Sepakat Usung Anies, PD Ajak Nasdem dan PKS Bentuk Sekretariat Perubahan

Surabaya, Bhirawa

Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak Partai Nasdem dan PKS untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan, sebagai bukti keseriusan dan komitmen Partai

Demokrat untuk mewujudkan Koalisi Perubahan.

AHY menegaskan, koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem bertemu bukan untuk politik transaksional dan pragmatisme. “Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan, untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata AHY.

Sebenarnya, lanjut AHY, kerja tim kecil Koalisi Perubahan sudah mendekati tahap final. Dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental.

Adapun terkait Bakal Calon Presiden (Bacapres), tambahnya, sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres 2024. “Bagi Demokrat, Mas Anies adalah Tokoh Perubahan dan Perbaikan,” ujarnya.

Bacawapres Diserahkan

Pada Bacapres Terkait Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres), sebagaimana telah diketahui, Partai Nasdem menyerahkan penuh kepada Bacapres Anies Baswedan. Sementara itu, AHY mengakui, Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai Bacawapres. “Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” jelas AHY.

Yang terpenting, lanjutnya, diskusi Bacawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi. “Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan Bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan. Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan Bacawapres kepada Bacapres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” AHY menerangkan. Selain itu, menurutnya, Bacapres akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun.

“Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’,” tegas AHY.

Kilas Dewan

Bupati Pamekasan Minta PPS

Amanah dan Berintegritas

Pemkab Pamekasan, Bhirawa Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam berharap agar Panitia Pemungutan Suara (PPS) mudah-mudahan jujur, amanah, dan berintegritas untuk menentukan pemimpin masa depan.

Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyampaikan selamat dan mudah-mudahan semakin sukses. Amanah bapak/ibu sekalian sungguh berat.

Menurutnya, amanah besar yang menjadi tanggungjawab PPS tidak sebanding dengan honorium yang akan diterimanya setiap bulan. Tetapi, apabila amanah itu dijalani dengan penuh tanggung jawab Allah akan membalasnya dengan hal yang lebih besar. Semoga bapak/ibu amanah, sungguh-sungguh, berkomitmen, berintegitas dan kelak ketika pulang ke dzat yang maha rahim bisa menempati surga Allah yang sangat istimewa.

Mudah-mudahan dalam menjalankan amanah selamat semuanya, aman, tentram dan demokrasi prosedural yang akan kita jalankan ini bisa sungguh-sungguh melahirkan pemimpin yang luar biasa.

Menurutnya, amanah dan tanggunggungjawab menjadi taruhan PPS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara demokrasi. Mengingat, petugas ini merupakan penentu masa depan Indonesia, baik tidaknya kepemimpinan berikutnya akan ditentukan rakyat serta petugas penyelenggara yang mempunyai andil besar di dalamnya.

“Satu poin yang ingin saya sampaikan, bapak ibu ini penentu masa depan Indonesia, PPS, PPK, KPU kabupaten, provinsi dan KPU RI adalah penentu keberlangsungan Indonesia masa depan. Kenapa begitu? Karena wajah Indonesia satu tahun ke depan ditentukan oleh kita semua yang menjadi PPS, PPK, dan KPU,” tegasnya. [din.dre]

Mengenai kriteria Bacawapres, seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan, AHY merasa tidak ada kendala. “Terkait kriteria Bacawapres, secara prinsip tidak ada masalah bagi kami. Itu haknya Bacapres,” kata AHY. Sebagaimana diketahui, saat berkunjung ke Bandung (22/1/ 2023), Anies menyatakan bahwa dirinya akan memilih Bacawapres yang paling berkontribusi pada pemenangan, berkontribusi pada stabilitas koalisi, mendukung efektivitas pemerintahan, dan memiliki chemistry atau Dwi-Tunggal.

Yang jelas, AHY menegaskan pentingnya finalisasi koalisi untuk menjawab pertanyaan masyarakat. “Hasil keliling saya ke berbagai daerah, banyak masyarakat yang bertanya-tanya kapan Koalisi Perubahan ini terbentuk?” ujarnya.

Untuk itu, menurut AHY, tahapan yang harus segera dilakukan berikutnya adalah menyegerakan pertemuan ketiga Ketum Parpol untuk membentuk Sekretariat Perubahan. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU para pimpinan Parpol, agar memenuhi syarat kecukupan presidential threshold 20%.

“MoU ini idealnya mengatur komitmen ketiga Parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan de- mokrasi, sekaligus memberi mandat kepada Bacapres untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya,” AHY menjelaskan.

Selanjutnya, AHY menegaskan, untuk waktu yang tidak terlalu lama, baru kemudian dilakukan deklarasi resmi ketiga Parpol Koalisi Perubahan beserta pasangan Bakal Capres-Cawapres yang akan diusung. Inilah yang ia sebut dengan ‘Paket Komplet’.

“Paket komplet ini adalah satu keharusan agar pasukan Koalisi Perubahan yang dibentuk betulbetul siap tempur, untuk memenangkan Pemilu 2024. Insya Allah tidak akan ‘masuk angin’ oleh infiltrasi pasukan lawan yang menjanjikan berbagai hal, padahal sebenarnya bertujuan untuk meme- cah belah dan mengadu domba Koalisi Perubahan,” tambah AHY. Selain itu, lanjut AHY, jika ada partai lain yang juga ingin ikut serta dalam Koalisi Perubahan ini, Demokrat akan menyambut baik. “Prinsipnya, bagi Demokrat, Koalisi Perubahan adalah koalisi yang terbuka. Yang terpenting, kita memiliki cara pandang dan komitmen yang sama, agar saling menguatkan, bukan saling melemahkan,” katanya. AHY menegaskan, faktor momentum percepatan deklarasi ini juga menjadi penting agar koalisi dan pasangan yang diusung bisa mendapatkan keuntungan waktu untuk menyiapkan infrastruktur pemenangan, dari tingkat pusat hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS). [ geh.dre]

Warga Datangi Kantor DPRD Tulungagung Tuntut Perbaikan Jalan Rusak

Tulungagung, Bhirawa Puluhan warga Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan mendatangi kantor DPRD Tulungagung, Kamis (26/1). Mereka menuntut perbaikan jalan sepanjang 1,5 km di desanya yang rusak akibat aktifitas pertambangan batuan andesit.

Kedatangan warga tersebut diterima pimpinan dan anggota Komisi

D DPRD Tulungagung dengan melakukan hearing. Termasuk mendatangkan pihak penambang dan OPD lingkup Pemkab Tulungagung terkait, yakni Dinas PUPR dan DPMPTS. Hearing sempat berjalan alot, meski kemudian disepakati untuk perbaikan jalan oleh Pemkab Tulungagung dan pembatasan tonase kendaraan yang melalui jalan desa tidak boleh melebihi 8 ton.

“Kami kira ini sudah selesai. Pihak penambang sudah setuju untuk membatasi angkutan material tambangnya sampai 8 ton. Kalau tindakan lainnya (kelebihan tonase) bukan wewenang kami lagi. Itu kepolisian,” ujar Ketua Komisi D DPRD Tulungagung, Abdullah Ali Munib, usai hearing. Selain itu, menurut dia, terkait tuntutan perbaikan jalan yang sudah mengalami kerusakan parah akan pula diperbaiki. Terlebih jalan tersebut berstatus jalan kabupaten.

“Tadi Dinas PUPR sudah menghitung dibutuhkan Rp 2,5 miliar untuk pembuatan jalan cor. Pengerjaannya menunggu anggaran. Karena saat ini APBD 2023 sudah didok perlu ada pergeseran anggaran. Jadi harus melalui mekanisme yang ada,” paparnya. Sedang soal operasional pertambangan yang dimulai tahun 2019 lalu dan akan berakhir pada tahun 2024, Abdullah Ali Munib meminta pihak penambang menyesuaikan dengan perundangan yang baru. “Ini harus konsultasi dengan Pemprov Jatim yang mengeluarkan izin pertambangan. Permasalahannya, saat tahun 2019 belum berlaku UU Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021,” tuturnya. [ wed.dre]

Anggaran KPU Kabupaten Malang untuk Pemilu 2024 Capai Rp53 Miliar

Kabupaten Malang, Bhirawa Anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, yang dikucurkan oleh lembaga pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang sebesar Rp53 miliar. Sedangkan anggaran tersebut didapat dari KPU Pusat, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) untuk Pemilu mendatang. Sementara, proses tahapan Pemilu sudah berlangsung di semua daerah, termasuk di Kabupaten Malang.

“Saat ini, KPU Kabupaten Malang juga telah membentuk Badan Adhoc sebagai alat keleng-

PDIP Jatim Gelar Istigasah Bersama Said Aqil Siradj

Surabaya, Bhirawa

DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa

Timur menggelar istigasah dan pengajian untuk Bangsa Indonesia sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun partai yang ke-50 sekaligus hari ulang tahun Megawati Soekarnoputri.

Kegiatan yang digelar di Kantor

DPD PDIP Jatim ini dihadiri oleh

Prof Dr KH Said Aqil Siradj, Kamis (26/1). Pada kesempatan itu, Ketua

DPD PDIP Jatim, Kusnadi memohon kepada seluruh peserta yang hadir untuk mendoakan PDI Perjuangan agar tetap mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

“Mari kita berdoa untuk PDI

Perjuangan dan ibu kita (Megawati Soekarnoputri) diberi kesehatan agar bisa membimbing kita semua bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Itulah harapan dan hajat kami,” katanya.

Selain itu, lanjut Kusnadi, memasuki tahun politik ini untuk menjaga kerukunan antar sesama. Pada momen itu semua partai menginginkan kemenangan pada

Pemilu 2024 mendatang.

“Niat kami pertama bahwa ini kita sudah masuk tahun politik. Biasalah semua orang ingin menang, tapi pasti yang menang PDI Perjuangan,” ucapnya sembari mengamini. Menurut dia, perbedaan pilihan adalah suatu keniscayaan. Tapi, kata Kusnadi, jangan kemudian melahirkan permusuhan untuk semua yang menbuat negara goyang.

“Dalam menghadapi tahun politik ini marilah kita tetap menjaga kerukunan,” pintanya. Usai memberikan sambutan, Kusnadi langsung diminta memotong tumpeng HUT Ke-50 Tahun PDI Perjuangan dan ulang tahun Megawati Soekarnoputri. Potongan tumpeng itu pun langsung diberikan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang juga kader PDI Perjuangan ini dengan diiringi bacaan salawat.

“Tumpeng ini saya persembahkan untuk seluruh kader PDI Perjuangan yang hadir hari ini. Surabaya saget maju karena wong wedok, karena ditelapak kaki jenengan. Buk dungakno PDI Perjuangan menang maneh nggeh,” pinta Eri Cahyadi.

Pada kesempatan itu juga, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari berucap syukur atas berbagai tantangan bangsa yang bisa dilewati bersama. Di antaranya adalah situasi pandemi Covid-19.

“Kita juga mendoakan Ibu Megawati senantiasa sehat dan dipenuhi keberkahan,” kata Untari. Untari menjelaskan, lewat kegiatan yang digelar, PDIP ingin berdoa untuk bangsa dan negara, agar kehadirannya dapat menjadi berkah bagi Indonesia. Khususnya dalam menjaga kesolidan bangsa, pluralisme, Bhineka Tunggal Ika, dan menjaga NKRI.

Untari melanjutkan, kehadiran Kiai Said adalah untuk memberikan tausiyah kepada seluruh kepala daerah yang hadir. “Kita bersama-sama mendengarkan tausiyah dari beliau, kapan penyelenggaraan Pemilu. Dan kebutuhan anggaran Pemilu itu memang dari APBN, yang top down untuk tahun 2023 ini,” papar Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini, Kamis (26/1), kepada wartawan.

Menurut dia, anggaran yang dialokasikan untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Malang, memang membutuhkan anggaran yang memang besar. Dan anggaran yang dikucurkan KPU Pusat kepada KPU Kabupaten Malang sudah melalui proses revisi sebelumnya. Bahkan, anggaran yang diterima KPU Kabupaten Malang tersebut menjadi yang terbesar di Jawa Timur (Jatim).

Sedangkan besarnya anggaran yang yang kita terima, memang karena banyaknya Badan Adhoc yang dimiliki, baik di ingkat Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat desa.

“Badan Adhoc Kabupaten Malang banyak, dan angka itu memang banyak terserap untuk operasional untuk tahun 2023 ini. Sehingga untuk biaya operasional membutuhkan biaya yang besar. Dan mengingat jumlah PPK dan PPS di wilayah Kabupaten Malang, maka dibutuhkan biaya besar untuk pelaksaan Pemilu 2024 mendatang,” ujar Anis. [cyn.dre ] yang pastinya penuh kebijaksanaan, penuh kearifan,” ujarnya. Doa bersama, lanjut Sri Untari, juga dilantunkan untuk kebaikan masyarakat Jatim secara keseluruhan agar terhindar dari bencana alam dan penyakit.

“Supaya kita semua bisa membangun Jawa Timur dengan baik dalam upaya berkontribusi secara nasional untuk membangun ekonomi Indonesia,” kata Untari.