sensus Penduduk 2020 yang akan datang, tentunya menjadi evaluasi bagi BKKBN akan keberhasilan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang telah dilaksanakan selama ini. Sensus penduduk akan menjadi faktor penentu keberhasilan program pemerintah dalam aspek pengendalian kependudukan.

Sebagai gambaran awal, kondisi kependudukan Jawa Barat tahun 2020 yang kelak akan dilihat dari hasil sensus sesungguhnya dapat kita lihat dari hasil proyeksi penduduk 2015-2045 berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015.

Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2015–2045, jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2020 adalah sebanyak 49,6 juta jiwa, dengan jumlah penduduk laki laki sebanyak 25,1 juta jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 24,5 juta jiwa dengan asumsi Total Fertility Rate pada tahun 2020 adalah 2,07.

Penduduk produktif pada tahun 2020 diproyeksi sebesar 69,2% sehingga rasio ketergantungan Jawa Barat diproyeksi pada angka 44,6 yang menunjukan bahwa Jawa Barat berada dalam kondisi bonus demografi. Angka 44,6 menunjukan bahwa tiap 100 orang penduduk produktif harus menanggung 45 orang penduduk yang tidak produktif.

Bagaimana dengan perkiraan jumlah kelahiran? Angka kelahiran kasar atau Crude Birth Rate (CBR) di Jawa Barat tahun 2020 pada tahun 2020 diproyeksikan akan berada pada angka 15,9 yang artinya bahwa dari setiap 1000 penduduk Jawa Barat terdapat antara 15 sampai 16 kelahiran hidup. Dari angka CBR ini dapat diproyeksi bahwa akan terdapat 790.100 bayi yang lahir pada tahun 2020.

Tentu saja hasil proyeksi sangat ditentukan oleh asumsi yang

42 Warta Kencana • NOMOR 38 TAHUN 2019

digunakan. Survei Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian pada tahun 2018 namanya berubah menjadi Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) yang dilakukan BKKBN untuk mengukur indikator kinerja BKKBN di Jawa Barat menunjukan ada peningkatan Total Fertility Rate (TFR) dari tahun 2016 sampai dengan 2018. TFR 2016 hasil survei RPJMN sebesar 2,0, naik menjadi 2,24 pada tahun 2017 kemudian naik lagi menjadi 2,49 pada tahun 2018. Angka ini menunjukan nilai yang cukup berbeda dengan asumsi bahwa TFR proyeksi pada tahun 2020 sebesar 2,07.

Dengan kenaikan TFR ini, tentunya akan berdampak pada hasil Sensus Penduduk 2020 nanti, apakah akan sama sesuai proyeksi penduduk atau bahkan melebihi angka proyeksi. Kita akan sangat menantikan Hasil Sensus Penduduk 2020 nanti. Hasil sensus akan menjadi evaluasi kita bersama, menjadi parameter dan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan program pengendalian penduduk.

Namun, apapun hasilnya kelak, Hasil Sensus akan bermanfaat bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan di Jawa Barat untuk mewujudkan pencapaian visi Jawa Barat Juara Lahir Batin.(*)

jabar.bkkbn.go.id