8. Pemaksaan Perkawinan

atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,

untuk tujuan mengeksploitasi

orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 2 UU PTPPO)

Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang salah satunya berupa

perbudakan

seksual (Pasal 9 UU Pengadilan HAM) Kekhususan Larangan

memberi anak pekerjaan dalam bentuk perbudakan

(Pasal 74 ayat (1) dan (2) huruf a UU Ketenagakerjaan). atau penerimaan oleh, orang lain yang memiliki kendali atas individu tersebut atas uang atau manfaat lain untuk menjamin persetujuan orang lain tersebut, untuk tujuan

mengeksploitasi orang tersebut

(Pasal 3 ayat (1) Prevention of Human Trafficking Act of 2014).

Melakukan kejahatan pada Pasal 3 ayat (1) Prevention of Human Trafficking Act of 2014 kepada anak (Pasal 3 ayat (2) Prevention of Human Trafficking of 2014) Tidak ada pengaturannya

Tabel di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya ketiga negara tidak memiliki pengaturan khusus mengenai perbudakan seksual. Akan tetapi, tindak pidana perbudakan seksual masuk ke dalam bagian dari tindak pidana lain, seperti perdagangan orang dan perbudakan. Hal tersebut pertama-tama dapat kita lihat dari