Tabel 2. 7 Perbandingan Peraturan Aborsi

(“Permenkes 97/2014”) menjelaskan mengenai informed consent. Dalam peraturan tersebut, informed consent diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh klien (mereka yang akan menerima pelayanan kontrasepsi) atau keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap klien tersebut. Permenkes 97/2014 menekankan mengenai konseling dan persetujuan sebelum dilakukan tindakan medis untuk pemasangan kontrasepsi.67 Memang, peraturan khusus mengenai sterilisasi/pemaksaan sterilisasi tidak ada sama sekali di peraturan perundang-undangan Indonesia. Akan tetapi, mengingat bahwa Permenkes 97/2014 mengakui salah satu cara sterilisasi, yakni Metode Operasi Wanita (MOW), sebagai metode kontrasepsi, maka dapat diartikan bahwa pengaturan pemaksaan sterilisasi termasuk ke dalam apa yang telah dijelaskan di atas.

Selanjutnya, Singapura merupakan negara yang menghukum pemaksaan sterilisasi dalam bentuk apapun. Praktik sterilisasi seksual dalam Voluntary Sterilization Act of 1974 (“VSA”) Singapura diartikan sebagai operasi sterilisasi atas

laki-laki atau perempuan yang tidak melibatkan pengangkatan kelenjar atau organ reproduksi kecuali pengangkatan tersebut diperlukan untuk alasan medis atau terapi.68 Dalam VSA dikatakan bahwa siapapun yang memaksa atau mengintimidasi orang lain untuk melakukan sterilisasi seksual tanpa keinginan orang lain itu telah melakukan tindak pidana.69 Lebih jauh, Pasal 3 VSA menyatakan bahwa praktisi medis terdaftar boleh melakukan praktik sterilisasi seksual kepada siapapun jika, dan hanya jika, syarat-syarat berikut terpenuhi:70

a. Tunduk pada poin (d) dan (e), dalam kasus orang yang berusia 21 tahun atau lebih baik sudah menikah atau belum, jika orang tersebut memberikan persetujuan terhadap praktik sterilisasi seksual; b. Tunduk pada poin (d), dalam kasus orang yang berusia di bawah 21 tahun dan sudah menikah, jika orang tersebut memberikan persetujuan terhadap praktik sterilisasi seksual;

67Indonesia, Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual, Nomor PM 97 Tahun 2014.. 68Voluntary Sterilization Act of 1974, Pasal 2, states that ““treatment for sexual sterilization” means the surgical sterilization of a male or female that does not involve removal of the reproduction glands or organs unless such removal is necessary for medical or therapeutic reasons.” 69Ibid., Pasal 7. 70Ibid., Pasal 3(2).