4 minute read
0PINI
Ilustrasi oleh Alfan Khoirul Huda
Menguatkan Komunikasi Publik untuk Mematuhi Penanganan Covid-19
Advertisement
Oleh Ahmad Irfan Husaini
Teringat ketika Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang) akhirnya memberlakukan Peraturan Kementerian Kesehatan RI yang mengesahkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Surat Keputusan Kemenkes RI Nomor HK.0 1.07/MENKES/305/2020 tertanggal 11 Mei 2020. Tujuan dari peraturan PSBB ini adalah untuk menekan dan memutuskan mata rantai penyebaran virus korona (Covid-19). Kini, pemerintah sudah resmi menetapkan pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat sejak 3 Juli sampai 20 Juli 2021 dan tentunya kita tidak mengharapkan varian baru Covid-19 yang akan menghantui di Indonesia lagi.
Tampaknya, pemberlakuan peraturan PSBB dan PPKM tersebut masih belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum patuh. Adakah sebuah persoalan komunikasi publik yang belum efektif dalam balutan budaya karakteristik masyarakat, sehingga peraturan PSBB masih banyak yang dilanggar oleh masyarakat? Persoalan patuh adalah wujud disiplin yang harus ditegakkan, sedangkan pembentukan disiplin adalah suatu budaya yang harus ditanamkan sejak dini. Suatu tindakan yang tidak mudah karena setiap peraturan yang dibuat tentu memiliki tujuan untuk dipatuhi dan mampu mengubah sikap serta perilaku masyarakat yang diaturnya.
Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan PSBB dan PPKM bisa jadi karena masyarakat memang butuh peraturan tersebut untuk memberikan rasa aman karena lingkungannya sudah memasuki zona merah. Bisa juga karena perhitungan lebih untung untuk patuh pada peraturan tersebut dibandingkan tidak patuh. Atau, peraturan yang dibuat telah sesuai dengan hati nuraninya dan memberikan kepastian bahwa wabah Covid-19 akan segera berlalu. Namun, ketidakpatuhan sebagian masyarakat terhadap peraturan PSBB dan PPKM yang telah diberlakukan bisa jadi karena aturan tersebut berbenturan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Hal itu menyebabkan masyarakat acuh tak acuh terhadap peraturan PSBB dan PPKM tersebut. Di sinilah kemampuan komunikasi publik dan peran serta para penegak protokoler Covid-19 sangat menentukan dalam kepatuhan
masyarakat terhadap peraturan kronis. Selanjutnya, kepatuhan masyarakat terhadap aturan PSBB sangat dipengaruhi oleh budaya lokal yang ada di masyarakat, di mana peraturan mengikat dan tanpa ada kompromi tersebut akan diberlakukan.
Penguatan Komunikasi Publik
Dalam rangka memperbaiki komunikasi publik di masa pandemi Covid-19, ada langkah krusial yang harus dikedepankan sebagai penguatan informasi akurat. Bilamana krisis tidak ditangani dengan data yang kuat, maka akan menjadi compang-camping dan narasinya menjadi tidak jelas. Pentingnya pemerintah untuk membentuk organisasi komunikasi penanganan Covid-19 dan penerapan PSBB secara akurat, karena kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah pun masih carut marut. Dengan membentuk protokol melalui penguatan komunikasi yang baik dan jaringan komunikasi yang strategis, pemerintah dapat membangun opini publik yang positif. Selain itu, akan terbentuk kepercayaan masyarakat yang bisa menjadi fondasi kokoh bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan, sehingga bisa membangun positive public opinion, trust, penerimaan dan dukungan, serta set up foundation kepada masyarakat.
Selama ini, ketidakpahaman masyarakat dalam mematuhi PSBB dipandang terlalu tidak mengenal kompromi dengan alasan apa pun, sehingga kondisi ini tidak mudah diterima oleh kebanyakan masyarakat. Keberhasilan komunikasi dengan masyarakat merupakan kunci keberhasilan upaya pemerintah dalam menanggulangi laju penyebaran Covid-19. Jika masyarakat tidak mengerti pentingnya penerapan PSBB dan PPKM, bagaimana mereka bisa memahami pentingnya mematuhi anjuran pemerintah untuk membatasi gerak mereka? Banyaknya pelanggaran yang terjadi selama PSBB dan PPKM ini kemungkinan besar berasal dari ketidakpahaman masyarakat dan juga pengawasan yang kurang efektif.
Dalam membangun sistem pengawasan yang efektif, pemerintah perlu membangun kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan dan kepatuhan warga sangat menentukan tingkat kesuksesan pembatasan sosial dalam menekan laju persebaran Covid-19. Sebuah kondisi empiris di Australia menunjukkan penerapan lockdown di negara tersebut bisa efektif jika melibatkan 80% penduduk selama 13 minggu. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan PSBB dan PPKM, termasuk dalam aspek pengawasannya. Di negara bagian Queensland, Australia, masyarakat dapat melaporkan melalui aplikasi apabila mereka menyaksikan ada warga atau pelaku bisnis yang melanggar peraturan yang telah diberlakukan.
Pandemi ini membawa domino effect yang berimbas kepada kondisi ekonomi karena terputusnya ruang gerak dan mata rantai bisnis. Oleh karena itu, Polri ditugaskan untuk menjaga agar masyarakat tidak panik dan situasi tetap kondusif. Peran seluruh stakeholder, termasuk Polri, penting dalam menyukseskan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Negara tidak mungkin melakukan ini sendiri, sehingga di sinilah peran para stakeholder untuk membuat kebijakan yang sudah diambil pemerintah menjadi efektif. Agar para komunikator pemerintah selain menyampaikan fakta, juga data-data terkait mengapa kebijakan tertentu diambil pemerintah, sehingga tercipta kesepakatan secara rasional.
Oleh karena itu, dalam rangka penguatan mematuhi PSBB dan PPKM di Malang Raya, wajib untuk mengkomunikasikan aturan yang ditaati antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dalam penanggulangan Covid-19, partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat sangat penting dilakukan secara kolaboratif. Hal ini untuk menguatkan koneksi sosial sehingga masyarakat senantiasa mendapatkan asupan informasi dan jaminan kehidupan yang layak dan terlindungi. Selain itu, peran dan fungsi media sangat penting dalam proses antisipasi informasi yang menyesatkan. Sama halnya dengan tenaga medis, sebagai garda depan pasukan penanggulangan bencana, mereka harus diapresiasi sebagai pahlawan di tengah pandemi ini. Penguatan kesadaran PSBB dan PPKM ini harus konsisten dan harus didukung oleh pemerintah dalam bentuk penguatan sinergis dengan masyarakat dalam mengomunikasikan PSBB dan PPKM agar Malang Raya segera steril dan terlepas dari bayang-bayang zona merah Covid-19.
