Opini
Ilustrasi oleh Alfan Khoirul Huda
Menguatkan Komunikasi Publik untuk Mematuhi Penanganan Covid-19 Oleh Ahmad Irfan Husaini
T
eringat ketika Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang) akhirnya memberlakukan Peraturan Kementerian Kesehatan RI yang mengesahkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Surat Keputusan Kemenkes RI Nomor HK.0 1.07/MENKES/305/2020 tertanggal 11 Mei 2020. Tujuan dari peraturan PSBB ini adalah untuk menekan dan memutuskan mata rantai penyebaran virus korona (Covid-19). Kini, pemerintah sudah resmi menetapkan pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat sejak 3 Juli sampai 20 Juli 2021 dan tentunya kita tidak mengharapkan varian baru Covid-19 yang akan menghantui di Indonesia lagi. Tampaknya, pemberlakuan peraturan PSBB dan PPKM tersebut masih belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum patuh. Adakah sebuah persoalan komunikasi publik yang belum efektif dalam balutan budaya karakteristik masyarakat, sehingga peraturan PSBB masih banyak yang dilanggar oleh masyarakat? Persoalan patuh adalah wujud disiplin yang harus ditegakkan, sedangkan pemben-
12 Komunikasi Edisi 339
tukan disiplin adalah suatu budaya yang harus ditanamkan sejak dini. Suatu tindakan yang tidak mudah karena setiap peraturan yang dibuat tentu memiliki tujuan untuk dipatuhi dan mampu mengubah sikap serta perilaku masyarakat yang diaturnya. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan PSBB dan PPKM bisa jadi karena masyarakat memang butuh peraturan tersebut untuk memberikan rasa aman karena lingkungannya sudah memasuki zona merah. Bisa juga karena perhitungan lebih untung untuk patuh pada peraturan tersebut dibandingkan tidak patuh. Atau, peraturan yang dibuat telah sesuai dengan hati nuraninya dan memberikan kepastian bahwa wabah Covid-19 akan segera berlalu. Namun, ketidakpatuhan sebagian masyarakat terhadap peraturan PSBB dan PPKM yang telah diberlakukan bisa jadi karena aturan tersebut berbenturan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Hal itu menyebabkan masyarakat acuh tak acuh terhadap peraturan PSBB dan PPKM tersebut. Di sinilah kemampuan komunikasi publik dan peran serta para penegak protokoler Covid-19 sangat menentukan dalam kepatuhan
