Posisi
tentang korupsi masih perlu untuk diperbaiki. Sebagaimana kita ketahui bersama, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dulu pernah bilang, penyebab illegal logging adalah korupsi.35 Dengan demikian, seberapa jauh pelaksanaan SVLK ini juga bergantung pada seberapa jauh pemantauan dilakukan dan dapat memperbaiki SVLK itu sendiri.
Pemantauan Dalam sebuah webinar tanggal 13 Juli 2020 yang diselenggarakan oleh Chatham House, sebuah lembaga think tank bereputasi internasional yang bermarkas di London, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia diundang untuk berbagi pengalaman upaya Indonesia dalam meningkatkan kualitas tata kelola kehutanan. Dalam webinar tersebut, Menteri mengatakan: “Pelajaran yang dapat diambil oleh negara-negara di dunia dari pengembangan SVLK adalah pentingnya komitmen jangka panjang para pihak dari lintas sektor terkait dalam mendukung SVLK”. Salah satu dari para pihak yang disinggung Menteri adalah “konsorsium pemantau independen” yang diharapkan melakukan pemantauan secara independen terhadap kebijakan dan pelaksanaan SVLK.36 Tentang pemantauan hutan dan SVLK di Indonesia, pada bab pendahuluan ini, terutama saya akan banyak mengutip satu thesis akademis yang dibuat oleh salah satu aktivis senior dalam pemantauan SVLK bernama Zainuri Hasyim. Pemantauan independen atas hutan telah dimulai sejak 1990 an pada tataran global. Dasar utama atas ide ini adalah diperlukannya sebuah penjelasan dan pernyataan secara independen (tidak memihak) atas kesesuaian apa yang diatur dan material yang terjadi. Independensi berguna untuk memberikan pernyataan mana proses yang benarbenar memenuhi ketentuan dan yang tidak. Tahun 2005, telah dikenal istilah yang disebut ‘pemantau hutan independen’ yang didefinisikan oleh Global Witness sebagai:
35 Counsell dan Loraas, “Trading in Credibility.” 36 TRIC, “Di Ultah Chatham House, Menteri Siti Nurbaya Jelaskan SVLK Dan Peran Hutan Di Masa Pandemi Covid-19.”
9
