SVLK
bidang kehutanan, melalui pencatatan, pendokumentasian, pelaporan kegiatan perencanaan, penebangan, pengangkutan, dan pengolahan di industri. Pelaksanaan penatausahaan hasil hutan diatur dalam Permen LHK 66/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, dan Permen LHK 67/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi. Pada kedua peraturan tersebut pelaksanaan PUHH dilakukan secara self assessment, sepenuhnya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH).47 Bagi pemegang izin yang tidak melakukan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan yang tercatat dalam SIPUHH memang dilakukan secara real time, namun masih terdapat kelemahan dalam sistem ini. Pertama, hanya kayu bulat dari hutan alam yang terekam oleh SIPUHH; kedua, belum terintegrasi secara menyeluruh dengan Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (SIRPBBI); dan ketiga, pengawasan tidak efektif karena hanya pihak tertentu yang memiliki akses terhadap data dan informasi SIPUHH. Di sisi lain, pada pengaturan SVLK, pemegang izin harus memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Sedangkan bagi pemegang izin yang belum memiliki S-PHPL wajib memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Namun demikian, walaupun SVLK disebut sebagai sistem yang menjamin legalitas dari produk kayu, masih terdapat persoalan di beberapa pemegang S-PHPL maupun S-LK. Seperti halnya pada pemegang S-PHPL yang melakukan penebangan di luar RKT. Selain itu, persoalan terkait aspek sosial pun belum sepenuhnya menjadi perhatian khusus. Sudah hampir 11 tahun SVLK diimplementasikan, sebuah instrumen yang bertujuan memberantas pembalakan liar dan peredaran kayu ilegal. Sebagai negara pertama 47 Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) merupakan serangkaian perangkat elektronik yang diluncurkan Kementerian LHK, yang bertujuan untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu
31
