ADMINISTRASI PERTANAHAN OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN (Studi Kasus melalui Perspektif Perencanaan Pembangunan)
Disusun untuk memenuhi Laporan Tugas Besar Mata Kuliah yang diampu oleh : Mitha Asyita Rahmawaty, S.T., M.T.
NIP 199111022019032021
Dr. Lilin Budiati, S.H., M.M.
NIP 196102101986032011
Halaman Sampul Penyusun : Ahmad Yanuar Hakim
NIM 40030619650009
Anindya Prastiwi
NIM 40030619650012
Tarisa Hani Putri
NIM 40030619650021
Suryo Prayogo
NIM 40030619650034
Iqbal Andra Santana
NIM 40030619650044
Elsazahra Hidyantama
NIM 40030619650054
Putra Andhi Pratama
NIM 40030619650123
Karindya Tri Safa
NIM 40030619650125
PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020
1
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN
KATA PENGANTAR Bismillahirahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tugas Administrasi Pertanahan. Yang mana pembahasannya berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada materi mata kuliah Administrasi Pertanahan di kelas A Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada panutan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, serta kepada umatnya yang senantiasa taat dan patuh terdapat semua ajaran yang disampaikan. Kami selaku penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan dan masukan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini kami ucapkan terimakasih kepada: 1. Bapak Holi Bina Wijaya, S.T., MUM dan Ibu Dr. Lilin Budiati, S.H., M.M selaku Dosen pengampu mata kuliah Teknik Komunikasi. 2. Orangtua kami yang senantiasa memberikan doa dan dukungan agar makalah ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. 3. Teman-teman kelompok 5 Teknik Komunikasi Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan saran dan kritik yang membangun, khususnya dari dosen mata kuliah guna menjadi acuan dalam bekal pengalaman bagi Kami agar lebih baik di masa yang akan datang. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semarang, 18 November 2020 Penyusun,
Kelompok 8 PTRP A
2
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN
DAFTAR ISI Halaman Sampul ............................................................................................................ 1 KATA PENGANTAR .................................................................................................... 2 DAFTAR ISI ................................................................................................................... 3 DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM ............................................................................ 4 DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... 5 BAB I ............................................................................................................................... 6 PENDAHULUAN ........................................................................................................... 6 I. 1
Latar Belakang ............................................................................................................ 6
I. 2
Rumusan Masalah ....................................................................................................... 7
I. 3
Tujuan .......................................................................................................................... 7
I. 4
Sasaran ......................................................................................................................... 8
I. 5
Sistematika Pembahasan ............................................................................................ 8
BAB II .............................................................................................................................. 9 KAJIAN TEORI ............................................................................................................. 9 BAB III .......................................................................................................................... 15 PEMBAHASAN ............................................................................................................ 15 III. 1
Gambaran Umum Wilayah .................................................................................. 15
III. 2
Kajian 8W+1H ....................................................................................................... 16
BAB IV .......................................................................................................................... 32 PENUTUP ..................................................................................................................... 32 IV. 1
Kesimpulan ............................................................................................................ 32
IV. 2
Rekomendasi Dan Saran ...................................................................................... 32
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................... 33 LAMPIRAN ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
3
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN
DAFTAR TABEL Tabel 1 Stakeholder yang Terlibat dalam Proyek KIB…………………………………20 Tabel 2 Pemetaan Strategi dan Pendekatan Permasalahan di Lahan KIB……………...26 Tabel 3 Peraturan Perundang-undangan………………………………………………..24
4
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN
DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Peta Administrasi Kab Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan………..18 Gambar 2 Lokasi Kawasan Industri Batu Licin………………………………………..22 Gambar 3 Identifikasi 8W+1H……………………………………………………........25
5
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN
BAB I PENDAHULUAN I. 1 Latar Belakang Administrasi Pertanahanmenurut Rusmadi Murad adalahSuatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi pertanahan merupakan bagian dari administrasi negara, karena administrasi pertanahan merupakan upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kebijaksanaan di bidangpertanahan yang pelaksanaannya dilakukan BPN.Landasan hukum dalam UUD 1945 mengenai administrasi pertanahan terdapat dalam Bab XIV tentang kesejahteraan sosial, Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Era Revolusi Industri 4.0 saat ini menyediakan peluang sekaligus tantangan dalam proses percepatan pembangunan. Upaya percepatan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi daerah salah satunya adalah dengan pengembangan kawasan industri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.Perencanaan pembangunan kawasan industri menjadi salah satu program utama pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasankawasan strategis. Tujuan pengembangan kawasan industri sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2009 untuk mengendalikan pemanfaatan lahan, meningkatkan upaya pengembangan industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri regional, meningkatkan daya saing industri dan investasi, dan memastikan rencana lokasi dan pembangunan infrastruktur dengan koordinasi yang baik antar sektor terkait. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Selatan memiliki empat Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu salah satunya Kawasan Industri Batulicin, Pembangunan Kawasan Industri Batulicin (KIB) 6
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN merupakan proyek strategis nasional yang paling berpotensi untuk dikembangkan karena lahannya sudah dimiliki oleh pemerintah dibandingkan dengan Kawasan Industri lainnya. Lahan KIB ini sudah bersertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 2012 atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan kawasan industri lainnya masih harus mencari lokasi lahannya dan melalui proses panjang pengadaan tanah. Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lokasi KIB memiliki potensi yang sangat strategis dan menguntungkan untuk pengembangan kawasan industri di Kalimantan Selatan. Fokus industri KIB adalah industri besi dan baja dengan total investasi senilai 2,12 Triliun (Kemenperin 2016). Pada lokasi ini terdapat pelabuhan samudera yang bisa menampung kapal besar
sehingga
mempermudah
arus
ekspor-impor
berbagai
komoditas.
Perencanaan pembangunan KIB dari tahun 2012 telah dilaksanakan koordinasi penyiapan lahan seluas 560 Ha, infrastruktur logistik dan penunjang. Selain itu, telah disusun Detail Engineering Design (DED), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kajian lingkungan hidup dan Rencana Strategis (Renstra) KIB, serta sudah terbentuk pengelola KIB. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan permasalahan yang belum diselesaikan sampai saat ini yaitu okupasi lahan KIB oleh masyarakat selama bertahun-tahun (Kemenperin 2016).
I. 2 Rumusan Masalah 1) Apa permasalahan yang terjadi di Kawasan Industri Batulicin ? 2) Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam permasalahan tersebut ? 3) Bagaimana regulasi atau perizinan dari Kawasan Industri Batu licin ? 4) Bagaimana tata kelola Kawasan Industri Batulicin ? 5) Bagaimana administrasi pertanahan di Kawasan tersebut ?
I. 3 Tujuan Laporan ini bertujuan untuk mengetahui permsalahan pembebasan tanah di kawasan industri batulicin di Kabupaten Bambu, Kalimantan Selatan
7
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN
I. 4 Sasaran 1) Mengetahui permasalahan yang terjadi di Kawasan Industri Batulicin 2) Mengetahui Stakeholder yang terlibat dalam permasalahan di Kawasan Industri Batulicin 3) Mengetahui regulasi atau perizinan dari Kawasan Industri Batulicin 4) Mengetahui tata kelola Kawasan Industri Batulicin 5) Mengetahui administrasi pertanahan di Kawasan Industri Batulicin
I. 5 Sistematika Pembahasan BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi pembahasan yang berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup materi, dan sistematika pembahasan. BAB II KAJIAN TEORI Bab ini berisi rangkuman dari teori-teori yang di peroleh melalui studi literatur yang berhubungan dan mendukung tema permasalahan sehingga dapat dijadikan acuan untuk menyusun laporan. BAB III PEMBAHASAN Bab ini berisi penjabaran dari analisis 8W+1H dalam kasus yang diangkat. BAB IV PENUTUP Bab terakhir yang menguraikan kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi atas hasil penyusunan laporan terkait dengan kasus permasalahan yang diangkat dengan analisi 8W+1H.
8
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN
BAB II KAJIAN TEORI Pengertian pengadaan tanah Pengertian pengadaan tanah dapat dilihat dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Beberapa ahli juga memberikan definisi tentang pengadaan tanah. Menurut Boedi Harsono, pengadaan tanah merupakan perbuatan yang melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak tanah dengan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan, dan dilaksanakan dengan musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara pemilik tanah dan pihak yang memerlukan tanah tersebut. Menurut Gunanegara, pengadaan tanah merupakan proses pelepasan hak atas tanah dan/atau benda-benda yang ada di atasnya dan dilakukan secara sukarela untuk kepentingan umum. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan pelepasan hak atas tanah kepada pihak tertentu dengan memberi ganti rugi dan diperuntukkan untuk kepentingan umum. Adapun unsur-unsur dari pengadaan tanah adalah sebagai berikut: a) Perbuatan hukum berupa pelepasan hak atas tanah; b) Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum; c) Perbuatan hukum yang didasarkan pada musyawarah dan kesukarelaan; dan d) Harus disertai dengan ganti rugi yang adil. Pengadaan tanah melalui pelepasan atau penyerahan hak atas tanah memiliki konsep dasar harus dilakukan dengan musyawarah berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan pemerintah selaku pihak yang membutuhkan (Abdullah Sulaeman, Pembebasan tanah untuk kepentingan umum, 2010).
Pengertian Kepentingan Umum Kagiatan pelepasan hak atas tanah dilakukan untuk melakukan kegiatan pembangunan dan ditujukan kepada pemenuhan kepentingan umum. Kepentingan umum diselenggarakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kepentingan umum dibahas dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 9
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN yaitu “Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Menurut Julius Stone, kepentingan umum adalah suatu keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, penguasa, serta negara.
Jenis-Jenis Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jenis pembangunan untuk kepentingan umum dimuat dalam Pasal 10 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu: a) pertahanan dan keamanan nasional; b) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; c) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; d) pelabuhan, bandar udara, dan terminal; e) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; g) jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; h) tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i) rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; j) fasilitas keselamatan umum; k) tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; l) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m) cagar alam dan cagar budaya;kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; n) penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; o) prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; p) prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan q) pasar umum dan lapangan parkir umum.
10
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN Asas-Asas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Agar proses pengadaan tanah yang ada dapat berjalan lancar dan tidak terjadi pelanggaran di kegiatan pengadaan tanah, kegiatan ini harus memenuhi asas-asas hukum yang berlaku. Asas-asas hukum tersebut antara lain (Ahmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, 2008): a) Asas Kesepakatan Seluruh kegiatan pengadaan tanah dengan cara pelepasan hak atas tanah harus didasarkan pada asas kesepakatan antar pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah. Kesepakatan berdasarkan kesesuaian kehendak kedua belah pihak. b) Asas keadilan Dalam penentuan besaran ganti rugi yang harus diberikan kepada pemilik tanah dan orang-orang yang terkait dengan tanah harus didasarkan dengan asas keadilan agar pemilik tanah dapat memulihkan kondisi sosial ekonomi mereka minimal setara dengan keadaan sebelum dilakukan pelepasan hak atas tanah. c) Asas kemanfaatan Pelepasan hak atas tanah harus dipastikan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan dan masyarakat yang tanahnya dicabut haknya. d) Asas kepastian hukum Proses pelepasan tanah harus dilakukan dengan cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum juga menjadi dasar untuk pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah. e) Asas musyawarah Musyawarah dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai harga ganti rugi serta mekanisme pembayaran dan pelepasan hak atas tanah. Dalam musyawarah juga tidak boleh terdapat unsur penipuan, kesesatan, dan/atau paksaan. f) Asas keterbukaan Dalam melakukan pelepasan hak atas tanah, adanya keterbukaan sangat diperlukan. Peraturan pengadaan tanah harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik di antara kedua belah pihak. 11
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN g) Asas partisipasi Peran dari pihak yang terkait secara aktif dapat memperkecil penolakan dan konflik tentang pelepasan atau pencabutan hak atas tanah. h) Asas kesetaraan Dalam proses pelepasan hak atas tanah, kedua belah pihak harus diposisikan sejajar dalam seluruh proses pelepasan tanah. Dengan adanya kesetaraan, kedua belah pihak dapat menyampaikan pendapat atuapun keinginannya dalam proses pelepasan tanah sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya konflik i) Asas minimalisasi dampak dan kelangsungan kesejahteraan ekonomi Kesejahteraan ekonomi masyarakat yang terkena proyek pembangunan minimal harus sama dengan keadaan sebelum terkena pengadaan tanah. Jika perlu, keadaan masyarakat harus lebih baik setelah adanya proyek pembanguna
12
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN Pengertian Okupasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, okupasi memiliki dua arti. Pertama, okupasi diartikan sebagai pendudukan, penggunaan, atau penempatan tanah kosong. Kedua, okupasi diartikan sebagai pendudukan dan penguasaan suatu daerah oleh tentara asing. Dengan demikian, okupasi lahan adalah kegiatan dimana tanah dengan luas tertentu digunakan atau kemudian ditinggali dalam waktu lama tanpa memiliki izin dari pemilik tanah yang sah. Pemilik tanah yang sah ini adalah Negara yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Pemerintah juga berhak memberikan izin pengelolaan hutan yang sah kepada perusahaan yang memenuhi kriteria.
Catur Tertib Pertanahan Tanah merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kedudukan tanah yang penting ini kadang tidak diimbangi dengan usaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timgul dalam bidang pertanahan. Fakta memperlihatkan bahwa keresahan di bidang pertanahan mendatangkan dampak negatif di bidang sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu berdasarkan Tap MPR No. IV/MPR/1978 ditentukan agar pembangunan di bidang pertanahan diarahkan untuk menata kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah. Atas dasar Tap MPR No. IV/MPR/1978, Presiden mengeluarkan kebijaksanaan bidang pertanahan yang dikenal dengan Catur Tertib Bidang Pertanahan sebagaimana dimuat dalam Keppres No. 7 Tahun 1979, meliputi: 1. Tertib Hukum Pertanahan, diarahkan program : a) Meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat. b) Melengkapi peraturan perundangan di bidang pertanahan. c) Menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. d) Meningkatkan pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan hukum agraria. 2. Tertib Administrasi Pertanahan, diarahkan program : a) Mempercepat proses pelayanan yang menyangkut urusan pertanahan.
13
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN b) Menyediakan peta dan data penggunaan tanah, keadaan sosial ekonomi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan penggunaan tanah bagi kegiatan-kegiatan pembangunan. Penyusunan data dan daftar pemilik tanah, tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah-tanah absente dan tanahtanah negara. c) Menyempurnakan daftar-daftar kegiatan baik di Kantor Agraria maupun di kantor PPAT. d) Mengusahakan pengukuran tanah dalam rangka pensertifikatan hak atas tanah. 3. Tertib Penggunaan Tanah, diarahkan pada usaha untuk : a) Menumbuhkan pengertian mengenai arti pentingnya penggunaan tanah secara berencana dan sesuai dengan kemampuan tanah. b) Menyusun rencana penggunaan tanah baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. c) Menyusun petunjuk-petunjuk teknis tentang peruntukan dan penggunaan tanah. d) Melakukan survey sebagai bahan pembuatan peta penggunaan tanah, peta kemampuan dan peta daerah-daerah kritis. 4. Tertib Pemeliharaan Tanah Dan Lingkungan Hidup, diarahkan pada usaha untuk : a) Menyadarkan masyarakat bahwa pemeliharaan tanah merupakan kewajiban setiap pemegang hak atas tanah. b) Kewajiban memelihara tanah tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban setiap orang, badan hukum, atau isntansi yang mempunyai suatu hubungan dengan tanah. c) Memberikan fatwa tata guna tanah dalam setiap permohonan hak atas tanah dan perubahan penggunaan tanah.
14
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN
BAB III PEMBAHASAN III. 1 Gambaran Umum Wilayah Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak di antara: 20 – 30 Lintang Selatan dan 1150 – 1160 Bujur Timur. Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten dari 13 (tiga belas) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak persis di ujung tenggaraPulau Kalimantan. Wilayahnya berbatasan dengan, Kabupaten Kota baru di sebelahutara dan timur, LautJawa di sebelah selatan, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut di sebelah barat. Kabupaten yang beribukota di Batulicin inimemiliki 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Kusan Hilir, Sungai Loban, Satui, Kusan Hulu, atulicin, Karang Bintang, Simpang Empat, Mantewe, Kuranji dan Angsana. Lima kecamatan yang terakhir disebutkan adalah kecamatan hasil pemekaran pada pertengahan 2005 lalu.
Sumber :petatematikindo.wordpress.com
Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sebesar 4 890,30 km2 (489 030 Ha) atau 13,03 persenari total luasProvinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Kusan Hulu merupakan kecamatan terluas yang mencakup 30,74 15
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN persen dari luas keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan Kecamatan Kuranji memiliki luas wilayah terkecil sebesar 114,64 Km2 atau hanya 2,34 persendari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Berturut – turut dari kecamatan terluas setelah Kusan Hulu adalah Mantewe, Satui, Kusan Hilir, Sungai Loban, Simpang Empat, Angsana, Batulicin, Karang Bintang dan Kuranji. Batas Administrasi: Utara
: Kabupaten Kotabaru
Timur
: Kabupaten Kotabaru
Selatan : Laut Jawa Barat
: Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut Secara geografis Kecamatan Batu licin berbatasan dengan Kecamatan
Simpang Empat di sebelah utara; Selat Laut Kotabaru di sebelah timur; Kecamatan Kusan Hilir di sebelah selatan; dan Kecamatan Kusan Hulu dan Karang Bintang di sebelah barat. Kecamatan Batu licin memiliki luas wilayah 135,16 km2. Titik koordinat Kantor Camat Batu licin adalah 3.45442 LS dan 115.97922 BT. Ibu kota Kecamatan Batulicin adalah Kelurahan Batulicin. Desa yang terluas adalah Desa Maju Bersama dengan wilayah seluas 30,01Km2 (28,06%).
III. 2 Kajian 8W+1H What • Pengenalah permasalaha n okupasi lahan di KIB
Why
Where
Who
• Lokasi industri
When
• Stakeholder yang terlibat dalam permasalaha n okupasi lahan di KIB
What If
• Faktor penghambat proses permasalahan pertanahan di KIB
• Alur kronologi permasalaha n
So What
• Bagaimana jika kebijakan,perizinan , norma hukum, tata kelola dan administrasi pertanahan tidak berjalan dengan semestrinya
• Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah pertanahan di KIB
16
How • Kebijakankebijakan perintah dan peraturan perundangundangan, serta analisis AMDAL
What Next
• Selanjutnya yang diperbaiki untuk menyelesaikan masalah pertanahan di KIB
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN
1.
WHAT Kawasan industri merupakan sebuah area yang dikhususkan dan direncanakan untuk tujuan pengembangan industri. Untuk Kawasan Industri Batulicin yang selanjutnya disingkat KIB adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang terletak di Kecamatan Simpang Empat dan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam hal ini Kawasan Peruntukan Industri merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata ruang seperti pada Kawasan industry batu licin ini selain itu Kawasan industry Batulicin yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) oleh pemerintah pusat. Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan pembangunan Kawasan Industri Batulicin (KIB) adalah masalah okupasi lahan oleh masyarakat. Kondisi ini terjadi karena pemerintah sebagai pemilik sertipikat tanah terlalu lama membiarkan lahan di KIB tidak dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana mestinya
sehingga
masyarakat
memanfaatkan
lahan
tersebut.
Terdapat
permasalahan pertanahan antara pemerintah dan masyarakat disebabkan karena adanya nilai santunan yang belum disepakati, adanya dampak sosial ekonomi yang muncul pasca proses clear and clean, serta ditemukan dokumen ganda. Masalah pertanahan antara pemerintah dan masyarakat disebabkan karena adanya nilai santunan yang belum disepakati (Merujuk pada Perpres Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional), adanya dampak sosial ekonomi yang muncul pasca proses clear and clean, serta ditemukan dokumen ganda. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Selatan memiliki empat Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu Kawasan Industri Batulicin, Kawasan Industri Jorong, Bendungan Tapin, dan Revitalisasi Bandara Syamsuddin Noor. Pembangunan Kawasan Industri Batulicin (KIB) merupakan proyek strategis nasional yang paling berpotensi untuk dikembangkan karena lahannya sudah dimiliki oleh pemerintah 17
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN dibandingkan dengan Kawasan Industri Jorong. Lahan KIB ini sudah bersertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 2012 atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan kawasan industri Jorong masih harus mencari lokasi lahannya dan melalui proses panjang pengadaan tanah. Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lokasi KIB memiliki potensi yang sangat strategis dan menguntungkan untuk pengembangan kawasan industri di Kalimantan Selatan. Fokus industri KIB adalah industri besi dan baja dengan total investasi senilai 2,12 Triliun (Kemenperin 2016). Pada lokasi ini terdapat pelabuhan samudera yang bisa menampung kapal besar sehingga mempermudah arus ekspor-impor berbagai komoditas. Perencanaan pembangunan KIB dari tahun 2012 telah dilaksanakan koordinasi penyiapan lahan seluas 560 Ha, infrastruktur logistik dan penunjang. Selain itu, telah disusun Detail Engineering Design (DED), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kajian lingkungan hidup dan Rencana Strategis (Renstra)
KIB,
serta
sudah
terbentuk
pengelola
KIB.
Namun
dalam
pelaksanaannya, ditemukan permasalahan yang belum diselesaikan sampai saat ini yaitu okupasi lahan KIB oleh masyarakat selama bertahun-tahun (Kemenperin 2016). Data yang telah dihimpun oleh tim terpadu Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2018 menunjukkan terdapat 520 persil bidang tanah yang dikuasai masyarakat dalam lahan KIB dan tersebar di 9 Rukun Tetangga di Desa Sarigadung. Langkah penyelesaian yang ditempuh adalah dengan upaya relokasi ataupun pemberian ganti rugi. Namun, hal ini dapat menimbulkan masalah baru karena aspek sosial yang tidak dapat diabaikan. Konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat yang muncul pada pengembangan KIB memerlukan penanganan yang komprehensif agar tidak menimbulkan dampak ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, penyediaan lahan yang diperlukan untuk KIB sudah dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan seluas 560 Ha. Akan tetapi, lahan tersebut telah diokupasi oleh masyarakat selama bertahun tahun. Kondisi ini terjadi karena pemerintah sebagai pemilik HPL terlalu lama membiarkan lahan KIB tersebut tidak memanfaatkan dan menggunakan sebagaimana mestinya 18
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN selama bertahun-tahun. Masyarakat memanfaatkan lahan KIB tersebut untuk berbagai aktifitas, misalnya tempat tinggal, membuka usaha perdagangan, jasa, dan kebun.
2.
WHERE
Kawasan Industri Batulicin berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu dengan total luas lahan 300 ha. Kawasan ini terfokus pada kegiatan industri besi dan baja, karena industri ini memiliki keterkaitan akses yang baik terhadap lokasi sumber bahan bakunya, seperti pegunungan Meratus (bijih besi) di bagian utara kawasan pada jarak 40 km. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Selatan memiliki empat Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu Kawasan Industri Batulicin, Kawasan Industri Jorong, Bendungan Tapin, dan Revitalisasi Bandara Syamsuddin Noor. Pembangunan Kawasan Industri Batulicin (KIB) merupakan proyek strategis nasional yang paling berpotensi untuk dikembangkan karena lahannya sudah dimiliki oleh pemerintah dibandingkan dengan Kawasan Industri Jorong. Lahan KIB ini sudah bersertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 2012 atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan kawasan industry Jorong masih harus mencari lokasi lahannya dan melalui proses panjang pengadaan tanah.
19
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN 3.
WHO Secara umum pemangku kepentingan terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu Promotors, Latens, Defenders, Latens, dan Apthetics. Promotorsadalah pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh paling besar, dimana pada pemangku kepentingan memiliki kekuatan maupun kepentingan yang tertinggi. Defenders adalah pemangku kepentingan yang tidak memiliki kekuatan terhadap permasalahan yang ada, namun mereka memiliki kepentingan yang besar. Kemudian Latens adalah pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan yang besar namun tidak begitu terlibat pada permasalahan yang ada. Sedangkan yang terakhir adalah Apthetics adalah pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan dan kepentingan yang sama-sama kecil.Pada studi kasus di Kawasan Industri Batulicin, berikut adalah mapping stakeholders dari pemangku kepentingan yang ada:
Tabel 1 Stakeholder yang Terlibat dalam Proyek KIB
STAKEHOLDER KEPENTINGAN Pemerintah Provinsi Pembentukkan Tim terpadu Provinsi dan Kabupaten . Kalimantan Selatan Termasuk dalam untuk menangani, penyelesaian terkait BPN kasus pertanahan sesuai peraturan perundangan pertanahan yang ada. Perumusan, serta pemantauan, evaluasi pada BAPPEDA perencanaan pembangunan daerah Batulicin, Kab. Tanah Bumbu. 20
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Membantu menjalankan apa yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh pemerintah provinsi.
Masyarakat Kab. Tanah Bumbu
Terdapat hubungan karena masyarakat Kab. Tanah Bumbu juga bisa turut ikut memperhatikan kabar terbaru terkait permasalahan ini serta dapat memberikan rasa perhatian terhadap permasalahan ini
Masyarakat yang terkena dampak pembangunan
Yang menempati lahan
Tokoh adat dayak Tokoh agama
4.
Untuk mencapai musyawarah mufakat clean and clear masalah pertanahan di KIB. Memasukkan nilai-nilai spritual bagaimana seharusnya masyarakat beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan.
Dinas Perindustrian
Mengetahui kondisi status keadaan serta pengelolaan pengembangan KIB.
Dinas sosial Atau Perusahaan
Untuk membekali masyarakat dengan keahlian khusus sehingga mereka dapat membuka lapangan pekerjaan melalui proses pendampingan, dan pengawasan.
WHEN Kronologis KIB Dalam Kawasan Industri Batulicin, dokumen masterplan disiapkan pada tahun 2008, Tahun 2012 dilakukan Perencanaan StrategisPengembangan Kawasan Industri, dan Pusat Studi Inovasi pada tahun 2013, Rekayasa Design/DED (2015) dan Detail Tata Ruang/RDTR (2015).Proses pembentukan badan pengelola kawasan industri, proses perumusan PenilaianDampak Lingkungan dan lokasi proyek dan tata ruang (RTRW) di Kabupaten Tanah BumbuMemfasilitasi relokasi masyarakatsetempat yang tinggal di lahan dekat bekas kawasan industri dan KawasanPengembangan Ekonomi Terpadu ( Kapet), target yang ditetapkan adalah 6 bulan. Menurut kepala badan perencanaan pembangunan daerah kalimantan selatan Fajar Desira mengatakan Kawasan Industri Batulicin, merupakan kawasan industri yang akan fokus dikembangkan dalam rencana pembangunan 2018.
21
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN
5.
HOW Analisis Fishbond
Sumber : Analisis Kelompok
Strategi penyelesaian permasalahan pertanahan antara pemerintah dan masyarakat yang paling efektif adalah metode problem solving dengan pendekatan solusi integrative. Tabel 2Pemetaan Strategi dan Pendekatan Permasalahan di Lahan KIB
Jenis Konflik
Pihak yang terlibat
Dampak
Strategi Solusi Integratif : Bridging
Masyarakat desa dan Konflik pemerintah Ekonomi Vertikal Provinsi sosial Solusi Kalimantan Integratif : Selatan Logralling
22
Pendekatan Pembentukkan terpadu.
Tim
Pemberian santunan berdasarkan lama tinggal Pendekatan sosial budaya melalui musyawarah masyarakat dan tim terpadu Pendekatan IPTEK
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN melalui transparansi rencanapembangunan Pendekatan agama melalui sosialisai KIB melibatkan tokoh agama Kerjasama pemerintah daerah dengan dinas sosial dan perusahaan Sumber :Jurnal Agraria dan Pertanahan
Dengan adanya kebijakan Pemimpin Provinsi Kalsel dengan mempermudah izin usaha di Kawasan Industri. Adanya kebijakan fiskal, pelaku usaha mendapatkan pembebasan pajak biaya masuk semua kebutuhan konstruksi oleh Negara guna membangun kawasan industri. Pelaku usaha juga mendapatkan keringanan atau pembebasan dari pajak penghasilan badan usaha, tergantung dengan besar nilai investasi. Intervalnya dari investasi Rp 1 triliun sampai dengan investasi di atas Rp 30 triliun, ada interval berapa tahun bagi mereka dibebaskan dari pajak penghasilan badan usaha. Dan juga dalam kawasan industri, mereka tidak perlu mengurus Amdal kawasan, asal tidak melebihi 400 hektare, dan tidak perlumengurus izin lokasi. Dengan kebijakan pemerintah yang sudah dipaparkan diatas, KIB yang awal hanya 500 hektare, kini bertambah menjadi seluas 2 ribu hectare, dikarenakan banyak investor local yang masuk .
Peraturan perundang-undangannya, sebagai berikut:
23
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN
Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Undang– Undang Pokok Agraria.
•Diimplementasikan sebagai dasar pembuatan kawasan industry
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
•Diimplementasikan bahwa pemerintah mempunyai peran untuk mendorong kemajuan industry nasional secara terencana
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional.
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/047/KUM/2018 tentang Pembentukan Tim Terpadu
•Diimplementasikan pembangunan 4 kawasan industry nasional, salah satunya pembangunan KIB
•Diimplementasikan sebagai penanganan dampak social dan kemasyarakatan
Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu No 31 Tahun 2015. Mengenai kepastian peruntukan lahan dan kemudahan-kemudahan berusaha dalam investasi jangka panjang
•Diimplementasikan sebagai penanganan peruntukan lahan dan kemudahan investasi dalam usaha •Pengendalian terhadap dampak negative pada kawasan industri Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 2012 atas nama Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan (Sumber Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu).
•Diimplementasikan sebagai pemerintah yang mempunyai kawasan KIB dan sangat berpotensi untuk dikembangkan
Adanya UU dan PP yang menghendaki adanya AMDAL untuk dilakukan pada proyekproyek yang akan dibangun. AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek pembangunan. Dilakukannya AMDAL agar : 1. Mencegah terjadinya kerusakan/degradasi sumberdaya alam di tapak proyek, karena kegiatan proyek yang bersangkutan. 2. Mencegah kerusakan-kerusakan / degradasi sumberdaya alam di luar tapak proyek. 3. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah. Analisis AMDAL :
24
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN
Dalam tata kelola Kawasan Industri Batulicin sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri Batulicin dalam pasal 7, yaitu : 1) Pengelolaan
Kawasan
Industri
Batulicin
dilaksanakan
oleh
BUMN/BUMD/Swasta/Koperasi yang ditunjuk dan/atau bekerja sama dengan pihak swasta yang telah mendapatkan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Dalam
pelaksanaan
pembangunan,
Badan
Pengelola
Kawasan
mengkoordinasikan dengan Instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dengan pihak pengguna Kawasan Industri Batulicin. 3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan fasilitas yang dipersyaratkan. 4) Dalam rangka penunjukan perusahaan pengelola Kawasan Industri Batulicin, wajib dilakukan fit and propertest sesuai ketentuan yang berlaku. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
25
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN 6.
WHY Proses pembangunan kawasan inddustri Batulicin mengalami kendala, yaitu terdapat konflik terkait pertanahan. Konflik pertanahan ini dikarenakan adanya penggusuran tanah akibat pembangunan kawasan industri. Kawasan industri Batulicin sendiri membutuhkan lahan seluas 560 Ha. Akan tetapi lahan tersebut telah diokupasi oleh masyarakat selama bertahun-tahun. Ada banyak faktor yang menghambat proses masalah pertanahan pada KIB, faktor tersebut adalah: 1) Nilai santunan yang belum disepakati Ini
menjadi
permasalahan
yang
dominan
dalam
pembangunan
dan
pengembangan KIB, uang ganti rugi dari pembangunan dan pengembangan KIB belum mencapai kesepakatan, hal ini dikarenakan masih lemahnya dasar perhitungan nilai ganti rugi dan prosedur penyelesaiannya. 2) Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak sosial-ekonomi Dampak yang dikhawatirkan jika adanya pembangunan KIB adalah masyarakat takut kehilangan mata pencaharian dan masyarakat harus menyesuaikan lingkungan sosial yang baru. 3) Ditemukannya dokumen ganda Pada saat pendataan oleh tim terpadu, ditemukan suatu lahan yang memiliki dokumen ganda. Berdasarkan masalah-masalah di atas, kita dapat mengetahui betapa pentingnya administrasi pertanahan dalam pembangunan kawasan industri Batulicin. Aspek pertanahan menjadi masalah pertama dari pembangunan kawasan
industri
Batulicin
dikarenakan
masalah
pertanahan
langsung
bersinggungan dengan masyarakat, mulai dari masalah ganti rugi, sosial-ekonomi, hingga tumpang tindih dokumen pertanahan. Administrasi pertanahan dapat menjadi solusi dari permasalahan ini karena catur administrasi pertanahan membahas tentang tertib penggunaan tanah, yaitu tanah harus benar-benar digunakan sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kesuburan dan kemampuan tanah. Tertib yang diharapkan adalah suatu keadaan di mana:
26
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN 1) Tanah telah digunakan secara optimal, serasi dan seimbang, sesuai dengan potensinya, guna berbagai kegiatan kehidupan dan penghidupan yang diperlukan untuk menunjang terwujudnya tujuan nasional. 2) Penggunaan tanah di daerah perkotaan telah dapat menciptakan suasana aman, tertib, lancar dan sehat. 3) Tidak
terdapat
benturan
kepentingan
antarsektor
dalam
peruntukan
penggunaan tanah.
7.
WHAT IF Permasalahan Pertanahan Kawasan Industri Batulicin, 1) Bagaimana jika administrasi pertanahan tidak berjalan dengan baik? 2) Apa penyebab administrasi pertanahan tidak berjalan dengan baik? 3) Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana jika administrasi pertanahan tidak berjalan denganbaik? Dengan adanya administrasi pertanahan yang tidak berjalan dengan baik maka tujuan pelaksanaannya atau catur tertib pertanahan tidak optimal. Dalam permasalahan pertanahan kawasan industry batu licin adanya hambatan dalam rencana induk pengembangan Kawasan Industri Batulicin (KIB) mengakibatkan arah pengembangan KIB kurang terstruktur. Kemudian, adanya ketidak pastian solusi dalam menangani konflik agraria antara pemerintah Provinsi dan masyarakat dapat menjadikan masalah ini terjadi berlarut-larut. Prospek pengembangan KIB bergantung pada komitmen dan upaya pemerintah dalam proses implementasinya. Agar dapat mengembangkan kawasan industri di Batulicin, pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) harus secara serius menemukan strategi dan pendekatan yang sesuai dalam penyelesaian konflik agraria KIB. Apa penyebab administrasi pertanahan tidak berjalan dengan baik? Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan pembangunan Kawasan Industri Batulicin (KIB) adalah masalah penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Padahal, salah satu kriteria pemilihan kawasan industri adalah pemilihan lahan yang memiliki pola tata guna yaitu termasuk lahan non-pertanian, non-permukiman, dan non-konservasi (Peraturan Menteri Perindustrian no. 40/M-
27
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN IND/PER/6/2016). Lahan yang diperlukan untuk pembangunan dikuasai oleh masyarakat sehingga dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan pembangunan KIB. Kawasan industri Batulicin memiliki karakteristik fisik yang sesuai sebagai syarat dasar pengembangan kawasan industri. Kondisi lahan yang memadai telah diikuti dengan sarana dan prasarana dasar, sistem manajemen, komitmen dan upaya pemerintah yang mendukung untuk menyiapkan kawasan industri. Hanya saja, terkendala penguasaan lahan oleh masyarakat menyebabkan lokasi kawasan industri yang semula non-pemukiman menjadi kawasan pemukiman. Hal ini berpengaruh pada tahap persiapan dan pengembangan KIB berikutnya. Permasalahan pertanahan ini termasuk kedalam konflik tanah akibat penggusuran tanah untuk pembangunan kawasan industri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, penyediaan lahan yang diperlukan untuk KIB sudah dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan seluas 560 Ha. Akan tetapi, lahan tersebut telah diokupasi oleh masyarakat selama bertahun tahun. Kondisi ini terjadi karena pemerintah sebagai pemilik HPL terlalu lama membiarkan lahan KIB tersebut tidak memanfaatkan dan menggunakan sebagaimana mestinya selama bertahun-tahun. Masyarakat memanfaatkan lahan KIB tersebut untuk berbagai aktifitas, misalnya tempat tinggal, membuka usaha perdagangan jasa, dan kebun. Pemanfaatan
lahan
oleh
masyarakat
tersebut
tergolong
kedalam
pemanfaatan yang tidak diizinkan berdasarkan Permen PU Nomor20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Kawasan yang seharusnya masuk kedalam kawasan industry telah dikuasai, dimanfaatkan dan digunakan masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Perluasan lahan yang diduduki masyarakat terjadi secara massif dari waktu ke waktu sehingga membentuk suatu pemukiman penduduk yang cukup padat. Hal ini diketahui dari munculnya usaha perdagangan, jasa, bengkel, pemukiman penduduk, dan kebun. Selain itu, karena beberapa masyarakat memiliki bukti kepemilikan tanah dan mengaku memiliki sertipikat. Namun masyarakat tidak dapat membuktikan secara fisik bukti documenter sebut karena sedang diagunkan ke bank. Dokumen yang dimiliki masyarakat ternyata berupa surat keterangan tanah, segel, dan atau sporadik yang merupakan produk dari desa. Dokumen28
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN dokumen tersebut secara sah didapatkan dari perangkat desa setempat. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang menyangkut pautkan kepemilikan tanah dengan tokoh pengusaha besar yang memiliki pengaruh dan peran besar di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga itu dijadikan kekuatan untuk mengklaim kepemilikan tanah yang mereka tinggali. Bagaimanacaramengatasinya? Pasal 1 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun2011 menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional. Permasalahan pertanahan ini termasuk kedalam konflik tanah akibat penggusuran tanah untuk pembangunan kawasan industri. Mediasi merupakan alternative penyelesaian sengketa. DalamUndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam pasal ini dijelaskan, mediasi adala suatu proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan. Selainitu, upaya menyelesaikan permasalahan pembangunan KIB, maka dibutuhkan strategi konflik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengidentifikasi sumber konflik.Yaitu strategi pemecahan masalah (problem solving), solusi integratif merupakan solusi yang dianggap paling dapat merekonsiliasikan (mengintegrasikan) kepentingan antara masyarakat KIB dan pemerintah Provinsi. 8.
SO WHAT Masalah pertanahan antara pemerintah danmasyarakat muncul karena adanya nilai santunanyang belum disepakati, adanya kemungkinandampak sosial ekonomi yang muncul pasca prosesclear and clean pembangunan KIB, serta ditemukan dokumen ganda. Strategi penyelesaianpermasalahan pertanahan antara pemerintah danmasyarakat yang paling efektif adalah metodeproblem solving dengan pendekatan solusi integrative. Pendekatan yang dilakukan pemerintahyaitu membentuk
tim
terpadu
provinsi
29
dankabupaten
melibatkan
berbagai
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN stakeholder,pemberian santunan masyarakat berdasarkanlama tinggal, pendekatan sosial-budaya melaluimusyawarah bersama tokoh masyarakat adatdengan tim terpadu,
pendekatan
pendekatanagama
IPTEK
melalui
melaluitransparansi
sosialisasi
KIB
rencana
melibatkan
pembangunan,
tokohagama,
dan
membentuk kerjasama pemerintahdan dinas sosial.
9.
WHAT NEXT Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, seiring bertambahnya populasi maka kebutuhan akan ruang dan pemanfaatannya pun akan ikut meningkat pula. Berbagai sektor membutuhkan lahan dalam pengimplementasiannya seperti sektor perekonomian yang membutuhkan pabrik pengolahan, kebutuhan akan tempat hunian juga menjadi permasalahan yang krusial. Menilik dari hal tersebut apabila tidak ada ketegasan dari pemerintah tentu akan terjadi konflik-konflik tenurial dan sengketa tanah terutama Kawasan hutan. Keinginan untuk pemanfaatan hutan sering kali tidak memperhatikan kondisi ekosistem di masa yang akan datang padahal hutan memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah ekosistem dan tentunya berpengaruh besar terhadap kehidupan kita Apabila regulasi tidak ditegakkan dan masih belum berpihak pada ekosistem, nyawa Kawasan hutan terancam belum lagi pada pasal 6 UUPA No. 5 tahun 1960 menyebutkan bahwa "Tanah mempunyai nilai ekonomi dan sosial". Pasal ini hanya memandang tanah sebagai "komoditas" dan "hak milik kebendaan" saja, tetapi mengasampingkan nilai ketiga dimana "tanah" adalah bagian tak terpisahkan dari "ekosistem (Lingkungan)" yang bisa menyebabkan turun atau hilangnya nilai ekonomi dan sosial tanah apabila ekosistemnya rusak. Berkembangnya isu RUU Pertanahan dan Reformasi Agraria antara lain karena persoalan distribusi penggunaan tanah yang timpang dan tidak adil serta sudah tidak relevannya valuasi nilai pada Pasal 6 UUPA No. 5 Tahun1960 dengan krealitas saat ini. Perencanaan tata ruang dan pertanahan menjadi hal yang sangat kompleks seiring bertambahnya populasi karena dengan bertambahnya populasi itu berarti kebutuhan akan ruang dan pemanfaatannya pun akan ikut meningkat pula. Berbagai sektor membutuhkan lahan dalam pengimplementasiannya, kebutuhan 30
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN akan tempat hunian juga menjadi permasalahan yang krusial maka dari itu perencanaan tata ruang dan pertanahan di Indonesia harus ditinjau dengan teliti agar pemanfaatannya tidak keliru sehingga ekosistemnya tetap aman karena apabila salah satu rantai dalam ekosistem terganggu maka akan berpengaruh terhadap yang lainnya seperti kerusakan ekosistem hutan yang menimbulkan banyak bencana yakni longsor, banjir dan kekeringan. Hal itu dapat terjadi karena hutan yang seharusnya menjadi cadangan penyimpanan air melalui pohon-pohon dan tanaman yang ada di dalamnya tiba-tiba dialihfungsikan untuk pemanfaatan lain sehingga penyimpanan cadangan air juga berkurang, kekuatan tanah juga akan berkurang yang memungkinkan tanah menjadi rapuh.
31
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN
BAB IV PENUTUP IV. 1 Kesimpulan Masalah pertanahan antara pemerintah dan masyarakat muncul karena adanya nilai santunan yang belum disepakati, adanya kemungkinan dampak sosial ekonomi yang muncul pasca proses clear and clean pembangunan KIB, serta ditemukan dokumen ganda. Strategi penyelesaian permasalahan pertanahan antara pemerintah dan masyarakat yang paling efektif adalah metode problem solving dengan pendekatan solusi integrative. Pendekatan yang dilakukan pemerintah yaitu membentuk tim terpadu provinsi dan kabupaten melibatkan berbagai stakeholder, pemberian santunan masyarakat berdasarkan lama tinggal, pendekatan sosial-budaya melalui musyawarah bersama tokoh masyarakat adat dengan tim terpadu, pendekatan IPTEK melalui transparansi rencana pembangunan, pendekatan agama melalui sosialisasi KIB melibatkan tokoh agama, dan membentuk kerjasama pemerintah dan dinas sosial.
IV. 2 Rekomendasi Dan Saran Perlunya komitmen yang kuat dari jajaran pemerintah daerah dan seluruh eleman masyarakat untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan KIB yang masuk dalam PSN. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu melakukan pengelolaan asset berupa tanah agar dijaga dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku agar tidak disalahgunakan oleh masyarakat, misalnya dengan memberikan tanda yang berisi informasi kepemilikan tanah pemerintah terkait rencana pembangunan.
32
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN
DAFTAR PUSTAKA Saheriyanto, S., Wahyu, W., & Sompa, A. T. (2019). Permasalahan Pertanahan Kawasan Industri Batulicin: Perspektif Perencanaan Pembangunan. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 5(2), 257–270. https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.376
Gurupendidikan.co.id. (2020).PengertianAdministrasi. Bersumber darihttps://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-administrasi/ Kabupaten Tanah Bumbu. (2016). Bab 2 Rencana Program InvestasiJangkaMenengah (RPIJM) Tahun 2016. Bersumberdarihttp://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2 jm/DOCRPIJM_95ebb2842f_BAB%20IIBAB%202%20Profil%20Kab.%20Tamb u%20RPIJM%2016.pdf Kementerian PPN/Bappenas. (2013). White PaperKebijakanPengelolaanPertanahan Nasional. https://www.bappenas.go.id/files/kajiantrp/White_Paper_Pengelolaan_Pertanahan_Nasional.pdf MW, Purwaningdyah, S.H., M.Hum., dan Drs.AgusWahyudi. Konsep Dasar Administrasi dan AdministrasiPertanahan. Bersumber darihttp://repository.ut.ac.id/4747/1/ADPU4335-M1.pdf Petatematikindo.wordpress.com. (2015). AdministrasiKabupaten Tanah Bumbu. Bersumberdarihttps://petatematikindo.wordpress.com/2015/02/04/administrasikabupaten-tanah-bumbu/ Purwaningdyah, M.W., & Wahyudi, A. (2014). Konsep Dasar Administrasi dan Administrasi Pertanahan. 1–39. Saheriyanto, S., Wahyu, W., & Sompa, A. T. (2019). Permasalahan Pertanahan Kawasan Industri Batulicin: Perspektif Perencanaan Pembangunan. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 5(2), 257–270. https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.376 Sinkroninasi Program dan Pembiayaan Pembangunan JangkaPendek 2018-2020. (2017). Jakarta: Pusat Pemrogaman dan EvaluasiKeterpaduanInfrastruktur PUPR, Badan PengembanganInfrastruktur Wilayah, Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat.
33
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN Yuliana, Tri. (2017). KonflikPembebasan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif. Semarang: UNNES. Skripsi: http://lib.unnes.ac.id/31962/1/3401413017.pdf
34
ADMINISTRASI PERTANAHAN NOVEMBER 21ST, 2020
OKUPASI LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BATULICIN
35
