Kemudian pada pasal 13 ayat (4) menegaskan pembangunan reaktor nuklir adalah berupa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pemanfaatan energi nuklir di Indonesia sudah dimulai pada tahun 1979 di Yogyakarta untuk tujuan iptek. Saat ini BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) tengah mengkaji tapak di Provinsi Kalimantan Barat untuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia. Hal ini tentu menjadi pro dan kontra dimasyarakat Indonesia karena jika terjadi kecelakaan atau kebocoran bahan nuklir akan berdampak pada lingkungan sekitar dengan jarak radius yang luas. Regulasi hukum mengenai energi nuklir untuk pembangkit listrik sudah diatur dalam UU tentang ketenaganukliran, namun belum secara detail dan rinci. Indonesia memerlukan regulasi yang lebih detail dan rinci terkait pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkit listrik, mulai dari teknis sampai perihal keselamatan dan keamanan pada fasilitas pengolahan nuklir. 2.2 Kajian terhadap Asas/prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma Kebutuhan energi khususnya listrik akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan di masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Gaya hidup dan peningkatan jumlah penduduk juga menjadi kontributor dalam peningkatan kebutuhan energi listrik. Bersumber dari Widodo, dkk (2014), kebutuhan listrik perkapita untuk tahun 2025, 2035, dan 2050 berturut-turut adalah 5,43 TWh, 14,04TWh, dan 58,2TWh.
Gambar 1. Proyeksi Konsumsi Listrik Perkapita di Kalimantan Barat Sumber: Widodo, W.L., Suparman, dan S., Rizki Firmansyah (2014)
