KRIS-JKN: Solusi Peningkat Kualitas Layanan Kesehatan

Hampir 2 juta masyarakat Indonesia memilih untuk berobat di luar negeri. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti biaya pengobatan yang dinilai lebih mahal dibandingkan dengan negara tetangga, fasilitas kesehatan yang belum adekuat, dan adanya persepsi masyarakat bahwa kompetensi dokter Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan dokter lulusan luar negeri. Akan tetapi, pelayanan kesehatan yang belum memadai menjadi sorotan utama pendorong masyarakat melirik negara tetangga untuk perawatan mereka.

Pelayanan kesehatan di Indonesia telah ditunjang oleh Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia

Sehat (JKN-KIS) selama 9 tahun. Tiga tingkat fasilitas kesehatan dengan urunan biaya per bulan yang bertingkat pula menjadi karakteristik program tanggungan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini. Namun, adanya ketimpangan pelayanan berdasarkan biaya urunan menjadi salah satu alasan banyak orang lebih tertarik dengan perawatan luar negeri. Tak sedikit masyarakat yang tak puas dengan pelayanan kesehatan yang dirasa berbeda untuk tiap tingkatan faskes. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip ekuitas yang menjadi dasar JKNKIS. Selaras, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH, berpendapat “Pelayanan kesehatan seharusnya tidak membeda-bedakan dari biaya yang dibayarkan.”

Untuk mengatasi hal ini, kementerian kesehatan mencetuskan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS-JKN) sebagai penyempurna jaminan kesehatan Indonesia. KRIS-JKN dipandang