hingga 2019

sebesar 43%.330 Sedangkan, pelaku yang dijatuhkan hukuman penjara adalah sebanyak 22%.331 Hukuman penjara ini biasanya dijatuhkan selama 12 atau 18 bulan.332 Hasil temuan ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku pelecehan seksual yang bersalah dikenakan hukuman pidana. Menurut laporan penelitian ini, akan lebih baik dan penting untuk dapat merumuskan hukuman yang layak dan tepat secara maksimal berdasarkan keefektifannya baik bagi pelaku dan korban.333 Hal ini karena Protection from Harassment Act 1997 mengakomodasikan korban untuk meminta ganti rugi melalui mekanisme perbuatan melawan hukum keperdataan pada pelaku.

Jika didasarkan dari data dan laporan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ketentuan undang-undang ini masih belum efektif. Jika dianalisis, komponen kunci undang-undang ini dapat dilakukan dengan mengetahui tindakan apa yang tepat, kapan waktu yang tepat, bagaimana pemulihan yang tersedia bagi korban, bagaimana pendekatan polisi yang sesuai untuk dieksekusi terhadap korban dan hukuman apa yang tepat untuk dieksekusi.

d. Sexual Offences Act 2003

Sexual Offences Act 2003 (“SOA”) mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2004

dan berlaku untuk semua pelanggaran yang dilakukan pada atau setelah tanggal tersebut334 di dalam wilayah Inggris dan Wales.335 SOA hampir seluruhnya menggantikan Sexual Offences Act 1956 (“SOA 1956”), dengan pengecualian empat bagian tentang rumah bordil, yang melarang menjalankan, atau membantu menjalankan rumah bordil di Inggris.336 Sexual Offences Act 2003 ini dibentuk dengan alasan untuk merespon pendapat publik untuk meningkatkan tingkat keparahan dari kasus-kasus yang berkaitan pelecehan seksual, pelecehan anak dan hal-hal lain yang belum tercakup dalam SOA 1956.

330 Ibid. 331 Ibid. 332 Ibid. 333 Ibid. 334Crown Prosecutor Service, “Rape and Sexual Offences - Chapter 7 : Key Legislation and Offences,” https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/rape-and-sexual-offences-chapter-7-key-legislation-andoffences, diakses 13 Juli 2021. 335Law Teacher, “Sexual Offences Act 2003 - Summary,” https://www.lawteacher.net/acts/sexualoffences-act-2003.php, diakses pada 13 Juli 2021. 336Nick Titchener, “The Sexual Offences Act 2003 - How Does It Impact To UK Law?,” https://www.lawtonslaw.co.uk/resources/the-sexual-offences-act-2003/, diakses pada 13 Juli 2021.

Sejak diperkenalkannya Sexual Offences Act versi sebelumnya, yaitu pada tahun 1956, undang-undang ini selain membawa kemajuan juga membawa tantangan-tantangan baru, seperti meningkatnya kekhawatiran atas pelecehan seksual anak dan bentuk baru dari pelecehan seksual, seperti voyeurisme dan pelecehan seksual terhadap mayat. Pelanggaran ini tidak terdapat dalam SOA 1956 dan tidak dapat dihukum sama sekali begitu juga oleh undang-undang lain. Perubahan SOA dari versi yang sebelumnya juga menyangkut perluasan arti dari beberapa istilah-istilah yang ada.337

Undang-Undang versi sebelumnya dapat dibilang kurang jelas, misalnya, definisi mengenai consent tidak ada. Pada tahun-tahun sebelum adanya SOA, tindakan tertentu telah telah diambil oleh Pemerintah guna meningkatkan pengaturan untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan seksual, seperti pengenalan perintah penahanan pelaku kejahatan seksual dan pembentukan National Crime Squad (“NCS”) yang menangani masalah keamanan seperti kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, pembunuhan, perdagangan manusia, pemalsuan dan pencucian uang. Akan tetapi, langkah-langkah tersebut dianggap tidak cukup, karena jumlah orang yang dinyatakan bersalah atas pemerkosaan dibandingkan dengan jumlah total pelanggaran yang dilaporkan telah turun dari 25% pada tahun 1985 menjadi 7% pada tahun 2000. Lebih lanjut lagi, hukuman yang rendah bagi pelanggar tidak mencerminkan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan mereka. SOA diperkenalkan dengan tujuan hadirnya ketentuan baru tentang pelanggaran seksual, pencegahannya dan perlindungan anak-anak dari bahaya dari tindakan seksual lainnya, dan untuk tujuan lain yang terkait.338

Berbagai amandemen telah dilakukan sejak SOA disahkan pada tahun 2003, berikut penjelasan mengenai beberapa amandemen tersebut:

1) Pada tanggal 1 Mei 2004, terdapat amandemen penambahan pasal “Meeting a child following sexual grooming.” Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi anak dari orang dewasa yang berkomunikasi (tidak terbatas pada komunikasi online) dengan anak-anak dan kemudian mengatur untuk

337Law Teacher, “Sexual Offences Act 2003 - Summary,” https://www.lawteacher.net/acts/sexualoffences-act-2003.php, diakses pada 13 Juli 2021. 338Ibid.

bertemu dengan mereka dengan maksud melakukan pelanggaran seksual terhadap mereka, baik pada pertemuan itu atau selanjutnya. 2) Pada tanggal 14 Juli 2008, terdapat amandemen berupa pergantian pasal dalam Meeting a child following sexual grooming and relationship dengan Criminal Justice and Immigration Act 2008 Pasal 73 Schedule 15 (a).

Perubahan terletak pada Pasal 15 ayat 1 yang menambahkan kriteria tindakan seseorang dapat dikatakan sebagai sexual grooming, yakni “B travels with the intention of Meeting A in any part of the world,” pelaku berniat bertemu dengan korban di bagian dunia manapun, tidak hanya di dalam wilayah Inggris. 3) Pada tanggal 13 April 2015, terdapat amandemen berupa pergantian kata dalam SOA melalui Pasal 36 Criminal Justice and Courts Act 2015. Dalam

pasal ini, kriteria bagaimana sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai sexual grooming diganti, yaitu pertemuan antara A (korban) dan B (pelaku) yang telah terjadi minimal sekali dengan catatan bahwa pertemuan atau komunikasi terjadi setelah melakukan apa yang disebut dalam Pasal 15(1)(a)(i) hingga (iii) Sexual Offenses Act 2003. Sedangkan, pasal sebelum amandemen mensyaratkan minimal dua kali pertemuan antara pelaku dan korban.

4) Pada tanggal 3 April 2017, terdapat amandemen kelima yakni berupa penambahan Pasal 15A: sexual communication with a child berdasarkan

Pasal 67 Serious Crime Act 2015.

Berdasarkan Pasal 123 SOA, hakim selain menjatuhkan hukuman, dapat juga memberikan perintah pengadilan, misalnya Sexual Harm Prevention Orders/SHPO atau Perintah Pencegahan Kejahatan Seksual dalam Pasal 104 SOA dan Risk of Sexual Harm Orders atau Perintah Mengatasi Resiko Gangguan Seksual. Perintah pengadilan ini bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan atau mengulangi perbuatan yang dapat menggangu korban. Selain itu perintah ini juga ditujukan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku itu sendiri.339

Selanjutnya, Kepolisian Britania Raya secara rutin mempublikasikan data angka kekerasan seksual yang terjadi di negara tersebut. Tabel menunjukkan

339Sexual Offences Act 2003.

peningkatan trend kekerasan seksual sejak April 2002 sampai Desember 2020. Hal ini sepintas terlihat mengkhawatirkan, namun sejatinya angka ini mencerminkan dampak positif dari berlakunya SOA. Adanya kemajuan oleh pihak kepolisian dalam menangani dan mencatat kasus kekerasan seksual, didukung oleh masyarakat yang semakin berani untuk melaporkan kasus terkait.

Grafik 3. 1 Angka Kasus Kekerasan Seksual oleh Kantor Statistik Nasional340

Akan tetapi, jika hanya melihat data pada periode 2019-2020, terdapat perubahan yang menarik. Total angka kekerasan seksual secara umum berkurang sebanyak 12.016 kasus atau 7% dalam kurun waktu satu tahun.341 Pada JanuariDesember 2019 terekam sebanyak 59.168 kasus pemerkosaan, sedangkan angka tersebut berkurang pada Januari-Desember 2019 menjadi 55.632 kasus.342 Sedangkan terdapat 103.907 kasus pelecehan seksual lainnya pada JanuariDesember 2019 yang kemudian menurun sebanyak di periode Januari-Desember 2020 menjadi 95.427 kasus. Penurunan angka kekerasan seksual ini dipengaruhi oleh karena berkurangnya kasus “indecent exposure or unwanted sexual touching” atau penunjukkan hal-hal tidak senonoh dan sentuhan bersifat seksual yang tidak diinginkan. Sayangnya, meski angka pemerkosaan turut berkurang,

340 340United Kingdom, Office for National Statistics, “Sexual Offences in England and Wales Overview: Year Ending March 2020,” https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/sexualoffencesinenglandand walesoverview/march2020. 341 Ibid. 342 Ibid.

Kepolisian Britania Raya menyebutkan penurunan tersebut tidak membawa perubahan signifikan bahkan sejak 15 tahun yang lalu.343

Di awal telah disebutkan bahwa keberanian masyarakat turut menyumbang angka laporan kekerasan seksual. Perubahan dapat dilihat pada data statistik berikut:344

Grafik 3. 2 Penurunan Jumlah Pelanggaran Seksual yang Dicatat Polisi dan Peningkatannya Pada Akhir Maret 2003 hingga Akhir Tahun Maret 2020345

Walaupun begitu, data yang ditampilkan kepolisian terkait angka kasus dan pelapor akan tetap lebih sedikit dari estimasi banyak kasus yang terjadi di lapangan.346 All Party Parliamentary Groups United Kingdom for UN Women dalam laporan terbarunya menyebutkan sebanyak 95% perempuan di kawasan Britania Raya tidak melaporkan insiden kekerasan seksual. Dari 5 kelompok usia, perempuan usia 18-24 tahun lah yang paling sedikit menyuarakan insiden yang dialami, seperti pada grafik berikut:347

343Ibid. 344Ibid. 345United Kingdom, Office for National Statistics, “Sexual Offences in England and Wales

Overview: Year Ending March 2020,” https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/sexualoffencesinenglan dandwalesoverview/march2020. 346United Kingdom, Office for National Statistics, “Sexual Offences in England and Wales Overview,”, diakses 13 Juli 2021. 347APPG for UN Women, “Prevalence and reporting of sexual harassment in UK public spaces,” UN Women United Kingdom (2021), hlm. 17.

Grafik 3. 3 Tingkat Grafik Pelaporan dalam Prevalensi Dan Pelaporan Pelecehan Seksual di Ruang Publik Inggris 348

Dari sekian banyak data, dapat ditarik kesimpulan bahwa Sexual Offences Act 2003 membawa Inggris ke arah perubahan yang positif, tetapi belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah kekerasan seksual. Terlepas dari naiknya angka pelapor yang tentu saja merupakan kemajuan pesat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak dapat dipungkiri angka tersebut belum mencerminkan realita. Padahal SOA dapat dikatakan sebagai sebuah pengaturan yang cukup lengkap dengan didefinisikannya berbagai tindak pelecehan, bab perlindungan bagi kaum rentan, hingga tata cara penanganan kasus.

Terdapat kasus-kasus perkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan seksual lainnya yang dijatuhi hukuman di luar dari hukuman statuter, misalnya layanan sosial. Dalam menentukan hukuman yang tepat dalam kasus kekerasan seksual, pengadilan akan menilai seberapa serius kasus tersebut. Misalnya, pengadilan tidak dapat menjatuhkan hukuman penjara kecuali jika kejahatannya sangat serius sehingga denda atau sanksi layanan sosial tidak dapat dibenarkan. Menurut data proses sidang pengadilan kasus kekerasan seksual di Crown Court, sebanyak

348Ibid.

55,9% dari terdakwa dinyatakan bersalah (atas kasus perkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan seksual lainnya); 42,3% dinyatakan tidak bersalah; dan 1.8% lainnya dibebaskan.349 Hukuman atas terdakwa yang bersalah dapat berbentuk sanksi penjara, layanan sosial, dan denda. Sebanyak 55-59% terdakwa dihukum penjara; 26-29% terdakwa dihukum untuk menjalankan layanan sosial; dan 3-6% terdakwa dihukum atas denda.350

e. Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007

Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007 dimasukan ke dalam Pengaturan di Inggris oleh Parlemen Britania Raya oleh Lord Lester dari Herne Hill pada 16 November 2006.351 Undang-undang ini disahkan oleh House of Lords pada 13 Juni 2007, dan diratifikasi House of Commons pada 17 Juli 2007, serta disetujui Kerajaan Inggris pada tanggal 26 Juli 2007.352 Meskipun undangundang ini diajukan anggota parlemen, hampir seluruh isi undang-undang tersebut banyak diamandemen oleh Komite Khusus Pemerintah, dengan dukungan Lord Lester.353 Undang-undang ini mengubah Family Law Act 1996 dan Bagian 10 tentang hukuman pelanggaran Forced Marriage Protection Orders dari Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014.354

Inggris memiliki sejarah panjang dalam keterlibatan hukum terkait masalah pemaksaan perkawinan. Pada 1999, masalah pemaksaan perkawinan diangkat ke permukaan ketika Home Office di Inggris membentuk sendiri kelompok kerja khusus untuk menginvestigasi permasalahan pemaksaan perkawinan di Inggris dan Wales dalam rangka pembuatan proposal untuk menangani pemaksaan perkawinan’ secara terbuka dan objektif. Pada 2007, Forced Marriage (Civil Protection) Act disahkan dan dengan itu, pengadilan dapat memberikan Perintah

349 Home Office & the Office for National Statistics , An Overview of Sexual Offending in England and Wales Ministry of Justice, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/214970/sexual -offending-overview-jan-2013.pdf diakses pada tanggal 29 Agustus 2021. 350 Ibid. 351Parliament UK, Forced Marriage (Civil Protection) Bill 2006-2007, https://publications.parliament.uk/pa/pabills/200607/forced_marriage_civil_protection.htm diakses pada tanggal 9 Juli 2021. 352Legislation UK, Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007, Chapter 20, Bagian Pendahuluan. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/20/introduction diakses pada tanggal 9 Juli 2021. 353Parliament UK, Forced Marriage (Civil Protection) Bill 2006-2007, https://publications.parliament.uk/pa/pabills/200607/forced_marriage_civil_protection.htm diakses pada tanggal 9 Juli 2021. 354 Ibid.