Bupati Sidoarjo Serahkan Penghargaan Atas Kinerja OPD Tahun 2022

Sidoarjo, Bhirawa Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memotivasi jajaran OPD di Pemkab Sidoarjo supaya pada tahun 2023 ini, SAKIP atau sistim akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, yang disandang, statusnya bisa A.

Karena dari status SAKIB, akan bisa jadi ukuran akan kinerja dari OPD yang bersangkutan. Bupati Ahmad Muhdlor Ali, Kamis (26/1) kemarin, di pendopo delta nugraha, menyerahkan berbagai jenis penghargaan kepada OPD, mulai dari Kelurahan, Puskesmas, Kecamatan dan Dinas/Badan di Pemkab Sidoarjo, dalam kinerjanya di tahun 2022 lalu.

Ada 30 jenis penghargaan yang diberikan, diantaranya meliputi bidang reformasi birokrasi, SAKIB, Indek Pelayanan Publik (IPP) dan penilaian evaluasi kinerja, dalam kegiatan ekspose kinerja perangkat daerah tahun 2022 itu.

Di Bidang reformasi birokrasi, pertama diberikan kepada Inspektorat, kedua kepada Dinas Koperasi UM dan ketiga Dinas Penanaman Modal PTSP.

Bidang IPP, pertama kepada Kec Taman, kedua Kec Sukodono dan Ketiga Kec Gedangan. Bidang penilaian kinerja, pertama kepada BPPD, kedua kepada Dispendukcapil dan Ketiga kepada DPM/PTSP.

“Bagi OPD yang belum bisa dapat penghargaan, harus bisa,” ujarnya, dihadapan undangan dari para pimpinan di OPD Kab Sidoarjo tersebut.

Wali Kota Mojokerto Ajak Parpol Bersinergi Jaga Kondusifitas

Mojokerto, Bhirawa

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan, tahun 2024 nanti akan berlangsung pesta demokrasi serentak yang dijadwalkan, sebanyak dua kali yakni pada bulan februari dan bulan september.

Untuk bulan februari akan dilaksanakan pemilihan Presiden, DPD RI, DPR RI dan juga DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota. Sedangkan untuk bulan september akan digelar pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara serentak pula.

Hal ini berbeda dengan pesta demokrasi 5 tahunan sebelumnya, pemilu tahun 2024 mendatang benarbenar akan terjadi secara bersamaan diberbagai daerah.

Untuk itu saya mengajak partai politik untuk berpartisipasi dalam menjaga kondusifitas sosialpolitik di masyarakat. Mengingat, di tahun 2024 akan berlangsung pesta demokrasi serentak.

Dan, tentunya dalam penyelenggaraan Pemilu harus ada kesiapan dari berbagai pihak. Tidak hanya penyelenggara, tapi masyarakat juga diharapkan ikut terlibat menyukseskan hajat lima tahun itu.

Termasuk parpol, yang juga bagian dari masyarakat.

Tentu teman-teman partai politik disini ingin pemilu berjalan dengan sukses, demikian antara lain disampaikan wali kota kepada 100 pengurus parpol dalam acara forum bimtek bantuan keuangan parpol di Sabha Mandala Madya Kakntor Pemkot Mojokerto, Rabu (25/1/2023) siang.

Lebih lanjut ditambahkan Wali Kota, perlu diketahui, kami menyampaikan dalam forum Bimtek Bantuan Keuangan partai Politik ini sebagaimana instruksi

Presiden Jokowi dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda beberapa waktu lalu.

Layanan Keimigrasian, Bupati Sampang Terima Penghargaan Kanwil Kemenkumham Jatim

Sampang, Bhirawa

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menerima penghargaan dari Kepala Kantor

Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa

Timur di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI

Pamekasan, Kamis (26/1/2023).

Penghargaan diserahkan langsung oleh

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa

Timur Drs Imam Jauhari M.H berkat kolaborasi kinerja dengan kantor Imigrasi Kelas II Non

TPI Pamekasan terkait pelayanan keimigrasian.

Penghargaan diberikan saat perayaan

Puncak Hari Bhakti Imigrasi ke 73 yang turut dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Imigrasi se Jawa Timur dan Bupati se Madura.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham

Jawa Timur Drs Imam Jauhari M.H menyampaikan bahwa pihaknya memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang meningkatkan layanan keimigrasian.

“Salah satunya yaitu Pemerintah Kabupaten Sampang yang telah membantu layanan keimigrasian pembuatan paspor di Mal Pelayanan Publik,” ucapnya.

Pihaknya mengucapkan terima kasih atas kolaborasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang dengan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan. Sementara itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat salah satunya terkait hal keimigrasian.

“Kami telah melaunching pojok keimigrasian di Mal Pelayanan Publik Sampang akhir tahun 2022,” ujarnya. Keberadaan stand imigrasi di Mal Pelayanan Publik mendapat atensi positif dari masyarakat Sampang sehingga tidak perlu jauh-jauh datang ke Pamekasan untuk mengurus paspor. [lis.dre ]

Di tahun 2024 yang dijadwalkan akan berlangsung pemilu serentak sebanyak dua kali, pada bulan Februari dan September. Pelakanaanya berbeda dengan pemilu serentak seblumnya, pemilu mendatang akan benarbenar berlangsung secara bersamaan di berbagai daerah.

Dengan demikian TNI dan Polri akan bertugas di wilayah masing-masing, tidak dapat diperbantukan ke daerah lain seperti sebelumnya.

Sehingga jelas, ketika dilaksanakan serentak, untuk menjaga kondisifitas suatu daerah dalam menyambut Pemilu mendatang, tidak bisa hanya mengandalkan TNI dan Polri.

‘’Masyarakat sipil juga memiliki peran untuk ikut ambil bagian. Untuk itu Mari, ayo bersama-sama kita kuatkan peran kita masing-masing dalam menjaga kondusifitas sosial-politik, demi suksesnya Pemilu 2024,” pungkas wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini. [ min.dre ]

Meski diberikan penghargaan, namun dirinya berpesan kepada Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, kalau bisa jangan hanya dijadikan instrumen ceremonial saja. Namun setiap bulan, semua OPD divalidasi terkait dalam melaksanakan 17 program prioritas. Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja kepala OPD di Kab Sidoarjo bersama Bupati Sidoarjo di tahun 2023 ini.

Pj Sekda Sidoarjo, Andjar Surjadiyanto SSos, dalam sangat berharap kedua kegiatan yang dilakukan tersebut, akan bermanfaat bagi semua OPD di Kab Sidoarjo.

Dirinya sekilas menyampaikan dalam hal capaian reformasi birokrasi, point yang di Kab Sidoarjo tahun 2022 lalu sebesar 30.03. Point ini mengalami kenaikan dari tahun 2021 lalu. Sesuai regulasi, maksimal capain point RB adalah 36. Dirinya juga menyampaikan, sejak tahun 2015 hingga 2022 lalu, progres nilai dari survei kepuasan masyarakat (SKM) di Kab Sidoarjo, juga terus mengalami kenaikan. [kus.dre ]

Pemkot Probolinggo Ikuti Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia

Probolinggo, Bhirawa

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam

Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia tahun 2023. Kegiatan ini sebagai bagian dari tindak lanjut hasil rapat forkopimda pada 17 Januari 2023 lalu di Sentul, Jakarta. Dimana Presiden Joko Widodo menetapkan 8 arahan untuk ditindaklanjuti. Demikian pula dikuti wabup Timbul.

Hal ini diungkapkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Irjen Pol Tomsi Tohir Balaw dengan memaparkan sejumlah agenda pertemuan yang diikuti secara virtual oleh kepala daerah dan forkopimda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Diantaranya Launching Aplikasi APIP Lapor, penandatanganan perjanjian kerja sama pengawasan Kesinergian Pengawasan

Bantuan Operasional Sekolah, Kesinergian

Pengawasan Dana Alokasi Khusus dan Kesinergian Pengawasan Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana. Dalam rapat itu juga dilakukan diskusi panel I tentang pengawasan pengelolaan APBD dan diskusi panel II tentang pengawasan pelayanan publik, keuangan desa, BUMD dan penguatan APIP. Sementara itu, Kejaksaan Agung RI

Burhanuddin dalam arahannya menekankan pada penandatanganan tersebut merupakan sinergi antara aparat penegak hukum (APH) dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Kami sampaikan bahwa sinergitas dalam menangani suatu informasi itu adalah dimulai dari APIP maupun APH. Tetapi utamanya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang di daerah bersinergi ini agar tidak kelihatan gaduh. Sehingga tidak ada lagi yang namanya polemik diskriminasi,” terangnya. Menurutnya, tidak ada lagi penyekatan penanganan suatu masalah yang ditangani APIP maupun APH secara sendiri-sendiri. Ia pun mengimbau pada Kajati dan Kajari untuk tidak melakukan sesuatu di luar tugas.

“Dan saya ingin mensinergikan juga bahwa pengawasan saya bukan hanya terletak pada struktur yang ada pada kami. Tetapi pengawasan masyarakat juga bisa saya harapkan tentunya teman-teman inspektorat bisa memberikan informasi pada saya. Saya tidak mengharapkan ada laporan untuk mendiskriminasikan seseorang dan meminggirkan seseorang dari suatu jabatannya. Buat laporan yang bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya. [wap.dre]

Wali Kota Hadi ikuti rakor Inspektur Daerah seluruh Indonesia.